Dokumen tersebut merupakan laporan pendahuluan penyusunan arahan zonasi, perijinan, insentif, disinsentif, dan sanksi administratif untuk kawasan strategis provinsi Banten yang meliputi Kawasan Banten Lama di Kota Serang dan Kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak. Laporan tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan hasil yang diharapkan dari penyusunan kebijakan tersebut unt

1. PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG
BIDANG PENATAAN RUANG WILAYAH DAN KAWASAN
SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
PRESENTASI LAPORAN PENDAHULUAN
Oktober, 2014
Tim Penyusun

2. 1. PENDAHULUAN
2. PROFIL KSP
3. METODOLOGI
4. NILAI STRATEGIS KSP,
ISU DAN DELINIASI
5. RENCANA KERJA
6. HARAPAN DARI
PERTEMUAN INI

3.  LATAR BELAKANG
 MAKSUD
 TUJUAN
 SASARAN
 RUANG LINGKUP
WILAYAH
 RUANG LINGKUP
PEKERJAAN
 KELUARAN
 TIMELINE KITA
Bantam Trade
Benteng Speelwijk Vihara

4. 1. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa prinsip
otonomi adalah mengurus dan mengatur pemerintahan di luar yang menjadi urusan
Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Daerah memiliki kewenangan
membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak di capai, maka
pemerintah wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengaturan,
perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;
3. Dalam rangka perwujudan pengembangan KSP secara efisien dan efektif yang penyusunan
rencana tata ruang (RTR)-nya diamanatkan oleh peraturan daerah provinsi tentang rencana
tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, perlu suatu proses perencanaan untuk masing-masing KSP
secara baik dan benar serta implementasi RTR KSP yang disepakati oleh semua pemangku
kepentingan di daerah.;
4. Kawasan Banten Lama – Kasemen dan Kawasan Permukiman Masyarakat Adat Baduy –
Leuwidamar merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan di dalam
RTRW Provinsi Tahun 2010-2030 dengan kepentingan sosial budaya yang lokasi wilayahnya
berada di Kota Serang dan Kabupaten Lebak yang mendapat perhatian khusus di tahun 2014;

5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah
arahan yang diperuntukkan sebagai alat penertiban penataan
ruang, meliputi :
1. Indikasi arahan peraturan zonasi,
2. Arahan perizinan,
3. Arahan insentif dan disinsentif, serta
4. Arahan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang
wilayah provinsi.

6. Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini adalah
sebagai berikut :
1. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata
ruang wilayah provinsi;
2. Menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang;
3. Menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
4. Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
5. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
6. Melindungi kepentingan umum.

7. Sasaran yang ingin dicapai dari
kegiatan ini adalah Indikasi
arahan peraturan zonasi,
pengaturan perijinan, insentif
dan disinsentif, serta
pengaturan sanksi administratif
kawasan strategis provinsi sudut
pandang pertumbuhan ekonomi.
Contoh Peta Zonasi

8. Wilayah studi dalam kegiatan
Penyusunan Teknis Arahan
Zonasi, Pengaturan Perijinan,
Insentif dan Disinsentif, dan
Pengaturan sanksi
Administratif Kawasan
Strategis Provinsi Sudut
Pandang Sosial Budaya pada
1. Kawasan Banten Lama di
Kota Serang; dan
2. Kawasan MasyarakatAdat
Baduy – Leuwidamar di
Kabupaten Lebak.
Sumber: Perda No 2 Tahun 2011, RTRW Banten 2030

9. Lingkup kegiatan ini meliputi :
1. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi merupakan dasar penentuan
peraturan zonasi pada sistem provinsi;
2. Arahan perizinan wilayah provinsi adalah arahan yang digunakan sebagai dasar
penyusunan ketentuan perizinan di wilayah kabupaten/kota;
3. Arahan insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap
pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya
dalam rencana tata ruang dan Arahan disinsentif merupakan perangkat untuk
mencegah, membatasi atau mengurangi pertumbuhan, agar tidak terjadi kegiatan
pemanfaatan ruang pada kawasan lindung maupun budi daya yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang serta Arahan disinsentif berfungsi sebagai perangkat
untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak
sejalan dengan rencana tata ruang;
4. Arahan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada
pelanggar pemanfaatan ruang, yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota.

10. Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah berupa laporan
yang berisikan tentang :
1. Dokumen Penyusunan Teknis Arahan Zonasi, Pengaturan Perijinan,Insentif
dan Disinsentif, dan Pengaturan sanksi Administratif Kawasan Strategis
Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya (Kawasan Banten Lama – Kasemen &
Kawasan MasyarakatAdat Baduy – Leuwidamar).
2. Data dan Analisis Kajian beserta Laporan Ringkasan.
3. Album Peta Wilayah Studi.
4. 1 (satu) Dokumen Laporan Materi Teknis Arahan Zonasi, Pengaturan
Perijinan,Insentif dan Disinsentif, dan Pengaturan sanksi Administratif
Kawasan Banten Lama – Kasemen & Kawasan MasyarakatAdat Baduy –
Leuwidamar.

