SlideShare a Scribd company logo
1 of 59
SOSIALISASI PILKADES SERENTAK
TAHUN 2019 KABUPATEN KEBUMEN
DISPERMADES & P3A KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2019
TAHAPAN PELAKSANAAN PILKADES
NO. KEGIATAN KETERANGAN
1. Sosialisasi dan Pembentukan Panitia Pemilihan
Kabupaten
06 sd 12 Maret 2019 (4 hari)
2. Sosialisasi Tingkat Kecamatan 13 sd 15 Maret 2019 (3 hari)
3. Pembentukan Panitia Pemilihan di Desa 14 s.d 19 Maret 2019 ( 4 hari)
4. Pengajuan Biaya 19 Maret s.d 05 April 2019 (13 hari)
5. Persetujuan Biaya 08 April s.d 26 April 2019 (14 hari)
6. Pemuktahiran, validasi DPT (pilbup) & penetapan
DPS
19 Maret s.d 22 Maret 2019 ( 4 hari )
7. Pengumuman DPS 25 s.d 27 Maret 2019 ( 3 hari)
8. Perbaikan DPS & pencatatan Data Pemilih baru
dlm DP tambahan
28,29 Maret s.d 01 April 2019 ( 3 hari)
9. Pengumuman DPS yg sdh diperbaiki & DP
Tambahan
02 s.d 05 April 2019 ( 3 hari)
10. Perbaikan kembali DPS & DP Tambahan Final 08 April 2019 ( 1 hari)
11. Penetapan DPT 09 April 2019 (1 hari )
12. Pengumuman DPT 09 s.d 11 April 2019 ( 3 hari )
LANJUTAN
NO. KEGIATAN KETERANGAN
13. Pengumuman dan penerimaan pendaftaran
Bakal calon
11 s.d 24 April 2019 ( 9 hari)
14. Penelitian persyaratan Balon Kades 25 April s.d 06 Mei 2019(7 hari)
15. Mencukupi kekurangan berkas oleh Balon
Kades
07 s.d 09 Mei 2019 ( 3 hari )
16. Pengumuman hasil penelitian 10 s.d 14 mei 2019 (3 hari)
17. Tindak lanjut masukan dari masyarakat 15 s.d 17 Mei 2019 ( 3 hari)
18. Pengumuman, pengundian, penetapan
calon,&pengiriman kepts Ketua Panitia
Pemilihan
20 s.d 22 Mei 2019 (3 hari)
19. Penyampaian BA seleksi tambahan* 23 s.d 27 Mei 2019 ( 3 hari )
20. Pelaksanaan seleksi tambahan dan penetapan
hasil seleksi tambahan.*
28 Mei 2019 ( 1 hari )
21. Pengumuman dan pengundianCalon Kades
hasil seleksi tambahan*
31 Mei 2019 ( 1 hari )
LANJUTAN
NO. KEGIATAN KETERANGAN
22. Penandatangan Pakta Integritas secara serentak 12 Juni 2019 ( 1 hari )
23. Penyampaian Undangan 10 s.d 18 Juni 2019 ( 7 hari )
24. Pelaksanaan Kampanye 19 s.d 21 Juni 2019 ( 3 hari )
25. Hari Tenang 24 Juni 2019 ( 1 hari )
26. Pelaksanaan Pemungutan suara 25 Juni 2019 ( 1 hari )
27. Penetapan Kades terpilih 25 Juni 2019 ( 1 hari )
28. Laporan Panitia Pemilihan kpd BPD 26 s.d 28 Juni 2019 ( 3 hari )
29. Laporan BPD kepada Bupati 01 s.05 Juli 2019 ( 5 hari )
30. Pengesahan Kades terpilihdgn Kepts Bupati 08 s.d 18 Juli 2019 ( 9 hari )
31. Pelantikan Kades Terpilih Juli – Sept 2019
Pembentukan Panitia Pemilihan
(14 s.d 19 Maret 2019):
 BPD melaks rapat persiapan, membahas:
Pembentukan Panitia Pemilihan, Pembiayaan &
tahapan Pilkades.
 Hasil rapat tsb dituangkan dlm BA.
 Panitia Pemilihan ditetapkan dgn Kepts BPD.
 BPD melaporkan hasil rapat dilampiri BA, SK
Panitia Pemilihan kpd Bupati mllui Camat.
 Ketentuan Susunan dan jumlah Panitia
Pemilihan (Pasal 5 Perbup 22/2017)
SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN :
a. Ketua - 1 orang
b. Sekretaris – 1 orang
c. Bendahara – 1 orang
d. Seksi-seksi :
 Seksi Penjaringan dan Penyaringan
 Seksi Pendaftaran Pemilih,Pemungutan dan penghitungan
suara
 Seksi Logistik
 Seksi Keamanan
Jumlah Anggota seksi :
 Jml DPT s.d 1.500 – paling banyak 12 orang
 Jml DPT 1.501 s.d 3.000 – paling banyak 16 orang
 Jml DPT lebih dr 3.000---paling banyak 20 orang.
Pengajuan Biaya
(19 Maret s.d 05April 2019):
 Diajukan oleh Panitia Pemilihan kpd Bupati
mllui Camat.
 Besaran Bantuan Keuangan Pilkades:
a. Desa dgn jml DPT Pemilu terakhir kurang
dari 2.000 orang sbr Rp. 15.000.000.
b. Desa dgn jml DPT Pemilu terakhir 2.000 -
3.000 org sbr Rp. 20.000.000.
c. Desa dgn jml DPT Pemilu terakhir lebih dari
3.000 org sbr Rp. 22.000.000.
Persetujuan Biaya
(08 April s.d 26 April 2019):
 Camat dan Kasi Tapem Kec.sebagai
Panitia Pemilihan Kabupaten
Melakukan verifikasi awal RAB,di
paraf verifikator.
 Panitia Pemilihan Kabupaten
melakukan verifikasi trhadap
usulan.
 Disetujui oleh Bupati.
Pemuktahiran, Validasi DPT
(Pilbup)&Penetapan DPS (19 Maret
s.d 22 Maret 2019):
 DPT Pileg/pilpres sbg bahan
penyusunan DPS.
 Daftar pemilih dimutakhirkan &
divalidasi dgn cara memperbaiki
DPT Pileg berdasarkan kondisi
nyata penduduk.
 Daftar Pemilih tsb ditetapkan mjd
DPS.
Lanjutan…….
 Penetapan DPS dilaksanakan selama
10 hari sejak terbentuknya Panitia
Pemilihan.
 DPS diumumkan selama 3 hari.
 Pemilih/anggota keluarga dpt usul
perbaikan dan dpt menginfokan :
pemilih yg meninggal dunia,
pindah, yg sdh menikah (dibawah
umur 17 thn).
Lanjutan…….
 Pemilih yg blm terdaftar, didaftar
sbg pemilih tambahan.
 Pencatatan data pemilih baru dlm
daftar pemilihan tambahan dilaks
dlm jangka waktu 3 hari sejak
pengumuman DPS berakhir.
 DPS yg sdh diperbaiki & DP
tambahan diumumkan selama 3
hari sejak tgl perbaikan DPS &
penetapan DP tambahan.
Lanjutan…….
 Apabila trdapt usul perbaikan
DPS&/DP tambahan Panitia
Pemilihan melakukan verifikasi atas
usul tsb.
 Dilakukan kembali perbaikan
DPS&/DP tambahan. Dan perbaikan
tersebut bersifat final dan
dilaksanakan selama 1 hari
terhitung sejak hari pengumuman
DPS yg sdh diperbaiki dan DP
tambahan berakhir.
Penetapan DPT (09 April )-
Pegumuman DPT (09-11 April):
 DPS & DP tambahan final ditetapkan
mjd DPT.
 Penetapan DPT tsb, dilks dlm Rapat
Panitia Pemilihan Paling lambat 3
hari sejak Perbaikan DPS & DP
tambahan final.
 Dituangkan dalam BA.
 DPT diumumkan selama 3 hari
sejak berakhirnya jangka waktu
penyusunan DPT.
Lanjutan…….
 DPT yg tlh diumumkan mrpkn
dokumen pelks Pilkades yg bersifat
final & mngikat semua pihak.
 Utk keperluan pemungutan suara di
TPS, Panitia Pemilihan mnyusun
salian DPT utk TPS.
 Rekapitulasi jml pemilih tetap
digunakan sbg bahan penyusunan
kebutuhan surat suara & alat
perlengkapan pemilihan.
Pengumuman & penerimaan
pendaftaran Balon Kades (11-
24 April):
 Dibuka setiap harinya Jam 08.00 –
16.00 Wib (alat penunjuk waktu yg
disediakan ol Panitia Pemilihan).
 Balon Kades wajib memenuhi
persyaratan (Pasal 20 ayat (2), (3)
Perda 10/2016 & Pasal 17, 18
Perbup 22/2017.
Syarat Kepala Desa adalah :
 WNI
 Bertaqwa kepada Tuhan YME
 Memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila, melaksanakan UUD’45 serta
mempertahankan dan memelihara
keutuhan NKRI
 Berpendidikan paling rendah tamat sekolah
menengah pertama/sederajat.
 Usia paling rendah 25 th pd saat mendaftar.
 Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
 Tdk sedang menjalani hukuman pidana
penjara.
Lanjutan ;
 Tdk Pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yg mempunyai kekuatan hukum
tetap krn melakukan tindak pidana yg diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 th atau lebih, kecuali 5
th setelah selesai menjalani pidana penjara dan
mengumumkan scr jujur & terbuka pada publik bahwa
ybs pernah di pidana serta bukan sebagaipelaku
kejahatan berulang-ulang.
 Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
putusan pengadilan yg telah mempunyai kekuatan
hukum tetap
 Berbadan Sehat– KIR Dokter Pemerintah.
 Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3
kali masa jabatan
 Bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 Sanggup tdk mengundurkan diri setelah ditetapkan
sebagai Calon Kepala Desa.
Penelitian persyaratan Balon
Kades (25 April-06 Mei):
 Penelitian dilakukan thd
persyaratan yg meliputi
kelengkapan & keabsahan adm
