Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas biografi dan pemikiran ekonomi beberapa ekonom Islam kontemporer seperti Muhammad Abdul Mannan, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, dan Muhammad Baqir Ash-Shadr; (2) Muhammad Abdul Mannan memiliki karakteristik pemikiran yang komprehensif dan integratif serta menekankan kerangka sosial Islam dan hubungan terpadu antara individu, masyarakat, dan neg

1. “Sejarah Pemikiran Ekonomi Kontemporer”
https://sebi.ac.id
Oleh:
Muhammad Yusuf

2. 1
Daftar Isi
Muhammad Abdul Mannan.................................................................................................................2
A. Biografi ..................................................................................................................................2
B. Karakteristik Pemikiran ...........................................................................................................3
C. Ciri – ciri dan Kerangka Institusional........................................................................................4
Muhammad Nejatullah Siddiqi............................................................................................................9
A. Biografi ..................................................................................................................................9
B. Ciri – ciri dan Kerangka Institusional........................................................................................9
Monzer Kahf....................................................................................................................................14
A. Biografi ................................................................................................................................14
B. Asumsi Dasar........................................................................................................................14
C. Konsep dan Metodologi Ekonomi Islam..................................................................................15
D. Teori Konsumsi.....................................................................................................................16
E. Teori Produksi.......................................................................................................................18
F. Struktur Pasar........................................................................................................................18
G. Teori Makro Moneter.............................................................................................................19
H. Distribusi..............................................................................................................................21
Muhammad Baqir Ash-Shadr ............................................................................................................23
A. Biografi ................................................................................................................................23
B. Asumsi Dasar........................................................................................................................24
C. Karakteristik Sistem Ekonomi Islam .......................................................................................25
D. Distribusi..............................................................................................................................28
E. Produksi................................................................................................................................30

3. 2
Muhammad Abdul Mannan
A. Biografi
Muhammad Abdul Mannan dilahirkan di Bangladesh tahun 1918. Kemudian beliau
menikah dengan seorang wanita bernama Nargis Mannan yangbergelar master di bidang ilmu
politik. Mannan menerima gelar master dibidang ekonomi dari Universitas Rajshahi pada tahun
1960. Setelah menerima gelar master ia bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di
Pakistan. Ia menjadi asisten pimpinan di the Federal Planning Commission of Pakistan pada
tahun 1960-an.
Tahun 1970, Mannan melanjutkan studinya di Michigan State University, Amerika Serikat,
untuk program MA (economics) dan ia menetap di sana. Tahun 1973 Mannan berhasil meraih
gelar MA, kemudian ia mengambil program doktor di bidang industri dan keuangan pada
universitas yang sama, dalam bidang ekonomi yaitu Ekonomi Pendidikan, Ekonomi
Pembangunan, Hubungan Industrial dan Keuangan.
Setelah menyelesaikan program doktornya, Mannan menjadi dosen senior dan aktif
mengajar di Papua New Guinea University of Tehcnology. Disana ia juga ditunjuk sebagai
pembantu dekan. Pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai profesor di Internasional Centre for
Research in Islamic Economics, Universitas King Abdul Azis Jeddah.
Beliau juga aktif sebagai visiting professor pada Moeslim Institute di London dan
Georgetown University di Amerika Serikat. Melalui pengalaman akademiknya yang panjang,
Mannan memutuskan bergabung dengan Islamic Development Bank (IDB). Tahun 1984 ia
menjadi ahli ekonomi Islam senior di IDB.
Tahun 1970, Islam berada dalam tahapan pembentukan, berkembang dari pernyataan
tentang prinsip ekonomi secara umum dalam Islam hingga uraian lebih seksama. Sampai pada
saat itu tidak ada satu Universitas pun yang mengajarkan ekonomi Islam. Seiring dengan
perkembangan zaman, ekonomi Islam mulai diajarkan di berbagai universitas, hal ini mendorong
Mannan untuk menerbitkan bukunya pada tahun 1984 yang berjudul The Making Of Islamic
Economic Society dan The Frontier Of Islamic Economics.
Beliau telah memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi Islam melalui bukunya
yang berjudul Islamic Economic Theory and Practice yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi
Islam sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan Hadits. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam

4. 3
bahasa Inggris pada tahun 1986 dan telah diterbitkan sebanyak 15 kali serta telah diterjemahkan
dalam berbagai bahasa tak terkecuali Indonesia. Buku itu antara lain membahas mengenai teori
harga, bank Islam, perdagangan, asuransi dan lain-lain1. Beliau mendapat penghargaan
pemerintah Pakistan sebagai Highest Academic Award of Pakistan pada tahun 1974, yang
baginya setara dengan hadiah pulitzer.
B. Karakteristik Pemikiran
Kelebihan yang dimiliki Mannan dalam pemikirannya adalah karena karakteristik
pemikiran ekonomi Islam Mannan itu unik, dibandingkan ekonom lainnya2. Kelebihannya yang
ia miliki yaitu:
pertama, pandangan dan pemikirannya komprehensif dan integratif mengenai teori dan praktek
ekonomi Islam. Pandangannya ini menghadirkan gambaran keseluruhan dan bukan hanya
potongan-potongan saja. Ia melihat sistem ekonomi Islam dalam perspektifnya yang tepat.
Mannan tidak hanya mengulang pernyataan posisi Islam terhadap perbankan, dan finansial
dalam suatu cara yang otentik komprehensif dan tepat. Melainkan ia juga mengidentifikasi
kesenjangan dalam beberapa pendekatan yang berlaku. la juga memberikan suatu peringatan
yang tepat waktu terhadap pendekatan-pendekatan yang parsial.
Penekanan Mannan terletak pada perlunya membersihkan kehidupan ekonomi dari segala
bentuk eksploitasi dan ketidakadilan serta terhadap saling ketergantungan dari berbagai unsur
dalam lingkup kehidupan Islam.
Kedua, adalah dalam pemikirannya itu, ia menunjukkan terintegrasinya teori dengan praktik
ekonomi Islam. Mannan mengembangkan argumen yang jitu dalam menggulirkan konsep
ekonomi Islam inklusif terkait masalah peranan asuransi Islam3. Ia telah berhasil menunjukkan
keunggulan system ekonomi Islam.
Ketiga, karakteristik gagasan dan pemikirannya ini telah memicu perdebatan mengenai ekonomi
Islam, asuransi dan perbankan Islam. Perdebatan ini akhirnya membuat adanya evaluasi kritis
1
Muhammed AslamHaneef,Pemikiran Ekonomi IslamKontemporer,Analisis KomparatifTerpilih,Luqman. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada,2010, hlm. 15
2 Ibid,hlm. 53.
3 Ibid,hlm. 53.

5. 4
terhadap sebagian gagasan baru yang berkembang selama dekade baru, dengan menghadirkan
pandangan-pandangan baru dan saran kebijakan yang relevan4.
C. Ciri – ciri dan Kerangka Institusional
Berdasarkan asumsi dasar maka Muhammad Abdul Mannan membahas sifat, ciri dan kerangka
institusinal ekonomi Islam, sebagai berikut:
a) Kerangka Sosial Islam dan Hubungan yang Terpadu antara Individu, Masyarakat,
dan Negara
Keterpaduan antara individu, masyarakat dan negara. Abdul Mannan menekankan bahwa
ekonomi berpusat pada individu, karena menurutnya, masyrakat dan negara ada karena adanya
individu. Oleh karena itu, ekonomi Islam harus digerakkan oleh individu yang patuh pada agama
dan bertanggung jawab pada Allah swt dan masyarakat. Menurutnya, kebebasan individu
dijamin oleh control social dan agama. Kebebasan individu adalah kemampuan untuk
menjalankan semua kewajiban yang digariskan oleh syariah. Mannan menjamin tidak ada
konflik antara individu, masyarakat dan negara, karena syariah telah meletakkan peranan dan
posisi masing-masing dengan jelas. Bahkan, antara kebebasan individu dan kontrol masyarakat
dan negara akan saling melengkapi, karena mempunyai tujuan dan maksud baik yang bersama-
sama diupayakan dalam menjalankan sistem ekonomi Islam.
b)Kepemilikan Swasta yang Relatif dan Kondisional
Kepemilikan swasta yang bersifat relatif dan kondisional. Isu dasar dari setiap pembahasan
ekonomi, termasuk juga ekonomi Islam adalah masalah kepemilikan. Dalam hal ini, Mannan
mendukung pandangan yang menyatakan bahwa kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu
hanyalah pada Allah swt saja. Manusia dalam posisinya sebagai khalifah di muka bumi bertugas
untuk menggunakan semua sumberdaya yang telah disediakan oleh-Nya untuk kebaikan dan
kemaslahatannya.
Kepemilikan resmi diakui keberadaannya menurut Islam, namun legitimasi kepemilikan itu
tidaklah mutlak. Dalam legitimasi kepemilikan tersebut terdapat kewajiban-kewajiban moral,
agama dan kemasyarakatan dari individu yang bersangkutan.
4
Ibid,hlm. 54. Wirdyaningsih (ed),Bank danAsuransi Islamdi Indonesia,Jakarta:Kencana,2005, hlm. 221.