11.  TELAAH STRUKTUR
DAN POLA RUANG
RTRW BANTEN
(PERDA NO 2/2011)
terkait KSP.
 PROFIL DEMOGRAFI
 TELAAH SEJARAH
DAN KINI
 TELAAH SUMBER
LAINNYA Aktivitas Perdagangan
PPN Karangantu
Situs Banten Lama

12. RENCANA STRUKTUR RUANG PROVINSI BANTEN
Terkait
KSP BANTEN LAMA (KOTA SERANG)
1. Sistem Pusat Pelayanan
• Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
2. Sistem Transportasi
• Jalan NasionalMerak – Cilegon – Serang – Tangerang – Batas DKI
Jakarta, Merak – Cilegon – Ciwandan – Anyer – Carita – Labuan –
Panimbang –Cigeulis – Cibaliung – Muarabinuangeun – Malingping –
Simpang – Bayah –Cisolok – batas Provinsi Jawa Barat
• Jalan kolektor primer di Provinsi Banten meliputi Merak – Suralaya –
Pulo Ampel Bojonegara – Cilegon, Tangerang – Bandara Soekarno Hatta
• Jaringan jalan tol/bebas hambatan antar kota di Provinsi Banten
meliputi Jembatan Selat Sunda, Tangerang – Merak, Cilegon –
Bojonegara, Serpong – Tigaraksa – Balaraja, Balaraja – Teluknaga –
Bandara Soekarno Hatta (Lingkar Utara).
• Pelabuhan Lainnya (PP)
• Terminal Tipe A (Pakupatan)
• Terminal Tipe B (Cipocokjaya dan Tanara)
• Pengembangan Terminal Pariwisata di Banten Lama
• Jaringan Rel KA ;
• Stasiun Tonjong Baru – Pelabuhan Bojonegara, Serpong –
Tangerang – Bandara Soekarno Hatta, Lintas Serang – Cikande
– Cikupa – Serpong, dan Manggarai – Bandara Soekarno Hatta.
• Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung
(CISEPARANG).
• lintas Merak – Cilegon – Serang – Tangerang – Jakarta
• Terminal Khusus pariwisata/pertanian/industri
• Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Karangantu
3. Sistem Jaringan Energi
• Gardu Induk (GI) 150 kV (1 Unit)
• SUTET 500 kV (2 Line)
• Rencana Jaringan Distribusi Gas; Kota Cilegon, Kota Serang,Kabupaten
Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang
Selatan.
4. Jaringan Telekomunikasi berupa Teresterial dan Satelit
5. Jaringan Sumber Daya Air; Berupa Bendungan Sindangheula di Kabupaten
Serang.

13. …..Sambungan
Struktur Ruang Provinsi
1. Jaringan Sumber Daya Air;
• Cekungan Air Tanah (CAT) Serang-Tangerang.
• Cekungan Air Tanah (CAT) Rawa Danau di Serang-Pandeglang.
• Bendungan Cidanau di Kabupaten Serang
• Berupa Bendungan Sindangheula di Kabupaten Serang.
• WS Cidanau – Ciujung – Cidurian – Cisadane – Ciliwung – Citarum
(lintas provinsi).
2. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional;
• TPST Bojong Menteng di Kabupaten Serang yang dikelola bersama
Kota Serang
RENCANA POLA RUANG PROVINSI BANTEN
Terkait
KSP BANTEN LAMA (KOTA SERANG)
POLA RUANG ADA/TDK
KAWASAN LINDUNG
KawasanHutan Lindung X
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya
X
Kawasan Perlindungan Setempat; Berupa Danau dan Sempadan
Pantai
√
Kawasan Cagar Alam Pulau Dua seluas kurang lebih 30 Ha (0,003%)
dari luas Provinsi Banten
√
Kawasan cagar Budaya, Situs Banten Lama;
1. Pelestarian bangunan gedung dan/atau lingkungan cagar
budaya di Situs Kota Lama Banten;
2. Benteng Speelwijk;
3. Makam Keraton Kesultanan Banten.
√

14. sambungan….RENCANA POLA RUANG PROVINSI BANTEN
Terkait
KSP BANTEN LAMA (KOTA SERANG)
POLA RUANG ADA/TDK
Kawasan cagar Budaya, Situs Banten Lama;
1. Pelestarian bangunan gedung dan/atau lingkungan cagar
budaya di Situs Kota Lama Banten;
2. Benteng Speelwijk;
3. Makam Keraton Kesultanan Banten.
√
Kawasan Rawan Tsunami √
KAWASAN BUDIDAYA
Hutan Produksi X
Pertanian; kawasan budi daya tanaman pangan √
Perkebunan; kawasan budidaya lahan kering √
Perikanan; kawasan budi daya perikanan, kawasan pengolahan ikan,
dan mengembangkan minapolitan
√
Pertambangan X
Industri; Industri Kecil √
Pariwisata; Kawasan Wisata Budaya Banten Lama; √
Permukiman √
Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
1. Banten Water Front City di Kota Serang;
2. Kawasan Sport City di Kota Serang;
3. KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kota
Serang;
4. Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang;
√

15. Luas Daerah dan Pembagian
Daerah Administrasi
Kecamatan
Luas Wilayah
Km2 %
Curug 49,60 18,59
Walantaka 48,48 18,18
Cipocok Jaya 31,54 11,82
Serang 25,88 9,70
Taktakan 47,88 17,95
Kasemen 63,36 23,75
Jumlah Kecamatan dan
Desa/Kelurahan 2012
Kecamatan Desa Kelurahan Total
Curug - 10 10
Walantaka - 14 14
Cipocok Jaya - 8 8
Serang - 12 12
Taktakan - 12 12
Kasemen - 10 10
Kota Serang - 66 66
Tahun
Jumlah Kecamatan dan
Desa/Kelurahan 2012
Jenis Kelamin
Jumlah
Pertumbuhan
Laki-Laki Perempuan Penduduk
2010 300.54 284.779 585.319
2012 314.049 297.848 611.897 2,16