pencalonan.
 Apabila diperlukan dpt disertai
klarifikasi pd instansi yg berwenang
dan dilengkapi surat keterangan.
 Hasil penelitian berkas tsb
dituangkan dlm BA.
Mencukupi Kekurangan berkas ol
Balon Kades (07 -09 Mei ):
 Dlm hal trdpt kekurangan berkas,
Balon Kades diberi kesempatan
selama 3 hari utk melengkapi.
 Apabila stlh batas waktu yg
ditentukan, belum dilengkapi. Balon
Kades tersebut dinyatakan gugur
dan surat permohonan dan
lampirannya dikembalikan scr
tertulis dgn disertai tanda bukti
penerimaan dari Balon Kades ybs.
 Pengumuman hasil penelitian
Berkas Balon (10 s.d14 Mei ):
 Pengumuman hasil penelitian kpd
masy selama 3 hari, utk dimintai
masukan/tanggapan.
 Masukan masy disampaikan kpd
Panitia Pemilihan scr tertulis.
Tindaklanjut masukan dari
masy (15 -17 Mei ):
 Masukan tsb wajib diproses &
tindaklanjuti.
 Panitia pemilihan melakukan
klarifikasi kpd instansi yg
berwenang dilengkapi surat
keterangan dari instansi tsb.
Penetapan,Pengumuman, pengundian
Calon Kades (20-22 Mei):
 Penetapan disertai dgn penentuan no urt
mllui pengundian.
 Pengundian no urut dihadiri oleh para
Calon Kades/kuasanya.
 Hasil undian tsb tetap sah & mengikat
semua pihak meskipun tdk disaksikan
oleh para CalonKades/kuasanya.
 No urut & nama Calon Kades yg tlh
ditetapkan dituangkan dlm BA
penetapan Calon Kades.
Lanjutan……
 No urut & nama Calon Kades
ditetapkan dgn Kepts Panitia
Pemilihan, & Kepts tsb beserta
berkas Calon Kades di kirim kpd
Panitia Pemilihan Kab mllui Camat
paling lambat 3 hari stlh
penetapan.
 No urut Nama Calon Kades
diumumkan paling lambat 7 hari
stlh ditetapkan.
Lanjutan……
 Apabila trdpt Calon Kades yg tlh
ditetapkan MD sblm pemungutan
suara & jmlh Calon lbh dari 2, calon
yg MD dinyatakan gugur & No urut
Calon Kades tetap sesuai dgn hasil
undian.
 Apabila mgakibatkan jmlh Calon
kades kurang dari 2 org, maka
Pilkades dibatalkan dan
dilaksanakan pd gelombang
berikutnya.
Calon Kades kurang dari 2org:
 Panitia Pemilihan memperpanjang
pendaftaran selama 20 hari.
 Apabila tetap kurang dari 2 org,
Bupati menunda pelks pilkades sd
waktu yg ditetapkan kemudian.
Penyampaian BA seleksi
tambahan (23-27 Mei):
 Apabila Balon Kades yg memnuhi
persyaratan lbh dari 5.
 Panitia melakukan seleksi
tambahan dgn mnggunakan kriteria
pengalaman bekerja di lmbaga
pemeritahan, tingkat pendidikan,
usia dan seleksi tertulis.
 Ujian tertulis dpt diselenggarakan
oleh Panitia Pemilihan Kab.
Lanjutan…….
 Ketentuan, bobot nilai dan pelaks
ujian tertulis diatur dlm Perbup
22/2017 dan Perubahannya.
 Pelaksanaan seleksi tambahan
dituangkan dalam BA dan diberikan
kpd seluruh Balon Kades & Panitia
Pemilihan Kab, paling lambat 3 hari
stlh pelaks seleksi tambahan.
Lanjutan…..
 Balon Kades yg ditetapkan mjd
Calon Kades yg menempati urutan
rangking 1 sd 5 berdasarkan
peolehan nilai kumulatif hasil
seleksi tambahan.
 Apabila trdpt jmlh nilai kumulatif
yg sama lbh dari 1 org &
menempati urutan peringkat 5,
dilaks ujian tertulis ulang sd
terdapat selisih nilai kumulatif.
Lanjutan……
 Pengundian & Pengumuman Calon
Kades Seleksi Tambahan (31 Mei):
 Penandatangan Pakta Integritas
secara serentak ( 12 Juni )
 Penyampaian undangan (31Agust-
05 Sept)
 Pemilih yg tercantum dlm DPT ttp
blm menerima surat
und/pemberitahuan dpt meminta
kpd panitia pemilihan selambat2nya
pukul 24.00 WIB, sblm hari
pemungutan suara.
Lanjutan……
 Apabila krn sesuatu alasan yg dpt
dipertanggungjwbkan sd pukul
24.00 Wib pemilih blm menerima
surat und/pemberitahuan, ybs dpt
meminta kpd Panitia Pemilihan
mulai pukul 11.00 Wib sd 15 mnt
sblm penutupan jalannya
pemungutan suara.
Kampanye (19 – 21 Juni ):
 Calon Kades dpt mlakukan
kampanye, pelaks kampanye
selama 3 hari sblm masa tenang.
 Kampanye dilakukan dgn prinsip
jujur, terbuka, dialogis serta
brtngjwb.
 Jadwal kampanye ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan.
 Hari 1 kampanye dilakukan dlm
rapat BPD dgn cara penyampaian
visi dan misi Calon Kades
Lanjutan…….
 Kampanye dpt dilaksanakan mllui:
pertemuan terbatas, tatap muka,
dialog, penyebaran bahan
kampanye, pemasangan alat
peraga(tempat kampanye/tempat
lain yg ditentukan Panitia
Pemilihan) & kegiatan lain yg tdk
mlanggar per UU an.
 Larangan bagi pelaksana kampanye
Pasal 30 ayat (1) Perda No
10/2016.
Lanjutan…….
 Pelaksana kampanye dilarang
mengikutsertakan Kepala Desa,
Perangkat Desa dan anggota BPD.
 Setiap orang dilarang
menjanjikan&/memberikan uang
&/materi lainnya utk
mempengaruhi pemilih (pasal 31
Perda 10/2016).
Masa Tenang (24 Juni ):
 Masa tenang selama 1 hari sblm
hari & tgl pemungutan suara.
 Calon Kades membersihkan alat
peraga kampanye masing-masing.
Pemungutan & penghitungan suara
(25 Juni 2019):
 Pemungutan suara dibuka jam 07.00 Wib
& ditutup Jam 13.00 Wib ol Ketua Panitia
Pemilihan.
 Pemungutan suara dilakukan dgn
meberikan suara mllui surat suara yg
berisi no,foto&nama Calon Kades, dgn
cara mencoblos salah satu Calon Kepala
Desa dlm surat suara.
 Dlm Hal pd jam 13.00 Wib msh trdpt
pemilih yg blm mberikan suara ttp sdh
berada di dlm TPS, tetap diberikan
kesempatan utk mberikan suara
Lanjutan…….
 Jmlh pemilih yg trcantum dlm DPT
di TPS yg ditentukan Panitia
Pemilihan.
 DPT lbh dari 4000 org, Panitia
Pemilihan dpt menentukan jml TPS
lbh dari 1.
 Lokasi TPS ditempat yg mudah
dijangkau, trmsk oleh penyandang
cacat & mnjamin setiap pemilih dpt
mberikan suaranya scr Luber &
jurdil.
Lanjutan…….
 Jmlh, lokasi, bentuk & tata letak TPS
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
 Pemilih tunanetra, tynadaksa/yg
mpunyai halangan fisik lain, pd saat
mberikan suaranya di TPS dpt dibantu ol
Panitia Pemilihan/orang lain atas
permintaan pemilih.
 Pemberian/penunjukkan tsb, dituangkan
dlm BA.
 Anggota Panitia Pemilihan/orang lain yg
ditunjuk tsb, wajib merahasiakan.
Lanjutan…….
 Panitia pemilihan mnyiapkan TPS
paling lambat 1 hari sblm
pemungutan suara.
 TPS tsb hrs bersih dari gambar/foto
Calon Kades, kecuali gambar/foto
Calon Kades yg disediakan ol
Panitia Pemilihan.
 Peralatan & perlengkapan pemilihan
serta peralatan lain yg dibutuhkan
ditentukan ol Panitia Pemilihan.
Lanjutan…….
 Panitia Pemilihan dpt mnggunakan
kotak suara, bilik suara, & alat
pencoblos surat suara yg pernah
digunakan dlm pemilu.
 Pemilih yg mnjalani rawat
inap/sejenisnya/sdg mnjalani
hukuman penjara di Wil Daerah
Kab. Kebumen dpt mberikan suara
mlalui TPS khusus.
Lanjutan…….
 Pemilih dilarang mnggunakan hak
pilih orang lain dan menggunakan
hak pilihnya lebih dari 1 kali.
 Tata cara pemungutan suara di atur
dlm pasal 39, 40, 41 Perda
10/2016 dan Pasal 41 Perbup
22/2017 dan Perubahannya
Saksi:
 Saksi Calon Kades hrs trdaftar sbg
pemilih di desa ybs & mnyerahka surat
mandat dari Calon Kades yg dibuat di
atas kertas bermaterai & disampaikan
kpd Panitia Pemilihan selambat2nya 1
hari sblm pelaks pilkades.
Perhitungan Suara:
 Perhitungan suara di TPS dilakukan stlh
pemungutan suara berakhir.
 Perhitungan suara&/rekapitulasi
perhitungan suara dilaks pd
hari&tanggal pelaks pemungutan suara.
 Tata cara dan tahapan penghitungan
suara diatur dlm Pasal 41, 42 Perda
10/2016 dan Pasal 42 Perbup22/2017.
 Perlengkapan pemungutan suara &
perhitungan suara di TPS disimpan di
Kantor desa/tempat lain yg terjamin
keamanannya.
SURAT SUARA DINYATAKAN SYAH