6. 5
Mannan mengusulkan pandangannya untuk mengatur kepemilikan oleh swasta antara lain;
tidak boleh ada aset yang menganggur, pembayaran zakat, penggunaan yang menguntungkan,
penggunaan yang tidak membahayakan, pemilikan kekayaan secara sah, penggunaan yang
seimbang (tidak boros dan juga tidak kikir), distribusi returns yang tepat, tidak boleh terjadi
konsentrasi kekayaan dan penerapan Hukum Islam tentang warisan. Sebagai konsekwensi dari
tawaran Mannan ini, maka setiap pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut membuka peluang
campur tangan negara. Namun, Mannan tidak menyebutkan secara detail apakah individu yang
melanggar itu masih boleh memegang hak miliknya atau kehilangan haknya.
c) Mekanisme Pasar Didukung Oleh Kontrol, Pengawasan dan Kerja Sama dengan
Perusahaan Negara Terbatas.
Mekanisme pasar dan peran negara. Dalam upaya pencapaian titik temu antara sistem
harga dengan perencanaan negara, Mannan mengusulkan adanya bauran yang optimal antara
persaingan, kontrol yang terencana dan kerjasama yang bersifat sukarela. Mannan tidak
menjelaskan lebih lanjut bagaimana bauran ini dapat tercipta. Sekali lagi Mannan telah
memunculkan pemikiran normatif elektis yang masih sangat membutuhkan tindakan kongkrit
untuk merelaisasikan norma tersebut dengan teknik-teknik dan pendekatan tertentu. Tetapi yang
jelas, Mannan tidak setuju dengan mekanisme pasar saja untuk menentukan harga dan output.
Hal itu akan memunculkan ketidakadilan dan arogansi.
Lebih jauh, Mannan menegaskankan bahwa permintaan efektif yang mendasari mekanisme
pasar dan ketidakmerataan pendapatan akan mengakibatkan gagalnya mekanisme pasar dalam
penyediaan kebutuhan dasar untuk kepentingan permintaan kelompok kaya. Oleh karena itu,
Mannan mengusulkan konsep kebutuhan efektif untuk menggantikan konsep permintaan efektif.
d)Implementasi Zakat dan Penghapusan Bunga (Riba)
Implementasi zakat. Mannan memandang bahwa zakat merupakan sumber utama
penerimaan negara, namun tidak dipandang sebagai pajak melainkan lebih sebagai kewajiban
agama, yaitu sebagai salah satu rukun Islam. Karena itulah maka zakat merupakan poros
keuangan negara Islam. Sungguhpun demikian, beberapa pengamat ekonomi Islam melakukan
kritik terhadap zakat yang menyatakan bahwa sekalipun dalam konotasi agama, kaum muslimin
berupaya menghindari pembayaran zakat itu.

7. 6
Zakat bersifat tetap dan para penerimanya juga sudah ditentukan (asnaf delapan). Zakat
tidak menyebabkan terjadinya efek negatif atas motifasi kerja. Justru zakat menjadi pendorong
kerja, karena tak seorangpun ingin menjadi penerima zakat sehingga ia rajin bekerja agar
menjadi orang yang senantiasa membayar zakat. Selain itu, jika seseorang membiarkan hartanya
menganggur, maka ia akan semakin kehilangan hartanya karena dikurangi dengan pengeluaran
zakat tiap tahun. Oleh karena itu, ia harus bekerja dan hartanya harus produktif. Kedudukan
zakat dalam kebijakan fiskal perlu dikaji lebih mendalam. Salah satunya dengan melakukan
penelusuran sejarah masyarakat muslim sejak masa Rasulullah saw sampai sekarang. Hal itu
penting karena zakat memiliki dua fungsi, yaitu fungsi spiritual dan fungsi sosial (fiskal). Fungsi
spiritual merupakan tanggungjawab seorang hamba kepada Tuhannya yang mensyariatkan zakat.
Sedangkan fungsi sosial adalah fungsi yang dimainkan zakat untuk membiayai proyek-proyek
sosial yang dapat juga diteruskan dalam kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara. Sistem
ekonomi Islam melarang riba. Seperti juga ahli ekonomi yang lainnya, Mannan sangat
menekankan penghapusan sistem bunga dalam sistem ekonomi Islam.
Sehubungan dengan permasalahan bunga ini, Mannan memberi aternatif dengan
mengalihkan sistem bunga kepada sistem mudhrabah, yang menurutnya merupakan bagi laba
(rugi) dan sekaligus partisipasi berkeadilan. Dengan mudhrabah, tidak saja semangat Qur’ani
akan lebih terpenuhi, namun, pada saat yang sama penciptaan lapangan kerja dan pembangkitan
kegiatan ekonomi akan lebih sejalan dengan norma kerja sama menurut Islam. Tentu saja
tawaran Mannan tidak sebatas pada alternatif penggunaan akad mudhrabah saja, namun, disertai
pula tawaran transaksi lainnya, mulai mushyrakah, ijarah, kafalah, wakalah, dan sebagainya5.
e) Distribusi
Muhammad Abdul Mannan memandang kepedulian Islam secara realistis kepada si
miskin demikian besar sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan
merupakan pusat berputarnya pola produksi dalam suatu negara Islam. Mannan berpendapat
bahwa distribusi merupakan basis fundamental bagi alokasi sumber daya6.
Selanjutnya, Mannan menegaskan bahwa distribusi kekayaan muncul karena pemilikan
orang pada faktor produksi dan pendapatan tidak sama. Oleh karena itu, sebagian orang memiliki
5 Op.Cit. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. (Jakarta: Rajawali pers.2010).hal.20 – 25
6 Ibid.hal 26

8. 7
lebih banyak harta daripada yang lain adalah hal yang wajar, asalkan keadilan manusia
ditegakkan dengan prinsip kesempatan yang sama untuk mengakses faktor produksi bagi semua
orang. Jadi, seseorang tetap dapat memperoleh surplus penerimaannya asal ia telah menunaikan
semua kewajibannya. Lebih jauh, Mannan menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, inti
masalah bukan terletak pada harga yang ditawarkan oleh pasar, melainkan terletak pada
ketidakmerataan distribusi kekayaan.
Pembahasan tentang kepemilikan yang paling menonjol dibahas oleh Mannan adalah
tentang kepemilikan tanah sebagai salah satu faktor produksi yang paling penting. Menurut
Mannan, secara umum tanah dapat dimiliki melalui kerja seseorang. Mannan juga berpendapat
bahwa seorang penggarap juga punya hak atas kepemilikan tanah. Implikasi dari pendapatnya
itu, maka pemilik tanah diperbolehkan untuk menyewa maupun berbagi hasil tanaman, sekalipun
ia lebih setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa tanah sebaiknya tidak disewakan dan
lebih baik digarap dengan sistem bagi hasil.
Kritikan Beliau pada teori distribusi neoklasik lebih ditekankan pada perlakuan distribusi
sebagai perluasan dari teori harga, terutama menyangkut masalah distribusi fungsional
pendapatan. Namun, sekali lagi kritikan ini menimbulkan ambigu karena Mannan juga mengakui
adanya empat faktor produksi serta menguraikan mengapa masing-masing faktor produksi layak
mendapat imbalan. Mannan mengakui upah, sewa dan laba, namun, mengkritik bunga sebagai
imbalan dari modal. Dia tidak menjelaskan lebih jauh mekanisme perolehan pendapatan dari
imbalan faktor produksi modal tersebut dengan tidak merugikan pekerja.
f) Produksi
Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa produksi terkait dengan utility atau
penciptaan nilai guna. Agar dapat dipandang sebagai utility dan mampu meningkatkan
kesejahteraan, maka barang dan jasa yang diproduksi harus berupa hal-hal yang halal dan
menguntungkan, yaitu hanya barang dan jasa yang sesuai aturan syariah. Menurut Mannan,
konsep Islam mengenai kesejahteraan berisi peningkatan pendapatan melalui peningkatan
produksi barang yang baik saja, melalui pemanfaatan sumber-sumber tenaga kerja dan modal

9. 8
serta alam secara maksimal maupun melalui partisipasi jumlah penduduk maksimal dalam proses
produksi7.
Pandangan Mannan yang menekankan pada kualitas, kuantitas dan maksimalisasi dan
partisipasi dalam proses produksi, menjadikan rumah tangga produksi memiliki fungsi yang
berbeda dalam ekonomi. Rumah tangga produksi atau firm bukan hanya sebagai pemasok
komoditas, namun juga sebagai penjaga kebersamaan antara pemerintah bagi kesejahteraan
ekonomi dan masyarakat. Lebih jauh, pendapat Mannan ini akan berimplikasi pada tujuan rumah
tangga produksi yang tidak saja hanya memaksimalkan laba, namun juga harus memperhatikan
moral, sosial dan kendala-kendala institusional. Menurut Abdul Mannan, gabungan dari motif
laba, kebersamaan dan tanggung jawab sosial, serta dorongan moral akan memacu proses
produksi dan distribusi menjadi maksimal.
Sementara itu, proses produksi menurut Mannan adalah usaha bersama antara anggota
masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa bagi kesejahteraan ekonomi mereka8.
Kebersamaan anggota masyarakat jika diaplikasikan dalam lingkungan ekonomi akan
menghasilkan lingkungan kerjasama dan perluasan sarana produksi, bukan konsentrasi dan
eksploitasi sumber daya dan faktor produksi lainnya. Keadaan demikian akan menimbulkan
efisiensi. Barang tidak akan dihasilkan dengan mempertimbangkan permintaan efektif, namun
berdasarkan kebutuhan efektif, yaitu kebutuhan yang didefinisikan menurut rambu-rambu norma
dan nilai-nilai Islam.
Tahap akhir dari pandangan Mannan tentang produksi adalah produksi sebagai suatu
proses sosial. Mannan mengajukan gagasannya bahwa penawaran harus berdasarkan kapasitas
potensial yang akan mengakomodasi pemberian kebutuhan dasar kepada semua anggota
masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah (miskin). Berdasarkan asumsi ini maka
produsen tidak hanya melakukan reaksi dari harga pasar, melainkan juga atas perencanaan
nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, pembagian kerja dan
spesialisasi untuk berproduksi harus berjalan secara efisien dan adil serta secara konstan
menekankan perlunya humanisasi proses produksi.
7 Ibid.hal 29
8 Ibid.hal 30

