Kelompok 2 membahas kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar dengan instrumen seperti suku bunga dan cadangan wajib. Tujuannya antara lain menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal melibatkan pengeluaran dan pajak pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi dengan cara menstimulasi atau memperlambatnya. Kedua kebijakan

1. Nama kelompok 2 :
-ANGGITA HARDIYANTI
-IDA FAHRISA
-MEIRAAYU C.
-MOHAMAD IQBAL
-OKTAVIA KARTIKA D.
-OKTAVIAN AZHAR
Kelas : XI MIPA 5
SMAN 12 KOTA TANGERANG

2. BAB II ISI
A. Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu;
seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan
mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai
peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.
Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan
internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan
eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi
ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional
yang seimbang.Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat
dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh
sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan
dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter
berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali,
tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan
antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib
minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila
mengalami kesulitan likuiditas.

3. 1. Jenis – jenis Kebijakan Moneter
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi
jumlah uang yang beredar. Jenis-jenis kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
•Kebijakan moneter Ekspansif (Monetary expansive policy)
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.Kebijakan ini dilakukan untuk
mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat
perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money
policy)
•Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy)
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar.Kebijakan ini dilakukan pada saat
perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
•Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat
berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan
membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah
akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya
adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar
Uang.

4. •Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral
pada bank umum.Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank
sentral.Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta
sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
•Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan
perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio
cadangan wajib.Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
•Imbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan
kepada pelaku ekonomi.Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam
mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih
ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

5. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini
sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.
Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan
jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan
kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting
Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar
sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan.Oleh karenanya, Bank Indonesia juga
menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk
mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.
Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui
penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga
sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran
moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik
rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan
pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter
berdasarkan Prinsip Syariah.

6. Kebijakan Fiskal
Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau mengurangi
jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian.Di Indonesia kedudukan bank sentral di
wakili oleh BI (Bank Indonesia).
•Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara
melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan
moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang
yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi
pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:
•Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
•Pola persebaran sumber daya
•Distribusi pendapatan
Pemerintah yang menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya
perekonomian atau dengan perkataan lain, dengan kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya
perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah
dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi
tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional.
Kebijakan fiskal adalah cara dimana pemerintah menyesuaikan tingkat pengeluaran dan tarif pajak untuk
memantau dan mempengaruhi ekonomi suatu negara. Ini adalah strategi adik untuk kebijakan moneter yang
melaluinya sebuah bank sentral mempengaruhi pasokan uang suatu negara.Kedua kebijakan ini digunakan
dalam berbagai kombinasi untuk mengarahkan tujuan ekonomi sebuah negara.

7. Di sini kita melihat bagaimana cara kerja kebijakan fiskal, bagaimana harus dipantau dan bagaimana
implementasinya dapat mempengaruhi orang yang berbeda dalam suatu ekonomi.
Sebelum Depresi Besar, yang berlangsung dari 4 September 1929, sampai akhir 1930an atau awal 1940an,
pendekatan pemerintah terhadap ekonomi adalah laissez-faire. Setelah Perang Dunia II, ditetapkan bahwa
pemerintah harus mengambil peran proaktif dalam ekonomi untuk mengatur tingkat pengangguran, siklus
bisnis, inflasi dan biaya uang. Dengan menggunakan gabungan kebijakan moneter dan fiskal (tergantung pada
orientasi politik dan filosofi mereka yang berkuasa pada waktu tertentu, satu kebijakan mungkin akan
mendominasi yang lain), pemerintah dapat mengendalikan fenomena ekonomi.
Bagaimana Kebijakan Fiskal Bekerja
Kebijakan fiskal didasarkan pada teori-teori ekonom Inggris John Maynard Keynes.Yang juga dikenal
sebagai ekonomi Keynesian, teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa pemerintah dapat mempengaruhi
tingkat produktivitas makroekonomi dengan menaikkan atau menurunkan tingkat pajak dan belanja
publik.Pengaruh ini, pada gilirannya, membatasi inflasi (umumnya dianggap sehat bila antara 2-3%),
meningkatkan lapangan kerja dan mempertahankan nilai uang yang sehat.Kebijakan fiskal sangat penting bagi
perekonomian. Misalnya, pada tahun 2012 banyak yang khawatir bahwa tebing fiskal, kenaikan tarif pajak
secara simultan dan penurunan belanja pemerintah yang akan terjadi pada Januari 2013, akan membuat
ekonomi A.S. kembali mengalami resesi. Kongres A.S. menghindari masalah ini dengan meloloskan Undang-
Undang Bantuan Wajib Pajak Amerika tahun 2012 pada tanggal 1 Januari 2013.
Menyeimbangkan Undang-Undang Gagasannya, bagaimanapun, adalah menemukan keseimbangan antara
perubahan tarif pajak dan belanja publik. Misalnya, menstimulasi ekonomi yang stagnan dengan menaikkan
pengeluaran atau menurunkan pajak membuat risiko menyebabkan inflasi meningkat. Hal ini karena kenaikan
jumlah uang dalam perekonomian, diikuti oleh kenaikan permintaan konsumen, dapat mengakibatkan
penurunan nilai uang - artinya akan membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli sesuatu yang nilainya
tidak berubah.