 Surat Suara ditandatangani oleh Ketua Panitia
Pemilihan dan dibubuhkan stempel Panitia
Pemilihan.dan
 Tanda Coblos hanya terdapat pada 1 kotak suara
segi empat yg memuat satu calon Kades,atau
 Tanda Coblos terdapat dalam salah satu kotak segi
empat yg memuat nomor,foto,dan nama calon
kades yang telah ditentukan,atau
 Tanda Coblos lebih dari satu,tetapi masih dlm
salah satu kotak segi empat yg memuat
nomor,foto,dan nama calon kades,atau
 Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak
segi empat yg memuatnomor,foto,dan nama calon
kades.
Penetapan Calon Kepala Desa terpilih :
1. Calon kepala desa yang dinyatakan
terpilih adalah calon kepala desa yang
memperoleh suara terbanyak. Psl 43
Perda 10-2016
2. Apabila calon yang memperoleh suara
terbanyak/sama lebih dari 1 (satu) orang
pd desa dgnTPS lebih dari 1, maka
Calon Kades terpilih ditetapkan
berdasarkan SUARA TERBANYAK pada
TPS dengan JML pemilih terbanyak
Penetapan Calon Kepala Desa terpilih :
 Apabila calon kades yang memperoleh suara
terbanyak/sama lebih dari 1 (satu) orang, pd
desa dgn TPS hanya 1 (satu)dan tdk berada
dlm wil yang sama, maka calon kades terpilih
ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal
dg jml pemilih terbanyak.
 Apabila calon kades yang memperoleh suara
terbanyak/sama lebih dari 1 (satu) orang, pd
desa dgn TPS hanya1 (satu) dan berada di
wilayah yg sama, maka calon Kades terpilih
ditetapkan berdasarkan persebaran jumlah
pemilih terbanyak.
APABILA TERJADI SUARA TERBANYAK SAMA/
SERI :
Misalkan Di Desa A dibagi menjadi 3 wilayah
pemilihan dan terdapat calon nomor urut 1 dan 3
yang mempunyai suara sama/ seri, maka
penentuannya sebagai berikut:
Wilayah I : Calon Nomor urut 1 mendapat 175 suara
Calon Nomor urut 3 mendapat 125 suara
Wilayah II : Calon Nomor urut 1 mendapat 100 suara
Calon Nomor urut 3 mendapat 200 suara
Wilayah III : Calon Nomor urut 1 mendapat 190 suara
Calon Nomor urut 3 mendapat 140 suara.
 Maka pemenangnya adalah Calon Nomor Urut 1
karena didukung oleh 2 Wilayah Pemilihan.
 Sehingga tidak menjadi masalah apabila Calon
Kades bertempat tinggal di wilayah yang sama.
Penetapan Kades terpilih (25
Juni ):
 Panitia Pemilihan menetapkan
Calon Kades terpilih.
 Panitia Pemilihan mnyampaikan
nama Calon Kades terpilih kpd BPD
paling lama 7 hari stlh penetapan
calaon kades terpilih.(26-28 Juni).
 BPD mnyampaikan kpd Bupati
melalui Camat paling lama 7 hari
stlh diterimanya laporan penetapan
dari Panitia Pemilihan. (1-5 juli)
Penetapan pengesahan &
pengangkatan Kades (22 Sept-
31 Okt):
 Bupati menetapkan pengesahan
dan pengangkatan Kades dgn SK
Bupati paling lambat 30 hari
terhitung sejak diterimanya Lap
hasil Pemilihan Kades dari BPD.
Pelantikan Calon Kades terpilih
(Juli – Agustus ):
 Pelantikan Calon Kades terpilih
dilakukan paling lambat 30 hari
terhitung sejak diterbitkannya SK
Bupati ttg pengesahan dan
pengangkatan Calon Kades terpilih.
 Selain pelantikan resmi, Pemdes &
masy dpt mnyelenggarakan
kegiatan sesuai dgn kondisi sosial
budaya setempat.
Serah Terima Jabatan:
 Sertijab dilaksanakan pd hari yg
sama stlh pelantikan Calon Kades
terpilih.
 Sertijab dilaksanakan dgn
penandatanganan BA sertijab.
 Dan menyerahkan memori sertijab.
• Pilkades antar waktu melalui musdes
dilaksanakan apabila kades diberhentikan
dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 1 tahun,
• Yang dimaksud dengan ”musyawarah Desa”
adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk
pemilihan Kepala Desa antarwaktu, yaitu mulai
dari penetapan calon, pemilihan calon, dan
penetapan calon terpilih.
• Dilaksanakan paling lama 6 bulan terhitung
sejak kepala desa diberhentikan.
• Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui
Musyawarah Desa terhitung sejak yang
bersangkutan dilantik oleh Bupati/Walikota atau
pejabat yang ditunjuk.
• BPD membentuk panitia pilkades antar waktu
paling lama 15 hari setelah Kades diberhentikan.
• Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDes
oleh Panitia.
• Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Pj.
Kades.
• Pengumuman dan pendaftaran bakal calon oleh
panitia dalam jangka waktu 15 hari.
• Calon Kades yg dipilih mllui PAW wajib memenuhi
persyaratan Calon Kepala Desa.
• Peserta Musdes utk PAW terdiri dari unsur perwakilan tokoh
adat, toga, tomas, tokoh pendidikan, kel. tani, kel. nelayan,
kel. Pengrajin, kel perempuan, kel pemerhati & perlindungan
anak dan kel. Masy tdk mapan (Pasal 38 ayat (4)
Permendagri 110/2017)
• Rapat BPD dituangkan dlm BA.
• Peserta Musdes wajib menunjukkan surat undangan &
membubuhkan tanda tangan daftar hadir.
• Peserta yg tlah tanda tangan memiliki hak suara.
• Panitia Pilkades Antar Waktu berjumlah ganjil, paling banyak
7 org (perangkat desa, lembaga kemasyarakatan &tomas)
• Panitia menetapkan mekanisme mlalui musyawarah
mufakat/pemungutan suara.
• Penetapan mekanisme dituangkan dlm BA.
 Peserta Musyawarah Desa yang memiliki hak pilih
apabila meninggalkan tempat Musyawarah Desa dan
tidak akan menggunakan suaranya, wajib
menandatangani surat pernyataan tidak menggunakan
hak pilih.
 Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar
Waktu melalui musyawarah mufakat
dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan
peserta Musyawarah Desa.
 Hasil kesepakatan tsb dituangkan dalam
berita acara.
 Sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu, Panitia Pemilihan
mempersiapkan tempat pemungutan suara, surat suara,
bilik suara dan kotak suara.
 Nama calon Kepala Desa Antar Waktu ditulis
di papan yang telah disediakan.
 Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
memberikan penjelasan mengenai tata cara
pemungutan suara.
 Dalam pemungutan suara tsb, pemilih diberi
kesempatan memilih berdasarkan prinsip
urutan kehadiran pada daftar hadir
Musyawarah Desa.
 Surat suara dalam pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu dapat berupa tulisan nama calon
Kepala Desa Antar Waktu.
 Pemilih memberikan suaranya dengan cara
mencontreng salah satu nama calon Kepala
Desa Antar Waktu.
 Surat suara yang telah dicontreng dilipat dan
selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak
suara.
 Pemungutan suara dinyatakan selesai apabila
seluruh peserta yang mempunyai hak pilih
telah menggunakan hak suaranya.
 Setelah pelaksanaan pemungutan suara
selesai, Panitia Pemilihan segera membuat
berita acara jalannya pemungutan suara yang
ditandatangani oleh Calon Kepala Desa Antar
Waktu dan Ketua Panitia Pemilihan.
 Setelah berita acara pemungutan suara
tersebut ditandatangani, maka dilaksanakan
penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan di
depan peserta Musyawarah Desa.
 Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan
suara dan dicatat dalam berita acara.
 Panitia pemilihan melaporkan pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu kepada Musyawarah Desa
yang meliputi :
a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
b. Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.
 Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Antar Waktu
dilaksanakan di balai desa atau tempat lain yang
ditunjuk.
 Kepala Desa antar waktu yang dipilih melalui
Musyawarah Desa melaksanakan tugas, wewenang,
kewajiban dan hak Kepala Desa sampai sisa masa
jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

