1. PERSPEKTIF EI
Strategi Maritim
IFt EBAGAI negara kepulauan terbesar di duni4 dengan luas
wilayah 5,8 juta km persegi dan panjang garis pantai 81'000 km
lJpersegi, sudah sepatutnya brdonesia memiliki strategi maritim
yang baik. Hal tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya
politi( keamanan dan pertal-ranan. Jika dipetakan di belahan bumi
lain, luas wilayah Nusantara sama dengan jarak antara Irak hingga
Irrggris (Timur-Barat) atau Jerman hi.88u Aliazait (Utara-Selatan).
Letaknya yang seksi, ditopang potensi sumber daya alam berlimpah,
membuat negara-negara yang berkepentingan tergoda menguasai
kekayaan atam bumi khatulistiwa. Tak heran, ancarn;U:I dan gangguan
terus menerpa Negara Kesatuan Republik Lrdonesia (NI(RI).
Dalam mengatasi tantangan tersebut, seluruh komponen bangsa
harus segera membangkitkan maritime domain aloareness, atav
kesadaran lingkungan maritim. Hal itu dibutuhkan karena b*8-
sa Indonesia sekarang tidak lagi memiliki budaya bahari. Sehing-
ga, perlu dibangurt kembali uPaya penyadaran. Upaya ini harus
sampai pada penyadaran efektif terhadap segala sesuatu yang me-
nyangkut lingkungan maritim merupakan hal vital bagi keamanary
keselamatan, ekonomi dan lingkungan hidup bangsa Indonesia,
serta menunjang upaya menegakkan harga diri bangsa.
Menyadarkan bahwa laut adalah aspek alamirh y*g Paling memPe-
ngaruhi kehidupan poleksosbudhankam nasional merupakan isu yang
palingutama dan menarik perhatian. Di sini pemerintahharus menjadi
9 Per#hdf M@ui! Mae Dep.n M.ildm tndorccs | 4O3
2. STRATEGI MARITIM
ujung tombak, dan untuk itu pemerintah Indonesia perlu segera
menetapkan sebuah Nafib nal Nlmitime P olicy dalamrangka pemanfaatan
laut bagi kemakmuran bangs4 sekaligus untuk mengembangkan
kembali budaya bahari bangs4 yang tujuan akhimya perLguasaan laut
nasional yang dapat menegakkan harga diri bangsa.
Pakar hukum laut internasionaf Prof Hasjim Djalal, menyatakan
sudah sepatutnya Indonesia memiliki konsep negara maritirn
(maritime poliry). Menurut Hasyim, konsep maritim yang dimak-
sud adalah negara mampu nremanfaatkan dan menjaga laut untuk
mensejahterakan rakyatnya. "Tapi, sayang kita sebagai negara ke-
pulauan terbesar di dunia, negara belum mampu memanfaatkan
potensi sumberdaya laut" kata Hasjim.
Secara hukum intemasional dan Undang-undan& memang hrdonesia
sebagai negara kepulauan. Tapu belum maksimal memanfaatkan
kekayaan yang ada di laut. Maka itu diperlukan konsep strategi
negara maritim yang tangguh danberdaulat. Menurut tokoh maritim
ur! negara maritim adalah n€'gara yang mampu memanfaatkan dan
menjaga lautrya. Banyak negara ke-pulauan tapi buka4 negara maritim,
ada negara yang lautnya sedikit tapi memiliki predikat negara maritim.
Hasjim memberi contoh seperti China dan Amerika. Ada juga negara
yang tidak memiliki laut tapi menguasai laut, seperti Belanda menjajah
hrdonesia 350 tahun karena mereka mampu menguasai laut.
Hasjim juga menyoroti kebijakan pemerintah yang kurang serius
terhadap perkembangan isu laut. Menurutrya, perhatian pemerintah
masih rendah, padahal Inclonesia sebagai negara kepulauan.
Perhatian pemerintah terhadap laut masih rendah. Padahal, kita ini
negara kepulatran terbesar," fukasnya.
Hasjirn menilai pemimpin bangsa kurang memaknai perjuangan
Djuanda atau yang dikenal Deklarasi Djuanda 1957. Menurut
4O4 |
g rbEpehrif M.nulu M6. O.pan Maritim tndon6l.
3. sTRATEGI MARIITM
Hasyim, secara visi Deklarasi Djuanda bagus. Tapi, keresapan
kejiwaan itu yang sejak dulu sudah pahit sampai sekarang ada
gejala sudah tidak baik"
Menurutnya Deklarasi Djuanda ide pokoknya mempersatukan
Nusantara tidak melihat laut Jawa, Sulawesi, Maluku sebagai laut
bebas. Tidak mudah memperjuangkan itu. Seluruh dunia ketika itu
memprotes. Tapi beliau melihat itu sebagai salah satu yang harus
diperjuangkan dengan sabar, dan bertahun tahun. Itu dari sisi
kesatuan bangsa. Deklarasi Djuanda pada dasamya memperluas
kekayaan alam Indonesia untuk keperluan bangsa lndonesia.kan
Indonesia 50 Thhun ke Depan oleh
Setelah 50 tahun Deklarasi Djuand4 ke mana bangsa kita mau
pergi. Pada tahun 1957 penduduk Indonesia masih sekitar 80 juta
jiwa, sekarang240 jutajiwa. Untuk 50 tahun yang akan datang ke
mana mau kita bawa lagi bangsa ini. Djuanda dulu membawanya
kepada Kesatuan Nusantara.
Hasjim juga menyarankan kepada pemerintah untuk memikirkan
masa depan bangsa untuk 50 tahun yang akan datang. Selama ini,
pemerintah hanya memikirkan jangka pendek saja. Pemerintah
sudah harus memikirkan program jangka panjang. Bangsa ini mau
di bav,zah kemana. jangan 5 tahun saja pada pemilu.
Sementara, pengamat Pertahanan LIPI, Jaleswari Pramodhawardani
rnengingatkan tantangan krdonesia sebagai negara kepulauan di era
globalisasi. Menurutrya, definisi pertahanan dan kemanan maritim
sejauh ini belum ada yang defentif. S"putti misalnya definisi PBB dan
ASEAN Maritime Forum. Untuk mengantisipasi perkembangan
globalisasi, sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan
sebuah strategi maritirn dalam bentuk Maritime Policy, yang hingga
saat ini belum tuntas.
gPqshdf M6ulu MH uparfcri&n lndoch | 4O5
4. STRATEGI MARITIM
Dekan Fakultan Ilmu Perikanan dan Kelautan (FPIK) Institut
Pertanian Bogor, Prof Indra ]aya, menambahkaru salah satu
kekurangan bangsa ini sebagai negara kepulauan adalah dibidang
sains dan teknologi. Indonesia memang negara yang luas. Untuk
menjadi Negara Maritim, ada tiga bidang yang bisa rnewujudkan
rnenjadi Negara Maritim, pertama adalah sumber kehidupar;
perdagangan dan kekuatan laut.
Pakar keamanan Negara maritim, Laksa TNI Purnawirawary Robert
Mangindaan dalam tulisannya di Quarterdeck, bahwa agenda
Security Sector Reform tidak membawa kepentingan pihak-pihak
lain yang tujuarrrya adalah mengkerdilkan "otot" militer Indonesia,
yang sebetulnya sudah sedemjkian "kerdil".
Banyak pakar mengatakan bahrva milenium ketiga adalah era pasifik,
dan pandangan tersebut disikapi oleh negara-negara kawasan
dengan memperkuat "otot" militemya. Padahal, dengan usainya
perang dunia dan menguatnya keinginan masyarakat intemasional
untuk mewujudkan dunia yang aman, damai dan stabil, sepertinya
tidak mudah direalisasikan, sekalipun sudah menjadi acuan bersama,
misalnya Agenda for peace yang gencar dipromosikan oleh PBB.
Robert melaanjutkan bahwa pgrly diakui benar adanya perampingan
struktur kekuatan militer berlangsung di kawasan Asia Pasifik, akan
tetapi pada prakteknya adagiu.m ciais pacem parabellum, justru diterapkan
secara utuh. Malah ada pihak yang menaikkan belanja pertahanan secara
signifikan, misalrrya China dengan budget 33 miliar dolarAS begitu pula
dengan Amerika Serikat yang secara tegas mengatakan peningkatan
anggaran belanja pertahanan setiap tahuru:rya.
Belakangan ini,'ada beberapa inisiati{ yang gencar dikernbangkan
di kawasan ini, yaitu Regional Maritime Security lnitiathtes (RMSI),
Proliferation Security Initiatives (PSI), ada pula Maritime Securtiy
4O6 | e earspetnifUenuiu Masa Oepan Madtim lndonesia
5. STRATEGI MARITIM
Oprations (MSO) dan Pasifik Defense. Tujuannya adalah mengenai
kemanan maritim kawasan untuk menghadapi berbagai ancarnan,
terutama menyangkut mencegah proliferasi senjata pemusnah massal,
maritime terrorism, dan pula menjangkau sea robbety and piracy.
Dari perspektif Indonesia, cntical uncertaintes yang perlu diperhatikan
ialah semua bentuk operasi yang berkaitan dengan beberapa hal,
yaitu pertama upaya internasional untuk mengamankan choke
points, kedua humanitarian nssistance yang mengarah pada daerah-
daerah yang berrnasalah, ketiga provokasi untuk "mendatangkan"
peacekeeping operation, yang sangat mungkin erat terkait dengan
intra-state conflict. Semua bentuk operasi tersebut, nantinya akan
sama artinya dengan memberikan akses kepada kekuatan luar (yang
lebih superior) untuk masuk ke daerah-daerah yang mekanisme
pertahanannya belum mapan.
Masih dijelaskan oleh Robert, bahwa masalah kemanan maritim
yang akan dihadapi ke depary masih akan berkisar pada sea robbery
and piracy, illegal fishing, trnnsnational threat, illicit trfficking in
weapon of mass destruction and related materials, pelanggaran wilayah,
lalu lintas di laut yang terkait dengan gerakan separatis dan sangat
mungkin ancaman maritime terrorism. Diperkirakan pula bahwa
ancaman tersebut akan semakin meningkat yang diukur dari
intensitas, penggunan teknologi maju dan pengembangan modus
operandi.
Karena Indonesia berada di wilayah ring of fire, dan tiga patahan
benua, yaitu Eurasi4 Australia dan Pasifik Barat, maka ancaman benca
alam patut dihindari dan diantisipasi. Tidak hanya itu penyelanggaran
kemanan maritim, perlu bekerjasama dengan pihak-pihak lain dengan
berpegangan pada beberapa hal, yaitu wadah y*g tepat, saling
menguntungkan, dan ada kesungguhan. Kesannya memang sederhana
sekalf akan tetapi justru di sana ada titik terangnya.
9 PeEpehtit M€nuiu Mas. Depan M..irm lndones;a | 4O7
6. ASPE( SOSIAL DAN BUDAYA
ISPEK SOSIAL DAN BUDAYA
Dari aspek kehidupan sosial dan budaya, sejarah menunjukkan
bahwa bangsa Lndonesia pada masa lalu memiliki pengaruh besar
,di wilayah Asia Tenggara. Terutama melalui kekuatan maritim di
bawah Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Tak heran, wilayah laut
Indonesia dengan luas dua pertiga nusantara diwarnai banyak
pergumulan kehidupan di laut. Dalam catatan sejarah terekam
bukti-bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia menguasai
lautan besar. Bahkan, mampu mengarungi samudera luas hingga
ke pesisir Madagaskar, Afrika Selatan.
Penguasaan lautan baik di masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya
Majapahit maupun kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar, lebih me-
rupakan penguasaan de facto daripada penguasaan atas suatu
konsepsi kewilayahan dan hukum. Namuru sejarah telah me-
nunjukkan bangsa Indonesia mencintai laut dan menjadi bagian
masyarakat bahari. Tetapi pada masa penjajahan kolonial, bangsa
Indonesia digiring hidup di daratan. Hal ini mengakibatkan
menurunnya jiwa bahari. Padahal, nenek moyang masyarakat
Indonesia telah memahami dan menghayati arti dan kegunaan
laut sebagai sarana yang menjamin kepentingan bangsa, seperti
perdagangan dan komunikasi.
Pada sekitar abad ke-14 dan permulaan abad ke-1.5 terdapat
lima jaringan perdagangan (commercial zones). Pertama, jaringan
perdagangan Teluk Bengal, yang melipu.ti pesisir Koromandel di
India Selatan, Sri Lanka Burma (Myanmar), serta pesisir utara dan
barat Sumatera. Kedua, jaringan perdagangan Selat Malaka. Ketiga,
jaringan perdagangan yang meliputi pesisir timur Semenanjung
Malaka Thailand, dan Vietnam Selatan. Jaringan ini juga dikenal
sebagai jaringan perdagangan Laut China Selatan. Keempat,
4OB I e eeagenUfUenuiu Mre O€pan Madtlm lndonGia
7. ASPEK SOSIAL DAN EUDAYA
jaringan perdagangan Laut Sulu, yang meliputi pesisir baratLuzon,
Mindoro, Cebu, Mindanao, dan pesisir utara Kalimantan (Brunei
Darussalam). Kelima jaringan Lautlawa, yang meliputi kepulauan
Nusa Tenggara, kepulauan Maluku, pesisir barat Kalimantatr, lawa,
dan bagian selatan Sumatera. Jaringan perdagangan ini berada di
bawah hegemoni Kerajaan Majapahit.
Selain itu, banyak bukti pra sej arah di Pulau Muna, Seram dan Arguni
yang diperkirakan budaya manusia sekitar 10.000 tahun sebelum
masehi. Bukti sejarah tersebut berupa gua yang dipenuhi lukisan
perahu layar. Ada pula peninggalan sejarah sebelum masehi berupa
bekas kerajaan Marina yang didirikan perantau dari Nusantara di
wilayah Madagaskar. Pengaruh dan kekuasaan tersebut diperoleh
bangsa Indonesia karena kemampuannya membangun kapal dan
armada yang mampu berlayar lebih dari 4'000 mil.
Dalam strategi besar Majapahit mernpersatukan wilayah Indonesia
melalui Sumpah Amukti Palapa dari Mahapatih Gaiah Mada.
Kerajaan Majapahit telah banyak mengilhami pengembangan dan
perkembangan nilai-nilai luhur kebudayaan Bangsa Indonesia
sebagai manifestasi sebuah bangsa bahari yang besar. Sayang,
setelah mencapai kejayaan, Indonesia terus mengalami kemun-
duran. Terutama setelah masuknya VOC dan kekuasaan kolonial
Belanda ke Indonesia. Perjanjian Giyanti pada1755 antara Belanda
dengan Raja Surakarta dan Yogyakarta mengakibatkan kedua
raja tersebut harus menyerahkan perdagangan hasil wilayahnya
kepada Be1anda.
Sejak itu, terjadi penuruntln semangat dan jiwa bahari bangsa
Indonesia, dan pergeseran nilai budaya, dari budaya bahari ke
budaya daratan. Namun, budaya bahari Indonesia tidak boleh
hilang karena alamiah Indonesia sebagai negara kepulauan terus
menginduksi, dan membentuk budaya maritim bangsa Indonesia.
9 P.Ep€trdf Menuiu M.o o:pen Martdn lndorer | 4O9
8. ASPEK EKONOMI
Catatan pentirrg sejarah rnaritim ini menunjukkan, dibandingkan
negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, Indonesia me-
miliki keunggulan budaya bahari secara alamiah. Berkurangnya
budaya bahari lebih disebabkan berkurangnya perhatian pemerintah
terhadap pembangunan rnariti m.,
Paradigma bangsa telah bergeser yang dulu sangat kental dengan
semangat maritim, telah luntur akibat peran kolonial yang telah
merampas dan merampok segala bentuk kehidupan yang sangat
kental ,dengan lautan. Kolonialisme telah merubah cara hidup
dan cara pandang bangsa Indcrnesia dari lautan ke daratan untuk
memenuhi ambisi mereka untuk memperoleh rempah-rempah
untuk kepentingan negara para kaum kolonial kejam tersebut.
Berb4g4i cara dilakukan merel<a untuk menghacurkan kekuatan-
kekuatan maritim kerajaan di seluruh nusantara.
Kondisi tersebut berlangsung berabad-abad dan berlangsung
dari generasi ke generasi. Akibatnya, saat ini bangsa Indonesia
masih sangat kental dengan paradigma rlaratan bahkan orientasi
pembangu4er-r pun sangat kental dengan land base oriented. Tentu
kondisi ini tak boleh dibiarkan terus berlangsung, diperlukan
berbagai upaya dari semua tapisan masyarakat untuk segera
merubah paradigma bangsa ini rrntuk kembali ke cara pandang yang
kental dengan strategi maritim. Pemerintah pun harusnya segera
memiliki kesadaran ruang bahu,a kitahidup di sebuah negara yang
dominan laut, sudah sepantasnya jika negara ini dibangun dengan
kebijakan yang berorientasi pada maritime bqse oriented.
ASPEK EKONOMI
Laut Indonesia ditaksir menyimpan potensi ke|<ayaan yang dapat
dieksploitasi 156 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp1.456
4lO I rfrerpetOfUenuiu Masa Degan Madrim lndonesi.
9. ASPEK EKON'OMI
triliun. Walau demikian, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB
nasional dinilai masih rendah. Pada 1998 sektor kelautan hanya
menyumbang 20,06 persen terhadap PDB, itupun sebagian besar
atau 49,78 persen disumbang subsektor pertambangan minyak
dan gas bumi di laut. Ini menunjukkan bahwa kekayaan laut
Indonesia yang sangat besar masih disia-siakan. Berbeda dengan
negara maritim lain, seperti RRC, AS, dan Norwegia, yang sudah
memanfaatkan laut sedemikian rupa hingga memberikan kontribusi
di atas 30 persen terhadap PDB nasional mereka.
Sebagai suatu negara dengan kekuatan ekbnomi yang terus berkem-
bang, kelanjutan kemajuan Indonesia akan semakin bergantung
pada perdagangan dan angkutan laut dan ketersediaan energi, serta
pada ekploitasi sumber ciaya laut dan bawah laut serta membangun
industri maritim yang tangguh. Karena itu, sangat jelas Indonesia
rnemiliki kepentingan nasional yang sangat besar di laut. Sebagai
hal yang mendasari kepentingan Indonesia di laut, lndonesia ha-
rus memiliki kemerdekaan atau kebebasan menggunakan laut
wilayahnya untuk memperjuangkan tujuan nasionalnya, serta
mempunyai strategi untuk menjaga kepentingan maritimnya dalam
segala situasi.
Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Indonesia surlah memiliki
kemampuan untuk mernanfaatkan lautrya bagi sebesar-besamya ke-
makmuran rakyat dan kepentingan masyarakat intemasional? Rasanya
masih jauh panggang dari api. Jangankan memiliki kemampuan ma-
ritim yang memadai, usaha-ttsaha ke arah itupun belum tampak jelas.
Bahkan trndonesia belum secara tegas menyatakan kepentingan nasio-
nalnya di laut dan belum menetapkan National Maritirnc Policy. Pada
dasamya ada tiga kepentingan nasional Indonesia di laut'
Dari sisi pembangunan ekonomi maritim, Indonesia iuga masih
rnenghadapi banyak kendala. Sektor perhubungan laut yang dapat
9Pe6pehilf MenuiuMaiaO.penMadlimlndohde | 4ll
10. ASPEK EKONOMI
menjadi multiplier effect karena perkemburgannya akan diikuti
pembangunan dan pengembangan industri dan jasa maritim
lainnya masih dikuasai kapnl niaga asing. Asas cahotage seperti
yang diamanatkan UU RI No 1712008, tentang Pelayaran masih
perlu diperjuangkan agar dapat diterapkan dengan baik. Kendala
yang dihadapi adalah masih kurangnya kapasitas kapal nasional,
sedangkan pembangunan kapal baru dihadang tidak adanya
keringanan paiak, sulitrya kredig serta tingginya bunga kredit
untuk usaha di bidang maritirn mengingat usaha jenis ini memiliki
tingkat resiko ti"Sg, darts,low yielding.
Unfuk angkutan domestik, armada nasional baru mampu. mengang-
kut sekitar 60 persen. Peranan armada nasional dalam angkutan laut
intemasional baik ekspor maupun impor menunjukkan kenyataan
yang lebih memprihatinkan, J<arena pemberlakuan prinsip Freight
on Board (FoB), bukan Cost and Freight (C.,F). Dari ekspor dan impor
nasional, armada Indonesia hanya kebagian jatah sekitar 10 perserq
mengakibatkan kerugian devisa sebesar 40 miliar dolar AS.
Memprihatinkan melihat kondisi pelabuhan nasional yang belum
tertata secara konseptual tentang pelabuhan utama ekspor-impor dan
pengumpan. Selain itu, keamanan dan efisiensi pelabuhan lrdonesia
masih diragukan, terutama bila dihadapkan pada pemenuhan
persyaratan International Ship and Port Safeg (ISPS) Code.
Kecelakaan laut yang menimpa angkutan antar pulau memakan
korban jiwa besar masih terus terjadi, mengingat kapal yang
digunakan adalahkapal tua tidak dilengkapi peralatan keselamatan,
bahkan tidak layak laut.
Sisi lain dari liut yang memberikan peluang kesejahteraan dan
kemakmuran, sekaligus buah pertikaian pada masa depan adalah
sumber daya laut dan bawah laut. lrdonesia memiliki Zona Eko-
412 | e r<rymf uenuiu Ma$ DeFn Maridm tndonest.
11. ASPEK EKONOMI
nomi Eksklusif yang terbentang seluas 2,7 juta krn persegi dan
keberhasilan untuk mengekploitasi wilayah ini dapat membantu
.. mengangkat Indonesia keluar dari keterbelakangan ekonomi.
Namun disadari bahwa Indonesia kekurangan kemampuan tek-
nologr untuk memanfaatkan kekayaan bawah lautnya. Hal ini
diiebabkan karena kurangnya survei, research dan sumber daya
"]'manusia di bidang maritim.
Indonesia bahkan masih mengalami kesulitan memanfaatkan
wilayah lautnya yang kaya dengan sumber daya perikanan.Illegal,
.(lnregulated and Unreported Fishing masih terjadi secara luag karena
Indonesia belum mampu memperkuat armada pbrikanan nasional
dan belum mampu mengawasi serta mengendalikan lauktya secara
optimal. Diperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar 22.000 kapal
ikan dengan kapasitas masing-masing di atas 100 ton. Junlah ini
terlihat besar, namun sesungguhnya merupakan estimasi minimal.
Sebagai perbandingan, Thailand memiliki sekitar 30.000 kapal ikan
yang resmi dan konon sekitar 20.000 yang tidak terdaftar.
Dari uraian pembangunan ekonomi maritim ini terlihat jelas bahwa
kekuatan armada pelayaran niaga dan perikanan adalah uiung
tombak dan tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi atau
industri maritim nasional. Asas cabotage yang telah secara tegas
diatur untuk diterapkan adalah kebijakan fundamental untuk
pembangunan ekonomi industri maritim karena multiplier effect-
nya sangat luas. Intiny+ untuk membangun ekonomi ataii industri
maritim, pemerintah harus segera menerapkan kebijakan insentif
kredit dan pajak untuk pengadaan, pengoperasian dan pemeliharaan
kipal sebagairnana diterapkan pemerintah dari negara-negara lain
yang menjadi saingan armada pelayaran niaga. Inpres V/2005 dan LIU
RI No 1712008, tentang Pelayaran telah mengatur masalah tersebut.
Apabila hal ini diberikan perhatian lihusus dan sungguh+ungguh
pemerintah, pembangunan industri maritim akan menggeliat.
9 tuBp.hrlf Menulu M.e Depan M.dtim lndon€h | 413
12. ASPEK PERTAHANAN DAN KEAMANAN
ASPEK PERIAHANAN DAN KEAI4ANAN
Kini, sudah saatnya bangsa Indonesia membangkitkan kembali
kesadaran bahwa laut harus dipandang sebagai kesatuan wilayah,
sumber kehidupan, media perrhubungan utama, wahana merebut
pengaruh politik dan wilayah utama penyanggah pertahanan.
Kedudukan Indonesia pada posisi silang perdagangaru memiliki
empat dari sembilan Sea Lines of Communication dunia mengakibat-
kan Indonesia mempunyai kewajiban yang sangat besar menjamin
keselamatan dan keamanan pelayaran intemasional di Selat Ma-
laka-Singapura, serta tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Indonesia. belum mempunyai kemampuan pertahanan dan ke-
amanan laut yang memadai. Apalagi untuk menjaga kedaulatan di
seluruh wilayah laut yurisdikr;inya.
Sepanjang berkaitan dengan kebijakan pertahanan nasionaf pada
dasamya Indonesia adalah negara yang cinta damai dan tidak me-
miliki ambisi menguasai negara atau wilayah bangsa lain. Tetapi,
Lrdonesia memiliki pulau-pulau yang jauh terutama di Laut Natuna
dan Sulawesi, dan masih ada wilayah perbatasan yang belum di-
tetapkan serta wilayah sengketa. Karena ih.1 Lrdonesia harus tetap me-
waspadai ad'anya kemungkinan kontingensi. Indonesia harus memiliki
kesiagaan dan kemampuan untuk dapat mengendalikan lautnya dan
memproyeksikan kekuatannya melalui laut dalam rangka memelihara
stabilitas dan integritas Negara Kesatuan Republik [rdonesia.
Dalam kepentingan menjaga keselamatary keamanan dan per-
tahanan Negara di laut TNI AL sebagai tulang punggung upa-
ya pertahanan.dan keamanan di laut masih belum memiliki ke-
mampuan yang memadai untuk melakukan penguasaan laut di
bawah yurisdiksi nasional. Kasus Ambalat dan yang terakhir,
penangkapan petugas Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi
414 | rnerpehrifUenuiu Masa OeFn Meddm Indonesia
13. ASPEK PERTAHANAN DAN KEAMANAN
KepulauanRiauoleh Polisi LautDiraja Malaysiahanyalahbeberapa
contoh, bagaimana resiko yang harus diterima bila Indonesia tidak
memiliki armada perang yang kuat dan kemampuan pengamanan
laut yang handal. Dari kebutuhan sekitar 300 kapal kombatan,
TNI AL hanya memiliki sekitar 130 kapal dengan komposisi
dah kemampuan yang dirasa belum memadai. Kekuatan TNI
AL tertinggal dari negara-negara tetangga, terutama dari sisi
teknologi, karena masih merrgandalkan kapal-kapal tua. Thailand
saja memiliki kapal induk, sedangkan kapal kombatan Indonesia
masih terbatas sampai jenis Koroet.
Pembangunan TNI AL seharusnya lebih bersifat outward looking,
yaitu berdasarkan kebutuhan pengendalian laut nasional sampai ke
batas wilayahZona Ekonomi Eksklusif (ZEE), bukan hanya untuk
mendukung pertahanan di darat. Perlu pula mempertimbangkan
strategi pertahanan yang bersifat deterrent dan denial. Jika musuh
bisa ditangkal dan dicegah di laut, kita tidak perlu berperang di
darat. Sebagai contoh, Singapura menganut doktrin pertahanan
forward defence, yang jelas bersifat offensiae. Selain itu, sesuai dengan
UNCLOS 1982, kewenangan penegakan hukum di laut oleh kapal
pemerintah atau government ship masih lemah karena tersebar pada
beberapa instansi. Maritime security arrangement Indonesia perlu
ditata kembali agar lebih efisien dengan membentuk lndonesian
Sea qnd Coast Guard, sebagai single agency dengan multi task yang
memiliki kemampuan penegakan hukum di laut yang mumpuni,
serta memperkuat kemampuan dan posisi TNI-AL yang-memiliki
fungsi diplomasi, polisional dan militer.
Kepentingerr mengamankan kegiatan ekonomi dan kedaulatan di laut
yurisdiksi Indonesia yang sangat luas membuhrhkan sistem yang pro-
fesion{ efektif dan efisien. Contohnya kewenangan menegakkan hu-
kum dilautyangditangani 13 instansiperlu ditinjau ulang. Untukmen-
capai itu diperlukan strategi maritim yang mencakup berbagai bidang.
14. IWU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
[rd.onesia merupakan negara kr-'pulauan yang merniliki sumber daya
alam sangat besar. Namun, dalam pengelolaan dan pemanfaatan
kekayaan yang dimiliki masih kurang maksimal. lni karena
rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
Berdasarkan Deklarasi ]uanda 1952 wilayah laut Negara Kesatuan
Republik hrdonesia (NIGI) adalah sekitar 3,L juta kilometer persegi.
Setelah diterimanya Konvensi Hukum Laut PBB (LJNCLOS) 198e
wilayah laut NKRI bertambah luas dari ZEE 2,7 juta kilometer
persegl menjadi total sekitar 118 juta kilometer persegt. Indonesia
mendapatkan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam diZEE sejauh
200 mil dari garis pangkal lurus Nusantara atau sampai ke batas
continmtal mmgin jika masih ada kelanjutan alamiah pulau-pulau
hrdonesia di dasar samudra.
Masalah utamanya, apakah setelah berhasil mengklaim teritori
wilayah laut ini, kita telah nrelakukan langkah-langkah konkret
untuk mengelohrya? Seperti yang diamanahkan UUD 1941 Pasal 33
ayat (3) yang menyatakanbahwa kekayaan sumber daya alarn harus
dikelola sebesar-tiesarnya untuk kemakmuran rakyat.
Sampai saat ini, perhatian semua pihak terhadap wilayah laut
masih kurang intensif dibandingkan dengan wilayah daratan.
Secara kewilayahan belum semua kewenangan yang termakfub
dalam UNCLOS 1982 ditindaklanjuti. Sebagai contotr, batas wilayah
perairan pedalaman (internal waters) yang status hukumnya sama
dengan wilayah daratan belum juga ditetapkan batas-batasnya.
Penetapan wilayah laut pedalaman ini membatasi ruang penetrasi
kapal asingkewilayahlautlndonesia karena semua pihak asing tidak
boleh memasuki wilayah perairan pedalaman tersebut tanpa izin
416 | gkEpehdf Menuiu M.sa Depan Madtim lndffii.
15. ItMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Indone-sia, termasuk unfuk inno cent p assage atau lewat secara damai.
Kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah laut Indonesia juga
belum marnpu diinventarisasi secara baik. Banyak potensi sumber
day3 kelautan yang mungkin kita miliki, tetapi sesungguhnya belum
mampu dipahami nilai kemanfaatan ekonomi dan ekologinya'
Lebihfautr, ada kemungkinanbahwa sebagian potensi sumber daya
kelautan tersebut belum kita ketahui eksistensi keberadaannya di
wilayah laut Nusantara.
Ketidakmampuan Indonesia memahami potensi apalagi untuk
mengelola sumber daya kelautan karena rendahnya tingkat
penguasaan teknologi maritim' Ironis memzrnS, sebuah negara
maritinr seperti Indonesia tidak bisa memprioritaskan pengembangan
teknologi kelautan.
OGean
lltadtlme
Mrrlne
9E0
179'
3,13
0,60
Madns
Itrlarlne Conservruon
Marlne
o,ntl
0,27
i0r2l
o,ll9
0,0t
Sea liiilpoiltitl.oll
0,o,
0,11
2;2s
10q.00
Sumier Data base SclVem Scopus, dlunduh22uol2ol2
ISunarill
Tabel 1: Aktivltas RlsetSumber Daya Kelautan 2001-2011
hidonosla
9 P*p.htif Menriu Mae D€pan Marlrim lndffita | 417
16. Data Thbel 1, menjadi indikasi terbatasnya kegiatan peneliti hrdonesia
maupun peneliti asing yang melakukan kegiatan riset terkait sumber
daya kelautan. Jurnlahnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang
dilakukan di wilayah daratan. Perlu dicatat, bahwa; (a) tidak semua riset
yang dilakukan telah dipublikasikan pada jumal bersirkulasi global,
dda yang dipublikasi pada media dengan sirkulasi yang terbatas dan
kemungkinan lebih banyak lagi kegiatan riset yang tidak dipublikasikan
sama sekali atau hanya berakhil pada laporan pelaksanaan kegiatan; (b)
data base SciVerse Smpus walaupun sudah mencakup lebih dari 18.500
jurnal 340 buku seial, 4,9 juta prosiding seminal, dan berbagai bentuk
publikasi lainnya ftondisi lli4et 2012), narnun tetap belum mencakup
semua referensi akademik yang diterbitkan secara global; (c) tidak
semua publikasi tentang sumber daya kelautan yang terjaring melalui
kata kunci pada tabel tersebuf sehingga sangat mr.rngkin masih ada
publikasi yang tidak tercakup pada Tabel 1.
