Artikel yang direview ini mengenai “Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional” yang membahas tentang konsep uang dalam pandangan islam dan konvensional. Uang merupakan aset yang berperan penting dalam perekonomian. Penulis jurnal ini meneliti tentang bagaimana konsep uang yang digunakan sebagai media untuk memperlancar transaksi ekonomi dalam kehidupan manusia. Kami memilih jurnal ini karena kami melihat jurnal ini sudah cukup baik untuk digunakan tetapi memang masih ada beberapa point yang perlu diperbaiki sehingga kami tertarik menggunakan jurnal ini untuk kami review supaya melihat lebih detail lagi terkait kelebihan serta kekurangan dari jurnal ini

1. EKSISTENSI AKAD DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH
Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid , Juli 2016
LAPORAN CRITICAL JOURNAL REVIEW
NAMA MAHASISWA :
Agus Adi Putra (2019310353)
Muhammad Iqbal (2019310380)
Seno Aji Wibowo (2019310356)
Fahnida Mukasyafah (2019310331)
Putri Aulia Yusaltsa (2019310374)
Windha Ummi Hamidah (2019310363)
DOSEN PENGAMPU :
Mohammad Adilla Rossa S,E M,M
MATA KULIAH :
Ekonomi Islam
PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Bulan Desember 2021

2. Konsep Dasar Ekonomi Syariah
Ekonomi Islam secara sederhana dapat kita pahami sebagaimana dikutip Ikit dari
beberapa pendapat. Menurut Abdul Manan (2011) ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan
sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai
Islam. Sedangkan menurut Umar Chapra (2001), ekonomi Islam merupakan pengetahuan
yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber
daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa
memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan
dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan (Ikit, 2015). Selain pendapat di atas definisi, Syakir
Sila memberikan pandangannya tentangEkonomi Islam, menurutnya, ekonomi Islam adalah
ekonomi ilahiah. Alasan dari Syakir Sila, adalah karena aktifitas ekonomi Islam titik
berangkatnya dari Allah, dan tujuannya dalam rangka mencari ridla Allah, serta cara-caranya
tidak bertentangan dengan syariatnya. Kesatuan sistem aktifitas inilah yang menjadi alasan
Syakir Sila bahwa ekonomi Islam sebagai ekonomi ilahiah. Lebih lanjut syakir sila
memberikan penjelasannya, bahwa kegiatan ekonomi Islam, baik produksikonsumsi, dan
distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan ilahiah sebagai sebuah konsekwensinya (Sila,
2004).
Bertolak dari definisi di atas, Gunawan Yasni memberikan pandangannya, bahwa
ekonomi syariah dalam istilah konvensional sering disejajarkan dengan transaksi keuangan
yang sesuai dengan etika dan tanggung jawab sosial (ethically and socially responsible
economy) (Yasni, 2007). Dari penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa ekonomi
Islam atau yang lebih dikenal dengan ekonomi syariah merupakan sebuah konsep ekonomi
yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada
al-Qur‟an dan al-Sunnah, yang berorientasi pada pencapaian ridla Allah. Al-Qur‟an dan al-
Sunnah adalah sebagai sebuah pengikat tata aturan dalam menjalankan seluruh aktifitas
ekonomi, baik aktifitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam hal ini, pencapaian ridla
Allah adalah sebagai titik tolak dari lahirnya ekonomi syariah.

3. Kata Pengantar
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis
dapat menyelesaikan tugas yang critical journal review ini dengan tepat waktu.
Critical journal ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Pelajaran Ekonomi Islam.
Selain itu, Critical Journal ini bertujuan menambah wawasan tentang ekonomi islam bagi
para pembaca dan juga bagi penulis.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adilla Rossa dosen mata kuliah
Ekonomi Islam. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah
membantu diselesaikannya Critical Journal ini.
Penulis menyadari Critical Journal ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran
dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan makalah ini.
Jakarta, 23 Desember 2021
Penulis

4. DAFTAR ISI
BAB I.........................................................................................................................................5
PENDAHULUAN ....................................................................................................................5
A. Rasionalisasi Pentingnya CJR Critical Journal Review (CJR)................................5
B. Tujuan Critical Journal Review..................................................................................5
C. Manfaat Critical Journal Review................................................................................5
D. Identitas Jurnal yang di Review..................................................................................6
BAB II .......................................................................................................................................7
RINGKASAN ISI ARTIKEL .................................................................................................7
A. PENDAHULUAN JURNAL UTAMA ........................................................................7
B. DESKRIPSI ISI JURNAL UTAMA ...........................................................................8
Unsur dan Klassifikasi Akad Perjanjian........................................................................9
Dalam menerapkan akad-akad.....................................................................................10
Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah..................................................................11
C. PENDAHULUAN JURNAL PEMBANDING .........................................................13
D. DESKRIPSI ISI JURNAL PEMBANDING.............................................................13
AKAD DALAM HUKUM ISLAM ...............................................................................13
AKAD DALAM EKONOMI SYARIAH......................................................................16
BAB III....................................................................................................................................17
PEMBAHASAN ANALISIS .................................................................................................17
PEMBAHASAN ISI JURNAL..........................................................................................17
1. PENGERTIAN AKAD ...........................................................................................17
2. RUKUN DAN SYARAT AKAD ............................................................................18
AKAD DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH ..........................................20
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN ARTIKEL JURNAL .....................................21
BAB IV....................................................................................................................................22
PENUTUP...............................................................................................................................22
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................................23