More Related Content

What's hot

Santiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desaSantiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desaYudhi Aldriand
 
Produk hukum pilkades
Produk hukum  pilkadesProduk hukum  pilkades
Produk hukum pilkadesDelian Ea
 
Perdes pencalonan
Perdes pencalonan Perdes pencalonan
Perdes pencalonan Jusa Erza
 
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salim
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salimPerda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salim
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salimedi pribadi
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaYudhi Aldriand
 
Perda pemilihan kepala desa
Perda pemilihan kepala desaPerda pemilihan kepala desa
Perda pemilihan kepala desaArifuddin Ali.
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desakeuangandesa
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWYudhi Aldriand
 
contoh Susunan panitia pilkades beserta tugasnya
contoh Susunan panitia pilkades beserta tugasnyacontoh Susunan panitia pilkades beserta tugasnya
contoh Susunan panitia pilkades beserta tugasnyaWanTsunami
 
Tatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desaTatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desaSukardi Juniardi
 
Sosialisasi Pembentukan PPK,PPS, KPPS
Sosialisasi Pembentukan PPK,PPS, KPPSSosialisasi Pembentukan PPK,PPS, KPPS
Sosialisasi Pembentukan PPK,PPS, KPPSFakhrur Al Izza
 
Permendagri nomor 112 tahun 2014
Permendagri nomor 112 tahun 2014Permendagri nomor 112 tahun 2014
Permendagri nomor 112 tahun 2014Rumah Kolaborasi
 
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desaPeraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desaBubuy Sampeu
 
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...Embi Gandaria
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...iniPurwokerto
 

What's hot (19)

Santiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desaSantiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desa
 
Produk hukum pilkades
Produk hukum  pilkadesProduk hukum  pilkades
Produk hukum pilkades
 
Perdes pencalonan
Perdes pencalonan Perdes pencalonan
Perdes pencalonan
 
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salim
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salimPerda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salim
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salim
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
 
Perda pemilihan kepala desa
Perda pemilihan kepala desaPerda pemilihan kepala desa
Perda pemilihan kepala desa
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
 
Draft perbub bpd oki
Draft perbub bpd okiDraft perbub bpd oki
Draft perbub bpd oki
 
contoh Susunan panitia pilkades beserta tugasnya
contoh Susunan panitia pilkades beserta tugasnyacontoh Susunan panitia pilkades beserta tugasnya
contoh Susunan panitia pilkades beserta tugasnya
 
Tatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desaTatib pemilihan kepala desa
Tatib pemilihan kepala desa
 
Sosialisasi Pembentukan PPK,PPS, KPPS
Sosialisasi Pembentukan PPK,PPS, KPPSSosialisasi Pembentukan PPK,PPS, KPPS
Sosialisasi Pembentukan PPK,PPS, KPPS
 
Permendagri nomor 112 tahun 2014
Permendagri nomor 112 tahun 2014Permendagri nomor 112 tahun 2014
Permendagri nomor 112 tahun 2014
 
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desaPeraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
 
01 pengumuman perangkat desa
01 pengumuman perangkat desa01 pengumuman perangkat desa
01 pengumuman perangkat desa
 
Bpd
BpdBpd
Bpd
 
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...
 
Perbup no 26 tahun 2016
Perbup no 26 tahun 2016Perbup no 26 tahun 2016
Perbup no 26 tahun 2016
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
 

Similar to PILKADES KEBUMEN

Laporan sosdiklih-Bulan April_2023.docx
Laporan sosdiklih-Bulan April_2023.docxLaporan sosdiklih-Bulan April_2023.docx
Laporan sosdiklih-Bulan April_2023.docxSofYanu
 
scribd.vdownloaders.com_materi-rev1-dptb-bimtek-penyusunan-daftar-pemilih.pptx
scribd.vdownloaders.com_materi-rev1-dptb-bimtek-penyusunan-daftar-pemilih.pptxscribd.vdownloaders.com_materi-rev1-dptb-bimtek-penyusunan-daftar-pemilih.pptx
scribd.vdownloaders.com_materi-rev1-dptb-bimtek-penyusunan-daftar-pemilih.pptxPanwasluKecamatanAmo
 
Potensi Sebelum Kampanye.pptx
Potensi Sebelum Kampanye.pptxPotensi Sebelum Kampanye.pptx
Potensi Sebelum Kampanye.pptxMatchSaid
 
[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptx
[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptx[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptx
[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptxMuhammadAliMusa1
 
