RPJM

1. 30 November 2023
Direktur Regional I
Kedeputian Bidang Pengembangan Regional
Kementerian PPN/Bappenas
Arah Kebijakan Pembangunan
Jawa Barat Tahun 2025-2045
dari Perspektif Kebijakan
Nasional

2. Overview dan Perkembangan
Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045
1
Arah Kebijakan Wilayah Jawa dan Jabodetabekpunjur
dalam Rancangan RPJPN 2025-2045
3
Kebijakan terkait Functional Region Jawa Barat dalam
Rancangan RPJPN 2025-2045
2
Outline
Perkembangan Rancangan Awal
RPJMN 2025-2029
4
Industrial Policy untuk Mendukung Transformasi
Kewilayahan Jawa Barat
5
Kawasan Strategis Agrikultur untuk Mendukung
Ketahanan Pangan Jawa Barat
6

3. Overview dan Perkembangan
Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045
1

4. KERANGKA BESAR UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045
STRATEGI BESAR: 8/17/45 BERLANDASKAN
PANCASILA
Sumber:
Bahan Paparan dalam Rapat Sosialisasi RPJPN 2025-2045 & RPJMN Teknokratik 2025-2029, 9 Oktober 2023
4

5. SASARAN VISI INDONESIA EMAS 2045
5

6. 8 (MISI) AGENDA PEMBANGUNAN:
TRANSFORMASI MENYELURUH
Transformasi
Menyeluruh
untuk Menuju
Indonesia Emas
2045
Transformasi Indonesia
1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
Landasan Transformasi
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan
Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Kerangka Implementasi Transformasi
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah
Lingkungan
8. Kesinambungan Pembangunan
Sumber:
Bahan Paparan dalam Rapat Sosialisasi RPJPN 2025-2045 & RPJMN Teknokratik 2025-2029, 9 Oktober 2023
6

7. TRANSFORMASI EKONOMI AKAN MEMBAWA
INDONESIA KELUAR DARI MIDDLE INCOME TRAP
USD 23.000 –
30.300
Transformas
i
2025 – 2029
Perkuatan Fondasi
2030 – 2034
Akselerasi Transformasi
2035 – 2039
Ekspansi Global
2040 – 2045
Perwujudan Indonesia Emas
Indonesia
Emas
2045
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4
Hilirisasi SDA serta penguatan riset
inovasi dan produktivitas tenaga kerja
Kisaran Pertumbuhan: 5,6–6,1 persen
Peranan Industri Pengolahan terhadap
PDB: 21,9%
Middle Class Income: 38% Populasi
Peningkatan produktivitas secara masif dan
perluasan sumber pertumbuhan ekonomi
Kisaran Pertumbuhan: 6,9–7,8 persen
Peranan Industri Pengolahan terhadap
PDB: 26,6%
Middle Class Income: 50% Populasi
Economic Power House yang terintegrasi dengan jaringan
rantai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh
Kisaran Pertumbuhan: 6,4–7,6 persen
Peranan Industri Pengolahan terhadap
PDB: 30,0%
Middle Class Income: 61% Populasi
Negara Berpendapatan Tinggi
Kisaran Pertumbuhan: 5,4–6,7 persen
Peranan Industri Pengolahan terhadap
PDB: 28,0%
Middle Class Income: 80% Populasi
Tahapan Transformasi Ekonomi
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (diolah)
7

8. RPJPD PERLU SELARAS DAN BERPEDOMAN PADA RPJPN
2025 - 2045
8

9. © Direktorat Regional I, 2023 9
Kementerian
PPN/Bappenas
2 Kebijakan terkait Functional Region Jawa
Barat dalam Rancangan RPJPN 2025-2045

10. © Direktorat Regional I, 2023 10
Kementerian
PPN/Bappenas
Dalam perspektif
makroregional, Sumatra-
Jawa merupakan sebuah
koridor yang terintegrasi
dan seamless di masa
depan
• Integrasi ekonomi antara Sumatra-Jawa (dan bahkan
dengan daratan Asia) melalui pengembangan
infrastruktur strategis yang mendukung logistic flux di
Sumatra dan Jawa
• Dalam perspektif makroregional, Sumatra berperan
sebagai hinterland dan supply ground atas aglomerasi
penduduk di Jawa dan Semenanjung Malaya-
Singapura-RRT yang berperan sebagai
market/demand generator.
Jawa:
Market/demand
generator
Sumatra:
Supply ground
ke/dari India,
Arab, Eropa,
Afrika
ke/dari Asia
Timur
ke/dari Afrika, Australia,
Amerika Selatan
• Logistic flux yang
seamless akan
menurunkan logistic
cost secara signifikan
dan meningkatkan daya
saing/keunggulan
kompetitif daerah.
Semenanjung
Malaya, Singapura,
RRT, dan global
trade

