Dokumen tersebut membahas tentang kekayaan sumber daya kelautan Indonesia, tantangan illegal fishing, dan upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah perairan. Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor kelautan namun perlu dilindungi dari eksploitasi oleh nelayan asing secara ilegal.

1. GAMBARAN UMUM KEMARITIMAN & KELAUTAN
Maritim Indonesia, Kemewahan Yang Luar Biasa
Bidang kelautan merupakan bidang yang sangat menjanjikan dalam pembangunan nasional masa
depan. Bidang kelautan merupakan usaha yang meliputi sektor perikanan laut, pariwisata bahari,
pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan dan jasa kelautan yang
menjadi
sektor andalanSebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau dari
Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01
juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Merupakan suatu Negara dengan luas perairan lebih besar dari pada luas daratan, maka dari itu
Indonesia disebut sebagai Negara Maritim.
Keindahan bahari dan hasil laut yang dimiliki Indonesia tentu memiliki kualitas terbaik. Mulai
pulau yang cantik akan isi lautnya seperti terumbu karang dan tumbuhan laut. Luas terumbu karang
di Indonesia mencapai 50.875 kilometer persegi yang menyumbang 18% luas total terumbu karang
dunia dan 65% luas total di coral triangle. Sebagian besar terumbu karang ini berlokasi di bagian
timur Indonesia.
Luas wilayah kelautan di Negara Indonesia melebihi dari daratan, itu yang membuktikan bahwa
Indonesia memiliki kemewahan yang luar biasa dalam sektor kelautan. Kekayaan laut yang
dimiliki seperti ikan, udang, dan berbagai jenis hewan laut lainnya membuat perhatian masyarakat
luar negeri menjadi meyukai hasil laut Indonesia. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersediri bagi
Negara asing atau orang yang tidak bertanggungjawab yang memungkinkan melakukan tindak
kejahatan teradap Indonesia. Memanfaatkan kekayaan bahari Indonesia dengan menangkap ikan
secara ilegal (ilegal fishing).
Agar terwujudnya Negara sebagai poros maritim dunia, memungkinkan Indonesia untuk bekerja
ekstra keras dalam bentuk pengamanan dan melindungi sumber daya di laut. Dengan kekayaan
yang dimiliki serta perlindungan dan kedaulatan bangsa di laut, langkah Indonesia menjadi poros
maritim dunia sudah di dapat terlihat.

2. Penjagaan kedaulatan laut dan penegakkan akan pencurian ikan ( illegal fishing ) tentu merupakan
tugas berat yang ditanggung oleh Mentri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti. Usaha dan
kinerja yang dihasilkan terbukti pada penghargaan Peter Benchley Ocean Awards kategori
kepemimpinan yang diberikan kepada Mentri Susi Pujiastuti Smithsonian, Washington DC,
Amerika Serikat 11 Mei 2017 lalu. Penghargaan ini merupakan penghargaan bidang maritim
tertinggi dunia. Susi mendapatkannya atas visi dan kebijakan pembangunan ekonomi dan
konservasi laut di Indonesia. Dalam penghargaan itu membuktikan bahwa kepemimpinan Mentri
Susi Pujiastuti telah memberikan konstribusi yang sangat besar terhadap sektor Kelautan dan
Perikanan Indonesia.
Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan agar arah kebijakan dan
program kemaritiman menjadi jelas dan terukur sehingga ada percepatan realisasi misi Indonesia
untuk menjadi poros maritim dunia.
PERKEMBANGAN KEMARITIMAN & PERIKANAN LAUT
Kalau pada masa lalu kita memandang laut hanya dalam pengertian terbatas yaitu laut sebagai fisik
dan segala isinya, tentu sebagai konsekuensinya kita hanya memanfaatkan laut dari sisi
sumberdayanya seperti ikan, terumbu karang, dan sumber mineral serta kekayaan laut lainnya.
Itulah yang terjadi saat ini. Mari kita mulai berpikir lebih strategis dengan memandang laut dari
sisi wadah, isi dan posisi geografi, dan menerapkan geopolitik yang. Perairan laut Indonesia
berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 1982 dibagi menjadi 3 bagian
yaitu :
1. Batas laut teritorial yaitu 12 mil dari titik terluar sebuah pulau ke laut bebas. Berdasarkan batas
tersebut, negara Indonesia memiliki kedaulatan atas air, bawah laut, dasar laut, dan udara di
sekitarnya termasuk kekayaan alam di dalamnya.
2. Batas landas kontinen sebuah negara paling jauh 200 mil dari garis dasar ke laut bebas dengan
kedalaman tidak lebih dari 200 meter. Ladas kontinen adalah dasar laut dari arah pantai ke tengah
laut dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter.