Lapkin PPK Bumijawa September.docx
Lapkin PPK Bumijawa September.docxLapkin PPK Bumijawa September.docx
Lapkin PPK Bumijawa September.docxYuliantoMuhammadDzak
 
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptxsosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptxssuser55d8f7
 
(BAWASLU) Materi Pimpinan 12 Mei 2023.pptx
(BAWASLU) Materi Pimpinan 12 Mei 2023.pptx(BAWASLU) Materi Pimpinan 12 Mei 2023.pptx
(BAWASLU) Materi Pimpinan 12 Mei 2023.pptxmuhammadfarikharison
 
PKPU 16 THN 2019 - tentang tahapan pilkada tahun 2020
PKPU 16 THN 2019 - tentang tahapan pilkada tahun 2020PKPU 16 THN 2019 - tentang tahapan pilkada tahun 2020
PKPU 16 THN 2019 - tentang tahapan pilkada tahun 2020sudiantosihite
 
TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH.pptx
TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH.pptxTAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH.pptx
TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH.pptxYudiGustira1
 
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015Election Commision
 
Panduan PPS Pemilu Kada 2017
Panduan PPS Pemilu Kada 2017Panduan PPS Pemilu Kada 2017
Panduan PPS Pemilu Kada 2017Dede Muhidin
 
Tata Cara Penyelenggaraan Pemilu
Tata Cara Penyelenggaraan PemiluTata Cara Penyelenggaraan Pemilu
Tata Cara Penyelenggaraan PemiluBijakbertindak
 
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbarArhie Lipu
 

Similar to PILKADES KEBUMEN (20)

Pembatasan parpol
Pembatasan parpolPembatasan parpol
Pembatasan parpol
 
Laporan sosdiklih-Bulan April_2023.docx
Laporan sosdiklih-Bulan April_2023.docxLaporan sosdiklih-Bulan April_2023.docx
Laporan sosdiklih-Bulan April_2023.docx
 
scribd.vdownloaders.com_materi-rev1-dptb-bimtek-penyusunan-daftar-pemilih.pptx
scribd.vdownloaders.com_materi-rev1-dptb-bimtek-penyusunan-daftar-pemilih.pptxscribd.vdownloaders.com_materi-rev1-dptb-bimtek-penyusunan-daftar-pemilih.pptx
scribd.vdownloaders.com_materi-rev1-dptb-bimtek-penyusunan-daftar-pemilih.pptx
 
Potensi Sebelum Kampanye.pptx
Potensi Sebelum Kampanye.pptxPotensi Sebelum Kampanye.pptx
Potensi Sebelum Kampanye.pptx
 
Tahapan pilkada 2018
Tahapan pilkada 2018Tahapan pilkada 2018
Tahapan pilkada 2018
 
[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptx
[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptx[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptx
[MATERI] Penyusunan Daftar Pemilih.pptx
 
Lapkin PPK Bumijawa September.docx
Lapkin PPK Bumijawa September.docxLapkin PPK Bumijawa September.docx
Lapkin PPK Bumijawa September.docx
 
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptxsosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptx
 
(BAWASLU) Materi Pimpinan 12 Mei 2023.pptx
(BAWASLU) Materi Pimpinan 12 Mei 2023.pptx(BAWASLU) Materi Pimpinan 12 Mei 2023.pptx
(BAWASLU) Materi Pimpinan 12 Mei 2023.pptx
 
PKPU 21 2013
PKPU 21 2013PKPU 21 2013
PKPU 21 2013
 
PKPU 16 THN 2019 - tentang tahapan pilkada tahun 2020
PKPU 16 THN 2019 - tentang tahapan pilkada tahun 2020PKPU 16 THN 2019 - tentang tahapan pilkada tahun 2020
PKPU 16 THN 2019 - tentang tahapan pilkada tahun 2020
 
TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH.pptx
TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH.pptxTAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH.pptx
TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH.pptx
 
PKPU 06 2013
PKPU 06 2013PKPU 06 2013
PKPU 06 2013
 
PKPU 15 2012
PKPU 15 2012PKPU 15 2012
PKPU 15 2012
 
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
 
Buku Kerja PPS KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018
Buku Kerja PPS KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018 Buku Kerja PPS KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018
Buku Kerja PPS KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018
 
Panduan PPS Pemilu Kada 2017
Panduan PPS Pemilu Kada 2017Panduan PPS Pemilu Kada 2017
Panduan PPS Pemilu Kada 2017
 
Buku Panduan PPS PILKADA 2017 ( Daftar Pemilih )
Buku Panduan PPS PILKADA 2017 ( Daftar Pemilih )Buku Panduan PPS PILKADA 2017 ( Daftar Pemilih )
Buku Panduan PPS PILKADA 2017 ( Daftar Pemilih )
 
Tata Cara Penyelenggaraan Pemilu
Tata Cara Penyelenggaraan PemiluTata Cara Penyelenggaraan Pemilu
Tata Cara Penyelenggaraan Pemilu
 
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
 

More from Pemdes Seboro Sadang

Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdesPemdes Seboro Sadang
 
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroProgram kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroPemdes Seboro Sadang
 
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdesPp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdesPemdes Seboro Sadang
 
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6  ttg artbumdesPerkades seboro no. 6  ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdesPemdes Seboro Sadang
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPemdes Seboro Sadang
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okPemdes Seboro Sadang
 
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan 5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan Pemdes Seboro Sadang
 
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Pemdes Seboro Sadang
 
Se bupati gerakan kebumen dirumah saja
Se bupati gerakan kebumen dirumah sajaSe bupati gerakan kebumen dirumah saja
Se bupati gerakan kebumen dirumah sajaPemdes Seboro Sadang
 
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Pemdes Seboro Sadang
 
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfBahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfPemdes Seboro Sadang
 
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021Pemdes Seboro Sadang
 
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPermen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPemdes Seboro Sadang
 
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasaPerbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasaPemdes Seboro Sadang
 

More from Pemdes Seboro Sadang (20)

Doc gambar
Doc gambarDoc gambar
Doc gambar
 
Refleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rwRefleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rw
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
 
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroProgram kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
 
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdesPp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
 
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6  ttg artbumdesPerkades seboro no. 6  ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
 
Anggaran dasar bumdes
Anggaran dasar bumdesAnggaran dasar bumdes
Anggaran dasar bumdes
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
 
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan 5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
 
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
 
Himbauan mui kab. kebumen
Himbauan mui kab. kebumenHimbauan mui kab. kebumen
Himbauan mui kab. kebumen
 
Se bupati gerakan kebumen dirumah saja
Se bupati gerakan kebumen dirumah sajaSe bupati gerakan kebumen dirumah saja
Se bupati gerakan kebumen dirumah saja
 
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
 
Skb uu ite
Skb uu iteSkb uu ite
Skb uu ite
 
Skb uu ite
Skb uu iteSkb uu ite
Skb uu ite
 
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfBahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
 
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
 
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPermen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
 
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasaPerbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
 

Recently uploaded

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 

Recently uploaded (13)