5. BAB I
PENDAHULUAN
A. Rasionalisasi Pentingnya CJR Critical Journal Review (CJR)
merupakan suatu hal yang penting bagi mahasiswa karena mempermudah dalam
membahas inti hasil penelitian yang telah ada. Terdapat beberapa hal penting sebelum kita
mereview jurnal, seperti menemukan jurnal yang sesuai dengan topik yang diangkat,
membaca keseluruhan dari isi jurnal dan mencoba untuk menuliskan kembali dengan
bahasa sendiri pengertian dari jurnal tersebut. Jurnal memiliki beberapa ciri-ciri, seperti
dibatasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi penerorganisasi yang memuat
jurnal ilmiah; memiliki judul dan nama penulis serta alamat email dan asal organisasi
penulis; terdapat abstract yang berisi ringkasan dari isi jurnal, introduction, metodologi
yang dipakai sebelumnya dan metodologi yang diusulkan, implementasi, kesimpulan dan
daftar pustaka. Langkah penting dalam mereview sebuah jurnal, yaitu mengemukakan
bagian pendahuluan, mengemukakan bagian diskusi, mengemukakan bagian kesimpulan.
Hal-hal yang perlu ditampilkan dalam critical journal review, yaitu mengungkapkan
beberapa landasan teori yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam penelitiannya
dan tujuan apa yang ingin dicapai; mengungkapkan metode yang digunakan, subjek
penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, dan analisis data yang
digunakan; mengambil hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan memberikan
deskripsi secara singkat, jelas, dan padat; serta menyimpulkan isi dari jurnal.
B. Tujuan Critical Journal Review
1. Memahami dan menganalisis kelebihan dan kekurangan dari suatu jurnal.
2. Mempermudah dalam membahas inti hasil penelitian yang telah ada.
3. Mencari dan mengetahui informasi yang ada dalam suatu jurnal.
C. Manfaat Critical Journal Review
1. Membantu semua kalangan dalam mengetahui inti dari hasil penelitian yang terdapat
dalam suatu jurnal.
2. Menjadi bahan evaluasi dalam pembuatan suatu jurnal di penerbitan berikutnya.

6. D. Identitas Jurnal yang di Review
Jurnal Utama
1. 1 Judul : Eksistensi akad dalam transaksi keuangan syariah.
2. Nama Jurnal : Akad transaksi syariah
3. Tahun Terbit : 2016
4. Pengarang artikel : Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid
5. Penerbit : Jurnal Hukum Diktum, Vol 14 Nomer 1
6. Kota terbit : Pare Pare
7. Nomer ISSN : Nomer 1
8. Alamat situr :Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Parepare
Jurnal Pembanding
1. 1 Judul : Akad dalam transaksi ekonomi islam .
2. Nama Jurnal : Akad transaksi syariah
3. Tahun Terbit : 2014
4. Pengarang artikel : Urbanis Uma Leu
5. Penerbit : Jurnal Hukum Diktum, Vol 14 Nomer 1
6. Kota terbit : Makasar
7. Nomer ISSN : Vol 10 Nomer 1
8. Alamat situr : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar

7. BAB II
RINGKASAN ISI ARTIKEL
A. PENDAHULUAN JURNAL UTAMA
Era globalisasi ekonomi telah menimbulkan kejadian-kejadian baru dalam
perkembangan ekonomi dunia, seperti adanya pasar bebas yang menimbulkan persaingan
diberbagai bidang usaha yang semakin terbuka, adanya interdependensi sistem, hadirnya
lembaga-lembaga keuangan baru dengan pola dan sistem yang berbeda, munculnya sistem
transaksi keuangan yang semakin beragam.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perkembangan dan akibat hukum yang
mungkin ditimbulkan, maka penggalian terhadap metodologi penetapan hukum sangat
signifikansi untuk dilakukan. Apalagi dibidang mu„amalah maliyah wa al-iqtisadiyah peranan
ijtihad bi al-ra‟yi sangat terbuka. Para teorites hukum Islam memberikan peran yang besar
terhadap kreatifitas akal dalam menggunakan metodologi baru yang dipadukan dengan
disiplin ilmu terkait untuk menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang eksklusif dengan
tidak meninggalkan warisan ulama sebelumnya.
Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan aturan yang jelas mengenai
perikatan dan perjanjian untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Sejumlah
prinsip dan dasar-dasar mengenai pengaturan perikatan dan perjanjian tertuang dalam al-
Qur‟an dan as-Sunnah yang kemudian dikembangkan oleh para fuqaha sehingga membentuk
hukum perjanjian syariah. Kemampuan hukum Islam untuk bersosialisasi dalam menghadapi
perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia yang senantiasa membutuhkan adanya
kepastian hukum merupakan interaksi antara syariat dengan kondisi masyarakat muslim.
Setiap anggota masyarakat akan terlibat dengan perikatan dan perjanjian yang lahir
dari padanya dalam berbagai aspek kehidupan. Perikatan dan perjanjian memfasilitasi setiap
orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri
tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, perikatan dan perjanjian merupakan sarana
hukum terpenting yang dikembangkan untuk menjamin keamanan ekonomi dan kestabilan
masyarakat. Dan seiring dengan pertumbuhan institusi keuangan dan bisnis syariah dewasa
ini, transaksi muamalah dengan menggunakan akad-akad syariah juga tumbuh dengan