3. 3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ditarik dari titik terluar pantai sebuah pulau sejauh 200 mil.
Dengan bertambahnya luas perairan Indonesia, maka kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
bertambah pula. Oleh karena itu Indonesia bertanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi
sumberdaya alam dari kerusakan. Peta Wilayah Laut Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum
Laut Internasional tahun 1982, perairan laut teritorial Indonesia terdiri atas tiga bagian yaitu laut
teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Selain ketiga wilayah perairan
laut masih ada wilayah ini berbeda di dalam dan di antara Kepulauan Indonesia. Contoh wilayah
perairan ini misalnya Laut Jawa, Selat Sunda, Selat Makasar, dan Laut Banda (Atmadja, M., 1996).
Untuk kepentingan persahabatan antar negara maka dalam konvensi Hukum Laut Internasional
ditetapkan adanya lintas damai melalui laut teritorial. Yang dimaksud lintas damai adalah jalur
wilayah laut teritorial yang boleh digunakan oleh pihak asing sepanjang tidak merugikan bagi
kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara yang berdaulat, yang dituangkan dalam ALKI (Alur
Laut Kepulauan Indonesia).
Nusantara gilang-gemilang kala era kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Selama beratus-ratus tahun,
keduanya berjaya menjaga dan memanfaatkan lautan Nusantara sebagai wahana kreasi
kebudayaan, menggiatkan kerjasama sosial, berdagang demi menyejahterakan masyarakatnya.
Sepuluh relief armada pada bagian candi Borobudur adalah bukti bahwa penduduk Nusantara pada
abad ke-8 hingga ke-13 telah menggunakan laut sebagai urat nadi transportasi dan perdagangan
maritim. Pada abad tersebut, penduduk Nusantara telah bepergian ke Pulau Madagaskar, ke
Samudera Hindia, hingga lepas pantai timur Afrika dan menetap di sana.
Di lintasan waktu sesudahnya, menyusul kecemerlangan kerajaan-kerajaan pesisir Nusantara
seperti Kesultanan Atjeh pada abad ke-15 di Sumatera, Kerjaan Cirebon, Demak hingga Mataram
di Jawa, Gowa-Tallo, Bone dan Buton di Sulawesi, Kerajaan Ternate-Tidore pada abad ke-16 di
Maluku, hingga Sumbawa atau Kesultanan Bima di Nusa Tenggara. Tapak keunggulan mereka di
lautan dapat dibaca pada daya jelajah penduduk pemukim Nusantara. Pelautpelaut Sumatera
menjelajah Perairan Andaman, para pedagang Bugis Makassar berkelana dan memahatkan daya
arung mereka hingga pesisir-pesisir jauh Nusantara hingga Australia. Mereka membangun
kerjasama perdagangan dengan penduduk Aborigin. Demikian pula para pelaut Maluku atau
Kampung Mapia di Papua yang menguasai tepian Pasifik.

4. Tak hanya kuat pada tradisi maritim, mereka juga mengasah intelektualitas sebagai bagian
masyarakat dunia melalui kerjasama mutualistik dengan kerajaan-kerajaan di Asia hingga Eropa.
Tengoklah lakon penguasa maritim abad ke 16-17 di episentrum Nusantara kala itu, Kerajaan
Gowa-Tallo, misalnya. Rajanya mengayomi atase-atase perdagangan dari Eropa seperti Inggris,
Belanda hingga Portugis dan pada saat yang sama, sebagaimana ditempuh penguasa Karaeng
Pattingngalloang, mengimpor pernak-pernik pengetahuan dan navigasi modern seperti globe,
kompas hingga teropong galaksi.
Cahaya gemilang tradisi maritim Nusantara memudar di bentang abad 18 dan 19, ketika satu
persatu benteng kerajaan di pesisir jatuh. Kecemerlangan Nusantara meredup ketika ambisi kuasa
dan ekonomi para mitra dagang tergiur kekayaan alam darat, pedalaman, pesisir dan laut
Nusantara. Mereka, para mitra dagang itu berputar haluan, dari bersahabat menjadi jahat, dari
bersikap tulus menjadi akal bulus, dari mitra menjadi pengacau. Diarahkannya moncong meriam
dan senjatasenjata modern mereka ke gerbang-gerbang kerajaan Nusantara. Sejarah panjang
penjarahan dan penjajahan mulai ditorehkan ketika mereka melumpuhkan kerajaan di pesisir
Sumatera, Jawa, Sulawesi hingga Maluku.
Berabad setelahnya, di masa suram penjajahan tersebut, bangsa ini seperti bahtera kehilangan
pedoman di lautan, memilih memunggungi laut dan menjadikan daratan sebagai sumber kehidupan
belaka. Hasilnya? Nusantara tak bisa lagi merengkuh kejayaan di dunia internasional seperti
layaknya pada masa Sriwijaya, Majapahit maupun kerajaan sesudahnya. Pusat-pusat perdagangan
maritim yang dulu diagungkan seperti hilang ditelan bumi. Kebanggaan sebagai negeri maritim
perlahan-lahan hilang. Bahkan, kedaulatan Indonesia di laut pun diinjak-injak oleh bangsa lain.
Memasuki abad ke 20, bertahun-tahun, laut kita dijajah. Bukan dijajah dalam arti dikuasai secara
militer oleh negara lain. Namun, dijajah dalam arti dikuasai sumber dayanya, terutama ikan dan
biota lain yang melimpah ruah di laut Nusantara. Berpuluh-puluh tahun, kapal-kapal ikan dari
negeri tetangga dengan bebas mencuri ikan di perairan Indonesia. Kekayaan laut Indonesia disedot
habis oleh mereka sehingga hanya tertinggal sedikit ikan untuk para nelayan lokal.
Kerugian Indonesia akibat penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) telah dihitung oleh
World Bank dan FAO kurang lebih 20 miliar dolar AS atau setara Rp 240 triliun per tahun (asumsi
Rp 12.000 per dollar AS). Satu kapal pencuri ikan dengan kapasitas 100 Gross Ton (GT) bisa