8. Katakanlah bahwa ekonomi telah melambat.Tingkat pengangguran naik, belanja konsumen turun, dan bisnis
tidak menghasilkan keuntungan besar.Pemerintah kemudian memutuskan untuk menggerakkan mesin
ekonomi dengan mengurangi pajak, yang memberi konsumen lebih banyak uang, sambil meningkatkan
belanja pemerintah dalam bentuk layanan beli dari pasar (seperti membangun jalan atau sekolah).Dengan
membayar layanan semacam itu, pemerintah
menciptakan lapangan kerja dan upah yang pada gilirannya dipompa ke dalam ekonomi.Memompa uang ke
ekonomi dengan mengurangi pajak dan meningkatkan belanja pemerintah juga dikenal sebagai "pompa
priming". Sementara itu, tingkat pengangguran secara keseluruhan akan turun.
Dengan lebih banyak uang dalam ekonomi dan lebih sedikit pajak yang harus dibayar, permintaan konsumen
untuk barang dan jasa meningkat.Hal ini, pada gilirannya, menghidupkan kembali bisnis dan mengubah siklus
dari stagnan menjadi aktif.
Jika, bagaimanapun, tidak ada kendali dalam proses ini, peningkatan produktivitas ekonomi dapat melewati
batas yang sangat halus dan menghasilkan terlalu banyak uang di pasar. Kelebihan pasokan ini menurunkan
nilai uang sambil mendorong kenaikan harga (karena kenaikan permintaan produk konsumen).Oleh karena itu,
inflasi melebihi tingkat yang wajar.
Untuk alasan ini, fine tuning ekonomi melalui kebijakan fiskal saja bisa menjadi hal yang sulit, jika tidak
mungkin, berarti mencapai tujuan ekonomi.Jika tidak dipantau secara ketat, garis antara ekonomi produktif
dan yang terkena inflasi bisa mudah kabur.
Dan Ketika Perekonomian Harus Dibatasi ...
Bila inflasi terlalu kuat, ekonomi mungkin perlu pelambatan.Dalam situasi seperti ini, pemerintah dapat
menggunakan kebijakan fiskal untuk menaikkan pajak guna menyedot uang dari ekonomi.Kebijakan fiskal juga
bisa mendikte penurunan belanja pemerintah dan dengan demikian mengurangi uang yang beredar.Tentu saja,
kemungkinan dampak negatif dari kebijakan semacam itu, dalam jangka panjang, bisa menjadi ekonomi yang
lesu dan tingkat pengangguran yang tinggi.Meskipun demikian, proses berlanjut karena pemerintah
menggunakan kebijakan fiskal untuk menyempurnakan pengeluaran dan tingkat perpajakan, dengan tujuan
keluar malam dari siklus bisnis.

9. B.Tujuan Kebijakan Moneter
Secara garis besar, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi yang ditandai dengan gairah
dunia usaha dan meningkatnya kesempatan kerja. Jika dirinci tujuan kebijakan moneter adalah sebagai berikut :
•Menjaga Stabilitas Ekonomi : Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai
dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang
dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.
•Menjaga Stabilitas Harga : Kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang beredar dan jumlah
barang dan jasa. Interaksi jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. Ada
kalanya harga naik atau turun tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat memengaruhi kegiatan ekonomi
masyarakat. Apabila harga cenderung naik terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya yang
mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi yang disebut inflasi.
•Meningkatkan Kesempatan Kerja : Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa,
maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Investasi
akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Adanya lapangan pekerjaan baru atau perluasan usaha
berarti meningkatkan kesempatan kerja.
•Memperbaiki Posisi Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran : Kebijakan moneter dapat
memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah
ke mata uang asing, harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah, sehingga memperkuat daya saing
dan meningkatkan jumlah ekspor. Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan
neraca pembayaran.

10. C.Instrumen Kebijakan Moneter
Agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai, bank sentral menggunakan instrumen-instrumen kebijakan
moneter seperti berikut :
•Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) : Operasi pasar terbuka adalah salah satu
kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini
dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal.
•Kebijakan Diskonto (Discount Policy): Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang
beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar
telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga.
Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung.
•Kebijakan Cadangan Kas : Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan
cadangan kas (cas ratio). Bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito,
sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang
tidak boleh dipinjamkan.
•Kebijakan Kredit Ketat :Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan
pada syarat 5C, yaitu Character, Capability, Collateral, Capital, dan Condition of Economy. Dengan kebijakan
kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi
sedang mengalami gejala inflasi.
•Kebijakan Dorongan Moral (Moral Suasion) :Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar
dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya.
Isi pengumuman, pidato dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun
melepaskan pinjaman.

11. Contoh Kebijakan Fiskal
•Melakukan penghematan pengeluaran negara
•Mewajibkan kepemilikan NPWP (nomor pokok wajib pajak) untuk meningkatkan wajib pajak
•Menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak
•Melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah
Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter
Terdapat 2 poin yang mendasar berkaitan dengan perbedaan kebijakan fiskal dan moneter, yaitu sebagai
berikut:
•Kebijakan fiskal dijalankan oleh pemerintah sedangkan kebijakan moneter dijalankan oleh bank Indonesia
(bank sentral).
•Pemerintah tetap bisa campur tangan dalam kebijakan moneter melalui kebijakan moneter langsung seperti
masalah kredit perbankan dan peredaran uang.

12. A.Kesimpulan
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara
berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Jenis-jenis kebijakan moneter dapat digolongkan
menjadi dua, yaitu :
1. Kebijakan moneter Ekspansif (Monetary expansive policy)
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.Kebijakan ini dilakukan untuk
mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat
perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money
policy).
2. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy)
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar.Kebijakan ini dilakukan pada
saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
Kebijakan fiskal adalah cara dimana pemerintah menyesuaikan tingkat pengeluaran dan tarif pajak untuk
memantau dan mempengaruhi ekonomi suatu negara.
Dan tujuan dari kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi yang ditandai dengan gairah dunia
usaha dan meningkatnya kesempatan kerja.

13. TERIMA KASIH