Sejarah tentang kemaritiman negara kepulauan republik Indonesia

1. FAKTA & SEJARAH KEMARITIMAN INDONESIA
Negara maritim Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar di dunia dan telah
memiliki visi nasional yang dikenal dengan “Wawasan Nusantara Bahari”. Namun dalam
perkembangannya kata baharinya ditanggalkan dan hanya menjadi “Wawasan
Nusantara” saja. Dimana diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap
kedaulatan wilayah dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan,
baik wilayah maupun penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang mencakup politik, ekonomi,sosial budaya, pertahanan dan keamanan
serta menjadikannya sebagai geopolitik.
Maka rumusan Wawasan Nusantara yang telah dimiliki bangsa Indonesia memerlukan
penyempurnaan dengan memasukkan unsur muatan kemaritiman yang lebih
proporsional. Nuansa kemaritimannya perlu diberikan porsi yang lebih luas dalam
rangka memenuhi cita-cita nasional kita agar “Negara Maritim Indonesia” kembali
menjadi bangsa dan negara bahari secara nyata, seperti pada jaman Sriwijaya dan
Majapahit terdahulu. Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia memiliki visi
atau cara pandang berdasarkan nilai-nilai kemaritiman, yang pada intinya
menggambarkan sikap dan kebijakan suatu negara maritim dalam upaya
mensejahterakan rakyat dan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara
dengan mendasar kepada sifat dan bentuk kemaritimannya secara profesional, baik
sikap dan kebijakannya terhadap dunia luar.
Predikat Indonesia sebagai negara maritim, sebenarnya akan semakin lengkap dan
mantap dengan tersusunnya “Wawasan Maritim Indonesia” yang akan berfungsi
sebagai acuan dan pemberi arah bagi penentuan strategi dan kebijakan dalam
pelaksanaan secara operatif. Salah satu contoh negara maritim adalah negara maritim
Britania (lnggris), yang merupakan negara kepulauan di kawasan Eropa dan
menerapkan visi maritim secara berhasil dalam upaya mensejahterakan rakyatnya dan
membela kelangsungan keberadaan negaranya. Bahkan berkat visi maritim yang dianut
tersebut, negara Britania merupakan negara penjajah yang menapakkan kakinya di lima
benua, dengan motto terkenalnya “Britain Rules the waves”. Selanjutnya contoh negara
maritim lainnya adalah negara Belanda, suatu negara kerajaan kecil di Benua Eropa. Di
mana merupakan suatu negarakontinen (Benua) yang menganut dan menerapkan “Visi

2. Maritim” dalam penyelenggaraan kebijakan kesejahteraan rakyatnya. Berkat visi
maritim yang diterapkannya, telah memiliki jajahan yang luas di benua Asia antara lain
Indonesia, dan dari hasil negara jajahannyatelah mampu membangun negara Belanda
yang makmur melimpah yang terletak di Benua Eropa.
Di Asia ada juga satu negara maritim, yaitu negara Jepang yang dikenal dengan negara
matahari terbit, yang merupakan negara kepulauan dimana negara Jepang bervisi
maritim dalam penyelenggaraan pemerintahan negaranya. Dapat kita lihat bahwa
negara ini telah mencapai kemakmuran yang sederajat dengan negara Eropa dan negara
Amerika yang maju, bahkan merupakan satu-satunya negara Asia yang termasuk negara
ekonomi maju.
1. Kondisi Kemaritiman Indonesia Sebelum Kemerdekaan
Bumi nusantara tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdaulat
merupakan wilayah kepulauan yang sekaligus merupakan wilayah perairan, dimana
wilayah Indonesia terdiri 2/3 bagian keseluruhan wilayahnya adalah perairan. Ketika
masyarakat nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil dari berbagai suku
bangsa yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia, dan merupakan suku bangsa
pesisir dan pulau-pulau kecil adalah penduduk yang yang memiliki wawasan maritim
yaitu hidup sebagai nelayan yang bermata pencaharian mencari ikan dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kerajaan-kerajaan suku bangsa yang bertebaran itu
belum menyadari bahwa mereka sesungguhnya merupakan penduduk dari satu wilayah
kepulauan.
Seiring dengan perjalanan waktu, akhirnya pola pemikiran yang demikian berubah. Hal
ini terjadi ketika seorang putera bangsa yang bernama Maha Patih Gadjah Mada
‘menyadari’ ingin menyatukan kerajaan-kerajaan kecil nusantara di bawah koordinasi
Kerajaan Majapahit. Tidak dapat dipastikan apakah Mahapatih Gadjah Mada dan
Panglima Laut Majapahit, Mpu Nala, sudah memahami geopolitik wilayah perairan
kerajaan Majapahit atau belum, tetapi yang jelas, bahwa kehendak mempersatukan
wilayah perairan nusantara menjadi satu kerajaan di bawah panji-panji Majapahit
merupakan pemahaman akan kondisi geografis Nusantara. Karena alasan itulah wilayah
perairan kepulauan ini selanjutnya dinamakan Nusantara oleh Majapahit.

