menjelaskan tentang peran masyarakat dalam era otonomi desa

1. Oleh : Nurbaiti,S.Sos.,M.Si
Kabid Pemdeskel BPMPP Provinsi Jambi
Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Daerah
di Era Otonomi Desa

2. Masyarakat Desa berhak:
(1) meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta
mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa;
(2) memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
(3) menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara
bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
(4) memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
• Kepala Desa;
• perangkat Desa;
• anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
• anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
(5) mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan
ketenteraman dan ketertiban di Desa.

3. Masyarakat Desa berkewajiban:
a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
yang baik;
c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram
di Desa;
d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan,
permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.
(UU No.6 Tahun 2014 pasal 68)

4. Peran Masyarakat

5. Mekanisme Musrenbangdes
Anggota tim penyusun RPJMDes
 Sejarah Desa
 Gambar/sketsa potensi desa
 Kalender Musim
 Diagram Kelembagaan

6. • Sosialisasi &
pembentukan
Pokja / tim
Perencanaan
Desa
• Penguatan
Kapasitas
Pokja/ tim
Perencanaan
Desa
• Penyusunan Road
Map (schedulle
penys RPJMDesa
• Identifikasi
Kebutuhan Data
Sekunder Desa
• Sosialisasi Jadwal
ke masing-
masing Dusun
Penggalian
potensi aset
desa dan
assessment
permasalahan
dasar
masyarakat
(integrasi dari
data sekunder
dan primer
• Pengelompok
an Masalah
• Skoring
masalah
• Perumusan issu
strategis
berbasis
pengelompok
kan
Penyusunan
Sejarah &
legenda Desa
• masalah
• Visi – Misi Desa
• Prioritas
Kebijakan
Desa
• Program &
Kegiatan
Indikatif
• Pembahasan
dan
penetapan
Raperdes
RPJMDesame
njadi Perdes
dan ditanda
tangani
Kepala Desa
dan BPD
Musdus
Rancangan
Akhir RPJMDesa
•Rumusan issu
prioritas berdasar
potensi aset dan
masalahak dasar
•Visi & Misi
•Arah Pemb
•Arah Kebijakan
Keuangan Desa
•Tahapan &
prioritas
• Perdes
RPJMDesa
• Laporan
Bupati
melalui
Camat
Persiapan
Musdes
Perencanaan
Musryawarah
Perencanaan
Pembangunan Desa
Sosialisasi

7. Musdus - Pengkajian Keadaan
Desa
 Identifikasi masalah & potensi tingkat dusun & sektoral
 Membuat sketsa dusun/desa, kalender musim, profile
dusun (kemiskinan, kesehatan dll)
 Pemilihan delegasi dusun & sektoral
Musdes
 Pengelompokan masalah misalnya berdasarkan isu
pengembangan wilayah (infrastruktur), ekonomi,
sosial danbudaya.
 Penentuan peringkat/prioritisasi masalah sehingga
ditemukan prioritas program.
 Penyusunan draft visi dan misi desa.
 Penyusunan matrik kegiatan 6 tahunan berdasar skala
desa dan skala kabupaten.
Persiapan dan Penyelarasan
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten/Kota
 Pemaparan umum RPJMDesa & RKP Desa dan proses
perencanaan partisipatif
 Penjelasan tentang hak-hak dasar masyararakat
 Pembentukan tim/pokja perencanaan desa termasuk
fasilitator, narasumber serta calon peserta yang akan
diundang dalam musdus/ musdes
Musyawarah perencanaan
pembangunan Desa
(RPJM Desa)
 Pembahasan dan penyepakatan visi dan misi desa.
 Pembahasan matrik program/kegiatan prioritas enam
tahunan.
 Pembahasan draft raperdes dan penandatanganan
berita acara.
 Memilih delegasi forum musrenbangdesa.
Tahapan musyawarah RPJM Desa:

8. Pengelolaan Keuangan Desa

9. PERAN/KETERLIBATAN MASYARAKAT
TAHAP KEGIATAN PERAN DAN KETERLIBATAN TERKAIT DENGAN ASAS
Perencanaan
Memberikan masukan tentang
rancangan APB Desa kepada Kepala
Desa dan/atau BPD
Partisipatif
Pelaksanaan
 Bersama dengan Kasi, menyusun
RAB, memfasilitasi proses
pengadaan barang dan jasa,
mengelola atau melaksanakan
pekerjaan terkait kegiatan yang
telah ditetapkan dalam Perdes
tentang APB Desa.
 Memberikan masukan terkait
perubahan APB Desa
Partisipatif
Transparan
Penatausahaan
Meminta informasi, memberikan
masukan, melakukan audit partisipatif
Transparansi
Akutabel
Tertib dan disiplin anggaran

