Makalah ini membahas tentang landasan sistem ekonomi Islam meliputi sumber nilai, norma, dan hukum ekonomi Islam. Sumber nilai ekonomi Islam adalah kemanfaatan bukan kepemilikan, keseimbangan aspek manusia, dan keadilan. Norma ekonomi Islam mencakup larangan riba dan peranan negara. Hukum ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, hadist, ijma', ijtihad, dan qiyas.

1. MAKALAH
Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ekonomi Syariah
Ladasan Sistem Ekonomi Islam
Kelompok 2
Salia Widiyani (B1A210019 )
Rio Hardiansyah ( B1A210090 )
UNIVERSITAS AL-GHIFARI
BANDUNG

2. Pendahuluan
Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial, dengan demikian harus
menghadapi banyak orang yang dikendalikan oleh banyak motif. Unsur ini
dalam situasinya, menyebabkan kenyataan bahwa hukum-hukum ekonomi
hanya dapat memberikan hasil rata-rata. Sejauh ini kita telah berusaha untuk
memberikan pandangan luas mengenai sumber nilai, norma dan hukum
ekonomi Islam untuk memahami asas-asas ekonomi atau secara rasional.
Sebagai kombinasi kekakuan dan keluwesan yang luar biasa terkandung
dalam hukum ekonomi Islam, tedapat beberapa kemiripan dan ketidaksamaan
antara hukum Islam dan hukum ekonomi. Marilah sekarang kita membatasi
diri dengan menjelaskan sumber nilai, norma dan hukum ekonomi Islam.

3. Pembahasan
1. Landasan nilai yang menjadi tumpuan tegaknya sistem ekonomi
Islam adalah sebagai berikut:
 1) Hakikat pemilikan adalah kemanfaatan, bukan penguasaan.
2) Keseimbangan ragam aspek dalam diri manusia.
3) Keadilan antar sesama manusia.

 Nilai instrumental sistem ekonomi Islam:
1) Kewajiban zakat.
2) Larangan riba.
3) Kerjasama ekonomi.
4) Jaminan sosial.
5) Peranan negara.
 Nilai filosofis sistem ekonomi Islam
1) Sistem ekonomi Islam bersifat terikat yakni nilai.
2) Sistem ekonomi Islam bersifat dinamik, dalam arti penelitian dan
pengembangannya berlangsung terus-menerus.
 Nilai normatif sistem ekonomi Islam:
1) Landasan aqidah.
2) Landasan akhlaq.
3) Landasan syari’ah.
4) Al-Qur’anul Karim.
5) Ijtihad (Ra’yu), meliputi qiyas, masalah mursalah, istihsan,
istishab, dan urf.
 Nilai Kekhilafahan
1) Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar
2) Tanggung jawab untuk mewujudkan maslahah maksimum
3) Tanggung jawab perbaikan kesehjateraan setiap individu
2. Norma – norma dalam ekonomi islam adalah:
Norma-norma Perilaku :
1. Implikasi norma-norma dalam sistem islam cenderung mendua
dalam beberapa sumber tekstualnya yang sering dijadikan
sandaran dalam tataran praksis, hal ini disebabkan adanya
perbedaan interpretasi terhadap norma-norma yang relevan dalam
suatu kondisi dan ketidakjelasan norma yang baku telah

