BAB II EKONOMI MARITIM

1. PERSPEKTIF E
Ehonomi Maritim
NDONESIA sebagai negara kepulauan terbesar di dunia belum
mampu memberdayakan potensi ekonomi maritim. Negeri ini
juga belum rnampu mentransformasikan sumber kekayaan
laut menjadi sumber kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
Indonesia bagaikan negara raksasa yang masih tidur.
Indonesia juga memiliki posisi strategit antar benua yang meng-
hubungkan negara-negara ekonomi maju. posisi geopolitis stra-
tegis tersebut memberikan peluang Lrdonesia sebagai jalur eko-
nomi. Pasalnya beberapa selat strategis yang merupakan jalur
perekonomian dunia berada di wilayah NKRI, yakni, Selat Malaka,
selat sunda, selat Lombok, selat Makassar dan selat ombai-wetar.
Potensi geopolitis ini dapat digunakan Indonesia sebagai kekuatan
Indonesia dalam percaturan politik dan ekonomi antar bangsa.
.
sebagai negara kepulauan terbesar di dtrnia Lrdonesia memiliki wilayah
laut seluas 5,8 juta km persegi yang terdiri dari wirayah teritorial sebesar
3,2 juta km prersegi dan wilayah Zona Ekonomi Eksktusif brdonesia
(zEFl)]7 juta km persegi. selain ih& terdapat 17.504 pulaudi lrdonesia
dengan garis pantai sepanjang 81.000 km perses. Dengan cakupan yang
demikian besar dan luas, tenfu saja maritim L:rdonesia mengandung
keanekaragaman alam lautyang potensial, baik hayati dan nonhayati.
Sehingga sudah sehamsnya sektor kelautan dijadikan sebagaipentrnjang
perekonomian negara ini. Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan
9 PEEpehtifMenu,u Masa Depan Marilm tndonesia | 3l

2. dan Perikanan (ICG) sumbangan sektor perikanan terhadap produk
domestik bruto (PDB) memiliki Peranan strategis. Terutama diban-
dingkan sektor lain dalam sektor perikanan maupun PDB nasional'
Pada tahun 2008 saja tercatat PDB pada subsektor perikanan men-
capai angka Rp 136,43 triliun. Nilai ini memberikan kontribusi ter-
hadap PDB kelompok pertanian menjadi sekitar 19,13 persen atau
kontribusi terhadap PDB nasjonal sebesar 2,75 persen. Hingga tri-
wulan ke III 2009 PDB perikanan mencapai Rp128,8 triliun atau
memberikan kontribusi 3,36 persen terhadap PDB tanpa migas dan
3,L2 persen terhadap PDB nasional.
Di antaranya, tanamanbahan makanan sebesar Rp347,841, triliun, per-
ikanan Rp136,a35 triliun, tanarnan perkebunan Rp106,186 triliun, pe-
temakan Rp82,835 triliun, dan kehutanan Rp32,942 kiliun. Kemudian
hingga triwulan m 2009, PDB kelompok pertanian, petemakan, ke-
hutanan, dan perikanan sebesar Rp654,664 triliun. Dengan rincian, ta-
naman bahan makanan Rp331,955 triliun, perikanan Rp12&808 triliun,
tanaman perkebunan Rp84936 petemakan Rp 76,022 triliun,
dan kehutanan Rp 12&808 triliun. Dari jenis sektor dalam kelompok
pertanian, perikanan yang memiliki kenaikan rata-rata tertinggi sejak
tahun2004-2008 sebesar27,06 persen. Kemudiansektor tanamanbahan
makanan 2O56 persen, tanaman perkebun Nr 21,22 Persen, peterrtakan
19,87 persen dan kehutanan L8,8L persen.
Catatan ini, semakin menguatkan anggaPan bahwa sek'tor maritim
sangat potensial dikembangkan sebagai penunjang ekonomi nasio-
nal. Tentu saja, sektor kelautan tidak hanya menghasilkan produk
perikanan. Ironis, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia
dengan sumber daya alamberlimpah, perekonomian Indonesia ma-
lah semakin terpuruk. Hutang negaraPun terus menggunung. fum-
lahnya tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp1'64,4 triliun atau
mengambil 13,68 persen dari anggaran belanja negara 2011.
EKONOMI MARITIM
32 I 9 Pspehtif MsuiuMasa Depan MaridmlndonGia

3. EI(oNOMI MARITIM
Melambungnya hutang tahun ini disebabkan adanya peningkatan
hutang jatuh tempo. Total hutang pemerintah yang membengkak
pada fanuan 20[1, mencapai Rp1.695 triliun atau naik Rp17,l3
triliun dibanding akhir 2010. Bila dikonversi ke kurs dolar Amerika
Serikat, hutang Indonesia sekitar 197,19 miliar dolar AS.
sementara jika mengacu pada pendapatan kotor negara sebesar
Rp6,422 triliun, rasio hutang Indonesia sebesar 25 persen. Jelas ini
angka yang tidak kecil. Pertanyaan besar muncuf seberapa besar
pemanfaatan sumber kekayaan brdonesia sebagai negara kepulauan
bisa menutupi hutang yang menumpuk tersebut?
Guna menuju langkah ini diperlukan komitrnen yang mengarahkan
pemerintah harus fokus pada perekonomian nasional di bidang
maritim. Ini karena Indonesia memiliki potensi pembangunan eko-
nomi maritim yang besar dan beragam serta belum sepenuhnya
dikelola. Berbagai sektor dapat dikembangkan dalam upaya me-
majukan dan memakmurkan perekonomian negara, mulai Jari pe-
rikanan tangkap perikanan budidaya, industri pengolahan hasil
perikanan, industri bioteknologi maritim, pertambangan dan ener-
gi, pariwisata bahari, trngkutan laut, jasa perdagangan, industri
maritim, pembangunan maritim (konstruksi dan rekayasa), benda
berharga dan warisan budaya (cultural heitage), jasa lingkungao
konservasi sampai dengan biodiversitasnya.
Konsenterasi pembangunan perekonomian di bidang maritim di-
harapkan dapat mengatasi keterbatasan pengembangan ekonomi
berbasis daratan dan stagnasi perhrmbuhan ekonomi. Terlebih,
laut Indonesia memiliki potensi besar yang mampu menghasilkan
produk-produk unggulan. Banyak pihak memprediksi, perrnintaan
produk maritim akan terus meningkat seiring denganbertambahnya
penduduk dunia. sehingga, ekonomimaritimdiyakinidapatmenjadi
unggulan kompetitif dalam memecahkan persoalan bangsa.
9 Per5p.frtitMouiu Me Ocpen Ua*fn mamCa | 33

4. Berd.asarkan kajian yang ditakukan Pusat Kajian Sumber Daya
pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB dan Badan Perencanaan Pemba-
ngunan Nasional dan Puslitbang oseanologi LIPI pada tahunl997-
t99& Incremental Capital output Ratio (ICOR) untuk sektor per-
ikanan berkisar antara 2,75-3,95. Ini mengindikasikan subsektor
tersebut memPunyai prospek cukup baik bagi investasi' Sementara
sektor pariwisata bahari, merupakan sektor yang paling efisien dan
*"*prrr,yui resiko paling kecil dalam penanaman modal diban-
dingkan dengan sub sektor'lain.
Kajian tersebut merekomendasikan tiga hal yang harus dilakukan
pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasio-
nal berbasis maritim, yaitu memperbesar dan memperluas di-
versifikasi sektor-sektor maritim, memperbanyak investasi dengan
memberikan stimulus pada sektor-sektor yang memPunyai Incre-
mentalCapitaloutputRafio(ICOR)yangrelatifrendah(perikanan
dan pariwisata) serta meningkatkan efisiensi yang mencakup alokasi
.rrrhu optimum berdasarkan jenis usaha, lokasi dan compatibility
antar sektor maritim.
Adapun selama ini kontribusi bidang maritim masih didominasi
sektor pertambangan, diikuti perikanan dan sektor-sektor lain.
Hal itu mengindikasikan jika sektor tersebut dipisah, maka gub bi-
dang yang ada akan memiliki kontribusi signifikan terhadap per-
tumbuhan PDB nasional.
EKONOMI MARITIM INDONESIA DIKUASAI ASING
Salah satu potensi perekonomian maritim terbesar yang dimiliki
Indonesia adalah sumber minyak bumi dan gas' Sayangnya In-
donesia belum bisa memanfaatkannya secara maksimal. Ironisnya,
sebagran besar sumber-sumber,energi tidak terbaharukan ini di-
EKONOMI MARITIM INDONESIA DII(UASAI ASINC
34 | eecapcmf u"nuiu Me DePrn Mdillm lndoGia

5. kuasai pihak asing. Padahal sangat jelas, Pasal 33 Ayat (3) LruD
1945 menyebut "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat" . Alih-alih memakmurkan rakyat, mem-
bayar hutang negara pun tidak mampu.
Salah satu contoh sikap pemerintah yang pro terhadap kepentingan
asing adalah polemik blok Migas West Madura. Sekadar informasi,
mulanya saham West Madura dimiliki Pertamina (50 persen),
Kodeco (25 persen), dan CNOOC (25 persen). Sebulan menjelang
habisnya masa kontrak, Kodeco mengalihkan sebagian sahamnya
9 Pe6pehdfMenuiu Masa Depan Madtim lhdonsia | 35

6. EKONOMI MARITIM INDONESIA DII(UASAI A5IN6
ke PT Sinergindo Cahaya Harapan dan CNOOC ke Pure Link Ltd,
masing-masing sebesar L2,5 persen. Meski bukan Pemegang saham
mayoritas, selama ini blok West Madura dikelola Kodeco, peru-
sahaan minyak asal Korea Selatan.
Sikap pemerintah yang berpihak pada kepentingan perusahaan
asing terlihat dari beberapa kebijakannya. Pertama, Pertamina se-
jak Mei 2008 telah lima kali meminta kepada pemerintah'agar
blok West Madura sepenuhnya dikelola BUMN. Sayang, hingga
kini pemerintah belum mengabulkan permintaan tersebut. Di sisi
lain proses pengalihan saharn dari Kodeco dan CNOOC ke PT
Sinergindo Citra Harapan (SCH) dan Pure Link Investment Ltd
(PLI) hanya berlangsung dalam beberapa hari saja. Itupun tanpa
tender yang transparan.
Kedu+ porsi saham Pertamina diWestMadura adalah yang paling
besar. Namun pada kenyataannya yang menjadi pengelola adalah
Kodeco dengan kemampuan produksi hanya berada pada level 13-
14 ribu bph. Di sisi lain, Pertamina menyatakan sangguP menyedot
minyak di ladang itu hingga 30 ribu barel per hari.
Ketiga, potensi cadangan blok tersebut menurut Federasi Serikat
Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) cukup besar, yalai 22,22 iutabarel
minyak dan gas sebesar 219,8 BCFG. Jika diasumsikan harga minyak
mentah 100 dolar AS per barrel dan gas 4 dolar AS per MMbhr, maka
nilai potensi migas blok tersebut dapat mencapai Rp28 triliun.
Jika blok tersebut dapat diproduksi 30 ribu barel migas perhari, ca-
dangan tersebut baru habis selama enam tahun. Setelah dipotong
cost recoaery 10 dolar AS perbarel, kekayaan yang dapat diraup
sekitar Rp4 triliun pertahun. Menyerahkan pengelolaan kepada
Kodeco, Pertamina sebagai BUMN tidak mendapat keuntungan
sebagai operator.
36 | 9 Pqsgehtif Menuiu MaEDepan Mailim lndomsia

7. EKONOMI MARITIM INDONESIA DII(UAsAI ASINC
Inilah ironi negara yang kaya migas namtin pengelolaannya justru
didominasi pihak asing. Padahal Pertamina sebagai satu-satunya
BUMN di bidang migas memiliki kemampuan yang tak kalah he-
batnya dibanding perusahaan asing. Kondisi ini terjadi karena
terpasung regulasi yang kapitalistis, khususnya UU Migas No
2212001,, Pertamina disejajarkan dengan perusahaan-perusahan
swasta termasuk asing. Dalam praktiknya bahkan cenderung di-
anaktirikan. Walhasil kekayaan negara ini tidak dapat dikuasai dan
dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat.
Dari aspek sumber daya alam, hrdonesia merupakan negara kaya.
limah srrbur kaya mineral, lautan kaya ikan, berbagai barang tambang
strategis, minyak dan gas tertimbun di perut bumi L:rdonesia. Namun
jika dicermati satu-persaht intervensi dan penguasaan oleh asing
masih begitu besar dalam pemanfaatan sumberdaya alat tersebut.
Berdasarkan data Indonesia Energy Statistic 2009, y angdikeluarkan
Kementerian ESDIvI, total cadangan minyak Indonesia mencapai
2998 MMSTB (million standard tanker barrel). Iumlah ini menem-
patkan Indonesia sebagai negara penghasil minyak terbesar ke-29
di dunia. Sementara cadangan gas mencaPai 159,63 TSCF (triliun
standard cubic feet) atau terbesar ke-LL dunia.
Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ke-15 dunia.
Per 2009 cadangan batubara mencapai 126 miliar ton. Indonesia
juga kaya dengan energi.panas bumi (geotermal) yang telsebar di
berbagai penjuru nusantara, potensinya mencapai 28,1 GW. Barang
tambangsepertinikel, emas, perak, timah, tembaga danbijibesi juga
jumlahnya sangat melimpah. Bahkan Indonesia diketahui memiliki
kualitas nikel terbaik di dunia.
Namun, kekayaanalam tersebut justru lebihbanyak dinikmati negara
lain ketimbang penduduk Indonesia. Berdasarkan Neraca Energi 2009
9 kcD.&df titfliu ME D.g.n hfilm lnddEh | 37

8. INDTJSTRI DAN'ASA.URITIM
dari 346luta barel minyak mentah yang diproduksi di dalam negeri,
38 persm diekspor ke luar negeri. Ironisnya pada saat yang sama
hrdonesia harus mengimpor minyak mentah 129 juta BOE, atau 35
persen dari total produksi dalarn negeri. tri terjadi karena 85 persen
produksi minyak Lrdonesia dikuasai swasta termasuk asing. Di sisi
lain, rakyat terus dibuat sengs,ua akibat harga minyak dinaikkan agar
sesuai derrgan standar intemasional.
Demikian pula dengan gas alam [rdonesia. Produksinya dimonopoli
swasta asing. Sebagian besar hasilnya dijual ke luar negeri dengan
kontrak-kontrak jangka paniang. Dari total produksi 459 juta BOE
(banel of oil equfualent)pada2009, hampir 60 persen diekspor ke luar
negeri yang terdiri dari gas alam (12 persen) dan dalam bentuk LNG
48 persen. Sisanya dibagi-bagi untuk industri (19 persen), PLN (10
persen) dan lain-lain.
Padahal dengan jumlah tersebut, kebutuhan domestik sangat tidak
memadai. Seiumlah industri menjerit-jerit kekurangan pasokan
gas. Hal yang sama juga dialami PLN. Akibat kekurangan gas, PLN
terpaksa menggunakan minyak yang biaya produksinya jauh lebih
mahal. Negeri ini amat kaya, namun perut penduduknya kelaparan.
Ibarat anak ayam matidi lumbung padi.
INDUSTRI DAN JASA MARITIM
Sebagai negara maritim terbesar di dunia sudah seharusnya Irrdo-
nesia menjadi bangsa yang makmur dan disegani. Namun, kenya-
taannya dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah, ne-
gara ini seakan tak berdaya. Apalagi di bidang industri maritim,
roda perekonomian Lrdonesia lumpuh terpenjara oleh kepentingan
asing. Luas laut Indonesia y.ang mencapai 5,8 juta km persegi, ter-
diri dari Q3 juta km persegi perairan teritorial, 2,8 juta km persegi
38 | 9 P..sp.hdf fiouiu Ma DcFn M.ddm tndonds

