2. Referensi
• Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian
• Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
• Hendar dan Kusnadi, Ekonomi Koperasi, Jakarta
:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
• Tulus T.H Tambunan, Usaha Kecil dan Menengah
di Indonesia : Salemba.
• Sumber lain & internet terkait UMKM dan
Koperasi
3. PENGERTIAN UMKM
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan
yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung
dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang.
4. PENGERTIAN UMKM
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan Usaha Kecil atau
usaha besar dengan jumlah kekayaan
bersih atau hasil penjualan tahunan
sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang.
5. PENGELOMPOKAN UMKM MENURUT
BANK DUNIA
Menurut Bank Dunia, UMKM
dapat dikelompokkan dalam tiga
jenis, yaitu Usaha Mikro (jumlah
karyawan 10 orang), Usaha Kecil
(jumlah karyawan 30 orang) dan
Usaha Menengah/Medium
(jumlah karyawan hingga 300
orang).
6. KLASIFIKASI UMKM MENURUT BANK
DUNIA
1. UKM sektor informal atau dikenal dengan
istilah Livelihood Activities, contohnya
pedagang kaki lima dan warteg.
2. UKM Mikro atau Micro Enterprise adalah
para UKM dengan kemampuan sifat
pengerajin namun tidak memiliki jiwa
kewirausahaan dalam mengembangkan
usahanya.
3. Usaha Kecil Dinamis (Small Dynamic
Enterprise) adalah kelompok UKM yang
mampu berwirausaha dengan menjalin
kerjasama (menerima pekerjaan subkontrak)
dan ekspor.
4. Fast Moving Enterprise adalah UKM-UKM
yang mempunyai kewirausahaan yang cakap
dan telah siap untuk bertranformasi menjadi
usaha besar.
7. PENGERTIAN KOPERASI
Koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang-seorang atau
badan hukum Koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip Koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar
atas asas kekeluargaan.
Perkoperasian adalah segala sesuatu
yang menyangkut kehidupan Koperasi.
9. LANDASAN HUKUM KOPERASI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG PERKOPERASIAN
Pada tahun 2012 diterbitkan UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
17 TAHUN TENTANG PERKOPERASIAN
tetapi dibatalkan oleh Mahkamah
Konstitusi karen dianggap tidak sesuai
dengan UUD 1945
10. PERAN UMKM & KOPERASI DALAM
PEREKONOMIAN INDONESIA
Peran UMKM dan koperasi dalam perekonomian
Indonesia paling tidak dapat dilihat dari:
1) Kedudukannya sebagai pemain utama dalam
kegiatan ekonomi di berbagai sektor,
2) Penyedia lapangan kerja yang terbesar,
3) Pemain penting dalam pengembangan
kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan
masyarakat,
4) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi,
serta
5) Sumbangannya dalam menjaga neraca
pembayaran melalui kegiatan ekspor.
11. PERAN UMKM & KOPERASI DALAM
PEREKONOMIAN INDONESIA
Pemberdayaan UMKM dan koperasi secara tersktuktur
dan berkelanjutan diharapkan akan mampu :
1) menyelaraskan struktur perekonomian nasional,
2) mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional,
3) mengurangi tingkat pengangguran terbuka,
4) menurunkan tingkat kemiskinan,
5) mendinamisasi sektor riil, dan
6) memperbaiki pemerataan pendapatan
masyarakat.
Pemberdayaan UMKM dan koperasi juga akan
meningkatkan pencapaian sasaran di bidang
pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan
masyarakat Indonesia lainnya.
12. PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN
Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)
memiliki peran penting dalam
mendorong pertumbuhan
perekonomian Indonesia. Dengan
adanya sektor UKM, pengangguran
akibat angkatan kerja yang tidak terserap
dalam dunia kerja menjadi berkurang.
Sektor UKM pun telah terbukti menjadi
pilar perekonomian yang tangguh.
Terbukti saat terjadi krisis ekonomi 1998,
hanya sektor UKM yang bertahan
dari collapse-nya perekonomian.
13. PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN
Data Badan Pusat Statistik
memperlihatkan, pasca krisis ekonomi
tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak
berkurang, justru meningkat terus,
bahkan mampu menyerap 85 juta hingga
107 juta tenaga kerja sampai tahun
2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha
di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit.
Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) sebanyak
56.534.592 unit atau 99.99%. Sisanya,
sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah
usaha besar.
14. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
UMKM
Persoalan klasik seputar pembiayaan
dan pengembangan usaha masih tetap
melekat pada UMKM. Pemerintah
mencatat, pada 2014, dari 56,4 juta UMK
yang ada di seluruh Indonesia, baru 30%
yang mampu mengakses pembiayaan.
Dari persentase tersebut, sebanyak
76,1% mendapatkan kredit dari bank
dan 23,9% mengakses dari non bank
termasuk usaha simpan pinjam seperti
koperasi. Dengan kata lain, sekitar 60%-
70% dari seluruh sektor UMKM belum
mempunyai akses pembiayaan melalui
perbankan
15. PERAN KOPERASI DALAM
PEREKONOMIAN INDONESIA
Pada tahun 2012 jumlah Koperasi
Indonesia sebanyak 192.925 unit, hingga
pertengahan tahun 2013 mengalami
peningkatan sebesar 3,35 %, sehingga
menjadi 200.808 unit. Demikian juga
dengan jumlah anggota koperasi yang
mengalami peningkatan menjadi
34.685.145 orang. Demikian pula untuk
jumlah volume usahanya yang di tahun
ini meningkat menjadi Rp 115,2 triliun,
setelah di tahun 2012 sebesar Rp 102,8
trilliun.
16. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
KOPERASI
• Keterbatasan dana yang dimiliki.
• Tingkat pendidikan, keterampilan dan
keahlian yang dimiliki oleh
para anggota terbatas.
• Partisipasi para anggotanya masih
rendah baik dari RAT maupun
kegiatan lainnya yang diberikan.
• Keterbatasan pengetahuan anggota
terhadap pembagian SHU.
17. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
KOPERASI
• Banyaknya anggota yang tidak mau bekerjasama,
bahkan tingkat pengembalian pinjaman yang amat
lama sehingga dana / modal koperasi semakin
berkurang.
• Kurangnya pengawasan dari para pengurus
koperasi.
• Kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik
perhatian masyarakat dan peminat dari
masyarakatnya kurang, karena sebagian
masyarakat beranggapan bahwa koperasi kurang
menjanjikan.
• Kurangnya edukasi tentang keuntungan dari
koperasi bagi masyarakat.
• Sedikitnya masyarakat untuk berwirausaha.
18. UPAYA PENGEMBANGAN UMKM
1. Menciptakan iklim usaha yang
kondusif
2. Bantuan permodalan
3. Perlindungan usaha
4. Pengembangan kemitraan
5. Pelatihan
6. Memantapkan asosiasi
7. Mengembangkan promosi
8. Mengembangkan kerjasama yang
setara
9. Mengembangkan sarana dan
prasarana
19. UPAYA PENGEMBANGAN KOPERASI
1. Memberi bimbingan berupa penyuluhan,
pendidikan ataupun melakukan penelitian
bagi perkembangan koperasi serta bantuan
konsultasi terhadap permasalahan koperasi
2. Melakukan pengawasan termasuk memberi
perlindungan terhadap koperasi berupa
penetapan bidang kegiatan ekonomi yang
telah berhasil diusahakan oleh koperasi
untuk tidak diusahakan oleh badan usaha
lainnya
3. Memberikan fasilitas berupa kemudahan
permodalan, serta pengembangan jaringan
usaha dan kerja sama.