3. Di samping ekspansi politis yang memiliki dampak yang menyangkut strategi dan
kebijakan ketahanan wilayah kerajaan tersebut, pemanfaatan laut, sebagai sarana
transportasi serta alat pertahanan dimanfaatkan Majapahit sebagai pusat kerajaan,
yang negeri asalnya berjumlah berpuluh-puluh baik di pulau Sumatera maupun di Pulau
Kalimantan. Tindakan politis yang dilakukan Mahapatih Gadjah Mada dapat dikatakan,
bahwa Majapahit memiliki visi kemaritiman, meskipun hanya sebatas sebagai sarana
transportasi dan ketahanan wilayah. Melalui laut, Majapahit mampu mengkordinasikan
negeri asalnya serta melindungi diri dari serangan musuh. Itulah visi kemaritiman
Majapahit. Sistem transportasi perhubungan laut Majapahit konon diambil alih oleh
Pemerintahan Hindia Belanda ketika berkuasa di wilayah Nusantara. Melihat kondisi
kemaritiman Majapahit dari wilayah serta potensi laut yang luar biasa, maka demi
kepentingan Belanda sendiri, Pemerintah Hindia Belanda juga mewujudkan visi
kemaritimannya, yaitu dengan menguasai wilayah perairan nusantara mulai dari
kawasan Utara yang meliputi wilayah Ternate dan Tidore, kawasan Tengah: Makasar,
kawasan Selatan meliputi Batavia dan sepanjang Pantura (Pantai Utara Pulau Jawa).
2. Kondisi Kemaritiman Indonesia Sesudah Kemerdekaan
Perkembangan pentingnya kemaritiman Indonesia mulai mendapatkan perhatian sejak
tahun 1957, seiring dengan keluarnya pengumuman Pemerintah Republik Indonesia
tentang perairan Indonesia. Langkah pemerintah itu sangat strategis karena sejatinya
2/3 dari luas wilayah Indonesia adalah perairan dan merupakan satu-satunya negara
kepulauan terbesar di dunia (Archipelagic State). Secara Implisit penyebutan itu
merupakan pengakuan bahwa air (laut) adalah bagian dari wilayah negara dan
merupakan pemersatu bagi pulau-pulau (daerah dan penduduknya) yang harus
dilindungi oleh segenap bangsa dan negara Indonesia. Hanya saja, yang jadi
permasalahan, ungkapan itu belum didukung dengan peraturan perundang-undangan
mengingat penentuan batas laut teritorial sampai pada tahun 1957 masih berpedoman
pada pasal 1 ayat (1) angka 1 s/d 4 Ordonansi Laut Teritorial danLingkungan Maritim
1939 stb No. 442 yang membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian
terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri. Ketika itu, batas laut teritorial kita hanya
3 mil laut yang diukur dari garis pantai pada waktu air surut terendah danmelingkari
setiap pulau sehingga mengakibatkan banyak kantong-kantong laut bebas diantara
pulau-pulau di Indonesia. Bunyi Pasal 1 ayat (1) angka 1 s/d 4 yaitu :