9. perairan pedalaman dan kepulauan 2,7 juta km persegi Zona
Ekonomi Ekslusif (ZEE), serta dikelilingi lebih dari 77.504 pulau,
menyimpan kekayaan yang luar biasa. |ika dikelola dengan baik,
potensi kelautan Indonesia diperkirakan dapat memberikan peng-
hasilan lebih dari 100 miliar dolar AS per tahun. Namun yang di-
kembangkan kurang dari 10 persen.
Melihatbesarnya potensi lau t nusantara, sudah seharusnya Indonesia
mempunyai infrastruktur maritim kuat, seperti, pelabuhan yang
lengkap dan modern; sumber daya manusia (SDM) di bidang ma-
ritim yang berkualitas; serta kapal berkelas, mulai untuk jasa pe-
ngarigkutan manusia, barang, migas, kapal penangkap ikan sampai
dengan armada TNI Angkatan Laut (AL).
Namury kondisi ideal tersebut sulit tercapai. Hai ini terjadi karena
industri maritirn Indonesia tidak dikelola dengan benar. Sehingga
tak satu pun negara yang segan dan menghormati Indonesia sebagai
9 PerspehrifMenuiu Ma$ Dopen Maritim lndonda | 39

10. INDUSTRI DAN JASA MARITIM
bangsa maritim. Negara asing menempatkan bangsa Indonesia
sebagai pasar produk mereka. Ironisnya, pemerintah hanya berdiam
diri tanpa melakukan langkah perbaikan.
Padahal, kedepan industri kelautan hrdonesia akan semakin stra-
tegis, seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari bagian
Atlantik ke Asia-Pasifik. Hd ini terlihat 70 persen perdagangan
dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik. Secara detail 75 Persen
produk dan komoditas yang diperdagangkan dikirim melalui laut
ftrdonesia dengan nilai sekitar ]..300 triliun dolar AS per tahun.
Potensi ini dimanfaatkan Singapur4 dengan membangun pelabuhan
pusat pemindahan (tr anshiprn enf ) kapal-kapal perdagangan dunia.
Negara yang luasnya hanya 692.7 km persegi, dengan penduduk
4,16lttajiwa itu telah menjacli pusat jasa transportasi laut terbesar
di dunia. Bahkan ekspor barang dan komoditas Indonesia 70 persen
melatri Singapura.
Selama ini sudah menjadi rahasiaumumbila indush'i dan jasa maritim
Indonesia berada di bawah kendali Singapura. Lihat saia sebagian
kapal yang berlayar menghubungkan antar pulau sebagian besar
menggunakan bendera negeri The Red Dof, khususnya kapal yang
memuat barang-barang terkait dengan berbagai macam industii.
Sebagai contoh industri perkapalan yang bertebaran di beberapa
tempat di Kepulauan Riau, khususnya di pulau Batam dan beberapa
pulau sekitarnya, termasukpulau Karimun. Di sana terdapatinves-
tasi bidang perkapalan dan mayoritas pelakunyaberasal dari negeri
yang sangat takut terhadap KKOMarinir Indonesia.
Pertanyaannya mengapa hal demikian bisa terjadi? Tidak sulit untuk
merrjawabnya yaitu bisa jadi karena ada pembiaran dari pembuat ke'
biiakan di bidang investasi. Bisa pula karena para pembuat kebijakan
4O I g pcrrfrnf ucnuiu Mas D.p.n Man'dm lndoEla

11. 'NDUSTRI
OAN JASA MARITIM
di negeri ini ddak paham strategisnya dunia maritim bagi Indonesia.
Tersiar kabar pul4 ada agen-agen dari Singapura dibeberapa tempat
skategis yang siap memotong bila ada kebijakan maritim yang
menguntungkan Indonesia atau sebaliknya merugikan negeri tersebut.
Keadaan semakinrumit karena sebagian indush'i perkapalan di dalam
negeri masih harus berurusan dengan Singapura.
Mengenai pembangunan kapal misalnya, seperti propeler, sistem
pendorong radar dan lain sebagainya pabrikan subsistem tersebut
terkadang tidak mau galangan Indonesia berhubungan langsung
dengan kantor pusat mereka di Eropa atau Amerika. Tapi, harus
melewati perwakilan regionatr mereka yang berada di negeri pencuri
pasir itu. Pertanyaan besar muncuf kapan bangsa Indonesia sadar
akan hal ini dan bertindak memlrtus rantai pengendalian negeri
kecil tersebut?
Penghambat Industri Maritim
Di sisi lain, banyak faktor yang menghambat pembangunan in-
dustri maritim nasional. Pertama, sistem finansial. Kebijakan sek-
tor perbankan atau lembaga keuangan di Lrdonesia yang seba-
gian besar keuntungannya diperoleh dari penempatan dana di
Sertifikat Bank Indonesia (SBI), untuk pembiayaan industri mari-
tim sangat tidak mendukung. Ini karena bunga pinjaman sangat
tings.Berkisar antara 11-12 persen per tahun dengan 100 persen
kolateral (senilai pinjaman).
tsandingkan dengan sistem perbankan Singapura yang hanya
mengenakan bunga dua persen+LIBOR dua persen (total seki-
tar 4 persen) per tahun. Equity-nya hanya 25 persen sudah bisa
mendapatkan pinjaman tanpa kolateral terpisah. Sebagai con-
toh bagi pengusaha kapal, kapal yang dibelinya bisa menjadi
9 l@f Mdulu Ma* ocaen uartn naoncaa | 4l

12. jaminan. Tidak heran, jika p,engusaha nasional kesulitan mencari
pembiayaan untuk membeli kapal, baik baru maupun bekas mela-
lui sistem perbankan Indonesia.
Kedua, sesuai dengan Kepmmkeu No 370ACtuIK.03l2W3 tentang
Pelaksanaan Pajak Pertambalnn Nilai yang Dibebasknn Atas hnpor dnnlatau
P myerahnn Barang Kena P ajak Tirtentu danl atau P enyualwn Iasa Kena P ajak
Tertentu, bahwa sektor perknpalan mendapat pembebasan pajak. Narrrun,
semua pembebasan pajak itu kembali harus dibayar jika melanggar
pasal'I..6, Gntang Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang pada impor
atau pada saat perolehan Barang Kena Pajak Tertentu disetor kas negara
apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor digunakan tidak
sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan.
Artiny+ kebijakan tersebut banci. Jika pengusaha menjual kapatrya
sebelum 5 tahun harus membayar pajak kepada negara sr.lber;ar 22,5
persen dari harga penjualan ePn 10 persen, PPh impor 7,5 persen
dan bea masuk 5 persen). Padahal di [:rdonesia jarang ada kontrak
penggunaan kapal lebih dari 5 tahurU paling banyak 2 tahun. Supaya
pengusaha kapal tidak menanggung rugi berkepanjangan mereka ha-
rus menjual kapal:rya. Namun, pengusaha harus membayar pajak ter-
hutang kepada negara sesuai Pasa1 16 tersebut. Jika demikian, industri
maritim negara ini terhambat oleh kebijakan fiskal yang dianut
"
Sebaliknya di Singapura pemerintah akan memberikan insentif,
seperti pembebasan bea masuk pembelian kapal, pembebasan pajak
bagi perusahaan pelayaran yang bertransaksi di atas 20 juta dolar
AS. Mereka sadar bahwa inrrestasi di industri pelayaran bersifat
slotn yielding sehingga diperlukan insentif. Kalaupun kapal harus
dijual, pemerintah Singapura juga membebaskan pajaknya.
Pemerintahan di negara maju telah berpikir meski penerimaan pa-
jak menurun, tetapi penerimaan dari sektor lain akan bertambah.
42 | r fcryfUf Ucnuiu Mas DcF.h M.rifin thdon.d.

13. INDUSTRI DAN ,ASA MARITIM
Misalnya semakin banyak tenaga kerja asing tinggal dan bekerja
pada akhimya akan banyak uang yang dibelanjakan di negara ter-
sebut. Selain ittu transaksi perbankanbiasanya akan semakinbanyak,
sehingga pendapatan negara akan meningkat. Ini adalah pola pikir
dan langkah pemerintahan yang dikelola oleh negarawan cerdas.
Ketiga,buruknya kualitas sumber daya maritim Indonesia menyebab-
kan biaya langsung industri maritim menjadi tinggi. Meskipun
gaji tenaga Indonesia sepertiga gaji dari tenaga kerja asing, tetapi
karena rendahnya disiplin dan tanggun gSawab, menyebabkan biaya
yang harus ditanggung pemilik kapal berbendera dan berawak 100
persen orang Indonesia (sesuai dengan UU No 7712008 tentang Pe-
layaran) sangat tinggi. Sebaiiknya, jika kapal berawak 100 persen
asing yang mahal, ternyata pendapatan perusahaan pelayaran bisa
meningkat dua kali lipat.
Keempat, persoalan klasifikasi industri maritim di tangan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kendali Kementerian BUMN
dan Kementerian Perhubungary PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI),
membuat industri maritim Indonesia semakin terpuruk. Semua
kapal yang diklasifikasi atau disertifikasi PT BKI, diduga tidak
diakui asuransi perkapalan kelas dunia. Kalaupun diakui, pemilik
kapal harus membayar premi asuransi sangat mahal.
Disinyalir, kondisi ini terjadi karena dalam melakukan klasifikasi,
PT BKI kurang profesional. Penilaiarurya diragukan semua pihak.
Patut diduga PT BKI masih menganut pemahaman dengan uang
pelicin sernuanya beres. Sebab itu, sebagian pemilik kapal memilih
tidak rneregister kapalnya di Indonesia, tetapi di Hongkong
Malaysia atau Singapura. Akibatrya pelaksanaan UU No 1712008
hanya retorika. Karena mereka menganggap klasifikasi yang dike-
luarkan PT BKI sebuah'pepesan kosong'yang diragukan industri
maritim global.
9 P.ap€kdf Menuiu Ma* Deprn Mrrldfr lndo6ia | 43

14. Jika industri maritim Indonesia mau berkembang dan siap ber-
saing dengan industri sejenisnya, maka pemerintah khususnya
Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Nasional,
Kementerian BUMN dan Kelnenterian Keuangan harus mem-buka
mata dan iangan mau dipengaruhi para pelobi yang mewakili pi
hak-pihak pencari keuntungan, tanpa memikirkan nasib bangsa.
Langkah pertama, melakukan revitalisasi atau deregulasi di sektor
fiskal sehingga lndonesia bisa kompetitif. Kecuali bangsa ini mau
menjadi pecundang terus.
Selanjutnya lakukan perombakan total di lingkungan lembaga
pemberi klasifikasi sehingga dunia pelayaran internasional dan
asuransi kerugian mengakui keberadaannya. Kemudian, susun
ulang kurikulum lembaga pendidikan maritim oleh Kemendiknas
agar Indonesia mempunyai sumber daya manusia maritim yang
44 | t hrspehtif Menuiu Masa Depan Maritim lndonesia

15. INDUSTRI DAN,'ASA MARITIM
berkualitas dan bertanggung jawab. Jika tidak industri maritim
Indonesia hanya tinggal nama.
Industri Perkapalan
Indonesia dengan perairan yang luas, membufuhkan sarana trans-
portasi kapal yang mampu men;'angkau pulau-pulau yang jum-
lahnya mencapai lebih d ari17 .504pulau. Tidak heran jika kebutuhan
industri perkapalan setiap tahun terus meningkat. Sebagai negara
kepulauan, sudah seharusnya Indonesia mengembangkan industri
perkapalan nasional. Kebijakan ini didukung dengan adanya Inpres
No 5/2005 yang intinya bahwa seluruh angkutan laut dalam negeri
harus diangkut kapal berbendera Indonesia. Tetapi, permintaan ter-
sebut tidak diimbangi dengan kemampuan memproduksi kapal.
hrdustri perkapalan merupakan industri padat karya dan padat
modal yang memiliki daya saing tingg. Karena ih1 dukr:ngan pe-
merintah sebagai pemegang kewenangan sangat penting. Faktor
kebijakan moneter dan fiskal, masih sulitrya akses dana perbankan
dan tingginya bunga menjadi beban para pelaku usaha. [rdustri kapal
iuga diharuskan membayar pajak dua kali lipat. Masalah lain adalah
nninimnya keterlibatan perbankan. Perbankan enggan menyalurkan
kredit kepada industri perkapalan. Mereka beranggapan, industri
perkapalan penuh risiko karena kontrol terhadap industri ini sulit.
Selain itu, masalah lahan yang digunakan industri perkapalan ter-
utama galangan kapal besar berada di daerah kerja pelabuhan dan
hak pengelolaan lahan (HI,L) dikuasai PT Pelindo. Sehingga Industri
perkapalan masih sangat tergantung pada HPL. Padahal, jika ada
keleluasaan lahan di pelabuhan bukan tidak mungkin industri kapal
lebih berkembang. Dalam pengernbangan jasa maritim hendaknya
diarahkan untuk meraih empat tujuan secara seimbang yakni: (1)
9 P.6D.hrif MHuiu M.e Dcg.n Mrfti trdsEd. I 45

