Dokumen tersebut membahas tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga ketentuan berhenti dari jabatan bagi kepala daerah yang mencalonkan diri di tempat lain."

1. Teknis Penyelenggaraan Pilkada
Serentak Tahun 2015

2. Tahapan dan Program Pilkada Serentak
Tahapan Program
Tahap Persiapan
1. Perencanaan Program dan Anggaran
2. Penyusunan peraturan
3. Sosialisasi, penyuluhan dan bimtek
4. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
5. Pendaftaran pemantau
6. Pengolahan DP4
7. Pemutakhiran data dan daftar pemilih
Tahap
Penyelenggaraan
1. Pencalonan
2. Sengketa tata usaha negara pemilihan
3. Kampanye
4. Laporan dan audit dana kampanye
5. Pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan dan
penghitungan suara
6. Pemungutan dan penghitungan suara
7. Rekapitulasi hasil penghitungan suara
8. Penetapan dan pengumuman paslon terpilih
9. Sengketa perselisihan hasil pemilihan
10. Penetapan dan pengumuman paslon terpilih pasca putusan MK
11. Pengusulan pengesahan pengangkatan paslon terpilih
12. Evaluasi dan pelaporan

3. Alur Tahapan dan Jadwal Pilkada Serentak
24 Juni-14 Juli
Penyusunan Daftar
Pemilih oleh KPU
15 Juli-26 Agustus
Pemutakhiran
26 Juli-28 Juli
Pendaftaran Paslon
26 Juli-1 Agustus
Pemeriksaan
Kesehatan
24 Agustus
Penetapan Paslon
24 Agustus-17 Nov
Sengketa TUN
27 Agus-5 Des
Masa Kampanye
6-8 Desember
Masa Tenang
16-18 Desember
Rekap tungsura di
Kabupaten/Kota
18 -19 Desember
Rekap Tungsura di
Tingkat Provinsi
21-23 Desember
Penetapan Paslon
Terpilih Tanpa PHP
9

4. Persyaratan Pencalonan
Pencalonan Persyaratan
Parpol/Gabungan Parpol
1. Partai politik/gabungan partai politik memperoleh paling
sedikita 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen
dari akumulasi perolehan suara sah pemilu anggota DPRD.
2. Ketentuan 25 persen suara hanya berlaku bagi parpol
yang memperoleh kursi di DPRD.
3. Dalam hal parpol melakukan penggabungan dalam
mendaftarkan pasangan calon maka kedua parpol wajib
membuat nota kesepakatan yang ditandatangani ketua
dan sekretaris masing-masing parpol.
Perseorangan
1. Mengumpulkan dukungan sebanyak 6,5 persen sampai 10
persen dari jumlah penduduk.
2. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% jumlah
kabupaten/kota untuk cagub/cawagub dan lebih dari 50%
kecamatan untuk calon bupati/wali kota.
3. Dukungan hanya dapat diberikan kepada satu paslon.
4. Penduduk yang dapat memberi dukungan adalah
penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

5. Persyaratan Calon (1)
No Persyaratan
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2.
Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
4.
Usia paling rendah 30 tahun untuk cagub dan cawagub dan 25 tahun untuk
calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota
5.
Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
menyeluruh dari tim dokter
6.
Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
7.
Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Persyaratan Calon (2)
No Persyaratan
8.
Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat
keterangan catatan kepolisian (SKCK)
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi
10.
Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara
badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
11.
Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap
12. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi
13.
Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil
Bupati, serta Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam
jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati
atau Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota.
14.
Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota
untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota

7. Persyaratan Calon (3)
No Persyaratan
15.
Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak
ditetapkan sebagai Calon
16.
Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat
Walikota
17. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana
18.
Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati,
Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada Pimpinan DPR bagi anggota
DPR, kepada Pimpinan DPD bagi anggota DPD, atau kepada Pimpinan DPRD bagi
anggota DPRD
19. Mengundurkan diri sebagai anggota TNI, POLRI dan PNS sejak mendaftar
20. Berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD sejak ditetapkan sebagai calon
21.
Berhenti sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum
pembentukan PPK dan PPS

8. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon (1)
No Dokumen Persyaratan Jenis Formulir
1.
Surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris
parpol atau gabungan parpol sesuai tingkatan
Model B-KWK Parpol
2. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh paslon perseorangan Model B-KWK Perseorangan
3. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Model BB.1 KWK
4.
Surat pernyataan dilengkapi tanda terima penyerahan surat
pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa
pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang
berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota mencalonkan diri di daerah lain
-
5.
Surat pernyataan dilengkapi surat pemberitahuan pencalonan bagi
Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD
-
6.
Surat pernyataan dilengkapi tanda terima penyerahan surat
pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa
pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang
berstatus sebagai anggota TNI, POLRI dan PNS
-
7.
Surat pernyataan dilengkapi tanda terima penyerahan surat
pengajuan pemberhentian dari jabatan dan surat keterangan
bahwa pemberhentian dari jabatan sedang dalam proses bagi
Bakal Calon yang berstatus pejabat BUMN dan BUMD
-

9. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon (2)
No Dokumen Persyaratan Jenis Formulir
8.
Surat pernyataan dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang
bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota
-
9.
Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan PN
yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari PN
-
10.
Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
-
11.
SKCK yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan
tercela
-
12.
Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara
dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara
negara
-
13.
Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara dari PN
-
14.
Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri
-

10. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon (3)
No Dokumen Persyaratan Jenis Formulir
15.
Fotokopi kartu npwp atas nama Bakal Calon, tanda terima
penyampaian SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal
Calon, untuk masa 5 tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi
wajib pajak dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari
KPP
-
16.
Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon
dan pimpinan parpol/gabungan parpol bagi Bakal Calon yang diusulkan
parpol/gabungan parpol serta ditandatangani Bakal Calon
Perseorangan
Model BB.2-KWK
17. Foto Copy KTP -
18. Fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang -
19.
Naskah visi, misi dan program paslon mengacu pada RPJPDaerah yang
ditandatangani Pasangan Calon
-
20.
Pasfoto terbaru masing calon ukuran 4 x 6 cm berwarna 4 (empat)
lembar dan hitam putih 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Calon
dalam satu kesatuan berlatar belakang warna terang beserta softcopy
-

11. Lampiran Surat Pencalonan untuk Paslon dari Parpol
No Lampiran Model Formulir
1.
Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang
persetujuan Pasangan Calon
Model B.1-KWK
Parpol
2.
Surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung
untuk mengusulkan Pasangan Calon
Model B.2-KWK
Parpol
3.
Surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses
Pemilihan
Model B.3-KWK
Parpol
4.
Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas paslon yang
dicalonkan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau
sebutan lain parpol/gabungan parpol
Model B.4-KWK
Parpol
5.
Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi,
dan program paslon RPJP Daerah, ditandatangani oleh Ketua dan
Sekretaris atau sebutan lain parpol/gabungan parpol
Model B.5-KWK
Parpol; dan
6.
Fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh
parpol/gabungan parpol atas nama calon dan spesimen tanda
tangan dilakukan bersama oleh parpol/gabungan parpol dan calon
-

12. Lampiran Surat Pencalonan untuk Paslon Perseorangan
No Lampiran Model Formulir
1.
Berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan
Pasangan Calon Perseorangan -
2.
Dokumen dukungan berupa surat dukungan dan
lampirannya Model B.1-KWK Perseorangan;
Model B.1-KWK
Perseorangan
3.
Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan
visi, misi, dan program paslon sesuai RPJP Daerah,
ditandatangani oleh paslon
Model B.5-KWK
Perseorangan
4.
Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu
pada RPJP Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan
Calon
-
5.
Fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka
oleh Calon Perseorangan
-
6. Dokumen administrasi persyaratan calon -

13. Larangan Konflik Kepentingan Petahana
Larangan Konflik
Kepentingan
dengan Petahana
Ayah, Ibu,
Paman, Bibi
dan Mertua
Kakak
dan Adik
Anak dan
Menantu
Ipar

14. Larangan Turun Kasta Dalam Pencalonan
No Ketentuan Pencalonan
1.
Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil
Gubernur
2.
Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Bupati,
Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota
3.
Belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk Calon
Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil
Walikota
4.
Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon
Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota

15. Ketentuan Berhenti dari Jabatan
No Ketentuan Berhenti dari Jabatan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.
Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang
mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau
Wakil Walikota di kabupaten/kota lain
2.
Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang
mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di
provinsi yang sama
3.
Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang
mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di
provinsi lain
4.
Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai
Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain

16. Persyaratan Ketentuan Pidana
No Ketentuan Pidana
1. Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara sampai
dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran paslon dalam waktu paling
singkat 5 tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga
Pemasyarakatan.
2. Calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik sebagai mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan
dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional
3. Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang yang
dibuktikan dengan surat keterangan Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur, Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Untuk tindak pidana korupsi putusan pidana penjara minimal atau maksimal
yang telah berkekuatan hukum tetap dimaknai ancamannya 5 tahun atau lebih