10. 9
Muhammad Nejatullah Siddiqi
A. Biografi
Muhammad Nejatullah Sidiqi merupakan salah satu tokoh yang memberikan kontribusinya
pada periode islam pada Periode Kontemporer ini, Beliau lahir di Gorakhpur, India pada
tahun1931. Pria yang Saat ini tinggal di Aligarh India ini adalah salah satu ahli ekonomi Islam
terkenal yang berasal dari India9. Dan beliau juga merupakan ekonom India yang memenagkan
penghargaan dari King Faizal Internasional Prize dalam bidang studi Islam.
Beliau pernah menempuh pendidikan di Aligarh Muslim University. Ia tercatat sebagai
murid dari Sanvi Darsgah Jamaat-e-Islami Hind, Rampur. Ia juga mengeyam pendidikan
diMadrasatul Islah, Saraimir, Azamgarh.
Karir Siddiqi dimulai saat ia menjabat sebagai Associate Professor Ekonomi dan Profesor
Studi Islam di Aligarh University dan sebagai Profesor Ekonomi di Universitas King Abdul
AzizJeddah. Kemudian ia juga mendapat jabatan sebagai fellow di Center for Near Eastern
Studies di University of California, Los Angeles. Setelah itu, ia menjadi pengawas sarjana di
Islamic Research & Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah. Selama karir
akademiknya, Siddiqi telah mengawasi dan menguji sejumlah tesis dari calon professor di
universitas-universitas di India, Arab Saudi dan Nigeria. Ia juga mendapat beberapa penghargaan
di bidang pendidikan seperti Shah Waliullah Award in New Delhi (2003), A prolific writer in
Urdu on subjects as Islami Adab (1960), Muslim Personal Law (1971), Islamic Movement in
Modern Times (1995) selain penghargaan King Faisal International Prize untuk Studi Islam yang
berhasil dimenangkan.
B. Ciri – ciri dan Kerangka Institusional
Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi ia membahas sifat, ciri dan kerangka
institusinal ekonomi Islam, sebagai berikut:
a) Hak yang Relatif dan Terbatas bagi Individu, Masyarakat, dan Negara
Dari semua hak yang dianugerahkan kepada manusia, Siddiqi menganggap bahwa “ hak untuk
mendapatkan kebebasan menyembah Allah Swt. Sebagai hak primer manusia”. Tak boleh ada
yang menghalangi atau membatasi hak fundamental ini. Atas dasar inilahSiddiqi mencoba
9 Op.Cit. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. (Jakarta: Rajawali pers.2010).hal.37

11. 10
menghubungkan ekonomi Islam. Karena orang hanya dapat mencapai sukses dengan memenuhi
kebutuhan materialnya secara jujjur dan benar, maka ia harus diberi kebebasan untuk memiliki,
memanfaatkan dan mengatur milik maupun barang dagangannya. Namun semua hak itu
memancar dari kewajiban manusiasebagai kepercayaan dan khalifah Allah SWT dimuka bumi,
jadi Siddiqi memandang kepemilikan –Swasta atau Pribadi sebagai suatu hak individual selama
ia melaksanakan kewajibannya seta tidak menyalah gunakan haknya itu.
b) Peranan Negara yang Positif dan Aktif
Tidak seperti Mannan, Siddiqi konsisten dalam dukungannya terhadap peran aktif dan
positif negaa di dalam system ekonomi. Sekalipun ia menyetujui dan membela perlunya system
pasar berfungsi dengan baik, ia tidak memandangnya sebagai suatuyang keamat dan tak bias
dilanggar. Jika pasar gagal mencapai keadilan, maka Negara harus campur tanan. Ia menyebut
penyediaan kebutuhan dasar bagi semua orang serta penyediaan barang – barang public dan
sosial. Kewajiban amar ma’ruf nahi munkar diperkuas jangkauannya ke lingkungan ekonomi dan
Siddiqi meruujuk pada lembaga Hisbah .
Sekalipun ia menghendaki adanya peran aktif pemerintah, Siddiqi bersikukuh
menyatakan bahwa hal itu tidaklah dapat disamakan dengan system sosialis. Ada dua alas an
untuk itu: pertama : kepemilikan pribadi diakui dan secara umum menjadi norma; dan kedua:
alasan serta tujuan campur tangan Negara berdasarkan pada aturan Negara.
c) Implementasi Zakat dan Penghapusan Riba
Siddiqi menyatakan bahwa tidak ada system ekonomi yang dapat disebut islami jika dua
cirri utama ini tidak ada, karena keduanya disebutkan secara eksplisit daklam Al – Qur’an dan
Sunnah. Zakat adalah hak mereka yang tak berpuntya dalam harta siberpunya.
Siddiqi tidak memiliki pandangan lain mengenai bunga. Baginya, bunga adalah riba, dan
oleh karenanya harus dilenyapkan10. Ia mengusulkan system Mudharabah sebagai gantinya.
Siddiqi merupakan pengkritik yang paling setia terhadap bank – bank Islam yang ada karena
bank – bank itu berkonsentrasi kepada kedua praktik tersebut adalah kelangsungan hidup
ekonomis dan penyalah gunaan dana yang dipinjam. Siddiqi mempertahankan pandangannya
dengan menyatakan bahwa bank di dalam perekonomian Islam harus melihat kembali pada
10 M.N.Siddiqi.Banking without Interest. Islamic foundation Leicester,1983

12. 11
fungsinya, yakni tidak hanya sebagai lembaga perantara melainkan juga sebagai agen ekonomi,
dan bagaimanapun harus secara langsung terlibat dalam penciptaan kegiatan ekonomi.
d) Jaminan Kebutuhan Dasar Bagi Manusia
Siddiqi memandang jaminan akan terpenuhi kebutuhan dasar bagi semua orang sebagai
salah satu cirri utama system ekonomi Islam. Memang diharapkan orang dapat memenuhi
kebutuhan melalui usaha mereka sendiri. Namun, ada saja diantara mereka yang untuk sementara
tidak dapat bekerja karena meenganggur atau sebagian lagi malah menganggur permanen karena
memang tidak mampu bekerja dan oleh karenanya harus dujaman kebutuhannya.
Pandangan Sidiqi terhadap penyediaan kebutuhan dasar dapat ditafsirkan mirip dengan
strategi kebutuhan dasar ataau dengaan praktik – praktik di beberapaa program kesejahteraan
kapitalis. Siddiqi menekankan bahwa suatu jaminan berupa kebutuhan hidup minimal bagi
semua orang itu paling baik dilakukan melalui distribusi asset yang menghasilkan pendapatan
yang lebih adil daloam jangka panjang11.
e) Distribusi
Distribusi sebagai konsekuensi konsumsi (permintaan) dan produksi (penawaran).
Baginya hal itu mengekalkan gagasan palsu tentang kekuasaan konvensional, menciptakan
khayalan bahwa masyarakt melakukan permintaan terhadap apa yang mereka ingin konsumsi,
kaum produsen memproduksi karena menuruti kontribusi yang diberikan kepada proses produksi
(distribusi fungsional). Tetapi permintaan, menurut Siddiqi , dibatasi atau ditentukan oleh
distribusi awal pendapatan dan kekayaan. Oleh karena itu, distribusi, semua determinan dan
ketimpangannya, haruslah dipelajari dan dikoreks dari sumbernya, bukan hanya sekedar
mengatakan saja seperti yang terjadi dalam ekonomi konvensional (neoklasik). Dalam
kenyataannya siddiqi menganggap bahwa pendapatan dan kekayaan awal yang tak seimbang dan
tak adil sebagai salah satu situasi yang menjadi jalan bagi berlakunya campur tangan negara,
disamping pemenuhan kebutuhan dan mempertahankan praktik-praktik pasar yang jujur.
Kekayaan dapat di usahakan maupun diwarisi namun dipandang sebagai suatu amanah
dari dari Allah Swt, sang pemilik mutlak. Siddiqi tegas sekali menggariskan bahwa oleh karena
tidak ada pernyataan eksplisit di dalam Al-Quran dan sunnah yang melarang kepemilikan
kekayaan oleh swasta, maka dibolehkan. Hanya saja, hak memiliki kekayaan itu terbatas
11 Ibid.hal.45 - 50

