7 bab v politik dan kebijakan

PERSPEKTIF E
Polirih S lGbijahan
MENUJU NEGARA MARITIM
EIAK zaman kerajaan-kerajaan jauh sebelum Lrdonesia
merdeka, semangat maritim sudah menggelora di bumi
pertiwi tercinta ini, bahkan beberapa kerajaan zaman itu
mampu menguasai lautan dengan armada perang dan dagang yang
besar. Narnun, semangat maritim tersebut menjadi luntur tatkala
Indonesia mengalami penjajahan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Pola hidup dan orientasi bangsa "dibelokkan" dari orientasi mari-
time ke orientasi agraris (darat).
Mernasuki zaman kemerdekaan, berbagai upayapun telah dilakukan
oleh para pendahulu bangsa ini untuk kembali menggelorakan
semangat maritim bangsa Indonesia. Sebagai negara merdeka,
Indonesia mulai berupay,a mendapatkan pengakuan dunia sebagai
Negara Kepulauan. Namun, upaya ini tidaklah mudah karena dibu-
tuhkan kemampuan diplomasi serta pemahaman tentang hukum
laut dan hukum internasional yang baik. Akhirnya pada tanggal
13 Desember 1957 terbitlah Pengumuman Pemerintah tentang Per-
airan Indonesia yang dikenal dengan "Deklarasi Djuanda" yang
mendeklarasikan Wawasan Irlusantara yang bertujuan untuk me-
nyatukan nusantara dalam suafu kekuatan hukum untuk meng-
hindari disitegrasi bangsa Indonesia. Meski secara de yure sejak
Indonesia merdeka pada tanggal 17Agustus 1945, sudah ditetapkan
9 PersFhtif Menuiu Me* Depan MandmhdonEla | 219

bahwa Indonesia yang diproklamasikan adalah Ex Nederlands
Indie (Hindia Belanda), sebuah negara yang terdiri dari gugusan
pulau yang kini dikenal dengan Negara Kepulauan. Pelurusan
sejarah dan persamaan persepsi harus dibangun bahwa "Deklarasi
Djuanda" 1957 bukan awal dari deklarasi Indonesia sebagai Negara
Kepulauan namun merup'akan penyesuaian terhadap Proklamasi
17 Agustus 1945.
Pengakuan Intemasional bahwa Indonesia merupakan Negara
Kepulauan akhimya tercapai dalam Konvensi Hukum Laut PBB
(UNCLOS) 1982. PBB mernberikan kewenangan dan memperluas
wilayah laut trdonesia dengan segala ketatapan yang mengikutinya.
Perluasan wilayah Indonesia dalam UNCLOS 1982 tidak hanya
wilayah laut teteapi juga wilayah udara. Selain itu juga terjadi
perluasanhak-hakberdaulat atas kekayaan alam di ZEE serta landas
kontinen serta hrdonesia juga masih memiliki hak atas pengelolaan
natural reseources di lautb,:bas dan di dasar samudera. Kesemuanya
ini menjadikan Indonesia r;ebagai negara yang sangat kaya.
Dekalarasi Dfuanda L957 yar:rg menegaskan konsepsi Wawasan
Nusantara memberikan kita anugeruh y*g luar biasa baik itu laut,
darat maupun udara. Sementara TINCLOS 1982 menempatkan
hrdonesia sebagai Negara Kepulauan dengan potensi ekonomi
maritim sangat besar. Sebagai Negara Kepulauan terbesar di duni+
Indonesia memiliki wilayah ldut seluas 5,8 juta km2 yang terdiri
dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km persegi dan wilayah Zona
Ekonomi Eksklusif Lrdonesia (ZEEI) 2,7 jrta km2. Selain itu, terdapat
17504 pulau di trdonesia dengan garis pantai sepanjang 81.000 km.
Dengan cakupan yang demikian besar dan luag tentu saja maritim
hrdonesia mengandung keanekaragaman suberdaya alam laut yang
potensial, baik hayati dan nrm-hayati yang tentunya memberikan nilai
yang luar biasa pada sumber daya alam seperti ikan, terumbu karang
dengan kekayaan biologi yang bemilai ekonomi ti.gA, wilayah
22O I e frre*mucnuiu Me-Dcpan Maridh lndonerii

wisata bahari, sumber energi terbarukan mauPun minyak dan gas
bumi, mineral langka dan juga media transportasi antar pulau yang
sangat ekonomis. Letak geografis kita strategis, di antara dua benua
dan dua samudra dimana paling tidak 70 Persen angkutan balang
melalui laut dari Eropa Tirnur Tengah dan Asia Selatan ke wilayah
Pasifik, dan sebaliknya, hams melalui perairan kita. ;
Permasalahan yang muncul kemudian adalah seiauh mana bangsa
ini memanfaatkan peluang yang begitu fantastis itu. Pada zaman
pemerintahan Ir. Soekamo sebagai presiden selalu terkumandang
semangat maritim, namun dalam implementasi kebiiakan pemba-
ngunan khusus dibidang laut sepertinya tidak serius, namun
paling tidak sudah ada upaya menggelorakan semangat maritim.
Salah satu pemyataan Soekamo pada National Maritirne Conaention,
(NMC) 1963 adalah "Untuk membangun Indonesia meniadi negara
besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan
national building bagi negara lndonesia. Maka negara dapat
menjadi kuat fika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautTn
kita harus menguasai armada yang seimbang.
.. ,:
Kondisi hilangnya orientasi pembangunan maritim bangsa hrdonesia
semakin jauh tatkala memasuki era Orde Baru, kebijakan Pem-
bangunannasional lebih diarahkanke pembangunanberbasis daratan
(land based oriented development) yang dikenal dengan agraris,
bahkan dengan bangga Indonesia dideklarasikan sebagai negara
agraris penghasil ploduk rempah-rempah dan produksi pertanian
yang spektakuler. Kebijakan Orde Baru ini seialan dengan perlakuan
pu*"rit tuh kolonial Belanda sqgt menjaiah bangsa Indonesia"
Orientasi dan semangat maritirf bangsa Lrdonesia dibelokkan
dari orientasi maritime ke, orientJsi daratan untuk mengahasilkan
komoditas perdagangan rempali-remPah yang saat itu merupakan
primadona dunia yang sangat menguntungkan pjhak penjajah.
Menjadi pertanyaan mendasar, mengaPa era Orde Baru melakukan
9 PeEpc&[f Menuiu Ma5 oep.n Ma,irjm lnhda | 221

l
kesalahan fatal dalam menentukan arah kebijakan pembangunan
nasional. Jawaban dari pertanyaan tersebut sangat sulit terjawab
hingga kini. Kekonyolan tersebut terus berlaniut tatkala memasuki
uru R"fo..rrasi, dimana orientasi kebiiakan pembangunan nasional
semakin tidak jelas.
Beberapa elemen bangsa yang memahami betul potensi terbesar
Indonesia sebagai Negara Kepulauan terus berjuang untuk
menggelorakan semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai
Negara Maritim. Sebagai catatan, bahwa pengertian Negara Ke-
p.rturrlr dan Negara Maritim sangatlah jauh berbeda' Negara Ke-
pulurrqtt adalan ciri sebuah negara yang secara geografis terdiri atas
Lanyak pulau yang terikat clalam suatu kesatuan negara' Sedangkan
Negara Maritim adalah sebuah negara yang menguasai semua
kekuatan strategis di lautarr yang didukung oleh kekuatan maritim
baik itu aramada perdagangan, armada Peran& Industri maritim
serta kebijakan pembangurlan negara yang berbasis maritim'
Jika mencermati istilah terrtang Negara Maritim, maka saat ini Lrdonesia
belum bisa dikatagorikan sebagai Negara Maritim tapi masih sebatas
Negara Kepulauan. Namun iika ada kesepahaman dan ada komitrnen
para pemimpin bangsa iiri untuk merrjadikan Indonesia sebagai Negara
iuf*itir" yang besar dan kuat serta disegani dunia Intemasional,
peluangnya sangatlah besar. Modal dasar sebagai Negara Kepulauan
d"rrgur, posisi strategis serta kekayaan sumberdaya alam yang begitu
melimp$ memberikan peluang yang sangat besar bagi Indonesia
untuk merealisasikai$'aKodrat Tuhan" untuk menjadikan [rdonesia
sebagai bangsa yang besar dan paling strategis di dunia' Selain itu
;uga bisa lebih.dimaksimalkan pencapaian cita-cita bangsa lrdonesia
menuju maqyarakat yang adil dan makmur'
Perjuangan menuju Negara Maritim memang tidak mudah, namun
jika seluruh bangsa ini memiliki kesamaan visi dan kebulatan tekad
222 I 9 P€GPehlifMnuiu Mae DePan Madtlm lndonesi'

MARITIME POLICY: LANGKAH MENUJU NEGARA MARITIM
maka hal tersebut bukanlah hal yang mustahil. Deklarasi Djuanda
1957 danUNCLOS 1982 memberikanpeluang yangbesarbagibangsa
Indonesia untuk diirnplementasikan secara serius melalui kebijakan-
kebijakan pembangunan nasional yang memprioritaskan orientasi
yang berbasis maritim. Melahirkan kebijakan pembangunan melaui
perundang-undangan, pembangunan kekuatan armad a pertahanan,
arrnada perdagangary industri dan jasa maritim yang ditunjang
dengan penguasaan IPTEK merupakan upaya serius yang harus
segera dilakukan menuju Indonesia sebagai NEGARA MARITIM...
"Jaya dilaut, Sejahtera di darat dan perkasa di udara".
MARITIME POLICY:
LANGKAH MENUJU NEGARA MARITIM
Indonesia berada di peringkat 18 perekonomian dunia. Namun,
sejak merdeka 55 tahun silam, Indonesia hingga kini masih menjadi
negara berkembang dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan
yang tinggr, GNP per kapita kecil (2.300 dolar AS), serta daya saing
ekonomi rendah. Bahkan, The UnitedNntions Deaelopment Programme
(UI.JDP) menempatkan Indonesia pada peringkat 108 untuk indeks
pembangunan manusia (IPM).
Faktor terpuruknya perekonomian h:rdonesia adalah paradigma
pembangunanyangberorientasike daratan (land-based developmenQ.
Sementara laut hanya diperlakukan sebagai tempat eksploitasi
sumber daya alam (SDA), pembuangan limbah, dan kegiatan ilegal.
Untuk ih1 diperlukan Maitime Policy untuk mengembalikan per-
ekonomian Lrdonesia ke titahnya sebagai negara kepulauan.
Saat ini kebijakan pembangunan kelautan Indonesia belum dilak-
sanakan secara parsial. Masing-masing kementerian berjalan
9 P.Gp.rtifMduiu M.e Dcpen Marldn lndoneda | 223

sendiri-sendiri. Sebagai contoh Undang-undang (UU) No 172008
,tentang Pelayaran, motomya adalah Kementerian Perhubungan;
UU No 2712007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil dan Undang-Undang No 31.12004, tentang Perikanan, di
, bawah komando Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam membangun Indones;ia sebagai negara maritim dibutuhkan
satu wadah kementerian l<oordinator yang ditunjang undang-
undang kelautan. Sebut saja kementerian koordinator kelautan atau
maritim. Melalui upaya ini diharapkan pembangunan kelautan
Indonesia bisa dilaksanakan secara terintegrasi sehingga roda per'
ekonomian negara meningkirt. Karena itt1 pemerintah trarus segera
mengubah paradigma pembangunan, sebab ekonomi maritim me-
224 | ef,espetrff uenuiu M.sa oepan Ma.idh lndonesia

nyimpan potensi menggerakkan perekonomian nasional. Mulai dari
sektor perikanary pertambangan dan energi, pariwisata bahari, per-
hubungan laut, sumber daya pulau-pulau kecil, SDA non-konven-
sional, industri sampai dengan jasa maritim.
Toial potensi ekonomi maritim Indonesia sangat besar. Diperkirakan
mencapai Rp7.200 triliun per tahun atau enam kali lipat dari ApBN
2011 (Rp1.299 triliun) dan satu setengah kali PDB saat ini (Rp5.000
triliun). Ditaksir lapangan kerja yang tersedia sekitar 30;'uta orang.
Ke depan ekonomi maritim akan semakin strategis seiring dengan
pergeseranpusatekonomi dunia daribagianAtlantikkeAsia-pasifik.
Hal ini sudah terlihat 70 persen perdagangan dunia berlangsung di
kawasan Asia-Pasifik. Secara detail 75 persen produk dan komoditas
yang diperdagangkan dikirim melalui laut Indonesia dengan nilai
sekitar L.300 triliun dolar AS per tahun.
Potensi ini dimanfaatkan Singapura, dengan membangun pelabuhan
pusat pemindahan (transhipment) kapal-kapal perdagangan dunia.
Negara yang luasnya hanya 692.7 kff12, dengan penduduk 4,L6 juta
jiwa itu kini telah menjadi pusat jasa transportasi laut terbesar di
dunia. Bahkan ekspor barang dan kornoditas Indonesia 70 perserl
melalui Singapura. Saat ini Malaysia mencoba menyamai Singapura
dengan membangun pelabuhan Kelang dan Tanjung pelepas.
Ironisnya, sebagai negara yang memiliki wilayah laut dan pesisir
terluas, Lrdonesia hanya bisa menjadi penonton.
Mengenai surnber pertambangan dan enersi Z0 persen minyak dan
gas bumi diproduksi di kawasan pesisir dan laut. Dari 60
yang potensial mengandung migas, 40 cekungan terdapat di lepas
pantal, 14 di pesisia dan hanya enam di daratan. potensi cekungan-
cekungan tersebut diperkirakan sebesar 11,3 miliar barel minyak bumi.
Sementara gas bumi tercadang sekitar 101,7 triliun keiki kubik.
9 PeEp.htlfMcnuiu Mas OeFn M.ddm lndonesia | 225

MARITIME POLICY LANGKAH MENUJU NEGARA MARITIM
Di lepas pantai Barat Surnatera, Jawa Barat bagian selatan dan
bagian utara Selat Makassar telah ditemukan pula jenis energi baru
pengganti BBM, berupa gas hidrat dan gas biogenik dengan potensi
melebihi seluruh potensi migas.
Tidak hanya itu, Indonesia memiliki potensi budidaya rumput laut
yang besar. Walau hanya rrrengusahakan 32.000 ha (kurang lebih 30
persen total potensi), dital.sir dapat mernproduksi sekitar 160 juta
kg rumput laut kering per tahur; dengan nilai sebesar Rp 1,1 triliun
per tahun (harga Rp 7.000/kg). lika dikelola intensif produksinya
bisa,mencapai 2-3 kali lipat.
Seandainya diproses me'njadi beragam semi-refined products
(karaginan, algina! agar, makanan, minuman) atau refinedproducts
(brhur, pencampur $lmmpo, coklat, es krim, milk shake, Permen,
pasta gigi, salep, pelembab, lotioru industri cat tekstil), nilainya
akan berlipat ganda sehingga mencapai multiplier fficts bagi
pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut
belum termasuk komoditas lain yang memPunyai harga tinggi dan
dibutuhkan pasar domestilg seperti udang, tuna, kerapu, ikan hias,
kerang mytiar+ teripang abalone.
Untuk itu, strategi dan febijakan di bidang maritim (Maritime
Policy) harus segera dibenahi guna mengoptimalkan potensi yang
dimiliki, baik menyangkut sumber daya laut, industri maupun
bisnis transportasi. Sektor maritim juga butuh pemihakan lewat
kebijakan fiskal dan moneter.
! i..
Ke-bijakan pemerintah,di bidang maritim, baik industri perikanan
maupun industri pelayaran harus dilaksanakan secara konsisten sesuai
dengan Uldang-Undang yang berlaku. Selama ini pengembangan
potensi maritirn terbentur rnasalah stnaktural. Belum ada kesadaran po-
litiq secara nasional tentang b8tapa besamya potensi ekonomi perikan-
226 | 9 P.EpehtifMcnuiu Mas D€pan Mathlh lndon6ia

an dan maritim. Sehingga, dibuhrhkan pemihakan kebijakan sektor
maritim, baik melalui kebijakan makrq fukal, maupun moneter.
Saat ini sektor maritim masih ditempatkan di halaman belakang
sebagai sektor yang terrnarjinalkan. Agar laut bisa rnenjadi halaman
depan, perlu kesadaran politik yang kuat. Sebenarnya langkah ini
sudah Cirintis saat pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
dengan nrendirikan Departemen Eksplorasi Lautyang kini menjadi
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Adapunmasalah krusial sektor rrraritim adalah rendahnya komitmen
pemerintah menrbangun sektor ini. Semua aktivitas maritim belum
terpusat dalam satu departemen atau kementerian, sehingga fokus
pengembangan sektor ini belurn optimal karena hanya sebagai
sub-sub sektor saja. Harusnya dibentuk satu departemen yang
lebih fokus dan menjadikan maritim menjadi satu sektor tersendiri
dengan sistem panganggaran dan kebijakan yang lebh terfokus
dengan sebuah payung Maritime Policy.
Luas laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km2, terdiri 0,3 juta
km2 perairan teritorial, 2,8 juta km2 perairan pedalaman dan
kepulauary 2,7 juta km2 Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), dikelilingi
lebih dari 17.504 pulau, dengan paniang pantai 81.000 kilometer, ini
adalah potensi kekayaan yang luar biasa. Potensi ekonomi maritim
Indonesia diperkirakan lebih dari 100 miliar dolar AS per tahun.
Namun, yang dikembangkan kurang dari 10 persen.
Dari industri pengolahan ikan, kurangnya bahan baku menjadi
penyebab tidak berkernbangnya industri ini. Utilitas pabrik yang
rata-rata hanya 45 persen menjadi masalah karena banyak hasil
tangkapan ikan yang langsung diekspor ke luar negeri, terutama
ke Thailand dan jepang. Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan
Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No 5 /2008 yang
9 PeErhdfMenulu MaBa Dep.n Maddm hdonesia I 227

MARITIME POLICY LANGKAH MENUJU NEGARA MARITIM
melarang ekspor langsung hasil tangkapan perikanan. Peraturan
ini, secara otomatis mewajibkan perusahaan asing untuk bermitra
dengan perusahaan lokal dalam membangun indrrstri pengolahan
di Indonesia. Namun yang nrenjadi persoalan implementasi Permen
tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sumber permasalahan lainnya adalah penangkapan ikan secara
llegal (illegal Jishing), oleh asing yang nilainya ditaksir mencapai
Rp 30 triliun per tahun. Hal ini bisa diatasi bila Indonesia memiliki
kapal-kapal tangkapan ikan dengan skala menengah ke atas. Saat ini
jumlah kapal ukuran tersebut hanya tiga persen dari kebutuhan.
Pemerintah harus segera mernbangun dan memperbaiki infraskuktur
perikanan dan maritim yang masih lemah ini. Tlanpa uPaya itu, sektor
perikanan Indonesia akan terrtinggal dibanding negara iain. Sebagai
contoh, pembangunan infrastruktur di Lampr.rng yang merupakan
lumbung udang terbesar harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Sementara untuk sektor transportasi laut kendalanya adalah per-
modalan. Sektor tersebut dinilai masih berisiko tinggi untuk dibiay ai,
sehingga perbankan enggan mengucurkan kredit pembelian kapal
kepada pelaku usaha di bidang pelayaran.
Sebagai tulang punggung serktor transportasi laut nasional, industri
pelayaran membutuhkan clana yang tidak sedikit dalam mening-
katkan jumlah armada. Hanya denganiumlah armada yang mema-
dai, sektor transportasi laut bisa berkembang.
Sayang, perbankan enggan mengucurkan dana ke perusahaan
pelayaran. Padahal sejumlah perusahaan pelayaran sudah berusaha
mengajukan kredit pembelian kapal, namun hasilnya nihil.
Kesulitan permodalan sebenamya sudah terakomodasi dalam UU
No 17/200& tentang Pelayaran. Pasal 56 dari UU ini menyatakary
228 | CPeGFhtiru.nuiu Masa D@n Madllm lndonsia

MARITIME POLICY: tANGKAI.I MENUJU NEGARA MARITIM
pemerintah wajib menciptakan inovasi pendanaan bagi perusahaan
pelayaran nasional.
Namun, pada kenyataannya, usaha ini masih highrisk. Kementerian
Keuangan selaku pemegang kebijakan seharusnya bisa melihat
mhsalah itu. Pemerintah harus bisa meyakinkan pihak bank bahwa
perusahaan pelayaran nasronal mampu mengembalikan kredit.
Pengembangan laut nasional jrgu membutuhkan dukungan
pelabuhan. Sejauh ini, kebanyakan kondisi pelabuhar-r di Tanah Air
sangat kurang kondusif. Selain biaya yang tinggi, pungli marak,
juga fasilitas sandar yang sangat minim.
Hal ini karena pelabuhan masih dimonopoli PT Pelabuhan Indonesia
(Pelindo). Monopoli seharusnya dihilangkan, sehingga pelabuhan-
pelabuhan bisa berbenah diri. Saat ini, pelabuhan masih menjadi
profit center, tanpa dibarengi peningkatan layanan.
Pembangunan ekonomi maritim juga nyaris tanpa keberpihakan
terhadap rakyat. Penguasaan sumber-sumber ekonomi dan praktik
ekonomi yang didominasi asing, investasi tanpa seleksi, dan akses
yang tidak setara telah mengakibatkan bangsa ini mengalami
kemunduran dan tertinggal dari negara lain. Monopoli transportasi
laut oleh armada asing saat ini mencapai 90 persen.
Tanpa Maritime Policy Indonesia fadi Sapi Perah
Konsep Negara Kepulauan (Nusantara) memberikan anugerah
yang luar biasa. Letak geografis yang strategis, sedikitnya 70 persen
angkutan barang dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan ke
wilayah Pasifik, dan sebaliknya, melawati perairan Indonesia.
Wilayah laut yang dernikian luas memberikan akses pada sumber
9 Pe6pehtifMenuiu Ma* Depan Marirtm lnConesia | 229

daya alam, seperti ikan, terumbu karan& kekayaan biologi yang
bernilai ekonomi tingg, wisata bahari, sumber energi terbarukart,
minyak, gas bumi, dan mineral langka.
Tak heran, jika Indonesia menjadi grand strategy bagi negara-negara
besar di dunia. Ditopang potensi kekayaan alam yang melimpah dan
posisinya yang sangat strategis, membuat mereka sangat memiliki
kepentingan terhadap bumi khatulistiwa ini.
Bangkitnya kekuatan baru di bidang kelautan, seperti India, China,
Australia dan Amerika Serilat (yang telah maju) menjadi tantangan
bagi Indonesia. Selain berusaha menancapkan Pengaruhnya di
kawasan Asia, negara-negara tersebut berlomba mencari cadangan
energi untuk kepentingan mereka.
Di sisi lairL Indonesia telah melupakan visi kelautan dalam Dekla-
rasi Djuanda yang melahirl<an konsep Wawasan Nusantar4 yaitu
cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wi-
layah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi darat, laut
dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial,
budaya dan pertahanan keamanan.
Di era kolonial, budaya bangsa bahari dikikis secara perlahan dan
sistematik. Selain itu, belum dimiliki Maritime Policy ole};. para
pemangku kebijakan yang secara deskriptif bertujuan membangun
negara maritim yang besar dan kuat.
Kini di abad 21., negara-negara di dunia berlomba meningkatkan
kekuatan maritimnya. Amerika Serikat membangun kekuatan ma-
ritime dengan slogan "kekuatan maritim melindungi cara hidup
Amerika". Lahirlah "A Cooperathse Strategy for 21st Century Sea
Poluer", yang dipublikasi Oktober 2007 oleh United States Marine
Corps, Llnited States Coast Guard dan Department of Naay. Aliansi
23O | 9 PeEpehtifMenuiuMas Depan Ma,itlm lndoesia

dengan NATO membentuk Global Maritime Partnership Initiatiue
yang bertujuan menjaga ketertiban dan perdamain dunia, di
bawah pengaruh mereka. China membangun Maritime Poliry
dengan strategi "Chain of Peail" yang bertujuan membangun dan
menyelamatkan urat nadi perdagangannya lewat laut.
India mernbangun Maritime Policy ciengan mengeluarkan
"Freedom to Use the Seas: Maritime Military Strategy" yang bertujuan
meningkatkan pembangunan kekuatan angkatan laut India. Inggris
pun tidak kalah dengan nrengeluarkan semboyan "Britain Rules
the Waaes" yang bertujuan mernbangun kekuatan maritim Inggris
dalam menghadapi era globalisasi.
Kini Indonesia berada dalam lingkaran negara-negara besar
tersebut. Bahkan, Malaysia dan Singapurayang merupakan negera
kecil berkembang seperti Inggris dengan visi kemaritimannya.
Apakah mereka negara kepulauan? Bukan, tetapi kedua negara itu
memiliki visi dan Maritime Policy.
Ironisnya, Indonesia sebagai negara kepulauan hanya menjadi
penonton. Sudah kah negara ini memilki MariLime Policy sebagai
jati diri bangsa kepulauan terbesar di dunia?
Dalam upaya Character of Govemment menuju Maritime Policy
diperlukan enam elemen penting, yaittt Geo gr aphical P osition, Phisical
Confirmation, Extent of Territory, Number of Population, Character
of the People and Character of Gooernment. Dari instrumen tersebut
dua di antaranya belurrr dimiliki bangsa Indonesia, yakni karakter
pemimpin dan warga negaranya.
Tidak seriusnya pemerintah terhadap Maritime Policy, berimbas
pada semakin banyaknya penata kelola maritim, mulai dari Ke-
menterian l-uar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian
9 ttEFkif Menuiu Mas hp.n Meddm ln&n6ia | 231

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Direktorat
]enderal Bea dan Cukai, TNI Angkatan Laut, Direktorat ]endera
imigrasi, Kementrian BUMN, Bakorkamla, Polairud' sampai
a".,!* Coast Guard.Tanpa Maritme Policy terjadi tumPang tindih di
lapangan seperti sekarang.
Sayang kekayaan alam yang luar biasa sebagai konsekuensi iati diri
bangsi tidak disertai dengan kesadaran dan kapasitas pengelolaan
yrng sepadan. Bangsa Lrdonesiamasih mengidap kerancuan identitas'
bi ,-u-riri masyarakat mempunyai persepsi kewilayahan tanah air'
tetapi secara kultural menrposisikan diri sebagai bangsa agraris
dengan puluhan juta petani rniskin yang tidak sanggup disejahterakan'
Semlntara kegiatan industi modem sulit berkompetisi dengan
bangsa lain, karena budaya kerja yang berkulhrr apyarian konservatif'
diperparah inefisiensi birokrasi dan korupsi'
VisidanproslammaritimhanyabisasuksesSecaraberkelanjutanjika
terdapat basis kultur yang terbuk4 egaliter, haus pengetahuan dan
menyukai perubahan. Pada jangka pendek, program maritim bisa
berjalan dengan merekrut kalangan pengambil keputusan dan para
pelaku utama dari kalangan yang mempunyai kultur tersebut' Bisa
juga dengan mengundang irvestasi asing dari pihak yang lebih maju'
Tetapi pada jangka panjang, diperlukan perubahan orientasi pendidi-
kan-ke arah rasionalitas ilmu pengetahuan dan teknologi' kesadaran
akan sumber-sumber keunggulan kompetitif, kepekaan budaya'
kedalaman budi pekerti serta menyikapi tantangan perubahan secara
positif. Sebagai gambaran, betapa Lrdonesia tidak siap menanggapi
perubahan ierhadap kemungkinan rencana Thailand membuat
ianal di semenaniung Kra, (selesai kurang dari 10 tahun)' Sekarang
Thailandtengahberpikirkerasapakahmerekaakar.rmelanjutkan
rencana tersebut. ]ika mereka jadi membuat kanal' maka volume
transportasi laut melalui perairan nusantara akan berkurang'
232 I 9 Pe6PehtifMenuiu Masa Depan Madtim lndonesla

Sepintas Singapura akan ikut terpukul. Tetapi jangan lupa bahwa
Singapura selalu rnerencanakan berada di depan peristiwa.
Mereka tidak perlu mempertahankan keunggulannya sebagai pu-
sat pelayanan perhubungan laut. Mereka berencana menjadikan
Singapura sebagai pusat budaya dan ptrsat jasa bernilai tinggi
sehingga corak ekonominya lebih canggih, menarik, bukan seperti
Singapura sekarang yang tertib, efisien dan membosankan.
Menteri Luar Negeri Singapura (di masa lalu), Rajaratnam bahkan
pernah rnengatakan mereka harus selalu maju setengah langkah
melebihi negara-negara tetangga. Para ahli geografi ekonomi
mereka dapat memperkirakan ke arah mana pusat pertumbuhan
ekonomi regional Pasifik bergerak.
Maritime Policy Mendesak
Ironisnya, sebagai tuan rumah Indonesia tidak bisa memanfaatkan
kekayaan laut untuk kesejahteraan rakyat. Tidak hanya itu,
Indonesia juga tidak bisa menjaga wilayahnya, sehingga mudah
disusupi negara lain. Llntuk mengatasi hal tersebut diperlukan
strategi Maritime Pclicy, kebijakan yang mengatur ekonomi berbasis
kelautan, pelayaran dan pertahanan. Namun, pemimpin bangsa ini
seakan tidak peduli dengan kebijakan tersebut. Tak herary jika di
kancah pembangunan laut, Indonesia tertinggal dari negara luar.
Kondisi ini membuat Sri Sultan Hamangkubuwono X prihatin.
Sultan menjelaskan betapa pentingnya Maritimtt PoLicy bagi
pembangunan negara, khususnya di sektor kelautan. Tokoh nasional
ini mencontohkan keberhasilan Singapura daiam menerapkan
Maritxrc Policy. Meskipun luas negaranya hanva 16 mil, mereka bisa
menguasai pelayaran Indonesia bahkan dunia. Sebaliknya, sebagai
negara kepulauan terbesar, lndonesia justru tergantung terhadap
negara tetangga kecil itu.
9 Pe6pehtifMenuiu Masa Depan M.ritim lhdonesia | 233

"selama ini kita banyak me:nggunakan kapal-kapal Singapura untuk
transportasi dan mendistribusikan barang ke provinsi-provinsi
yang ada di hrdonesia. Kondisi ini dimanfaatkan Singapura dengan
memperkuat kapal-kapal rriaganya. Tidak hanya itt1 mereka juga
membangun hub port terbesar dan tercanggih di duni4" kata Sultan.
Karena itu, Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini meng-
harapkan pemerintah menSpbah kebijakan-kebijakannya. "Malaysia
sebagai negara kontinental strategi yang digunakannya maritim.
Tak heran jika brdonesia selalu dibohongi Malaysia. Pulau-pulau
kita dicaplok terus. [ri terjadi karena orientasi kita kontinental.
Bukan laut yang mempersatukan pulau-pulau," tegas pemilik nama
lengkap Bendara Raden Mas Herjuno Darpito ini.
Kapan hrdonesia bisa dibilang sebagai negara bervisi maritim?
Tidak perlu mendeklarasikan, yang paling penting bagaimana
langkah-langkah kebijakan Maritime Policy diselesaikan. Kalau
belum bisa menyelesaikan, presiden harus memutuskan coast
guard. Siapa yang menjadi ujung tombak untuk keamanan negara.
Menurut Sultaru sampai sekarang terlihat Kementerian Kelautan
dan Perikanan mengejar kapal. Pengawas kementerian kan tidak
boleh memakai senjata. Ya.g boleh adalah AL (angkatan laut).
Aturannlrabegitu.
Sementara itu, Connie Rahakundini Bakrie, analis bidang pertahanan
mengatakan, bicara menl;enai Maritime Policy ttdak lepas dari
konsistensi keamanan nasional. Ada tiga unsur penting di sektor
ini, yaitu political freedom, stabilitas politik, dan kapastian hukum
atau kebijakan.
"Political freedom sudah ad+ stabilitas politik juga ada, tapi yang
tidak ada adalah kapastian hukum atau kebijakan, Hari ini kebijakan
presiden yang satu A, besok presiden yang baru bilang B, kondisi
234 | gPeEFhif Menuiu Mas Dsn Marilim lndoneC.

MARITIME POLICY: LANGKAH MENU]U NEGARA MARITIM
tersebut tidak boleh terjadi. Karena yang diperlukan negara dalam
membangun keamanan laut adalah kebijakan jangka panl'ang. Karena
itu, dalam menjalankan Maritime Policy diperlukan kepastian hukum
dan kebijakan yang didukung DPR se-bagai landasan," ujar Connie.
Wakil Direktur Indonesia Maritime Institute (IMI), Zulficar
Mochtar mengungkapkan, sudah seharusnya kementerian terkait
bidang kelautan membenahi dan berkoordinasi lebih aktif dalam
memformulasikan kebijakannya, sehingga lebih bermanfaat bagi
masyarakat. Termasuk dalam upaya memperkuat konsolidasi
pengawasan laut dalam kerangka Coast Guard.
lMenurut Zulhcar, Dewan Kelautan Indonesia harus dibangunkan
dari tidur panjangnya agar serius mendorong Kebijakan Kelautan
(Maritime Policy). Fondasi kebijakan sangatlah penting bagi
perrlbangunannasional. Merekaharusmendorongdanmemfasilitasi
terbentuknya strategi pembangunan yang strategis agar Indonesia
dapat menjadi negara maritim yang manditi dan berdaulat.
Dari sisi ekonomi, |uan Permata Adoe Wakil Ketua Divisi Maritim dari
Kamar Dagang lndonesia dan Induski (Kadin), diberbagai kesempatan
mengemukakan, dalam menerapkan Maritime Pollry pemerintah tidak
hanya harus fokus pada kebijakan lau! mereka juga harus mendorong
investor asing terlibat dalam usaha maritim di dalam negeri.
"lnvestor juga harus didorong terlibat di sektor lain, seperti industri
perkapalan dan lainnya. Saat ini sudah terlalu banyak lembaga
pemerintah yang bertugas melindungi domain maritim. Hal ini yang
mengakibatkan tumpang tindih kewenangary" kata |uan.
Pengamat Kelautan Indonesia, Profesor Sahala Hutabarat
mengatakan, sebagai negara kepulauan, Maritime Policy sangat
penting bagi Indonesia. Tetapi pangkal sebenarnya adalah Undang-
9 Pe6p€htifMenuiu Msoa Dcpan Maritim lndonesia | 235

Undang Kelautan. 'Amandemen UUD.1945, Pasal25 A, kalau tidak
salah di situ dikatakan negara Indonesia adalah negara kepulauan.
ladi, Maritime Policy sudah sesuai dengan amanat UUD' Pada pasal
33 ayat 1,2,3 juga sudah disinggung-singgung terus, tetapi tidak
dijalankan sebagaimana mestinya," ungkap Sahala'
Menurut sahala konsep [rcronesia sebagai negala kepulauan sudah
diakui dengan adanya UNCLOS. ]ika sudah menjadi negara kepulauan,
mau tidak mau Indonesia harus berani bicara maritim. Yang kita
tunggu adalah uu Kelautan yang hingga kini masih menjadi draft.
UU tersebut sudah lima tahun kita tunggu. Karena itu, pernbahasan
UU Kelautan harus dipacu agar segera disahkan DPR' Dengan UU
ini kita akan menuju Maritilne Policy. selanjutnya akan ada Perpret
kepres, dan permen. Jadi ULf itu harus segera direalisasikan'
Sahala menjeiaskan, bicara Ocean dan Maritime Policy ada yang
membed.akan. Menurutnya, Ocean Policy secara otomatis bicara
laut. sementara Maritim Policy cakupannya jauh lebih luas. soal
keseriusan pemerintah sen<liri, sahala mengakui pemerintah belum
serius. Action-nya belum kelihatan. Misal, bicara soal batas laut
dengan negara tetangga, belum selesai semua, dengan Singapura
masihbelum jelas, pun dengan l?negara tetangga lain'
Ia khawatirkan kejadian sipadan dan Ligitan kembali terjadi. Di
ambalat contohnya, ada sekitar 12 pulau terluar yang berbatasan
langsung dengan Malaysia. Pemerintah harus serius menjaga
pulau-pulau tersebut sebaS;ai security belt, sabuk pengaman daerah
ie.Irrar. Penjagaan bisa dilakukan baik dari dalam maupun dari
luar, melalui Maritime P olicY.
Menanggapi Maritime Policy, meskipun bukan kementerian yang
secara langsung menangani kebijakan sektor kelautan nasional,
langkah nyata dilakukan Kementerian Luar Negeri dengan
236 I 9 PerspehdfMenliu Masa Depan Madtim lndoilesia

MARITIME POLICY: LANGKAH MENUJU NEGARA I4ARITIM
memprakarsai kerjasarna kelautan di wilayah ASEAN. Direktur
]enderai Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri I{I, Djauhari
Oratmangun mengatakan, dalam gagasan kerjasama ASEAN,
pihaknya selalu berkoordinasi dengan kementerian lain. Salah
satunya adalah dalam membentuk ASEAN Maritim Forum.
Dalam konteks ini, kita harus jadi leader. Untuk menjadi leader
kita harus punya backup nasional yang kuat, serta punya kebijakan
nasional yang memadai. Itulah yang ingin kita jual. Karena konsep
berpikir maritim dalarn konteks ini sudah diterima.'
Apalagi, kata Djauhari, ASEAN terdiri dari negara-negara yan€i
memiliki pantai (Kecuali Laos), sehingga memiliki potensi sengketa
laut yang cukup besar, Maka itu yang kita ke depankan adalah
kerjasama. Bagaimana ntembangun wilayah ASEAN yang tenteram,
damai dan maju. Jika ada gesekan jangan sampai teriadi konflik
terbuka. Kita sebagai negara kepulauan semestinya bisa leading
dan kita mulai dengan membentukASEAN Maritime Forum.
gPEEpehtif Menuiu Masa Depan Ma.itim lndone5ia | 237

INDONESIA BELUM MERDEKA DI LAUT
Setelah 67 tahun merdeka Indonesia belum sepenuhnya terbebas
dari "penjajahan". Kemerdekaan masih tergadaikan. Pengelolaan
ekonomi masih dikuasai negara asing, kelompok dan ideologi yang
berkepentingan. Tak terkecuali potensi laut Lrdonesia yang begihr
besar. Pemerintah tak berdaya mengatumya.
Melihat luas laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km2, tercliri dari
0,3 juta km2 perairan teritorial, 2,8 juta km2 perairan pedalaman dan
kepulauan, 2,7 jutakm2Zctna Ekonomi Ekslusif (ZEE), dikelilingi
lebih 17.504 pulau, dengarr panjang pantai 81'000 kilometer, ini
semua adalah sumber kekayaan yang luar biasa. Namury di
usianya yang lebih dari setengah abad, Lrdonesia masih negara
berkembang dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan tinggt,
GNP per kapita kecil (2.300 dolar AS), serta daya saing ekonomi
rendah. Bahkan, The United Nations Development Programrne
(UNDP) menempatkan Indonesia di peringkat 108 untuk indeks
pembangunan manusia (IPM).
Padahal, potensi ekonomi kelautan lndonesia diperkirakan men-
capai Rp7.200 triliun per tahun atau enam kali lipat dari APBN
20f1 (Rp(.299 triliun) dan satu setengah kali PDB saat ini (Rp5.000
triliun). Lapangan kerja yang akan tercipta lebih dari 30 juta orang.
Jika semua potensi tersebut dimanfaatkan dengan benar tanpa
dirongrong pihak-pihak tertentu, rakyat lrdonesia akan merdeka
dalam arti sebenamya. Indonesia tidak lagi menjadi bangsa budak,
yang menjadi pembantu di negeri orang dan kuli di negeri sendiri.
Untuk itq pemerintah harus segera mengubah paradigma
pembangunan agar lebihberpihak pada rakyat danbangsa. Apalagi
potensi laut lndonesia bisa menggerakkan roda perekonomian
238 | gkEp€hdfM.nulu Mas D€prn Madtln lndonesla

nasional. Mulai dari sektor perikanan, pertambangan dan energi,
pariwisata bahari, perhubungan laut, sumber daya pulau-pulau
kecil, industri sampai dengan jasa maritim.
Ke depan ekonomi kelautan akan semakin strategis seiring dengan
petgeseran pusat ekonomi dunia dari Atlantik ke Asia-Pasifik. Hal
ini terlihat 70 persen perdagangan dunia berlangsung di kawasan
Asia-Pasifik. Di mana 75 persen produk dan komoditas yang
diperdagangkan dikirim melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar
1.300 triliun dolar AS per tahun.
Mengenai sumber pertambangan dan energi, 70 persen minyak
dan gas bumi diproduksj di kawasan pesisir dan laut. Dari 60
cekungan yang potensial mengandung migas, 40 cekungan
terdapat di lepas pantai, 14 di pesisir, dan hanya 6 di daratan.
Potensi cekungan-cekungan tersebut diperkirakan sebesar
11,3 miliai'barel minyak bumi. Sementara gas bumi tercadang
sekitar '].07,7 triliun kaki kubik. Namun, sangat disayangkan
yang menguasai kekayaan tambang dan energi bangsa ini lagi-lagi
jawabannya adalah perusahaarr asing yang merupakan kepanjangan
tangan dari negara-negara yang berkepentingan. Indonesia menjadi
grand strategy bagi negara yang lebih maju.
Negara Indonesia kehilangarr jati diri sebagai negara maritim akibat
penjajahan panjang Belanda selama 350 tahun. Sebagai negara
kepulauan terbesar, Indonesia kehilangan infrastruktur, budalta,
politik dan visi ekonomi. Bangsa Indonesia kembali lahir dari titik
nol. Padahal, Indonesia pernah betlaya di era kebesaran Kerajaan
Sriwijaya dan Majapahit.
Momen Sumpah Pemuda, 28 Oktober 7928, telah menyatukan
kembali generasi muda lndonesia dalam satu wadah wilaya}r
nusantara. Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaaan pada
9 P€Ep€htifMenuiu Masa Oepan Maritim lndonesia | 239

17 Agustus 7945, danmendapat pen6akuan kedaulatan dari badan
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 1949.
Sejak itu babak baru kehidrrpan bangsa dimulai dengan terbentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fondasi dan prasarana
kehidupan mulai diletakkan. Ibarat jabang bayi yang baru lahir,
belajar tengkurap, merangkak, dan berjalan tertatih-tatih, kemudian
tumbuh menjadi bocah, remaja dan dewasa.
Perkembangan ekonomi Indonesia sendiri terbagi dalam tiga fase'
Fase pertam a (L945-7949), adalah era perang kemerdekaan' Praktis
tak ada agenda pembangunan yang dilaksanakan. Di samping
belum ada sumber-sumber pembiayaan domestik, belurn bisa
mengharapkan negara sahabat karena Indonesia baru menjadi
anggota PBB pada 1949.Lagi pula bantuan negara maju terhadap
negara berkembang baru menonjol di era 1960-an.
Fase kedua (1949-7959)1, sistem demokrasi parlementer. Selama itu
terjadi delapan kali pergantian kabinet sehingga agenda pemba-
ngunan tidak berkesinambungan. Ekonomi hanya mamPu tumbuh
sekitar dua persen per tahun.
Fase ketiga (1959-L969), disebut era demokrasi terpimpin. Di mana
peran Bung Karno sangat dominan dan kemudian disebut sebagai
orde Lama. Pada masa itu terjadi krisis ekonomi dan politik. Terjadi
peristiwa berdarah dengan terbunuhnya sejumlah jenderal. Kondisi
ini mendorong Soekarno lengser dari jabatannya.
Fase keemp at (1969-1994), era orde baru. Di bawah kendali Soeharto
Indonesia mulai membangun. Namun orientasi pembangunannya
agraris. Dalirm PJP (Pembangunan ]angka Panjang), pembangunan
d.irencanakan selama 25 tahun, dan dibagi dalam lima repelita (5
tahun). Pada Repelita I, Indonesia mendapat dua sumber pem-
INDONEStA BELUM MERDEKA DI LAUT
24O I gpersrmf venuiu Masa oepanMaridm lndonGia

biayaan yang melimpah, yakni pinjaman luar negeri dan "durian
runtuh" harga minyak mentah yang naik sepanjang 1970-an.
Ekonomi yang tumbuh rata-rata di atas tujuh persen membuat
Indonesia pemah tercatat sebagai salah satu keajaiban ekonomi
dtmia. Prestasi ekonomi monumental antara lain pembangunan
infrastruktur; jumlah penduduk miskin berkurang dari 50 menjadi
17 persery dan pendapatan per lcapita naik dari 100 menjadi 1.400
dolar AS.
Di seluruh pelosok daerah terdapat pendidikan dasar dan pusat
pelayanan kesehatan. Produksi pangan, sandang dan papan
berhasil swasembada. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu
negara eksportir garmen yang terkenal. Puncak keberhasilan
memasuki era tinggal landas ditandai dengan terbang perdana
pesawat CN-250 pada 10 Agustus 1995. Pesawat bermesin dua
dengan kapasitas 50 orang itu merupakan hasil karya insinyur
Indonesia. Saat menyaksikan secara langsung bangsa Indonesia
bangga dan bernapas lega roda pesawat meninggalkan landasan
dengan selamat.
Pada tahun 1994-1995, Indonesia mulai memasuki PJl, Kedua
dengan Repelita VI. Sayang di tahun ketiga terjadi krisis moneter
1997. Krisis tersebut dimanfaatkan kaum akademisi dan penggiat
demokrasi sebagai momentum menurunkan Soeharto. Sadar atas
keinginan ifu Soeharto pun lengser dan menyerahkan mandat
kepada wakilnya BJ Habibie.
Aspirasi penggiat demokrasi dengan melaksanakan pemilu dini
(1999), membuka kebebasan berpendapat. Tokoh-tokoh reformis,
Amien Rai+ Gus Dur, Megawati pun muncul. Sejumlah figur Orba
seperti Akbar Tanjung masih ikut mewarnai era reformasi. Begitu
juga Ginandjar yang masih ikut mengubah UUD 1945.
9 Pe6rehiifMenuiu Mas DGprn M.iltim lndonesb | 241

Kerinduan pada demokrasi membuat reformasi bangsa Indonesia
menuju kutub ekstrem, demokrasi yang kebablasan. ]auh lebih
luas dan mendalam dibanding demokrasi barat. Mulai dari tingkat
kepala desa hingga presiden dilakukan pemilihan langsung oleh
rakyat. Konsekuensinya jelas, ongkos demokrasi sangatbesar, mulai
dari ancaman pergesekan horizontal hir-rgga disintegrasi bangsa.
Dalam demokrasi suara brang pintar dan orang idiot sama. Karena
sebagian besar bangsa Indonesia masih baru melek huruf, maka
kebanyakan wakil dan pemimpin hasil pilihan rakyat tak mampu
berbuat lebih baik dari orde baru. Presiden, Menteri, Gubemur,
Bupati/lValikota dan sampai Kepala Desa hampir setiap hari
menyerukan agar rakyat membuat dan menjaga keadaan suPaya
tetap kondusif. Makna kestabilan dan keamanan terasa makin
sangat berharga, tetapi kian sulit diciptakan.
Pembangunan infrastruktur terhenti, bahkan semakin tak terawat.
Sekolah-sekolah Inpres yang dibangun peninggalan masa lalu
rusak berat. Jumlah pengangguran terus bertambah dan penduduk
miskin tidak bisa dientaskan. Demokrasi ternyata bukan jaminan
kemerdekaan ekonomi. Karena itu orang merindukan keberhasilan
nation building Soekarno dan pembangunan ekonomi Soeharto.
Rakyat kian tak sabar melihat kemajuan yang melambat sementara
bangsa lain makin maju.
Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlama-lama. Indonesia harus
kembali ketitahnya sebagai negara kepulauan. Membangun
persepsi dan visi masa depan cemerlang sebagai negara maritim.
Demokrasi harus dijadikan modal melepaskan diri dari belenggu
masa lalu dan euforia realita masa kini.
Sebuah teori mengatakan bahwa sistem demokrasi di negara
dengan penghasilan per kapita rendah di bawah 6.600 purchasing
242 I gPeEpehtif Menuiu Masa oepan Maritim lndonesia

power parity (PPP) dolar AS rawan terhadap kegagalan. Negara-
negara dengan pendapatan perkapita 1.500 dolar AS, mempunyai
harapan hidup hanya 8 tahun. Negara dengan tingkat penghasilan
per kapita 1.500-3.000 dolar AS, demokrasi negara tersebut hanya
dapat bertahan 18 tahun. Pada penghasilan per kapita di atas 6.000
dolar AS, daya hidup demokrasi 1/500.
Maka itu Indonesia harus segera meninggalkan daerah penuh resiko
tersebut. Pada saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Produk
Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia pada 2010 mencapai
3.004,9 dolar AS atauRp2T juta, yang berarti meningkat sebesar 13
persen dibandingkan dengan PDB per kapita 2009 sebesar Rp23,9
juta atau 2.349,6 AS.
Masterplan Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
merupakan upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi
Indonesia. Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan
pembangunan akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju
pada 2025 dengan pendapatan per kapita berkisar antara L4.250-
15.500 dolarAS dengan nilai total perekonomian (PDB) antara4,0-4,5
triliun dolar AS. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan
ekonomi riil sebesar 6,4-7,5 persen pada periode 201.'J.-2074, dan
sekitar 8,0-9, 0 persen pada period e 201.5 -2025.
Pertumbuhan ekonomi tersebut harus dibarengi penurunan inflasi
sebesar 6,5 persen pada periode 20LL-201,4menjadi tiga persen pada
2025. Model kombinasi pertumbuhan dan inflasi ini mencerminkan
karakteristik menuju negara maju.
]ika itu berjalan pertumbuhan PDB akan mengalami perbaikan, yaitu
dari 4,5 persen pada 2009 menjadi 6,1. persen pada 201.0, dan pada
20lL diharapkan mencapai 6,4 persen. Untuk menjadikan Indonesia
sebagai highincome country dengan pendapatan per kapita mencapai
9 ParspehtifMenutu Masa Repan Madtim lndonesia | 243

14.900 dolar AS pa da2025 di perlukan pertumbuhan ekonomi tinggi,
inklusif, berkualitas, dan berkelaniutan. Pertumbuhan ekonomi
Indonesia harus berada antara 7,5-9 petsenper tahun'
MP3EI menjadi pijakan awal menuangkan komitmen bersama antara
pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan transformasi
ekonomi nasional. Upaya ini diharapkanbisa mempercepat kebang-
kitan ekonomi serta meningkatkan daya saing perekonomian
nasional di tingkat regional dan global yang semakin kompetitif.
Kemerdekaan yang diproklamirkan Soekarno-Hatta, pada 17
Agustus 1945, menjadi momentum penting bangkitnya bangsa
Indonesia dari tangan penjrrjahan. Sebagai negara kepulauan ter-
besar di dunia, kekuatan hrdonesia telah dikebiri kaum kolonial
lebih dari 3,5 abad. Kini saatnya Indonesia bangkit menyongsong
kejayaan negara maritim yang besar. Di usianya yangke-67 tahun
Indonesia harus sudah terbebas dari segala bentuk penjajahan'
Wilayah nusantara harus kembali pada jati dirinya sebagai
negara kepulauan yang merniliki integritas tinggi. Jangan ada lagi
kesenjangan kesejahateraan antara penduduk di Pulau ]awa dengan
masyarakat terluar yang ada di perbatasan.
Namun melihat realita, Pengamat I'olitik Nasional, Fadjroel
Rachman menilai, Indonesia belum sepenuhnya merdeka, terutama
di sektor laut. Prinsip negara maritim harus segera dikembalikarU
baik dalam bentuk regulasi, kebijakan mauPun peraturan' Ini
berlaku mulai dari tingkat nasional sampai dengan daerah yang
ada di perbatasan. Bagi saya jika kita tidak bisa mengembalikan
posisi bangsa sebagai negara maritim, artinya Indonesia melupakan
kekuatannya. Karena memang kekuatan Indonesia ada di laut'
Maraknya pencurian kekayaan laut, bagi Fadjroel, belum menun-
jukkan Indonesia digdaya sebagai negara laut. Sudah saatnya
244 | gPspehtif Menuiu Masa DePsn Marirh lndonesia

r-='
Indonesia kembali menjadi negara maritim. Jika itu terwujud, kata
Fadjroel maka pencurian-pencurian ikan bisa teratasi. Karena dalam
konsep negara maritim, pertalunan laut yang diutamakan.
Tapi saat ini pertahanan laut kita keteteran, menjadi negara
maritim bagi saya bisa mengembalikan kejayaan Indonesia. Banyak
industri-industri maritim yang bisa digarap, dan itu sangat luar
biasa. saat ini kan yang diambil hanya sekadar ikan, dan belum
menjadi industrialisasi.
Di era Presiden Gus Dur (Abdurrahrnan wahid), semangat negara
maritirn pemah dibangun. Tetapr, kata Fadjroef pertarungan
politiknya sangat kuat. Ini terjadi karena upaya rnengembarikan
negara maritim adalah persoalan politik.
Jika presidennya menyatakan Indonesia sebagai negara maritim,
dengan semua kegiatan sosial, politik, ekonomi, budaya dan
pertahanan yang berbasis kelautan, negeri ini bisa bergerak cepat.
Yang ditakuti negara luar secara geopolitik kan laut kita. Tapi itu
juga bisa menjadi kelemahan kita. saat ini kenyataannya laut adalah
kelemahan kita.
Fadjroel yang kerap mengkritik pemerintah mengemukakarl
maindset salah yang dijalankan pemerintahan orde baru menjadi
faktor utama. Ini bisa dilihat dari cara memusatkan pertahanan dan
keamanan negara di darat. padahal, setelah demokrasi .berjalarr,
tidak ada lagi musuh internar. Sekarang saatnya pertahanan negara
dipusatkan di laut.
Ditilik dari sejarah, tidak terbantahkan Indonesia adalah negara
maritim. Hal ini bisa dilihat di kerajaan sriwijaya yang begitu kuat
dan disegani bangsa lain. Kesalahan ini bukan lagi berurvsan pada
pejabat kecil. Karena pejabat di daerah sebetulnya akan mengikuti
9 p6p.hdf Menuiu Mas DSan M.rtiim tndonGh | 245

apa yang disampaikan pemerintah Pusat' Jika presidennya
mengatakan, Indonesia adalah negara maritim, maka semua alokasi
APBN kita arahkan untuk membangun kelautan.
Menurut Fadjroel, presiden itu tugasnya hanya dua, memilih dan
bertindak. Memilih negara maritim dan bertindak bahwa Indonesia
adalah negara maritim. Ke bawahnya, semua UU, perda dan lainnya
pasti akan ikut.
Hal senada dikatakan pakar kelautan Institut Pertanian Bogor
(IPB), Dietriech G Bengen. Menurutnya, Indonesia harus kembali
ke sejarah. Belum jayanya Indonesia terutama di laut, karena telah
mengingkari sejarah bangsa. Padahal, secara jelas bangsa ini besar
sebagai negara kepulauan yang diwujudkan dalam bentuk negara
maritim. Suka tidak suka, itu adalah realitas yang harus diterima'
"sebagai negara kepulauan tentu saja bagian terbesar adalah laut'
Maka harus kita bangkitkan bangsa yang memPunyai kapasitas
kemaritiman " tegas Dietriech.
Sejarah telah menunjukkan bahwa Indonesia Punya kapasitas
kejayaan seperti era Sriwijaya. Dietriech menyayangkan setelah
sekian lama bangsa ini clijajah, tidak kembali pada jati dirinya'
Sehingga, bisa dikatakan laut terlupakan. Orientasi kita membangun
daratan. Padahal darat ini bagian dari kepulauan. Hubungan antara
satu pulau dengan pulau lain tidak bisa lepas dari laut. Untuk
masa depan, wajib segera membangun laut, dan kita tidak bisa
mengingkari itu.
Padahal, menurut Dietriectu ada momentum bagi Indonesia untuk
kembali menjadi bangsa maritim. Bisa diingat krisis Indonesia
pada1998, hampir semua sektor ambruk. Hanya sektor perikanan
dan kelautan yang tumbuh secara positif. Era reformasi, adalah
moinenhrm yang paling tepat kembali pada sejarah bangsa ini. Mari
246 | e aempemf Uenuiu Masa Depan Madlim lndonsia

membangun laut untuk membangkitkan kejayaan bangsa Indonesia.
Sayang, momentum yang baik tidak dibarengi keseriusan. Terlihat
pemahaman kita terhadap sektor kelautan sangat kecil. Padahal
orang lain memahami kita mempunyai potensi yang luar biasa, kok
tidak bisa memanfaatkannya.
Indonesia memang sudah merdeka baik secara de facto maupun
de jure. Tetapi, apakah bangsa ini sudah mengisi kemerdekaan?
Itulah yang belum terlihat. Belurn dimanfaatkannya kekayaan
laut menjadi bukti. Apakah ini kesalahan dari pemimpin bangsa?
Dietriech melihat di zaman Soekarno pernah dilanda krisis. Pada
waktu itu, Soekarno mengatakan, apa yang bisa menyelamatkan
bangsa ini. Jawabannya singkaf lautlah yang bisa menyelamatkan
bangsa. Laut inilah yang sebenamya kekuatan kita.
Pemimpin pasca Gus Dur, kata Dietriech, kurang memahami laut
dengan baik. Buktinya bisa dilihat apakah ada pemimpin yang betul-
betul mempunyai pemalr.aman dan semangat untuk membangun
kekuatan laut, Dietriech tidak melihatnya. Perlu ada revitalisasi,
bukan revolusi.
Revitalisasi untuk membangun kembali bahwa b4ngsa ini adalah
bangsa maritim, sehingga semangat jiw4 etos maritim betul-betul
tergambar dalam setiap langkah. Semangat untuk membangkitkan
itu, lanjut Dietriech, sudah diterapkan di perguruan tinggi
terutama kampus yang berbasis kelautan. Mereka sudah terlihat
untuk mengangkat itu. Tapi, masih ada kesenjangan dalam hal
mengaplikasikan tataran teori. Padahal, para akademisi sebetulnya
bisa mendorong. Contohnya, apakah mahasiswa kelautan sudah
melakukan praktik di pulatr-pulau terluar agar menjiwai semangat
maritime? Saya katakan belum juga. Harus ada dukungan yang baik
dari kementerian maupun lembaga lain yang membuat mahasiswa
bisa kerja lapangan di wilayah terluar.
gPer5pehtif Menuiu Ma* mpan Maddm lndonela I 247

UNDANG UNDANG KELAUTAN: PERLUKAH?
UNDANG UNDING KELAUTAN: PERLUKAH?
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki
wilayah laut seluas 5,8 juta km2, terdiri dari wilayah teritorial
sebesar 3,2 jttaktn2 dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,7
juta km2. Namun pada kenyataanny4 Rancangan Undang-undang
(RUU) Kelautan yang akan memayungi wilayah maritim Indonesia
belum juga selesai.
Melihat cakupan wilayah nusantara yang begitu luas, Indonesia
memiliki keanekaragaman sumber daya alam laut yang potensial.
Di dalamnya terhampar 17.504pulau dengan garis pantai sepaniang
81.000 km. Sebagai negara rrraritim dengan luas lautan dua pertiga
dari daratan, Indonesia sudah semestinya memiliki Payung hukum
untuk kesejahteraan rakyat dan melindungi wilayahnya dari
ancaman luar.
Namury RUU Kelautan hingga kini belum tuntas. Padahal Undang-
undang (UU) Kelautan atau lebih tepat disebut UU Maritim
memitiki fungsi sangat strategis. Jika UU ini rampung, pemerintah
dan stakeholders bisa menjalankan pembangunan di wilayah
laut Indonesia secara terkoordinasi. Lembaga kementerian 'dalam
menjalankan tugasnya tidak akan tumpang tindih karena sudah
diatur dalam UU tersebut.
Karena ihr, Indonesia Maritime Institute (IMI) mendesak Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera mengesahkan RUU Kelautan
dan seharusnya namanya UU Maritim. Hal tersebut didasari karena
Lrdonesia sejak merdeka lahir sebagai negara kepulauan dalam
satu wadah NKRI (Negara I(esatuan Republik Indonesia)' Bahkan
wilayah Indonesia telah mendapat pengakuan dunia melalui
Deklrasi Djuanda 1957 daTTUNCLOS 1982.
248 | e nespetrufue.ruiu Mae oepan Maddm lndonsia

Perubahan pimpinan nasional dari orde lama ke orde baru telah
mengubah arah kebijakan pembangunan dari Marine Based Oriented
lce Land Based Oriented. Pemerintah orde baru mengubah Indonesia
menjadi negara kepulauan yang berorientasi daratan.
Tidak hanya itu, sejak era orde baru, kebijakan pembangunan negara
kepulauan diubah menjadi negara agraris yang bervisi kontinental
(inward looking).Ini sudah salah arah. Negara kepulauan sejatinya
menganut visi maritim (outward looking).
Undang-undang Kelautan yang akan disahkan itu harus me-
ngembalikan arah kebijakan pembangunan nasional ke orientasi
pembangunan menuju Indonesia sebagai negara maritim. Bukan
lagi negara agraris. Anggota DPR RI khususnya Komisi IV yang
n'rembidangi kelautan agar benar-benar memahami kondisi real
Indonesia sebagai negara kepulauan. Kita (Indonesia) harus menjadi
"negara maritime" yang kuat sehingga martabat kita sebagai bangsa
yang besar tidak diinjak-injak negara tetangga. Bahkary kita harus
memaksa dunia menghormati dan menghargai Indonesia sebagai
negara paling strategis di dunia.
RUU Kelautan merupakan program legislasi DPR yang seharusnya
selesai pada 201.0, sesuai dengan Prolegnas 2OlA-2014. Narirun,
hingga kini belum ada pembahasan komprehensif yang dilakukan
anggota legislatif.
Letak geografis Lrdonesia yang sangat strategis sebagai jalur lalu
lintas perdagangan dunia, memerlukan kebijakan pengelolaan
dan pemanfaatan wilayah laut secara maksimal. Ditambah sumber
daya alam hayati dan non hayati yang melimpah, seharusnya bisa
dimarrfaatkan dengan baik. Bahkan, Deklarasi Djuanda 1957 dan
UNCLOS 1982 menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan
dengan potensi ekonomi maritim sangat besar.
9 PeEpehdf Menuiu Ma$ Depan Maddm tndonesta | 249

Konsep Negara Kepulauan (Nusantara) membelikan Indonesia
anugerah yang luar biasa. Letak geografis yan8 strategis, di antara
dua benua dan dua samudora, sekitar 70 persen angkutan barang
dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik, dan
sebaliknya, harus melalui perairan nusantara. Selain itu, wilayah
laut yang demikian luas memiliki sumber daya alam yang luar
biasa, seperti ikan, terumbu karang, wisata bahari, minyak, mineral
langka dan gas bumi.
Sudah semestinya dalam Penyusunan RUU Kelautan tidak ada
aturan. yang tumpang tindih dengan perundang-undangan yang
telah ada. RUU Kelautan secara kompleks mengatur pengelolaan
laut, di antaranya terkait perikanary pertambangan, pelayaran,
industri kelautan, pariwisata, penegakan kedaulatary dan perlin-
dungan laut.
Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bambang susilo
mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan draf RUU Kelautan
yang selanjutnya dapat menjadi pertimbangan dan pembahasan
DPR bersama pemerintah. Menurut Bambang, jika sudah di-
undangkan, RUU Kelautan akan menjadi pedoman bersama da-
lam menyelesaikan beberapa persoalan di bidang kelautan' Se-
hingga pembangunan kelautan dapat dilaksanakan secara bptimal
dan berkelanjutar; dengan memberikan nilai ekonomi bagi pem-
bangunan nasional.
Diakui Bambang, selama ini pembangunan dibidang kelautanba-
nyak yang tumpang tindih sehingga sering menimbulkan konflik
kewenangan antar sektor. Meski demikian, pengelolaan bidang
kelautan te.tap harus ditangani lebih dari satu kementerian.
Sayangnya, saat ini pembangunan nasional di bidang kelautan
masih memperoleh porsi vang relatif kecil dibandingkan sektor-
sektor lain.
25O I s mspetrtif uenuiu Masa DePan Maddm lndonEia

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan
Perikanan (Kiara) Riza Damanik mengemukakary RUU kelautan
diharapkan meneguhkan kebijakur kelautan. Namun, substansi
RUU tersebut masih berpotensi tumpang tindih dengan undang-
undang yang sudah ada.
Aturan mengenai konservasi misalnya, sudah diatur dalam UU
No 45/2009, tentang Perikanan. Ketentuan tentang kedaulatan laut
sudah diatur dalam UU No 611996, tentang Perairan Indonesia
dan UU No 171985, tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut
Internasional.
UU Kelautan Payungi Masyarakat Maritim
Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah G)PD), Bahar Buasan
mengatakan, RUU Kelautan secara khusus menjadi payung hukum
bagi nelayan di daerah, seperti di Provinsi Bangka Belitung (Babel).
Nelayan di sana sering dirugikan akibat penambangan timah di laut.
RUU Kelautan ini bisa menjadi payung hukum bagi nelayan. Mereka
akan terlindungi atas aktivitas penambangan timah di laut yang
menyebabkan kerusakan terumbu karang. Hal ini berpengaruh atas
minimnya hasil tangkapan ikan nelayan.
Bahar mengatakary dengan RUU ini perusahaan atau penambang
yang melakukan pencemaran lingkungan dapat dikenakan
sanksi. Selama ini sanksi yang diberikan terhadap kerusakan dan
pencemaran laut baru diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Karena itu, RUU Kelautan sangat penting, karena negara Indonesia
merupakan wilayah kepulauan yang memiliki potensi laut
sangat besar, yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk
kesejahteraan masyarakat terutama nelayan.
9 Pe6FhtitMenuiu Masa oepan Maritim lndonesia | 251

RUU Kelautan adalah Peraturan yang sangat vital. Mengingat
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. selain itu,
letak geografis Indonesia sangat strategis, karena merupakan jalur
lalu lintas perdagangan dunia.
Sangat diperlukan peraturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah
laut hrdonesia secara maksiaral yang ditujukan untuk kepentingan dan
kesejahteraan rakyat. ]ika RUU Kelautan ini sudah disahkan menjadi
IJU, para nelayan bisa mendapatkan perlindungan hukum yang jelas'
!
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Babel, Yulistio mengatakan,
nelayan harus dilindungi dengan payung hukum yang satu sehingga
kesejahteraannya lebih teriamin. Selain adanya kepastian tentang
sanksi bagi para penambang yang merusak habitat laut, IIUU
Kelautan juga mengatur )<epentingan distribusi hasil perikanan'
Pemerintah wajib mengaturnya, sehingga tidak merugikan nelayan
dan budidaya laut lainnya.
DPR Sibuk Manuver Politik Lupakan RUU Kelautan
Terbengkalainya Rancangan Undang-undang (RUU) Kelautan ka-
rena ketidakseriusan dan ketidakmengertian Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) RI terhadap kondisi real wilayah Indonesia' Mereka
lebih mengutamakan pembangunan di sektor daratan. Sementara
pandangan Indonesia sebagai negara maritim dianggap para wakil
rakyat sebelah mata.
Anggota Komisi nr DPR RI Fraksi Hanura, Muradi Darmansyah
beralasan, pihaknya belum membahas mengenai RUU kelautan,
karena Komisi rv masih membahas uu Pangan dan Pembalakan Liar.
Bicara mengenai adanya usulan menjadikan UU Maritimbaginya sah-
sah saja. Sekadar wacana, karena kita akan memilih yang terbaik'
252 | feespefrnruenuiu Ma$ Depan Mad[m lndon6la

Menurut Muradi, mernbahas RLIU Kelautan secara otomatis
membahas mengenai maritim dan dunia internasional. Hal tersebut
sudah tertuang dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang sudah
diratifikasi Komisi IV.
Muradi mengatakan, yang diatur dalam UU Kelautan, yaitu,
bagaimana memberdayakan laut untuk kesej ahteraan bangsa. Seperti
masalah pencurian ikan. |adi, yang dimaksud UU Kelautan adalah
UU yang mengatur untuk kemakmuran. Semua menjadi prioritas.
Kita urus di darat, di laut juga perlu. Kalau untuk hutan, jika tidak
cepat dibuat UU akan rnenjadi masalah serius dalam pembalakan.
Itulah yang menjadi fokus UU yang sedang diselesaikan oleh Komisi
IV, sehingga UU Kelautan itu masih belum pasti kapan selesainya .
Menanggapi terbengkalainya penyelesaian RUU Kelautary Profesor
Kelautan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Indra |aya
mengatakary sudah tidak aneh lagi jika ada kelambatan pemerintah
dan DPR dalam pembahasan laut. Saya kira DPR memandang
masalah kelautan terlalu kompleks, karena lintas sektoral. Di
kalangan DPR sendiri tidak ada kesamaan visi bahwa laut sebagai
salah satu sektor yang harus diprioritaskan. Belum terlihat DPR
sampai ke situ dan masih sangat lernah.
Indra menilai, sangat sulit orang-orang yang ingin memajukan
kelautan meniadikan UU Kelautan menjadi UU Maritim. Ini karena
tidak ada kemauan serius dari DPR untuk membahas RUU Kelautan.
DPR se-ndiri terlihat masih sangat tergantung terhadap lembaga
eksekutif. Selama pemerintah tidak serius dalam pembangunan
laut. Sangat sulit mewujudkan UU Maritirh.
9 Per.pehrlfMenulu Ma* oepan Maritim tndonsia | 253

BERAPA JUMLAH PULAU INDONESIA SESUNGGUHNYA?
!
BERAPA JUMLAH PULAU INDONESIA
SESUNGGUHNYA?
Berapa jumlah pulau di Indonr:sia? Menjadi pertanyaan yang sangat
sulit dijawab. Sebab, pemerintah belum sepakat berapa jumlah
pulau yang tersebar di negeri ini. Data yang dimiliki Kementerian
Pertahanary tercatat ada17.5(14 pulau. Di kementerian lain jumlah
ini berbeda.
Pulau-pulau di Indonesia terbentuk pada zaman Miocene (12 juta
tahun sebelum masehi); Palaeocene (70 jutatahun sebelum masehi);
Eocene (30 juta tahun sebelum masehi); Oligacene (25 juta tahun
sebelum masehi). Seiring dengan datangnya orang-orang dari
tanah daratan Asia, maka Indonesia dipercaya sudah ada pada
zarnafl Pleistocene (4 juta tahun sebelum masehi).
Pulau-pulau terbentuk sepanjang garis yang berpengaruh kuat
antara perubahan lempengan tektonik Australia dan Pasifik.
Lempengan Australia berubah lambat naik ke dalam jalan kecil
lempeng Pasifik, yang bergerak ke selatan, dan antara garis-
garis ini terbentanglah pulau-pulau Indonesia. Ini membuat
Indonesia sebagai salah satu negara yang paling banyak berubah
wilayah geologinya di dunia. Pegunungan-pegunungan yang
berada di pulau-pulau Indonesia terdiri lebih dari 400 gunung
berapi, di mana 100 diantaranya masih aktif. Indonesia menga-
lami tiga kali getaran dalam sehari, gempa bumi sedikitnya satu
kali dalam sehari, serta sedikitnya satu kali letusan gunung
berapi dalam setahun.
Ribuan pulau di Indonesia terbentuk dan tersebar luas. Mulai
dari pulau kecil, pulau besar sampai dengan pulau pasurlg-
surut mewarnai indahnya alam Nusantara. Kondisi geografis ini
menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
254 | onerspemf uenuiu Masa Depao Maritim lndonesia

BERAPA JUMLAH PULAU INDONESIA SESUN6GUHNYA?
Namun, buruknya penataan clata mengenai jumlah pulau membuat
simpang siur. Data jumlah pulau yang diyakini selama ini adalah
77.504 pulau dan 17.480 pulau. Namun, tidak sedikit yang ragu
dengan memilih menyebutkan jumlah pulau di Indonesia dengan
kalimat "lebih dari 17.000 pulau".
Polemik mencuat karena jumlah pulau di Indonesia dari tahun ke
tahun sering mengalami perubahan. Sebagai bukti, pada 1968-1.987,
perrrerintah mengklaim Indonesia terdiri atas 73.667 pulau. Pada
9 PerspehrifM€nuiu Masa oepan Marilim lndonesia | 255

BERAPA JUMLAH PULAU INDONESIA SESUNGGUHNYA?
l972,Lernbaga Ilmu Pengetahuan Lrdonesia (LIPI) mempublikasikan
bahwa hany a6.127 pulauyang telah mempunyai nama. Publikasi ini
tanpa menyebutkan jumlah pulau secara keseluruhan. Selanjutnya
pada1987 , Pusat Survei dan Pemetaan ABRI (Passurta) menyatakan,
jumlah pulau di Indonesia adalah 17.504. Dari jumlah itu hanya
5.707 ptiau yang telah memiliki nama.
Pada 1992, giliran Badan Kordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
(Bakosurtanal) menerbitkan'Gazetteer Nama-nama Pulau dan
Kepulauan hrdonesia'. Mereka mencatat hanya 5.489 pulau yang
telah memiliki nama. Kemtrdian pada2002, Lembaga Penerbangan
danAntariksa Nasional (Lapan), berdasarkan citra satelit mengklaim
jumlah pulau di hrdonesia adalah L8.306 buah. Disusul'Kementerian
Riset dan Teknologi, pada 2003. Berdasarkan citra satelit mereka
menyebutkan Indonesia memiliki 18.110 pulau.
Pada 2004, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, merilis
bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah 17.504buatu dan 7.870 di
antaranya telah memiliki nama, sisanya 9.634 pulau belum dinamai.
Pada Agustus 2009, jumlah pulau kembali dikoreksi Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP). Menteri KKP saat itu, Freddy
Numberi menyatakan, pulau di Indonesia berjumlah 17.480buah.
Dari jumlah tersebut baru 4.891 pulau yang telah diberi ndrna dan
didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Ironisnya, pada Agustus 2010, Kementerian Kelautan dan Per-
ikanary merevisi jumlah pulau di negeri ini, dari 17.480 menjadi
hanya 13.000. Lalu, berapa sebenarnya jumlah pulau yang dimi-
liki Indonesia. Kenapa ciatanya berubah-rubah? Kondisi ini tidak
hanya membingungkan masyarakat umum, tapi juga berimbas
terhadap sistem pendidikan di sekolah. Karena setiap Pertanyaan
jumlah pulau diajukan, tidak ada jawaban yang pasti. Mereka
dibuat bingung.
256 | 9kEFffif MenuluMasa DepanMaridm lndoneria

BERAPA JUMLAH PULAIJ INDONESIA SESUNGGUHNYA?
Polemik jumlah pulau di Indonesia disebabkan perbedaan penger-
tian tentang pulau yang dijadikan acuan dan metode survei. Selain
itu, banyak nama-nama pulau yang sama atau bahkan satu pulau
disebutkan dalam dua atau lebih narna yang berbeda.
Sejak 2006, berdasarkan Keputusan Presiden No 11212006 telah di-
bentuk Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Tim yang terdiri
atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri,
Menteri Kelautan dan Perikanary Menteri Pendidikan Nasional dan
Bakosurtanal (sebagai Sekretaris) tersebut menjadi lembaga yang
memiliki otoritas dalam penetapan nama-nama geografis (National
Authority On Geographical Names) di Indonesia.
Hasil kerja Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang
rnasih dikebut hingga kini adalah penyusunan toponimi
geografis Indonesia yang akan dituangkan dalam sebuah Pera-
turan Pemerintah tentang Toponimi. Dalam Perpres ini akan me-
nerangkan penambahan rupa bumi, termasuk mencantumkan
jumlah dan nama-nama pulau yang dimiliki Indonesia. Selain
itu tim ini juga bertugas mendaftarkan jumlah dan nama-nama
pulau Indonesia ke PBB.
Hasil survei dan verifikasi terakhir Kementerian Kelautan ilan
Perikanan (KKP) diketahui bahwa Indonesia hanya memiliki
sekitar 13.000 pulau yang menyebar dari Sabang hingga Merauke.
Penurunan jumlah pulau ini tidak berkaitan dengan hilangnya
pulau akibat kenaikan muka air lauf atau karena penggalian pasir
laut. Sebelumnya, data yang sering dijadikan rujukan menyebutkan
sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia memiliki
77.504 pulau.
Jumlah pulau dan nama-nama pulau yang ada di Indonesia masih
jadi tanda tanya besar. Data yang dimiliki pemerintah pun belum
9 PeEpehtifManuiu [la* Depan Marlim lndoncia | 257

BERAPA JUMLAH PULAU INDONESIA 5E5UI'IGGUHNYA?
sinkron. Sangat disayangka::r masih ada pulau yang belum bernama
di sebuah negeri yang 70 persennya diisi lautan. Jangan sampai
kasus Sipadan dan Ligitan terulang kembali-
Tercata! sekitar tahun 2006-2007 mulai dibentuk tim Toponimi lintas
institusi yang tugasnya mengidentifikasi pulau-pulau RI sesuai
dengan kaidah penamaan <lan identifikasi pulau yang diakui oleh
PBB. Akhir tahun 2010, jumlah yang diverifikasi oleh tim Toponimi
tersebut adalah 13.487 buah pulau. Temyata banyak pulau yang
selama ini ada salah identifikasi, nama ganda, termasuk gunakan
bahasa daerah. Jumlah inilah yang kemudian dikirimkan ke PBB
untuk mendapatkan pengakuan formal.
Pendataan pulau masih sangat simpang siur. Interpretasi citra
satelit juga punya bias, khususnya ketika awan atau karang yang
ada di permukaan larit, kadang diinterpretasikan sebagai pulau
juga. Semenjak hilangnya Sipadan Ligitan dan beberapa pulau yang
tenggelam, data jumlah pulau sekitar 17 .504, dengan menggunakan
argumen data dari Kementerian Dalam Negeri.
Bakosurtanal dan Lapan juga mulai aktif melakukan pemetaan,
khususnya menggunakan teknologi interpretasi citra satelit. Mereka
mengklaim ada 18.200 buah pulau. Namun diralat, dan akhimya
diserahkan kepada Presiden Megawati soekamoputri (saat itu)
dengan jumlah pulau 18.100 buah. Namun, Megawati tidak jadi
mengumumkannya.
Pemerintah kala itu mempertimbangkan, PBB tidak begitu saja
mengakui klaim sebuah negara. Ada kaidah mengidentifikasi sebuah
pulau, misalnya nama, koordinat, dan berbagai aturan lainnya'
P"r,*uurr pulau harus mengikuti Resolusi PBB yang iadi prosedur
tetap, baik proses, pengumpulan info, dan strategi verifikasinya.
Misalrry4 pulau harus diktmiungi dan dianggap sah jika diucapkan
258 | f ferspntf uenuiuMasa D€Fn Madth lndond

BERAPA JI'MI"AH PULAU I'{DONESIA SESUNGGUHNYA?
minimal dua orang penduduk lokal dengan Pensgunaan dialek
yang persis. Sementera defenisi tentang pulau yang dimaksud
mmgacu UNCLOS, yaitu dikelilingi air laut, alamiah, dan tetap
muncul di atas pasang surut ter(rnggi.
!
9 Fdrr.*f lildl|crar O*rt U:q mnt l 59

7 bab v politik dan kebijakan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to 7 bab v politik dan kebijakan

Similar to 7 bab v politik dan kebijakan (20)

More from Azlan Abdurrahman

More from Azlan Abdurrahman (18)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

7 bab v politik dan kebijakan