11. © Direktorat Regional I, 2023 11
Kementerian
PPN/Bappenas
Isu strategis umum
kewilayahan Sumatra-Jawa
• Hilirisasi rendah: Produksi dari pertanian dan
perkebunan, potensi perikanan belum tergarap
• Kinerja pusat-pusat pertumbuhan stagnan
• Matarantai hulu-hilir industri pengolahan
komoditi unggulan belum terbangun
• Ketersedian SDM angkatan kerja belum sesuai
kebutuhan Dunia Usaha-Dunia Industri (DUDI)
• Integrasi infrastruktur konektivitas belum
tuntas, khususnya di daerah 3T dan pulau-pulau
kecil
• Kapasitas mitigasi bencana dan antisipasi
perubahan iklim masih rendah
• Masih terjadi ketidaksesuaian kompetensi SDM
angkatan kerja dengan kebutuhan DUDI
• Ketimpangan internal di kawasan metropolitan dan
perkotaan besar
• Tingkat pengangguran yang tinggi di perkotaan
• Daya dukung dan daya tampung wilayah terancam
• Belum mantapnya mitigasi bencana dan antisipasi
perubahan iklim
• Peningkatan kepadatan yang tinggi dan perkembangan
kota yang meluas (urban sprawl)
Isu Strategis Umum
SUMATRA Isu Strategis Umum
JAWA

12. © Direktorat Regional I, 2023 12
Kementerian
PPN/Bappenas
Sistem functional region yang dikembangkan sesuai
global trends, opportunity, challenge, dan kondisi
regional koridor Sumatra-Jawa
Multiinfrastructure Backbone:
expressway/rel KA/jar. FO/jar. listrik/jar. pipa migas, dll.
Maritime Backbone:
jalur pelayaran logistik/sistem
kabel laut/jar. FO/jar. listrik/jar.
pipa migas, dll.

13. © Direktorat Regional I, 2023 13
Kementerian
PPN/Bappenas
Multiinfrastructure backbone dan maritime backbone : Konektor antara
masing-masing functional region
Multiinfrastructure Backbone Maritime Backbone
Expressway Jembatan/Terowongan
antarpulau
Rel KA
High-speed
Train
Jaringan Listrik Jaringan FO Jaringan pipa
migas
Multiinfrastructure Feeder
Jaringan pendukung backbone
sebagai penyambung/kolektor
dan penyangga sistem
backbone dengan tingkat
layanan pada orde yang lebih
kecil
Alur laut yang
aman
Kabel laut FO Pipa migas
bawah laut
HVDC bawah
laut
High-speed
boat untuk
mendukung
express seaway
Tol laut

14. © Direktorat Regional I, 2023 14
Kementerian
PPN/Bappenas
Transformasi Sumatra-Jawa
Supercorridor: Integrasi
functional region dan backbone
system Sumatra-Jawa dan ASEAN
ALKI
Multiinfrastructure Backbone
Multiinfrastructure Feeder
Maritime Backbone
Global Port
Major Port
Megapolitan/Metropolitan
Pusat Aglomerasi
Kawasan Strategis Industri
Kawasan Strategis Pariwisata & Ekonomi Kreatif
Kawasan Strategis Agrikultur Kemandirian Pangan
Kawasan Strategis Agrikultur Herbal
Kawasan Afirmasi
ke/dari India, Arab, Eropa, Afrika
ke/dari Afrika, Australia,
Amerika Selatan
Interkoneksi
Sumatra-Asia
Maritime backbone
Jawa-Kalimantan
Interkoneksi
Sumatra-
Jawa
Arah Kebijakan Sumatra:
Mata-rantai utama
Bioindustri dan Kemaritiman
yang berdaya saing,
berkelanjutan, serta Hub
Ekonomi Biru di Kawasan
Barat Indonesia
Arah Kebijakan Jawa:
Megalopolis yang Unggul,
Inovatif, Inklusif, Terintegrasi,
dan Berkelanjutan