8. pesatnya. Hal ini tentu saja membutuhkan ketegasan hukum yang mengikat dan menuntut
justifikasi dari aspek syariahnya.
Dalam hukum Islam dikenal beberapa istilah yang mengandung konsep perikatan,
yakni hukm aqd, al- dlaman, dan al-iltizam. Istilah "hukum akad" sebenarnya tidak lain
daripada akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian. Para fuqaha di berbagai tempat
membahas apa yang mereka sebut al-dlaman, yang dapat diperbandingkan dengan hukum
perikatan dalam hukum Barat. Dan para ahli hukum Islam klasik juga menggunakan istilah
al-iltizam yang umumnya mereka maksudkan sebagai perikatan-perikatan yang timbul dari
kehendak sepihak dan kadang-kadang perikatan yang timbul dari perjanjian. Sedangkan
dalam hukum Islam kontemporer, istilah al-iltizam digunakan untuk menyebut perikatan dan
istilah akad digunakan untuk menyebut perjanjian dan bahkan untuk menyebut kontrak.
Dilihat dari sumbernya, ahli- ahli hukum Islam kontemporer, seperti az-Zarqa',
menyebut sumber-sumber perikatan (masadir al-iltizam) dalam Islam meliputi lima macam,
yaitu : akad (al-'Aqd); kehendak sepihak (al- Iradah al-Munfaridah); perbuatan merugikan
(al-Fi'l ad-Dar); perbuatan bermanfaat (al-Fi'il an-Nafi'); dan syara'.6 Tulisan ini hanya akan
mengupas tentang konsepsi perjanjian (al-Aqd) dalam hukum syariah yang merupakan
sumber perikatan yang paling penting dalam transaksi keuangan syariah.
B. DESKRIPSI ISI JURNAL UTAMA
Al-‟aqd adalah transaksi dan kesepakatan, atau komitmen dengan konotasi al-istîtsâq.
Itu tentu tidak akan terjadi, kecuali di antara dua pihak yang saling berakad. Adapun al-„ahd
(janji) bisa berlangsung dari satu pihak saja. Karenanya, al-„ahd lebih umum daripada al-
„aqd, karena tidak semua al-„ahd (janji) merupakan al-„aqd (akad). Sebaliknya, semua al-
„aqd (akad) merupakan al-„ahd (janji). Syariah menjelaskan al-„aqd dalam kedua maknanya
sebagai al-„aqd dan al-„ahd. Di dalam penjelasan syariah tentang akad terlihat bahwa
keterikatan, komitmen dan janji itu diwujudkan dengan ijab dan qabul di antara kedua pihak
yang berakad.
Unsur akad dalam perspektif fikih memiliki empat dasar yang harus dipenuhi pada setiap
akad, yaitu pertama, para pihak yang bertransaksi. kedua, obyek akad. ketiga, substansi
(materi) akad. keempat, rukun akad. Setiap unsur akad memiliki persyaratan yang harus
dipenuhi agar akad itu dianggap sahih dan valid. Sedangkan unsure akad dalam kompilasi
hukum ekonomi syariah terdiri dari empat rukun, yaitu, pertama, pihak-pihak yang berakad