16. Kepadatan Penduduk, Sex Ratio dan Laju Pertumbuhan Penduduk 2012
Kecamatan Kepadatan Penduduk per Rumah Tangga Kepadatan Penduduk per Km2 Rasio Jenis Kelamin
Curug 4,85 990,12 107,62
Walantaka 4,65 1.681,17 103,77
Cipocok Jaya 4,78 2.851,93 105,30
Serang 4,37 8.376,55 104,23
Taktakan 5,00 1.734,73 106,66
Kasemen 4,85 1.443,97 108,21
Kota Serang 4,65 2.293,98 105,44
Variabel Indeks Pembangunan Manusia
Tahun Angka Harapan Hidup (tahun) Angka Melek Huruf (%) Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Pengeluaran Perkapita Real (000 Rp) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Reduksi (%)
2010 65.13 96.47 7.51 636.77 70.61 -
2011 65.47 96.89 8.01 639.17 71.45 -
2012* 65.81 96.92 8.58 642.18 72.3 -
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen
Penyusunnya
Komponen IPM 2010 2011 2012
Indeks Angka Harapan Hidup 66,9 67,5 68,02
Indeks Pengetahuan/Pendidikan 81,0 82,4 83,68
Indeks Tingkat Daya Beli 64,0 64,5 65,21
IPM 70,61 71,45 72,30

17. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis
Kemiskinan
Tahun Persentase Penduduk Miskin Garis Kemiskinan
2010 7.03 197.525
2011 6.25 213.617
2012 5.69 224.964
Persentase Rumahtangga Menurut
Status Kepemilikan Rumah
Tahun Milik Sendiri Kontrak Sewa Lainnya Jumlah
2008 77,12 4,88 8,85 9,15 100
2009 74,35 7,07 8,00 10,57 100
2010 72,33 7,21 10,47 9,99 100
2011 75,96 5,05 9,83 9,16 100
2012 76,98 3,91 10,03 9,08 100
Jumlah Universitas/Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan Pengajar Tahun 2011
Perguruan Tinggi Mahasiswa Pengajar
Tahun Schools Students Lecture
Year Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Public Private Public Private Public Private
Perguruan Tinggi (Diknas)
2007/2008 1 91 9329 51290 321 4682
2008/2009 1 102 9342 51510 443 4171
2009/2010 1 66 13135 20462 448 4574
2010/2011 1 94 13627 26655 425 4097
Perguruan Tinggi (Agama)
2007/2008 1 21 2936 9267 199 813
2008/2009 2 25 21614 11456 1650 1031
2009/2010 2 26 24356 9399 2033 858
2010/2011 2 27 25726 8068 2658 823

18. Jumlah Rumahsakit, Puskesmas, Klinik Kesehatan
TAHUN RUMAH SAKIT
PUSKESMAS
APOTEK
BALAI PENGOBATAN /
KLINIK
UMUM PEMBANTU
2012 6 16 12 60 49
2011 6 11 12 48 43
Jumlah Dokter di Rumahsakit dan Puskesmas
Dokter Umum Dokter Ahli Dokter Gigi
Rumah Sakit
2012 67 111 18
2011 53 113 14
Puskesmas
2012 22 0 13
2011 29 0 14

37. Persawahan
Persawahan
Persawahan
Persawahan
Persawahan
Persawahan

41. RENCANA STRUKTUR RUANG PROVINSI BANTEN
Terkait
KSP MASYARAKAT ADAT BADUY
1. Sistem Pusat Pelayanan
• Pusat KegiatanWilayah (PKW) Kawasan Perkotaan Rangkasbitung
2. Sistem Transportasi
• Jalan NasionalMerak – Cilegon – Serang – Tangerang – Batas DKI
Jakarta, Merak – Cilegon – Ciwandan – Anyer – Carita – Labuan –
Panimbang –Cigeulis – Cibaliung – Muarabinuangeun – Malingping –
Simpang – Bayah –Cisolok – batas Provinsi Jawa Barat
• Jalan kolektor primer di Provinsi Banten meliputi Merak – Suralaya –
Pulo Ampel Bojonegara – Cilegon, Tangerang – Bandara Soekarno
Hatta, Labuan – Saketi – Pandeglang – Rangkasbitung – Cipanas –
batas Provinsi Jawa Barat.
• Usulan jalan bebas hambatan prospektif (bersyarat)/jalan strategis
nasional prospektif Kragilan (Kabupaten Serang) –Warunggunung
(Kabupaten Lebak) – Panimbang (Kabupaten Pandeglang) – Bandar
Udara Banten Selatan
• Jaringan jalan provinsi pada ruas Bayah – Cikotok – Citorek – Majasari
– Cigelung – Rangkasbitung – Kopo – Cisoka – Tigaraksa – Serpong
untuk mewujudkan pengembangan jaringan jalan ‘Ring Selatan-
Timur’ Provinsi Banten.
• jaringan jalan pada ruas Pontang – Ciruas –Warung Gunung – Gunung
Kencana – Malingping, ruas Warung Gunung – Cipanas,
Rangkasbitung – Citeras – Tigaraksa untuk melengkapi perwujudan
pengembangan jaringan jalan ‘cincin’ Provinsi Banten.
• jaringan jalan provinsi dan kabupaten pada ruas Panimbang –
Angsana – Munjul – Cikeusik – Muarabinuangeun, Panimbang –
Citeureup – Banyuasih – Cimanggu – Cigeulis –Wanasalam–
Malingping, Citeurep – Cibaliung – Cikeusik –Wanasalam–
Malingping, Bayah – Cilograng – Cibareno – batas Provinsi Jawa Barat
untuk akses penghubung dan sekaligus pengembangan wilayah
Banten Selatan.
• Terminal Tipe A (Kaduagung)
• Terminal Tipe B (Rangkasbitung, Bayah dan Malingping)
• Jaringan Rel KA ;
• Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung
(CISEPARANG).