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 

PILKADES KEBUMEN

  • 1.
  • 2. SOSIALISASI PILKADES SERENTAK TAHUN 2019 KABUPATEN KEBUMEN DISPERMADES & P3A KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019
  • 3. TAHAPAN PELAKSANAAN PILKADES NO. KEGIATAN KETERANGAN 1. Sosialisasi dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten 06 sd 12 Maret 2019 (4 hari) 2. Sosialisasi Tingkat Kecamatan 13 sd 15 Maret 2019 (3 hari) 3. Pembentukan Panitia Pemilihan di Desa 14 s.d 19 Maret 2019 ( 4 hari) 4. Pengajuan Biaya 19 Maret s.d 05 April 2019 (13 hari) 5. Persetujuan Biaya 08 April s.d 26 April 2019 (14 hari) 6. Pemuktahiran, validasi DPT (pilbup) & penetapan DPS 19 Maret s.d 22 Maret 2019 ( 4 hari ) 7. Pengumuman DPS 25 s.d 27 Maret 2019 ( 3 hari) 8. Perbaikan DPS & pencatatan Data Pemilih baru dlm DP tambahan 28,29 Maret s.d 01 April 2019 ( 3 hari) 9. Pengumuman DPS yg sdh diperbaiki & DP Tambahan 02 s.d 05 April 2019 ( 3 hari) 10. Perbaikan kembali DPS & DP Tambahan Final 08 April 2019 ( 1 hari) 11. Penetapan DPT 09 April 2019 (1 hari ) 12. Pengumuman DPT 09 s.d 11 April 2019 ( 3 hari )
  • 4. LANJUTAN NO. KEGIATAN KETERANGAN 13. Pengumuman dan penerimaan pendaftaran Bakal calon 11 s.d 24 April 2019 ( 9 hari) 14. Penelitian persyaratan Balon Kades 25 April s.d 06 Mei 2019(7 hari) 15. Mencukupi kekurangan berkas oleh Balon Kades 07 s.d 09 Mei 2019 ( 3 hari ) 16. Pengumuman hasil penelitian 10 s.d 14 mei 2019 (3 hari) 17. Tindak lanjut masukan dari masyarakat 15 s.d 17 Mei 2019 ( 3 hari) 18. Pengumuman, pengundian, penetapan calon,&pengiriman kepts Ketua Panitia Pemilihan 20 s.d 22 Mei 2019 (3 hari) 19. Penyampaian BA seleksi tambahan* 23 s.d 27 Mei 2019 ( 3 hari ) 20. Pelaksanaan seleksi tambahan dan penetapan hasil seleksi tambahan.* 28 Mei 2019 ( 1 hari ) 21. Pengumuman dan pengundianCalon Kades hasil seleksi tambahan* 31 Mei 2019 ( 1 hari )
  • 5. LANJUTAN NO. KEGIATAN KETERANGAN 22. Penandatangan Pakta Integritas secara serentak 12 Juni 2019 ( 1 hari ) 23. Penyampaian Undangan 10 s.d 18 Juni 2019 ( 7 hari ) 24. Pelaksanaan Kampanye 19 s.d 21 Juni 2019 ( 3 hari ) 25. Hari Tenang 24 Juni 2019 ( 1 hari ) 26. Pelaksanaan Pemungutan suara 25 Juni 2019 ( 1 hari ) 27. Penetapan Kades terpilih 25 Juni 2019 ( 1 hari ) 28. Laporan Panitia Pemilihan kpd BPD 26 s.d 28 Juni 2019 ( 3 hari ) 29. Laporan BPD kepada Bupati 01 s.05 Juli 2019 ( 5 hari ) 30. Pengesahan Kades terpilihdgn Kepts Bupati 08 s.d 18 Juli 2019 ( 9 hari ) 31. Pelantikan Kades Terpilih Juli – Sept 2019
  • 6. Pembentukan Panitia Pemilihan (14 s.d 19 Maret 2019):  BPD melaks rapat persiapan, membahas: Pembentukan Panitia Pemilihan, Pembiayaan & tahapan Pilkades.  Hasil rapat tsb dituangkan dlm BA.  Panitia Pemilihan ditetapkan dgn Kepts BPD.  BPD melaporkan hasil rapat dilampiri BA, SK Panitia Pemilihan kpd Bupati mllui Camat.  Ketentuan Susunan dan jumlah Panitia Pemilihan (Pasal 5 Perbup 22/2017)
  • 7. SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN : a. Ketua - 1 orang b. Sekretaris – 1 orang c. Bendahara – 1 orang d. Seksi-seksi :  Seksi Penjaringan dan Penyaringan  Seksi Pendaftaran Pemilih,Pemungutan dan penghitungan suara  Seksi Logistik  Seksi Keamanan Jumlah Anggota seksi :  Jml DPT s.d 1.500 – paling banyak 12 orang  Jml DPT 1.501 s.d 3.000 – paling banyak 16 orang  Jml DPT lebih dr 3.000---paling banyak 20 orang.
  • 8. Pengajuan Biaya (19 Maret s.d 05April 2019):  Diajukan oleh Panitia Pemilihan kpd Bupati mllui Camat.  Besaran Bantuan Keuangan Pilkades: a. Desa dgn jml DPT Pemilu terakhir kurang dari 2.000 orang sbr Rp. 15.000.000. b. Desa dgn jml DPT Pemilu terakhir 2.000 - 3.000 org sbr Rp. 20.000.000. c. Desa dgn jml DPT Pemilu terakhir lebih dari 3.000 org sbr Rp. 22.000.000.
  • 9. Persetujuan Biaya (08 April s.d 26 April 2019):  Camat dan Kasi Tapem Kec.sebagai Panitia Pemilihan Kabupaten Melakukan verifikasi awal RAB,di paraf verifikator.  Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan verifikasi trhadap usulan.  Disetujui oleh Bupati.
  • 10. Pemuktahiran, Validasi DPT (Pilbup)&Penetapan DPS (19 Maret s.d 22 Maret 2019):  DPT Pileg/pilpres sbg bahan penyusunan DPS.  Daftar pemilih dimutakhirkan & divalidasi dgn cara memperbaiki DPT Pileg berdasarkan kondisi nyata penduduk.  Daftar Pemilih tsb ditetapkan mjd DPS.
  • 11. Lanjutan…….  Penetapan DPS dilaksanakan selama 10 hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan.  DPS diumumkan selama 3 hari.  Pemilih/anggota keluarga dpt usul perbaikan dan dpt menginfokan : pemilih yg meninggal dunia, pindah, yg sdh menikah (dibawah umur 17 thn).
  • 12. Lanjutan…….  Pemilih yg blm terdaftar, didaftar sbg pemilih tambahan.  Pencatatan data pemilih baru dlm daftar pemilihan tambahan dilaks dlm jangka waktu 3 hari sejak pengumuman DPS berakhir.  DPS yg sdh diperbaiki & DP tambahan diumumkan selama 3 hari sejak tgl perbaikan DPS & penetapan DP tambahan.
  • 13. Lanjutan…….  Apabila trdapt usul perbaikan DPS&/DP tambahan Panitia Pemilihan melakukan verifikasi atas usul tsb.  Dilakukan kembali perbaikan DPS&/DP tambahan. Dan perbaikan tersebut bersifat final dan dilaksanakan selama 1 hari terhitung sejak hari pengumuman DPS yg sdh diperbaiki dan DP tambahan berakhir.
  • 14. Penetapan DPT (09 April )- Pegumuman DPT (09-11 April):  DPS & DP tambahan final ditetapkan mjd DPT.  Penetapan DPT tsb, dilks dlm Rapat Panitia Pemilihan Paling lambat 3 hari sejak Perbaikan DPS & DP tambahan final.  Dituangkan dalam BA.  DPT diumumkan selama 3 hari sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
  • 15. Lanjutan…….  DPT yg tlh diumumkan mrpkn dokumen pelks Pilkades yg bersifat final & mngikat semua pihak.  Utk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan mnyusun salian DPT utk TPS.  Rekapitulasi jml pemilih tetap digunakan sbg bahan penyusunan kebutuhan surat suara & alat perlengkapan pemilihan.
  • 16. Pengumuman & penerimaan pendaftaran Balon Kades (11- 24 April):  Dibuka setiap harinya Jam 08.00 – 16.00 Wib (alat penunjuk waktu yg disediakan ol Panitia Pemilihan).  Balon Kades wajib memenuhi persyaratan (Pasal 20 ayat (2), (3) Perda 10/2016 & Pasal 17, 18 Perbup 22/2017.
  • 17. Syarat Kepala Desa adalah :  WNI  Bertaqwa kepada Tuhan YME  Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD’45 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI  Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama/sederajat.  Usia paling rendah 25 th pd saat mendaftar.  Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.  Tdk sedang menjalani hukuman pidana penjara.
  • 18. Lanjutan ;  Tdk Pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yg mempunyai kekuatan hukum tetap krn melakukan tindak pidana yg diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 th atau lebih, kecuali 5 th setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan scr jujur & terbuka pada publik bahwa ybs pernah di pidana serta bukan sebagaipelaku kejahatan berulang-ulang.  Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap  Berbadan Sehat– KIR Dokter Pemerintah.  Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan  Bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;  Sanggup tdk mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