9. yang terdiri dari individu, persekutuan, dan badan usaha dengan syarat mereka memiliki
kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, kedua, obyek akad meliputi harta dan jasa
dengan syarat harus halal dan dibutuhkan, ketiga, tujuan pokok akad adalah untuk
mempermudah kebutuhan hidup dan memperlancar aktifitas ekonomi, keempat, kesepakatan.
Dari pengertian akad ini muncul sedikit perbedaan dengan akad yang dipahami oleh fuqaha
dan ahli-ahli hukum perdata. Perbedaannya adalah bahwa dalam pengertian yang lebih luas
mencakup kehendak tunggal dapat melazimkan suatu transaksi, sementara menurut undang-
undang hukum perdata, akad mesti melibatkan dua kehendak. Karena itu wilayah akad dalam
pengertian umum jauh lebih luas dibandingkan dengan akad dalam pengertian khusus.
Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri
dari dua bentuk, yaitu, pertama, tindakan berupa perbuatan, kedua, tindakan berupa
perkataan. Tindakan berupa perkataan dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu 1) perkataan
yang bersifat akad, yaitu kesepakatan dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk
melakukan suatu perjanjian, seperti akad jual beli, ija>rah, dan syirkah. 2) perkataan yang
tidak mengandung unsur akad, yaitu perkataan sepihak, seperti wakaf dan hibah. Sebagian
ulama menganggap bahwa perkataan seperti ini dikategorikan sebagai akad.
Unsur dan Klassifikasi Akad Perjanjian
Untuk terbentuknya suatu akad diperlukan unsur pembentuk akad. Unsur akad adalah
sesuatu yang merupakan pembentuk adanya akad. Dikalangan fuqaha terdapat perbedaan
pendapat mengenai unsur pembentuk tersebut yang terdiri dari rukun dan syarat. Dengan
rukun, menurut mazhab jumhur (Maliki, Syafi'i dan Hambali),30 dimaksudkan sebagai unsur-
unsur yang membentuk akad, yang dalam hal ini adalah :
1. Al-„Aqidain, yaitu para pihak yang terlibat langsung dengan akad
2. Mahallul aqad, yaitu obyek akad atau sesuatu yang hendak diakadkan
3. Shigat aqad, pernyataan kalimat akad berupa ijab dan qabul.

10. Kemudian syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :
1. Syarat adanya (terbentuknya) akad, di mana apabila syarat ini tidak terpenuhi
akad tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal
2. Syarat sahnya akad, yaitu syarat dimana apabila tidak terpenuhi tidak berarti
akad tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk
karena syarat terbentuknya telah terpenuhi misalnya, hanya saja akad dianggap
belum sempurna dan masih memiliki kekurangan dan dalam keadaan
demikian akad tersebut ahli-ahli hukumHanafi disebut dengan akad fasid, dan
harus dibatalkan.
Dalam menerapkan akad-akad
ini pada transaksi ekonomi terdapatempat prinsip dalam perikatan secara syariah yang perlu
diperhatikan, yaitu:
1. Tidak semua akad bersifat mengikat kedua belah pihak (aqad lazim), karena
ada kontrak yang hanya mengikat satu pihak (aqad jaiz).
2. Dalam melaksanakan akad harus dipertimbangkan tanggung jawab yang
berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dianggap
memenuhi syarat untuk memegang kepercayaan secara penuh.
3. Larangan mempertukarkan kewajiban (dayn) melalui transaksi penjualan
sehingga menimbulkan kewajiban (dayn) baru atau yang disebut bay‟ al-dayn
bi al-dayn.
4. Akad yang berbeda menurut tingkat kewajiban yang masih bersifat janji
(wa‟d) dengan tingkat kewajiban yang berupa sumpah (ahd). Pada prinsipnya,
akad-akad perjanjian syariah seharusnya mengandung azas-azas hukum
perikatan Islam yang meliputi, pertama, azas kebebasan. Para pihak yang
berakad bebas untuk melakukan bentuk perikatan dan perjanjian, baik
substansi dan meterinya maupun syarat-syarat yang dipersyaratkan dalam
klausul perjanjian. kedua, azas persamaan. Yaitu kedua belah pihak memiliki
kedudukan yang sama saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing
pihak.37 ketiga, azas keadilan. Yaitu keadilan proporsional dalam konteks
perjanjian yang menekankan pada kesetaraan posisi dan pertukaran prestasi di

11. antara para pihak yang berkontrak. Keadilan proporsional ini diwujudkan
dalam bentuk equal pay for equal work, yaitu masing-masing pihak akan
mendapatkan bagian masing-masing sesuai dengan konstribusinya. keempat,
asas kerelaan atau konsensualisme. Al-Qur‟an dan hadis menekankan bahwa
hendaknya transaksi itu didasari atas kerelaan dan keridhaan dari masing-
masing pihak yang bertransaksi. kelima, asas kejujuran dan kebenaran.40
Salah satu unsur etika dalam berbisnis adalah pentingnya kejujuran dan
kebenaran. Nilai ini seharusnya menjadi landasan aplikatif bagi lembaga
keuangan yang berlabelkan Islam. Karena unsur kejujuran dan kebenaran akan
enghindarkan pihak-pihak yang berkontrak dari segala bentuk manipulasi dan
kecurangan. keenam, asas manfaat. Dan ketujuh, asas tertulis41 perjanjian-
perjanjian yang dilakukan seharusnya dituangkan dalam tulisan yang dapat
dipertanggungjwabkan secara hukum. Pembuktian akibat terjadinya
wanprestasi dari masing-masing pihak dapat dibuktikan secara yuridis apabila
ada bukti tertulis.
Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah
Pandangan Islam tentang akad sebenarnya tidak ada batasan yang ketat tentang
bagaimana perjanjian tersebut dibentuk. Beberapa pembatasan yang ada dalam kitab fiqhi
klasik sebenarnya sebagian besar adalah cakupan dari beberapa bentuk perjanjian yang ada
pada masa kitab tersebut disusun. Walaupun banyak kitab-kitab fiqh yang membatasi
pembahasan akad dengan membahas bentuk-bentuk tertentu dari akad, namun pembahasan
tersebut sebenarnya pembahasan secara sekilas tentang hukum perjanjian dalam Islam yang
ditetapkan oleh para fuqaha.Keberadaan akad dapat ditelaah dengan melihat beberapa kaedah
atau prinsip utama hukum muamalah dalam Islam, diantaranya, pertama, pada dasarnya
segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali yang ditentukan selain dari al-Qur‟an dan
Sunnah. Kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandungunsur-unsur
paksaan. Ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat. Keempat, muamalah dilaksanakan
dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur mengambil
kesempatan dalam kesempitan.Salah satu faktor penting dalam terciptanya akad adalah
adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang meleburkan diri kedalam ikatan
perjanjian. Akad tersebut tidak hanya bisa terwujud dengan adanya ucapan dari salah satu