17. Teknis Penghitungan Dua Kali Masa Jabatan
No Ketentuan Dua Kali Masa Jabatan
1.
Penghitungan 2 kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan
dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 tahun penuh
dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ tahun, dan sebaliknya.
2.
Makna jabatan yang sama adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan
Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan
Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil
Bupati/Walikota.
3.
Dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi: (1) telah dua kali
berturut-turut dalam jabatan yang sama; (2) telah dua kali dalam jabatan yang
sama tidak berturut; (3) dua kali dalam jabatan yang sama di daerah yang
sama atau di daerah yang berbeda.
4.
Perhitungan 5 tahun masa jabatan atau 2 ½ tahun masa jabatan dihitung sejak
tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang
bersangkutan.

18. Verifikasi Administrasi Paslon Perseorangan oleh KPU
No Aktivitas Verifikasi
1. Meneliti jumlah minimal dukungan dan pesebaran yang terdapat dalam softcopy
2.
Meneliti kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan pesebaran yang terdapat
dalam softcopy dengan hardcopy
3.
Dalam penelitian jumlah minimal dukungan dan pesebarannya paslon menunjuk
petugas untuk mendampingi proses penelitian
4.
Dalam hal terdapat kesesuaian jumlah minimal dukungan dan pesebaran antara
softcopy dan hardcopy, KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara dan tanda
terima
5.
Dalam hal terdapat ketidaksesuaian jumlah minimal dukungan dan pesebaran
antara softcopy dan hardcopy, KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara dan
mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki pada
masa penyerahan dokumen dukungan
6.
Dalam hal ditemukan kegandaan dukungan di mana satu orang memberikan
dukungan kepada lebih dari satu paslon ditindaklanjuti dengan penelitian vaktual
oleh PPS
7.
Dalam hal ditemukan kegandaan di mana satu orang memberikan dukungan lebih
dari 1 kali kepada 1 paslon maka dukungannya dihitung satu.

19. Verifikasi ADM Paslon Perseorangan oleh PPS
No Aktivitas Verifikasi
1.
a) Meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan
b) Dalam hal tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon perseorangan dan/atau materai dinyatakan belum
memenuhi syarat administrasi tapi tidak menggugurkan dukungan
2.
a) Meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan
dengan fotokopi identitas kependudukan atau Kartu Keluarga atau identitas kependudukan lainnya
b) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara nama dan/atau alamat pada daftar dukungan dengan fotokopi
identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dicoret dari daftar dukungan dan
dinyatakan tidak memenuhi syarat
3.
a) Meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan Guberbur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
b) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat
4.
a) Meneliti kelengkapan daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir B.1-KWK Perseorangan
b) Dalam hal tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan atau Kartu Keluarga atau identitas
kependudukan lainnya, dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat
5.
a) Meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS
b) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat,
tapi dapat digunakan oleh paslon pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai
dengan desa/kelurahan atau sebutan lain
6.
a) Meneliti Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya untuk
memastikan pemenuhan syarat usia pendukung
b) Dalam hal syarat usia pendukung tidak terpenuhi dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak
memenuhi syarat
7.
Berita Acara hasil penelitian administrasi dibuat 5 rangkap, masing-masing untuk paslon, PPK, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPL dan arsip PPS

20. Verifikasi Faktual Paslon Perseorangan oleh PPS (1)
No Aktivitas Verifikasi
1.
Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat
administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta
dukungannya kepada Pasangan Calon
2.
Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, pendukung membubuhkan
tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3–KWK Perseorangan
3.
Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, namun tidak bersedia
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3–KWK Perseorangan,
dukungannya dinyatakan sah
4.
Dalam hal penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendukung menyatakan
tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon, pendukung yang bersangkutan mengisi
Formulir Model B.3–KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan
5.
Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon,
pendukung tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya
dinyatakan sah
6.
Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap Pasangan
Calon Perseorangan sejak penyerahan dokumen dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS
7.
Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada
tahap verifikasi faktual, penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi jumlah dukungan