16. pertumbuhan ekonomi ti.gg, secara berkelanjutan dengan industri
dan jasa maritim sebagai salah satu penggerak utama Qrime moaer);
(2) peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya
para pemangku kepentingan yang terkait industri dan jasa maritim;
(3) terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumberdaya maritim;
dan (a) menjadikan industri dan jasa maritim sebagai salah satu mo-
dal bagi pembangunan maritim nasional. Sehingg+ adabenang me-
rah yang dapat terlihat antara oceanpolicy dan pengelolaan sumber
daya maritim dengan industri dan jasa maritim sebagai penggerak
bagi pertumbuhan sektor maritim.
Pertumbuhan industri perkapalan dan pelayaran nasional masih
terkendala berbagai faktor, bajk dari sisi pottik mauPun pendanaan.
Dukungan politik bersumb er daipoliticnl arill pemerintah ddn lembaga
DPR melalui regulasi seperrti kewajiban menggunakan produk
dalam negeri serta kemudahan perbankan nasional melalui bantuan
penrblayaan industri pekapalan. Selama ini perbankan tidak mau
ambil resiko terhadap bisnis ini padahal bisnis industri perkapalan
sangat jelas akan mendorong pertumbuhan ekonomi sektor maritim.
Produksi industri galangan kapal tahun 2011 ini diprediksi bakal
meningkat mencapai 850.000 dead weight fon (DWT). Menurut data
Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
Kementerian Perindustrian RI, hingga tahun 2009, kapasitas pro-
duksi terpasang industri galangan kapal Indonesia adalah sebesar
650.000 DWT. Peningkatan order ini salah satunya dipicu oleh
adanya order pembuatan kapal dari Pertamina.
Untuk tahun 2010 saja, Pertamina telah memesan enam unit kapal
dari industri galangan kapal dalam negeri. Bahkan, hingga 2015
nantl, Pertamina berencana menambah 35 unit kapal tankemya.
Pertamina mengubah paradigma dengan mengurangi kapal sewaan
karena pengalaman tahun 2006lalu saat terjadi bencana tsunami di
46 | e frerphlif Uenuiu Mas Dcp.n M.ritim lndoEie

17. Aceh. Saatitu kapal sewaan tidak ada yang mau mengantar barang
ke lokasi bencana, padahal Pertamina sebagai agent of deaelopment
pemerintah harus melakukan pengantaran ke daerah manapun di
NKRI termasuk di wilayah yang terkena bencana.
Pemerintah berupaya mendorong agar industri galangan kapal
nasional dapat menikmati pasar di dalam negeri yang terus ber-
kenrbang. Terlebih lagi, adanya kebijakan asas cabotage sebenarnya
memberi peluang bagi pelaku industri untuk meningkatkan pro-
duksi. Seperti yang diketahui, padaAgustus 2010 empat galangan
kapal nasional mendapat kepercayaan untuk membangun lima
unitkapalbaru milik Pertamina senilai97,38 juta dolarAS. Kelima
kapal baru yang dikerjakan di galangan PT PAL Indonesia, PT
DPS, PT DRU dan PT Dumas Tanjung Perak tersebut, masing-
masing berukuran 3.500 Long Ton Dead Weight (LTDW), 6.500
LTDW, dan 17.500 LTDW.
Pertambahan kapasitas akan dilakukan oleh beberapa perusahaan
seperti PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) dan Galangan
Brondong Lamongan akan menambah kapasitas sebesar 300 ribu
DWT. Saat ini, pembangunan fasilitas galangan kapal baru oleh
DPS di Lamongan sudah mencapai 80 persen sehingga akan,ada
tambahan kapasitas terpasang sebesar 300.000 DWT. Bahkan
Galangan Lamongan sudah mampu menampung pesanan kapal
Pertamina berukuran 17.500 hingga 30.000 DWT. Di samping itu, PT
Samudra Marine Indonesia juga akan menambah kapasitas galangan
kapal Banten menjadi sekitar 150 ribu DWT-200 ribu DWT. Saat ini
kapasitasnya baru sekitar 100.000 DWT. Galangan kapal lainnya
berada di Kepulauan Riau. Sementara itu, PT Dok Perkapalan Koja
Bahari (DI)KB), ekspansinya akan diarahkan untuk masuk dalam
proyek elpiji Blok Masella, dan kemungkinan kapasitasnya akan
tambah sekitar 300 ribu DWT. Pengerjaannya akan bekerja sarna
dengan perusahaan Korea Selatan.
9PGrEp.htif Mcnuiu M.s thp.n Madtim lndonEh | 47

18. INDUSTRI DAN JASA MRITIM
Industri Perikanan dan Biotr:knologi
Industri perikanan dan bioteknologi diperkirakan memiliki nilai
ekonomi sebesar 82 miliar dolar AS per tatlun. Namun karena pe-
merintah belum serius menggaraP sub sektor ini (berdasarkan ka-
jian PKSPL IPB; 2006),Lrdonesia diperkirakan kehilangan potensi
pendapatan dari produk-produk bioteknologi maritim sekitar 1
miliar dolar AS per tahun. Hal ini disebabkan karena lemahnya
aplikasi bioteknologi maritim serta jarangnya pengusaha yang
terjun ke sektor tersebut. Paclahal berdasarkan inventarisasi Divisi
Bioteknologi Kelautan PKSPL IPB, terdapat 35.000 biota laut,
sehingga Indonesia memPunyai potensi pendapatan miliaran dolar'
per tahun dari produk-prodtk bioteknologi.
Negara-negara maju yang memiliki sumberdaya maritim terbatas,
seperti produk bioteknologi rnaritim Amerika Serikat mereka men-
dapat pendapatan hingga 4,6 militr dolar AS, sedangkan Inggns
meraup keuntungan dari sektor ini sekitar 2,3 mihar dolar AS.
Pemanfaatan industri perikanan dan bioteknologi ini meliputi induski
makanan dan minuman, farmasi, kosmetika dan bioerrergi. Semua
bisa disediakan hrdonesia dengan sumber daya alam yang ada.
Adapun produk-produkyang bisa dihasilkan dari hasil rekayasabiota
laut antara lain makanan, tablet, salep suspensi, Pasta glgl, cat, llekstil
perekat, karet, film, pelembab, shampo, lotion dan produk wetlook.
Sebagai contoh, pemanfaatan kurang maksimal yang dilakukan
Indonesia adalah rumput laut. Padahal rumPut laut selain sebagai
bahan makanan, juga dapat diolah menjadi lebih dari 500 produk
komersil. Sayangny+ Nilai ekspor rumput laut Filipina bisa men-
capai 700 juta dolar AS, sementara Indonesia hanya 45 juta dolar
AS saja. Padahal 65 persen bahan mentah mereka diimpor dari
Lrdonesia termasuk dari Sulawesi Utar+ Sulawesi Tengah dan
Sulawesi Selatan.
48 |
gP.cFhIf Mcnuiu Me EEp.ir M..ltim lndoGE

19. Artiny+ Indonesia kurang kuat dalam industri end product ma-
ritim karena dukungan teknologi serta formulasi yang tertinggal.
Indonesia hany'a mampu memanfaatkan potensi maritim sebatas r
bahan baku. Hal ini antara lain disebabkan tidak padunya strategi
pengelolaan produk. Misalnya, sebagian besar kawasan potensi
rumput laut ada di Indonesia Timur, n€unun pabrik-pabriknya jus-
tru masih berpusat di Bekasi, lakarta, Tangerang dan Surabaya. -i
Melihat keterbatasan sumber daya alam daratan, melalui bioteknologi ,
usia pemanfaatan sumber-sumber kehidupan dapat dipertahankan
lebih lama. Potersi itu masih berlimpah dan terpendam di dalam
laut. Di bidang perikanan juga banyak aspek yang bisa digali lebih
lanjut. Konsurnsi ikan rata-rata orang Lrdonesia juga masih berkisar
di 2 kilogram per orang per tahun (2ffi2). Bandingkan denganJepang
dengan rata-rata konsumsi di atas 100 kilogram per orang per tahun.
i
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, dalam
'Iarnil' (2004) pemah rnemprediksi potensi perikanan hrdonesia
adalah 32 miliar dolarAS per tahun. Sementara hinggalffi,realisasi
ekspor hanya 1,76 miliar dolar AS. Daniel Mohammad Rosyi4
dari Institut Teknologi Surabaya (ITS), menggambarkan potensi
tuna Indonesia mencapai 25 persen dari total produksi dunia yang
mencapai 500.000 ton setahun atau setara 160.000 ton per tahun.
Namun realisasi yang ada justru baru ribuan ton saja. Belum lagi
pr akttk illegal fishing nhntan kapal telah merugikan Indonesia triliunan
rupiah setiap tahun dan pemimfaatan tambak yang jauh dari efektif.
Hal ini menggambarkan masih besarnya peluang pengembangan
usaha sekaligus memaparkan betapa Indonesia telah kehilangan ,
miliaran dolar AS setiap tahun akibat pengelolaan yang belum ap,::,,.,
timal, yang harusnya bisa berkontribusi aktif membayar huthng- ,:
negara dari industri pengolahan ikan, kurangnya bahan baku merE, :r. :
jadi penyebab tidak berkernbangnya industri ini. Utilitas pabrik
, , ,r,r,
,,r
,
9 PeEp&if M.nuF Ma Depcn Marftin tndonde | 49

20. INOUSTRI OAN IASA MARITIM
ya&S r+ta:r-a*almr,rya 45 persm. Ivlerriadi srasalah kareru barryak ha-
*t ikltrftyq+g,hngs,Bgffiq q ---kehrarncgeri,terutafia
ke Thailand dan |epang.
Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Menteri
(Permen) Kelautan dan Perikanan No 5/2008 yang melarang ekspor
larrgsung hasil tangkapan perikanan. Peraturan ini, secara otomatis
mewajibkan perusahaan asing untuk bermitra dengan perusahaan
lokal dalam membangun inclustri pengolahan di Indonesia. Namun
yang menjadi persoalan implementasi Permen tersebut tidak ber-
jalan sebagaimana mestinya.
Sumber permasalah lainnya adalah penangkapan ikan ilegal (illegal
fishing), oleh pihak asing -gang nilainya ditaksir mencapai Rp30
triliun per tahun. Hal ini bisa diatasi bila Indonesia memiliki kapal-
kapal tangkapan ikan dengan skala menengah ke atas. Saat ini jum-
Iah kapal ukuran tersebut hanya tiga persen dari kebutuhan. Pe-
merintah harus segera membangun dan memperbaiki infrastruktur
perikanan dan kelautan yang masih lemah ini. Tanpa upaya itu, sektor
perikanan Lrdonesia akan tertinggal jauh negara lain. Sebagai contoh,
pembangunan infrastruktur di Lampung yang meruPakan lumbung
udang terbesar harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Industri Pertahanan
Berbicara mengenai konsep negara maritim tidak lepas dari industri
pertahanan. Sebagai negara yang disatukan lautan, Indonesia tidak
hanya harus bisa menjaga kedaulatan, tetapi juga melindungi se-
luruh kekayaan alam yang dimilikinya.
Corrnie Rahakundini Bakrie Analis Pertahanan Maritim melihat ba-
nyak sumber daya alam yang dimiliki hrdonesia bisa dimanfaatkan
5O I ckrD.m4{nuiu Mas DeFn MantE lEdold

21. unhrk kepentiry@ industri mari@ Salah satmya &Hr tri1 Uo
rnrrutrln bafr addah dastr fui ilkrsfri perffimil m, rya.
Seperti yarg ditah*an negara ffi,rqt lvfiEreka meiltbiltgttrr foxfwEi
bui+ ai dibangun pabrik kapat kri straEgis l@€na kup"l-
kapal besar yarrg mereka bangun sewaktu-waktu bisa merfadi kapal
perang- Dalam tiga merrit, mereka mampu merrbuat sahr lerqrerrgan
baja Taiwan tercatat sebagai penrbuatbaia teroepat di dunia- Mereka
bisa dengan mudah mendistribusikanbaja ke pabrik perftuatankapal
yang ada di sebelatrnya- Mereka mengekspor kapal-kapalbesake luar
negeri dengan proses pembuatan hanya buflfi waktu 10 minggu.
Sehingga Connie menilai industri baja sebagai national security,
dasar dari pembangunan industri militer. Baja menjadi bahan
dasar kapal-kapal peran& termasuk kapal induk milik Amerika.
Salah jika bangsa lndonesia menjualnya begitu safa- Sebaiknya po-
tensi logam ini diolah dengan baik, untuk mendukung industri
maritim nasional. Sebelumnya perlu dimengerti paham pentingnya
pertahanan, kita tidak akan pemah sampai semua itu- Kita perlu
tentara, guna memprotek kedaulatan, tentara perlu alutista, khusus-
nya udara dan laut. Alutista harus kitaproduksi dengan membangun
industri baja sebagai dasar dari pembangunan pertahanan kita.
Namun, pihak asing tidak menginginkan Indonesia besar dengan
menguasai bahan logam berharga ini. Sebagai bukti banyak industri
pertambangan dalam negeri dikuasi pihak asing- Mereka memiliki
kepentingan dengan sumber-sumber daya alam dan energi di tanah
air. Mereka berusaha dengan berbagai cara menguasai bangsa ini-
Barang Muatan Krpd Tenggelam
Geografis Indonesia yang strategis yakni di antara dua benua,
Asia dan Auskalia, dan di antara dua samudra Hindia dan Pasi-fik,
9 ftrsFniif lk& Ma Ocaa Uaifn fraorra | 5l

22. INOUSTRI DAN JASA MARITIM
menjadikan wilayah perairan Indonesia sejak dahulu kala sebagai
jalur lalu lintas'pelayaran intemasitrnal yang rlmal yarng meng-
hubungkan negara-negara di wilayah Eropa Afrika Timur tengcrh,
Asia Selatan dan Asia Timur. :
Tidak mengherankan wilayah perairan Indonesia dikenal sebagai
salah satu wilayah perairan yang dipenuhi ratusan hingga
ribuan kapal karam, terutama di ialur pelintasan dan sekitar
pusat-pusat perdagangan. Di antara kapal-kapal karam tersebut
diperkirakan membawa benda-benda artefak berupa keramik,
logam mulia (emas, perak, dan perunggu), batuan berharga dan
benda lainnya yang diperkirakan memiliki nilai tinggi, sehingga
banyak terjadi pencurian drrn penjualan benda-benda asal kapal
tenggelam secara ilegal.
Kapal-kapal karamberikut nruatannya yang dikenal sebagai Benda
Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) tersebut
merupakan aset negara yang sangat berharga baik ditinjau dari
nilai ekonomi maupun nilai sejarah dan budaya Pemerintah me-
lalui Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Ber-
harga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (PANNAS BMKT) me-
nyelenggarakan pengelolaan BMKT agar kekayaan laut tersebut
dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk negara. '
Kegiatan pengelolaan BMKT telah berhasil mengangkat BMKT
sebanyak 12 (dua belas) dari beberapa lokasi kapal karam yang
selanjutrya menjadi prioritas utama PANNAS BMKT untuk pe-
manf aatannya, dengan mempertimbangkan kepentingan pelestarian
nilai-nilai seiarah, ilmu pengetahuan, kebud4yaan dan ekoromi'
Bedasarkan data dari Menteri Kelautan danPerikanan (KKP) sendiri
menyebutkan bahwa ada sekitar 7O0 sampai 800 titik harta karun
yang potensial untuk diangkat, namun yang teridenfikasi baru 463
52 | 9 kpehlif Menuiu Masa D€pan Maritim lntuEia

23. titik. Sampai sekarang lebih kurang 46 titik yang sudah {iangkat
atau sekitar 10 persen. Tapi yang teriual melalui proses pglelangan
dengan baik belum ada. rrcr,;
Direktur lnstitute for National Strategic lnterest O
''inrtop*rrt
(INSIDe), Muhammad Danial Nafis, mengatakan persoalan BMKT
merupakan persoalan.,yang sangat kompleks, dan membutuhkan
penanganan secara khusus. Aktivitas terhadap kegiatan ini skalanya
besar, yaitu meliputi proses penelitian, surv.gi, ppngangJ5atan, sampai
pada lelang. Untuk itu, kata Nafis, Pemerintah RI Berlu membentuk
lembaga yang legitimate dan mandiri yang bertanggung jawab
langsung kepada presiden dan operasionalnya di!,ebankan ryelalui
APBN. Lembaga yang terbentuk, tetap melakukan koordinasi de-
ngan pejabat-pejabat terkait.
Selain pengelola BMKT yang masih berbentuk panitia nasional,
BMJ(I juga dikelola oleh perwakilan berbagai instansi. Hal itu akan
menyulitkan dalam berkoordinasi. Melanjutkan keterangannya Nafis
mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tidak
memperlihatkan keseriusannya dalam mengelola BMKT. Sehingga
bagaimana flrau menyelamatkan harta karun yang dibawah laut
apabila di intemal mereka saja masih banyak yang harus dibenahi.
, Selain persoalan tersebuf BMKT juga tidak didasari dengan pe-
raturan yang jelas-.Menurutny4 Keppres yang sudah ada (Keppres
, No 1022000) tidak memberikan aturan secara detil. Padahal kata
dia, jika BMKT ilq mampu dikelola dengan baik, maka manfaat yang
didapatkan negara sangat besar. Tidak hanya sekadar keuntungan
yang bersifat materi yang didapat, tapi jugi keuntungan yang sifatnya
nonmateri seperti kebudaayan, pendidikan dan lainnya.
::;
Menurutny+ keuntungan yang didapat dari satu kapal saj+ mampu
menembus angka Rp1 triliun. Maka tak jarang pencurian barang
9 fhE9*if Mauiu MH mprn Uettn lrrdorrj.a | 53

24. berharga di dalam laut merrjadi incaran para oknum yang tidak
bertanggung iawab. Yang sudah banyak di keruk di kawasan Bangka
Belitung, danlaututaralawa. Bhrenaihr, diaberharap agarpemerintah
mamlm menrberikan ruang gerak dan kepedulian terhadap BMI([
Wajib adabadan tersendiriyaurg menangani BMKT dan langsung di
bawah presiden serta ada alolcasi perrdanaan secara i,elas.
Nafis menambahka&' diperhrkan segera revisi terhadap perahrran
perundang-undangan yang ada termasuk UU No 5179Pr2 tentang
Benda Cagar Budaya maupun peraturan-peraturan dibawahnya
yang berhubungan dengan k:langsungan pengelolaan BMI(L
Selain itu, pe-rlu adanya sanl<si bagi perusahaan-perusahaan yang
tidak berkomitrren terhadap pemeliharaan warisan budaya de-
ngan mengedepankan kepentingan ekonomi. Mengomentari itu,
Sekjen PANNAS BN{ICI, Sudirman Saad mengatakan sesuai Kepu-
tusan Presiden Nomor 1912007 terrtang Panitia Nasional Pertgang-
katan daa.Pgmanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang
Tenggelam (P4,NNAS BMKI) disebutkan bahwa salah satu tugas
PANNAS BMKT, adalah mtnyelenggarakan koordinasi kegiatan
pengawasan, dan pengendalian atas Proses survei,
pengangkatan dan pemapfaatan BMKT. i
Khusus untuk nrenjaga keamanan laut Republik Indonesia, i"rr,u-
rintah telah membentuk Badan Kogrdinasi Keamanan Laut yang
anggotanya lintas sektor di bidang,keamanan laut seperti, TNI
AI. Folisi Perairan, Kementerian Perhubungan, dan;Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Pengamanan di laut sendiri, Sudirman
Saad mengakui masih sangat terkendala dengan sarana dan pra-
sar:rna pendukung yang tidak seimlang antara luAs laut dan
iumlah armada untuk pengalvasan di laut, khususnya BMKT.
Sehingg+ laniut Sudirman, perlu dioptimalkan Pengawasan
yang melibatiian masyarak4t, khusuinya nelayan. Saat ini Ke-
s4 l rnq.dfa-EFraaDFl.-ttrttfrEt

25. ,. t:.
,]
Jawa dikarenakan di perairan tersebut banyak mengandung potensi
kapal tenggelam yang mengandung fVtff. Dijelaskan olehnya,
bahwa diwilayah perairan utara Jawa tersebut sejak dahulu kala
sudah ramai dilalui kapal-lcapal baik dari Cina, Eropa, Spanyof
Portugis, VOC, yang membawa barang&arang berharga untuk
kegiatan perdagangan dan preng2lglstan dimana merupakan jalur
.pelayaran yang relatif aman dari keganasan;perairan.
Mengenai proses perfualan BMKT ituperrdirL Sudirman mengatakan
sesuai dengan Keputusan Presiden No L92007 Pasal 1 angka 5. Untuk
tahap pertama, dilakukan .BMKT Cirebon yang diangkat
dari Perairan Laut Jawa, 70 n'ril utara Cirebon pada koordinat 05o L4l
55'IS dan 108o 5g 3y'BT, hasil sejakApril 20Ot sampai
Oktober 2CI5, kurang lebih 27'1.834 aftefak yang sebagian besar berupa
keramik, gelas, logam mulia ctan batuan berharga dari Abad ke-10 dari
I.ima Dinasti C:r:ra (The EiCIe 4trnstis or St4ag Dyrwsfy), Sasanian E rpi*
dan Fatimid Dynasty dari Timur Tengah danAfijka,
Pelelangan BMKT Cirehon bersifat terbuka" dapat diikuti perse-
orangan atau lembaga baik clari dalam maupun luar negeri yang di-
lakukan dalam satu lot dengan harga limit 80 juta dolar AS. Peserta
lelang harus menyetor uanp; jaminan penawar;rn lelang sebesar 20
persen dari harga limit atau 1,6 juta dolar AS.
PERIKANAN
.l
Berdasakan data Kementerian' Kelautan dan Perikanan, potensi
sumberdaya perikanan tangkap 6,4 juta ton per tahun, produksi
perikanan tangkap di laut sekitar 4,7 .!on per tahup dari jumlah
tangkapan yang diperbolehk4p maksimum 5,2 juta ton per tahurU
sehingga hanya tersisa Q5 juta ton per tahun. Produksi Tuna naik
2Q17 persen pada2007, akan tetapi produksi Tuna hanya 4,04per-
56 | C PecFliif U6uiu Me Dsn M.ririm In6n..ia

26. menterian Kelatltan dan Perikanan telah merintis kelompok pe-
ngawas masyarakat (POKWASMAS) di daerah pesisir di bawah
pembinaan Direktorat |enderal PSDKP.
I
Disinggung mengenai kurang optimalnya PANNAS BMKT dalam
melakukan perumganan, Sudirman biasa disapa dengan tegas
menrbantahnya. Menurubrya, penanganan BMKT sudah dilakukan
serius dengan cara proses perizinan survei dan perizinan pengang-
katan harus melalui penilaian tim teknis dan harus disetujui instansi
yang terkait. Kemudian telah dimiliki warehause BMKT untuk
penanganan BMKT hasil pengangkatan
Tidak hanya itu, Sudirman juga mengakui telah dilakukan pen-
distribusian sebagian hasil pengangkatan ke 10 lembag+ khususnya
lembaga pendidikan dan penelitian untuk tujuan pengkayaan Bo.,
leksi dan menunjang ilmu pengetahuan. Sudirman mengataftan
saat ini kami terus mengoptimalkan, pengawasan dan pengendalian
yang didukung dengan surnberdaya yang memadai dari pegi sa-
rana, prasarana dan SDM. Kernudian pelibatan masyarakgqt dalam
mengawasi BMKT. Sementara nrengenai revisi Keppres Nq 1072000
Sudirman mengatakan Keppres No 1072000 sudah l4engalami dua
kali revisi sejak tahun 2007, yaituKeppres No. L9 Tahun 2007 yang.
kemudian direvisi menjadi Keppres No 1212009.
Sudirman menambahkan, mengenai penggunaan kata harta karun,
menurutnya perlu diklarifikasi, dimana penggunaan istilah harta
karun kurang tepat. Mengingat, penggunaan istilah harta karun
cenderung dikaitkan dengan aspek ekonomi yang pantinya akan
menjadi incaran banyak para pemblrru harta karun. Harta karun
yang dikelola FANNAS BMKT sen$iri merupakanbenda berharga
asal muatan kapal yang tenggelamyang mengandung.aspek seiarah,
kebudayaan, ilmu penge&rhua4 d4n ekonomi. Sampai sejauh ini,
Sudirman mengakui iika kegiatanpencurian BMKT di pantai Utara
gF.e.frtfkiu rla OOm ye.tln ruo.rrtr | 55

27. sen dari seluruh produksi pedkanan tangkap. Jumlah nelayan (laut
dan perairan umum) sebesar 2.755.794 orang, akan tetapi lebih dari
50 persen atau 1.466.666 nelayan berstatus sambilan utama dan
sambilan tambahan. )umlah nelayan naik terus, yaitu 2,06 persen
pada tahun 2006-2007, sedangkzLn ikan makin langka.
]umlah RTP/Perusahaan Perikanan Tangkap 958.499 buah, naik 2,60
persery tetapi sebanyak 811.453 RTP atau 85 persen RTp berskala
kecil tanpa perahu, perahu tanpa motor, dan motor tempel. Armada
perikanan tangkap di laut sebanyak S90.gl4 kapal, akan tetapi 94
persen berukuran kurang dari 5 GT dengan sDM berkualitas rendah
dan kemampuan produksi rendah. Potensi tambak seluas 1.224.076
ha, akan tetapi realisasi baru seluas 612.530 ha. potensi budidaya
laut seluas 8.363.501 ha, akan tetapi realisasi hanya seluas 24.s43
ha. Jumlah industri perikanan lebih dari 12.000 buah, akan tetapi
sebagian besar tradisionaf berskala mikro dan kecil.
9 PeEp€htifMenuiu Masa Depan Uafrim raonesia | 57

28. Tenaga kerja budidaya ikan sebanyak 2.91'6.000 oran& akan tetapi
kepemilikanlahan perkapita rendah danhidupnya memprihatinkan.
Industri pengalengan ikan yang terdaftar lebih dari 50 perusahaan,
akan tetapi yangberproduksi kurang dari 50 persen dengan kapasitas
produksi maksimum sekitar 60 persen. Ekspor produk perikanan
857.783 ton dengan nilai 2.300.000 dolar AS, akan tetapi produksi
turun 7,4L percen pada tahun 2006-2007, bahkan volume ekspor
udang turun 5,04 persen dan nilainya pun furun 6,05 persen.
Sehingg+ sudah seharusnya sektor kelautan dijadikan sebagai pe-
nunjang perekonomian negara ini. Berdasarkan catatan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKtr), sumbangan sektor perikanan terha-
dap Produk Domestik Bruto (PDts) memiliki Peranan strategis. Ter-
utama dibandingkan sektor lain datam sektor perikanan mauPun
PDB nasional. Tentu saja sektor kelautan tidak hanya menghasilkan
produk perikanan. Menurut pengamat maritim Universitas Dipo-
negoro (Undip), Sahala Hutabarat untuk mengembangkan poten-
si sumber kekayaan laut pemerintah harus memiliki visi maritim.
Karena jika potensi sumber kekayaan laut dioptimalkan mampu
mensejahterakan masyarakat pesisir.
Indonesia itu negara kepulauan, artinya laut Lrdonesia ifu lebih luas
dari daratannya. ]ika laut dimanfaatkan dengan optimal, riampu
mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Untuk
mengembangkan potensi maritim, pemerintah harus memiliki visi
negara maritim yang jelas.
Sahala juga mengkritikperan pemerintahyang tidakmemilikikonsep
visi negara maritim. Seharusnya, kata Sahal+ kementerian/lembaga
yang terkait kemaritiman harusnya sudah mulai membangun
konsep negara maritim. Apabila melihatnasib nelayan kita. Mereka
hidup di bawah garis kemiskanan. ]ika cuaca buruk, nelayan tidak
bisa melaut dan otomatis mereka tidak ada penghasilan.
58 | 9 Pe6pehtifMenuiu Masa Depan Maridm ldonBh

29. Sahala rnengungkapkan bahwa terdapat 12 kementerian yang terkait
dengan kemaritiman dan harus merniliki konsep membangun ne-
gara maritime agar dapat mengoptimalkan sumber kekayaan lau!
diantaranya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementrian Lingkungan,
Kementerian PU, Kementerian Perhubungary Menteri Kordinator
Kesejahteraan rakyaf dan Kementerian Koperasi.
Orientasi ekspor pada kebijakanperikanan nasional telah menggerus
bahanbaku ikan pada akhirnya memaksa perusahaan dan konsumen
domestik untuk bergantung pada produk perikanan impor Hal ini
dibuktikan dengan tingginya permintaan izin impor ikan dalam
dua bulan terakhir yang mencapai tiga juta ton atau 60 persen dari
produksi perikarlan tangkap nasional. Volume yang sangat besar,
sehingga dapat dipastikan menghancurkan perekonomian nasio-
.,i1, khususnya nelayan tradisional. Pemerintah dalam hal ini, me-
nurut dia Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kelautan
dan Perikanan tidak perlu mengambil langkah kontraproduktif.
Inisiatif pertama yang dapat dilakukan adalah dengan menetapkan
danmengamankankuota kebutuhanikannasionaf termasuk dengan
mempertimbangkan peningkatan konsrrmsi ik;in untuk lima tahun
ke depan sehingga kebutuhan domestik akan tetap terjaga. Data
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan, nilai
ekspor hasil perikanan pada periode ]anuari-]uli 2010 mencapai
L,62mihar dolarAS atau naik 16,68 persen dibanding periode yang
sama pada 2009. Volume ekspor hasil perikanan sebesar 657193 ton
naik 31,95 persen dibanding tahun 2009. Sejumlah komoditas yang
nilai ekspomya meningkat antara lain ikan tuna, kepitiirg dalam ka-
leng rumput laut kering, kepiting beku, mutiara dan udang beku.
Bahan baku ikan masih merupakan persoalan yang diminta untuk
segera dipenuhi. Saat ini ada 114 Unit Pengolahan Ikan (UPI), de-
,
li,
9 Pqrechiif Mauiu Ma Oepal Uaitn tnOomsia | 59

30. ngan utilisasi hanya 50 pers:n akibat kekurangan pasokan ikan,
kata siaran pers tersebut Dalam sahr flPI terdiri dari 500-1.000
tenaga ke4a dan bila diopthnalkan dapat memenuhi kebutuhan
nasional atas ikanolahan, sekerligus merryerap tenaga keria nasiorral-
Persoalan ini terjadi pula di krdustri pengalengan-
koni Impor Ikan
Di tengah upaya mernbangun industrialisasi perikanan dalam ne-
ger'r, Kementerian Kelautan dan Perikanan (IC(P) iustm tidak bisa
membendung masulirrya ikan impor. Bahkan, ikan dalam kemasan
pun betras masuk ke Tempatt Pelelangan Il<an (IPD dan dijual di
pasar-pasar tradisional- Secara teori, apa yang diwacanakan soal
industrialisasi sangat ideal. Sah-sah saja iika ada anggaPan bahwa
di perairan Indonesia timur potensi ikan tangkapan masih berlim-
patu sekalipun tidak ada data yang menguatkan
si tersebut. Kajian stok ikan nasional sudah lama tidak pernah dila-
kukan, sehingE validitas klaim tersebut diragukan-
]ika merryimak kajian yang dilakukan Badan Pangan Dunia (FAO),
status perikanan dan populasi ikan pelagik-demersal di perairan
Indonesia sudah tidak sehat. Fakta yang tedadi, dengan kaphl be-
sar, nelayan memperluas jangkauan, meningkatkan kapasitas pe-
nangkapan, dan menambah iumlah hari melaut, narnun hasilrrya
tidak sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Hal ini me-
nunjukkan bagaimana kondisi ikan yang sebenamya. Kebutuhan
konsumsi ikan yang semakin meningkat setiap tahun, mauPun Pa-
sar internasional, juga membuat eksploitasi sektor perikanan ber-
langsung secara besar-besaran.
Hasil penelitian yang ditakukan FAO pada 20L0 menyebutkan
kondisi sumber daya ikan nasional dan dunia saat ini menyusut
60 | enllocwxauiu k Der.o Mdtih ffi*r

31. drastis. Pada 2ffi& stok ikan laut dunia yang bisa dimanfaatkan
untuk meningkatkan produksi tinggal L5 persen. Sebanyak 53
persen stok ikan sudah dimanfaatkan secara maksimal dan tidak
mungkin dieksploitasi lagi- Sisanya, sudah ooer-exploited atart
stoknya menurun.
Gambaran pemanfaatan sumber daya ikan di seluruh perairan
Indonesia yang diterbitkan Komisi Nasional Pengkajian Stok
Sumber Daya Ikan pada 2005 merruniukkan hal yang sama. Tidak
mengherankan jika sering terjadi bentrokan fisik antara nelayan
tradisional danABK kapal asing akibatberebut wilayah penangkapan
di tengah laut. Tidak hanya itu, konllik antar nelayan tradisional pun
kerap terjadi. Berkaitan dengan industrialisasi, membangun gudang
ikan, sebagaimana diusulkan Kamar Dagang dan [rdustri hrdonesia
(Kadin), di sentra-sentra perikanan tangkap, khususnya di Indonesia
Timul,ada dua perspektif ;rr6ssffialisasi perikanan.
Pertama, 1n6flss6ialisasi perikanan da]am arti sempit yakni mem-
bangun pabrik-pabrik pengolahan ikan, yang tuiuannya mening-
katkan produksi ikan olahan, baik untuk pasar domestik maupun
e-kspor. Hal terpenting adalah pertumbuhan produksi teriadi, siapa
punpelakunya dandari mana punsurnberbahanbakunya. Perspektif
ini mirip gayafoot-loose industry yang menjadi ciri industrialisasi di
Indnnesia selama iri. Kedua, industrialisasi perikanan dalam arti
luas, yakni transformasi ke arah perikanan yang bemilai tambah.
Tuiuannya mmingkatkan nilai tambah produksi perikanan lokal yang
dinikmati para pelaku usaha kecil dan menengah. Telpenting adalah
transformasi pelaku di hulu ataupun hilir sehingga nelayan dan
pembudidaya ikan juga menjadi bagian perting dalam proses ini.
Karena itu, industrialisasi tak sekadar membangtm pabrrk, tetapi
lebih pada terciptanya sistem yang menjamin meningkatnya mutu
produk perikanan nelayan dan pembudidaya ikan yang bemilai
9 P.r$.ffifraillu ME oem ualom trcor* | 6l ''

32. rambah, berkelanjutan, dan menyejahterakan- Sehingga industri
tak semata teknologl tetapi orientasi nilai budaya baru. Perspektif
ini mirip resoutces-based industry. Di mana industri terkait dengan
sumber daya lokal secara mendalam yang menjamin keberlanjutan
produksi. Namun langkahini terhambat oleh masalah teknis, seperti
stok lkan dan pasokan listrik. Gudang ikan kapasitas 30'ton atau
seukuran kontainer 40 feet denganbiaya RpL,5 milia[, memerlukan
listrik 40 ribu waQ dan biaya operasional Rp20 juta per bulan.
Pasokan listrik sebesar itu masih belum tersedia di daerah pesisir
dan pulau-pulau kecil.
Bahkan, PLN sendiri masih lcesulitan menerangi permukiman pen-
duduk tingkat kecamatan di wilayah timur. Idealrrya, gudang pe-
nyimpanan djllengkapr fruz.er selain cold storage. Mesin freezer bisa
membekukan ikan hingga rninus 40 derajat celcius untuk mem-
pertahankan kualitas ikan dan mencegah berkembangbialmya
bakteri. Plo6es pembekuan ini mutlak dibutuhkan sebelum ikan
dipindahkan ke cold storage dengan suhu minus 18 derajat celcius
sambil menr.nggu dikapalkan.
Biaya lain yang harus dihitung adalah beban transportasi. Untuk
mencukupi kebutuhan bahm olahan industri perikanan di Jawa
dan Sumatera, dibutuhkan kapal carrier berukuran 200 gross'tonage
(GT), mesin minimal 450 PK dengan kapasitas kapal 80-100 ton'
Biaya solar (BBM) kapal tersebut sekitar Rp100 juta untuk kebutuhan
selama 10 hari melaut trayek putang-pergi.
Biaya gudang dan transportasi sebesar itu menyebabkan harga
ikan lebih mahal belum termasuk biaya Investasi kapal dan biaya
rutin yang harus dikeluarkan, seperti rtenggaii ABK dan biaya
perawatan kapal. Sementara masalah pada budidaya ikan, industri
tambak harus mengeluarkan biaya ekstra agar bisa bertahan. Untuk
menyiasati penyakit dan virus yang merebak akibat kontaminasi
62 | eruspemf U""riu Ma5 Dsn kridmltuia

33. zat kimia dari konsenh'at pakan, lahan tambak harus dilapisi terpal
plastik. Air laut yang sarat pencemaran untuk bahan baku tambak
udang, bandeng atau kerapu ltmpur memerlukan perawatan
khusus pula agar ikafl tetap sehat. :
Tidak hanya itu, mereka juga dihadapkan persoalan melambungnya
harga pakan. Sebalikny+ industri pengolahan pakan juga mem-
punvai risiko lebih ti.gg akibat kenaikan tarif listrik, mahalnya
bahan baku, dan tuntutan peningkatan kesejahteraan karyawan.
Jika pemerintah marnpu menurunkan harga pakan hingga 40 per-
sen atau menciptakan pakan altematif (organik), budidaya udang
dengan sendirinya tumbuh subur. Pengusaha budi daya laut akan
tertolong untuk mengembangkan usahanya. Atas kondisi ini se-
harusnya pemerintah Lrdonesia malu. Sebagai negara kepulauan
terbesar yang memiliki potensi perikanan berlimpah, justru meng-
impor ikan. Malaysia, walau menganut negara daratan, mereka
mampu mengekspor ikan kerapu ke Hong Kong denganharga lebih
murah. Padahal, bibib:rya diimpor dari lndonesia. Bahkan, mampu
nnenyuplai ikan lele ke Batam dengan harga Rp9.000 perkilogram,
sedangkan lele lokal diiual di atas Rp10 ribu perkilogram.
Krisis Ikan Mengancam
Sebagai negara maritim lndonesia semestinya menjadi penghasil
komoditas ikan yang diperhitungkan. Namun, yang terjadi justru
sebaliknya negara ini terancam krisis ikan. World Wide Funil for Na-
ture (lNrNF) Indonesia melihat potensi paceklik sumber daya ikan
di laut Lrdonesia semakin tingg. Lrdikasinya terlihat dari ketidak-
tersedian ikan yang diekspor, sementara permintaan ikan dari im-
portir luar negeri semakin meningkat. jika hal ini dibiarkan, bebe-
rapa tahun ke depan masyarakat hanya bisa makan sup plankton.
g l,eEFhritMenuiu M.* egan kdh ltud | 63

34. WWF meruiuk pada penunr++ll tangkapan ikan di perairan Ka-
bl*paftrr W*atobi, Sr*lauresi,Tcr4fiara dan sekitamya. Lokasi
terst**$:mertlpakan salah sattl"Enpat pertangkapan ikan Tuna
di Indonesia, khususnya ienis tuna sirip kuning (yellowfin-
Thunnus albacares).
Berdasarkan data dari L5 koordinator penerimaan potongan (loin)
ikan tuna pada 2008-20L1 terjadi Penurunan hasil tangkapan' Pada
2008 iumlah ttrna yang ditangkap rata-rata 4,73 ekor per armada'
Pada2009,46L ekor per armada. Pada 2010 hanya 4,29 ekor per
armada, dan pada 2011 jumlrrtr tangkapan semakinberkurang men-
jadi 3,30 ekor per armada.
Dari evaluasi WWF, kondisi tersebut disebabkan kurangnya Penge-
tahuan masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut
dalam menangkap ikan. Nelayan sering menangkap ikan berukuran
kecil sehingga ikan tidak bisa berkembang biak dan lama kelamaan
jumlahnya terus berkurang. AtrWF pun meluncurkanbuku panduan
mengenai cara menangkap ikan yang benar, cara menzrngani hewan
hasil tangkapan sampingan, dan bagaimana cara mengolah ikan
agar bisa dipasarkan baik ke pasar lokal mauPun intemasional.
Perusahaan importir asal Beland+ Anova Asia melihat kekurangan
bahan baku di Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi hal
yang sangat disayangkan. Padahal, pasar intemasional sedang ba-
gus. Permintaan ikan tuna terbesar datang dari Amerikq IePan&
dan Eropa. Saat ini Indonesia sedang dilidk pasar dunia karena
dianggap sangat potensial menjadi neg:ra pengekspor ikan-
Sebagai importir, Anova Asia berharap nelayan dan pengusaha
lebih memahami pentingnya menjaga kelestarian komoditas pe-
rikanan. Karena ada ratusan ribu pelaku usaha nelayan yang akan
menganggur jika Indonesia tidakbisa menghasilkan ikan.
el

35. (risi? ikan diperktuakan akan mrrlai dirasal€n krdonesia p. ada 2014.
C*rUn ftu,,keilnrangterseean ;i*+ mmcaf,* 11;15 F*a,.,toqL..hi
akibat m€rdngkatnya konsumsi iharg tetapi tidak diimbangi dergan
pertumbuhan produksi dan perlindungan pasar dalam negeri.
Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim
melihat data itu dari rencana strategis Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) pada 2010-2014" Mereka memproyeksikan pro-
duksi ikan nasional tangkap ataupun budidaya sebesar 22,54 jtta
ton. Sementara kebutuhan ikan nasional 33,68 juta ton, dengan
asumsi konsumsi ikan 38,67 kilogram per kapita sehingga teriadi
defisit ikan 11,15 juta ton.
Diperkirakan pada 20'14 ada L8 provinsi yang defisit pasokan
ikan" ]awa Barat misalnya, produksi ikan 1.,63 jutaton, sedangkan
kebutuhannya 4,06 juta ton, sehingga defisit 2,43 jfia ton ikan. Di
lain pihak, sebanyak 15 provinsi kelebihan produksi ikan. Provinsi
tersebut adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa
Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawasi Tengatg Sulawesi
Utara, Gorontalo, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Maluku, Sulawesi
Barat, Sumatera Selatary Maluku lJtara, Sumatera Barat, dan
Papua Barat.
Di sisi lain, beberapa pihak melihatkekurangan pasokanikanuntuk
konsumsi dalam negeri semakin parah karena orientasi produksi
perikanan untuk ekspor. Padahal, impor perikanan terus naik. Pada
triwulan pertama tahun 20L0, impor produk perikanan 7 juta dolar
AS, atau naik 32 persen dibandingkan 2009, yakni 58 juta dolar AS.
Peran pemerintah juga diperlukan untuk menjaga terpenuhinya
kebututran ikan di dalam negeri. Diperlukan pemetaan produksi
dan pemasaran produk nasional, selain menata distribusi produk
perikanan antar pulau dan menyediakan infrastruktur perdagangan
produk ikan antar pulau.
t hpctdf ,ftnqu Ma Degan Urifn rc | 65

36. ZONA EKONOMI EKSLI,,SIF
Pemerintah juga perlu memperkuatnelayan dan pengusaha perikanan
agar mereka melebarkan wilayah tangkapannya ke wilayah zona
ekonorni eksklusil brdonesia dan laut lepas. Selain itu, ada jaminan
pemasaran produk perikanan ke luar negeri hanya apabila produksi
dan pasokan di dalam negeri inencukupi kebutuhan nasional.
Ocean Watdr hndonesia (OWD bahkan meminta pemerintah mem-
perketat regulasi ekspor-impor dan memprioritaskan keamanan
konsumsi nasional. Saat ini darya saing nelayan Indonesia relatif ren-
dah. Sekitar 90 persen nelayan menggunakan kapal kecil berbobot
mati di bawah 30 gross ton (GT). Selain itu, perikanan budidaya
terkendala permodalan dan mahabnya harga Pakan.
Direktorat Pemasaran I-uar }.legeri KKP tidak bisa menutup mata
dengan kondisi yang ada. Mereka melihat hal ini terjadi karena ke-
bijakan pemerintah. Di mana negara maiu menyubsidi sektor pe-
rikanannya sehingga produJ< perikanan mereka meniadi murah.
Data World Tiade Repor, (2010) menyebutkan, China menyubsidi
sektor perikanannya hingga 4,13 miliar dolar AS. Sebaliknya pe-
merintah Lrdonesia justru mr:nghapus subsidi bahan bakar mrnyak
untuk kapal nelayan berbobot lebih dari 60 GT. Ironis sekali.
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
Berdasarkan konvensi hukum laut 1982, wilayah perairan lndonesia
meliputi kawasan seluas 3,L juta meterPersegi terdiri atas perairan,
kepulauan seluas 2,8 juta km persegi dan laut sekitar Q3 juta km
persegi Indonesia juga memiliki hak berdaulat atas berbagai sumber
kekayaan alam serta berbagai kepentingan yang melekatpadaZEE
seluas 2,7 juta km persegi dan hak partisipasi dalam pengelolaan
kekayaan alam di laut lepas diluar 200 mil ZEE, serta pengelolaan
dan pemanfaatan kekayaan alam dasar laut perairan intemasional
66 | t hEtsllrif Menuru Mae D€pan Maritim ln&n€la