13. 12
sifatnya. Hak itu terbatas dalam pengertian bahwa masing-masing individu, negara dan
masyarakat memiliki klaim untuk memiliki yang dibatasi oleh tempat dan hubungannya di dalam
sistem sosio –ekonomi Islam. hak memiliki kekayaan ini, menurut Siddiqi tidak boleh
menimbulkan konflik karena semua lapisan masyarakat akan bekerja demi tujuan bersama yakni
menggunakan semua sumber daya yang diberikan oleh Allah Swt. Bagi kebaikan semua orang.
Jika terjadi konflik kepentingan, maka kepentingan masyarakat atau kepentingan umum harus
didahulukan mengingat komitmen Islam terhadap kepentingan umum (maslahah ‘aammah).
Oleh karena itu, sekalipun kepemilikan swasta itu merupakan hal mendasar di dalam
aturan islam, siddiqi memandang tujuan memiliki kekayaan sebagai penciptaan keadilan dan
penghindaran ketidakadilan dan penindasan itu sebagai persoalan yang lebih mendasar di dalam
masalah hak kepemilikan. Menurut Siddiqi Islam menolak pandangan sosialisme bahwa
kepemilikan sosial atas semua sarana produksi itu merupakan kondisi harus menghapuskan
eksploitasi. Yang jelas, di dalam Islam sumber daya alam itu seerti sungai, gunung, laut,
jembatan, jalan raya, adalah milik umum dan tidak dapat dimiliki oleh swasta.
Kepemilikan individual terbatas dalam pengertian bahwa hak itu ada jika kewajiban-
kewajiban sosial sudah ditunaikan. Dalam pengertian itu, kekayaan swasta dipandang sebagai
suatu hal yang mengandung maksud tertentu yakni untuk memberi kebutuhan materiil kepada
manusia, pada waktu yang sama, bekerja bagi kebaikan masyarakat.penggunaan kekayaan
swasta haruslah benar bersamaan dengan norma – norma kerja sama, persaudaraan, simpati, dan
pengorbanan diri. Setiap pelanggaran terhadap semua persyaratan tersebut seperti penimbunan,
eksploitasi dan penyalahgunaan akan menyebabkan hilangnya hak memiliki. Negara dan
masyarakat adalah penjaga kepentingan sosial dalam hal ini12.
f) Produksi
Pendekatan Siddiqi pada produksi tenggelam dalam paradigma neoklasik. Perubahannya
adalah bahwa, di dalam sistem ekonomi islam, kta berhubungan dengan apa yang disebut Islamic
man. Perubahan mendasar ini dikatakan akan mentransformasikan tujuan produksi dan norma
perilaku para produsen. Baginya maksimisasi laba bukanlah satu-satunya motif dan bukan pula
motif utama produksi. Menurut siddiqi adalah keberagaman tujuan yang mencakup maksimisasi
laba dengan memerhatikan kepentingan masyarakat (maslahah aammah), produksi kebutuhan
dasar masyarakat, penciptaan employment serta pemberlakuan harga rendah untuk barang-
12 Ibid.hal 51 - 54

14. 13
barang esensial. Tujuan utama perusahaan yakni pemuhan kebutuhan seseorang secara sedrhana,
mencukupi tanggungan keluarga, persediaan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan
masa depan, ersediaan untuk keturunan dan pelayan sosial, serta sumbangan dijalan Allah Swt.
Dengan kata lain, produsen sebgaimana konsumen, diharapkan memiliki sikap mementingkan
kepentingan orang lain. Bukannya hanya mengejar laba maksimum, produsen memproduksi
sejumlah tertentu yang masih menghasilkan laba, yang batas bawahnya adalah cukup untuk
bertahan hidup, atau laba yang memuaskan (satisfactory).
Jadi jika maksimisasi laba tak lagi merupakan motif satu-satunya maupun utama, konsep
rasionalitas pun lalu memeiliki arti yang berbeda. Kerja sama (sebagai lawan dari persaingan
samapai mati) dengan produsen lain dengan tujuan mencapai tujuan-tujuan sosial akan menjadi
norma, sehingga mengharuskan adanya akses yang lebih besar kepada informasi dalam sistem
ekonomi islam.
Barang haram tidak diproduksi , barang mewah akan minimal, dan barang perlu akan
ditingkatkan produksinya, sementara praktik perdagangan yang jujur akan didorong oleh pahala
surga yang dijanjikan kepada pedagang yang jujur di dalam Al-Quran. Sekalipun setiap produsen
individual di asumsikan telah memiliki sifat yang di inginkan, mengikuti panduan keadilan dan
kebajikan, negara masih diharapkan untuk menjamin penyediaan keperluan dasar dan mengawasi
berlakunya kejujuran dipasar.disamping perubahan norma perilaku dan Tujuan yang hendak
dikejar, siddiqi tetap menyatakan bahwa dengan kekuatannya sendiri, pasar tidak dapat
menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan diperluka campur tangan negara13.
13 Ibid.55 - 58

15. 14
Monzer Kahf
A. Biografi
Monzer Kahf dilahirkan di Damaskus, Syria, pada tahun 1940.Kahf adalah orang pertama
yang mencoba mengaktualisasikan penggunaan institusi distribusi Islam (zakat,sedekah)
terhadap agregat ekonomi, pendapatan, konsumsi, simpanan dan investasi.
Monzer Kahf menerima gelar B.A (setara S1) di bidang Bisnis dari universitas Damaskus
pada tahun 1962 serta memperoleh penghargaan langsung dari presiden Syria sebagai lulusan
terbaik. Pada tahun 1975, Kahf meraih gelar Ph.D untuk ilmu ekonomi spesialisasi ekonomi
International dariUniversity of Utah, Salt Lake City, USA. Selain itu, Khaf juga pernah
mengikuti kuliah informal yaitu, training and knowledge of Islamic Jurisprudence (Fiqh) and
Islamic Studies di Syria. Sejak tahun 1968, ia telah menjadi akuntan publik yang bersertifikat.
Pada tahun 2005, Monzer Kahf menjadi seorang guru besar ekonomi Islam dan perbankan
di The Garduate Programe of Islamic Economics and Banking, Universitas Yarmouk di Jordan.
Lebih dari 34 tahun Kahf mengabdikan dirinya di bidang pendidikan. Ia pernah menjadi asisten
dosen di fakultas ekonomi University of Utah, Salt Lake City (1971-1975). Khaf juga pernah
aktif sebagai instruktur di School of Business, University of Damascus (Syria. 1962 – 1963).
Pada tahun 1984, Kahf memutuskan untuk memutuskan bergabung dengan Islamic Development
Bank dan sejak 1995 ia menjadi ahli ekonomi (Islam) senior di IDB. Monzer Kahf merupakan
seorang penulis yang produktif dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran di bidang ekonomi,
keuangan, bisnis, fiqh dan hukum dengan dwi bahasa, yaitu Arab dan Inggris.
B. Asumsi Dasar
Tentang “Islamic Man” Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengasumsikankan
manusia sebagai rational economic man, jenis manusia yang hendak dibentuk oleh Islam adalah
Islamic man (‘‘ibadurrahman), (QS 25:63). Kahf melihat agen ekonomi dalam suatu sistem
ekonomi islam tidak dari sudut pandang afiliasi keagamaan, melainkan sebagai agen yang
bersedia menerima paradigma islam atau ‘rules of the game’ . seorang agen ekonomi individual
dpat saja seorang Muslim ataupun non-Muslim sepanjang ia bersedia menerima tata nilai dan
norma ekonomi di dalam islam yang berasal dari hal-hal berikut ini (1987 :76-82) :

16. 15
i. Dunia ini benar-benar dimiliki oelh Allah SWt. Dan segala sesuatu adalah milik-Nya.
Manusia adalah wakil atau khilafah yang menjalankan atau melaksanakan segala
perintah-Nya dan harus mengikuti hukum-Nya. Hal ini antara lain memiliki implikasi
dalam soal kepemilikan.
ii. Tuhan adalah Maha Esa, dan oleh karenanya hanya ada satu saja hukum yang harus
diikuti, yakni syari’ah. Hal ini memiliki implikasi bagaimana agen harus mengatur sistem
ekonomi dan semua instituisinya yang hendak ditetapkan.
iii. Oleh karena dunia ini hanyalah sementara, dan hari kiamat sebagai hari pengadilan
diterima sebagai suatu realitas, maka tindakan manusia haruslah didasarkan tidak saja
keuntungan di dunia melainkan juga pahal di akhirat.
Kahf (1978: 41-56) melihat peranan yang amat posistif dari negara, sehingga ia tidak
setuju untuk membiarkan kekuatan pasar sepenuhnya melakukan keputusan-keputusan alokatif
dan distributif. Jenis pasar ini ia sebut ‘Free cooperation’, yang menurutnya menggambarkan
dua tema utama sistem ekonomi islam, yakni kebebasan dan semangat kerja sama( seperti yang
dimaksud di dalam paradigma islam)14.
C. Konsep dan Metodologi Ekonomi Islam
Meskipun semua agam berbicara tentang masalah-masalah ekonomi, namun agama-agama
itu berbeda pandangannya tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Beberapa agama tertentu melihat
kegiatan-kegiatan ekonomi manusia hanya sebagai kebutuhan hidup yang seharusnya dilakukan
sebatas memenuhi kebutuhan makan dan minumnya semata-mata. Selama ini, kesan yang
terbangun dalam alam pikiran kebanyakan pelaku ekonomi apalagi mereka yang berlatar
belakang konvensional- melihat bahwa keshaleh-an seseorang merupakan hambatan dan
perintang untuk melakukan aktifitas produksi. Orang yang shaleh dalam pandangannya terkesan
sebagai sosok orang pemalas yang waktunya hanya dihabiskan untuk beribadah dan tidak jarang
menghiraukan aktifitas ekonomi yang dijalaninya. Akhirnya, mereka mempunyai pemikiran
negatif terhadap nilai keshalehan tersebut. Mengapa harus berbuat shaleh, sedangkan keshalehan
tersebut hanya membawa kerugian (loss) bagi aktifitas ekonomi? Sementara, Islam
menganggapkegiatan-kegiatan ekonomi manusia sebagai salah satu aspek dari pelaksanaan
14 MOHAMED ASLAM HANEEF. Pemikiran Ekonomi IslamKontemporer.ter. Suherman rosyid.Jakarta :rajawali Pers
:2010, hal 92-94