12. pihak kemudian pihak yang lain mengerjakan sesuatu yang menunjukkan kehendaknya, baik
berupa tulisan, isyarat, maupun penyerahan. Bahkan juga dapat terjadi suatu akad dengan
adanya ikatan antara dua perilaku yang dapat menggantikan posisi ucapan tersebut, baik
berupa tindakan maupun isyarat.Dengan demikian dapat dipahami bahwa esensi akad adalah
pencapaian kesepakatan kedua belah pihak, di mana suatu perbuatan seseorang dianggap
sebagai suatu pernyataan kehendak. Dalam akad, pernyataan kehendak dapat dilakukan
berupa tindakan yang menurut kebiasaan dianggap sebagai akad. Tindakan tersebut juga
dianggap sebagai pernyataan kerelaan atas suatu persyaratan dari suatu pihak. Suatu
kebiasaan selama tidak melanggar syara‟ adalah dibolehkan dan dapat diambil sebagai dasar
hukum. Karena sesungguhnya hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh dan tidak
diberikan penjelasan dalam melaksanakannya, maka untuk pelaksanaannya wajib
dikembalikan kepada kebiasaan yang telah berlaku.

13. C. PENDAHULUAN JURNAL PEMBANDING
Sebagai makhluk, keberadaan manusia di bumi merupakan suatu kontrak (akad)
kehidupan, sehingga manusia diberi hak mengelola seluruh potensi ciptaan Tuhan untuk
kemaslahatan manusia dan kemanusiaan. Penghambaan adalah adalah akad (kontrak) tentang
mekanisme hubungan vertikal manusia dengan Tuhan di samping hubungan horizontal
dengan sesama ciptaan Tuhan. Sedangkan kekhalifahan adalah akad (kontrak) tentang
pendelegasian kewenangan Tuhan kepada manusia untuk bertindak atas nama pemegang
otoritas pemeliharaan dan pemanfataan seluruh ciptaan Tuhan dalam kerangka pengabdian
kepada Tuhan pula. Akad memiliki arti penting bagi manusia dalam kehidupannya sebagai
anggota masyarakat. Karena akad merupakan dasar dalam berbagai aktivitas manusia.
Melalui akad pernikahan seorang laki-laki disatukan dengan seorang perempuan dalam suatu
kehidupan bersama sebagai suami istri. Lebih luas lagi, semua relasi manusia baik antar
individu maupun kelompok tidak terlepas dari akad untuk memfasilitasi setiap aktivitasnya.
Tidak seorang pun manusia dapat mewujudkan kemaslahatan dalam hidupnya tanpa bantuan
pihak lain, dan keterlibatan orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Dengan
demikian, akad merupakan sarana sosial dalam pembentukan dan perubahan peradaban
secara makro dalam tata kehidupan umat manusia.
D. DESKRIPSI ISI JURNAL PEMBANDING
AKAD DALAM HUKUM ISLAM
1. Pengertian dan Akibat Hukum Akad
Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami adanya keterkaitan atau hubungan
hukum. Pertama, akad merupakan pertemuan atau keterkaitan ijab dan kabul yang
mendorong munculnya akibat hukum. Karena ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh
satu pihak, sedangkan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai
tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan
kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain. Sebab akad menghendaki
keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. Kedua, akad
merupakan tindakan hukum dua pihak, karena di dalam akad pertemuan ijab yang
merepresentasikan kehendak dari satu pihak sedangkan kabul yang menyatakan kehendak

14. pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau
pelepasan tidak termasuk akad, karena tindakan-tindakan itu bukan merupakan tindakan dua
pihak, sehingga tidak membutuhkan kabul. Sebagian besar ulama fiqaha memang
memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, tetapi sebagian yang lainnya
menjadikan akad mencakup kehendak sepihak. Bahkan ketika membahas berbagai ragam
akad khusus, para fuqaha tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga
membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan jual-beli,
sewa menyewa, termasuk diskusi tentang hibah sebagai transaksi yang harus membutuhkan
ijab dan kabul atau ijab saja. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat
hukum. Jelasnya, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak
diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam
disebut “hukum akad.” Tercapainya akad tercermin pada terciptanya akibat hukum.
Misalnya, maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan atas
suatu benda dari penjual kepada pembeli denganimbalan yang diberikan oleh pembeli.
Terjadinya pemindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli.
2. Rukun dan Syarat Akad
a. Rukun Akad
Menurut hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu disebut rukun. Jadi, rukun
adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya
unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Unsur-unsur yang membentuk akad yang disebut
sebagai rukun akad yang disepakati ada empat macam, yaitu:
A. Para pihak yang membentuk akad
B. Pernyataan kehendak para pihak
C. Objek akad, dan
D. Tujuan akad.

15. Para ulama fiqih sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi
sesuatu. Tetapi, ketika rukun itu diterapkan secara nyata kepada akad, ada perbedaan
pendapat tentang unsur mana dari rukun itu yang membentuk akad. Menurut mazhab Hanafi,
yang dimaksud rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri
adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan
kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak.
b. Syarat Akad
Setiap rukun (unsur) yang membentuk akad membutuhkan syarat-syaraty agar unsur
(rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Syarat adalah bagian-bagian yang mendukung
berfungsinya rukun untuk membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat itu, rukun tidak
dapat membentuk akad.
Syarat-syarat dalam rukun akad, adalah Rukun pertama, para pihak memerlukan syarat
hukum yaitu :(1) tamyiz, dan (2) berbilang pihak. Rukun kedua, pernyataan kehendak para
pihak membutuhkan syarat: (1) adanya persesuaian ijab dan kabul, atau kata sepakat, dan (2)
kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, objek akad harus memenuhi tiga syarat: (1) objek itu
dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek itu dapat ditransaksikan.
Rukun keempat, tujuan akad memerlukan satu syarat yakni tidak bertentangan dengan syara.
Selain rukun dan syarat terbentuknya akad, para fuqaha masih memperdebatkan kualitas akad
sebagai syarat penyempurna baik untuk keabsahan akad, berlakumya akibat hukum, maupun
kekuatan mengikat dari suatu akad. Kualitas akad dimaksud, adalah:
 Syarat Keabsahan Akad
 Berlakunya Akibat hukum Akad
 Kekuatan Mengikatnya Akad

16. AKAD DALAM EKONOMI SYARIAH
1. Konsep Ekonomi Syariah
Dalam beberapa literatur ilmiah yang membahas ekonomi melalui pendekatan syariah
Islam, cenderung digunakan istilah ekonomi Islam. Batasan makna ekonomi Islam antara lain
menurut M. Umar Chapra, bahwa ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu
upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang
terbatas dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan
individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tidak
ketidakseimbangan lingkungan. Ekonomi dalam kajian umum diartikan sebagai perilaku
manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka
untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk
dikonsumsi.24 Dengan demikian, bidang garapan ekonomi adalah salah satu sektor dalam
perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam Islam,
bidang muamalah yang membahas perilaku manusia berkaitan dengan seluruh kebutuhan
hidup materialnya.

17. BAB III
PEMBAHASAN ANALISIS
PEMBAHASAN ISI JURNAL
1. PENGERTIAN AKAD
Pengertian Akad menurut jurnal utama (STAIN) yang di review adalah Al-
„Aqd berasal dari kata „aqada– ya‟qidu – „aqdan; jamaknya adalah al-„uqûd. Secara
bahasa al-‟aqd bermakna ar-rabth (ikatan), asy-syadd (pengencangan), at-taqwiyah
(penguatan). Jika dikatakan, „aqada al-habla (mengikat tali), maksudnya adalah
mengikat tali satu dengan yang lain, mengencangkan dan menguatkan ikatannya. Al-
„aqdu juga bisa bermakna al-„ahdu (janji) atau al-mîtsâq (perjanjian). Adapun al-
‟uqdah (jamaknya al-„uqad) adalah obyek ikatan atau sebutan untuk sesuatu yang
diikat. Akad secara syar'i keterkaitan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang
disyari‟atkan, yang melahirkan implikasi akad sesuai dengan konteksnya.
Sedangkan menurut jurnal pembanding (UMS) pengertian akad merupakan
pertemuan atau keterkaitan ijab dan kabul yang mendorong munculnya akibat hukum,
Karena ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh satu pihak, sedangkan kabul
adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap
penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak
masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain. Sebab akad menghendaki
keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. Atau
akad merupakan tindakan hukum dua pihak, karena di dalam akad pertemuan ijab
yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak sedangkan kabul yang menyatakan
kehendak pihak lain. Berdasarkan dua jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa Akad
merupakan hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syari‟at
yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap sesuatu yang diikatkan atau
ditransaksikan.

