Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengawasan dan penyelesaian sengketa dalam pemilu 2019. Dibahas pula tantangan yang dihadapi seperti konflik, hak suara, kampanye, politik uang, dan SARA. Juga dibahas mengenai pengawasan, pencegahan, dan penindakan Bawaslu dalam menjaga keterandalan proses pemilu. Modus kecurangan dan politik uang dalam berbagai tahapan pemilu dijelaskan beserta sanksi

1. Disampaikan pada Kegiatan Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2019 Bagi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
Cisarua – 16 Oktober 2018
Abhan, SH.
Ketua Bawaslu RI
SISTEM PENGAWASAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM
PEMILU 2019

2. Pemilu merupakan proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara
berkala sesuai dengan amanat Konstitusi.
Semua negara demokrasi pasti menyelenggarakan Pemilu, tapi tidak semua Pemilu
berlangsung demokratis
Penyelenggara pemilu berkewajiban untuk menjaga dan melindungi hak-hak politik dan
kedaulatan rakyat untuk menyalurkan hak pilihnya dalam setiap pelaksanaan pemilu. Pemilu
diharapkan dapat dilaksanakan secara bebas dan setara (free and fair).

3. DEMOKRASI
Proses Demokrasi terus menuntut perubahan
secara menyeluruh
Sistem demokrasi berupaya mewujudkan
kedaulatan rakyat
Pemerintah yang demokratis selalu mengupayakan
perubahan yang lebih baik

4. TANTANGAN PEMILU 2019
Konflik
Pemilu
Hak
Suara
Kampanye
Politik Uang
Logistik
Pemilu
SARA
Politik
Identitas
Berita
Hoaks
Hasil Quick
Count
DPT
Penghitungan
di TPS

5. PENGAWASAN
PENCEGAHAN
PENINDAKAN
B
A
W
A
S
L
U

6. Elemen Pemilu
R P P P
- Peraturan
Perundangan-undangan
yang terkait dengan
Pemilu
R
REGULASI
- UU No.7 Tahun 2017
tentang Pemilu
P
PEMILIH
- WNI yang berumur 17
tahun atau lebih,
sudah/pernah kawin
(memiliki KTP Elektronik)
-Bawaslu
- DKPP
P
PENYELENGGARA
-KPU
-Perseorangan
-
- Pasangan Calon
Presiden/Wakil
Presiden
P
PESERTA
-Partai Politik

7. PRINSIP
PENYELENGGARAAN
PEMILU
MANDIRI
JUJUR
ADIL
KEPASTIAN
HUKUM
TERTIB
TERBUKA
PROPORSI-
ONAL
PROFESIO-
NAL
AKUNTABEL
EFEKTIF
EFESIEN
Pasal 3 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

8. Pasal 93 UU No.7 Tahun 2017
 Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa prosesPemilu;
 Mengawasi pelaksanaan tahapan PenyelenggaraanPemilu;
 Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepadaGakkumdu;
 Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepadaDKPP;
 Mengawasi Netralitas ASN, Netralitas anggota TNI, dan Netralitas AnggotaPolri.
Tugas Bawaslu

9. Kecurangan
Kecurangan merupakan perbuatan atau tindakan yang tidak jujur yang sengaja
dilakukan oleh seseorang atau lebih terhadap sesuatu hal, bertentangan atau
melanggar peraturan perundang-undangan, cenderung disembunyikan lalu
dilakukan pengubahan dengan berbagai cara, sehingga mengakibatkan dampak
negatif atau kerugian bagi orang lain.
Politik Uang
Politik uang merupakan upaya mempengaruhi warga negara Indonesia yang
memiliki hak pilih dalam Pemilu atau seseorang yang mempunyai kewenangan
untuk melalukan sesuatu hal dengan memberikan imbalan berupa uang atau
materi.
Defenisi

10. Larangan terkait Politik Uang
Pasal 285
UU No.7 Tahun 2017
yang
hukum
telah
tetap
Putusan
memperoleh
terhadap
pengadilan
kekuatan
pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284
yang dikenai kepada pelaksana kampanye
Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kab/kota yang berstatus sebagai
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD kab/kota digunakan sebagai dasar
KPU, KPU Provinsi, dan KPU kab/kota untuk
mengambil tindakan berupa :
a. pembatalan nama calon anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kab/kota dari daftar calon tetap; atau
b. pembatalan penetapan calon
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD kab/kota sebagai calon terpilih.
Pasal 286
UU No.7 Tahun 2017
1. Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, DPRD kab/kota, pelaksana
dan/atau tim
menjanjikan
kampanye
dan/atau
kampanye,
dilarang
memberikan uang atau materi lainnya
untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu
dan/atau pemilih.
2.Pasangan calon serta calon anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabu/kota
yang terbukti melakukan pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat
dikenai sanksi administratif pembatalan
sebagai pasangan calon serta calon
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD kab/kota oleh KPU.
3.Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan pelanggaran yang
terjadi secara terstruktur, sistematis, dan
masif.
4.Pemberian sanksi terhadap pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menggugurkan sanksi pidana.
Pasal 284
UU No.7 Tahun 2017
Dalam hal terbukti pelaksana dan tim
kampanye Pemilu menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya
sebagai imbalan kepada peserta
kampanye Pemilu secara langsung atau
tidak langsung untuk :
a. tidak menggunakan hak pilihnya;
b. menggunakan hak pilihnya dengan
memilih peserta Pemilu dengan
cara tertentu sehingga surat
suaranya tidak sah;
c. memilih pasangan calon tertentu;
d. memilihpartai politik
peserta
Pemilu tertentu; dan/atau
e. memilih calon
anggota DPD
tertentu, diatur
dijatuhi sanksi sebagaimana
dalam undang-undang ini.