Walaupun ada tiga catatan di atas dalam penggunaan data base
publikasi sebagai penaksir intensitas kegiatan riset dan disadari
bahwa jumlah absolut dan intensitas kegiatan riset terkait sumber
daya kelautan hampir mustahil untuk diketahui secara pasti,
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
I Grafik t
Melibatkan lndonesia
o 89o/oTidak Melibatkan
lndonesia
Grafik 1. Peran institusi
lndonesia dalam kegiatan riset
dan pengembangan sumber
daya kelautan.
418 | e nmpenrif uenuiu Masa OeFn Maridm tndonesia
17. ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI
namun paling tidak indikasi tersebut (Tabel 1) sudah cukup untuk
dijadikan justifikasi bahwa saat ini ada ketimpangan yang sangat
serius antara kegiatan riset terkait surnber daya kelautan dan
sumber daya teresterial.
]ikh ditelusuri lebih mendalam, terindikasi bahwa dari jumlah ak-
tiviias riset sumber daya kelautan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) yang tidak terlalu banyak tersebut
ternyata hanya 11 persen yang diperankan oleh institusi dalam
negeri yang melaksanakan kegiatan riset. Termasuk perguruan
tinggi, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), atau badan
penelitian dan pengembangan pada berbagai kementerian (Grafik
1). Negara asing yang paling menunjukkan minat dalam melakukan
penelitian kemaritiman di Indonesia adalah Jepang. Indonesia
sebagai maritime continent yang unik justru menarik minat banyak
lembaga riset asing untuk melakukan riset di wilayah ini.
r
.Y
(E
f,
t9
I
Wo@
Tidak Melibatkan
Peneliti lndonesia
Grafik 2. Peran peneliti
Indonesia dalam kegiatan
riset dan pengembangan
sumber daya kelautan.
1N/o
Tidak Melibatkan
Peneliti lndonesia
9 PerspehtifMenliu Masa oepan uarftim lndonesla | 419
18. ILMU PENGETAHUAI,I DAN TEKNOLOGI
Bila dicermati lebih lanjut rnaka ternyata keterlibatan peneliti
Indonesia dalam riset kemaritiman di wilayah NKRI ada juga
yang tidak membawa bendera institusi riset Indonesia" sehingga
keterlibatan individual peneliti lebih tinggi dibandingkan dengan
keterlibatan institusi (Gr#ik 2). Kemungkinan hal ini terjadi karena
p'eneliti hrdonesia pada saat terlibat dalam kegiatan riset yang
dipublikasikan masih berstabus sebagai mahasiswa perguruan
ti^gg asing atau ditugaskan pada lembaga riset asing.
Jika dipetakan dalam persoalan yang lebih makro, dimana secara
nasional produktivitas ilmiah komunitas akademisi dan peneliti
Indonesia yang secara urnurn masih tergolong sangat rendah, maka
keterpurukan dalam penguasaan teknologi kemaritiman semakin
dirasakan memprihatinkan. Jika dibandingkan dengan kinerja aka-
demik neg.ra-negara ASEAN, maka produktivitas ilmiah Indonesia
jauh tertinggal dibandingkan Singapura Malaysi4 dan Thailand
(Grafik 3). Produktivitas individual peneliti/akademisi hrdonesia baik
dihitung berdasarkan head count maupun setelah dikonversi menjadi
full time equivalence, juga tergolong sangat rendah, lebih rendah tidak
hanya jika dibandingkan dengan tiga negara ASEAN kelornpok yang
produktif (Singapura/ Malaysi4 dan Thailand) tetapi juga lebih rendah
dibandingkan dengan peneliti Filipina dan Vietnam.
Ada tiga lapis persoalan yang dihadapi untuk membangun keman-
dirian Lrdonesia dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, yakni: (a)
Mendorong agar perreliti/akademisi lrdonesia agar mampu berperan
lebih dominan dalam kegiatan riset kemaritiman di wilayah NKRI,
sementara ini lupakan dulu keinginan menjadi peneliflakademisi kelas
dunia di bidang ini; (b) Meningkatkan intensitas dan produktivitas
riset di bidang kelautan agar lebih sebanding dengan riset di wilayah
daratan; dan (c) Meningkatkan relevansi riset dengan realita kebutuhan
darVatau persoalan nyata di sektor kelautan agar dapat meningkatkan
peran dan dalam pe'mbangrrnan ekonomi, sehingga ber-
42O | 9 FeBp€Hf Msuiu k$ olFn Matrm lndoErr
19. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
peluang untuk ikut mensejahterakan rakyat dan memakmurkan bang-
s4 sebagaimana yang diamanahkan konstitusi.
Keragaman biologi kelautan trdonesia yang kaya telah. menarik
perhatian dunia. Penemuan spesies ikan purba Coelacanth (l-atimeria
Mcnadou,sis, ymg sebelumnya diperkirakan sudah punah) di perairan
dekat Bunalien juga telah menjadi magnet bagi banyak pakar biologi
laut di seluruh dunia. Fenomena iklim di wilayah "benua maritim"
Indonesia juga telah menarik minat berbagai pihak, terutama IePan&
untuk melakukan studi prilaku iklim di wilayah Indonesia.
Keunikan posisi geografis lndonesia di antara dua kontinen dan dua
samudra, serta dilintasi garis katulistiwa dan rantai Sunung berapi
(ring offire),merupakankondisiyang tak ada duanya di planetbumi
ini. Kajian untuk kasus ini hanya dapat dilakukan di Indonesia.
stlt6AP0nE
THAITAI{I)
[{Al-AYSIA
2t02 ?003 200{ 2005 2006 ?@7 1000 ?009 2010 20ll
Grafik 3. Produktivitas ilmiah Indonesia dibandingkan dengan be-
berapa negara ASEAN.
9 k pclrdf kis fra Orga urm rraorrar | 421
20. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Keunikan dan berbagai daya tarik tersebrrt memunculkan keinginan
dunia intemasional untuk menjadikan wilayah laut NKRI sebagai
"laboratorium lapangan" dari berbagai disiplin ilmu.
Hal ini perlu diantisipasi secara positif, jangan sampai Indonesia
hanya menjadi ladang subur tumbuhkembangnya ilmu pengetahuan
dan teknologi, tetapi para akademisi dan peneliti negeri ini hanya
menjadi "pemain figuran". Akademisi Indonesia wajib menjadi
tuan di negeri sendiri.
Keunikan geografi s dankekaya anbiodiversitas ekosistem lautlrd.onesia
harus dijadikan modal untuk memperkuat posisi tawar (bargaining
position) Indonesia dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak
asing. Tetapi tentunya modal alamiah ini perlu dilengkapi dengan
modal kecerdasan intelektual yakni penguasaan teknologi.
Penguasaan teknologi kelautan oleh pakar dalam negeri sangat
krusial. Tanpa penguasaan teknologi ini, maka Indonesia tidak
akan pemah mengetahui secara tepat dan komprehensif tentang
'apa'dan 'berapabanyak'sumber daya yang dimilikinya di wilayah
laut. Ketidakpahaman ini akan menempatkan Indonesia pada posisi
yang lemah dalam setiap fonrm diplomasi internasional. Argumen
baik tidak akan mampu dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang rapuh. Diplomasi untuk memperjuangkan
harkatmartabatbangsa juga tak akan dapat dimenangkan jika tanpa
amunisi pemahaman tentang potensi sumber daya seluruh wilayah
Indonesia dan potensi manusianya. Semoga Indonesia sebagai
negara maritim segera mulai secara sungguh-sungguh berupaya
untuk meningkatkan rpenguas aaurt tekno-ekologinomi laut.
Ketertinggalan dalam penguasaan teknologi kelautan tak boleh di-
biarkan berlarut-larut. Kemampuan penguasaan teknologi kelautan
yang menjadi modal nasional untuk mampu mengelola sumber daya
422 | eOctsp"ntirUenuiu M.e Dep.h MadtiB lndmed.
21. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
dan wilayah kelautan Nusantara perlu lebih ditingkatkan, terutama
melalui peningkatan intensitas kegiatan riset dan pengembangan
di sektor-sektor strategis. Perrgelolaan sumber da1'a kelautan perlu
fo,kus pada aktivitas memanfaatkan kekayaan sumber daya yang
dimiliki untuk menseiahterakan rakyat, Yffi1 diimbangi dengan
upaya menjaga keberlanjutannya dengan mematuhi kaidah-kaidah
ekologis. Teknologiyang dikembangkan perlu menjaga keseimbangan
antara kepentingan ekonomi dengan kearifan ekologi.