17. 16
tanggung jawabnya di bumi (dunia) ini. Orang yang semakin banyak terlibat dalam kegiatan-
kegiatan ekonomi akan bisa semakin baik, selama kehidupannya tetap menjaga
keseimbangannya. Kesalehan bukan fungsi positif dari ketidakproduktifan ekonomi. Semakin
saleh kehidupan seseorang, justru seharusnya dia semakin produktif. Harta itu sendiri baik dan
keinginan untuk memperolehnya merupakan tujuan yang sah dari perilaku manusia. Karena
pekerjaan yang secara ekonomi produktif pada dasarnya mempunyai nilai keagamaan, disamping
nilai-nilai lainnya. Sistem sosial Islam dan aturan-aturan keagamaan mempunyai banyak
pengaruh atau bahkan lebih banyak terhadap cakupan ekonomi dibandingkan dengan sistem
hukumnya. Kajian tentang sejarah sangat penting bagi ekonomi. Karena sejarah adalah
laboratorium umat manusia. Sejarah memberikan dua aspek utama kepada ekonomi dan sejarah
unit-unit ekonomi seperti individu-individu dan badan-badan usaha atau ilmu ekonomi (itu
sendiri).
Gambaran di atas memberikan pemahaman pada kita bahwa orientasi yang ingin dicapai
oleh proses produksi menjangkau pada aspek yang universal dan berdimensi spiritual. Inilah
yang menambah keyakinan bagi kita akan kesempurnaan ajaran Islam yang tertulis dalam QS.
Al-Maidah [5]: 3 yang artinya: “Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan
telah Ku-cukupkan kepadamu ni’mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”.
D. Teori Konsumsi
Rasionalisme Islam, Rasionalisme adalah salah satu istilah yang paling bebas digunakan
dalam ekonomi, karena segala sesuatu dapat dirasionalisasikan sekali kita mengacunya kepada
beberapa perangkat aksioma yang relevan. Rasionalisme dalam islam menurut Monzer Kahf
dinyatakan sebagai alternative yang konsisten dengan nilai-nilai Islam, unsur-unsur pokok
rasionalisme ini adalah sebagai berikut :
1) Konsep kesuksesan
Islam membenarkan individu untuk mencapai kesuksesan di dalam hidupnya melalui
tindakan-tindakan ekonomi, namun kesuksesan dalam Islam bukan hanya kesuksesan materi
akan tetapi juga kesuksesan di hari akhirat dengan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.
Kesuksesan dalam kehidupan muslim diukur dengan moral agama Islam. Semakin tinggi
moralitas seseorang, semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan

18. 17
ketakwaan kepada Allah SWT merupakan kunci dalam moralitas Islam. Ketakwaan kepada
Allah dicapai dengan menyandarkan seluruh kehidupan hanya karena (niyyat) Allah, dan hanya
untuk (tujuan) Allah, dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah.
2) Jangka waktu perilaku konsumen
Dalam pandangan Islam kehidupan dunia hanya sementara dan masih ada kehidupan kekal
di akhirat. Maka dalam mencapai kepuasan perlu ada keseimbangan pada kedua tempoh waktu
tersebut, demi mencapai kesuksesan yang hakiki. Oleh karena itu sebagian dari keuntungan atau
kepuasan di dunia sanggup dikorbankan untuk kepuasan di hari akhirat.
3) Konsep kekayaan
Kekayaan dalam konsep Islam adalah amanah dari Allah SWT dan sebagai alat bagi
individu untuk mencapai kesuksesan di hari akhirat nanti, sedangkan menurut pandangan
konvensional kekayaan adalah hak individu dan merupakan pengukur tahap pencapaian mereka
di dunia.
4) Konsep barang
Dalam al-Quran dinyatakan dua bentuk barang yaitu: al-tayyibat (barangan yang baik,
bersih, dan suci serta berfaedah) dan barangan al-rizq (pemberian Allah, hadiah, atau anugerah
dari langit) yang bisa mengandung halal dan haram. Menurut ekonomi Islam, barang bisa dibagi
pada tiga kategori yaitu: barang keperluan primer (daruriyyat) dan barang sekunder (hajiyyat)
dan barang tersier (tahsiniyyat). Dalam menggunakan barang senantiasa memperhatikan maqasid
al-syari‘ah (tujuan-tujuan syariah). Oleh karena itu konsep barang yang tiga macam tersebut
tidak berada dalam satu level akan tetapi sifatnya bertingkat dari daruriyyat, hajiyyat dan
tahsiniyyat.
5) Etika konsumen
Islam tidak melarang individu dalam menggunakan barang untuk mencapai kepuasan
selama individu tersebut tidak mengkonsumsi barang yang haram dan berbahaya atau merusak.
Islam melarang mengkonsumsi barang untuk israf (pembaziran) dan tabzir (spending in the
wrong way) seperti suap, berjudi dan lainnya.

19. 18
E. Teori Produksi
Menurut Monzer Kahf teori produksi memiliki aspek-aspek sebagai berikut:
1. Motif-motif Produksi yaitu pengambilan mamfaat setiap partikel dari alam semesta
adalah tujuan ideology umat islam.
2. Tujuan-tujuan Produksi yaitu sebagai upaya manusia untuk meningkatkan kondisi
materialnya sekaligus moralnya dan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya di Hari
Kiamat kelak. Hal ini mempunyai tiga implikasi penting.
Pertama : produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moral dilarang.
Kedua : aspek sosial produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses
produksi.
Ketiga : masalah ekonomi timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam
usahanya untuk mengambil mamfaat sebesar-besarnya dari anugrah Allah baik dari
sumber manusiawi maupun dari sumber alami.
3. Tujuan badan usaha dalam proses maksimalisasi keuntungan dengan mengatasnamakan
badan usaha tidak boleh melanggar “aturan permainan dalam ekonomi Islam”.
4. Factor-faktor Produksi
5. Modal sebagai kerja yang diakumulasikan
6. Hak milik sebagai akibat wajar.
F. Struktur Pasar
Menurut Monzer Kahf struktur pasar tidak dapat dipisahkan dari hal-hal penting sebagai
berikut:
1) Kebebasan
Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas, tetapi kebebasannya ditunjukkan lebih banyak
dalam bentuk kompetisi (persaingan). Memang, kerja sama adalah tema umum dalam organisasi
sosial islam. Individualisme dan kepedulian sosial begitu erat terjalin sehingga bekerja demi
kesejahteraan orang lain merupakan cara yang paling memberikan harapan bagi pengembangan
daya guna seseorang dan dalam rangka mendapatkan ridho Allah SWT.

20. 19
2) Keterlibatan pemerintah dalam pasar
Keterlibatan pemerintah dalam pasar hanyalah pada saat tertentu atau bersifat temporer. Sistem
ekonomi Islam menganggap islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-
unit elektronik lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Ia dianggap sebagai
perencana, pengawas, produsen dan juga sebagai konsumen.
3) “Aturan-aturan Permainan” Ekonomi Islam
Maksud dari istilah ini adalah perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral
dan hukum yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian rupa untuk
mengarahkan individu-individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan ini dan
mengontrol serta mengawasi penampilan ini. Sebagai contoh aturan-aturan permainan ekonomi
islam dapat dilihat pada lembaga Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan dan
perbankan syariah syariah memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah
di lembaga keuangan syariah. Namun, peran pengawasan yang dilakukan DPS saat ini masih
belum optimal. Menurut Prof.Dr.Monzer Kahf (2005), pakar ekonomi Islam kontemporer, DPS
seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan syariah sebuah produk, tetapi
juga mengawasi manajemen dan prinsip keadilan yang dijalankan lembaga keuangan dalam
profit distribution. Selain itu, menurut Monzer Kahf, DPS juga dapat berperan dalam
mengembangkan sumber daya manusia dan hubungan interpersonal di sebuah LKS, serta
membantu mendorong pengembangan investasi para nasabah atau mitra bank.
Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan
dengan Kekuatan Tertinggi (Tuhan), kehidupan, sesama manusia, dunia, sesama makhluk dan
tujuan akhir manusia.
G. Teori Makro Moneter
Aspek-aspek makro Ekonomi Islam menurut Monzer Kahf ialah :
1) Zakat
Zakat adalah “pajak” (pembayaran) tahunan bercorak khusus yang dipungut dari harta
bersih seseorang, yang harus dikumpulkan Negara dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus.
Terutama berbagai corak jaminan sosial. Menurut Monzer Kahf, tujuan utama dari zakat adalah

21. 20
untuk mencapai keadilan social ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian
dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin (Kahf,1999).
Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah
satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam kaitan antara kewajiban
zakat dan penggunaan barang-barang mewah, Monzer Kahf menyatakan bahwa zakat itu tidak
diberlakukan terhadap barang-barang keperluan hidup yang tidak mewah, sedangkan dalam
kasus tabungan-tabungan yang diinvestasikan dalam kegiatan produktif, penghasilannya
diseimbangkan dengan kewajiban pembayaran zakat. Penimbunan harta, menurut Monzer Kahf,
merupakan suatu kejahatan. Sebagai contoh, ia mengemukakan penggunaan logam-logam mulia
(seperti emas dan perak) untuk perlengkapan atau alat-alat rumah tangga, dianggap perbuatan
dosa dalam Islam, yang akan mendapatkan adzab di akhirat kelak, sebagaimana dinyatakan
dalam QS 9: 34-35. Di samping itu, penimbunan harta akan mengakibatkan harta menjadi tidak
produktif dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan
masyarakat. Penguasaan harta yang Allah berikan kepada manusia sesungguhnya bertujuan
menjadikan harta tersebut sebagai sarana kesejahteraan. Allah SWT berfirman dalam QS Al-
Hadid ayat 7: ''Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari
hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di
antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya akan mendapatkan pahala yang besar''.
2) Pelarangan Riba
Ada dua corak transaksi yang tidak kenal dalam ekonomi Islam, yaitu bunga pinjaman dan
kelebihan kuantitas dalam pertukaran komoditas yang sama. Monzer Kahf tidak ragu untuk
menyatakan bahwa bunga adalah riba, dan mengkritik mereka yang mencoba membedakan
antara usury dan bunga (dengan menyatakan bahwa usury sajalah yang riba). Kahf menuduh
mereka itu berusaha meng-Islamkan yang non-Islami dinegara-negara muslim dewasa ini.
3) Bunga, Sewa, dan Modal
Kegiatan penabungan dan penyimpanan deposito di bank saja secara ekonomi merupakan
kegiatan negative. Kegiatan yang benar-benar produktif, dari sudut pandang ekonomi adalah
penggunaan tabungan-tabungan ini dalam proses produksi dalam pengertian modal, tanah atau
buruh. Dan kegiatan ini seharusnya mendapatkan imbalan atau hadiah, dan demikian pulalah

