2. Pengertian Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau
pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan
Undang-Undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran
umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung.
1. Pengertian Pajak menurut Pasal 1, Undang-Undang No.28 Tahun 2007
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh
orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.
2. Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Adriani.
Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang dapat
dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut
Peraturan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan kembali yang
langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran
umum pemerintah.
3. 3. Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH.
Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-
Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung yang dapat
ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
4. Pengertian Pajak menurut Smeets.
Pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui
norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang
ditunjukan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran rutin
pemerintah.
5. Pengertian Pajak menurut Suparman Sumawidjaya.
Pajak merupakan iuran wajib masyarakat berupa barang yang dipungut
oleh penguasa berdasarkan norma hukum yang berguna menutupi biaya
produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
6. Pengertian Pajak menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M, Brock
Horace R.
Pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor
pemerintah, yang bukan akibat pelanggaran hukum tetapi wajib dilaksanakan,
berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan
secara langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan dan
menjalankan tugas pemerintahan.
4. -Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir
kali dengan UU No. 36 Tahun 2008
-Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun
2009
-UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
-UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
-UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan
negara diatur dengan Undang-Undang"
5. Berdasarkan Sistem Pemungutannya
1. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak
dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain
*Contoh Pajak Langsung :
1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Pajak Tidak Langsung
2. Pajak tidak Langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan kepada
pihak lain.
*Contoh Pajak Tidak langsung:
1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Bea Materai
4. Cukai
5. Bea Impor
6. Ekspor
6. Berdasarkan Lembaga Pemungutan
1. Pajak Pusat
Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pemungutan didaerah dilakukan oleh
kantor pelayanan pajak.
1. Pajak yang termasuk pajak Pusat;
2. Pajak Penghasilan (PPh)
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
5. Bea Materai
6. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
8. Pajak Migas
9. Pajak Ekspor
2. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutan dilakukan pemerintah daerah.
Contoh Pajak Daerah:
1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pajak Reklame
3. Pajak Tontonan
4. Pajak Radio
5. Pajak Hiburan
6. Pajak Hotel
7. Bea Balik nama
7. Menurut Subjek Pajak
1. Pajak Perseorangan, yaitu pajak yang harus diabayar oleh diri wajib pajak.
Misalnya Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Badan, yaitu pajak yang harus dibayar oleh badan atau organisasi.
Contohnya pajak atas laba perusahaan.
Menurut Asalnya
1. Pajak Dalam Negeri
` Pajak yang dipungut terhadap wajib pajak (setiap warga Negara Indonesia)
yang tinggal di Indonesia
2. Pajak Luar Negeri
Pajak yag dipungut terhadap orang – orang asing yang mempunyai
penghasilan di Indonesia
Jenis pajak berdasarkan sifatnya:
1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib
pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif
yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak.
Contoh : PPh.( Penghasilan dari setiap karyawan akan
dikenakan pajak penghasilan (PPh)
2. Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : PPN, PBB, PPn-BM.
8. Fungsi pajak
• Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,
khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber
pendapatan negara untuk membiayai semuapengeluaran termasuk pengeluaran
pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi,
yaitu:
1. Fungsi anggaran (budgetair)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara.Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan
melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.Biaya ini dapat diperoleh
dari penerimaan pajak.Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti
belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.Untuk
pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni
penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.Tabungan pemerintah ini dari
tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan
yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
9. 2. Fungsi mengatur (regulerend)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan
pajak.Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk
mencapai tujuan.Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal,
baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas
keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri,
pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
3. Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat
dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur
peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang
efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk
membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai
pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada
akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
10. Tujuan Pajak
Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari
diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi
meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu
1. untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian
mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
2. untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
3. untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke
tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi
sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga
memungkinkan adanya investasi pemerintah.
4. untuk mmodifikasi pola investasi.
5. untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan
6. untuk memobilisasi surplus ekonomi (Nurkse, 1971) dalam
(Muchlis, 2002).
7. untuk pembangunan daerah disuatu Negara
11. Manfaat Pajak
1. membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti
pengeluaran yang bersifat self liquiditing (contohnya adalah
pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor)
2. membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang
memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti
pengeluaran untuk pengairan dan pertanian)
3. manfaat pajak yang ketiga adalah membiayai pengeluaran
yang bersifat tidak self liquiditing dan tidak reproduktif
(contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen
dan objek rekreasi)
4. manfaat pajak yang keempat adalah membiayai
pengeluaran yang tidak produktif (contohnya adalah
pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang
dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan
datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu).
12. Ciri-ciri Pajak:
1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan Undang-Undang
serta aturanpelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun
daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,
yang bila daripemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan
untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu
mengatur.
13. 6. Pajak adalah peralihan kekayaan dari orang/badan ke
Pemerintah
7. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan
tertentu dari pemerintah
8. Pajak dapat dipungut baik secara langsung maupun tidak
langsung.
Unsur adalah sesuatu yang harus ada supaya sesuatu itu ada. Maka
dapat disebutkan unsur-unsur pajak adalah (Soemitro, 1990):
1. Adanya penguasaan pemungut pajak
2. Adanya subjek pajak
3. Adanya objek pajak
4. Adanya masyarakat atau kepentingan umum
5. Adanya surat ketetapan pajak (SKP)
6. Adanya Undang-Undang pajak yang mendasari
14. Ciri adalah apa yang tampak dari luar kepada kita melalui panca indera.
Ciri-ciri yang melekat pada pajak (Tjahjono dan Husein, 2000):
1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan
pelaksanaanya.
2. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukan adanya
kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan
langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara
individu.
3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra
prestasi dari negara.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran–pengeluaran pemerintah,
yang bila dari pemasukannya surplus, dipergunakan untuk membiayai
public invesment.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan
perbuatan memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.
6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu
mengatur.
15. 1. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of
Nations denganajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas
pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
- Asas Equality
- Asas Certainty
- Asas Convinience of Payment
- Asas Effeciency
2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai
berikut.
- Asas daya pikul
- Asas manfaat
- Asas kesejahteraan
- Asas kesamaan
- Asas beban yang sekecil-kecilnya
16. 3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pahak adalah sebagai
berikut.
- Asas politik finalsial
- Asas ekonomi
- Asas keadilan
- Asas administrasi
- Asas yuridis
Asas Pengenaan Pajak
Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau
kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi
mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada
ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia,
secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan
berdasarkan undang-undang.
17. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan,
diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan
landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.
Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara
sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk
mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak
penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan
oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak
adalah:
- Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan
(domicile/residence principle)
- Asas sumber
- Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga
asas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle)
18.
19.
20.
21. Thankyou for your attention and
hope this presentation usefull for
our future.