Ragam teknologi berasas keseimbangan ekonomi-ekologi perlu
dijadikan asas pokok dalam pengelolaan sumberdaya kelautan,
termasuk untuk teknologi penangkapan ikan, budidaya ikan dan
biota lau! serta teknologi pengoiahannya. Kemudian bioteknologi
untuk memanfaatkan biodiversitas sebagai sumber bahan baku
industri dan sumber tetua untuk Program pemuliaan tanaman dan
ikan atau biota laut lainnya. Selanjutnya, teknologi eksplorasi dan
eksploitasi dg*, bahan tambang lainnya dan sumber daya energi
terbarukan. Teknologi konservasi sumber daya kelautan, yang
dapat juga dilebarkan cakupannya pada potensi pengelolaannya
untuk pariwisata bahari.
Potensi sumber daya laut t:tdonesia meniadi modal dasar dalam
upaya mensejahterakan rakya! termasuk kekayaan sumber daya
perikanan dan biota laut lainnya sebagai bahan pangan atau
untuk flora-fauna hias. Potensi lestari perikanan laut Indonesia
ditaksir sekitar 6,4 juta ton. Isu pokok dalam pengelolaan sumber
daya kelautan dari dahulu sampai sekarang masih berkutat pada
persoalan yang sama, yakni penangkapan ikan ilegal oleh nelayan
asing tindakan perusakan atau ekploitasi berlebihan terhadap
sumber daya kelautan baik oleh nelayan lokal maupun asing
pencemaran lau! penyelundupan, perdagangan ilegal di laut, dan
sengketa batas wilayah teritorial dengan negara tetangga mauPun
batas wilayah antar-provinsi atau kabupaten.
9 PGpGHf Menuiu Mao oepan uarf*t tnaoneaa | 423
22. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Kompleksitas persoalan pengelolaan sumber daya kelautan ini tidak
diimbangi dmgan peningkatan kapasitas lembaga dan personel
yang memadai, serta regulasi dan kebijakan publik yang tegas dan
implementatif. Berdasarkan publikasi Morgan (1982) kapasitas armada
dan personel aparatur pengamanan laut [rdonesia tergolorrg lebih
baik dibandingkan denganbeberapa negaraASEAN pada era L970-an,
namun sekarang peta kekuatan tersebut di ASEAN telah berubah.
Dalam konsepsi wawas;m nusantara, wilayah laut adalah garda
terdepan NKRI. Perbatasan trdonesia dengan neg.ra tetangga lebih
panjangdiwilayahlautdibandingkan dengandaratan. Tetapikekuatan
pertahanan dan keamanan Indonesia saat ini masih sangat timpang.
Kekuatan personel, sarana dan pftrsarana rrnfuk mengamankan
wilayah laut masih sangat terbatas, jauh lebih kecil dibandingkan
dengan kekuatan di wilayah darat. Tidak mengherankan jika
pmangkapan ikan secara ilegal penyelundupan, dan tindak kriminal
lainnya di wilayah laut nusantara sulit dikendalikan.
Selain persoalan lemahnya kapasitas pengamanan wilayah ke-
lautan, saat ini transportasi laut juga perlu mendapat perhatian,
terutama terkait dengan cukup tingginya frekuensi musibah sarana
transportasi laut baik angkutan or.Ing maupun barang. Tingginya
tingkat kecelakaan transportasi laut ini perlu menjadi perhatian
semua pihak, tidak hanya pemilik kapal atau perusahaan pelayaran,
tetapi juga instansi dan aparatur pemerintah yang bervrrenang,, serta
masyarakat luas. Penyebab utama musibah tersebut umurrnya
terkait dengan kelebihan muatan.
Persoalan menulr.rnnya potensi sumber daya perikanan juga telah
dilaporkan oleh berbagai pihak pada beberapa wilayah perairan
Indonesia, misalnya untuk kawasan perairan Kepulauan Raja
Ampat. Berdasarkan persepsi nelayan lokal, populasi biota laut di
kawasan Raja Ampat telah mengalami penurunan.
424 | 9 P.EpchdfMsuru Ma3a Depil Madiln ln.hocda
23. sDM MARITIM
Wilayah konservasi laut Raja Ampat tentu perlu diproteksi, na-
mun keterbatasan sara:ta dan personel aparafur pengamanan laut
di satu sisi, dan maha luasnya wilayah perairan NKRI di sisi lain-
ny+ membuka altematif bagi aktor lain untuk berperan dalam
upaya konservasi wilayah laut Indonesia. Botema dan Bush (20L2)
mengevaluasi peran dan kinerja lembaganon-pemerintah dalam me-
lakukan konservasi wilayah laut yang ditindungi, yakni Yayasan Ka-
rang Lestari dalam kegiatan restorasi karang di Pemuteran, pantai
utara Bali dan pengelola taman wisata laut di Gili Trawangan,
Lombok. Evaluasi ini menyimpulkanbahwa pihak swasta mamPu me-
ningkatkan kesadaran wisatawan dan komunitas masyarakat pantai,
memt'uka peluang sumber pendapatan altematif bagi masyarakat,
serta mampu meningkatkan kapasitas finansial untuk membiayai
aktivitas konservasi laut. Namun, semua kontribusi swasta ini tidak
akan terealisasi jika tanpa dukungan pemerintah setempat.
SDM MARITIM
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian terpenting dalam
merrjalankan roda perekonomian bangsa. sebagai negara dengan sumber
daya laut yang besar, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam
pengelolaan sumber daya pesisir dan laut mutlak hams diprioritaskan
dalam perhmbuhan ekonomi. Salah satu faktor paling Penting
dalam menggerakkan roda ekonomi yang bersumber dari laut adalah
ketidaktersediaan sumber daya manusia yang andal dan profesional.
Di era globalisasi, persaingan di berbagai lini semakin kompetitif.
Dukungan profesionalisme sangat dibutuhkan. Di samping demi
perkembangan industri di sektor maritim, profesionalisme akan
memberikan keunggulan tersendiri bagi individu yang bekerja pada
sektor tersebut, dan di sektor manapun. hrdividu tersebut akan lebih
dihargai karena mamPu meningkatkan pendapatan.
9 PryHf M6uiuM.*Dcpn Maritimlmh | 425
24. 5DM MARITIM
Lemahnya kapasitas surnber daya manusia Indonesia di bidang
maritim diduga berkaitan dengan sistem pendidikan yang dite-
rapkan selama ini. Secara terminologis, seluruh rakyat Indonesia
dapat dikatakan sebagai SDM maritim. Namun, melihat kenyataan
telalr miss orientasi pembangunan, SDM maritim perlu dibentuk
dan diubah paradigmanya (cara pandangnya dari land based
sosio economic developrnent menjadi marine sosio economic de-
velopment). Untuk itu, pemerintah melalui para aparaturnya
dituntut harus mampu merumuskan kebijakan tentang manajemen
kelautan dan kemaritiman yang tepat guna.
Laode Kamalauddin (Pembangunan Ekonomi Maritim di Lrdonesia
2002) menyebutkan, SDM yang bekerja di sektor maritim dapat
dikelompokkan dalam tujuh katego4 yaitu (1) sebagai pelaut kapal
niaga domestik maupun asing; (2) sebagai penangkap ikan di kapal
domestikmaupunasing; (3) sebagai pelautpadapelayaranrakyaf dan (4)
nelayan; (5) tenaga kerja pada eksplorasi lautlepas pantai; (6) karyawan
yang bekerja di ekoturisme; dan (7) karyawan di bidang kepelabuhanan.
Ditaksir total pendapatan yang cliperoleh dari seluruh kegiatan ini
mencapai Rp 12 7 triliun. Namun, pendapatan yang dihasilkan SDM
masih akan meningkat dengan asumsi, pertam4 apabila jurnlah
tenaga kerja profesional bertambah melalui pendidikan kepelautan
dan pendidikan kemampuan ternga atrli dalam negeri pada eksplorasi
laut. Kedu4 adanya penambahan jumlah kapal penangkapan, kapal
penumpang maupun kargo laut. Ketiga pengurangan tenaga kerja
asing. Keempat peningkatan kemampuan dan modemisasi peralatan
nelayan dan pelayaran rakyat. Kelima, pendidikan kepelautan yang
profesional seperti penyiapan nakhoda yang andal.