22. 21
dalam Islam. Kegiatan yang disebut belakangan itu, dalam buku-buku keislaman dkenal dengan
dua istilah yaitu : al-Qirad dan al-Mudarabah.
4) Al-Qirad
Al-Qirad adalah sejenis kerja sama antara para pemilik asset moneter dan para pengusaha. Al-
Qirad merupakan mekanisme Islam untuk menggunakan asset-aset moneter dalam kegiatan
produktif dengan mentransformasikan asset-aset tersebut menjadi factor-faktor produksi.
H. Distribusi
Agak mengejutkan bahwa Kahf tidak membicarakan distribusi seperti yang kita harapkan.
Masalah kepemilikan-isu standar yang selalu disinggung oleh para ahli yang lain-disebutkan di
dua bidang di dalam karya-karyanya. Satu dalam hubungannya dengan keadilan, dan yang satu
lagi ketika membahas produksi. Sebagai salah satu prinsip umum yang membentuk system
ekonomi islam, keadilan harus terlihat di dalam proses distribusi. Kahf (1978:78) memandang
keadilan sebagai akibat dari tiga aturan umum15, yaitu :
I. Penilaian yang Tepat atas Faktor Produksi
Kahf (1978:33-36) menegur beberapa ahli ekonomi islam yang berusaha untuk
“merendahkan peranan barang modal di dalam produksi” demi membenarkan pelarangan atas
bunga. Baginya, tanah, tenaga kerja dan modal semuanya memainkan peranan di dalam produksi
dan harus dipahami di dalam konteks pandangan islam tentang ‘tuntutan kepemilikan’ dan
tentang pembagian produk di antara factor-faktor produksi. Dalam hal ini, ia setuju dengan, dan
mengutip pendapat Baqir Sadr mengenai ‘prinsip konstannya kepemilikan’ yang menyatakan
bahwa factor produksi asli bias mempertahankan kepemilikan, sementara di sisi lain ada
keharusan membayarimbalan yang ‘adil’ pada factor produksi yang lainnya (contoh yang
diberikan untuk melukiskan factor produksi asli ini adalah ‘pemilik’ tanah yang menggaji orang
lain untuk menggarap tanahnya).
II. Penetapan Harga Output yang Tepat
15 MOHAMED ASLAM HANEEF. Pemikiran Ekonomi IslamKontemporer.ter. Suherman rosyid.Jakarta :rajawali Pers
:2010, hal 100-102

23. 22
Kahf berpendapat bahwa bekerjanya pasar secara benar akan menentukan harga output
berdasarkan permintaan dan penawaran. Namun, jika terjadi manipulasi, penipuan, praktik
monopolistic yang unfair,dan sebagainya, maka Negara sebagai muhtasib, dapat melakukan
campur tangan dan selanjutnya menetukan ‘harga ekuivalennya’.
III. Redistribusi Outpus (Pendapatan) bagi Mereka yang Tidak Mampu Mendapatkannya
Melalui Kekuatan Pasar
Dalam persoalan distribusi awal dan redistribusi, Kahf tidak memberi petunjuk yang jelas
sekalipun ia mengusulkan adanya kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mencari
kesejahteraan ekonomi. Hal itu didukung oleh pandangannya bahwa hak milik baru benar jika
orang mampu memanfaatkan miliknya itu, dan hal ini mengandung arti (semacam teori nilai dari
tenaga kerja) bahwa pendistribusian hak milik berdasar pada kemauan bekerja adalah sesuatu
yang mungkin. Namun, ia membuat pembedaan yang jelas antara hak milik dan hak guna.
Seperti yang telah disebutkan di depan, orang dapat kehilanga hak guna jika ia salah
menggunakan barangnya, dan kehilangan seluruh haknya jika ia tidak memanfaatkan barangnya
atau tidak mengizinkan orang lain untuk memanfaatkannya.
Dapat disimpulkan bahwa pandangan Kahf terhadap distribusi bersandar pada mekanisme
pasar, jika kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi. Dalam hal ini, terlihat bahwa Kahf setuju
dengan Muhammad Abdul Mannan dan Muhammad Nejatullah Siddiqi.

24. 23
Muhammad Baqir Ash-Shadr
A. Biografi
Muhammad Baqir As-Sayid Haidar bin Isma’il As-Sadr yang dilahirkan di Kazimain,
Baghdad, Irak pada tahun 1350 H/ 1931 M ini, berasal dari suatu keluarga yang menjadi sumber
tokoh kenamaan di Irak, iran, dan Lebanon, ini terlihat dari bukti sejarah yakni :
1. Sayyid Shadr Ad-Din Ash-Shadr, menjadi seorang marja’ yakni orang yang menjadi
otoritas rujukan tertinggi dalam madzhab syi’ah.
2. Muahmmad Ash-Shadr, seorang yang berperan penting dalam revolusi Irak melawan
inggris dengan membentuk Haras Al-Istiqlal (pengawal kemerdekaan).
3. Musa ash-shadr, seorang pemimpin syi’ah di Lebanon.
Pada usia empat tahun, beliau harus menjadi yatim karena ditinggal ayahnya menghadap
tuhan yang memiliki kehidupan, kemudian menjadi piatu dengan wafatnya sang Ibunda
menyusul ayahnya, setelah itu kakak beliau Isma’il—merupakan seorang mujtahid di Irak—juga
turut meninggalkan beliau. Sejak kecil beliau telah menunjukan tanda-tanda kejeniusan, pada
usia sepuluh tahun, beliau sudah memberi ceramah tentang sejarah islam, dan kultur budaya. Tak
hanya itu, beliau juga sudah bisa menangkap isu-isu teologis yang sulit, tanpa bantuan seorang
guru. Pada usia sebelas tahun beliau mengambil studi logika dan menyusun suatu buku yang
mengkritik para filosof. Pada usia tiga belas tahun kakaknya memberinya pendalaman ilmu
Ushul Ilm al-Fiqh (asas-asas ilmu hokum islam) di usia enam belas tahun beliau pergi merantau
untuk menuntut berbagai disiplin ilmu ke Najaf. Empat taahun kemudian beliau menyusun
sebuah buku bertajuk “Ghoyat Al-Fikr Fi-Al Ushul (pemikiran puncak dalam ushul)” pada usia
dua puluh lima tahun beliau mengajar Baths Khorij (tahap akhir Ushul)—pada saat itu usia
beliau lebih muda dari kebanyakan muridnya—dan pada usia tiga puluh tahun beliau sudah
menjadi seorang mujtahid. Dalam bidang tulis-menulis beliau menggunakan kata-kata yang
mengandung kritik tajam yang menyerang kolompok materialistic dan menawarkan konsep
Islam sebagai gantinya dalam pandangan-pandangan tashdiq (penetapan benaranya sesuatu) .
Selain itu beliau ketika dijadikan sebagai konsultan masalah perekonomian terkhusus
perekonomian Islam. Beliau berargumen bahwa politik merupakan salah satu sarana perjuangan
maka kaum muslimin sangat perlu dibakar semangatnya untuk ikut partisipasi dalam bentuk

