Dokumen tersebut membahas kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi, mulai dari masa Orde Baru hingga Pelita V. Kebijakan tersebut mencakup bidang moneter, fiskal, perdagangan luar negeri, serta program-program pembangunan ekonomi seperti Pelita.

1. 4210011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
Perekonomian Indonesia
Judianto Tjahjo Nugroho

2. 421
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
Kebijakan
o 1966 - 1969
o Perbaikan & Pembersihan dari orde lama
o Perbaikan & Pembersihan dari komunisme
o Penurunan inflasi dari ± 650% menjadi ± 10%
o Pelita I
o PP no 16 tahun 1970 penyempurnaan tata niaga
bidang export import
o PP Agustus tahun 1971 mengenai devaluasi Rupiah
tujuannya :
• Kestabilan harga bahan pokok
Perekonomian Indonesia - 5 2
Kebijakan Pemerintah

3. 421
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
Kebijakan
Pelita
• Peningkatan nilai ekspor
• Kelancaran impor
• Penyebaran barang di dalam negeri
o Pelita II
o Mendorong eksportir kecil dan mengengah
o Mendorong kemajuan ekportir pengusaha kecil /
pengusaha lemah dengan Kredit Investasi Kecil
o Kebijakan Fiskal
o Menghapuskan pajak ekspor :
• Mempertahankan daya saing ekspor
• Meningkatkan penanaman modal asing
Perekonomian Indonesia - 5 3
Kebijakan Pemerintah

4. 421
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
Kebijakan
Pelita
• Meningkatkan penanaman modal dalam negeri
o Sebagai hasil :
• Cadangan devisa $1,8 M menjadi $2,58 M
• Tabungan pemerintah Rp. 255 M menjadi Rp.1,522
M
o Kebijakan 15 Nopember 1978 bidang Moneter
o Menaikkan hasil produksi nasional
o Menaikkan daya saing komoditi ekspor
o Kebijakan lain
o Devaluasi Rp. 415/US$ ke Rp. 625/US$
o Penurunan bea masuk impor komoditi bahan
penolong
o Menaikkan bea masuk komoditi impor lain
Perekonomian Indonesia - 5 4
Kebijakan Pemerintah

5. 421
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
Kebijakan
Pelita
o Pelita III
o Defisit neraca perdagangan
o Resesi dunia
o Paket Januari 1982
• Kemudahan pajak komoditi ekpsor
• Kemudahan kredit komoditi ekspor
o Kebijakan Imbal Beli
o Devaluasi Rp. 625/US$ ke Rp. 970/US$
• Meningkatkan ekspor
• Menumbuhkan produsen dalam negeri
Perekonomian Indonesia - 5 5
Kebijakan Pemerintah

6. 421
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
Kebijakan
Pelita
o Pelita IV
o Inpres no. IV tahun 1985
o Peningkatan ekspor non migas
• Memberantas pungutan liar
• Mempermudah prosedur kepabeanan
• Menghapus biaya siluman
o Kebijakan 6 Mei 1986
o Mendorong sektor swasta bidang ekspor
o Mendorong sektor swasta bidang penanaman modal
Perekonomian Indonesia - 5 6
Kebijakan Pemerintah

7. 421
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
Kebijakan
Pelita
o Devaluasi 1986 Rp. 1, 134/US$ ke Rp,
1,664/US$
• Harga minyak dunia US$ 27 ke US$10/barrel
• Pinjaman luar negeri
o Kebijakan 25 Oktober 1986
o Deregulasi bidang perdagangan, moneter ,
penanaman modal
• Penurunan bea masuk bahan penolong
• Penurunan bea masuk bahan baku
• Proteksi produksi
• Kebijakan penanaman modal
o Kebijakan 15 Januari 1987
o Meningkatkan efisiensi, inovasi dan produktivitas
Perekonomian Indonesia - 5 7
Kebijakan Pemerintah

8. 421
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
Kebijakan
Pelita
• Penyempurnaan dan penyederhanaan ketentuan
impor
• Pembebasan dan keringanan bea masuk
• Penyempurnaan klasifikasi barang
o Kebijakan 24 Desember 1987
o Restrukturisasi bidang ekonomi
o Memperlancar perijinan
o Kebijakan 27 Oktober 1988
o Meningkatkan pasar modal
o Menghimpun dana masyarakat
o Kebijakan 21 Nopember 1988
o Deregulasi bidang perdagangan dan hubungan laut
Perekonomian Indonesia - 5 8
Kebijakan Pemerintah

9. 421
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
Kebijakan
Pelita
o Debirokratisasisi bidang perdagangan dan
hubungan laut
o Kebijakan 20 Desember 1988
o Keleluasaan pasar modal
o Pendirian asuransi
o Pelita V
o Persiapan Pembangunan Jangka Panjang
Tahap II
o Kebijakan Moneter
o Kebijakan Fiskal
Perekonomian Indonesia - 5 9
Kebijakan Pemerintah

10. 421
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
Kebijakan
Moneter
o Kebijakan Moneter
o Kuantitatif
• Melakukan operasi pasar terbuka
• Merubah tingkat bunga diskonto
• Merubah persentase cadangan minimal bank umum
o Kualitatif
• Himbauan Bank Indonesia
Kebijakan Moneter :
Sekumpulan tindakan pemerintah
dalam mengatur kegiatan
perekonomian melalui peredaran
uang dan tingkat suku bunga.
Dijalankan oleh Bank Indonesia
Suku bunga diskonto :
Suku bunga dalam transaksi
moneter antara Bank Indonesia
dengan bank umum
Perekonomian Indonesia - 5 10
Kebijakan Pemerintah

11. 421
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
Kebijakan
Fiskal
o Kebijakan Fiskal
• Wajib pajak
Pajak Langsung
Pajak Tidak Langsung
• Jumlah
Pajak Regresif
Pajak Sebanding
Pajak Progresif
• Tujuan
Sumber penerimaan pemerintah
Alat pengendali tingkat pengeluaran masyarakat
Alat meratakan distribusi pendapatan
Kebijakan Fiskal :
Tindakan pemerintah dalam
mengatur kegiatan perekonomian
melalui anggaran belanja.
Biasanya dikaitkan dengan
perpajakan
Pajak Langsung :
Pajak yang pembayarannya tidak
dapat dilimpahkan kepada pihak lain
Pajak Tidak Langsung :
Pajak yang pembayarannya dapat
dilimpahkan kepada pihak lain.
Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai,
Cukai Rokok
Perekonomian Indonesia - 5 11
Kebijakan Pemerintah

12. 421
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011Kebijakan
Luar
Negeri
o Menekan Pengeluaran
o Mengurangi tingkat konsumsi
o Pajak Pendapatan
o Pengeluaran Pemerintah
o Memindah Pengeluaran
o Paksa
o Mengenakan Tarif
o Mengenakan kuota
o Mengawasi pemakaian valuta asing
Perekonomian Indonesia - 5 12
Kebijakan Pemerintah

13. 421
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011Kebijakan
Luar
Negeri
o Rangsangan
o Rangsangan ekspor
• Mengurangi pajak komoditi
• Menyederhanakan prosedur
• Memberantas pungutan liar
• Memberantas biaya siluman
o Menstabilkan upah dan harga di dalam negeri
o Melakukan devaluasi
o Kondisi pendukung
• Komoditi ekspor bersifat elastis
• Komoditi impor bersifat elastis
• Kemampuan industri dalam negeri
• Kemampuan pemerintah dan masyarakat
mengendalikan inflasi
• Mitra dagang tidak melakukan kebijakan serupa
Perekonomian Indonesia - 5 13
Kebijakan Pemerintah