Indonesia bukan tidak mungkin dapat berkembang sebagai bangsa
maritim yang besar jika memilild SDM berkualitas. Bahkan, data
statistik Intemational Seafarers Suppliers 2011, menempatkan
Indonesia pada urutan ketiga dari sepuluh negara penyedia pelaut
426 I 9 PersFhdfMenuiu Mae &pan Mat'dm lndonesla
25. SDM MARITIM
dunia. Didorong asumsi pasar kerja di bidang maritim yang terus
berkembang mengingat sektor maritim memiliki keterkaitan multi
sektoral yang sangat kuat, maka potensi pengembangan SDM di
bidang kemaritiman diharapkan berjalan lebih maksimal.
Perspektif ekonomi paling sederhana memberikan tuntunan tentang
bagaimana suatu ekonomi bekeria dari tiga kondisi dasar, yaitu apa
yang harus diproduksi, bagaimana berproduksi, dan untuk siapa
produksi tersebut? fawaban dari kombinasi ketiga pertanyaan
tersebut dapat dikaitkan dengan kemampuan Indonesia sebagai
negara kepulauan, terutama membahas apakah pembangunan
hari ini telah menempatkan sektor kelautan sebagai modal
pembangunan yang unggul. Dalam istilah lain, memampukan
bidang kelautan menjadi sektor pemimpin (leading sector) dalam
kegiatan perekonomian nasional.
Pembangunan identik dengan bagaimana suatu negara dapat
menggunakan kapasitas sumber dayanya secara optimal dalam
berproduksi, atau paling tidak dalam menyediakan iklim kerja yang
kondusif bagi kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Produksi
sektor kelautan secara kuantitatif barang kali tidak mengalami
nrasalah walaupun kerap ada kesenjangan antara potensi dan
realisasi. Namun, apabila ditelaah lebih seksama pada isu perun-
tukan manfaat, maka sektor kelautan mengalami gangguan. Ter-
utama pada tataran bagaimana, dan siapa yang berproduksi. Hal
ini sedikitnya dapat menjelaskan kenyataan tentang ketimpangan
sosial ekonomi antara penduduk di wilayah daratan dengan
kepulauarl atau secara makro mengaPa kontribusi sektor kelautan
rnasih kurang signifikan dibandingkan dengan sektor-sektor lain
dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam skala
yang lebih luas, isu peruntukan manfaat ini juga berkaitan dengan
faktor-faktor lain seperti daya saing domestik dan kapasitas SDM
bidang kelautan yang rendah.
9 P.@*if M.nuiu Ma* ocpen vrridm haonata | 427
26. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERBASIS MARITIM
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERBASIS MARITIM
Posisi I-ndonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia
seharusnya menjadi kekuatan penting yang dapat dimaksimalkan
dalam pembangunan. Kekayaan alam yang terkandung di laut
merupakan potensi ekonomi yang mampu rnemberikan kontribusi
besar bagi perekonomian Indonr:sia. Berbagai kekayaan laut ini telah
dieksploitasi dan dimanfaatkan sejak dahulu hingga sekarang baik
melalui metode produksi tradisional maupun berbasis teknologi.
Namury lemahnya kebijakan pemerintah terhadap pembangunan
laut berbasis maritime poliry nrenjadikan pembangunan ekonomi
bangsa Indonesia tidak maksimal.
Dari berbagai penelitian, nilai ekonomis kekayaan sumber daya
alam laut Indonesia melebihi potensi kekayaan di daratan. Bahkaru
ada yang menyebutkan kekayaan laut Nusantara tidak akan pernah
habis. Pertanyaannya apakah kekayaan laut tersebut mampu
didayagunakan sebagai modal pembangunan untuk mencapai
kesejahteraan bangsa, dan kemajuan ekonomi masyarakat?
Deklarasi UNCLOS Itr yang mengukuhkan eksistensi Lrdonesia
sebagai negara Kepulauan patut disyukuri karena hal tersebut secara
substansial berdampak pada semakin luasnya klaim wilayah laut yang
dimiliki hrdonesia. Saat ini hrdonesia memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta
km2 yang terdiri dari Laut Territorial dengan luas O8 juta km2, Laut
Nusantara seluas 2,3 juta krr2 dar.ZEE sr-luas7 juta km2. Di samping
itu, Indonesia memiliki pulau sebanyak kurang lebih 17.5&t pulau dan
garis pantai sepanjang 81.000 krn. Dengan keunggulan sebagai negara
kepulauan, wajar sekali jika pembangunan ekonomi yang diharapkan
dapat bertumpu pada sektor kelautan.
Namun, dengan kekayaan larrt yang berlimpah pembangunan
ekonomi nasionalbelum mampu memberikan dampak positif yang
428 | 9 PeEpehdf Menuiu Me Depan Madiim lndmesia
27. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERBASIS MARITIM
besar bagi kesejahteraan masyarakat. Gambaran nyata kondisi
ini sejalan dengan pendapat bahwa pengelolaan sektor kelautan
belum digarap dengan penuh perhatian. Ironisme paling terlihat
potret sebagian besar nelayan hrdonesia yang masih bergelut
dengan kemiskinan. Padahal produksi perikanan terus mengalami
peningkatan. Daya saing domestik lemah menyebabkan kegiatan
pengangkutan (transportasi laut) mauPun eksploitasi sumber daya
mineral di wilayah perairan nasional masih lebih banyak dilakukan
pihak asing. Kekalahan dalam kompetisi ekonomi berbasis maritim
juga terjadi di sektor industri dan jasa kelautan mulai dari hulu
(upstream) maupun hilir (downstream).
Pertama,belum adanya terobosan kebijakan yang mamPu mengikat
dan memayungi instrumen ekonomi maritim, seperti sektor perikanan,
pertambangan dan energi lepas pantai, pariwisata bahari, transportasi
laut dan kepelabuhanan, serta sumber daya manusia di sektor maritim.
Dampaknya, persepsi tentang ekonomi maritim secara kelembagaan
masih sangat parsial, sehingga tolok ukur ekonomi maritim dilihat
hanya dari satu organisasi kementerian, yaitu Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP). Padahal dari segi tupoksi dan kewenangan,
kapabilitas departemen ini sangat terbatas untuk mengakomodir
uruseln lintas sektoral dan instansi kelembagaan pemerintah lainnya
dalam mengembangkan ekonomi maritim.
Kedua, kebijakan maritirn (maritime policy) tidak menjadi payung
politik bagi pembangunan ekonomi sehingga kelembagaan yang
terlibat dalam sektor maritim mengalami disorientasi. Padahal,
kepentingan kolektif maritim perlu diorganisir secara terpadu.
Untuk itu, negara perlu berani menegaskan kebijakan maritim
sebagai platform pembangunan ekonomi.
Ketiga, teqadtnyaba&rn ash efek secar amassive yang menempatkan sektor
maritim khususnya perikanan sebagai sektor pengurasan sebagai akibat
I P.*hiif M.noiu Mae xpen Medtm tnamu | 429
28. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERBASIS MARII IM
dari tingkat kebocoran sektoral (sectoral leakages) yang terjadi sehingga
menyebabkan sektor perikanan menjadi kerdil dan marjinal. Kebocoran
sektoral ini dimaknai dalam dua hal, yaitu (1) Hubungan antara pemilik
kapal dengan nelayan, yang cendbrung menempatkan pemilik kapal
sebagai pihak yang menikmati benefit lebih banyak dari pada nelayan
yang hanya memenuhi standar hidup minimum kebutuhannya; (2)
Feedback nilai ekonomi perikanan terhadap perbaikan infraskuktur
publik di komunitas nelayan srrlit terjadi.
Keempat, faktor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
yang diharapkan menjadi s;rluran membagi kemakmuran secara
adil nampaknya masih sulit cliwujudkan karena wajah APBN yang
continentaloriented, danselalu menempatkansektormaritimtermasuk
provinsi berbasis maritim dan pulau-pulau kecilnya termarjinalisasi
dalam pembagian saruma dan prasarana pembangr-man.