4. 1. Di dalam aturan ini dan di dalam ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan
berdasarkan aturan ini yang diartikan dengan :
 Laut Territorial Indonesia :
I. Daerah laut yang membentang ke arah laut sampai jarak tiga mil laut dari
garis air surut pulau-pulau atau bagian-bagian pulau-pulau yang termasuk
wilayah Republik Indonesia, dengan pulau-pulau diartikan juga karang-karang,
batu-batu karang dan gosong-gosong yang ada di atas permukaan laut pada
waktu air surut wilayah Republik Indonesia. Dengan pengertian bahwa :
A. Di tempat teluk, ceruk laut, muara sungai atau terusan, dalam hal
manaIndonesia adalah satu-satunya negara tepi, jarak tiga mil laut itu
diukur dari garis lurus, yang memotong lubang dari teluk, ceruk laut,
muarasungai atau terusan; jika lubang di maksud melebihi sepuluh
mil laut,maka garis lurus itu ditarik melintang teluk, ceruk laut, muara
sungai atau terusan, sedekat mungkin pada gerbang masuk pada titik
pertama dimana lebar lubang itu tidak melebihi sepuluh mil laut;
B. Di tempat kelompok yang terdiri dari dua atau lebih pulau-pulau,
jaraktiga mil laut diukur dari garis-garis lurus yang menghubungkan
titik-titik terjauh garis-garis air surut dari pulau-pulau yang terletak
pada bagian luar kelompok, di tempat mana jarak antara titik-titik itu
melebihi enam mil laut;
C. Di tempat selat-selat yang menghubungkan dua laut terbuka dan
dalamhal mana Indonesia adalah satu-satunya negara tepi, dianggap
sebagai laut territorial bagian dari selat yang terletak di antara dua
garis sebelahmenyebelah selat yang menghubungkan kedua tepi
sedekat mungkin pada laut terbuka , pada titik pertama dimana lebar
selat tidak melebihi enammil laut, walaupun lebar selat di bagian lain
antara kedua garis itu melebihienam mil laut;
D. Di tempat selat yang menghubungkan dua laut terbuka yang lebar
selatnyatidak melebihi enam mil laut dan dalam hal mana Indonesia
bukan merupakan satu-satunya negara tepi, maka garis pemisah
antara laut territorial Indonesia dengan negara asing, ditarik melalui
tengah-tengah selat;

5. II. Daerah laut yang terletak pada sisi laut dari tengah daerah laut yang
diuraikan di bagian I, tetapi terletak dalam batas-batas bandar yang
ditetapkan;
2. Daerah laut Indonesia (perairan territorial) : laut territorial Indonesia, termasuk
bagian laut territorial yang terletak pada bagian sisi darat dari :
A. Laut pantai;
B. Daerah air teluk-teluk, ceruk-ceruk laut, muara-muara sungai dan
terusan;
3. Perairan pedalaman Indonesia : semua perairan yang terletak pada bagian sisi
darat dari laut territorial Indonesia, termasuk sungai-sungai, terusan-terusan
dan danau-danau danr awa-rawa di Indonesia.
4. Daerah air Indonesia : Laut territorial termasuk perairan pedalaman Indonesia;
Pengertian di atas tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana
diamanatkan dalam alinea keempat UUD’45 yang dalam rumusannya telah menegaskan
bahwa negara Indonesia mempunyai fungsi, sekaligus mempunyai tujuan yaitu
:“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial”. Pemerintah Indonesia telah mensosialisasikan wilayah perairan Indonesia
melalui pengumuman pemerintah tanggal 13 Desember 1957 yang dikenal dengan
Deklarasi Djuanda.
Secara yuridis formil pengumuman pemerintah itu dituangkan dalam Undang-undang
No. 4/Prp 1960 tentang Perairan Indonesia.Disahkannya Undang-undang itu, tentu
merupakan keberhasilan perjuangan bangsaIndonesia, mengingat dalam
perkembangan hukum internasional banyak negara pantai yang berjuang menentukan
wilayah lautnya lebih dari tiga mil laut. Bagi kita ini menjadi bukti kesatuan wilayah
(laut dan daratan) negara Indonesia, mengingat sebelumnya laut di antara pulau yang
tadinya merupakan laut bebas telah tercakup dan dinyatakan sebagai perairan
pedalaman Indonesia.
Dimasukkannya bekas laut bebas menjadi perairan pedalaman Indonesia, menjamin
berlakunya seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia dalam yurisdiksi