5. meraup untung 2-2,5 juta dollar AS per tahun karena yang mereka tangkap bukan hanya ikan
tongkol, tapi juga kerang, teripang dan lobster.
Masifnya pencurian ikan oleh kapal-kapal asing ditambah penangkapan ikan yang memakai alat
tangkap tak ramah lingkungan bahkan cenderung merusak alam telah membuat sebagian besar
kondisi perairan Indonesia dalam kondisi kritis. Beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
Indonesia masuk kategori merah untuk sejumlah jenis ikan dan biota laut lainnya. Artinya, terjadi
overfishing di area-area tersebut.
Di kawasan Laut Aru, Laut Arafura dan Laut Timur misalnya, terjadi eksploitasi berlebihan
terhadap ikan tuna, cakalang, tongkol, kembung, cumi-cumi, udang, lobster, kepiting, dan
rajungan. Kondisi serupa juga terjadi di laut Jawa, sehingga ikan tuna, lobster, dan cumi-cumi
makin langka ditemui di perairan tersebut. Berdasarkan kajian UCSB dan Balitbang Kelautan dan
Perikanan, jika eksploitasi berlebihan terus dibiarkan, biomassa ikan di perairan nusantara akan
anjlok hingga 81 persen pada tahun 2035.
Dalam beberapa tahun terakhir, terlihat sebagian anak Indonesia menjadi kurang gizi akibat tak
pernah menyantap ikan sebagai sumber protein hewani yang berkontribusi besar dibandingkan
daging dan telur. Tak heran, meskipun berada di antara kekayaan laut yang melimpah ruah,
sebagian besar nelayan Indonesia justru hidup miskin. Itu pula yang menyebabkan kontribusi
produksi perikanan
rata-rata hanya 3,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Angka yang sangat
tidak wajar untuk sebuah negeri bahari.

6. DATA KEMRITIMAN
Salah satu lembaga yang punya peran penting bagi perekonomian Indonesia adalah Kementerian
Perikanan dan Kelautan (KKP).
Meskipun tidak masuk dalam naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KKP
punya andil yang cukup besar pada roda perekonomian Tanah Air. Dengan dua pertiga wilayah
merupakan lautan, Indonesia memiliki kekuatan Sumber Daya Alam (SDA) perikanan yang
melimpah. Siap untuk dimanfaatkan untuk kebaikan umat.
Susi Pudjiastuti dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk memegang komando tertinggi di
KKP. Per Oktober 2014 nanti, Susi akan merampungkan masa jabatan selama lima tahun.Salah
satu capaian yang mungkin sangat menonjol dari KKP yang dinahkodai Susi adalah
penenggelaman banyak kapal-kapal asing yang terbukti melakukan kegiatan penangkapan ikan
di wilayah Indonesia.
Tak tanggung-tanggung, sejak Susi mulai menjabat sudah lebih dari 500 kapal asing yang
ditenggelamkan. Alasan Susi melakukan itu tidak lain tak bukan adalah untuk mempertahankan
hak kekayaan dalam negeri agar tidak mudah dicuri.
Harapannya, ketersediaan ikan di perairan Nusantara bisa sepenuhnya menjadi milik Indonesia.
Nelayan-nelayan dapat lebih banyak mengambil ikan dari laut karena pasokan yang melimpah.
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Memang benar, sepanjang periode 2014-2018 produksi perikanan laut terus mengalami
peningkatan.
Berdasarkan data KKP, total hasil tangkapan perikanan laut mencapai 6,71 juta ton di tahun
2018. Itu sudah naik 11,2% dibanding tangkapan tahun 2014 yang hanya 6,03 juta ton.