  • 19. Penelitian persyaratan Balon Kades (25 April-06 Mei):  Penelitian dilakukan thd persyaratan yg meliputi kelengkapan & keabsahan adm pencalonan.  Apabila diperlukan dpt disertai klarifikasi pd instansi yg berwenang dan dilengkapi surat keterangan.  Hasil penelitian berkas tsb dituangkan dlm BA.
  • 20. Mencukupi Kekurangan berkas ol Balon Kades (07 -09 Mei ):  Dlm hal trdpt kekurangan berkas, Balon Kades diberi kesempatan selama 3 hari utk melengkapi.  Apabila stlh batas waktu yg ditentukan, belum dilengkapi. Balon Kades tersebut dinyatakan gugur dan surat permohonan dan lampirannya dikembalikan scr tertulis dgn disertai tanda bukti penerimaan dari Balon Kades ybs.
  • 21.  Pengumuman hasil penelitian Berkas Balon (10 s.d14 Mei ):  Pengumuman hasil penelitian kpd masy selama 3 hari, utk dimintai masukan/tanggapan.  Masukan masy disampaikan kpd Panitia Pemilihan scr tertulis.
  • 22. Tindaklanjut masukan dari masy (15 -17 Mei ):  Masukan tsb wajib diproses & tindaklanjuti.  Panitia pemilihan melakukan klarifikasi kpd instansi yg berwenang dilengkapi surat keterangan dari instansi tsb.
  • 23. Penetapan,Pengumuman, pengundian Calon Kades (20-22 Mei):  Penetapan disertai dgn penentuan no urt mllui pengundian.  Pengundian no urut dihadiri oleh para Calon Kades/kuasanya.  Hasil undian tsb tetap sah & mengikat semua pihak meskipun tdk disaksikan oleh para CalonKades/kuasanya.  No urut & nama Calon Kades yg tlh ditetapkan dituangkan dlm BA penetapan Calon Kades.
  • 24. Lanjutan……  No urut & nama Calon Kades ditetapkan dgn Kepts Panitia Pemilihan, & Kepts tsb beserta berkas Calon Kades di kirim kpd Panitia Pemilihan Kab mllui Camat paling lambat 3 hari stlh penetapan.  No urut Nama Calon Kades diumumkan paling lambat 7 hari stlh ditetapkan.
  • 25. Lanjutan……  Apabila trdpt Calon Kades yg tlh ditetapkan MD sblm pemungutan suara & jmlh Calon lbh dari 2, calon yg MD dinyatakan gugur & No urut Calon Kades tetap sesuai dgn hasil undian.  Apabila mgakibatkan jmlh Calon kades kurang dari 2 org, maka Pilkades dibatalkan dan dilaksanakan pd gelombang berikutnya.
  • 26. Calon Kades kurang dari 2org:  Panitia Pemilihan memperpanjang pendaftaran selama 20 hari.  Apabila tetap kurang dari 2 org, Bupati menunda pelks pilkades sd waktu yg ditetapkan kemudian.
  • 27. Penyampaian BA seleksi tambahan (23-27 Mei):  Apabila Balon Kades yg memnuhi persyaratan lbh dari 5.  Panitia melakukan seleksi tambahan dgn mnggunakan kriteria pengalaman bekerja di lmbaga pemeritahan, tingkat pendidikan, usia dan seleksi tertulis.  Ujian tertulis dpt diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kab.
  • 28. Lanjutan…….  Ketentuan, bobot nilai dan pelaks ujian tertulis diatur dlm Perbup 22/2017 dan Perubahannya.  Pelaksanaan seleksi tambahan dituangkan dalam BA dan diberikan kpd seluruh Balon Kades & Panitia Pemilihan Kab, paling lambat 3 hari stlh pelaks seleksi tambahan.
  • 29. Lanjutan…..  Balon Kades yg ditetapkan mjd Calon Kades yg menempati urutan rangking 1 sd 5 berdasarkan peolehan nilai kumulatif hasil seleksi tambahan.  Apabila trdpt jmlh nilai kumulatif yg sama lbh dari 1 org & menempati urutan peringkat 5, dilaks ujian tertulis ulang sd terdapat selisih nilai kumulatif.
  • 30. Lanjutan……  Pengundian & Pengumuman Calon Kades Seleksi Tambahan (31 Mei):  Penandatangan Pakta Integritas secara serentak ( 12 Juni )  Penyampaian undangan (31Agust- 05 Sept)  Pemilih yg tercantum dlm DPT ttp blm menerima surat und/pemberitahuan dpt meminta kpd panitia pemilihan selambat2nya pukul 24.00 WIB, sblm hari pemungutan suara.
  • 31. Lanjutan……  Apabila krn sesuatu alasan yg dpt dipertanggungjwbkan sd pukul 24.00 Wib pemilih blm menerima surat und/pemberitahuan, ybs dpt meminta kpd Panitia Pemilihan mulai pukul 11.00 Wib sd 15 mnt sblm penutupan jalannya pemungutan suara.
  • 32. Kampanye (19 – 21 Juni ):  Calon Kades dpt mlakukan kampanye, pelaks kampanye selama 3 hari sblm masa tenang.  Kampanye dilakukan dgn prinsip jujur, terbuka, dialogis serta brtngjwb.  Jadwal kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.  Hari 1 kampanye dilakukan dlm rapat BPD dgn cara penyampaian visi dan misi Calon Kades
  • 33. Lanjutan…….  Kampanye dpt dilaksanakan mllui: pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga(tempat kampanye/tempat lain yg ditentukan Panitia Pemilihan) & kegiatan lain yg tdk mlanggar per UU an.  Larangan bagi pelaksana kampanye Pasal 30 ayat (1) Perda No 10/2016.
  • 34. Lanjutan…….  Pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD.  Setiap orang dilarang menjanjikan&/memberikan uang &/materi lainnya utk mempengaruhi pemilih (pasal 31 Perda 10/2016).
  • 35. Masa Tenang (24 Juni ):  Masa tenang selama 1 hari sblm hari & tgl pemungutan suara.  Calon Kades membersihkan alat peraga kampanye masing-masing.
  • 36. Pemungutan & penghitungan suara (25 Juni 2019):  Pemungutan suara dibuka jam 07.00 Wib & ditutup Jam 13.00 Wib ol Ketua Panitia Pemilihan.  Pemungutan suara dilakukan dgn meberikan suara mllui surat suara yg berisi no,foto&nama Calon Kades, dgn cara mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dlm surat suara.  Dlm Hal pd jam 13.00 Wib msh trdpt pemilih yg blm mberikan suara ttp sdh berada di dlm TPS, tetap diberikan kesempatan utk mberikan suara
  • 37. Lanjutan…….  Jmlh pemilih yg trcantum dlm DPT di TPS yg ditentukan Panitia Pemilihan.  DPT lbh dari 4000 org, Panitia Pemilihan dpt menentukan jml TPS lbh dari 1.  Lokasi TPS ditempat yg mudah dijangkau, trmsk oleh penyandang cacat & mnjamin setiap pemilih dpt mberikan suaranya scr Luber & jurdil.
  • 38. Lanjutan…….  Jmlh, lokasi, bentuk & tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.  Pemilih tunanetra, tynadaksa/yg mpunyai halangan fisik lain, pd saat mberikan suaranya di TPS dpt dibantu ol Panitia Pemilihan/orang lain atas permintaan pemilih.  Pemberian/penunjukkan tsb, dituangkan dlm BA.  Anggota Panitia Pemilihan/orang lain yg ditunjuk tsb, wajib merahasiakan.
  • 39. Lanjutan…….  Panitia pemilihan mnyiapkan TPS paling lambat 1 hari sblm pemungutan suara.  TPS tsb hrs bersih dari gambar/foto Calon Kades, kecuali gambar/foto Calon Kades yg disediakan ol Panitia Pemilihan.  Peralatan & perlengkapan pemilihan serta peralatan lain yg dibutuhkan ditentukan ol Panitia Pemilihan.
  • 40. Lanjutan…….  Panitia Pemilihan dpt mnggunakan kotak suara, bilik suara, & alat pencoblos surat suara yg pernah digunakan dlm pemilu.  Pemilih yg mnjalani rawat inap/sejenisnya/sdg mnjalani hukuman penjara di Wil Daerah Kab. Kebumen dpt mberikan suara mlalui TPS khusus.
  • 41. Lanjutan…….  Pemilih dilarang mnggunakan hak pilih orang lain dan menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali.  Tata cara pemungutan suara di atur dlm pasal 39, 40, 41 Perda 10/2016 dan Pasal 41 Perbup 22/2017 dan Perubahannya
  • 42. Saksi:  Saksi Calon Kades hrs trdaftar sbg pemilih di desa ybs & mnyerahka surat mandat dari Calon Kades yg dibuat di atas kertas bermaterai & disampaikan kpd Panitia Pemilihan selambat2nya 1 hari sblm pelaks pilkades.
  • 43. Perhitungan Suara:  Perhitungan suara di TPS dilakukan stlh pemungutan suara berakhir.  Perhitungan suara&/rekapitulasi perhitungan suara dilaks pd hari&tanggal pelaks pemungutan suara.  Tata cara dan tahapan penghitungan suara diatur dlm Pasal 41, 42 Perda 10/2016 dan Pasal 42 Perbup22/2017.  Perlengkapan pemungutan suara & perhitungan suara di TPS disimpan di Kantor desa/tempat lain yg terjamin keamanannya.