6. (secarahukum) bekas laut bebas tadi, sehingga membatasi hak-hak negara lain, dengan
ketentuan pengakuan atas lalu lintas damai bagi kapal-kapal asing untuk melintasi laut
wilayah 12mil laut dan perairan pedalaman Indonesia dari laut bebas ke suatu
pelabuhan Indonesia dan sebaliknya, serta dari laut bebas ke laut bebas.Keberhasilan
perjuangan tersebut, berarti beban dan tanggung jawab pemerintah Indonesia di
wilayah perairan semakin besar dan berat dengan bertambahnya luaswilayah perairan
Indonesia dari 3.7 juta km² menjadi 5.8 juta km². Perjuangan dan keberhasilan ini
merupakan bukti adanya kesatuan wilayah (laut dan daratan) negara Indonesia, sebab
yang tadinya merupakan laut bebas, dengan diundangkannya Undang-undang tersebut
perairan pedalaman Indonesia menjadi bagian dari wilayah negarakesatuan Indonesia
atau wilayah perairan semula hanya memiliki 3 mil laut menjadi 12 mil laut.
Saat ini laut tak bisa terlepas dari berbagai konvensi internasional. Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) memfasilitasi pendirian IMO (International Maritime
Organization). Organisasi ini memiliki motto ” Safer Shiping (Keselamatan Kapal), dan
Cleaner Ocean(Perlindungan dan Kelestarian Laut)”, yang mencerminkan masalah yang
menjadi cakupan tugasnya.Selain United Nation Convention Law of the Sea (UNCLOS),
yang telah disebutkan di atas, ada beberapa konvensi penting di bidang maritim. Salah
satunya adalah konvensi tentang keselamatan jiwa di laut yaitu Safety of Life at Sea
(SOLAS). Konvensi tentang halini telah beberapa kali diselenggarakan, perubahan
terakhir pada tahun 1974 (konvensiini dikenal sebagai SOLAS 1974). Sebagaimana
diketahui bersama bahwa bangsa Indonesia pernah memiliki kejayaan dalam bidang
kelautan. Sejarah menunjukan bahwa nelayan-nelayan kita dengan menggunakan
perahu phinisi telah mengarungi lautan dan mendarat di bumi Afrika, jazirah Arab,
India dan Cina. Akan tetapi kesadaran bahwa Indonesia merupakan suatu Negara
Kepulauan sesungguhnya masih belum terlalu lama, yaitu sejak Perdana Menteri
Djuanda, yang mengeluarkan suatu konsep geopolitik maritim, pada 13 Desember 1957
yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Djuanda.

7. Gambar 1.Peta Indonesia
Sumber : BAKOSURTANAL
Dapat dibayangkan bahwa wilayah laut di antara dua pulau yang berada lebih dari3
(tiga) mil dari garis pantainya merupakan wilayah internasional, yang dapat
digunakansecara bebas oleh negara manapun tanpa izin berlayar dari Indonesia.
Kondisi ini tentunyasangat menyulitkan administrasi pemerintahan dan politik sebagai
negara kesatuan.Setiap selat antara dua pulau hampir dapat dipastikan merupakan
perairan internasional,sehingga menyebabkan wilayah Indonesia terpecah menjadi
beberapa fraksi, seperti fraksi Jawa - fraksi Sumatera – fraksi Celebes dan seterusnya.
Ditambah lagi dengan tekananpolitik nasional pada waktu itu memang sangat lokal
sesuai dengan tanah asalnya sepertiYong Java, Yong Sumatera, Yong Celebes dan lain-
lain.Menyadari hal ini maka Perdana Menteri Djuanda tepat pada tanggal 13
Desember1957 menyatakan deklarasinya yang berbunyi sebagai berikut : “Bahwa
segala perairandi sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang
termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas dan
lebarnya adalah bagian wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan
dengan demikian merupakan bagiandari pada perairan pedalaman atau perairan
nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas
laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-

8. pulau Negara Republik Indoneisa akanditentukan dengan Undang-Undang”. Pada
akhirnya melalui perjuangan diplomasi yang gigih tak kenal lelah selama hampir 25
tahun, maka pada sidang UNCLOS PBB tahun 1982 usulan Djuanda diterima bahkan
dijadikan konsep tentang negara kepulauan dan mewarnai pasal-pasal UNCLOS.
(Konvensi Hukum Laut 1982). Pada tahun 1985 keputusan sidang PBB tersebut
kemudian diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang No. 17 tahun 1985. Pasal-pasal
dalam UNCLOS 1982 tersebut memberikan hak kepada Indonesia sebagai negara
kepulauan dan tentunya merupakan peluang Indonesia dalam pengaturan untuk
memanfaatkan kekayaan laut bagi sebesar-besarnya kepentingan negara dan rakyatnya.
Selain hak dan peluang untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan laut,
Indonesia juga dikenakan kewajiban-kewajiban internasional yang harus
dipenuhiberdasarkan UNCLOS 1982. Indonesia perlu membuka wilayah lautannya
untuk dapat dilalui oleh kapal asing yang biasa dikenal dengan nama “ALKI” (Alur Laut
Kepulauan Indonesia). Selain itu juga diamanatkan untuk merubah dan menyesuaikan
peraturan perundang-undangan yang ada. Keberhasilan diplomasi Indonesia di forum
internasional tersebut di atas sayangnya kurang diperhatikan dan ditanggapi secara
baik oleh para politisi dan birokrat kita. Akibatnya pembangunan sektor kelautan di
masa orde baru telah diabaikan dan sangattertinggal. Terbukti masih belum adanya
satupun lembaga keuangan yang maumemberikan pinjaman perbankan berupa kredit
kepada para nelayan ataupun pembelian kapal. Oleh beberapa kalangan pada waktu itu
yang dipelopori oleh Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) dan Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) telah dilakukan terobosan-terobosan kecil untuk
menggugah kesadaran politik agar lebih‘seimbang’. Pada tahun 1996 telah dicanangkan
sebagai Tahun Bahari dan Dirgantara.Dalam kerangka untuk membangun Benua
Maritim Indonesia, yang melibatkan seluruh lembaga nasional yang terkait dengan
bidang kelautan, termasuk akademisi perguruantinggi. Upaya tersebut tidak mampu
membentuk pemikiran umum yang mampu merubah paradigma dari darat ke laut.
Seiring dengan reformasi pembangunan, timbul tuntutanuntuk mencari kebijakan
pembangunan yang baru dan kebutuhan untuk membangun bidang kelautan sangat
besar.
3. Kebangkitan Kemaritiman Indonesia

9. Kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim pernah mengalami kemunduran,. Terlebih
setelah masuknya VOC ke Indonesia (1602 M - 1798 M). Salah satu peristiwa bersejarah
tentang hilangnya kejayaan tersebut adalah terjadinya perjanjian Giyanti tahun 1755
yang dilakukan oleh Belanda dengan Raja Surakarta dan Yogyakarta. Kedua raja
keturunan Mataram tersebut menyerahkan perdagangan laut hasil bumi dan rempah-
rempah dari wilayahnya kepada Belanda. Keputusan kedua raja yang telah dikendali-
kan oleh Belanda tersebut memasung kemampuan maritim bangsa Indonesia.
Akibatnya terjadi proses penurunan semangat dan jiwa maritim bangsa serta
perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat Indonesia yang semula bercirikan
maritim menjadi sifat kedaratan. Hal ini merupakan kemunduran kekuatan bangsa
Indonesia sebagai negara maritim terbesar. Pada tahun 1957 Indonesia di bawah
kepemimpinan Presiden Sukarno mendeklarasikan Wawasan Nusantara di kalangan
dunia. Wawasan Nusantara tersebut memandang laut merupakan satu keutuhan
wilayah dengan darat, udara, dasar laut dantanah di bawahnya, serta seluruh kekayaan
yang terkandung di dalamnya tidak boleh dipisah-pisahkan, dan Wawasan Nusantara
dijadikan sebagai wawasan kebangsaan yang mengetengahkan azaz “Negara Nusantara”
(archipelagic state). Kemudian memasuki pemerintahan Presiden Suharto untuk
memperoleh pengakuan dari dunia internasional telah dilaksanakan perjuangan yang
terus menerus di forum internasional dan regional. Sehingga pada tahun 1982 gagasan
“Negara Nusantara”berhasil dan diakui dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982
(UNCLOS’82) serta berlaku sebagai hukum internasional positif sejak 16 November
1994.Pada tahun 1998 Presiden Baharudin Jusuf Habibie semasa pemerintahannya
mendeklarasikan visi pembangunan kelautan bangsa Indonesia dalam “Deklarasi
Bunaken”. Inti dari deklarasi tersebut adalah laut merupakan peluang, tantangan dan
harapan untuk masa depan persatuan, kesatuan dan pembangunan bangsa Indonesia.
Perkembangan selanjutnya pada tahun 1999 di bawah pemerintahan Presiden
Abdurahman Wahid menyatakan komitmennya terhadap pembangunan kelautan.
Komitmen pemerintah terhadap pembangunan di bidang maritim makin menampakan
harapan cerah dengan telah dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)
dan dikembangkannya kelembagaan Dewan Kelautan Nasional (DKN) menjadi Dewan
Maritim Indonesia (DMI). Kedua lembaga tersebut diharapkan menjadi suatu lembaga
yang mampu menjadi wadah untuk mengelola sektor kelautan yang memiliki potensi

10. yang sangat besar, sehingga ke depan dapat dijadikan andalan dalam meningkatkan
devisa negara, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Salah satu hasil perjuangan dari para pejuang
maritim melalui satu komitmen untuk memajukan kemaritiman Indonesia, pada tahun
2001 di bawah pemerintahan Presiden RI Megawati Soekarno Putri mendeklarasikan
“Seruan Sunda Kelapa”, yang intinya mengajak kepada segenap bangsa Indonesia untuk
membangun kekuatan di laut, danselanjutnya atas usulan dari Dewan Maritim
Indonesia, Presiden Megawati Soekarno Putri menerbitkan Keppres Nomor 126 tahun
2001 yang menetapkan tanggal 13 Desember sebagai “Hari Nusantara”. Sejarah bahari
Indonesia telah mewariskan pengalaman,cita-cita dan perjuangan para bahariwan
dalam mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan serta kejayaan bangsa.