10. PELAKSANA
AN
KEUANGAN
DESA
a
b
c
d
e

11. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB
adalah suatu dokumen yang berisi rincian kebutuhan dalam
kegiatan pelaksanaan, rincian komponen-komponen (input)
dan besaran biaya dari masing-masing komponen suatu
kegiatan. RAB mencakup penjabaran lebih lanjut dari unsur
perkiraan biaya (how much) dalam rangka pencapaian output
kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes memuat
antara lain:
1. Rincian aktivitas/belanja
2. Perhitungan harga satuan, volume, dan jumlah harga
masing-masing komponen
3. Jumlah total harga yang menunjukkan harga
keluaran/output
MENYUSUN RAB

12. langkah-langkah penyusunan RAB
1. Menghimpun informasi yang dibutuhkan, meliputi :
a) Gambar (bila pekerjaan konstruksi);
b) Menyusun jenis, volume dan spesifikasi barang;
c) Menyesuaikan standar harga barang dan jasa yang
telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten; Sebelum
menyusun RAB, harus dipastikan tersedia data
tentang standar harga barang dan jasa yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan. Standar harga dimaksud diperoleh
melalui survey harga di lokasi setempat (desa atau
kecamatan setempat). Dalam hal atau kondisi tertentu,
standar harga untuk barang dan jasa (tertentu) dapat
menggunakan standar harga barang/jasa yang
ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota.
d) Informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang
mempengaruhi harga satuan material, harga satuan
peralatan dan harga satuan Upah.

13. langkah-langkah penyusunan RAB
2. Proses penyusunan rincian anggaran biaya
a. Menentukan tahapan pelaksanaan kegiatan;
b. Menjabarkan ruang lingkup masing-masing
tahapan kegiatan; Menguraikan kegiatan
dalam struktur yang lebih rinci dan
menggambarkan riil kegiatan untuk mencapai
hasil kegiatan secara lebih optimal.
c. Menghitung volume masing-masing tahapan
kegiatan;
d. Menganalisis dan menetapkan harga satuan;
e. Membuat rincian anggaran biaya.

14. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Di
Desa

15. TUGAS TIM PENGELOLA KEGIATAN
1. menyusun RAB
2. menyusun spesifikasi teknis barang/jasa jika
diperlukan
3. melaksanakan pembelian / pengadaan
4. memeriksa penawaran
5. melakukan negosiasi (tawar menawar)
6. menandatangani surat perjanjian (ketua TPK)
7. melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan
8. melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan
kepada kepala desa
9. menyerahkan hasil pekerjaan setelah selesai
100% kepada kepala desa

16. Peraturan Desa

17. Tahap Perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan
dan penyebarluasan Peraturan Desa
PENY.
PERDES
OLEH KADES
KONS. MASY
DAN/CMT
PENY.
PERDES
OLEH BPD
PEMBAHASAN
PENETAPAN
PENGUNDAN
GAN
KLARIFIKASI
KECUALI
1.R.PERDES RPJMDES
2.R.PERDES RKPDES
3.R.PERDES APBDES
4.R. PERDES LPJ
APBDES
BERTENTANGAN
DGN KEP. UMUM
DAN PER.YG LEBIH
TINGGI
SESUAI DGN
KEP.UMUM DAN PER.
YG LEBIH TINGGI
PEMB.
PERDES DGN
KEP.BUPATI
SURAT
KLARIFIKASI
PENYEBARLUASA
N
PEREN
CANAA
N

18. Proses Penyusunan Rancanagan Peraturan Desa tentang APBDesa,
Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintahan Desa
PERENCANA
AN
PENY.
PERDES
OLEH KADES
PENY. PERDES
OLEH BPDPEMBAHASAN
DISAMPIKAN
KPD BUPATI
MELALUI CMT
BUPATI
SAMP.HASIL
EVALUASI
KADES
PERBAIKAN
KECUALI
1.R.PERDES RPJMDES
2.R.PERDES RKPDES
3.R.PERDES APBDES
4.R. PERDES LPJ APBDES
PENETAPAN
PENYEBARLUASA
N
PENGUNDANGA
N

19. Proses Penyusunan Peraturan Bersama Kepala DesaPERENCANAAN
PENYUSUNANNOLEH 2
KADES/LEBIH SETELAH
REKOMENDASI MUSDES
PENYUSUNAN RANC.DILAKUKAN
OLEH KADES PEMRAKARSA
KONSULTASI MASYARAKAT DAN
CAMAT MASING-MASING
PEMBAHASAN OLEH 2 KEPALA
DESA/LEBIH
PENETAPAN
PENGUNDANGAN DALAM BERITA
DESA OLEH MASING-MASING
SEKDES
PENYEBARLUASAN KEPADA
MASYARAKAT DESA MASING-
MASING

20. Pembangunan Kawasan
Perdesaan

21. PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
21
Pengusulan Kawasan
Perdesaan
Penetapan dan
Perencanaan
Pelaksanaan
Pembangunan
Pelaporan dan
Evaluasi

22. PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN
22
Pengusulan Kawasan
Perdesaan
Penetapan dan
Perencanaan
Pelaksanaan
Pembangunan
Pelaporan dan
Evaluasi
DELINEASI KAWASAN PERDESAAN
• merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota
• terdiri dari beberapa desa
• memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau
potensi pengembangan.
• kegiatan pertanian;
• pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya;
• tempat permukiman perdesaan;
• tempat pelayanan jasa
pemerintahan, sosial dan ekonomi
perdesaan
• nilai strategis dan prioritas kawasan;
• keserasian pembangunan antar
kawasan dalam wilayah
kabupaten/kota;
• kearifan lokal dan eksistensi
masyarakat hukum adat; dan
• keterpaduan dan keberlanjutan
pembangunan.
MEMPERHATIKAN

23. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN
23
Pengusulan Kawasan
Perdesaan
Penetapan dan
Perencanaan
Pelaksanaan
Pembangunan
Pelaporan dan
Evaluasi
Pelaksanaan pembangunan kawasan
perdesaan merupakan perwujudan program
dan kegiatan pembangunan tahunan pada
kawasan perdesaan yang dilakukan oleh
pemerintah, swasta, atau masyarakat
SUMBER PENDANAAN :
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi;
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota;
• dana desa; dan/atau
• sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

24. KELEMBAGAAN
Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TK-PKP)
24
Pusat
Provinsi
Kabupaten
Sekretariat
TIM KOORDINASI
PKP PUSAT ANGGOTA-ANGGOTA:
• K/L terkait
• menyesuiakan
Sekretariat
TIM KOORDINASI
PKP
PROVINSI
Sekretariat
TIM KOORDINASI
PKP
KABUPATEN
ANGGOTA-ANGGOTA:
• Kepala SKPD terkait
• menyesuiakan
ANGGOTA-ANGGOTA:
• Kepala SKPD terkait
• Camat
• Kepala Desa
• Kepala BKAD
• Tokoh Masyarakat
Arahan
Arahan
Arahan
Koordinasi
Koordinasi
Koordinasi
Koordinasi
TK-PKP ada di tiga
tingkatan pemerintahan,
yaitu: pusat, provinsi, dan
kabupaten.
TK-PKP Pusat dalam
melakukan tugas dan
fungsinya berkoordinasi
dengan TK- PKP Provinsi,
dan TK-PKP Kabupaten.
Dasar penetapan TK-PKP.
Pusat : SK Menteri
DPDTT .
Provinsi : SK Gubernur.
Kabupaten : SK Bupati.

25. 25
Pembentukan TKPKP ditetapkan
dengan Keputusan Bupati/ Walikota.
Unsur
TKPKP
SEKDA selaku Ketua Tim
merangkap Anggota
Kepala SKPD yang terkait dan
CAMAT selaku Anggota
Kepala Desa yang wilayahnya
ditetapkan sebagai kawasan
perdesaan selaku Anggota
Kepala Badan Kerjasama Antar
Desa selaku Anggota
Tokoh Masyarakat yang memiliki
kaitan langsung dengan potensi
dan/atau masalah dalam kawasan
perdesaan
Tugas
TKPKP
mengkoordinasikan penetapan
kawasan perdesaan
mengkoordinasikan
penyusunan RPKP
menunjuk pelaksana
pembangunan kawasan
perdesaan
melaksanakan arahan kebijakan
sebagai hasil evaluasi laporan
kinerja pembangunan kawasan
perdesaan
Pendamping
TKPKP
TKPKP dalam melaksanakan
tugasnya dapat dibantu oleh
Pendamping Kawasan
Perdesaan
Pendamping Kawasan
Perdesaan bertugas untuk
memfasilitasi dan membimbing
desa dalam pembangunan
kawasan perdesaan dan
TKPKP dalam penetapan dan
perencanaan kawasan
perdesaan
Pendamping Kawasan
Perdesaan sebagaimana
dimaksud berasal dari pihak
ketiga
Tim Koordinasi Pembangunan
Kawasan Perdesaan (TKPKP)