Dokumen ini membahas masalah penangkapan ikan ilegal di Indonesia yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebutuhan ikan global dan terbatasnya pengawasan. Pemerintah telah mengesahkan UU No. 31 tahun 2004 dan revisinya sebagai langkah untuk memberantas praktik ilegal ini. Diperlukan tindakan preventif dan reaktif untuk melindungi sumber daya perikanan dan mencegah kerugian ekonomi serta ekologis yang lebih lanjut.

1. Disusun oleh :
KELOMPOK 4
Inline Karwati, Hari Dwiparama, Prayudho Utomo
( PENANGKAPAN IKAN ILEGAL )

2. PENDAHULUAN
• Indonesia adalah negara maritim, terdapat 5.8 juta km2
merupakan wilayah laut yang terdiri dari 2.9 juta km2 laut
nusantara, 0.3 juta km2 laut teritorial dan 2.6 juta km2
merupakan daerah laut kawasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).
• Wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga
yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina,
Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste.

3. Dimana illegal fishing?
• Zona ekonomi ekksklusif indonesia
• Laut teritorial
• Laut Natuna:
– Taiwan, Vietnam, Thailand, Malaysia
• Utara Sulawesi Utara: Phillippine
• Laut Arafura:
– Thailand, RRC, Taiwan

4. ASAL KAPAL PERIKANAN ILEGAL DI WPP-INDONESIA

5. Antara lain :
1. Penangkapan ikan di WPPRI tanpa izin.
2. Menggunakan izin palsu.
3. Tidak dilaporkan di pelabuhan pangkalan.
4. Membawa hasil tangkapan langsung ke luar
negeri.
5. Menggunakan alat penangkapan ikan terlarang.
6. Menggunakan alat penangkapan ikan dengan
jenis / ukuran alat tangkap yang tidak sesuai
dengan izin.
ILLEGAL FISHING

6. MODUS OPERANDI :
1. Double Flagging.
2. Manipulasi data dalam mendaftarkan kapal eks. Asing
menjadi KII (manipulasi Delition certificate dan Bill of Sale).
3. Transhipment di tengah laut.
4. Mematikan / memindahkan Vesel Monitoring System (VMS)
ke kapal lain.
5. Satu izin untuk beberapa kapal yang sengaja dibuat serupa
(bentuk dan warna).
6. Memasuki wilayah indonesia dengan alasan tersesat atau
menghindar dari badai.
7. Melakukan lintas damai namun tidak menyimpan alat
penangkapan di dalam palka (alat penangkapan kedapatan
dalam kondisi basah).

7. 8. Alasan Traditional Fishing Right (kapal-kapal pump boat).
9. Transhipment di tengah laut (kapal penangkap
menangkap di WPPRI dan memindahkan hasil tangkapan
ke kapal pengumpul yang sdh menunggu di batas luar
ZEEI).
10. Menangkap tidak pada fishing ground yang ditetapkan.
11. Untuk alat tangkap pukat ikan ukuran mata jaring < dari
50 mm, head rope dan ground rope melebihi yang tertera
pada izin.
12. Jaring insang (Gill Nett melebihi panjang maks / 10.000
m).
13. Menggunakan Pukat Harimau (Trawl) atau pukat yang
ditarik dua kapal (Pair Trawl). Dll.
MODUS OPERANDI LANJUTAN :

8. TINGKAT PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PERIKANAN DI WPP-RI
Ukuran lingkaran
menunjukkan tingkat
pelanggaran
IUU Fishing
terutama oleh
kapal Thailand
dan PR China
Illegal fishing
terutama oleh kapal
Thailand
IUU Fishing
terutama oleh
kapal Philippines

9. 7 Faktor Penyebab Ilegal Fishing
1. Kebutuhan ikan dunia meningkat, pasokan menurun sehingga
mendorong keinginan menangkap ikan sebanyak mungkin secara
illegal.
2. Perbedaan harga ikan segar utuh di negara lain cukup tinggi.
3. Fishing ground di negara lain sudah mulai habis
4. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, kemampuan pengawasan
nasional masih sangat terbatas.
5. Sistem perizinan masih bersifat terbuka, pembatasnya hanya pada
alat tangkap dimana hal ini kurang cocok dengan faktual geografi
ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas
6. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengawasan dan SDM
7. Persepsi dan kerjasama aparat penegak hukum masih dalam
penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum sejalan.
Dr. Ir. Aji Sularso, MMA dalam seminar K2N (Kuliah Kerja Nyata) UI 2009 dengan topik yang disampaikan
mengenai IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing pada tanggal 12 Januari 2010 di Gedung
Balai Sidang UI, Depok

10. • Pemerintah melakukan perubahan terhadap undang-undang
perikanan yang lama yaitu UU No 9 Tahun 1983 tentang Perikanan
dengan UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikananan. Hal ini
dimaksudkan bahwa UU yang baru dapat dijadikan payung
peraturan perundang-undangan sebagai saranan untuk
memberantas pencurian ikan di perairan Indonesia.
• Keberadaan UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan , masa
berlakunya termasuk pendek karena hanya berlaku kurang lebih 6
(enam) tahun. Pemerintah bersama DPR RI melakukan revisi dengan
mengeluarkan UU No 45 tahun 2009 tentang Perikanan.
• Pengamanan wilayah laut dilakukan oleh aparat TNI, khususnya TNI
angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia (POLAIRUD) serta
ditambah oleh pengamanan dari pengamanan Kementrian Kelautan
dan Perikanan.
Sejarah UU Illegal fishing di Indonesia