Kepemirnpinandengan visi ya ng kuat kepada pembangunanberbasis
maritim diyakini dapat menjadi jalan keluar untuk mempercepat
kemajuan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan realitas yang
mendera sektor sumber daya daratan yang dari waktu ke waktu
mengalami penurunan nilai ekonomi. Fenomena kompetisi yang
semakin padat terhadap perebutan ekonomi di daratan cenderung
semakin meningkat seiring dengan adanya pertambahan penduduk.
Konflikkepentinganyang eksesif terhadap penguasaan sumber daya
di daratan juga telah menyebabkan ketidakseimbangan ekologis
yang mengkhawatirkan, yang berujung pada tingginya intensitas
bencana alam di daratan seperti banjir, longsor, kekeringan,
kebakaran hutan, polusi udara dan wabah penyakit (Laode, ibid).
Tersedianya potensi ekonomi laut yang belum digarap dengan
maksimal menjadi tantangan strategis yang harus dijawab.
Keprihatinan terhadap sektor kelautan nasional mengharuskan ad anya
kebijakan strategis untuk menlpercepat pengembangan keunggulan
43O I gPeEpehtifMenuru MaEa OepanMaridm lndonesia
29. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BER8A5I5 MARITIM
di berbagai sub-sektor kelautan. Kesadaran terhadap pergeseran
paradigma pembangunan yang berorientasi kontinental (land-based
development) kepada orientasi laut (ocean-based development)
semestinya dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan kebijakan
ya4g bersifat komprehensif dan konkret, sistematis, tidak parsial
apalagr sporadis. Ekonomi kelautan atau berbasis kemaritiman tidak
lagi dijadikan sektor pinggrran, melainkan sebagai arus utama dalam
kebijakan pernbangunan.
Pola pikir pembangunan yang selama ini terlalu dominan secara
kontinentalnyata-nyata tidak mampumembawa kesejahteraan karena
itu diperlukan kepemimpinan yang berani untuk mengaktualisasikan
reorientasi semangat kelautan dalam kebijakan-kebijakan strategis
pembangunan. Dengan demikian, kebangkitan ekonorni maritim tidak
lagi menjadi sekedar jargon di setiap pergantian pemerintahan.
Pembangunan ekonomi maritim dapat dimaknai secara paralel
dengan tinjauan perspektif yang diberikan di atas. Dalam definisi
yang lebih kontekstual, pembangunan ekonomi maritim ingin
menjadikan kekayaan potensi kemaritiman sebagai landasan untuk
mengadakan ketersediaan infrast.ruktur yang berkualitas terutama
di sektor kemaritiman sehingga iklim bisnis dan investasi maritim
yang baik akan berkembang.
Dengan sendirinya, pembangunan ekonomi maritim juga akan
membawa industri pada kebutuharr akan sumber daya manusia
kemaritiman dan inovasi teknologi yang berbasis pada pendidikan
kemaritiman yang unggul dan modern. ]ika proses ini dapat
berlangsung, maka pembangunan ekonomi maritim dipastikan
akan dapat membawa masyarakat ke arah kemakmuran. Sejalan
dengan itu, institusi pendidikan di tanah air hari ini diharapkan
menjadi garda terdepan dalam menjawab tantangan pembangunan
ekonomi di bidang kemaritiman.
gPe$ehtlf Menuiu M.5a Ocpen Madtim lndonela I 431
30. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERBASIS MARITIM
Rokhmin Dahuri berpendapat pembangunan kelautan hendaknya
diarahkan untuk meraih empat tujuan secara seimbang, yakni: (1)
pertumbuhan ekonomi tingg secara berkelanjutan; (2) peningkatan
kesejahteraan seluruh pelakr usaha, khususnya para nelayan,
pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala
kecil; (3) terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumberdaya
kelautan; (a) menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya
kedaulatan bangsa.
Patut diketahui, bahwa istilah pembangunan kelautan dan maritim
memiliki perbedaan yang empiris. Kelautan merujuk kepada laut
sebagai wilayah geopolitik maupun wilayah sumber daya alam,
sedangkan maritim merujuk pada kegiatan ekonomi yang terkait
dengan perkapalan, baik armada niaga maupun militer, serta
kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan itu seperti industri
maritim dan pelabuhan. Atas hal tersebut kebijakan kelautan
merupakan dasar bagi kebijakan maritim sebagai aspek aplikatif.
Terlepas dari rumusan final'u'isi maritim Indonesia, ada beberapa
hal yang perlu dipertimbangkan. Putama, negara perlu mempunyai
kebijakan kelautan yang jelas dan bervisi ke depan karena menyangkut
geopolitik bangsa dan dengan demikian berwawasan global dan
menyangkut pula kebijakan-kebiiakan dasar tentang pengelolaan
sumber daya alam di samping sumber daya ekonomi pada umumnya.
Demi daya saing bangsa kita perlu berangkat dari keunggulan
kompetitif yang bisa berbasis lokal.
Kedua, kebijakan kelautan adalah kebijakan negara kepulauan
sehingga variabel keruangan harus lengkap, tidak hanya mono-
dimensional laut. Konsep tri-matra (darat-laut-udara), karena
kemajuan ilmu dan teknologi serta peningkatan kesadaran ling-
kungan hidup menjadi tidak lengkap untuk sekarang dan masa
depan. Lebih mengena adalah variabel multi-matra (darat termasuk
432 | 9 PrEFhtif Menuiu Ma* Dcpan Maridm ln&reca
32. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERBASIS MARITIM
pegunungan; permukaanair darimata air dihulu sampai permukaan
lauU kolom air di sungai, danau mauPun lau! pesisir; dasar laut;
bawah dasar lau! atmosfir; stratosfir dan angkasa luar), jumlahnya
9 matra. Sejak Presiden Soeharto meluncurkan satelit Palapa pada
{ekade l97}-ansebenamya kita telah masuk ke era ruang algkasa,
tidak sekedar tri-matra, demikian juga sekarang ketika kita mulai
merentang kabel telekomunikasi bawah laut, masuk ke matra dasar
laut. Tetapi tetap saja kita menggunakan tri-matra sebagai acuan
keruangary mungkin karena terlanjur menjadi manusia penghafal.
Sezuai kemampuan untuk menrmuskan dan melaksanakan kebijakan
pubtik yang lebih kompleks, serta kemajuan teknologi transportasi dan
komunikasi tentunya variabel keruangan bisa dikembangkan" Dengan
demikian kebijakan kelautan bukanlah pengganti kebijakan masa
lampau yang terkesan kuat dominan berorientasi daratan.
Ketiga, hirarki ruang perlu ditentukan, yaitu ruang di mana kita
berdaulat penuh, dan mempunyai pengaruh eksklusif dalam
kerjasama politik, ekonomi dan pertahanan.
Keempat, pemerintah perlu menuntaskan seluruh kewajiban yang
tercantum dalam UNCLOS, karena penting artinya bagi effektifitas
kedaulatan kita. Adalah ironis bahwa hrdonesia sebagai pelopor
konsep negara kepulauan lantas nantinya tertinggal dalam
pengamanan kedaulatan wilayahnya. Sekiranya hal ini terjadi maka
posisi kita secara geopolitik akan lemah, serta memicu berbagai
sengketa di wilayah laut yang sulit kita atasi, apalagi dengan
kekuatan militer maritim yang demikian kecil. Peristiwa Sipadan/
Ligitan dan peristiwa Ambalat merupakan peringatan dini terhadap
kemungkinan masalah lebih besar di kemudian hari.
Kelima,jika semua hal di atas sudah jelas arahnya maka visi maritim
dapat dibangun, dan kekuatan maritim dapat dibangkitkan sepadan
434 I 9P.Fp€hilf MenutuMa$DeFn Medtlmlndon€sia
33. dmgan hrntutan geopolitik bangsa. Hal ini sesuai dengan PersePsi
keniangan, dan persepsi tentang keunggulan kompetitif baik yang
berbasis sumber daya alarn, buday+ ilmu pengetahuan mauPun
geografi. Kebijakan Perkapalan, pelabuhan, transportasi antar matra'
pri"rit* kegiatan ekonomi, pembangunan angkatan berseniata
i-itit"t dan polisi), kebiiakan fiskal, investasi, energi, dirgantar4
pembangunan daerah, serta tatanan kelembagaan dan kebiiakan
-p"-Urt
guout sumber daya manusia merriadi turunan dari visi
maritim, yaitu dalarn kebiiakan kelautan.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERBASIS MARITIM
tfr.r-rhttsbosrmml4!E