  • 44. SURAT SUARA DINYATAKAN SYAH  Surat Suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhkan stempel Panitia Pemilihan.dan  Tanda Coblos hanya terdapat pada 1 kotak suara segi empat yg memuat satu calon Kades,atau  Tanda Coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yg memuat nomor,foto,dan nama calon kades yang telah ditentukan,atau  Tanda Coblos lebih dari satu,tetapi masih dlm salah satu kotak segi empat yg memuat nomor,foto,dan nama calon kades,atau  Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yg memuatnomor,foto,dan nama calon kades.
  • 45. Penetapan Calon Kepala Desa terpilih : 1. Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak. Psl 43 Perda 10-2016 2. Apabila calon yang memperoleh suara terbanyak/sama lebih dari 1 (satu) orang pd desa dgnTPS lebih dari 1, maka Calon Kades terpilih ditetapkan berdasarkan SUARA TERBANYAK pada TPS dengan JML pemilih terbanyak
  • 46. Penetapan Calon Kepala Desa terpilih :  Apabila calon kades yang memperoleh suara terbanyak/sama lebih dari 1 (satu) orang, pd desa dgn TPS hanya 1 (satu)dan tdk berada dlm wil yang sama, maka calon kades terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dg jml pemilih terbanyak.  Apabila calon kades yang memperoleh suara terbanyak/sama lebih dari 1 (satu) orang, pd desa dgn TPS hanya1 (satu) dan berada di wilayah yg sama, maka calon Kades terpilih ditetapkan berdasarkan persebaran jumlah pemilih terbanyak.
  • 47. APABILA TERJADI SUARA TERBANYAK SAMA/ SERI : Misalkan Di Desa A dibagi menjadi 3 wilayah pemilihan dan terdapat calon nomor urut 1 dan 3 yang mempunyai suara sama/ seri, maka penentuannya sebagai berikut: Wilayah I : Calon Nomor urut 1 mendapat 175 suara Calon Nomor urut 3 mendapat 125 suara Wilayah II : Calon Nomor urut 1 mendapat 100 suara Calon Nomor urut 3 mendapat 200 suara Wilayah III : Calon Nomor urut 1 mendapat 190 suara Calon Nomor urut 3 mendapat 140 suara.  Maka pemenangnya adalah Calon Nomor Urut 1 karena didukung oleh 2 Wilayah Pemilihan.  Sehingga tidak menjadi masalah apabila Calon Kades bertempat tinggal di wilayah yang sama.
  • 48. Penetapan Kades terpilih (25 Juni ):  Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kades terpilih.  Panitia Pemilihan mnyampaikan nama Calon Kades terpilih kpd BPD paling lama 7 hari stlh penetapan calaon kades terpilih.(26-28 Juni).  BPD mnyampaikan kpd Bupati melalui Camat paling lama 7 hari stlh diterimanya laporan penetapan dari Panitia Pemilihan. (1-5 juli)
  • 49. Penetapan pengesahan & pengangkatan Kades (22 Sept- 31 Okt):  Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kades dgn SK Bupati paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya Lap hasil Pemilihan Kades dari BPD.
  • 50. Pelantikan Calon Kades terpilih (Juli – Agustus ):  Pelantikan Calon Kades terpilih dilakukan paling lambat 30 hari terhitung sejak diterbitkannya SK Bupati ttg pengesahan dan pengangkatan Calon Kades terpilih.  Selain pelantikan resmi, Pemdes & masy dpt mnyelenggarakan kegiatan sesuai dgn kondisi sosial budaya setempat.
  • 51. Serah Terima Jabatan:  Sertijab dilaksanakan pd hari yg sama stlh pelantikan Calon Kades terpilih.  Sertijab dilaksanakan dgn penandatanganan BA sertijab.  Dan menyerahkan memori sertijab.
  • 52.
  • 53. • Pilkades antar waktu melalui musdes dilaksanakan apabila kades diberhentikan dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 1 tahun, • Yang dimaksud dengan ”musyawarah Desa” adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu, yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih. • Dilaksanakan paling lama 6 bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan.
  • 54. • Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa terhitung sejak yang bersangkutan dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. • BPD membentuk panitia pilkades antar waktu paling lama 15 hari setelah Kades diberhentikan. • Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDes oleh Panitia. • Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Pj. Kades. • Pengumuman dan pendaftaran bakal calon oleh panitia dalam jangka waktu 15 hari.
  • 55. • Calon Kades yg dipilih mllui PAW wajib memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa. • Peserta Musdes utk PAW terdiri dari unsur perwakilan tokoh adat, toga, tomas, tokoh pendidikan, kel. tani, kel. nelayan, kel. Pengrajin, kel perempuan, kel pemerhati & perlindungan anak dan kel. Masy tdk mapan (Pasal 38 ayat (4) Permendagri 110/2017) • Rapat BPD dituangkan dlm BA. • Peserta Musdes wajib menunjukkan surat undangan & membubuhkan tanda tangan daftar hadir. • Peserta yg tlah tanda tangan memiliki hak suara. • Panitia Pilkades Antar Waktu berjumlah ganjil, paling banyak 7 org (perangkat desa, lembaga kemasyarakatan &tomas) • Panitia menetapkan mekanisme mlalui musyawarah mufakat/pemungutan suara. • Penetapan mekanisme dituangkan dlm BA.
  • 56.  Peserta Musyawarah Desa yang memiliki hak pilih apabila meninggalkan tempat Musyawarah Desa dan tidak akan menggunakan suaranya, wajib menandatangani surat pernyataan tidak menggunakan hak pilih.  Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah mufakat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan peserta Musyawarah Desa.  Hasil kesepakatan tsb dituangkan dalam berita acara.  Sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Panitia Pemilihan mempersiapkan tempat pemungutan suara, surat suara, bilik suara dan kotak suara.
  • 57.  Nama calon Kepala Desa Antar Waktu ditulis di papan yang telah disediakan.  Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.  Dalam pemungutan suara tsb, pemilih diberi kesempatan memilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pada daftar hadir Musyawarah Desa.  Surat suara dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat berupa tulisan nama calon Kepala Desa Antar Waktu.  Pemilih memberikan suaranya dengan cara mencontreng salah satu nama calon Kepala Desa Antar Waktu.
  • 58.  Surat suara yang telah dicontreng dilipat dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara.  Pemungutan suara dinyatakan selesai apabila seluruh peserta yang mempunyai hak pilih telah menggunakan hak suaranya.  Setelah pelaksanaan pemungutan suara selesai, Panitia Pemilihan segera membuat berita acara jalannya pemungutan suara yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa Antar Waktu dan Ketua Panitia Pemilihan.  Setelah berita acara pemungutan suara tersebut ditandatangani, maka dilaksanakan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan di depan peserta Musyawarah Desa.
  • 59.  Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara dan dicatat dalam berita acara.  Panitia pemilihan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Musyawarah Desa yang meliputi : a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan b. Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.  Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan di balai desa atau tempat lain yang ditunjuk.  Kepala Desa antar waktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.