7. Selain itu, ada pula produksi perikanan budi daya yang peningkatannya jauh lebih pesat.
Bayangkan, pada tahun 2014, produksi perikanan budidaya hanya sekitar 4,4 juta ton. Sementara
di 2018 sudah hampir mencapai 7 juta ton. Peningkatannya hampir 60% dalam 4 tahun.
Artinya boleh dibilang Menteri Susi berhasil dalam meningkatkan produksi perikanan dalam
negeri.
Namun lain cerita jika membicarakan kinerja ekspor sektor perikanan. Loyo!
Ekspor Terbatas, Begitu Pula Pertumbuhan Ekonomi
Jika melihat data yang juga dirilis oleh KKP, volume ekspor perikanan sepanjang 2014-2018
acap kali berada dalam tekanan.
Coba tengok pada tahun 2014, di mana kala itu nilai ekspor perikanan RI bisa mencapai US$
4,64 miliar. Pada tahun tersebut, pemerintahan Jokowi baru dimulai bulan Oktober, sehingga
mungkin tidak bisa diklaim menjadi hasil kerja Susi.
Setahun Menteri Susi menjabat, ekspor langsung anjlok 15,08% ke posisi US$ 3,94 miliar.
Setelahnya memang mulai berangsur-angsur membaik. Namun baru di tahun 2018 saja nilai
ekspor perikanan bisa melampaui level tahun 2014.
Hal itu bisa jadi berkaitan dengan volume ekspor yang stagnan.
Sebab ditinjau dari volume, pada tahun 2014 masih bisa menyentuh 1,27 juta ton. Namun
berlanjut ke tahun 2015 dan 2015 volume ekspor perikanan RI selalu turun dari tahun ke tahun.

8. Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kesejahteraan Nelayan
Belum lagi jika membicarakan kesejahteraan para tenaga kerja yang berada di sektor perikanan.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai tukar petani subsektor perikanan (Nilai
Tukar Nelayan/NTN) memang naik sepanjang 2015-2018.
Kenaikan nilai indeks tersebut dapat menjadi indikasi kondisi nelayan perikanan tangkap
maupun perikanan budidaya yang semakin sejahtera.
Sebagai informasi, NTN merupakan perbandingan antara indeks pendapatan dengan indeks
pengeluaran. Dengan begitu, NTN dapat lebih menggambarkan kesejahteraan ketimbang besaran
upah semata.

9. Akan tetapi jika dibandingkan dengan periode kepemimpinan sebelumnya (2011-2014), rata-rata
NTN di masa Susi masih lebih rendah. Sepanjang 2011-2014, rata-rata NTN bisa sebesar 104,9.
Sedangkan 2015-2018 turun menjadi tinggal 103,81.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan yang berkecimpung di sektor
pertanian sejatinya malah mengalami degradasi.
Pertumbuhan Ekonomi
Selain itu, pertumbuhan ekonomi sektor perikanan di masa Menteri Susi sebenarnya juga tidak
bagus-bagus amat.
Memang, sepanjang 2015-2018, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan
selalu berada di atas total pertumbuhan ekonomi. Artinya pertumbuhan perikanan Tanah Air
berada di atas rata-rata sektor lainnya. Tentu bukan hal yang buruk.
Namun lagi-lagi, sejatinya hal itu sudah terjadi pada periode 2011-2014 yang mana kala itu
jabatan Menteri KKP masih dipegang oleh Charif Cicip Sutarjo.

10. Bahkan pada periode 2011-2014 rata-rata pertumbuhan ekonomi sektor perikanan RI bisa
mencapai 7,13%. Sementara saat Menteri Susi menjabat hanya 6% saja. Turun lebih dari 1%.
Maka sah-sah saja bisa disebutkan bahwa kinerja ekonomi sektor perikanan di masa Menteri
Susi tidak lebih baik dibanding periode sebelummya.
Mungkin diperlukan kebijakan yang dapat lebih mendorong kinerja sektor perikanan. Terbukti
tenggelamnya kapal asing belum mampu membuat perikanan RI jauh lebih bergairah.
Volume dan nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada Januari-Maret 2015 anjlok
dibandingkan periode yang sama 2014. Anjloknya volume dan nilai ekspor produk perikanan
karena turunnya produksi serta harga ikan dunia.

11. Volume ekspor produk ikan Indonesia triwulan I-2015, hanya 245.084,9 ton atau turun 16,5%
dibandingan periode yang sama tahun lalu sebesar 263.624,4 ton. Sedangkan nilai ekspornya
mencapai US$ 969 juta atau turun 9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$
1,068 miliar.
"Dibandingkan periode yang sama tahun lalu memang turun salah satunya karena harga dunia
yang berubah dan produksi yang ikut turun," ungkap Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut P Hutagalung saat ditemui
di Gedung DPD Senayan, Jakarta, Kamis (16/04/2015).
Mayoritas produk perikanan yang diekspor didominasi udang dan produk ikan kaleng lainnya.
Selain itu, di luar negeri, harga udang di dalam negeri juga turun dari US$ 5,6/kg menjadi US$
5,1/kg. "Paling tidak turun US$ 0,5/kg," katanya.
Saut memprediksi hasil tangkapan akan jauh lebih baik di triwulan II-2015. Memang
fenomenanya di awal adalah bukan musim yang baik untuk menangkap ikan.
"Sekarang untungnya musim tangkapan sudah dimulai. Jadi akan kembali recovery April-Juni,"
katanya.
Sementara itu terkait beberapa kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti seperti moratorium kapal eks asing, pelarangan transhipment tidak terlalu ikut
berpengaruh kepada turunnya ekspor produk perikanan. Hal ini cukup berpengaruh adalah
pelarangan ekspor bibit dan lobster dalam keadaan bertelur.
"Tidak ada kebijakan kita yang mempengaruhi dampak siginifikan. Tapi ada beberapa misalnya
larang ekspor bibit lobster," katanya.

12. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, melalui Twitter-nya, menyindir
kebijakan Menteri yang sekarang Edhy Prabowo. Susi menyebutkan bahwa lobster bernilai
ekonomi tinggi sehingga kelestariannya perlu dijaga, terlebih Indonesia dianugerahi laut yang
luas dan kaya sumber daya. Hal ini disebabkan Menteri Edhy merencanakan untuk membuka
perizinan ekspor benih lobster. Kebijakan yang sangat berseberangan dengan Susi sebelumnya.
Pada masa kerjanya, Susi telah mengesahkan Peraturan Menteri KKP Nomor 56 Tahun 2016
tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, yang salah satunya berisi larangan
perdagangan lobster dengan ukuran di bawah 200 gram atau berupa benih lobster.
Dalam rapat koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diadakan di Hotel Borobudur
pada 4 Desember 2019 yang lalu, Edhy menyampaikan bahwa ia ingin membuka peluang untuk
ekspor benih lobster. Edhy beralasan bahwa permintaan atas benih lobster terus meningkat,
terutama dari Vietnam. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
berpendapat bahwa kebijakan baru yang akan dilakukan Edhy Prabowo sudah tepat. Pasalnya
selama Kabinet Kerja Periode 2014- 2019, kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti dinilai sangat
merugikan para pengusaha ekspor.
Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, bahwa
langkah Menteri Edhy bisa memberikan angin segar terhadap pengusaha serta nelayan. "Dari
segi kepemimpinan ada perubahan. Apapun ke depannya itu yang diikuti. Kita nggak usah
melihat ke belakang, apa yang dilakukan Bu Susi dan apa yang dilakukan Pak Edhy sekarang."
Pendapat berbeda dikemukakan oleh Abdul Halim selaku Direktur Eksekutif Center for
Maritime Studies for Humanity (Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan). Ia mengatakan,
langkah Menteri Edhy dalam membuka peluang ekspor benih lobster merupakan langkah yang
kurang strategis untuk jangka panjang. Abdul Halim menambahkan, semakin tingginya ekspor
benih lobster maka akan semakin meningkatkan eksploitasi kekayaan laut Indonesia.
Ekonom senior, Faisal Basri juga berpendapat serupa. Menurutnya, pencabutan larangan ekspor
benih lobster akan merugikan Indonesia karena ketika ekspor benih lobster dibuka, maka laut
Indonesia akan tereksploitasi dan kembali hancur. Ia menyadari, ada sindikat mafia yang melihat
keuntungan besar dari benih ekspor benih lobster.
Sepanjang 2019 terdapat sejumlah kasus penyelundupan benih lobster yang telah berhasil
digagalkan Bea Cukai, kepolisian dan TNI. Benih lobster yang diselundupkan dengan tujuan
negara tetangga tersebut diselundupkan melalui jalur laut dan jalur udara. Maraknya kasus
penyelundupan benih lobster ini disebabkan oleh tingginya permintaan.
Penyebab lainnya adalah minimnya edukasi atau pengetahuan masyarakat tentang kekayaan alam
di Indonesia. Benih lobster yang masih kecil ini apabila ditangkap dan dieksploitasi habis-
habisan, maka akan menyebabkan hilang atau punahnya spesies lobster di Indonesia.
Kekayaan alam di Indonesia mungkin memang sangat melimpah, tapi tidak menutup
kemungkinan kekayaan alam tersebut akan habis apabila masyarakat dengan serakah tidak
mempedulikan keberlangsungan sumber daya tersebut untuk dapat diperbarui. Dengan iming-