37. di luar landas kontinen. Tertuang dalam pasal 792-232 uNCLos
membebankan kewajiban bagi setiap negara pantai untuk mengelola
dan melestarikan suriber daya laut rnereka.
Pada 2005 muncul gagasan dari Dewan Maritime Indonesia untuk
membentuk Badan Penataan Batas wilayah dan Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia yang bertujuan untuk mempertegas kedulatan
Negara dan rneningkatan keamanan laut. Diketahui Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia adalah daerah di luar Laut Teritorial Lrdonesia
sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang No 411960
tentang Perairan Indonesia, cakupan yang meluas sampai 200 mil laut
dari garis pangkal dari mana lebar Laut Teritorial Indonesia diukur.
Dizona Ekonomi Eksklusif, lndonesia memberlakukan hak berdaulat
untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasl pengelolaan dan pelestarian
hidup dan sumber daya alam yang tidak hidup dari tanah dan sub_
dasar laut dan perairan dan hak-hak kedaulatan berkenaan dengan
9 P€rsp€htifMenuiu Masa Depan Madrim tndonGh I 67

38. ZONA EI(ONOMI EIGLUSIF
kegiatan lain untuk eksploras;i ekonomi dan eksploitasi zona, seperti
produksi energi dari arus arr, dan angin, dan dari segi yuridis yaitu
pembentukan dan penggunaan buatan, instalasi pulau dan struktur,
penelitian ilmiah kelautan, pelestarian lingkungan laut, dan hak-hak
lain berdasarkan hukum intemasional.
Hak berdaulat Indonesia seba5;aimana dimaksud dalam ayat 2 deklarasi
ini, Pemerintah, sehubungan dengan dasar laut dan lapisan tanalu
terus melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan perafuran di
ftrdonesia tentang Perairan Indonesia dan Landas Kontinen Indonesi4
perjanjian intemasional dan hukum intemasional.
Dalam Zona Ekonomi EkslJusif (ZEE) Indonesia, kebebasan na-
vigasi dan penerbangan dan peletakan sub-kabel laut dan pipa
akan terus diakui sesuai dengan prinsip-prinsip baru hukum inter-
nasional laut. Lalu berikutrya yaitu dimana garis batas ZEE Indo-
nesia menimbulkan masalah batas dengan negara berdekatan atau
sebaliknya Pemerintah Indonesia siap, pada waktu yang tepatuntuk
masuk ke dalam perundingan dengan negara yang bersangkutan
dengan maksud untuk mencapai kesepakatan.
Pakar Hukum Laut, Prof Hasjim Djalal mengaku sedih dmgan konsep
ZEE hrdonesia yang tidak berj alan maksimal. Bagaimana tidak, dengan
posisi strategisnya Lrdonesia dianugerahi 17SCAPulau, panjang garis
pantai 81.000 km persegf dua pertiga luas wilayah terdiri dari laut,
ditambah denganwilayah yangberbatasan dengan tiga negara tetangS4
yaitu Malaysra Papua New Guinea, dan Timor Leste, brdonesiabelum
mampu memaksimalkan korsep ZEE. Padahal dengan melihat lokasi
hrdonesia yang cukup strategis maka ZEE menjadi sangat penting dan
sangat disayangkan jika ZEE kita terbengkalai.
Konsep ZEE mampu memberikan berbagai keuntungan. Misalnya,
jka ZEE mampu diterapkan dengan baik, maka keuntungan
68 I 9 PeEpehlifMenuiu Masa D€pan Maildm lndonesia

39. ZONA EKONOMI EKSLUSIF
ekonomi akan mengikutinya karena sumber daya perikanan dan
lainnya di daerah tersebut sangat melimpah. Selain itu, keuntungan
politis juga bakal diperoleh pemerintah Indonesia, misalnya hasil
exercisepenetapan garis batasZEE di Selat Malaka dapat digunakan
sebagai dokumen teknis dalam perundingan batas ZEE di Selat
Malaka dan apabila hasil penetapan dipakai sebagai klaim unilateral
garis batas ZEE Indonesia di Selat Malaka maka dapat dipakai
sebagai batas operasional kapal-kapal TNI AL dalam penegakkan
hak berdaulat NKRI di Selat Malaka.
Diketahui, Batas dalam ZEE adalah batas luar dari laut territorial.
Zona batas luas tidak boleh melebihi 200 mil dari bibir pantai.
Penetapan universal wilayah ZEE seluas 200 mil akan memberikan
36 persen dari seluruh total area laut. Walaupun ini porsi yang
relatif kecil, di dalam area 200 mil yang diberikan menampilkan
sekitar 90 persen dari seluruh simpanan ikan komersial, 87 Persen
dari simpanan minyak dunia, dan 10 persen simpanan mangan.
Melanjutkan keterangannya, Prof Hasjim mengatakan ZEE waiib
dimasukan dan diberdayakan dalambagian perencanaan pengelolaan
sumber daya manusi4 teknologi dan in{rastuktur dimana semua itu
perlu disokong anggaran yang mernadai. Tentunya kemampuan
anggaran yang harus ditingkatkan, baik untuk Kementerian Keluatan
dan Perikanan (KKP), maupun untuk pertahanan laut kita.
Sementara itu, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Muradi Darmansyah menilai pengelolaan laut menjadi
perioritas utamanya. karenanya ZEE perlu mendapat dukungan,
agar ekonomi maritim kedepan bisa terkelola optimal. Mengenai
hal itu, kelautan akan menjadi prioritas utama ditahun 2011
mendatang, namun memang hal tersebut perlu dilakukan kajian
akademis dari perguruan tinggi secara komperhensif. Dalam
kacamatanya, pemanfaatanZBB masih jauh dari harapary hal itu
9 PeEpehtifMenuiu Ma* oepen uadrim lndonesia | 69

40. disebabkan karena kurangnya SDM yang memadai, ditambah
minimnya infrastruktur dan teknologi yang tidak sebanding de-
ngan luas laut Indonesia.
Ditambah lagi dengan kondisi tapal batas laut Indonesia yang
suatu saat bisa berubah, karena patroli yang dilakukan tidak mak-
simal, serta inJrastuktur lairya yang kurang memadai, seperti pem-
bangunan mercusuar yang tidak merata.
Tidak hanya itu, Muradi juga meminta kepada pihak terkait untuk
selalu memperbaharui peta-peta Indonesia. Dengan kondisi saat
ini mengenai perubahan iklim, bisa saja adanya perubahan iklim
tersebut membuat batas-batas laut kita semakin berkurang. Saat ini
kita akan mengacu kepada peta lama jamannya kolonial Belanda,
seharusnya ada perubahan peta, dicocokan dengan kondisi saat
ini. ]ika ini tidak dilakukan maka, negara-negara tetangga bisa saia
menjadi mengklaim.
Ditanya mengenai apa saja yang perlu ditingkatkan untuk penguatan
ZEE Muradi mengatakan, Pendidikan menjadi modal utama, dan
pemahaman peiabat akan hak-hak yang ada menurut hukum laut
yang berlaku. Tidak hanya itu, penguatan kemanan iuga perlu
ditingkatkan, Muradi memberikan contoh adanya kasus kapal-kapal
patroli banyak yang tidak beroperasi disebabkan Global Positioning
system (GPS) yang rusak karena batrainya habis. Irri sesuatu hal yang
,"hu*rr,yu tidak terjadi. Iungan sampai PenSawasan tidak berjalan
karena disebabkan hal-hal kebil yang sangat tidak perlu'
ZEE datam Keterbatasan SDM dan Infrastruktur
Zona Ekonomi Eklusif (zEE) adalah zona yang luasnya 200 mil dari
garis dasar pantai, yang nlana dalam zona tersebut sebuah neSara
ZONA EI(ONOMI EKSLUSIF
70 | e Perspenff uenuiu Mas Degan Maddm lndor resie

41. pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak
menggunakan kebijakan hukumny4 kebebasan bemavigasi, terbang
di atasnya, ataupun rnelakukan penanaman kabel dan pipa.
Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak. Se-
mentara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang ber-
kembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas yurisdiksi
negara pantai atas lautnya, sumbemya mengaor pada persiapan
rrntuk UNCLOS III. Namun dalam pengembangannya tidak begitu
maksimal, karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM),
Infrastruktur dan Iptek yang dianggap sebagai faktor utama,
sehingga dengan mudahnya negara-negara yang berbatasan lang-
sung dengan Indonesia masuk kewilayah kedaulatan Indonesia
secara bebas.
Pengamat dari Sekolah Tinggi IlmuMaritim (STIM), Diah S. Koesdinar
mengatakan suatu pengelolaan wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE) pertama-tama harus mengedepankan kedaulatan negara untuk
dimanfaatkan sebagai cara memakmurkan dan mensejahterakan
rakyat dan negara. Tanpa adanya kedaulatan, satu negara tidak ada
artinya. Secara prinsip ZEE sudah mencakup berbagai unsur yang
meliputi pertahanan negar4 pengelolaan sumber daya laut dan
pengakuan secara intemasional walaupun masih terbatas.
Namun mengingat luasnya wilayah laftZEE Indonesia dan adanya
overlap dengan ZEEnegara lairu maka perlu adanya tindakan tegas
pemtirintah Indonesia dalam menetapkan garis batas ZEE dengan
negara-negara yang berbatasan dengan NKRL "Penetapan b atas ZEE
ini harus diupayakan dengan aktif dan berkesinambungan untuk
menghindari potensi masalah di kemudian hari dengan berbagai
negara. Untuk dapat melakukan hal ihr, Indonesia dapat melibatkan
pakar dalam bidang masing-masing agar dapat membuahkan strategi
pengelolaan yang tepat dan bermanfaat bagi Indonesia.
9 P€*ehtif Menuiu Mas Ocp.n Merhlh lndone.i. | 7l

42. ZONA EKONOMI EKSLUSIF
Bicara mengenai SDM, harus diakui tidak mudah mengelola wilayah
laut NKRI yang luas dengar dana terbatas dan koordinasi terpadu
dari berbagai instansi pemerintah terkait yang belum efektif. Namun
pemerintah harus melihat bahwa pembangunan kelautan adalah
satu kesatuan dengan pembangunam negara. SDM, infrastruktur
dan Iptek yang ada harus <likembangkan dan dibuat lebih efektif
dengan master plan jangka p'anjang yang jelas' Indonesia harus bisa
berkonsolidasi dari dalam agar kuat menghadapi'serangan' dari
luar danbisa terus mempertahankan kedaulatan NKRI. Penggunaan
teknologi yang maju dan canggih dan data satelit yang bisa diakses
akan dapat memudahkan penentuan batas-batas yang akurat'
Pemanfaatan teknologi konrunikasi lainnya juga dapat rnemonitor
pengelolaan ZEE secara real time.
Indonesia harus berkomitmen dalam pengembangan kelautan yang
merupakan bagian penting dalam pembangunan negara secara ke-
seluruhan. Komitmen berinvestasi tidak hanya diartikan dalam
pengalokasian dana, tetapi juga dalam peningkatan SDM dan in-
frastruktur didukung Iptek yang maju serta dari segi peraturan
perundang-undangan dan penetapan garis batas yang jelas. Faktor
terakhir tersebut amat penting a9il keabsahan penetapan garis
batas ZEE tidak hanya diterima sepihak, tetapi juga diakui secara
intemasional. Iptek yang ada sekarang akan dapatmembantlr mela-
kukan hal itu dengan akurat dan dapat memudahkan komunikasi
antar negara menjadi lebih mudah dan cepat.
Dalam pengelolaan ZEE tersebu! semuanya kembali ke pemerintah
apakahupayayang ditakukan sudah optimal apakah Indonesia sudah
dengan tegas menerapkan Peraturan yang berlaku dan apakah berbagai
instansi yang terkait memiliki komihnen yang sama dan sepakat
berusaha untuk melakukan yang terbaik. Memang satu pekerjaan rumah
yang sangat kompleks dan besar yang terrtunya mernbutuhkan waktu
panjang untuk dapat membrratrkan hasil. Namun apabila tidak dimulai
72 I 9 Pe6pehrifMenuiu Masa Depan Madiim lndonesia

43. ZONA EKONOMI EKSLUSIF
dengan seksama dan berkesinambungan dari sekarang hrdonesia dan
generasi berikutnyalah yang akan merugi.
ZEE Tanggung jawab Bersama
Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia diatur dalam
Undang-Undang RI No 5/1983, Melalui pertimbangan presiden pada
2LMaret1980 telah dikeluarkan pengumuman pemerintah RI, tentang
ZEE Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan
memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada di dalamnya.
Diatur pula semua kegiatan penelitian ilmiah mengenai kelautan di
perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi lndonesia
harus dilaksanakan sesuai dengan kepentingan negara. Sumber
daya alam hayati dan non hayati yang terdapat di ZEE Indonesia
adalah modal dan milik bersama Bangsa Indonesia sesuai dengan
Wawasan Nusantara. Dalam Konvensi Hukum Laut yang dihasilkan
oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
Ketiga menunjukkan telah diakuinya rezimzona ekonomi eksklusif
selebar 200 (dua ratus) mil laut sebagai bagian dari hukum laut
internasional yang baru.
Dengan hal tersebut di atas tentunya pengelolaan Zona Ekonomi
Eksklusif harus mendapat penanganan serius dari semua pihak
yang terkait, Kementerian dan lembaga yang memang dipercaya
harus berperan aktif untuk mengembangkanZBB dan menjadikan
kekayaan laut indonesia bisa bermanfaat untuk kesejahteraan
rakyat Indonesia.
Kepala Pusat Datadan Informasi Kementeriarr Kelautan dan Perikanan
(KKP), Soe'nan H Pumomo mengatakan konsep ZEE itu tak hanya tugas
Kementerian Keluatan dan Perikanan, tapi tugas bersama misalka&
KKP mengenai perikanarurya beserta rlset kelautan, lalu Kemerrterian
9 Persp.hif M6uiu M.* Oepan Uaritim maoeia | 73