11. Sanksi Tindak Pidana Politik Uang

12. Lanjutan

13. Lanjutan

14. Kampanye
Perbuatan merusak/menghilangkan alat peraga kampanye caleg, parpol, atau paslon tertentu.
Memberikan atau menjanjikan uang/barang kepada pemilih untuk memilih caleg, parpol atau
paslon tertentu.
Mempengaruhi pemilih dengan pola “uang/barang panjar atau down payment/DP”, misal : memberikan uang
muka/barang sebagian di depan yang akan dilunasi setelah caleg, parpol, paslon tertentu menang di suatu TPS.
Masa Tenang
Masih ada yang melakukan kampanye dalam bentuk apapun.
Memberikan atau menjanjikan uang/barang kepada pemilih untuk memilih caleg, parpol, atau paslon tertentu.
Melakukan Black Campaign terhadap caleg, parpol, atau paslon tertentu.
“Serangan fajar” menjelang pemungutan suara, baik berupa uang /barang atau voucher.
Modus Kecurangan dan Politik Uang

15. Pemungutan Suara
Melakukan usaha untuk mempengaruhi netralitas penyelenggara Pemilu.
Melakukan perbuatan yang menyebabkan pemilih tidak datang ke TPS.
Melakukan perbuatan yang menyebabkan saksi parpol/paslon tidak datang ke TPS.
Mendatangkan orang untuk mencoblos dengan undangan pemilih/kartu pemilih orang lain.
Melakukan intimidasi kepada pemilih agar mencoblos caleg, parpol, atau paslon tertentu.
Terdapat kertas suara dicoblos terlebih dahulu oleh KPPS, sehingga menguntungkan caleg, parpol, atau paslon tertentu.
Penghitungan Suara
Terdapat kertas suara yang sudah tercoblos, sehinga tidak sah dalam perhitungan suara karena pemilih
dianggap mencoblos lebih dari 1 kali.
Kertas suara cadangan dan/atau kertas suara sisa dari pemilih yang tidak datang ke TPS -- dimanipulasi sehingga
suaranya menguntungkan caleg, paslon, atau parpol lain.
Hasil penghitungan suara di TPS (Form C1) yang asli ditulis dengan pensil, sehingga dapat diubah oleh KPPS.
Salinan Form C1 yang diberikan ke parpol tidak ditandatangani KPPS, sehingga dapat dianggap tidak sah secara hukum.
Lanjutan

16. Rekapitulasi Penghitungan Suara
Hasil Rekapitulisasi suara di PPK dan KPU Kab/Kota yang asli ditulis
dengan pensil, sehingga dapat diubah.
Salinan rekapitulasi suara di PPK dan KPU Kab/Kota yang diberikan kepada
saksi parpol/paslon tidak ditandatangani oleh PPK dan KPU Kab/Kota,
sehingga dapat dianggap tidak sah secara hukum.
PPS, PPK dan KPU Kab/Kota memperjual-belikan sebagian suara coblos
gambar caleg atau parpol, baik berasal dari caleg dalam satu parpol maupun
caleg dari parpol lain.
Lanjutan

17. Larangan Dalam Kampaye

18. Lanjutan

19. Lanjutan

20. Lanjutan

21. Sanksi Pelanggaran Larangan Dalam
Kampanye

22. Saksi yang ditunjuk oleh parpol atau gabungan parpol
harus hadir tepat waktu di TPS, dan mengikuti terus dari
awal hingga akhir proses pemungutan dan penghitungan
suara.
Jika ada saksi yang bertugas di TPS, maka
parpol juga perlu menugaskan saksi lainnya
untuk
mengawal pergerakan kotak suara dari TPS ke
kantor PPK di tingkat kecamatan. Hal ini
dilakukan untuk mengantisipasi adanya pihak-
pihak tertentu yang ingin memanipulasi isi kotak
suara.
Saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK tingkat
kecamatan sertakan juga saksi dari tingkat TPS, supaya jika
terjadi perbedaan data di tingkat kecamatan dengan data
di TPS, dapat segera terkonfirmasi dan dikoreksi atau
diperbaiki, sehingga permasalahannya selesai di tingkat
kecamatan.
Lengkapi saksi dengan alat perekam video, dan videokan
proses pemungutan suara di TPS, proses penghitungan suara
di TPS, proses pergerakan kotak suara dari TPS ke PPK, dan
proses rekapitulasi suara di PPK. Jika terjadi kecurangan,
maka kecurangan tersebut dapat ditelusuri dari rekaman
video tersebut.
Caleg dan juga relawan parpol/paslon harus aktif
melakukan pengawasan agar hasil perolehan
suara di TPS tidak “diganggu” oleh pihak-pihak
yang mempunyai rencana atau keinginan untuk
berbuat curang. Kecurangan terjadi bukan karena
niat, tetapi juga karena adanya
kesempatan/peluang.
Organisasi masyarakat sipil atau pemantau Pemilu
harus aktif melakukan pemantauan terutama di TPS
rawan atau di daerah dengan kondisi geografis yang
sulit dijangkau. Jika terjadi kecurangan, segera
laporkan kepada pengawas Pemilu setempat.
Saksi
Saksi
1
2
3
6
5
4
Antisipasi Kecurangan dan Politik Uang

23. Sekian dan Terima Kasih
Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu