1. Sosialisasi Rencana Induk Pelabuhan Nasional
I Hotel, Batam – 26 Januari 2012

2. KESELAMATAN PERLINDUNGAN
ANGKUTAN DI
KEPELABUHANAN DAN KEAMANAN LINGKUNGAN
PERAIRAN
PELAYARAN MARITIM
PP NO 10/2010
JO PP NO 61/2009 PP NO 5/2010 PP NO 21/2010
PP NO 22/2011
 CABOTAGE  ANTI MONOPOLI  SBNP  PENCEGAHAN &
 ANGKUTAN UNTUK  KESEMPATAN  ALUR DAN PENANGGULANGAN
DAERAH INVESTASI PELINTASAN PENCEMARAN
 PENGERUKAN
TERTINGGAL  KOMPETISI YG LINGKUNGAN LAUT
 REKLAMASI
 PEMBERDAYAAN SEHAT
 SALVAGE
INDUSTRI  PEMISAHAN  PEKERJAAN
PELAYARAN REGULATOR & BAWAH AIR
NASIONAL OPERATOR  PEMANDUAN
 TELEKOMUNIKASI
PELAYARAN

3. IMPLEMENTASI BERBAGAI KEBIJAKAN
RENCANA PERATURAN PELAKSANAAN YANG
DIAMANATKAN UU NO. 17 TAHUN 2008
AKSI TENTANG PELAYARAN
PERATURAN PELAKSANAAN YANG
DIAMANATKAN PP NO. 61 TAHUN 2009
TENTANG KEPELABUHANAN

4.  TARIF PELABUHAN DI PELABUHAN KOMERSIAL,
PELABUHAN PROPINSI DAN PELABUHAN LOKAL
 RANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENGERUKAN
DAN REKLAMASI, SERTIFIKAT PEMBERI JASA
PENGERUKAN
 PENETAPAN DAERAH WAJIB PANDU, PELATIHAN
DAN UJIAN PANDU SERTA PENYELENGGARAAN
PEMANDUAN
 KEAMANAN PELABUHAN
 PENGOPERASIAN PELABUHAN (PERBAIKAN
KAPAL, PERPINDAHAN MUATAN, GANDENG
KAPAL, PENANGANAN BARANG-BARANG
BERBAHAYA)
 POLUSI DI PELABUHAN
 SISTEM INFORMASI PELAYARAN DAN
PELABUHAN

5. INISIATIF UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
• PEMBERDAYAAN OTORITAS PELABUHAN TERMASUK :
 PEDOMAN TEKNIS (TOOLKIT) UNTUK PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI PELABUHAN
 KAPASITAS PEMBANGUNAN
 FLEKSIBEL DAN OTONOM
 PENILAIAN KONSESI
• PENILAIAN REFORMASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN
• OPTIMALISASI SISTEM OPERASI DALAM RANGKA MENGANTISIPASI KAPADATAN LALU LINTAS
MUATAN DI PELABUHAN STRATEGIS (TERMASUK PELABUHAN TANJUNG PRIOK, TANJUNG
PERAK, DAN BELAWAN)
• PENELAHAAN/KAJIAN SECARA KOMPREHENSIF ATAS RENCANA PEMBANGUNAN
INTERNATIONAL HUB PORT (TERMASUK KUALA TANJUNG DAN BITUNG)
• MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI (TIC) KEPELABUHANAN
• MENYIAPKAN PROYEK PERCONTOHAN KPS PELABUHAN (TERMASUK KEMUNGKINAN
PENYUSUNAN RENCANA INDUK PELABUHAN; STUDI KELAYAKAN, TERMASUK STRATEGI
INVESTASI DAN KEMUNGKINAN DIPERLUKANNYA BANTUAN DAN JAMINAN INFRASTRUKTUR;
PENYIAPAN DOKUMEN LELANG DAN PROSES PELELANGAN)

6. • PROSEDUR PENETAPAN LOKASI PELABUHAN
• PROSEDUR FORMULASI DAN EVALUASI RENCANA INDUK PELABUHAN (MASING-
MASING PELABUHAN)
• PROSEDUR FORMULASI DAN EVALUASI PENETAPAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA
(DLKr) DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN (DLKp) PELABUHAN
• PROSEDUR PENYEDIAAN, PEMELIHARAAN, STANDAR, SPESIFIKASI UNTUK
PENAHAN GELOMBANG, KOLAM PELABUHAN, ALUR PELAYARAN KE/DARI
PELABUHAN, JARINGAN JALAN DAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI PELABUHAN
• PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENCABUTAN KONSESI
• PEMBERIAN IJIN PEMBANGUNAN PELABUHAN
• PEMBERIAN IJIN PENGEMBANGAN PELABUHAN
• PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN IJIN PENGOPERASIAN PELABUHAN,
PERBAIKAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PELABUHAN

7.  PROSEDUR PEMBERIAN IJIN LOKASI PELABUHAN,
KONSTRUKSI DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN UNTUK
PELABUHAN DARATAN (DRY PORT)
 PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENETAPAN TERMINAL
KHUSUS (PERSETUJUAN LOKASI, KONSTRUKSI DAN
OPERASI, PENGGUNAAN OLEH PIHAK KETIGA,
PENINGKATAN OPERASI, PERUBAHAN STATUS PELABUHAN,
PENCABUTAN IJIN, PENGALIHAN WEWENANG KEPADA
PEMERINTAH)
 PROSEDUR PERSETUJUAN SENDIRI - KEPENTINGAN
TERMINAL
 JENIS, STRUKTUR DAN KLASIFIKASI TARIF BADAN USAHA
PELABUHAN UNTUK LAYANAN PELABUHAN, MEKANISME
UNTUK MENENTUKAN TARIF UNTUK PENGGUNAAN LAHAN
PELABUHAN DAN PERAIRAN
 PROSEDUR UNTUK MENENTUKAN STATUS PERDAGANGAN
LUAR NEGERI PELABUHAN DAN TERMINAL KHUSUS
 PROSEDUR PENGOLAHAN DATA DAN PELAPORAN DAN
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PELABUHAN

8. Reformasi Pelabuhan dan Visi Rencana Induk Pelabuhan
Nasional
Hierarki Pelabuhan dan Pelabuhan Strategis di Indonesia
Kecenderungan Trafik Pelabuhan di Indonesia
Proyeksi Trafik Pelabuhan di Indonesia dan Pengaruhnya
Terhadap Pengembangan Pelabuhan
Kebutuhan Investasi Pengembangan Pelabuhan
Pengembangan Pelabuhan di Indonesia

9. MENGHAPUS MONOPOLI
MENCIPTAKAN KESEMPATAN YANG
LEBIH LUAS UNTUK INVESTASI DI
SEKTOR PELABUHAN (PIHAK
SWASTA, PEMERINTAH DAERAH)
MENCIPTAKAN KOMPETISI YANG
SEHAT DALAM PELABUHAN DAN
ANTAR PELABUHAN
PEMISAHAN YANG JELAS ANTARA
REGULATOR DAN OPERATOR DG
PEMBENTUKAN OTORITAS
PELABUHAN (JANUARI 2011)
MENGAKOMODASI OTONOMI
DAERAH

10. SISTEM KEPELABUHANAN YANG
EFISIEN, KOMPETITIF DAN
RESPONSIF YANG MENDUKUNG
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
DAN DOMESTIK SERTA
MENDORONG PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH

11. MEMBANGUN HUB INTERNATIONAL PORT
MENGHUBUNGKAN SEMUA DAERAH
YANG BERKEMBANG DENGAN DAERAH-
DAERAH TERTINGGAL SERTA MENCAPAI
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
EKONOMI
MENGEMBANGKAN SISTEM TRANSPORTASI
LOGISTIK YANG EFISIEN DAN PRODUKTIF