13. iming uang, segelintir masyarakat Indonesia dapat gelap mata dengan tidak mempedulikan
larangan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia tentang penangkapan benih lobster tersebut.
Melalui Peraturan Menteri KKP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau
Pengeluaran Lobster, pemerintah tidak serta merta melarang semua ekspor lobster, namun
kebijakan ini justru menjadi solusi agar sumber daya tersebut dapat terus ada dan berkembang.
Apabila benih-benih lobster tersebut dibiarkan berkembang dengan bebas di alam, ketika
ditangkap oleh nelayan Indonesia maka akan sangat jauh bernilai harganya dibandingkan saat
masih menjadi benih lobster.
Berdasarkan data BPS (2019) pada periode triwulan 1 tahun 2014-2019 nilai ekspor komoditas
lobster Indonesia rata-rata tumbuh 3,54 persen per tahun. Kebijakan Menteri KKP sebelumnya
sudah terbukti dapat meningkatkan ekspor lobster yang dapat meningkatkan devisa negara
sehingga kebijakan ini seharusnya tidak perlu diubah. Namun, tetap perlu ada peningkatan
pengawasan dan pemberantasan rantai bisnis gelap penyelundupan benih lobster.
Edukasi masyarakat juga diperlukan terkait potensi ekonomi lobster di masa depan jika nelayan
mendukung penjagaan sumber daya lobster untuk terus ada karena nilainya tinggi dan tren
konsumsi lobster di Indonesia meningkat. Selain itu, penelitian dan pengembangan budidaya
lobster juga ditingkatkan agar lobster tidak hanya bisa didapatkan dari hasil tangkap saja, tapi
juga dapat dikembangbiakkan oleh nelayan.
Peraturan juga dapat ditambahkan lagi untuk menjaga dan meningkatkan jumlah lobster di
Indonesia yaitu larangan ekspor lobster yang sedang siap bertelur maupun membawa telur seperti
yang diterapkan di Australia. Strategi diperlukan untuk dapat mencapai tujuan jangka panjang.
Keputusan pelegalan ekspor benih lobster bukan merupakan langkah yang strategis karena tidak
mencerminkan tujuan jangka panjang KKP sendiri yaitu "Mewujudkan Sektor Kelautan dan
Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional". Berbasis
kepentingan nasional maksudnya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan
perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
Dapat disimpulkan bahwa keputusan ini hanya berorientasi keuntungan jangka pendek dan
berbasis kepentingan golongan tertentu. Kebijakan yang akan diambil jangan sampai mencederai
kebijakan yang telah diambil dari pemimpin sebelumnya yang telah memberikan impact yang
bagus, terlebih kita sedang berbangga karena masuk dalam 10 negara produsen utama lobster
berdasarkan data dari FishStat 2018.
Negara lain juga menerapkan kebijakan yang ketat untuk melindungi benih lobster. Jika kita
membuka ekspor benih lobster, bisa-bisa Indonesia bunuh diri secara perlahan karena dengan
memberikan sumber daya perikanan Indonesia yang kaya ini kepada negara lain, akan
menggeser keunggulan Indonesia sebagai produsen utama lobster dunia. Hal ini juga hanya
mendatangkan keuntungan bagi korporasi besar untuk saat ini, namun akan mengakibatkan
kerugian negara karena kepunahan lobster di masa depan.

14. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros
maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk
menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan
transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Era pemerintahan Presiden Joko Widodo
sangat menekankan sektor maritim Indonesia untuk perekonomian dan pertahanan bangsa
Indonesia. Poros maritim ini dipercaya dapat memperkuat jati diri negara Indonesia sebagai
negara maritim dan dapat meningkatkan kualitas perekonomian negara dan pertahanan negara.
Penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan,
penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan
konservasi biodiversitas, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan
program-program utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi guna mewujudkan Indonesia
sebagai poros maritim dunia. Untuk menjadi sebuah negara maritim, infrastrukur antarpulau dan
sepanjang pantai di setiap pulau merupakan hal yang harus dibangun dan dikembangkan. Jalan
antarpulau ini harus benar-benar dapat direalisasikan untuk mempercepat transportasi antarpulau
di Indonesia.
Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia mengingat Indonesia berada di
daerah equator, antara dua benua Asia dan Australia, antara dua samudera Pasifik dan Hindia,
serta negara-negara Asia Tenggara. Untuk dapat menjadi poros maritim dunia, sistem pelabuhan
di Indonesia harus dimodernisasi sesuai dengan standar internasional sehingga pelayanan dan
akses di seluruh pelabuhan harus mengikuti prosedur internasional. Pemerintah dalam visi dan
misinya mempunyai program pembenahan pengelolaan laut Indonesia, juga pengembangan
industri perikanan dengan membangun kekuatan maritim. Itu semua digunakan sepenuhnya
untuk kesejahteraan rakyat.
Budaya maritim menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, khususnya
yang terkait dengan maritim dan kelautan. Para nelayan dan masyarakat pesisir, misalnya,
memiliki kearifan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut sehingga
keberlanjutan sumber kehidupan mereka tetap terjamin hingga ke anak cucu. Potensi maritim
dan kelautan yang begitu besar seharusnya dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat.
Namun, kenyataannya potensi itu belum dimanfaatkan dengan optimal. Hal itu berkontribusi
pada angka kemiskinan yang masih tinggi.
Terdapat permasalahan dalam konteks posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan, yaitu:
1. Bangsa Indonesia sampai saat ini belum memiliki kebijakan nasional tentang
pembangunan Negara Kepulauan yang terpadu. Kebijakan yang ada selama ini hanya
bersifat sektoral, padahal pembangunan di Negara Kepulauan memiliki keterkaitan
antarsektor yang tinggi;
2. Lemahnya pemahaman dan kesadaran tentang arti dan makna Indonesia sebagai Negara
Kepulauan dari segi geografi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
3. Sampai saat ini negara belum menetapkan batas-batas wilayah perairan dalam. Padahal,
wilayah perairan dalam mutlak menjadi kedaulatan bangsa Indonesia. Artinya tidak boleh
ada satupun kapal asing boleh masuk ke perairan dalam Indonesia tanpa izin; dan
4. Lemahnya pertahanan dan ketahanan negara dari sisi matra laut yang mencakup:

15.  belum optimalnya peran pertahanan dan ketahanan laut dalam menjaga keutuhan bangsa
dan negara;
 ancaman kekuatan asing yang ingin memanfaatkan perairan ZEEI;
 belum lengkapnya perangkat hukum dalam implementasi pertahanan dan ketahanan
laut; masih terbatasnya fasilitas untuk melakukan pengamanan laut;
 makin meningkatnya kegiatan terorisme, perompakan, dan pencurian ikan di wilayah
perairan laut Indonesia; dan
 masih lemahnya penegakan hukum kepada pelanggar hukum.
Masalah hukum dalam sektor maritim dan kelautan bersifat multikompleks, mengingat
banyaknya sektor lain yang saling terkait. Akibatnya, tumpang tindih pengaturan, bahkan tidak
jarang saling berlawanan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Masalah lain terkait
dengan banyaknya kasus pencurian ikan. Umumnya lokasi pencurian tersebut berada di wilayah
timur Indonesia dan perairan Pulau Natuna sebagai akibat ketimpangan infrastruktur, terutama
armada patroli laut Indonesia. Penenggelaman kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di
wilayah laut Indonesia mesti dilakukan dengan hati-hati, utamanya tidak melanggar regulasi
internasional dan perjanjian bilateral dengan negara-negara tetangga.
Isu penting lainnya terkait penghapusan atau pelarangan penggunaan alat tangkap yang dapat
menimbulkan kerusakan dasar laut, terumbu karang, dan menghambat serta merusak
pertumbuhan biota laut. Di sisi lain, terjadi penangkapan ikan secara berlebihan (over fishing).
Dalam pembuatan aturan pelarangan penggunaan alat tangkap perlu dilakukan kajian secara
spesifik mengenai kondisi sosial, budaya, ekonomi, sumber daya, dan lingkungan. Aturan harus
ditujukan pada pembatasan daerah tangkapan (fishing ground), jalur-jalur tangkapan, ukuran
kapal, kekuatan mesin kapal, dan spesifikasi alat tangkap termasuk ukuran mata jaring dan alat
pemisah ikan. Sementara itu, isu kemaritiman tentunya sangat terkait dengan batas laut teritorial.
Lepasnya Sipadan dan Ligitan, serta munculnya masalah Ambalat merupakan akibat
ketidakpahaman batas wilayah maritim dan teritorial.
Satu analisistentanglepasnyadua pulauyangdiklaimIndonesiasebagai bagiandari wilayahnya
menunjukkanbahwapenguasaantersebutharusdilakukanolehnegaradanbukanolehorang
perorangan(hal ini jugasesuai denganpersengketaanyangada,karenayang mengusahakankedaulatan
atau kepemilikandaerahtersebutadalahnegara-negaraterkaitdanbukanperorangandari masing-
masingnegara),secaraefektif danharusterbukti adanyakehendakuntukmenjadikanwilayahtersebut
sebagai bagiandari kedaulatannegara.Hal ituharus dilakukandengansuatutindakansimbolisyang
menunjukkanadanyapenguasaanterhadapwilayahtersebut,misalnyadenganpemancanganbendera
atau pembacaanproklamasi.Seperti padaundang-undangNomor31Tahun 2004 SebagaimanaDiubah
DenganUndang-UndangNomor45 Tahun 2009 tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor31
Tahun 2004 tentangPerikananini mengaturtentangpengawasanperikanandanpenegakanhukumdi
bidangperikanan.
Salah satu upaya serius dalam penegakan hukum bidang perikanan adalah diperintahkannya
pembentukan pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak
pidana di bidang perikanan. Pada tanggal 11 Desember 1982 UNCLOS 1982, menetapkan asas-
asas dasar untuk penataan kelautan. UNCLOS 1982 merupakan suatu perjanjian internasional
sebagai hasil dari negosiasi antar lebih dari seratus negara, yang mengatur materi yang begitu
luas dan kompleks. Secara rinci UNCLOS 1982 menetapkan hak dan kewajiban, kedaulatan,