42. RENCANA STRUKTUR RUANG PROVINSI BANTEN
Terkait
KSP MASYARAKAT ADAT BADUY
1. Sistem Pusat Pelayanan
• Pusat KegiatanWilayah (PKW) Kawasan Perkotaan Rangkasbitung
2. Sistem Transportasi
• Jaringan Rel KA ;
• Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung
(CISEPARANG).
• Jaringan prasarana kereta api regional yang
menghubungkan pada kawasan wisata di wilayah Banten
Selatan antara lain melakukan pembangunan kembali
jaringan prasarana ka yang tidak dioperasikan pada lintas
Labuan – Saketi –Malingping – Bayah, Saketi –
Rangkasbitung, dan lintas Ciwandan – Anyer Kidul.
• Stasiun KA Rangkasbitung (Kab Lebak)
• Pelabuhan Laut Pengumpan (PR);
• Pelabuhan Bayah dan Pelabuhan Muarabinuangeun
• Pelabuhan Perikanan (Kewenangan Provinsi) PPI
Binuangeun
3. Sistem Jaringan Energi
• SUTT 150 kV
• SUTT 20 kV utk kawasan yang belum terlayani
4. Jaringan Telekomunikasi berupa Teresterial dan Satelit serta BTS
5. Jaringan Sumber Daya Air;
• Berupa Bendungan Karian di Kabupaten Lebak untuk pemenuhan
kebutuhan air baku di wilayah Kab Lebak, Kab Tangerang, Kota
Tangerang dan Kota Tangsel;
• Bendungan Pasir Kopo, untuk kebutuhan pertanian;
• Bendung Ciliman, untuk kebutuhan pertanian;
• Situ/waduk/danau/rawa untuk kolampenyimpanan.
• Daerah Irigasi Cibinuangeun di Kabupaten Lebak, luas areal 2.570 Ha;
• Daerah Irigasi Cikoncang di Kabupaten Lebak, luas areal 1.805 Ha;
• Daerah Irigasi Cilangkahan I di Kabupaten Lebak, luas areal 1.796 Ha;
• WS Cibaliung – Cisawarna;
• WS Cidanau – Ciujung – Cidurian – Cisadane – Ciliwung – Citarum
(lintas provinsi).

43. …..Sambungan
Struktur Ruang Provinsi
2. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional;
• TPST Bojong Menteng di Kabupaten Serang yang dikelola bersama
Kota Serang
RENCANA POLA RUANG PROVINSI BANTEN
Terkait
KSP MASYARAKAT ADA BADUY
POLA RUANG ADA/TDK
KAWASAN LINDUNG
KawasanHutan Lindung √
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya (Kec. Cipanas dan Kec. Cibeber)
√
Kawasan Perlindungan Setempat; Berupa Sempadan Pantai dan
sekitar danau
√
Kawasan Cagar Alam Pulau Dua seluas kurang lebih 30 Ha (0,003%)
dari luas Provinsi Banten
√
Kawasan Taman Nasional; Taman Nasional Gunung Halimun-Salak √
Kawasan Cagar Budaya; KawasanHak Ulayat Masyarakat Baduy
seluas kurang lebih 5.137 Ha
(0,59%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak;
√

44. sambungan….RENCANA POLA RUANG PROVINSI BANTEN
Terkait
KSP BANTEN LAMA (KOTA SERANG)
POLA RUANG ADA/TDK
Kawasan Rawan Bencana Banjir; DAS Ciujung dan DAS Cibinuangeun √
Kawasan Rawan Tsunami; Pantai Selatan √
Kawasan Rawan Gerakan Tanah;
Kecamatan Cigemblong; Kecamatan Lebak Gedong; Kecamatan
Sobang; Kecamatan Cibeber; Kecamatan Panggarangan
√
KAWASAN BUDIDAYA
Hutan Produksi √
Pertanian; kawasan budi daya tanaman pangan; budidaya tanaman
holtikultura dan pertanian pangan berkelanjutan
√
Perkebunan; kawasan budidaya lahan kering √
Perikanan; kawasan budi daya perikanan, kawasan pengolahan ikan,
dan mengembangkan minapolitan
√
1. PertambanganEmas; Desa Cikotok; Desa Warung Banten; Desa
Lebak Situ; Desa Sinargalih; Desa Cimancak; Desa Sukamulya;
Desa Cidikit; Desa Citorek; Desa Cikate; Desa Kanekes; Desa
Guradog; Desa Bojongmani; Desa Caringin; Desa Gunung
Kendang; dan Desa Bulakan.
2. Pertambangan Batu Bara; Desa Cihara/Cimandiri; Desa
Darmasar, dan Desa Bojongmanik.
3. Pertambangan Panas Bumi ; Pamancalan Speculative 225 MW,
Gunung Endut Speculative 100 MW Possible 40 MW, dan
Ciseeng Hipotetik 100 MW).
4. Pertambanganminyak dan gas bumi; Blok Rangkas (3.977,13
km2);
√

45. sambungan….RENCANA POLA RUANG PROVINSI BANTEN
Terkait
KSP BANTEN LAMA (KOTA SERANG)
POLA RUANG ADA/TDK
KAWASAN BUDIDAYA
Industri; Industri Menengah dan Kecil √
Pariwisata; Kawasan Wisata Budaya Permukiman Baduy;
Leuwidamar dan Cimarga
√
Permukiman Perkotaan √
Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
1. (Hankam) kawasan TNI AD komando pendidikan latihan tempur
di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak;
2. (Pertumbuhan Ekonomi) Kawasan Malingping di Kabupaten
Lebak;
3. (Pertumbuhan Ekonomi) Kawasan Bayah di Kabupaten Lebak;
4. (Pertumbuhan Ekonomi) Kawasan Kota Kekerabatan Maja di
Kabupaten Lebak;
5. (Sosial Budaya) kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten
Lebak.
6. (SDA/Teknologi Tinggi) Bendungan Karian di Kabupaten Lebak;
7. (SDA/Teknologi Tinggi)Bendungan Pasir Kopo di Kabupaten
Lebak;
8. (SDA/Teknologi Tinggi)Bendungan Cilawang di Kabupaten
Lebak;
9. (SDA/Teknologi Tinggi)Bendungan Tanjung di Kabupaten
Lebak;
10. (SDA/Teknologi Tinggi)Bendung Ciliman di Kabupaten Lebak;
√

48. WORLDCULTURE OF BADUY
Matahari Timur (NimusInstitute) dalam “Biarkan Baduy Bicara” :
Ayah Mursyid (anak dari almarhum Puun Jandol, pemimpin adat tertinggi suku Baduy
Dalam di Cibeo (Kini Cibeo dipimpin oleh Puun Jahadi) menyatakan,
“Di Indonesia banyak adat dan budaya. Namun kebanyakan saat ini sudah punah
karena tekanan budaya global. Kami – Suku Baduy – masih tetap bertahan. Selama kita kuat
dan bersatu dalam memegang adat, maka kita tak akan pernah kalah!”
Matahari Timur (NimusInstitute) dalam “Biarkan Baduy Bicara” :
“Bisa jadi orang-orang di luar Baduy menilai suku ini sangat terbelakang, kuno, dan
bahkan primitif. Tapi jika mau melihat dari dekat, penilaian itu akan berubah. Mereka
bukanlah orang-orang yang kuno, terbelakang, apalagi primitif. Mereka adalah orang-orang
yang kuat dalam memegang teguh prinsip hidupnya, komitmen dengan adat leluhurnya.

49. WORLDCULTURE OF BADUY
TRANSAKSI EKONOMI di dalam Kawasan Baduy Dalam:
“Aku kembali ke rumah Ayah Aja dengan membawa sebotol MaduOdeng
yang kubanggakan. Tapi ternyata di depan rumah Ayah Aja sedang terjadi transaksi antara
teman-temanku dengan warga Cibeo yang menawarkan berbagai cinderamata. Teman-temanku
senang sekali bisa mendapatkan barang-barang khas Baduy Dalam. Ada yang
membeli cincin, gelang, tas koja, sarung handphone, golok sulangkar, madu odeng, dan
beragam cinderamata lainnya.
BUDAYA MENJAGA KUALITAS LINGKUNGAN:
“Selesai berbelanja, kami mandi di sungai belakang rumah Ayah Aja. Satu hal yang
harus kami ingat: jangan memakai sabun, shampo, ataupun pasta gigi. Semuanya dilarang
karena zat kimianya bisa merusak ekosistem yang ada di sungai. Jadi, kami mandi tanpa
sabun, untuk membersihkan badan, sudah tersedia ratusan, bahkan ribuan batu kali
seukuran sabun. Justru dengan batu-batu itulah daki di badan bisaterbuang dan hanyut oleh
derasnya air sungai.

50. WORLDCULTURE OF BADUY
BUDAYA “Ngasek”:
“Calintu adalah salah satu alat musik khas Baduy Dalam, selain angklung,
Kendo, dan Suling. Calintu diciptakan untuk dipasang di sawah. Tujuannya adalah untuk menghibur padi
yang baru ditanam hingga menjelang panen. Betapa hormatnya warga Baduy Dalam terhadap padi.
Bahkan, padi dihibur sejak masih menjadi benih. Keseluruhan ritual tentang padi terdapat pada ritual
yang bernama “Ngasek”.
“Ketika hendak memulai musim tanam, masyarakat Baduy Dalam melakukan ritual khusus.
Bahkan sebelumnya, sang pemimpin adat bertapa dan berpuasa antara 3 hingga 7 hari. Setelah sang
pemimpin selesai berdoa, benih yang akan ditanam dihibur dengan music angklung dan rangkaian
pantun. Mereka percaya bahwa hal itu merupakan permintaan Dewi Sri agar benih dapat tumbuh
menjadi padi yang baik dan tahan lama saat disimpan di lumbung padi khas Baduy.”
CALINTU : “Bambu itu masih utuh dari pangkal hingga ujungnya yang meruncing. Di setiap ruas, ada
lubang yang dibuat berukuran sama. Ketika angin berhembus ke arah bambu itu, terciptalah suara
ataupun nada indah”

52. 1. TATA CARA
PENYUSUNAN RTR KSP
2. MUATAN RTR KSP
3. PENETAPAN
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG

53. Sumber: Draf Pedoman Penyusunan RTR KSP

54. Keluaran Pertemuan hari ini
Sumber: Draf Pedoman Penyusunan RTR KSP

55. 1. Tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan KSP
Pertimbangan perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi
KSPtipologi kawasan warisan budaya/sejarah, meliputi:
 Nilai keunikan dan kearifan lokal warisan budaya/sejarah,
 Kondisi Lingkungan non terbangun, terbangun dan kegiatan di
sekitar kawasan dan/atau obyek warisan budaya/sejarah yang
berpotensi mendukung maupun mengganggu,
 Daya dukung fisik dasar terkait potensi bencana yang
mengancam kawasan dan/atau obyek warisan budaya/sejarah
(khususnya kebakaran, banjir dan pergerakan tanah),
 Kondisi sistem jaringan prasarana pendukung kawasan.

56. KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN KONSEP PENGEMBANGAN
KSP tipologi kawasan warisan budaya/sejarah dijabarkan dalam konsep rencana struktur ruang dan rencana pola ruang (untuk
keseluruhan wilayah sampai dengan kawasan penyangga) dengan skala 1:10.000-1:25.000, serta rencana pola ruang untuk
kawasan inti dengan skala 1:5.000.
RENCANA STRUKTUR RUANG
Konsepsi rencana struktur ruang (sampai dengan batas wilayah penyangga) terdiri atas:
1. Penetapan lokasi kawasan inti (sesuai peraturan perundang-undangan) dan pusat-pusat kegiatan di Lingkungan
luar kawasan inti yang berfungsi sebagai kawasan penyangga;
2. Dukungan aksesibilitas;
3. jaringan jalan akses, dari simpul transportasi (bandara, terminal, stasiun, pelabuhan) menuju pusat pelayanan
terdekat lokasi obyek dan/atau kawasan,
4. jaringan jalan lokal menghubungkan pusat pelayanan terdekat dengan ruang publik pada lokasi obyek dan/atau
kawasan (dilengkapi dengan fasilitas parkir sesuai jenis moda yang diatur), juga berfungsi sebagai jaringan jalan
wisata untuk mendukung aksesibilitas panorama obyek warisan budaya/sejarah,
5. pedestrian
Dukungan prasarana pada pusat pelayanan terdekat lokasi obyek dan/atau kawasan;
1. Sistem jaringan air bersih,
2. Sistem drainase kawasan,
3. Sistem jaringan energi,
4. Sistem pembuangan limbah,
5. Sistem persampahan,
6. Sistem jaringan telekomunikasi.
Dukungan sarana pada pusat pelayanan terdekat lokasi obyek dan/atau kawasan terkait jasa wisata;
Penyediaan sarana dan prasarana di Lingkungan kawasan inti didasarkan pada kebutuhan dan nilai adat istiadat serta nilai-nilai
warisan budaya.

57. RENCANA POLA RUANG
 Terkait kawasan penyangga memperhatikan RTRW terkait yang dapat direvisi
sesuai visi pengembangan kawasan warisan budaya dan sejarah.
 Terkait kawasan inti, produk yang dihasilkan menjadi ketetapan langsung RDTR
pada wilayah terkait.
PENETAPAN ZONASI PADA KAWASAN INTI;
 zona pemanfaatan terbatas (zona privat, zona suci atau zona inti), didasarkan
pada kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya;
 zona publik, didasarkan pada kebutuhan fungsi pendukung pengembangan
obyek dan/atau kawasan. (misal; terkait pengembangan jasa wisata)
PENETAPAN ZONASI PADA KAWASAN PENYANGGA;
 zona penyangga, jika dibutuhkan dukungan terhadap obyek dan/atau kawasan
berupa ruang bebas aktifitas publik. (misal; penetapan radius tertentu untuk
pemanfaatan non terbangun)
 zona publik dan jasa wisata, berada kawasan yang diperbolehkan untuk
digunakan kegiatan publik dan jasa wisata.

58. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KSP
1. Pertimbangan perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi KSPtipologi
kawasan permukiman/komunitas adat tertentu, meliputi:
2. Nilai keunikan dan kearifan lokal,
3. Kondisi lingkungan di sekitar kawasan permukiman adat yang
berpotensi mendukung maupun mengganggu,
4. Daya dukung fisik dasar terkait potensi bencana yang mengancam
kawasan permukiman adat (khususnya kebakaran, banjir dan
pergerakan tanah),
5. Kondisi sistem jaringan prasarana pendukung kawasan permukiman
adat.

59. KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN
Konsep pengembangan KSP tipologi kawasan permukiman adat dijabarkan dalam konsep
rencana struktur ruang dan rencana pola ruang (untuk keseluruhan wilayah sampai dengan
kawasan penyangga) dengan skala 1:10.000-1:25.000, serta rencana pola ruang untuk kawasan
inti dengan skala 1:5.000.
RENCANA STRUKTUR RUANG
Konsepsi rencana struktur ruang (sampai dengan batas wilayah penyangga) terdiri atas:
1. Penetapan lokasi kawasan inti (sesuai peraturan perundang-undangan) dan pusat-pusat
kegiatan di Lingkungan luar kawasan inti yang berfungsi sebagai kawasan penyangga;
2. Dukungan prasarana pada pusat pelayanan terdekat lokasi obyek dan/atau kawasan;
 sistem jaringan air bersih,
 sistem drainase kawasan,
 sistem jaringan energi,
 sistem pembuangan limbah,
 sistem persampahan,
 sistem jaringan telekomunikasi.
3. Dukungan sarana pada pusat pelayanan terdekat lokasi obyek dan/atau kawasan terkait
jasa wisata;
4. Penyediaan sarana dan prasarana di Lingkungan kawasan inti didasarkan pada kebutuhan
dan nilai adat istiadat serta nilai-nilai warisan budaya.

60. RENCANA POLA RUANG
Terkait kawasan penyangga memperhatikan RTRW terkait yang dapat direvisi sesuai
visi pengembangan.
Terkait kawasan inti, produk yang dihasilkan menjadi ketetapan langsung RDTR
pada wilayah terkait.
1. PENETAPAN ZONASI PADA KAWASAN INTI;
a) zona pemanfaatan terbatas (zona privat, zona suci atau zona inti), didasarkan
pada kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya;
b) zona publik, didasarkan pada kebutuhan fungsi pendukung pengembangan
obyek dan/atau kawasan. (misal; terkait pengembangan jasa wisata)
2. PENETAPAN ZONASI PADA KAWASAN PENYANGGA;
a) zona penyangga, jika dibutuhkan dukungan terhadap obyek dan/atau
kawasan berupa ruang bebas aktifitas publik. (misal; penetapan radius
tertentu untuk pemanfaatan non terbangun)
b) zona publik dan jasa wisata, berada kawasan yang diperbolehkan untuk
digunakan kegiatan publik dan jasa wisata.