21. Verifikasi Faktual Paslon Perseorangan oleh PPS (2)
No Aktivitas Verifikasi
8.
Dalam hal terdapat pendukung tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal
pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan dan
berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye agar
mengumpulkan para pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan
terhadap Pasangan Calon
9.
Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta
pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli
10.
Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari satu
paslon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap satu
paslon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap paslon
yang didukung dan yang tidak didukung, serta mencoret nama pendukung dalam
daftar nama pendukung dari paslon yang tidak didukung.
11.
Setelah penelitian faktual, PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib meminta
tanda tangan dan cap stempel RT/RW setempat yang dibubuhkan pada Formulir
Model B.1–KWK Perseorangan dan mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual
12.
Hasil penelitian faktual oleh PPS dituangkan dalam berita acara menggunakan
Formulir Model BA.Faktual PPS-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua
dan Anggota PPS paling lambat berakhirnya masa penelitian faktual

22. Verifikasi Faktual Paslon Perseorangan oleh PPS (3)
No Aktivitas Verifikasi
13.
Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di lapangan, PPS melakukan
penelitian dengan cara berkoordinasi dengan paslon dan/atau Tim Penghubung
paslon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada
waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti
kebenaran dukungan
14.
Dalam hal paslon dan/atau Tim Kampanye paslon tidak dapat menghadirkan
seluruh pendukung, PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap
pendukung yang hadir
15.
Dalam hal pendukung tidak hadir, diberi kesempatan untuk datang langsung ke
PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir
penelitian faktual
16.
Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan,
dukungan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi
syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan
17.
Hasil penelitian faktual dituangkan dalam berita acara menggunakan Formulir
Model BA.Faktual PPS-KWK Perseorangan

23. Teknis Kampanye Pilkada 2015 (1)
Hal-Hal Strategis Terkait Kampanye Pilkada
Jenis Kampanye
1. Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog
2. Debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, dan iklan media
massa.
3. Kegiatan lain yang tdk melanggar aturan.
Pembiayaan
kampanye
1. Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dibiayai kandidat.
2. Debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, iklan media massa
difasilitasi KPU lewat dana APBD.
Bahan Kampanye
1. Selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm.
2. Brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm
x 10 cm.
3. Pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm.
4. Poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm
Alat Peraga
Kampanye
1. Baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah
setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota.
2. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan
Calon untuk setiap desa/sebutan lain atau kelurahan.
3. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah
setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan.
Iklan Media Massa
1. Penayangan Iklan Kampanye 14 hari sebelum dimulainya masa tenang.
2. Iklan kampanye di televisi paling banyak kumulatif 10 spot, berdurasi paling lama 30
detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari.
3. Iklan Kampanye di radio paling banyak 10 spot, berdurasi paling lama 60 detik, untuk
setiap stasiun radio, setiap hari.

24. Hal-Hal Strategis Terkait Kampanye Pilkada
Debat Publik
1. Debat publik antar paslon diselenggarakan KPU setempat dan disiarkan secara langsung
melalui lembaga penyiaran publik.
2. Debat publik dilaksanakan paling banyak tiga kali.
3. Materi debat adalah visi dan misi paslon Gubernur, paslon Bupati, dan paslon Walikota.
Bahan kampanye di
Luar yang Difasilitasi
KPU
1. Bahan yang boleh dicetak meliputi kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, payung, dan
stiker paling besar 10x15 cm.
2. Bahan kampanye tersebut jika dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi
Rp50 ribu.
Pertemuan Terbatas
1. Jumlah peserta untuk tingkat provinsi maksimal 2000 orang dan untuk tingkat
kabupaten/kota maksimal 1000 orang.
2. Petugas kampanye menyampaikan pemberitahuan kepada Polri dengan tembusan KPU
dan Bawaslu/Panwaslu sesuai tingkatannya.
Pertemuan Tatap
Muka atau Dialog
1. Pertemuan tatap muka dan dialog di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk
kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat
umum lainnya.
2. Petugas kampanye menyampaikan pemberitahuan kepada Polri dengan tembusan KPU
dan Bawaslu/Panwaslu sesuai tingkatannya.
Kegiatan Lain
1. Kampanye jenis kegiatan lain meliputi rapat umum, kegiatan kebudayaan, kegiatan
olahraga, kegiatan sosial dan kampanye melalui media sosial.
2. Rapat umum paling banyak 5 kali untuk pemilihan gubernur dan 3 kali untuk pemilihan
bupati dan wali kota.
3. Paslon dapat membuka akun media sosial maksimal 3 akun dan wajib di daftarkan ke
KPU.
Teknis Kampanye Pilkada 2015 (2)