16. hak-hak berdaulat, dan yurisdiksi negara-negara dalam pemanfaatan dan pengelolaan laut.
UNCLOS 1982 telah merumuskan pengaturan secara internasional bagi pelbagai kegiatan
kelautan, ke dalam suatu dokumen yang terdiri atas 320 pasal dan aturan-aturan tambahannya
yang dimuat dalam 9 buah lampiran serta beberapa resolusi pendukungnya.
Secara keseluruhan UNCLOS 1982 ini merupakan suatu kerangka pengaturan yang sangat
komprehensif dan meliputi hampir semua kegiatan di laut sehingga dianggap sebagai “a
constitution for the oceans”. 44 Dalam UNCLOS 1982 setiap Negara pantai (coastal state)
berkewajiban, antara lain, untuk: menetapkan batas laut teritorialnya, menetapkan dan
mempublikasikan alur laut dan skema pemisahan lalu-lintas laut (traffic separation scheme/TSS)
di peta pelayaran, tidak menghambat perjalanan kapal asing yang sedang melakukan innocent
passage, memberitahukan adanya daerah-daerah yang berbahaya di lintas pelayaran, tidak
memungut biaya apapun terhadap kapal-kapal asing yang hanya melintas, membuat peraturan
nasional untuk kepentingan konservasi sumber daya hayati di laut bebas, bekerjasama dengan
negara-negara lain dalam upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut bebas,
menetapkan ujung luar continental margin.
Implementasi UNCLOS 1982 bagi Indonesia sebagai Negara Kepulauan adalah terkait dengan
Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang harus ditetapkan. Dalam hal ini Indonesia telah
menetapkan jalur pelayaran yang membelah perairan arah utara-selatan dalam ALKI I, ALKI II
dan ALKI III. Penting untuk dicatat bahwa sejumlah negara maritim di dunia masih menuntut
Indonesia untuk membuka jalur pelayaran dalam ALKI arah timur-barat. Terhadap kenyataan ini
dibutuhkan pemikiran yang benar-benar matang untuk menjawab permintaan negara maritim
lainnya tersebut mengingat jalur timur-barat ini sangat vital dari perspektif keamanan dan
pertahanan negara. Masalah lain yang perlu pemikiran dan tindakan nyata dari berlakunya
UNCLOS 1982 adalah terkait dengan ketentuan Pasal 62 yang memberikan isyarat kewajiban
negara pantai untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara lain untuk mengekploitasi
sumber daya hayati di perairan ZEE dalam hal negara pantai belum memanfaatkan peraiaran
ZEEnya secara utuh.
Untuk penetapkan kedua indikator inilah yang masih sulit untuk dilakukan mengingat sampai
dengan saat ini Indonesia mengalami 45 kesulitan dalam mencatat hasil tangkapan nelayan
dikarenakan banyak faktor di antaranya terjadinya praktik jual-beli hasil tangkap di tengah laut
kepada kapal-kapal ikan asing. Di samping itu keberadaan pelabuhan perikanan tidak dikelola
dengan baik sehingga yang berhubungan dengan aspek-aspek pendataan hasil tangkap menjadi
sangat lemah. Untuk itu negara wajib membenahi keberadaan dari pelabuhanpelabuhan
perikanan di Indonesia berbasis teknologi. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari ketentuan-
ketentuan dalam UNCLOS 1982 pengimplementasiannya bergantung kepada penggunaan ilmu
pengetahuan dan teknologi kelautan secara efektif, serta kerjasama internasional untuk
mengembangkan dan meningkatkan kemampuan negara-negara berkembang.
Permasalahanhukumdankeamanan mengenaikemaritimanIndonesiasudahmulai dilakukan
penyelesaiansepertikasuspadatanggal 27 September2016 KKPberhasil menangkapdelapankapal
berbenderaFilipinayangdidugasedangmelakukanpenangkapanikandi perairanIndonesia.Kemudian
TNI (TentaraNasional Indonesia) mulai lebihmemusatkanperhatiannyauntukmemperketatkeamanan
wilayahkelautanIndonesiadanjugapemerintahindonesiasudahmulai cepattanggapdalammenangani
kasusyang terjadi padakerusakanterumbukarangseperti kasusyangbaruterjadi padatanggal 14

17. Maret 2017 terumbukarang di Raja Ampat,Papuamengalami kerusakanakibatdihantamkapal pesiar
berlabel MV CaledonianSky.
Pemerintah Indonesia akan membentuk tim bersama untuk menangani kasus tersebut. Tim
tersebut terdiri dari Kemenko bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan (KKP), Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan, Kementerian
Pariwisata, Kemenkumham, Kejaksaan Agung dan Polri serta Pemda setempat. Pemerintah siap
menempuh segala cara agar pemilik kapal MV Caledonian Sky bersedia bertanggung jawab.
Semua rencana, semua aturan dan semua kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah memang
belum semua berjalan dengan baik bahkan belum ada hasil yang menonjol dipermukaan, tetapi
semua hal tersebut dapat dengan mudah berjalan jika kita sebagai warga negara Indonesia taat
akan aturan tersebut, sadar akan peraturan tersebut dan mau berkerja sama bersama pemerintah
untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi terutama dibidang kemaritiman.
Jadilah generasi yang bukan hanya menuntut dan meminta tetapi jadilah generasi yang
mempunyai kesadaran dan kemauan untuk berubah.