61. Tipologi Indikasi Program Utama
Kawasan Cagar
Budaya/Sejarah
Atau
Kawasan
Pemukiman/Adat
Tertentu
Indikasi program utama perwujudan konsep rencana struktur ruang dan rencana pola ruang difokuskan
pada perwujudan Lingkungan situs dan cagar budaya/sejarah yang lestari pada jangka panjang.
Acuan minimal indikasi program utama kawasan warisan budaya/sejarah meliputi:
1) Indikasi program utama perwujudan fungsi objek strategis kawasan cagar budaya; atau kawasan
permukiman/adat tertentu
2) Indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan jalan/akses dari/ke kawasan cagar budaya;
atau kawasan permukiman/adat tertentu
3) Indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan energi;
4) Indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan telekomunikasi;
5) Indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan sumberdaya air;
6) Indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan prasarana;
7) Indikasi program utama perwujudan fungsi kawasan inti; dan
8) Indikasi program utama perwujudan fungsi kawasan penyangga.
Sumber: Draf Pedoman Penyusunan RTR KSP
Indikasi sumber pembiayaan memuat perkiraan pendanaan yang dapat berasal dari:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Pembiayaan masyarakat; dan/atau
3. Sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Indikasi instansi pelaksana memuat instansi pemerintah daerah sebagai pelaksana program
pemanfaatan ruang.Adapun indikasi waktu pelaksanaan memuat tahapan pelaksanaan
program pemanfaatan ruang sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

63. 1. NILAI STRATEGIS
KSP
2. ISU STRATEGIS
KSP
3. DELINIASI KSP

64.  Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul
leluhur secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu, serta
memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan
wilayahnya sendiri (Japhama,1993 sebagaimana dikutip Sangaji, 1999)3.
 Secara sosiologis, masyarakat adat adalah masyarakat yang tergolong
sebagai persekutuan hidup yang didasarkan pada ikatan kekerabatan
turun-temurun (genealogis) dan/atau teritori yang didasarkan atas
kesepakatan-kesepakatan bersama karena memiliki asal usul leluhur
yang sama.
 dari segi strukturnya, maka masyarakat adat digolongkan dalam
persekutuan hidup setempat yang bersifat tunggal, bertingkat maupun
berangkai-rangkai yang tersebar dalam bentangan wilayah Indonesia.
 Persekutuan-persekutuan masyarakat adat adalah persekutuan-persekutuan
hukummasyarakat yang diatur oleh hukum adat.
Persekutuan tersebut merupakan persekutuan yang merdeka, berdaulat
dan otonom, contohnya Lembur di Sunda (Saleh, 2003).

65. Tipologi Kriteria Nilai strategis
Kawasan
Permukiman/ko
munitas Adat
Tertentu
Wilayah dimana terdapat permukiman/komunitas adat
tertentu dimana terdapat kelompok permukiman tradisionil
yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau
mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya
sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap
mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan
kebudayaan;
• Sudah ada sejak < abad 16
sebelum runtuhnya kerajaan
Sunda;
• Peraturan Presiden No. 50
Tahun 2011 tentang Rencana
Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional
Tahun 2010-2025
√
Merupakan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW dan
mempunyai pengaruh sangat penting yang dalam
perlindungan sejarah di wilayah provinsi.
1. PERDA No 2/2011,Tentang
RTRW Provinsi Banten 2030
√
Kriteria Penanganan Khusus :
BAB II Hak UlayatMasyarakat Baduy, Bag Pertama
Penetapan Wilayah Hak Ulayat, Psl 4 Segala peruntukkan
lahan terhadap hak ulayatMasyarakat Baduy diserahkan
sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy.
1. PERDA No 32/2001, tentang
PerlindunganAtas Hak
Ulayat Masyarakat Baduy
√
Source: Tropenmuseum, Delegation of the Badui (also
known as Kanekes) people, 1920
In 1931, during the Dutch rule, the Badui were saved from abandoning their present homeland by
Dr. Mulhenfeld, the director of the West Indies Department of the Interior, who refused to accept a
proposal to move them. Their slash and burn cultivation was seen as a threat to the forests of
Banten, endangering the water supply for irrigation in the lowlands. However, Dr. Mulhenfeld,
after visiting Kanekes, decided that a transfer would prove fatal to Badui culture. Today, in
independent Indonesia, the Badui continue to protect their cultural heritage, despite government
efforts to integrate them into the larger society through conversion to Islam.
Source: Cavanahg Brigitte, 1983,
https://www.culturalsurvival.org/ourpublications/csq/article/the-badui-java-indonesia

66. Tipologi Kriteria Nilai strategis
Kawasa
n Cagar
Budaya/
Sejarah
Wilayah dimana terdapat benda buatan manusia, bergerak atau tidak
bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya
atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh)
tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya
sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai
nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
Sudah ada sejak tahun 1500,
masa kesultanan Demak.
Sejak tahun 1995, Kota Kuno
Banten telah diusulkan ke
UNESCO untuk dijadikan salah
satu Situs Warisan Dunia.
√
Wilayah dimana terdapat benda alam yang dianggap mempunyai nilai
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
• Peraturan Presiden No. 50
Tahun 2011 tentang Rencana
Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional
Tahun 2010-2025
• UU no. 11 tahun 2010 tentang
Cagar Budaya
√
Merupakan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW dan mempunyai
pengaruh sangat penting yang dalam perlindungan budaya/sejarah di
wilayah provinsi.
PERDA No 2/2011,Tentang
RTRW Provinsi Banten 2030;
Paragraf 4 Kawasan Suaka Alam,
Pelestarian Alam dan Cagar
Budaya Pasal 45, Ay 6 butir (b)
√
img_0102 img_0095

