Dokumen tersebut membahas tentang peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM di Indonesia. Secara garis besar, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, memberikan fasilitasi dan dukungan berupa pembiayaan, pelatihan, akses pasar, serta mengatur kerja sama antar pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing UMKM. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Und

1. PRINSIP
PEMBERDAYAAN UMKM
OLEH PEMERINTAH
Wahono Diphayana

2. PEMBERDAYAAN UMKM
Pemberdayaan UMKM, berkaitan langsung
dengan kehidupan dan peningkatan
kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat
Indonesia (pro poor).
Selain itu, potensi dan peran strategisnya
telah terbukti menjadi penopang kekuatan
dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro
growth).
Keberadaan UMKM yang dominan sebagai
pelaku ekonomi nasional juga merupakan
subyek vital dalam pembangunan, khususnya
dalam rangka perluasan kesempatan
berusaha bagi wirausaha baru dan
penyerapan tenaga kerja serta menekan
angka pengangguran (pro job).

3. PEMBERDAYAAN UMKM
UMKM merupakan kekuatan dalam
pelaksanaan ekonomi kerakyatan. Oleh
karena itu, keberadaan UMKM harus
dilindungi dan diberdayakan pemerintah.
Dalam UU No.20/2008 tentang UMKM,
didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah
upaya yang dilakukan Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan
Masyarakat secara sinergis dalam bentuk
penumbuhan iklim dan pengembangan usaha
terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh
dan berkembang menjadi usaha yang
tangguh dan mandiri.

4. PEMBERDAYAAN UMKM
Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk
memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah secara sinergis melalui penetapan
berbagai peraturan perundang-undangan dan
kebijakan di berbagai aspek kehidupan
ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah memperoleh pemihakan,
kepastian, kesempatan, perlindungan, dan
dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

5. PEMBERDAYAAN UMKM
Pengembangan adalah upaya yang dilakukan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia
Usaha, dan masyarakat untuk
memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah melalui pemberian fasilitas
bimbingan pendampingan dan bantuan
perkuatan untuk menumbuhkan dan
meningkatkan kemampuan dan daya saing
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Pemberdayaan UMKM diselenggarakan
sebagai kesatuan dan pembangunan
perekonomian nasional untuk mewujudkan
kemakmuran rakyat.

6. PRINSIP PEMBERDAYAAN UMKM
a. penumbuhan kemandirian,
kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah untuk
berkarya dengan prakarsa sendiri;
b. perwujudan kebijakan publik yang
transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
c. pengembangan usaha berbasis potensi
daerah dan berorientasi pasar sesuai
dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah;
d. peningkatan daya saing Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah; dan
e. penyelenggaraan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian secara
terpadu.

7. TUJUAN PEMBERDAYAAN UMKM
a. mewujudkan struktur perekonomian
nasional yang seimbang, berkembang,
dan berkeadilan;
b. menumbuhkan dan mengembangkan
kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah menjadi usaha yang tangguh
dan mandiri; dan
c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah dalam pembangunan
daerah, penciptaan lapangan kerja,
pemerataan pendapatan, pertumbuhan
ekonomi, dan pengentasan rakyat dari
kemiskinan.

8. PERAN PEMERINTAH DALAM
PEMBERDAYAAN UMKM
Di masa demokrasi liberal, dikenal Program
Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya
menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan
mendorong importir nasional agar bisa bersaing
dengan perusahaan impor asing dengan
membatasi impor barang tertentu dan
memberikan lisensi impornya hanya pada
importir pribumi serta memberikan kredit pada
perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya
dapat berpartisipasi dalam perkembangan
ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena
sifat pengusaha pribumi yang cenderung
konsumtif dan tak bisa bersaing dengan
pengusaha non-pribumi.

9. PERAN PEMERINTAH DALAM
PEMBERDAYAAN UMKM
Gagal dengan Program Benteng, pemerintah
mengenalkan program baru yakni sistem
ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I)
yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu
penggalangan kerjasama antara pengusaha cina
(baba) dan pengusaha pribumi (ali). Pengusaha
non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-
latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah
menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha
swasta nasional. Program ini tidak berjalan
dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang
berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat
untuk mendapatkan bantuan kredit dari
pemerintah.