11. IMPLEMENTASI MCS PENGAWASAN
SATELIT
RADAR
KAPAL PENGAWAS KAPAL IKAN
LAPORAN
MASYARAKAT/
POKMASWAS
SATELIT VMS
MSA
PUSKODAL
PPNS
LAPORAN
NELAYAN

12. 12
1. Kelemahan pada Aspek Manajemen Pengelolaan Perikanan
 Belum adanya mekanisme koordinasi antar instansi;
 Terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan
perikanan
2. Kelemahan pada Aspek Hukum
 Permasalahan Penegakan Hukum;
 Rumusan sanksi
 Yurisdiksi atau kompetensi relatif Pengadilan Negeri

13. 13
1. Pengawasan dan Penegakan Hukum:
 Mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dlm penyidikan TP
Perikanan;
 Penerapan sanksi (pidana atau denda);
 Hukum acara (batas waktu penyelesaian perkara);
 Kemungkinan penenggelaman kapal asing
2. Pengelolaan Perikanan:
 Kepelabuhan perikanan;
 Konservasi;
 Perijinan;
 Kesyahbandaran;
3. Perluasan Yuridiksi Pengadilan Perikanan:

14. .KERUGIAN AKIBAT IUU FISHING
• Berdasarkan estimasi Fao pada tahun 2001, jika diperkirakan jumlah kapal asing dan eks asing yang
melakukan IUU Fishing sekitar 1000 kapal dengan 25% stok hilang dan bila menggunakan asumsi
maximum sustainable yield/MSY ikan = 6.4 juta ton/tahun, maka yang hilang dicuri dan dibuang sekitar 1.6
juta ton/tahun. Jika harga jual ikan di luar negeri rata-rata US$ 2/kg, maka kerugian negara adalah US$ 3.2
milyar atau sekitar Rp 35.2 triliun (dengan asumsi kurs 1 USD = Rp 11.000).
• Selain kerugian secara ekonomis, kerugian lainnya adalah secara ekologis dan sosial, Kerugian sosial adalah
timbulnya kecemburuan dan konflik horizontal akibat perebutan fishing ground dengan kapal asing akibat
perbedaan teknologi dan daya tangkap yang digunakan. Kerugian ekologis adalah pengrusakan kelestarian
sumber daya akibat penggunaan alat tangkap oleh kapal asing yang melanggar ketentuan.
• Oleh karena itulah, perlu dilakukan tindakan-tindakan preventif dan reaktif untuk mengatasi masalah
illegal, unreported, dan unregulated fishing yang harus diambil oleh pemerintah secara sistematis dan
terukur.

15. Ketentuan Pidana
• Diatur dalam Bab XV dari UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
1) Pasal 84 mengatur tentang pelanggaran penangkapan atau
pembudidayaan ikan secara seng aja menggunakan bahan kimia,
bahan biologis, bahan peledak, termasuk cara penangkapan yang
merusak lingkungan dan membahayakan kelestarian sumber daya
ikan. Ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda paling
banyak Rp. 1.200.000.000 ( satu miliar dua ratus juta rupiah).
Apabila perbuatan tersebut secara sengaja dilakukan oleh nahkoda
dan anak buah kapal di wilayah perairan Indonesia, maka dikenakan
pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.
1.200.000.000 ( satu milar dua ratus juta rupian). Ketentuan ini
berlaku juga untuk pemilik kapal, jika kapal ikannya sengaja
menangkap ikan menggunakan bahan berbahaya sebagaimana
tersebut diata maka ia akan dikenai pidana penjara paling lama 10
tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.000. ( dua miliar
rupiah).

16. 2). Psal 85 mengatur tentang perbuatan yang disengaja
dilakukan untuk menangkap ikan denagan menggunakan
aalat menangkap atau alau bantu menangkap ikan yang tidak
sesuai dengan dengan ukuran yang telah ditetapkan maka
diancam pidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak Rp.
2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
3). Pasal 86 mengatur bahwa penangkapan ikan yang
mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau merusak
sumber daya ikan diancam pidana penjara 10 tahun dan
denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 ( dua miliar rupiah).

17. Upaya penegakan hukum illegal
fishing di Indonesia
• Pengamanan wilayah periran laut oleh TNI khususnya TNI
angkatan Laut
• Pengamanan oleh Kepolisisan Republik Indonesia (POLAIRUD)
• Serta ditambah oleh pengamanan dari pengamanana
Kementrian Kelautan dan perikanan.
• Dibentuknya Pengadilan ad.hoc Perikanan, yang diharapkan
mampu untukmenjawab persolana kejahatan pencurian ikan
yang tercermin dalam putusan putusan yang dihasilkan, baik
kejahatan yang dilakukan oleh warga negara maupun warga
negara asing. Dan dari putusan ini diharapkan ada efek jera
bagi pelaku kejahatan illegal Fishing.

18. Daftar pustaka
• Moch. Iqbal. Penegakan Hukum Pidana “illegal
Fishing”. Puslitbang Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI. Megamendung. 2012
• Supriadi. Hukum Perikanan Di Indonesia. Sinar
Grafika. Jakarta.2011
• https://jefrihutagalung.wordpress.com/tag/pe
nangkapan-ikan-illegal/

19. s.....e.....k....i.....a.....n
Terima kasih