67. 1. Belum optimalnya upaya pelestarian kebudayaan
daerah;
2. Belum optimalnya daya saing destinasi pariwisata
 Belum optimalnya kesiapan destinasi untuk bersaing
dikarenakan masih lemahnya pengelolaan destinasi
pariwisata dan belum memadainya dukungan
transportasi dan infrastruktur.
3. Belum optimalnya kompetensi dan kapabilitas SDM
pariwisata;
4. Belum optimalnya sinergitas dan kemitraan;
5. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi;
Sumber: Renstra Disparbud Provinsi Banten, 2012-2017

68. Isu Strategis
KSP
Baduy
KSP
Banten
Lama
1. Belum optimalnya penataan ruang kawasan; √
2. Belum optimalnya layanan infrastruktur jalan; √
3. Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi; √ √
4. Masih adanya kawasan kumuh dan rawan air; √ √
5. Masih adanya kemiskinan di perdesaan yang perlu ditangani melalui
peningkatan infrastruktur perdesaan;
√ √
6. Kerusakan pada daerah aliran sungai sebagai salah satu penyebab banjir dan
kekeringan;
√
7. Adanya peningkatan kebutuhan air baku di pedesaan dan perkotaan serta
kawasan industri, untuk itu diperlukan pembangunan sarana prasarana air baku
seperti waduk, embung dan bendung;
√
8. Keterbatasan dana dalampemeliharaan jalan kota; √
9. Kurangnya jalur alternatif dan jalan lingkar luar dalamupaya antisipasi dan
mengurangi kemacetan lalu lintas perkotaan;
√

69. KSP MASYARAKATADAT
BADUY (KAB. LEBAK)
 Kawasan Inti : Seluas 5.137 Ha
(0,59% dari Luas Provinsi
Banten) Sumber RTRW
Provinsi Banten.
 Kawasan Penyangga:
Meliputi Kecamatan
Leuwidamar; sebagian
wilayah kecamatan
Bojongmanik; sebagian
wilayah kecamatan Cijaku;
dan sebagian wilayah
kecamatan Muncang.
KSP BANTEN LAMA (KOTA
SERANG)
 Kawasan Inti : Seluas Ha
(…% dari luas Provinsi
Banten)
 Kawasan Penyangga:
meliputi kecamatan
Kasemen, sebagian
wilayah kecamatan
Taktakan.

70. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
No Kegiatan dan Pelaporan
I Persiapan
1 Persiapan administrasi dan personil
2 Tinjauan kebijakan tentang RTR KSP
3 Penyusunan Metodologi dan Rencana Kerja
II Survey dan Pengumpulan Data serta Analisis
1 Pengumpulan data sekunder tentang kawasan Banten Lama dan Kawasan
Badui serta analisis perkembangan kawasan saat ini dikaitkan dengan
adanya drat Pedoman Penyusunan RTR KSP
III Perumusan Materi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi
2 Arahan perizinan wilayah provinsi
3 Arahan insentif
4 Arahan sanksi
IV Pelaporan
1 Laporan Pendahuluan
2 Laporan Antara
3 Draft Laporan Akhir
4 Laporan Akhir
Tahun 2014
Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4
Sumber: Tim Penyusun

71. No Kategori Nomor Peraturan/Nama Rencana Tentang/Sumber Data Ketersediaan Data Keterangan
Dokumen
Kebijakan
Spasial
Nasional
• RTRWN Sikumtaru PU Tersedia
• RTR Pulau Jawa Bali Sikumtaru PU Tersedia
Dokumen
Kebijakan
Spasial
Daerah
• RTRW Provinsi Banten
Dinas BinaMargaTata
Ruang Provinsi Banten
Belum Tersedia
• RTRW Kabupaten Lebak Tersedia
• RTRW Kota Serang Belum Tersedia
• RDTR terkait Belum Tersedia
• Masterplan terkait SKPD terkait Belum Tersedia
• RIPPADA terkait Disbudpar Prov Banten Belum Tersedia
Peta dan Data
Spasial
Berbasis GIS
(Digital
Format)
• Peta Digital GIS RTRW Kota
Serang
SKPD BMTR & Bappeda
Belum Tersedia
• Peta Digital GIS RTRW
Kabupaten Lebak
Belum Tersedia
• Peta Digital GIS RTRW
Provinsi Banten
Belum Tersedia
Peraturan
Daerah Terkait
• Peraturan Daerah Kabupaten
Lebak Nomor 32 Tahun 2001
Tentang Perlindungan Atas
Hak Ulayat Masyarakat Baduy
website resmi pemkab Tersedia
Dokumen
lainnya
• Yang dianggap perlu

72. 1. Menentukan nilai
strategis KSP
2. Merumuskan bersama
isu strategis KSP
3. Penentuan Deliniasi
KSP

73. Berita Acara Pembahasan
Nilai Strategis KSP Isu Strategis KSP Penentuan Deliniasi KSP

74. MOHON MASUKAN DAN SARAN
Kontak :
: peniadiarti@yahoo.com; tiar.poerba@gmail.com
081310418551
0818836485