Dokumen ini membahas praktik muamalah pada masa Rasulullah dan sahabat, serta hubungannya dengan ekonomi modern. Kebijakan ekonomi yang diterapkan meliputi prinsip kepemilikan, redistribusi kekayaan, dan pengaturan fiskal serta moneter yang relevan hingga kini. Fokus utama kebijakan ekonomi adalah pembentukan lembaga negara untuk pengaturan pemasukan dan pengeluaran serta pemerataan distribusi pendapatan.

1. 2. Praktek muamalah pada masa rasulullah dan sahabat serta hubungannya dengan
ekonomi modern:
A) Masa Rasulullah
Rasulullah SAW adalah pemimpin Islam sekaligus sebagai kepala negara kekhalifahan Islam.
Ketika Islam baru disebarkan di kota Mekah, tidak banyak peraturan yang dibuat Rasulullah
dalam bidang ekonomi dan keuangan.
Kebijakan yangb berkaitan dengan keuangan berkembang pada masa Madinah dimana Negara
Islam sedang membangun fondasi di berbagai sector salah satunya adalah sector ekonomi.
Sebagai sebuah Negara yang berdaulat, Negara Madinah juga memiliki prinsip dalam kebijakan
ekonominya. Antara lain:
1. Allah SWT sebagai penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolute seluruh alam semesta
2. Manusia hanya khalifah Allah di muka bumi, bukan pemilik sebenarnya
3. Semua yang dimiliki dan didapatkan menusia adalah seizing Allah. Oleh karena itu
manusia yang kurang beruntung punya hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki
manusia lain yang lebih beruntung
4. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun
5. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan
6. Menerapkan system warisan sebagai media redistribusi kekayaan
7. Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu termasuk orang-orang miskin
Setelah menetapkan prinsip dasar barulah dibuat kebijakan yang merupakan turunan dari prinsip
tersebuat.
A. Kebijakan Fiskal:
Instrument kebijakan fiscal Raulullah adalah

2. 1. Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja, dengan cara distribusi
pendapatan kaum anshar dan muhajirin yang berimplikasi kepada meningkatnya
permintaan total di madinah, hal lain adalah menyediakan lapangan kerja bagi kaum
muhajirin
2. Kebijakan pajak. Penerapan pajak yang dilakukan Rasulullah mendorong terciptanya
kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi
3. Pengaturan anggaran (APBN) yang cermat, efektif dan efisien
Kebijakan fiscal yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut hamper seluruhnya masih
relevan bila dilakukan saat ini. Contohnya ketika sebuah Negara mengalami inflasi,
kebijakan yang dilakukan dapat berupa menekan jumlah uang beredar dengan pengaturan
APBN yang efektif dan efisien, cara lain misalnya dengan menggunakan
pajak(menaikannya) untuk menarik jumlah uang beredar
B. Kebijakan Moneter:
1. Mengatur kestabilan supply dan demand terhadap uang dengan cara Pelarangan
penimbunan baik uang maupun komoditas.
2. Mempercepat peredaran uang dengan cara melarang praktek kanz (menimbun uang
secara berlebih) karena akan cenderung mencegah dinar dan dirham berputar di
masyarakat. Mengurangi monopoli perdagangan yang dilakukan kaum quraisy agar
distribusi pendapatan dapat berjalan dengan lebih baik
3. Mobilisasi dan utilisasi tabungan. Hal ini dilakukan dengan dua cara yaitu
mengembangkan peluang investasi islami secara legal dan mencegah kebocoran
penggunaan tabungan untuk tujuan yang tidak islami
Berbeda dengan ekonomi modern, mengatur kestabilan supply and demand terhadap
uang dilakukan dengan cara menaik turunkan tingkat suku bunga. Percepatan peredaran
mata uang juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan namun pada prakteknya
dimasa kini instrument yang dapat digunakan adalah interest atau bunga

3. Persamaan kebijakan yang masih dipertahankan adalah melarang praktek monopoli pasar
agar setiap masyarakat punya kesempatan yang sama untuk berdagang sehingga distribusi
pendapatan dapat berjalan dengan baik
B) Masa Sahabat (Khulafaurrasyidin)
1. Abu Bakar Ash-Shiddiq
Menjamin distribusi pendapatan dengan tidak membiarkan harta bitul maal
menumpuk terlalu lama. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan aggregate
demand dan aggregate supply yang pada akhirnya meningkatkan total pendapatan
nasional
2. Ummar Bin Khattab
Pada masa ini khalifah Umar Mendirikan bangunan Baitul Mal untuk pertama kalinya
kemudian diikuti dengan pendirian cabang-cabangnya di ibukota provinsi.
Membentuk departemen-departemen untuk mendistribusikan dana baitul mal.
Mengklasifikasikan pendapatan Negara ke dalam 4 bagian yaitu:
1) Zakat dan ushr (pajak tanah)
2) Khumus dan sedekah
3) Kharaj, fai, jizyah dan ushr
4) Pendapatan lain-lain untuk membayar para pekerja anak terlantar dan dana social
Selain itu khalifah umar juga menetapkan nilai dinar yaitu satu mitsqal atau 20
qiratatau 100 grain barley, dan dirham sebesar 14 qirat atau 70 grain barley
3. Usman bin affan
Khalifah usman banyak melakukan ekspansi ke berbagai Negara seperti Armenia
Tunis, Cyprus, Rhodes dan bagian yang tersisan dari Persia.

4. Khalifah Usman mempertahankan system santunan kepada orang miskin. Selain itu,
membagikan tanah Negara kepada individu agar tiap individu dapat berkontribusi
kepada baitul mal sehingga pendapatan baitul mal meningkat
4. Ali bin Abi Thalib
Pada masa ali terjadi banyak perselisihan sehingga pemerintahannya hanya
berlangsung singkat yaitu 6 tahun. Kebijakan yang dilakukan antara lain pencetakan
mata uang koin atas nama Negara islam, dan perapihan system administrasi Negara.
Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa yang menjadi focus kebijakan ekonomi para
khalifah adalah pembuatan lembaga Negara yang fungsinya mengatur pemasukan dan
pengeluaran Negara. Selain itu adalah menjamin pemerataan distribusi pendapatan agar
tercipta kestabilan ekonomi.