25. 24
apapun. Dalam dunia polotik, beliau menjadi bapak dari Hizb Da’wah Al-Islamiyah sebuah
partai politik yang bernuansakan islam. Sikap beliau mengakibatkan beliau harus keluar masuk
tahanan dan dipindahkan dari satu kota ke kota lainya karena dituding keyakinan politiknya
mengakibatkan gejolak dengan banyak ditentangnya rezim politik saat itu oleh masyarakat.
Bahkan adik perempuanya turut berjuang dengan menentang terhadap penahanan seorang
marja’. Pada tanggal 5 April 1980 beliau ditahan kembali bersama saudara perempuanya Bint al-
Huda dan tiga hari kemudian dieksekusi di Baghdad. Jasad beliau di bawa ke najaf dan di
makamkan di sana.
B. Asumsi Dasar
Muhammad Baqr Sadr menyatakan bahwa rational economic man itu tidak cocok dengan
system ekonomi islam. Sebagai gantinya,ada Islamic man, yakni seorang individu yang merasa
sebagai bagian dari keseluruhan ummah, serta dilandasi oleh ruh dan praktik keagamaan. serta,
kita mempunyai pemuda islam, seseorang yang melihat dirinya sebagai bagian dari ummat, yang
termotivasi oleh kepercayaan-kepercayaan dan praktek-praktek yang religius . Tidak seperti “the
rational economic man”, pemuda Islam percaya akan dunia rohani atau yang tidak
kelihatan(akherat), sehingga membuat dia lebih sedikit memikirkan dunia material(fana). Hal ini
mengakibatkan suatu pemahaman yang berbeda antara rasionalitas dan berperilaku rasional .
Tidak seperti “the rational economic man”, dimana sebagian besar motivasinya adalah kepuasan
pribadi, pemuda islam dibimbing oleh satu pengawasan yang mendalam(inner supervision).
Konsep-konsep dari vicegerency dan keadilan dalam menanggung tugas, tanggung jawab dan
akuntabilitas, yang menyiratkan batasan-batasan tertentu kebebasan milik seseorang. Menurut
Sadr, bukan soal perasaan yang dibebankan oleh pembatasan-pembatasan ini karena kebebasan
dan perilaku rasional harus dilihat dari konteks kerangka sosial suatu masyarakat .
Mempertimbangkan dengan seksama spiritual, psikologis dan historical/cultural faktor-faktor
yang membentuk kerangka pemikiran sosial seorang Muslims. Desakan/permintaan tegas dari
seorang individu untuk bertindak seperti the rational economic man bisa menjadi pertimbangan
yang tidak logis. Sebagai contoh, membebankan bunga (riba) dalam peminjaman uang akan
menjadi sesuatu hal yang tak dapat diterima oleh pemuda islam, dimana menurut “the rational
economic man”,. itu menjadi salah satu dari cara yang paling mudah untuk mendapatkan
penghasilan. Sadr juga tidak percaya akan asumsi ’’keselarasan dari bunga’’, yang mendasari

26. 25
sistim kapitalis dalam mengusung paham kebebasan individunya. Sadr tidak menerima
pandangan yang mengatakan bahwa kesejahteraan publik akan maksimal jika individu
dibebaskan untuk mencukupi keinginan-keinginan individu tersebut. Malahan hal ini agaknya
seperti menciptakan permasalahan sosial-ekonomi baru. Daripada bergantung pada peran negara
untuk menyediakan suatu keseimbangan antara keinginan individu dan kesejahteraan publik,
Sadr memberi peran yang utama kepada agama. Ada suatu peran untuk pasar dan di sana adalah
tempat untuk negara tetapi yang terpenting lagi, ada pengaruh penolakan terhadap peran negara
dan pentingnya bimbingan agama di dalam sistem ekonomi Sadr.
C. Karakteristik Sistem Ekonomi Islam
1. Hubungan Kepemilikan (Hubungan Harta)
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Sadr memandang sistem ekonomi islam mempunyai
bentuk-bentuk yang berbeda antara kepemilikan yang satu dengan yang lain. Ia menjelaskan
macam-macam dari kepemilikan sebagai berikut :
a. Kepemilikan Swasta
b. Kepemilikan bersama-(i) Kepemilikan oleh Publik, (ii) Kepemilikan oleh Negara.
Menurut Baqir Sadr, kepemilikan pribadi dibatasi oleh hak-hak, penggunaan hak prioritas
dan hak untuk melarang yang lain menggunakan sesuatu barang milik orang lain. Tidak ada
kepemilikan aktual dalam individu. Dalam hal ini, pandangan-pandangan Sadr serupa dengan
Taleghani, yaitu membedakan bahwa kepemilikan itu adalah kepunyaan Allah SWT sedangkan
hak milik dapat dihibahkan kepada individu/manusia.
Perbedaan antara kepemilikan publik dan kepemilikan negara adalah dalam hal pemakaian
harta itu. Dimana fasilitas publik/umum harus dapat digunakan untuk kepentingan semua
orang(seperti rumah sakit,sekolah, dll) sedangkan fasilitas negara tidak dapat digunakan untuk
kepentingan semua orang, tetapi hanya untuk sebagian masyarakat tertentu saja, sesuai dengan
peraturan negara. Meskipun Katouzian (1983) mengalami kesulitan dalam membuat pengertian
operasional dari perbedaan ini, seperti yang kita lihat di dalam pembagian distribusi. Perbedaan
penafsiran ini mencegah praktek monopoli total yang dibuat oleh negara. Sebagai tambahan,
meski Sadr menyatakan kepemilikan adalah bagian dari bagan sumber daya(resources),

27. 26
kepemilikan pribadi dapat dicapai melalui pekerjaan atau tenaga kerja dan akan hilang jika
pekerjaan berhenti .
Hal ini menarik untuk dicatat bahwa meskipun Naqvi dan Taleghani (dalam pernyataannya
tidak secara eksplisit atau konsisten) menegaskan tentang “kepemilikan kolektif” dan
“kepemilikan umum”. Sadr menempatkan kepercayaan penuh terhadap kepemilikan negara
karena otoritas yang terbesar ada di tangan negara(hak Amr).
2. Pengambilan Keputusan, Alokasi Sumber Daya Dan Kesejahteraan Publik; Peran Dari
Negara
Faktanya bahwa kepemilikan negara mendominasi sistem ekonomi Islam Sadr,
menunjukkan peran yang sangat penting dari negara. Negara yang diwakili oleh vali-e amr
mempunyai tanggung-jawab besar untuk memastikan bahwa keadilan berlaku. Hal ni dicapai
oleh berbagai fungsi-fungsi sebagi berikut ;
a. Distribusi sumber alam kepada individu berdasarkan kepada kesediaan dan
kemampuan mereka untuk bekerja
b. Implementasi terhadap larangan pengadilan hukum dan agama dalam penggunakan
sumber daya
c. Kepastian keseimbangan social
Ketiga fungsi negara ini mempunyai peranan yang sangat penting oleh karena konflik yang
mungkin muncul karena adanya perbedaan-perbedaan alamiah yang dimiliki oleh
individu(intelectual and physical). Karena perbedaan-perbedaan ini, pendapatan-pendapatan
akan berbeda sehingga kemungkinan terciptalah kelas-kelas ekonomi. Negara berkewajiban
untuk menyediakan suatu standard hidup yang seimbang kepada semua rakyat (dibanding mutu
pendapatan). Dalam semangat ini, negara juga dipercaya untuk menyediakan jaminan sosial
untuk semua. Hal ini menurut Sadr dapat dicapai dengan semangat persaudaraan (melalui
pendidikan) antar anggota masyarakat dan oleh kebijakan-kebijakan pembelanjaan publik, oleh
investasi-investasi sektor publik yang spesifik kearah membantu yang miskin dan dengan
peraturan kegiatan ekonomi, untuk memastikan kegiatan ekonomi bebas dari praktek pemerasan
dan penipuan .

28. 27
Terakhir, negara atau lebih tepatnya Amr dipercaya untuk menyediakan kestabilan
ekonomi di dalam menafsirkan permasalahan menurut situasi-situasi yang berlaku saat ini.
karena ini adalah tugas dari Mujtahidun, hal itu menyiratkan bahwa Sadr melihat Mujtahidun
layaknya negara, maksudnya suatu negara manapun dijalankan oleh orang yang ahli hukum atau
negara itu merupakan perwujudan dari dewan dari para ahli hukum.
3. Pelarangan Riba Dan Implementasi Zakat
Cukup aneh bahwa ternyata Sadr tidak membahas riba seperti yang barangkali orang
harapkan. Lagi pula, penafsirannya terhadap riba hanyalah terbatas pada pembahasan mengenai
bunga dan modal uang. Naqvi dan Taleghani menyajikan pembahasan yang lebih konprehensif
dalam satu persoalan ini. Sebagai tambahan, penafsirannya tentang riba hanya dibatasi untuk
mendiskusikan tentang bunga di pasar modal uang . Dalam hal ini, Taleghani dan Naqvi
menyediakan suatu diskusi yang lebih menyeluruh tentang riba. Perihal implementasi zakat, Sadr
melihatnya sebagai suatu tugas dari negara. bersama-sama dengan zakat, ia juga mendiskusikan
khums(dimana bersama-sama dengan zakat ditetapkan sebagai pajak tetap), fay’ dan anfal,
seperti juga pajak yang lain yang dapat dikumpulkan dan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan
mengurangi kemiskinan dan untuk menciptakan keseimbangan sosial seperti disebutkan
sebelumnya . Bagaimanapun juga, satu poin yang menarik bahwa Sadr memfokuskan diri
terhadap pembahasan tentang kemiskinan relatif. Meskipun kita setuju bahwa kemiskinan relatif
adalah suatu konsep yang penting, terutama dalam target keseimbangan sosial Sadr,
argumentasinya bahwa menentukan level kemiskinan absolut– atau seperti yang ia tuliskan,
memperbaiki tingkat kemiskinan,tidak akan perlu menjurus kepada suatu keseimbangan standard
hidup antara si kaya dan si miskin – adalah lemah . Sarjana-sarjana islam setuju harus ada suatu
dasar yang menjadi standar kehidupan tertentu dimana dapat dijadikan patokan minimum
jaminan setiap kehidupan manusia . Dalam menentukan patokan/standar ini tidak boleh
menghentikan kita dari usaha untuk mengurangi kesenjangan di dalam standar-standar kehidupan
sebagimana Sadr inginkan. Oleh karena itu, menurut Sadr menjadi sesuatu yang tidak bisa
diterima, seperti berada di situasi yang menggelikan di mana suatu negeri yang sangat miskin
tidak mampu menyediakan keperluan-keperluan dasar kepada siapapun, tidak dapat digolongkan
sebagai bencana kemiskinan, karena alasan yang sederhana bahwa setiap orang mempunyai
standard hidup yang sama.