44. ZONA EKONOMI ffiUSIF
Pertahanansoalpertahananlarttnya TNIAI mengenaikemananlautrya
sementara Kerrerrteriart ESDIA bicara mengerrai *i8*
dan erreqgi, Kenrerrterian Luar Negeri bicara batas wilayah,
lalu l(ernerrEian PU bicara merrgerni kawasan perbatasan Bicara ZEE,
bukan berard bicara Kemenkrian Keluatan dan Perikanaru melainkan
semua lerrbaga baik kerrrerrt:riarr maupun lernbaga lain yang terkait
dan serrrua merrrpunyai peman penting
SehinggadalammernperlrratllEE, merruruhrya, perluadastrukturisasi
dimmua lini remrasuk restrukturisasi amrada laut baik untuk segi
mar{xm segi prngelolaan ikar} kar€na sampai saat ini
menunrt Soe'nan banyak rrelayarrrelayan Indonesia yang memang
tidak bisa merranfatkan luas Laut lor€na terkendala kapal yang tidak
memadai tlrrya beberapa kapal besar yang bisa meniarrgkau luas laut.
Perlu diakui bahwa saat ini hanya kapal-kapal kecil kita yang hanya
berkumpul dilaut yang dekat pantai, untuk wilayah yang fauh
hanya beberapa kapal besar, untuk konsep ZEE sendiri menumg
perlu diperkuat aimada-armada yang cukup merradai baik untuk
pertahanarinya rurupun pengelolaan hasil lautnya.
Soe'nan pun membantah jika dalam pengelolaan ZEE pihalmya
tidak memiliki SDM yang Sebab, 62 persen abknya
dibutuhkan oleh perusahaan swasta di negara fepang. Ini tentunya
akanbernranfaatbesar bagi pendapatanlndonesia, dan keterampilan
bekeria. Selain itu, ini artinya SDM kita benar-benar mumpuni,
karena anak-anak muda Jepang merurng tidak suka bekeria dilaut,
sehingga etoa kerja anak-anak muda kita akan terbiasa dengan
etos keria nqiara Jepang yang penuh disiptin, sehingga SDM kita
tentunyatidak akan kalah dengan negara-negara lain.
Programkedephn untuk KKP sendiri, Soe'nan akan mengedepankan
intmksi Pnesiden yang meminta perkuat ZEE lndonesi4 yaitu
74 I 9ftrso.hdf Mdiu Me atcp.n Maritim lndoGsia

45. ZONA ErcNOMI EKSLTJSIF
dengan cara penguatan armada besar, dan penguatan antara lem-
baga dan penguatan ZEBkitabaik laut maupun udaranya.
Sernentara ih1 Pengamat Kelautan Indonesia, Profesor Sahala
Hutabarat mengaku jika konsep ZEE Indonesia belum begitu
maksimal, baik yang dijalankan oleh KKP dan kementerian lainnya.
Sahala rrrenyebutka& jika lembaga tersebut belum ada koordinasi
yang kuat mak+ ZEEini akan sia-sia.
Potensi devisa diZEE banyaft 'tercuri'oleh negara lain baik secara
legal maupun illegal, sementara perhatian politik pemerintah atas
ZEE memang belum optimal. Menurutnya terlalu banyak'pemain'
namun lemah dalam koordinasi, serta kemanan laut masih sangat
rawan. Batas wilayah dan Kaw"asan perbatasan menjadi tidak
begitu terkontrol.
Sahala menjelaskan, jika potensi dalam konsep ZEE sendiri sebetulnya
sangat besar, dan beraneka ragam. Disebutkan ada banyak potensi,
pertama Sumber daya non hayati y,ang didalamnya mencakup Migas,
Energi Keluatan dan Sumber Mineral Keluatan. Selain itu terdapat
sumber daya hayati dan jasa yang juga didalamnya ada industri
Bioteknologi kelautan dan pengernbangan pulau buatan, lalu yang
terakhir potensi sumber daya perikanan. Sehingga sangat tepat jik4
penanganarl ZEE tidak hanya KKP, melainkan kementerian lain juga
turut ikut serta dalam pengelolaan potensi ZEE.
Dewan Maritim Indonesia sendi{ melalui Sekretaris Bidang Sosialisasi,
IrAbdulAlim Salam dalam keterangan terhrlisnya mengenai strategi
pengelolaan ZEE Indonesia menyebutkan ada beberapa konsep ZEE
Indonesi4 yang terbagi menjadi dua altematif, diantaranya altematif
pertama pengelolaan secara telpusat oleh negara. Altematif kedua
yaitu keriasama penp;elolaan dengannegara lain dan juga dengan pe.
merintah daerah atau antar sektor.
9 PcGpcirdfM6qa Ma Ocaen uemm naoncae | 75

46. ZONAEKONOMI EI(SLUSIF
Altematif pertama unfuk urusan pengawasan pemanfaatan SDA
hayati dan non hayati, pengamanan laut dan pulau-pulau perba-
tasan, dan pengurusan wilayalirnaritim,,sementara altematif kedua
mempunyai pengertian bahwa di wilayah perbatasan koordinasi
bersama untuk penanganan masalah-masalah khusus, seperti
keamanan lau! lalu di wilayah teritorial kerjas;una penanarnan modal
dengan swasta asing dan domestik, dan di wilayah ZEEI mengenai
Special Anangemenfs dengan negara lain untuk pengelolaan SDA
Konsep lembaga yang ditrsulkan oleh Dewan Maritim Indonesia
untuk mengelola ZEE ada dua yaitq lembaga yang ada dengan
pertimbangan dan kekuatanrrya yaitu pertama Unit yang pelaksana
sudah mempunyai dukungan administrasistaf dan keuangan dan
kedua Optimasi pemanfaatan sumberdaya yang ada. Tentunya
terdapat kelemahan yaitu perlu sistem koordinasi yang kuat lalu
sering tidak terhindarkan adanya conflict of intercst dan yrrg ketiga
berbagai kelemahan birokrasi yang ada akan tetap melekat.
Dewan Maritim Indonesia juga menilai perlu ada badan khusus
yang menangani ZEE, karena kekuatan dari badan khusus sangat
optimaf dirancang untuk menangani urusiu:I tertentu kedua
mempunyai visi dan misi yang satu, sehingga etos kerja lebih
utuh dan padu dalam satu komando. Kelemahannya yaitu dapat
menambah birokrasi yang ada apabila tidak dilakukan eliminasi
unit kerja di lembaga yang ada.
Sebelumnya, meski ketentuan intemasional tentang Zona Ekonomi
Eksklusif atau UNCLOS 1982 telah diratilikasi dan mulai berlaku
pada 1994,70 persen ZEE Lrdonesia belum disepakati negara
tetangga. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi
Survei dan Pemetaan Nasional Sobar Sutisna, menjelaskan, ZEE
yang belum disepakati berada di perbatasan dengan negara Timor
Leste, Palau, Filipina Vietnam, Thailand, dan India. Sejauh ini
76 | 9 PeBpcfrtif Mduiu Ma$ &pln Madtim lntui.

47. ZONA EI(ONOMI E(SLUSIF
kesepakatan batas ZEE tercapai dengan pihak Australia dan Papua
Niugini. Dalarn atau United Nations Convention on the Law of
the Sea, ZEE didefinisikan sebagai hak berdaulat atas pengelolaan
sumber kekayaan alam pada kolom air.
Selain ZEE, menurut Sobar, yang juga sebagai Ketua Technical
Working Group Batas Maritim hrdonesia, terdapat dua batas
yuridiksi maritim y;Lng belum terselesaikan, yaitu batas laut
teritorial dan batas landas kontinen. Meski batas:landas kontinen
telah ditetapkan berdasarkan Konvensi PBB pada 1958, tetapi proses
tersebut belum terselesaikan hingga kini. Untuk landas kontinen
sekitar 30 persen yang belum disepakati, yaitu yang berbatasan
dengan Filipina, Palau, dan Timor Leste.
Selain itu, sampai kini pihak Indonesiabelum mencapai kesepakatan
tentang batas laut teritorial dengan tiga negara, yaitu Singapur4
Malaysia, dan Timor Leste. Panjangnya mencapai 40 persen dari
seluruh batas yuridiksi maritim Indonesia.
Batas laut teritorial dengan Malaysia yang belum terselesaikan
ada di tiga wilayah, yaitu yang berada di Selat Malaka sepanjang
17 mll laut; 12 mil laut di Tanjung Datuk, Kalimantan Bara! dan
18 mil di Sebatik, Kalimantan Timur. Sedangkan dengan Timor
Lestg Pemerintah Indonesia belum menyepakati lebih dari 100 mil
panjang batas laut teritorial.
Sementara itu, berdasarkan perjanjian pada 1973 tentang batas
wilayah antara Singapura-Indonesia telah ditetapkan enam titik
pangkal yang berada di sebelah barat hingga timur Pulau Batam.
Bila dilihat dari sisi Singapur4 titik pangkal itu berada di Sultan
Shoul hingga ke timur Singapura atau sebelah barat Changi. Titik-
titik ini sudah definit, tidak terpengaruh dengan perluasan wilayah
Singapura karena reklamasi.
gtuseGHf M.nuiu Mae Orp.n M.ddh ln&o6h l,

48. Bagian yang kini dipermasalahkan adalah ada di bagian barat
sefa4ang 14 mil. Sedangkan di sebelah timur meliputi garis batas se-
paniang iS -it. Pembicaraan penetapan batas wilayah antara Singa-
p*, aL hrdonesia telah dimulai lagi tahun lalu' Pihak Singapura
i rr,yu menyepakati penetapan wilayah barat dan akan dilakukan
pembahasan lebih lanjut. Untuk pembahasan batas wilayah dengan
Singapur4 terutama di bagian barat, Indonesia berpegang pada peta
yrt g diUrrut tahun 1973. Seclangkan Singapura saat ini meminta
ailrt"t*ya survei kembali. Penyelesaian masalah ini diakui tidak
dapat ditetapkan target waktunya. Karena harus dicapai kesepakatan
kedua belah pihak dan kesiapan negara tetangga'
Namun, bila perundingan dengan Singapura tentang batas wilayah
tetap bunhl langkah yang rnungkin ditempuh Indonesia adalah-
mengajukannya Le hternational Tribunal for the Lmt of the Sea di
Hamuurg, Jerman. Dalam mahkamah intemasional ini bisa salah
satu pihak saja yang mengajukan kasusnya' Di antara perundingan
batas wilayah dengan enam negara tetangga Sobar melihat penetap-
an batas wilayah paring cepat dapat terealisasi dengan Filipina
yang telah menyatakan kesediaannya untuk penyelesaian Proses
irri. pembicaraan kedua belah pihak untuk penetapan batas wilayah
di Laut sulawesi telah dimulai pada 1994. Sementara itu PenetaPan
batas wilayah dengan Palau belum dapat dilakukan karena Indonesia
belum memiliki hubungan diplomatik dengan negara kecil di Pasifik
ini. saat ini pihak perunding dari hrdonesia menunggu persetujuan
dari DPR untuk membuka hrrbungan diplomatik dengan Palau.
SUMBER DAYA MIGAS DAN MINERAL
Laut selain menjadi sumber Pangan juga mengandung beraneka
sumber daya energi. Kini,para ahli menaruh perhatian terhadap laut
sebagai upaya mencari jawaban terhadap tantangan kekurangan
SUMBER DAYA MICAS DAN MINERAL
78 | 9 Pe6Pekif MGNF Me Degan M.titu lffiE

49. SUMBER OAYA MIGAS DAN MINERAL
energi di masa mendatang. Hasil penelitian Richardson pada 2008
menunjukkan bahwa sekitar 70 persen produksi minyak dan gas
bumi berasal dari kawasan pesisir dan lautan- Dari 60 cekungan
yang potensial mengandung migas,40 cekungan terdapat di lepas
pantai, 14 di pesisir, dan hanya enam di daratan. Potensi cadangan
minyak buminya 11,3 miliar barel dan gas 101,7 triliun kaki kubik.
Belum iama ini, ditemukan jenis energibaru penggantiBBMberupa
gas hidrat dan biogenik di lepas pantai barat Sumatera, selatan Jawa
Baraf dan bagian utara Selat Makassar, dengan potensi melebihi
seluruh potensi migas.
Dari hasil penelitian BPPT (1998) dari 60 cekungan minyak yang
terkandung dalam alam Indonesia, sekitar 70 persen atau sekitar
40 cekungan terdapat di laut. Dari 40 cekungan itu 10 cekungan
telah diteliti secara intensif, 11 baru diteliti sebagian, sedangkan
29 belum terjamah. Diperkirakan ke-40 cekungan itu berpotensi
menghasilkan 1,06,2 miliar barel setara minyak, namun baru
1"6,7 miliar barel yang diketahui dengan pastt, 7,5 miliar barel di
antaranya sudah dieksploitasi.
Sisanya sebesar 89,5 miliar barel bempa kekayaan yang belum
terjamah. Cadangan minyak yang belum terjamah itu diperkirakan
523 miliar barel terkandung di lepas pantai, dan lebih dari se-
paruhnya .
atau sekitar 32,8 miliar barel terdapat di laut dalam.
Sementara ifu untuk sumberdaya gas bumi, cadangan yang dimiliki
Indonesia sampai dengan 1998 mencapai136,5 Triliun Kaki Kubik
(TKK). Cadangan ini rnengalami kenaikan bila dibandingkan tahun
1955 yang hanya sebesar 123,6 Trrlhtn Kaki Kubik. Sedangkan
potensi kekayaan tambang dasar laut seperti aluminium, mal:rgan,
tembaga zirconium, nikel, kobalt, biji besi non titanium, vanadium,
dan lain sebagainya yang sampai sekarang belum teridentifikasi
dengan baik masih diperlukan teknologi yang maju untuk mengem-
bangkan potensi tersebut.
9 P.Ep*df Mnulu Me Orgrn Uertdm rrao* | 79

50. SUMBER DAYA MIGAS DAN MINERAL
Selain ihr, Indonesia dapat memanfaatkan potensi laut sebagai
sumber energi listrik. Yaihr, melalui teknologi panas laut pasang
surut, arus laut, angin, gelombang laut serta bioenergi dari ganggang
laut. California Energy Commi:;ion, misalnya memperkirakan jumlah
tenagaombak pecah di dunia dapat menghasilkan Z-3ltta megawatt
energi, dimana pada lokasi yrrng tepat ombak bisa membangkitkan
energi sekitar 65 megawatt per mil Paniang pesisir.
Laut juga menyimpan kandu ngan bahan tambang d an mineral yang
bernilai ekonomi tinggi. Sanra halnya di daratan, potensi mineral
dan tambang terbagi atas tiga kelas sesuai standar indonesia, yaitu
A, B, dan C. Yang membedakan adalah masalah teknis eksploitasi
dan penambangannya.
Prof J.A Katili pernah menrperkirakan terdapat berjuta-juta ton
emas di dasar samudra. Para saintis Jepang di The lapan Marine
Science andTechnology sudah lama merilis temuan cadangan mineral
8O I P Pespettif