12. VISI INDONESIA – 2025
Mandiri, Maju, Adil dan Makmur
MP3EI
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Kemampuan SDM dan
Koridor Ekonomi Konektifitas Nasional
IPTEK
Sistem Transportasi Nasional Sistem Logistik Nasional
(SISTRANAS) (SISLOGNAS)
Rencana Induk Rencana Induk/ Cetak
RIP Biru lainnya
Pelabuhan Nasional

13. VISI
Pelabuhan yang Efisien, Kompetitif & Responsif yg Mendukung
Perdagangan Internasional & Domestik Serta Mendukung Pertumbuhan
Ekonomi & Perkembangan Wilayah
TUJUAN SASARAN
 Menyediakan Pelayanan & Kapasitas Pelabuhan Sesuai  Memastikan Kapasitas dan Kinerja Pelabuhan yg Didukung
Kebutuhan Pasar Permintaan Pasar
 Membuka Peluang Investasi Swasta di Pelabuhan  Secara Konsisten Mengurangi Biaya Transportasi
 Mendukung Perkembangan Wilayah Internasional & Domestik
 Mendukung Perkembangan Secara Nasional Sesuai
Sasaran MP3EI
RENCANA AKSI
RENCANA PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN SDM
PEMERINTAH PELABUHAN DIBIDANG KEPELABUHANAN ATURAN & KEBIJAKAN
 Implementasi 

Pedoman Penetapan Lokasi dan RIP
Penetapan Perairan Pandu
 Peningkatan Produktifitas  Implementasi UU No.
Penyelenggara Pelabuhan  Penetapan dan Perubahan Alur Pelabuhan 17/2008 dan Peraturan
 Pemisahan Regulator & Pelayaran  SDM Berstandar Internas Pelaksanaannya
 Penetapan DLKR dan DLKP
Operator  Peran Serta Stakeholder
 Penilaian Kapasitas  Implementasi UU tentang
 Kompetisi & Investasi  Kebutuhan Investasi  Pelatihan SDM Rencana Tata ruang.
 Implementasi Kebijakan
Pelabuhan Nasional
PENDANAAN & INVESTASI TEKNOLOGI
 Dukungan Pendanaan oleh Pemerintah  Pengembangan Sistem Informasi
 Menciptakan Iklim Investasi yg baik untuk Pelabuhan yg Terintegrasi
Swasta  Sistem Pelayanan Terpadu
 Insentif dalam Pengembangan Pelabuhan  Menyediakan Pelatihan & Pendanaan

14. SUMATERA : JAWA : KALIMANTAN : PAPUA – KEP MALUKU :
1. Sabang 9. Banten 17. Pontianak 25. Ambon
2. Belawan (Belawan/ 10. Tg. Priok 18. Balikpapan 26. Ternate
Kuala Tanjung) 11. Cilamaya 19. Sampit 27. Sorong
3. Dumai 12. Tg. Intan 20. Banjarmasin 28. Jayapura
4. Batam (Batu Ampar/ 13. Tg. Emas 21. Mekar Putih 29. Merauke
Sekupang/ Kabil/ 14. Tg. Perak
Tanjung Sauh/ SULAWESI :
Lobam BALI – NUSA TENGGARA : 22. Makassar
5. Tg. Balai Karimun 15. Benoa 23. Pantoloan
6. Teluk Bayur 16. Tenau Kupang 24. Bitung
7. Palembang
8. Panjang

15. PELABUHAN STRATEGIS DALAM KORIDOR EKONOMI SUMATERA

18. TAHUN 2020 TRAFIK PETI KEMAS DI INDONESIA MENJADI 2 (DUA) KALI
LEBIH BESAR DARI VOLUME TAHUN 2009 DAN MENJADI 2 (DUA) KALI
LIPAT LAGI PADA TAHUN 2030
DIPERLUKAN PERLUASAN DAN PEMBANGUNAN TERMINAL PETI KEMAS
BARU PADA BEBERAPA LOKASI
PERKEMBANGAN TRAFIK CURAH CAIR DAN CURAH KERING YANG
LAMBAT BERPENGARUH PADA PERTUMBUHAN TOTAL KARGO YANG
HANYA NAIK 50% PADA TAHUN 2020 DAN 50% PADA 2030
DIPERLUKAN KAPASITAS TAMBAHAN UNTUK TERMINAL CURAH PADA
BEBERAPA PELABUHAN DI INDONESIA DAN LEBIH BANYAK DILAKUKAN
OLEH PIHAK SWASTA