29. 28
D. Distribusi
Distribusi (bersama-sama dengan hak kepemilikan) menduduki bagian yang utama dalam
pemikiran ekonomi Sadr. Hampir sepertiga dari Iqtisaduna mendiskusikan secara mendalam
masalah distribusi dan hak kepemilikan. Sadr membagi pembahasannya menjadi dua bagian
yaitu distribusi sebelum produksi(pre production-distribution) dan post production-distribution.
Berdasarkan pemahaman hukum tradisionalnya, Sadr menjelaskannya berdasarkan aturan/hukum
yang sah yang berhubungan dengan hak untuk memiliki dan memproduksi.
1. Pre Production-Distribution
Pembahasan ini berdasarkan kepada distribudi tanah dan sumber daya alam lainnya. Diistilahkan
sebagai kekayaan primer (Modal primer Taleghani). Seperti sarjana yang lainnya, Sadr
mengkritik kapitalisme dalam mengabaikan masalah ini, yang mana menurut Sadr,mengabaikan
produksi sebagai tingkat kepastian dan karenanya hanya memikirkan post production-
distribution saja. Dalam membahas “status kepemilikan” sumber daya alam, Sadr membagi
sumber daya alam kedalam empat kategori ; tanah, bahan mineral tanah mentah, air, dan
kekayaan alam lainnya(sungai,laut, tumbuhan,hewan dll) . Itu semua harus diingat bahwa “
bermacam-macam bentuk kepemilikan” diperbolehkan menurut Sadr.
Sejumlah poin-poin penting menurut Sadr adalah ;
 Kepemilikan negara adalah jenis kepemilikan yang paling banyak dimiliki karena hanya
negara yang dapat mencapai hak-hak rakyatnya
 Kepemilikan pribadi diperbolehkan namun dengan jumlah yang terbatas dan situasi
tertentu, misalnya :
o Diberikan lahan sebagai kompensasi menerima Islam (muallaf)
o Ada kontrak perjanjian untuk menanami lahan
o Untuk beberapa bahan tambang tertentu dimana negara tidak mampu
menambangnya.
o Menangkap burung, memotong kayu bakar
 Kepemilikan pribadi dibatasi oleh hak-hak orang lain
 Untuk bahan-bahan mineral dan air, individu diperbolehkan menggunakannya sesuai
dengan kebutuhan

30. 29
Ada dua masalah yang dapat ditarik dari pandangan Sadr tentang kepemilikan dan
hubungannya dengan hak untuk memproduksi.
Pertama, adalah maslah yang akan muncul, sepewrti Taleghani, sadr mengkategorikannya
berdasarkan masa lalu. Ketika Islam berkuasa; beberapa mengatakanj ini adalah pemikiran yang
usang. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya, masalah ini tidak terlalu menyimpang sebagaimana
yang diprediksi sebelumnya. Mari kita lihat negara Malaysia sebagai contoh penggolongan Sadr,
sejak Muslim diMalaysia masuk islam dengan sukarela, Malaysia dikategorikan sebagai ‘daerah
perjanjian’. Semua tanah yang ditanami oleh manusia pada waktu itu di terima sebagai
kepemilikan pribadi. Sementara hutan dan lahan kosong menjadi milik negara dengan hak-hak
pengelolaannya. Selanjutnya, penafsiran Sadr tentang kepemilikan pribadi adalah salah satu yang
sangat dibatasi. Dan karenya tidak sangat berbeda dengan hak pengelolaannya. Sehingga,
penggolongan Sadr tidak usang seperti yang orang kira.
Kedua, dan mungkin permasalahan yang paling penting yaitu berkenaan dengan seberapa besar
ukuran seseorang dalam hak pengelolaan lahan yang diperbolehkan. Dalam doktrinnya, terdapat
aspek posif dan negatif yang kita dapat. Negatifnya adalah tanpa pekerja tidaka akan ada
kekayaan pribadi. Positifnya adalah akibat wajar yang ditimbulkan,’pekerja adalah sumber
tunggal dalam mendapatkan kekayaan alam .
2. Post Production-Distribution
Sadr memulai dengan menyatakan bahwa Islam tidak meletakkan semua faktor produksi di
pijakan yang sama. Pekerja adalah ‘’kepemilikan’’ yang sebenarnya dari faktor produksi. Untum
itu maka pekeerja mempunyai tanggungjawab untuk membayar kompensasi untuk faktor
produksi lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Sadr menyadari pandangan ini yaitu
menempatkan manusia sebagai ahli dan bukan pelayan dari proses produksi. Selanjutnya
pandangan Sadr menyatakan bahwa kapitalis tidak diperbolehkan untuk memiliki barang-barang
produksi dari para pekerja yang mereka upahi. Dengan kata lain, secara langsung’para pekerja
ekonomi’ adalah kondisi yang dibutuhkan untuk kepemilikan suatu produk.
Dengan pandangan tentang prioritas pekerja, Sadr kemudian mendaftar kembali setiap
faktor-faktor produksi, yaitu

31. 30
a. Pekerja-upah atau bagi keuntungan
b. Tanah-sewa(bagi hasil panen)
c. Modal- bagi keuntungan
d. Alat-alat/modal fisik-sewa/kompensasi
Pekerja diberikan kesempatan untuk memperbaiki upahnya atau variabel keuntungannya.
Sewa tanah diperbolehkan jika hanya telah pasti bahwa pemilik tanah telah menempatkan para
pekerjanya di pemulaan. Para pekerja boleh menggarap tanah kosong. Sadr juga mendukung
transaksi yang umum diperbolehkan seperti mudarabah, muza’raah, musaqot dan ju’alah. Yang
namanya ketidakadilan adalah membeli murah dan menjual mahal tanpa ada kontribusi dalam
proses produksi. Atau menyewa sebuah tanah kemudian menyewakannya lagi kepada orang lain
dengan harga sewa yang sangat tinggi.
E. Produksi
Sadr membagi dua aspek dalam produksi sama seperti dia membagi dua aspek dalam
ekonomi . Pertama adalah aspek objektifitas atau keilmuan dimana berhubungan dengan sisi
keekonomian dan pelaksanaannya seperti berhubungan dengan para pekerja, hukum produksi,
fungsi-fungsi biaya dll.. aspek keilmuan ini berhubungan dengan pertanyaan tentang teknis dan
efisiensi ekonomi dan tidak dialamatkan oleh Sadr. Sadr memilih untuk memberi pandangan
tentang pertanyaan dasar ‘apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, untuk apa
diproduksinya adalah referensi aspek yang kedua dalam produksi- aspek subjektivitas dan
doktrin. “apa yang diproduksi dan untuk siapa produksi” adalah patokan bagi perintah dalam
Islam yang diperbolehkan atau barang-barang yang sah dan berbagai macam kategori barang
seperti kelayakan, kenyamanan dll. “bagaimana memproduksinya” adalah pertanyaan yang
menjadi tanggungjawab negara . Negara mempunyai tugas untuk merencanakan dan memberi
petunjuk bagaimana seharusnya aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan Al-Qur’an, sunnah dan
ijma Ulama. Sadr mendukung perencanaan pemerintah dan tidak melihat kekuatan pasar sebagai
sesuatu yang suci/keramat. Produksi adalah sebuah kewajiban yang harus dijalankan dengan
responsibilitas dan akuntabilitas.dalam rangka menyediakan pandangan yang sehat dan terarah.
Produksi secara Islam menurut Sadr mempunyai dua cabang stategi.
1. Stategi Doktrin/intelektual

32. 31
Manusia termotivasi untuk bekerja karena bekerja adalah bagian dari ibadah kepada Allah
jika dikerjakan dengan pemahaman dan tujuan yang sesuai dengan Al Qur’an. Tinggalkan sifat
bermalas-malasan, dan berhura-hura atau produksi yang tidak adil. Pemuda Islam harus sensitif
terhadap masalah ini.
2. Strategi Legislatif
Peraturan harus mendukung doktrin yang dikeluarkan oleh negara sehingga mendoronga
dan mengatur aktivitas ekonomi. Banyak contoh yang diberikan Sadr diantaranya:
o Tanah yang menganggur dapat diambil oleh negara dan dibagikan kepada seseorang yang
mempunyai keinginan dan kemampuan untuk mengolahnya
o Islam melarang hima’, yaitu mengambil alih lahan dengan paksaan
o Pelaksanaan Prinsip ‘tidak bekerja tidak ada keuntungan’
o Pelarangan transaksi yang tidak produktif, seperti membeli murah dan menjual mahal
tanpa bekerja
o Pelarangan riba
o Pelarangan penimbunan(uang maupun emas)
o Pelarangan penumpukan kekayaan
o Pelarangan kegiatan yang dilarang oleh Allah SWT
o Pelarangan sikap pemborosan dan berhura-hura
o Membuat peraturan dan pemeriksaan tindakan Penipuan di pasar
Di samping sejumlah contoh dikutip di atas, Baqir Sadr masih memberi prioritas kepada
motivasi invidual dan kesadaran moral manusia sebagai “Wali/Penjaga”, menjadi pemimpin di
semua sector produksi, menyedia, merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan bagi
semua orang. Apakah Negara menjalankan peran aktif di dalam produksi semua barang dan jasa
atau tidak, tidaklah jelas. Namun dalam hal barang-barang kebutuhan dasar, maka keterlibatan
Negara tidaklah diragukan lagi. Sebagi kesimpulan umum, besar sekali kemungkinannya bahwa
Baqir Sadr lebih menyukai penyeliaan daripada keterlibatan langsung Negara di dalam produksi.
Seperti yang telah disebutkan di depan, Negara yang dipimpin oleh wali-e amr haruslah
menjamin system ekonomi islam.