18. 2. RUKUN DAN SYARAT AKAD
Unsur dan Klasifikasi Akad Perjanjian Menurut jurnal utama (STAIN) yang di
review adalah :
a. Unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentuk adanya akad.
Dikalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat mengenai unsur pembentuk
tersebut yang terdiri dari rukun dan syarat. Dengan rukun, menurut mazhab
jumhur (Maliki, Syafi'i dan Hambali), dimaksudkan sebagai unsur-unsur yang
membentuk akad, yang dalam hal ini adalah :
- Al-„Aqidain, yaitu para pihak yang terlibat langsung dengan akad
- Mahallul aqad, yaitu obyek akad atau sesuatu yang hendak diakadkan
- Shigat aqad, pernyataan kalimat akad berupa ijab dan qabul.
b. Syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :
• Syarat adanya (terbentuknya) akad, di mana apabila syarat ini tidak
terpenuhi akad tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal
• Syarat sahnya akad, yaitu syarat dimana apabila tidak terpenuhi tidak
berarti akad tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan
telah terbentuk karena syarat terbentuknya telah terpenuhi misalnya,
hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki
kekurangan dan dalam keadaan demikian akad tersebut ahli-ahli hukum
Hanafi disebut dengan akad fasid, dan harus dibatalkan.
Sedangkan menurut jurnal pembanding (UMS) Rukun dan Syarat Akad ,yaitu :
A. Rukun Akad
Menurut hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu disebut rukun.
Jadi, rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu
terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Unsur-unsur yang
membentuk akad yang disebut sebagai rukun akad yang disepakati ada empat macam,
yaitu:
• Para pihak yang membentuk akad
• Pernyataan kehendak para pihak
• Objek akad, dan
• Tujuan akad.

19. Para ulama fiqih sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi
sesuatu. Tetapi, ketika rukun itu diterapkan secara nyata kepada akad, ada perbedaan
pendapat tentang unsur mana dari rukun itu yang membentuk akad. Menurut mazhab
Hanafi, yang dimaksud rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad.
Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan
melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari
masing-masing pihak.
B. Syarat Akad
Setiap rukun (unsur) yang membentuk akad membutuhkan syarat-syaraty agar
unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Syarat adalah bagian-bagian yang
mendukung berfungsinya rukun untuk membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat
itu, rukun tidak dapat membentuk akad. Syarat-syarat dalam rukun akad, yaitu :
• Rukun pertama, para pihak memerlukan syarat hukum yaitu: (1) tamyiz, dan (2)
berbilang pihak.
• Rukun kedua, pernyataan kehendak para pihak membutuhkan syarat: (1) adanya
persesuaian ijab dan kabul, atau kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad.
• Rukun ketiga, objek akad harus memenuhi tiga syarat: (1) objek itu dapat
diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek itu dapat
ditransaksikan.
• Rukun keempat, tujuan akad memerlukan satu syarat yakni tidak bertentangan
dengan syara. Selain rukun dan syarat terbentuknya akad, para fuqaha masih
memperdebatkan kualitas akad sebagai syarat penyempurna baik untuk keabsahan
akad, berlakumya akibat hukum, maupun kekuatan mengikat dari suatu akad.
Kualitas akad dimaksud, adalah: 1) Syarat Keabsahan Akad , (2) Berlakunya
Akibat hukum Akad , (3) Kekuatan Mengikatnya Akad

20. AKAD DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH
Menurut jurnal utama (STAIN) yang di review adalah Akad Dalam Transaksi
Keuangan Syariah Pandangan Islam tentang akad sebenarnya tidak ada batasan yang
ketat tentang bagaimana perjanjian tersebut dibentuk. Beberapa pembatasan yang ada
dalam kitab fiqhi klasik sebenarnya sebagian besar adalah cakupan dari beberapa
bentuk perjanjian yang ada pada masa kitab tersebut disusun. Walaupun banyak kitab-
kitab fiqh yang membatasi pembahasan akad dengan membahas bentuk-bentuk
tertentu dari akad, namun pembahasan tersebut sebenarnya pembahasan secara sekilas
tentang hukum perjanjian dalam Islam yang ditetapkan oleh para fuqaha.Keberadaan
akad dapat ditelaah dengan melihat beberapa kaedah atau prinsip utama hukum
muamalah dalam Islam, diantaranya,
• pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali yang
• ditentukan selain dari al-Qur‟an dan Sunnah.
• Kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandungunsur-unsur
paksaan.
• Ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat
• dan menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat.
• Keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan,
menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur mengambil kesempatan dalam
kesempitan. Salah satu faktor penting dalam terciptanya akad adalah adanya
unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang meleburkan diri kedalam ikatan
perjanjian. Akad tersebut tidak hanya bisa terwujud dengan adanya ucapan dari
salah satu pihak kemudian pihak yang lain mengerjakan sesuatu yang
menunjukkan kehendaknya, baik berupa tulisan, isyarat, maupun penyerahan.
Bahkan juga dapat terjadi suatu akad dengan adanya ikatan antara dua perilaku
yang dapat menggantikan posisi ucapan tersebut, baik berupa tindakan maupun
isyarat. Dengan demikian dapat Dipahami bahwa esensi akad adalah pencapaian
kesepakatan kedua belah pihak, di mana suatu perbuatan seseorang dianggap
sebagai suatu pernyataan kehendak. Dalam akad, pernyataan kehendak dapat
dilakukan berupa tindakan yang menurut kebiasaan dianggap sebagai akad.
Tindakan tersebut juga dianggap sebagai pernyataan kerelaan atas suatu
persyaratan dari suatu pihak. Suatu kebiasaan selama tidak melanggar syara‟
adalah dibolehkan dan dapat diambil sebagai dasar hukum. Karena sesungguhnya

21. hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh dan tidak diberikan penjelasan
dalam melaksanakannya, maka untuk pelaksanaannya wajib dikembalikan kepada
kebiasaan yang telah berlaku.
Sedangkan menurut jurnal pembanding (UMS) Akad Dalam Transaksi
Keuangan Syariah yaitu Akad dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah atau
hukum Islam, adalah hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Al-
Qur‟an dan Sunnah/ Hadits yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif,
berlaku universal dan diterapkan sesuai ruang dan waktu. Artinya bahwa keseluruhan
hukum Islam/Syariah dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan keagamaan dan
etika berupa institusi, transaksi ataupun perjanjian/ akad yang diukur dengan standar
agama dan moral seperti larangan riba, jual beli yang mengandung ketidak pastian
(gharar) atau bersikap adil kepada kedua belah pihak.
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN ARTIKEL JURNAL
KELEBIHAN
Pada Jurnal Utama, ide-ide yang dituangkan oleh penulis penting dalam
menambah pengetahuan pembaca tentang kepemimpinan.Tidak adakesalahan/ error
atas fakta dan interprestasi, karena hasil Penelitian yang terdapat didalam jurnal
tersebut berdasarkan fakta dan interprestasi yangsudah dilakukan.Bahasa yang
digunakan kebanyakan dari ide si penulissendiri.Pada Jurnal Pembanding, judul sudah
jelas dengan topic yang dibahas, isi abstrak yang terdapat didalam jurnal tersebut
sudah spesifik dan jelas, terdapat tujuan penelitian, metode penelitian dan kesimpulan.
KEKURANGAN
Pada jurnal Utama, font yang digunakan terlalu kecil untuk sebuah jurnal
sehingga menyulit kan pembaca dan juga di dalam jurnal II terdapat kata/gambar
diagaram yang sulit di mengerti.Pada jurnal Pembanding, terlalu banyak pendapat dan
sehingga mengurangi kreatifitas penulis untuk menuangkan ide-idenya kedalam jurnal
tersebut dan hampis secara keseluruhan isi dari jurnal adalah pendapat para ahli

22. BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Kesimpulan dari kedua jurnal ini adalah sama-sama membahas secara detail
dalam kajian fiqh muamalah, yakni bidang yang membahas interaksi manusia
dengan sesamanya dan perilaku manusia terhadap segala sesuatu yang dapat
memenuhi hajat hidup manusia.
Dalam bidang ekonomi syariah, akad memegang peranan utama terhadap
seluruh aktivitas ekonomi. Akad memfasilitasi setiap orang yang menjalani
kegiatan ekonomi, termasuk barang dan jasa. Dalam kaitan ini aktivitas pengadaan
(produksi), penyebaran/pembagian (distribusi), dan konsumsi, merupakan
sejumlah perilaku manusia yang sangat ditentukan oleh akad yang menyertainya.
Sebab itu dinamika ekonomi merupakan wujud dari berperannya akad dalam
semua lapangan transaksi dan perilaku manusia.
B. REKOMENDASI
Kami merekomendasikan jurnal ini untuk menjadi referensi pembaca karena
pada jurnal ini penulisan yang digunakan tidak terlalu rumit. Masalah yang
diutarakan di dalam jurnal cukup jelas sehingga para pembaca akan mudah
memahaminya.

23. DAFTAR PUSTAKA
https://www.google.com/search?q=akad+dalam+transaksi+ekonomi+syariah+uin
+alauddin&sxsrf=AOaemvKftKrK4jIWwaBKClB7vvDdX74Flg%3A1640423719
722&ei=J
HGYfjdK_SeseMPj7imaA&oq=akad+dalam+transaksi+ekonomi+syariah+uin+al
a&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCCEQoAEyBQghEKABMgUIIRCgAToH
CAAQRxCwAzoFCAAQywE6BggAEBYQHjoICCEQFhAdEB5KBAhBGABK
BAhGGABQtRZYzFVgjmloAXACeACAAcABiAHrB5IBAzEuN5gBAKABAc
gBCMABAQ&sclient=gws-wiz#
https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/222