4. mempengaruhi sikap dan persepsi mereka ketika terjadi perubahan
sewaktu-waktu. Oleh karenanya harus ada rancang bangun prinsip-
prinsip keadilan yang sama dan efisien berikut aplikasinya.
2. Penerapan norma-norma islam dalam masyarakat modern harus
senantiasa memperhatikan hubungan timbal balik antara ukuran
besar-kecilnya komunitas dan efektifitas norma altruisme. Untuk
itulah diperlukan adanya rintisan pembentukan jaringan tim kerja
yang solid dalam membangun tatanan dan jalinan antara daerah-
daerah kediaman masyarakat yang tersebar luas dengan memulai
dari masing-masing individunya.
Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengesampingkan nilai
dan norma. Ekonomi konvensional lebih menganut positive economic
maksudnya mengatasnamakan ilmu sebagai realitas tanpa memperhatikan
aspek normatif economic atau norma yang seharusnya terjadi.
3. Dasar hukum ekonomi islam:
Sebagai ajaran yang komprehensif, hukum ekonomi Islam dibangun atas
dasar kaidah ushul fiqh mu’amalah, qawa’id fiqh dan falsahah Hukum Islam
dimana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Quran dan Sunnah adalah
halal. Dengan demikian sebagian besar ekonom Muslim memahami ekonomi
Islam sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala
transaksi yang mengandung dengan riba (bunga), maisir (judi) dan gharar
(spekulasi), menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang
dengan cara yang bathil atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek
keadilan daripada efisiensi, tidak melakukan investasi dan transaksi pada
produk-produk yang dilarang, dan berupaya mewujudkan kesejahtaraan sosial
yang didukung oleh zakat dan amal sholeh lainnya.
1. Sumber hukum dari Al-Qur’an
Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Al-Qur’an. Al-
Qur’an merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui
ucapan Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Amanat ini
bersifat universal, abadi dan fundamental.
Al-Quran tidak hanya memberi tuntutan dalam bidang keagamaan saja, Al-
Qur’an juga menjelaskan aturan dalam bidang sosial, politk bahkan juga
dalam bidang ekonomi.
Al-Qur’an memberikan hukum – hukum ekonomi yang sesuai dengan tujuan
dan cita – cita ekonomi Islam itu sendiri. Al-Qur’an memberi hukum – hukum
ekonomi yang dapat menciptakan kesetabilan dalam perekonomian itu
sendiri.

5. َ‫د‬ْ‫ن‬ِّ‫ع‬ ‫ا‬ ْ‫و‬ُ‫ب‬ ْ‫ر‬َ‫ي‬ َ
‫َل‬َ‫ف‬ ِّ
‫اس‬َّ‫ن‬‫ال‬ ِّ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ْ‫م‬َ‫ا‬ ْٓ‫ي‬ِّ‫ف‬ ۠‫ا‬ َ‫و‬ُ‫ب‬ ْ‫ر‬َ‫ي‬ِِّّ‫ل‬ ‫ا‬ً‫ب‬ِِّّ
‫ر‬ ْ‫ن‬ِِّّ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ت‬ٰ‫ا‬ ٓ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬
ُ‫م‬ُ‫ه‬ َ‫ك‬ِٕ‫ى‬
ٰٰۤ‫ول‬ُ‫ا‬َ‫ف‬ ِّ ‫ه‬
‫ّٰللا‬ َ‫ه‬ْ‫ج‬ َ‫و‬ َ‫ن‬ ْ‫ُو‬‫د‬ْ‫ي‬ ِّ
‫ر‬ُ‫ت‬ ٍ‫ة‬‫و‬ٰ‫ك‬َ‫ز‬ ْ‫ن‬ِِّّ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ت‬ٰ‫ا‬ ٓ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ۚو‬ ِّ ‫ه‬
‫ّٰللا‬
َ‫ن‬ ْ‫و‬ُ‫ف‬ِّ‫ع‬ْ‫ض‬ُ‫م‬ْ‫ال‬
QS. Ar-Ruum: 39 “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi
Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk
mencapai keridhaan Allah, maka (yakan ng berbuat demikian) itulah orang-
orang yang melipat gandakan (pahalaya).”
‫ي‬‫ي‬ٰٓ‫ا‬َ‫ي‬‫ي‬‫ه‬ََ ‫ذَّيا‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ َ َٰ‫م‬َ‫ي‬ََُ َٰ‫م‬‫ق‬‫ن‬‫و‬َ ‫ا‬
‫ي‬ ‫ه‬
َ َ ‫ذ‬
‫ذ‬‫م‬‫ر‬‫ي‬‫و‬ ‫ي‬‫ذ‬ ‫ي‬‫ي‬ُ ‫ا‬‫ي‬‫ق‬‫ي‬‫ق‬‫ي‬َ ‫َّيا‬‫ي‬ُ َ ‫ه‬ََٰ ‫ي‬ٰ‫و‬ َ ‫ا‬‫ذ‬‫ن‬‫ي‬َ ‫ا‬
‫ذ‬َ‫م‬ْ‫ا‬‫ذ‬ْ‫م‬
‫ذَّيا‬‫م‬‫ي‬َ‫ي‬ُ‫نذ‬‫ا‬ُ
QS. Al-Baqarah: 278: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada
Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang
yang beriman.”
1. Sumber hukum dari Hadist dan As-sunnah
Dalam konteks hukum islam, sunnah yang secara harfiah berarti “cara, adat
istiadat, kebiasaan hidup” mengacu pada perilaku Nabi SAW yang dijadikan
teladan; sunnah sebagian besar didasarkan pada praktek normatif
masyarakat di zamannya. Pengertian sunnah jadi mempunyai arti tradisi yang
hidup pada masing – masing generasi berikutnya.
Sebagai sumber hukum ekonomi Islam, sunnah memberi gambaran prilaku
Rasulullah dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari – hari
yang dilakukan Beliau, dan sesuai dengan dengan tujuan syar’i.
Contoh hadist tentang kesucian hak milik:
Dari Abu Hurairah tentang seseorang yang bertanya pada Rasulullah: “Wahai
Rasulullah ! Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang ingin mengambil
hartaku?” Beliau menjawab, “ jangan kamu berikan hartamu kepadanya!” ia
bertanya lagi “jika ia menyerang untuk membunuhku?” Beliau
menjawab,”seranglah ia!” ia bertanya lagi, “bagaimana pendapat anda jika bila
ia membunuhku?” Beliau menjawab,” kamu adalah seorang yang syahid” ia
bertanya lagi “bagaimana bila saya membunuhnya?” Beliau menjawab,” ia
masuk neraka”

