Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter bertujuan mengendalikan jumlah uang beredar melalui instrumen seperti operasi pasar terbuka dan rasio cadangan wajib. Tujuannya mencapai stabilitas harga dan output. Kebijakan fiskal mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi, melalui anggaran defisit atau surplus. Kedua kebijakan bertu

1. KEBIJAKAN MONETER
& KEBIJAKAN FISKAL
Wahono Diphayana

2. 1. Pengertian Kebijakan Moneter (Monetary Policy)
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam
mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat
berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui
pengaturan jumlah uang yang beredar dalam
perekonomian, yang dilakukan oleh otoritas moneter
yaitu Bank Sentral (di Indonesia Bank Indonesia atau
BI). Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan
harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output
keseimbangan.

3. 2. Jenis Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi
dua, yaitu
1. Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary
Expansive Policy), yaitu suatu kebijakan dalam
rangka menambah jumlah uang yang beredar.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary
Contractive Policy), yaitu suatu kebijakan dalam
rangka mengurangi jumlah uang yang edar yang
disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight
money policy)

4. 3. Instrumen Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen
kebijakan moneter, yaitu antara lain sebagai berikut.
a. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar
dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government
securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan
membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang
yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga
pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain
diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan
SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

5. b. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang
yang beredar dengan memainkan tingkat bunga
bank sentral pada bank umum. Bank umum
terkadang mengalami kekurangan uang sehingga
harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat
jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan
tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya
menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang
beredar berkurang.

6. c. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement
Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah
uang yang beredar dengan memainkan jumlah
dana cadangan perbankan yang harus disimpan
pada pemerintah. Untuk menambah jumlah
uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan
wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar,
pemerintah menaikkan rasio.

7. d. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter
untuk mengatur jumlah uang beredar dengan
jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi.
Contohnya seperti menghimbau perbankan
pemberi kredit untuk berhati-hati dalam
mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah
uang beredar dan menghimbau agar bank
meminjam uang lebih ke bank sentral untuk
memperbanyak jumlah uang beredar pada
perekonomian.

8. 4. Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana
tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank
Indonesia.
Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain
adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa
yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan
tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan
kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran
utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework)
dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free
floating).

9. 5. Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal (fiscal policy) adalah suatu kebijakan
ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian
untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Ini merupakan
kebijakan pemerintah dalam bidang aggaran dan belanja
negara dengan maksud mempengaruhi jalannya
perekonomian. Di Indonesia kebijakan fiskal tergambar
dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

10. 6. Penerimaan Pemerintah
Instrumen kebijakan fiskal dari sisi penerimaan pemerintah
berhubungan erat dengan pajak. Pajak adalah kewajiban
yang harus dibayarkan masyarakat kepada pemerintah dan
masyarakat tidak menerima imbalan atau balas jasa
langsung darinya. Membayar pajak berarti mengurangi daya
beli masyarakat. Pajak yang diterima pemerintah
dipergunakan untuk membiayai operasional pemerintahan
dan menjalankan pembangunan.
Pajak yang dipungut dari masyarakat dapat dibagi dua, yaitu
sebagai berikut.
1. Pajak langsung
2. Pajak tidak langsung

11. 6. Penerimaan Pemerintah
Berdasarkan besarnya pungutan, maka pajak dapat
digolongkan menjadi tiga yaitu :
1. Pajak Degresif
2. Pajak Proporsional
3. Pajak Progresif
Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku
akan berpengaruh pada ekonomi.
Selain dari pajak penerimaan pemerintah dapat berasal dari
pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, pendapatan
dari badan usaha milik negara.

12. 7. Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran pemerintah digunakan untuk mengatur dan
mengurus negara, membayar gaji pegawai negeri,
membiayai anggaran rutin dan pembangunan kementerian
dan lembaga negara dan lain-lain.
Jumlah pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh beberapa
faktor diantaranya :
1. Proyeksi atau perkiraan jumlah pajak yang akan diterima
pemerintah
2. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai
3. Pertimbangan politik dan keamanan

13. 7. Pengeluaran Pemerintah
Jenis pengeluaran pemerintah lainnya adalah transfer
payment (pembayaran transfer pemerintah), yaitu jenis
pengeluaran pemerintah yang tidak memperoleh balas jasa
langsung, melainkan sebagai imbalan balas jasa atau
merupakan kewajiban pemerintah, seperti pembayaran
pensiun, subsidi, bea siswa dan lain-lain.

14. 8. Jenis Kebijakan Fiskal
a. Anggaran Defisit (Defisit Budget)/Kebijakan Fiskal
Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk
membuat pengeluaran lebih besar dari penerimaan
b. Anggaran Surplus (Surplus Budget)/Kebijakan Fiskal
Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk
membuat penerimaannya lebih besar daripada
pengeluarannya
c. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah
menetapkan pengeluaran sama besar dengan
pemasukan.

15. 9. Tiga Prinsip Yang Mendasari APBN di Indonesia
a. Prinsip Berimbang
Menurut prinsip ini besarnya sisi pengeluaran sama dengan sisi penerimaan.
b. Prinsip Anggaran Dinamis
Menurut prinsip ini pembangunan diutamakan dengan dibiayai oleh
kemampuan keuangan dalam negeri. Bila besarnya dana pembangunan setiap
tahunnya meningkat dan berasal dari tabungan pemerintah yang berarti
pertumbuhan tabungan pemerintah positif, maka disebut sebagai anggaran
dinamis absolut. Sedangkan bila dana pembangunan yang berasal dari
pinjaman luar negeri setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang
menurun, maka keadaan ini disebut anggaran dinamis relatif.
c. Prinsip Anggaran Fungsional
Berdasarkan prinsip ini ditetapkan bahwa semua bantuan luar negeri hanya
dipergunakan untuk membiayai pembiayaan pembangunan, dan bukan untuk
membiayai pengeluaran rutin.

16. 10. Fungsi Utama Kebijakan Fiskal
a. Fungsi Alokasi
Kebijakan fiskal berfungsi untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang
tersedia di dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan
masyarakat berupa public goods (barang public), seperti jalan, pendidikan
dan tempat ibadah dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh
seluruh masyarakat.
b. Fungsi Distribusi
Kebijakan fiskal berfungsi agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih
merata di semua kalangan masyarakat dan tingkat kehidupan, sehingga
kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin tidak terlalu lebar.
c. Fungsi Stabilisasi
Kebijakan fiskal berfungsi untuk memelihara keseimbangan ekonomi, seperti
tersedianya lapangan pekerjaan, kestabilan tingkat harga, dan tingkat
pertumbuhan ekonomi yang memadai.

17. Terima Kasih