19.  Pengembangan Internasional Hub Ports di Indonesia berfungsi sebagai pintu
gerbang persdagangan internasional dan pusat kargo untuk perdagangan domestik
 Hub Ports berada di sepanjang jalur pelayaran internasional, memiliki kedalaman
yang memadai serta ketersediaan lahan daratan
Pelabuhan Asal
Pemindahan Muatan Pelabuhan Pemindahan Muatan Pelabuhan
Singapura
Malaysia
International
Hub Port
Lebih efisien dari
Posisi Internasional Hub
Port di foreland dapat
Pasar Domestik menciptakan penundaan

20. Legend: Konektivitas:
Pusat Distribusi Provinsi By sea / by rail By sea / by rail / by land By land / by rail / by sea
Pusat Distribusi Nasional
Short Sea Shipping
Pelabuhan yang potensial sebagai International Hub Ports :
Barat : Kuala Tanjung and Batam
Timur : Bitung dan Sorong

24. Total Pemerintah Sektor Swasta
No Tahapan
Juta US$ % Juta US$ % Juta US$ %
1 2011-2015 12.114 100 5.148 42,5 6.966 57,5
2 2016-2020 11.954 100 3.303 27,6 8.650 72,4
3 2021-2030 22.044 100 6.161 27,9 15.883 72,1
Total 46.112 100 14.613 31,7 31.499 68,3

25. WILAYAH INVESTASI PELABUHAN
Belawan/Kuala Tanjung, Dumai, Teluk Bayur, Pekanbaru,
Sumatra Utara/Aceh
Batam, Pembuangan, Sibolga, Aceh, Bintan, Teluk Tapang
Kalimantan Barat Pontianak, Teluk Air
Palembang dan sekitarnya, Panjang, Jambi, Bengkulu, Teluk
Sumatera Selatan
Semangka, Bangka/Belitung
Balikpapan dan sekitarnya, Samarinda, Banjarmasin,
Kalimantan Timur - Selatan
Sangkulirang
Sulawesi Selatan - Tengah Makassar, Pare-Pare, Luwuk dan sekitarnya
Tanjung Priok dan sekitarnya, Tanjung Perak dan sekitarnya,
Jawa Tanjung Emas, Pelabuhan Ratu, Balongan/Cirebon, Cilacap,
Jepara, 13 lokasi lainnya
Bali-NT Tanah Ampo
Wilayah Timur Lain Bitung, Jayapura, Merauke, Ambon, Sorong, Halmahera

26. PROYEK PENTING - PERCEPATAN
Tanjung Priok Terminal Peti Kemas Baru
Tanjung Perak Terminal Peti Kemas Baru
Belawan Perluasan terminal Peti Kemas
PROYEK PELABUHAN UNTUK 5 TAHUN KEDEPAN
Banjarmasin Terminal Peti Kemas Baru
Pontianak Perluasan terminal Peti Kemas
Batam Terminal Peti Kemas
Madura Pengembangan Area Pelabuhan Baru
Cilamaya (West Java) Pengembangan Area Pelabuhan Baru
Palembang Fasilitas General Cargo & Bulk
Kuala Tanjung Terminal Peti Kemas Baru
Panjang Fasilitas General Cargo & Bulk
Ambon, Dumai, Teluk Bayur, Makassar,
Banjarmasin, Bitung, Tanjung Emas, Probolinggo,
Terminal Untuk
Balikpapan/Kariangau, Jayapura, Sorong, Pasean,
General Cargo, Peti Kemas dan Bulk
Maloy, Pelaihari, Sei Gintung, Gorontalo,
Pantoloan, Pare-pare.

27. Terima Kasih