6. 1. Sumber hukum dari Ijma’
Ijma’ merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun para cendikiawan
agama. Perbedaan konseptual antara sunnah dan ijma terletak pada
kenyataan bahwa sunnah pada pokoknya terbatas pada ajaran – ajaran Nabi
dan diperluas kepada para sahabat karena mereka merupakan sumber bagi
penyampaiannya, sedangkan ijma’ adalah suatu prinsip isi hukum baru yang
timbul sebagai akibat dalam melakukan penawaran dan logikanya
menghadapi suatu masyarakat yang meluas dengan cepat.
Setiap zaman memilik masalahnya sendiri – sendiri yang tentunya berbeda
dengan zaman lainnya, termasuk dalam masalah ekonomi. Bahkan bukan
hanya setiap zaman, tetapi setiap kondisi memiliki masalah ekonominya
sendiri. Dari sini masyarakat ataupun cendikiawan ekonomi Islam yang ada
dalam kondisi tersebut melahirkan konsep baru yang sesuai dengan konisi
yang ada tanpa keluar dari tujuan ekonomi Islam itu sendiri.
1. Ijtihad dan Qiyas
Secara teknik, ijtihad berarti “meneruskan setiap usaha untuk menentukan
sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Pengaruh hukumnya
ialah bahwa pendapat yang diberikannya mungkin benar, walaupun mungkin
saja keliru.
Ijtihad merupakan penafsiran kembali dasar hukum ekonomi Islam seperti Al-
Qur’an dan hadits untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. Qiyas adalah
persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan illat
hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara
murni.
 Maslahah Mursalah
Tidak ada ketegasan hukum dalam Al-Qur’an dan Hadist sehingga kita dapat
melihat apakah hal tersebut lebih banyak maslahatnya atau mudharatnya.
 Istishab dan Istishan
Memperlakukan hukum yang sudah berlaku atau kembali ke hukum asal
sampai terdapat dali yang menunujukkan perubahannya. Istishan adalah
menghitung – hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan menurut akal
pada mujtahid.
 Urf
Adat istiadat atau kebiasaan yang sudah seperti menjadi adat istiadat namun
tetap tidak menyalahi aturan Islam