10. PERAN PEMERINTAH DALAM
PEMBERDAYAAN UMKM
Di masa Orde Baru, pengembangan
UMKM terus berlanjut. Pemerintah
Orba membuat UU No.9 Tahun 1995
tentang Usaha Kecil guna
memberdayakan usaha kecil. UU ini
berisi XI bab dan 38 pasal dan
mengatur pelaksanan permberdayaan
UMKM di Indonesia.

11. PERAN PEMERINTAH DALAM
PEMBERDAYAAN UMKM
Sehubungan dengan perkembangan
lingkungan perekonomian yang semakin
dinamis dan global, Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang
hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti,
agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di
Indonesia dapat memperoleh jaminan
kepastian dan keadilan usaha. UU tersebut
diganti dengan UU No.20 Tahun 2008
tentang UMKM. Dalam UU tersebut,
disebutkan peran pemerintah untuk
memberdayakan UMKM.

12. PERAN PEMERINTAH DALAM
PEMBERDAYAAN UMKM
Terkait dengan urusan pemerintahan, setiap
Menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan (Pasal 4 ayat1). Kementerian
Koperasi dan UKM RI merupakan
Kementerian di kelompok ketiga yaitu urusan
pemerintahan dalam rangka penajaman,
koordinasi, dan sinkronisasi program
pemerintah (Pasal 4 ayat 2, huruf C),
berkaitan dengan urusan pemerintahan
bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
(Pasal 5 ayat 3).

13. AMANAT UU NO. 20 TH 2008 TERHADAP
PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM
a. Bersama Pemerintah Daerah melaksanakan
pengawasan dan pengendalian kesempatan
berusaha (Pasal 13).
b. Bersama Pemerintah Daerah melaksanakan
kegiatan promosi dagang (Pasal 14, ayat2).
c. Bersama Pemerintah Daerah memfasilitasi
pengembangan usaha dalam bidang
produksi dan pengolahan, pemasaran,
sumber daya manusia, dan desain dan
teknologi (Pasal 16 ayat 1).
d. Menyusun Peraturan Pemerintah mengenai
tata cara pengembangan, prioritas,
intensitas, dan jangka waktu
pengembangan usaha dimaksud (Pasal 16
ayat 3).

14. AMANAT UU NO. 20 TH 2008 TERHADAP
PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM
e. Bersama dengan Pemerintah Daerah menyediakan
pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 2l).
Dalam hal ini Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
dunia usaha dapat memberikan hibah,
mengusahakan bantuan luar negeri, dan
mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah
serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan
Kecil(Pasal 2l ayat4).
f. Memberikan insentif datam bentuk kemudahan
persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana
prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan
bagi Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 21 ayat 5).
g. Meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (Pasal 22).

15. AMANAT UU NO. 20 TH 2008 TERHADAP
PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM
h. Bersama Pemerintah Daerah, meningkatkan akses
Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan
(Pasal 23 ayat 1).
i. Bersama dengan Pemerintah Daerah melakukan
pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang
pembiayaan dan penjaminan (Pasal 24).
j. Bersama Pemerintah Daerah, dunia usaha dan
masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan
menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling
membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan
menguntungkan (Pasal 25 ayat 1).
k. Kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses
alih keterampilan di bidang produksi dan
pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya
manusia, dan teknologi (Pasal 25 ayat 2).

16. AMANAT UU NO. 20 TH 2008 TERHADAP
PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM
l. Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri teknis lain
mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar
yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan
pengembangan produk berorientasi ekspor,
penyerapan tenaga kerja, pengunaan teknologi tepat
guna dan ramah lingkungan, serta
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Pasal
25 ayat 3).
m. Menteri Koperasi dan UKM dapat membentuk
lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan
daerah untuk memantau pelaksanaan kemitraan
(Pasal 34).
n. Melarang Usaha Besar memiliki dan/atau menguasai
Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai
mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan
kemitraan (Pasal 35).

17. AMANAT UU NO. 20 TH 2008 TERHADAP
PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM
o. Melarang Usaha Menengah memiliki
dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau
Usaha Kecil mitra usahanya(Pasal 35).
p. Menteri Koperasi dan UKM melaksanakan
koordinasi dan pengendalian
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (Pasal 38 ayat 1).
q. Mengatur dan menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang tata cara pemberian
sanksi administratif pelaggaran UU Nomor
20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (Pasal 39 ayat 3).

18. TERIMA KASIH