51. PMIWISATA BAHARI
yang terbesar di dunia yang mengandung emas dan perak, justru
terdapat di dasar laut di kedalaman di atas 1.400 meter.
Di*il (2004) menuliskan bahwa di dasar laut di lepas pantai Afrika
barat daya, khususnya Narnibia, perolehan intan mencapai 200.000
karat per tahun, meskipun intan bukan hal umum di lautan. Para
peneliti juga sudah mensinyalir adanya timbunan 356 miliar ton
mangan dalam bentuk nodul di dasar samudra'Pasifik. |umlah
tersebut setara dengan penggunaanmangan di seluruh dunia selama
400.000 tahun. Tentu sajo kemampuan eksplorasi dan pemahaman
tentang beragam potensi ini hanya bisa didalami lebih lanjut apabila
ada perspektif dan keseriusan mengelola surnber daya kelautan.
PARIWISATA BAHARI
Negara bagian Queensland, Australia, dengan paniang garis pantai
2.100 kilometer, mampu menghasilkan devisa 2 miliar doiarAS dari
sektor pariwisata pada tahun 2002. Sementara negara kepulauan
Seychelles yang amat kecil di Madagaskar berhasil mendapatkan 70
persen pendapatan nasionalnya dari wisata bahari, dan menyokong
GDP per kapita (pada 2000) sebesar 7.700 dolar AS yang jumlahnya
berlipat dari Indonesia.
Hal ini menimbulkan keirian, mengapa Indonesia yang memilki
garis pantai 81.000 km tidak bisa mengembangkan pariwisata ba-
harl walau minimal nilainya mendekati apa yang diperoleh negara
bagian Queensland tersebut.
Berdasarkan perhitungan PKSPL IPB, peningkatan kontribusi pa-
riwisata bahari terhadap PDB nasional pada 2005 mencapat L,46
persen. Angka ini sebenamya bisa meningkat signifikan. Berdasar-
kan kajian ini juga, diperoleh proyeksi bahwa pad a 2007 h:ngga2010

52. PARIWSATA BAHARI
seharusnya kontribusi pariwisata sektor maritim dapat meningkat
hingga 0,1 persen setiap tahun.
Asumsiutamayang digunakan adalah sumber daya pulau-pulau kecil
yang ada di wilayah nusantara. Bila upaya pengembangan pulau-
pulau kecil dilakukan secara serfus, seharusnya dapat mendorong
pertumbuhan wisatawan asing b-erkunjung ke [rdonesia.
Hasil kajian Kusumastanto (2001) m'enunjukkan, nilai ekonomi
satu pulau kecil di Indonesia bila dikembangkan nilainya bisa
mencapai 52.809,37 dolar AS perhektar. Sehingga sangat beralasan
bila pemerintah dituntut serius mengembangkan pulau-pulau kecil
sebagai specific marine tourism di ledonesia.
Pembangunan pariwisata bahari pada hakikatrya adalah uPaya me-
ngembangkan dan memanfaatkan obyek serta daya tarikwisatabahari
di kawasan pesisir dan lautan Indonesia. Apulug Lrdonesia memiliki
kekayaan alam dan panorama pantainya yang indah dengan
pantai yang menantang dibeberapa terrrpat serta keragaman flora dan
fauna seperti terumbu karang denganberbagaipnis ikan hias.
Sumber daya hayati pesisir dan lautan Indonesia seperti populasi
ikan hias yang diperkirakan sekitar 263 jenis, tbrumbu kara4g, pa-
dang lamun, hutan mangrove dan berbagai bentimg alam pesisir
atau coastal landscape yang rrnik lainnya membentuk suatu peman-
dangan alamiah yang begitu menakjubkan
Kondisi tersebut menjadi daya tarik sangat besar bagi wisatawan
sehingga pantasbila dijadikan sebagai sumber perekonomiarl wisata
bahari. Namun potensi wisata bahari hrdonesia y'dng sangat besar,
keanekaragamanhayati, kekayaan alam, dankeipdahiruryaterhdmpar
luas. Sayang aset berharga bumi khatulfutiv,va irfirb€lum terjamah
seluruhnya. Banyak potensi alam surgawi V3r,r$ ferbengkalai.
I ,.,1 ,
82 | f O*rp"hdf U.nulu M.s Dep.n M..lllm lndm6la

53. PARIWSATA BAHARI
9 PerspehtifMenuiu Ma$ Depan Maridm lndonesia | 83

54. dengan transit di Makassar. Baru ada dua maskapai penerbangan yang
melayani rute Makassar-Wakatobi. Begitu juga ke kawasan wisata
Derawan. Dibutuhkan biaya Rp 4 juta per orang untuk transportasi
dua kali naik pesawat ke Balikpapan dan Berau, kemudian disambung
dengan kapal cepat. Biaya itu belum termasuk penyewaan alat selam
dan penginapan. Promosi juga menjadi kendala utama di Kepulauan
Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Minimnya promosi
membuat daerah wisata ini kurang bergaung di level nasional.
Kepulauanini terdiri atas pulau utama Derawan, Kakaban, Sangalaki,
dan Maratua. Di sana wisatawan dapat menyaksikan penyu hijau
(chelonia mydas), ikan pari (manta ray) disangalaki, dan sensasi ubur-
ubur tanpa sengat di Kakaban.
Sementara keindahan di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Kabupaten
yang sebagian besar wilayahnya berstatus taman nasional itu me-
rupakcrr akronim dari empat pulau utama yang membentukny4 yak-
ni Wangi-wangi, Kaledupa TomiE dan Binongko. Namun, keindahan
pemandangan "permukaan" tersebut baru sebagian dari harta karun
keindahan yang dimiliki Wakatobi. Keistimewaan sesungguhnya
terletak di bawah laut yang menyandang julukan sebagai jantuog
segi tiga karang dunia.
Dari d ata Kementerian Kehutanary Wakatobi memiliki 25 gugusan
terurnbu karang dengan keliling pantai dari pulau-pulau karang
sepanjang 600 kilometer. Lebih dari L12 jenis karang dari 13
famili hidup di areal seluas 90.000 hektar perairan Wakatobi. Itu
menjadi surga bagi pencinta kehidupan bawah laut. Setidaknya
terdapat 100 tempat lokasi menyelam (diving) kelas diamond
yang tersebar di hampir seluruh bagian kepulauan. Snorkeling
pun bisa dilakukan dengan mudah di pantai-pantai terdekat.
Perairan Wakatobi juga dipenuhi setidaknya 93 spesies ikan hias.
Atraksi lumba-lumba di alambebasbisa dinikmati sepanjang tahun.
PARIWISATA BAHARI
9AeEpeh(f Menuiu Mas turan Martttm lndon6i. I 85

55. PARIWI*TA BAHARI
Pada Agustus-september, mj grasi paus dari Australia yang melintasi
Wakatobi menjadi pemandangan yang takkan terlupakan.
12 Kawasan Wisata Bahari Indonesia
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) baru
mempetakan 12 kawasan kepulauan di seluruh wilayah Indonesia
sebagai destinasi bahari unggulan, termasuk kepulauan Wakatobi
danDerawan. Keduabelas pulau ini masuk dalam rencana Pengem-
bangan induk (blueprint) wisata bahari pemerintah.
Kepulauan Padaido, Biak, Papua
Kawasan wisata bahari ini sangat ideal untuk kegiatan diaing,
wisata cruise. Program pengembangan wisata bahari di kepulauan
Padaido, antara lain diversifikasi kegiataan nelayan dengan pe-
ngembangan wisata mernancing menggunakan perahu tradisional
nelayan, paket wisata selanr di daerah kapal tenggelam, serta pe-
ngembangan cruisercgionail dengan menggunakan kapal pinisi dan
seaplane untuk menjangkau pulau-pulau kecil.
Kepulauan Selayal, Takabone Rate, Sulawesi Selatan
Kawasan wisata bahari ini sangat cocok untuk dizting, snorkeli.ng,
berlayar, dan memancing. Program pengembangan wisata bahari di
Kepulauan Selayar adalah sebagai hub wisata uuise intemasionaf
regional, dart cruise kapal tradisional seperti pinisi Nusantara.
Pulau Nias dan Kepulauan Mentawai, Sumatera Utara
Kawasan wisata bahari di Pulau Nias sangat ideal unfuk selancar
dengan pengembangannya ekowisata berbasis komunitas serta
olahraga selancar. Program pengembangan di kawasan ini lebih
fokus pada penganekaragaman daya tarik wisata dengan menam-
pilkan budaya daerah.
86 | gPsFhtif Menui! Masa Depan Maddm lndoffiia

56. PARIWISATA BAHARI
Kepulauan Raia Ampat, Papua barat
Kawasan wisata bahari di kepulauan ini sangat ideal untuk ke-
giatan menyelam. Pengembangan kawasan wisata bahari di
Kepulauan Raja Ampat dengan pola partnershrp MNC (Multi
National Companies) yang melibatkan pelaku industri wisata
bahari, pemerintahan daerah dan masyarakat setempat.
Kepulauan Ujung Kulon dan Anak krakatau, Banten
Kawasan wisata bahari ini ideal untuk kegiatan dfuing dan cuise
regional dengan tema pengebangannya ekowisata berbasis konser-
vasi. Program pengembangan di Kepulauan Ujung Kulon, antara
lain perencanaan tata ruang yang jelas antara konservasi dengan
areal pengembangan sesuai dengan daya dukung lingkungan. Me-
nyediakan fasilitas transportasi menuju obyek wisata dengan ke-
giatan kapal pinisi dan sea plane untuk menampung wisatawan
domestik dari jakarta.
Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur
Kawasarr wisata bahari ini ideal untuk kegiatan dioing dart
wisata cruise. Program pengembangan di Pulau Komodo adalah
wisata cruise regional dengan fasilitas marina dan yacht. Untuk
menjangkau pulau-pulau kecil di sekitarnya perlu disediakan
kapal pinisi dan sea plane.
Teluk Tomini, Kepulauan Tongean, Sulawesi Tengah
Kepulauan ini ideal untuk kegiatan menyelam dan snorkeling.
Program pengembangan di Teluk Tomini, antara lain penyediaan
fasilitas marina, yacht, kapal pinisi dan sea plane dengan kemitraan
masyarakat dengan pelaku usaha pariwisata.
Kepulauan Bali dan Lombok
Wisata bahari di dua kepulauan ini ideal untuk kegiatan menyelam,
selancar, cruise regional, dan intemasional. Program pengembangan
9 P.6p.tnitM6ulu M.o Dcprn Maldo lndoah | 87

57. PARIW|SATA BAHARI
Kepulauan Raia Ampat, Papua barat
Kawasan wisata bahari di kepulauan ini sangat ideal untuk ke-
giatan menyelam. Pengembangan kawasan wisata bahari di
Kepulauan Raja Ampat dengan pola partnerskip MNC (Multi
National Companies) yang melibatkan pelaku industri wisata
bahari, pemerintahan daerah dan masyarakat setempat.
Kepulauan Uiung Kulon dan Anak krakatau, Banten
Kawasan wisata bahari ini ideal untuk kegiatan dioing dan cuise
regional dengan tema pengebangannya ekowisata berbasis konser-
vasi. Program pengembangan di Kepulauan Ujung Kuloru antara
lain perencanaan tata ruang yang jelas antara konservasi dengan
areal pengembangan sesuai dengan daya dukung lingkungan. Me-
nyediakan fasilitas transportasi menuju obyek wisata dengan ke-
giatan kapal pinisi dan sea plane untuk menampung wisatawan
domestik dari jakarta.
Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur
Kawasarr wisata bahari ini ideal untuk kegiatan diaing dart
wisata cruise. Program pengembangan di Pulau Komodo adalah
wisata cruise regional dengan fasilitas marina dan yacht. Untuk
menjangkau pulau-pulau kecil di sekitamya perlu disediakan
kapal pinisi dan sea plane.
Teluk Tomini, Kepulauan Tongean, Sulawesi Tengah
Kepulauan ini ideal untuk kegiatan menyelam dan snorkeling.
Program pengembangan di Teluk Tomini, antara lain penyediaan
fasilitas marina, yacht, kapal pinisi dan sea plane dengan kemitraan
masyarakat dengan pelaku usaha pariwisata.
Kepulauan Bali dan Lombok
Wisatabahari di dua kepulauan iniideal untuk kegiatanmenyelam,
selancar, cruise regional, dan intemasional. Program pengembangan
9 PeEp.ltif Moulu ko Oepen Merltm lndoncrte | 87

58. PARIWISATA. BAHARI
pariwisata bahari di kawasan ini, antara lain dibangun kemitraan
pemerintah daerafu masyarakat lokal, dan kalangan industri
wisata bahari. Menyediakan fasilitas pelabuhan, akomodasi, dan
pertunjukan budaya.
Balerang, Kepulauan Riau
Kawasan'ini sangat ideal untuk kegiatan cruise, yacht dan rnarina
serta selancar. Program pengembangan wisata bahari di Balerang,
yaitu pelabuhan wisata bahari yang menunjang limpahan wisatawan
dari Singapura menuju daerah tujuan wisata kepulauan Riau.
Pengembangan wisata uuise re$onal sangat ideal karena letaknya
pulau ini strategis di selat malaka dan dekat dengan Singapura.
Kepulauan Seribu, ]akarta
Wisata bahari yang sangat ideal untuk di kepulauan Seribu adalah
selancar, cruise rcgional, mernancing, dan olahraga bahari. Untuk itu
program pengembangan di kawasanini antara lainPerencanaan tata
88 | 9 Pe6FkdfMenuiu Masa oePan Madtlm lndonesra

59. PARIWISATA BAHARI
ruang yang sangat jelas antara area konservasi dan pengembangan
yang disertai taman nasional. Serta pengembangan untuk fasilitas
air adalah marina, yacht, kapal pinisi dan sea plane untuk kegiatan
olah raga air. Seluruh kekayaan alam ini, merupakan sebagian
kecil dari berjuta potensi wisata laut di Indonesia. Jika tidak
mendapat perhatian dan dikelola dengan bail kekayaan alam
yang berlimpah ini hanya akan sia-sia.
Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara
Kawasan wisata bahari ini ideal untuk kegiatan menyelam dan
cruise regional. Program pengembangan wisata bahari di Kepulauan
Wakatobi , antara lain cruise international dan regional dengan
pengembangan pelabuhan Makassar sebagai hub, serta konservasi
kekayaan laut dengan pemberlakuan sertifikat penyelam dan pe-
negakan hukum.
Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur
Kawasan wisata bahari Derawan ideal untuk kegiatan menyelam
dan konservasi penyu. Program pengembangan wisata bahari di
kepulauan ini selain konservasi habitat penyu sebagai daya tarik
wisata, juga untuk konservasi pengembangan budaya di Pulau
Kakaban dan Sangalaki dengan pola partnership MNC (Multi
National Companies) memanfaatkan tenaga lokal.
gkFHf M.nuiu Mr* epan Maddm lndoertrr | 89