25. Teknis Pungut Hitung Suara (1)
Formulir Yang Digunakan Untuk Penghitungan Suara di TPS
No Jenis Formulir Peruntukan
1. Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
2. Model C1-KWK berhologram
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
Suara di TPS
3.
Lampiran Model C1-KWK
berhologram
Catatan hasil penghitungan perolehan suara sah
4.
Model C1-KWK Plano
berhologram
Catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS
5. Model C2-KWK
Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam
pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
6. Model C3-KWK Surat pernyataan pendamping Pemilih
7. Model C4-KWK
Surat pengantar penyampaian berita acara Pemungutan
Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada
PPS

26. Formulir Yang Digunakan Untuk Penghitungan Suara di TPS
No Jenis Formulir Peruntukan
7. Model C5-KWK
Tanda terima penyampaian Berita Acara Pemungutan dan
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di
TPS kepada Saksi dan PPL
8. Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih
9. Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di TPS
10. Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap
11. Model A.4-KWK Daftar Pemilih Pindahan
12. Model A.5-KWK Surat keterangan pindah memilih di TPS lain
Teknis Pungut Hitung Suara (2)
13. Model A.Tb1-KWK
Untuk mencatat nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam
Daftar Pemilih Tetap Tambahan
14. Model A.Tb2-KWK
Untuk mencatat nama-nama pemilih yang menggunakan hak
pilihnya dengan menggunakan KTP, KK, Paspor, Identitas Lain

27. Kategorisasi Pemilih
Pemilih yang Berhak Memberikan Suara di TPS
1. Terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3–KWK)
2. Terdaftar dalam DPTb-1 di TPS yang bersangkutan (Model A.Tb1-KWK)
3. Terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK)
4.
Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang menggunakan haknya pada hari
dan tanggal Pemungutan Suara dan didaftar dalam DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK)
5.
Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang
didaftarkan paling lambat 7 hari setelah pengumuman DPT
6.
Pemilih yang terdaftar dalam DPPh adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak
dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar
dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang
menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah
7.
Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 menggunakan hak pilihnya dengan
ketentuan: (1) menunjukkan KTP, KK, Paspor, atau Identitas Lain kepada KPPS pada saat
Pemungutan Suara; (2) didaftar pada DPTb-2 ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK

28. Teknis Pemungutan Suara
No Tata Cara Pemungutan Suara
1. Pemilih memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00
2.
Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang
diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang
sedang menunggu giliran untuk memberikan suara
3.
Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 dapat menggunakan hak
pilihnya satu jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS
4.
Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang cacat lainnya yang mempunyai
halangan fisik laindapat dibantu oleh pendamping yaitu anggota KPPS atau
orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
5.
Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih wajib merahasiakan pilihan
Pemilih yang bersangkutan.

29. Kategori Suara Sah
No Kategori Surat Suara Sah
1. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS
2.
Surat suara diberi tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah 1 (satu)
pasangan calon dalam Surat Suara
3.
Tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau
nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan
Calon yang bersangkutan .
4.
Tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang
memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan
sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan
5.
Tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat
nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah
untuk Pasangan Calon yang bersangkutan

30. Dukungan Pemda untuk Sukses Pilkada
No Aspek Bentuk Dukungan yang Diharapkan
1.
Personel dan Sarana
Prasarana
1. Fasilitasi pemda untuk sekretaris PPK dan dua orang staf
sekretariat yang berintegritas.
2. Fasilitasi pemda untuk kelengkapan sarana dan prasarana
PPK dan PPS seperti komputer, jaringan internet dan kantor
yang representatif.
2.
Pemutakhiran Data
Pemilih (mutarlih)
1. Fasilitas komputer dan jaringan internet untuk
mengoperasionalkan sistem informasi pemutakhiran data
pemilih (sidalih) di tingkat desa/kelurahan.
3. Kampanye
1. Fasilitasi data dan informasi jumlah Kepala Keluarga pada
daerah Pemilihan untuk menentukan jumlah Bahan
Kampanye yang dicetak.
2. Fasilitasi lokasi pemasangan alat peraga kampanye.
3. Fasilitasi untuk membersihkan alat peraga kampanye paling
lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Fasilitasi fasilitas umum untuk penyampaian materi
kampanye.
4. Distribusi Logistik
Penyediaan alat transportasi untuk menjangkau daerah yang
sulit secara topografi dan geografi

31. PENUTUP
TERIMA KASIH