7. Pertanyaan :
1. Apakah system ekonomi islam sendiri dapat menjadi solusi untuk
permasalahan ekonomi di Indonesia ? {Wan Salsabila }
Jawab : Meski Indonesia belum menggunakan sistem ekonomi Islam sebagai
sistem perekonomian nasional, tapi upaya memberikan kesadaran kepada
masyarakat, khususnya pengusaha muslim, akan pentingnya mempraktikkan
ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari gencar dilakukan.(Rio )
2. Kalau qiyas dapat di impelemetasikan ke social seperti apa ? (Reza )
Jawab : Contoh dari qiyas adalah
1. Mengqiyaskan sewa-menyewa dengan jual beli. Menurut Sahroni, para ulama
menyamakan antara sewa-menyewa (ijarah) dengan jual beli. Kesamaan antara
keduanya adalah sama-sama jual. Yang berbeda adalah objeknya, tetapi dari sisi
akad adalah sama. Jual beli terletak pada objeknya adalah barang sedangkan sewa
menyewa objeknya adalah jasa/manfaat. Dengan demikian, ketentuan yang
mengatur jual beli juga berlaku pada sewa menyewa
2. Mengqiyaskan Ajir (orang yang menyewakan tenaganya) dengan al-wakil bil
urjah (orang yang diberikan wewenang dengan imbalan upah). Keduanya sama-
sama memperoleh upah sekalipun keduanya memiliki karakteristik dasar yang
berbeda dan keduanya sama-sama disebut akad lazim. Dengan demikian, ketentuan
bolehnya mengambil imbalan fee yang berlaku pada ajir berlaku juga pada al-wakil
bil urjah, yaitu bahwa orang yang diberi wewenang boleh mengambil upah sebagai
imbalan atas jasanya.(Salia )
3. Apa yang di sebut dengan Istishab dan Istishan dan contoh di ekonomi
dan apa itu ijtihad ? (Bapak )
Jawab : Secara umum, ijtihad adalah proses menetapkan hukum syariat Islam
dengan mencurahkan semua pikiran dan tenaga secara sungguh-sungguh.
Jadi, dapat dikatakan bahwa ijtihad merupakan penetapan sumber hukum
Islam.
Menurut istihab dan istishan Memperlakukan hukum yang sudah berlaku atau
kembali ke hukum asal sampai terdapat dali yang menunujukkan
perubahannya. Istishan adalah menghitung – hitung sesuatu dan
menganggapnya kebaikan menurut akal pada mujtahid.
Contoh dalam kehidupan sehari hari :
1. Bila seseorang telah mewakafkan sebidang tanah, maka hak pengairan dan hak lalu
lintas pada tanah itu ikut terbawa karena di-qiyas-kan dengan menyewakan. Hal ini
didasarkan pada manfaat tujuannya, meskipun tidak jelas kapan terjadi wakafnya.

8. Sedang qiyas Jaly dalam hal tersebut, yaitu hak pengairan dan hak lalu lintas karena
termasuk dalam wakaf yang telah di-qiyas-kan dengan jual beli.
2. Nabi melarang menjual sesuatu yang belum ada, dalam hal ini termasuk ljarah,
Musaqah, Muzara'ah, dan lain-lain. Tetapi karena masyarakat membutuhkannya
maka dimungkinkan. Sehingga pada kasus ini terjadi istihsan ijma'.
3. Adapula kasus pemandian umum. Menurut kaidah umum, jasa pemandian umum itu
harus jelas, yaitu berapa lama seseorang harus mandi dan berapa liter air yang
dipakai. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan maka akan menyulitkan bagi orang
banyak. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa boleh
menggunakan jasa pemandian umum sekalipun tanpa menentukan jumlah air dan
lamanya waktu yang dipakai.
4. Kasus orang yang makan dan minum karena lupa pada waktu ia sedang berpuasa.
Menurut kaidah umum (qiyas), puasa orang ini batal karena telah memasukan
sesuatu ke dalam tenggorokannya dan tidak menahan puasanya sampai pada waktu
berbuka. Akan tetapi, hukum ini dikecualikan oleh hadist Nabi SAW yang
mengatakan: “Siapa yang makan atau minum karena lupa ia tidak batal puasanya
karena hal itu merupakan rizki yang diturunkan Allah kepadanya.” (HR. Tirmidzi).
(Salia & Rio )
Kesimpulan :
 Selama masa pemerintahan Orde Baru menganut dua macam pola sistem
kebijakanekonomi yakni kebijakan ekonomi liberalistik pada fase stabilisasi
perekonomian awalOrde Baru dan kebijakan ekonomi nasionalistik-protektif.
(Rio )
 Sistem ekonomi islam sudah di buat pada zaman Nabi Muhammad SAW.
Untuk kita menjalankan sesuai syarat agar tidak ada tindakan yang
merugikan sesama dan ada dalam Al-Quran untuk meguatkan kita agar
sesuai dengan ajaran yang telah di lakukan oleh Rasullullah SAW dan tetap
dalam syariat islam (Salia )

9. Daftar Pusaka
[1] Tim UII, Ekonomi Islam, PT.
[2] Mannan, M Abdul, Ekonomi Islam: Teori dan Praktek. Yogyakarta: PT.
Dana Bhakti Wakaf, 1993, hal.32
[3] Sumber dan Referensi Hukum Ekonomi Islam, halaman 45
[4] Ilmi Ushul Fiqih, Pustaka Setia, halaman 86