15. © Direktorat Regional I, 2023 15
Kementerian
PPN/Bappenas
Integrasi functional
region dan backbone
system Banten-DKI
Jakarta-Jawa Barat
ALK
I
Multiinfrastructure Backbone
Multiinfrastructure Feeder
Maritime Backbone
Global Port
Megapolitan/Metropolitan
Pusat Aglomerasi
Kawasan Strategis Industri
Kawasan Strategis Agrikultur Ketahanan Pangan
Kawasan Afirmasi
ke/dari Asia
Timur
ke/dari Afrika,
Australia,
Amerika Selatan
ke/dari ALKI 2 & 3
dan timur Indonesia
Maritime backbone
Jawa-Kalimantan
Batas Provinsi
Backbone koneksi
langsung:
Sumatera-Jawa
(Selat Sunda)
Kawasan Strategis Industri
Serang-Tangerang
1
Kawasan Strategis
Industri
Bekasi-Karawang-
Subang
2
Bandar Udara Internasional
MEGAPOLITAN
JAKARTA-
BANDUNG
Fokus Pengembangan KS
Industri
Industri/hilirisasi
pengolahan petrokimia/
material/ metalurgi,
orientasi reekspor
Industri
manufaktur
consumer goods
1
2
Kawasan Strategis
Agrikultur Ketahanan
Pangan
• Citarum –
Cimanuk –
Cisanggarung
• Citanduy-
Serayu 15
KAWASAN AFIRMASI
BANTEN SELATAN
DAN JABAR SELATAN

16. © Direktorat Regional I, 2023 16
Kementerian
PPN/Bappenas
3
Arah Kebijakan Wilayah Jawa
dan Metropolitan dalam Rancangan RPJPN
2025-2045

17. © Direktorat Regional I, 2023 17
Kementerian
PPN/Bappenas
Meluasnya Aglomerasi Metropolitan
17
Sumber: Elvidge, C.D, Zhizhin, M., Ghosh T., Hsu FC, Taneja
J. Annual time series of global VIIRS nighttime lights derived
from monthly averages:2012 to 2019. Remote Sensing 2021,
13(5), p.922, available at doi:10.3390/rs13050922
doi:10.3390/rs13050922
PETA NIGHTTIME LIGHTS

18. © PMO TKPR Jabodetabekpunjur, 2023 18
Kementerian ATR/BPN
361.238 jiwa setiap harinya melakukan pergerakan menuju Kota Bandung sebagai
Kota Inti dan memiliki andil dalam roda perekonomian Metropolitan Bandung
Pergerakan
(1 – 43.746 orang-trip)
(43.747 – 87.491 orang-trip)
(87.492 – 218.728 orang-trip)
Sumber: Statistik Komuter Bandung Raya, BPS 2017
1
2
3-5
Asal Daerah
Tujuan Kota
Bandung
Persentase
Dari 361.238 OT
Rural-Urban
Kab. Bandung 218.728 60,55
Kab. Sumedang 17.473 4,84
Kab. Bandung Barat 60.651 16,79
Urban-Urban
Kota Cimahi 64.386 17,82
Eksternal - Internal 361.238 100,00
Pergerakan Eksternal – Internal
Jumlah Pergerakan Komuter
606.682Orang-trip (OT)
(Statistik Komuter Bandung Raya 2017, BPS)
Eksternal-Eksternal
164.487 orang-trip
Internal-Eksternal
80.957 orang-trip
*simplifikasi, hanya memberikan gambaran umum
Pergerakan ke kota inti didominasi dari Kabupaten Bandung
sebesar 218.728 Orang-trip, saat ini transportasi berbasis rel
ke Kabupaten Bandung belum terbangun dengan baik.
Dengan kapasitas jalan yang terbatas maka menyebabkan
kemacetan khususnya pada peak hour pagi menuju Kota
Bandung dan sore menuju Kabupaten Bandung

19. 19
Isu Lingkungan
Pola Perubahan Tutupan Lahan
Banten-Jakarta-Jawa Barat
2001-2021
Perubahan Tutupan Lahan yang Masif
Kebutuhan lahan permukiman
dan industri meningkat
Mobilitas antar wilayah semakin
tinggi
Kebutuhan pangan, air, dan RTH
bertambah sejalan dengan
pertumbuhan penduduk
Kualitas lingkungan mengalami
penurunan
Luas lahan pertanian mengalami
penurunan
Sumber :Friedl, Mark and Sulla-Menashe, Damien (2022)
‘Modis/terra+aqua land cover type yearly l3 global 500m sin grid v061’. NASA
EOSDIS Land Processes Distributed Active Archive Center. Available at:
https://doi.org/10.5067/MODIS/MCD12Q1.061.

20. Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (2023) Source: Final Draft of RPJPN 2025-2045
Model Tingkatan Spesialisasi Ekonomi
Berdasarkan sektor ekonomi, kota diklasifikasikan atas jenis kegiatan ekonomi dan fungsinya. Setiap tingkat (tier)
mewakili spesialisasi ekonomi yang berbeda dan kompleksitasnya. Model ekonomi ini bisa dijadikan acuan untuk
menentukan kegiatan ekonomi kota Bandung dan peluang yang dapat ditingkatkan oleh agenda Transformasi Perkotaan.

21. Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (2023) Source: Final Draft of RPJPN 2025-2045
Alur Proyek Transformatif beserta Alternatif
Blended Financing
Transformative Projects
Rural and
Urban
Economy
Industrial
Policy
Pusat
Daerah
Pinjaman
Daerah
Transfer ke
Daerah

22. © Direktorat Regional I, 2023 22
Kementerian
PPN/Bappenas
TEMA PENGEMBANGAN PULAU JAWA
(Sumber: Rancangan RPJPN 2025-2045)
Tema : Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan
Kawasan Metropolitan
Jabodetabekpun-jur Kawasan Megapolitan
Jakarta Bandung

23. © Direktorat Regional I, 2023 23
Kementerian
PPN/Bappenas
TRANSFORMASI SOSIAL
• Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri
dan jasa serta keterkaitan dengan DUDI; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal,
terutama dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja.
Arah Kebijakan RPJPN yang Terkait
Kawasan Megapolitan Jakarta Bandung
TRANSFORMASI EKONOMI
• Optimalisasi dan pengembangan bandara utama Soekarno-Hatta di Banten serta integrasi dengan
pengembangan wilayah termasuk aerocity serta pengembangan bandara kargo
• Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan
terutama di Wilayah Metropolitan, Kota Besar, dan Kota Sedang yang andal dan modern dalam
melayani mobilitas penumpang
• Pengembangan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan antara lain penyediaan akses
layanan publik yang inklusif, pengembangan urban farming, penggunaan Internet of Things (IoT),
pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan transportasi hijau, penerapan smart city dan
ekonomi sirkuler, serta peningkatan creative financing;
TRANSFORMASI TATA KELOLA
• Pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah (transboundary management) dan lintas
pemerintahan untuk meperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan (cross prominent
stakeholders) dimulai dengan Kota Metropolitan Jakarta
23

24. 24
Metropolitan Transportation Authority (1/2)
Kelembagaan Transportasi
Saat Ini di Jabodetabek
Seringkali terdapat mismatch antara kebijakan pusat
melalui BPTJ dengan kepentingan daerah
(program, kebijakan, anggaran)
Benchmark Kelembagaan Transportasi di beberapa negara
• Benchmark kelembagaan transportasi di beberapa negara dapat menjadi pembelajaran penting untuk
membentuk suatu ekosistem transportasi yang dapat mengakomodasi kepentingan lintas sektor, baik
dalam lingkup administrasi Jakarta maupun Jabodetabek secara keseluruhan
• Jakarta perlu memliki keleluasaan untuk bekerjasama dengan Pemda dan perusahaan daerah serta
dunia usaha di DKI Jakarta dan sekitarnya
Source: Direktorat Transportasi, 2021
Diperlukan dukungan kekhususan dalam
pembahasan RUU DKJ

25. 25
Best Practice: Port Authority of New York and New Jersey
(Transboundary Management Authority) (2/2)
Lingkup Kewenangan
Urusan Utama
Kepelabuhanan
1
2 Kebandarudaraan
3
Infrastruktur
Jembatan dan Terwowongan
4
Kereta Api Antar
Negara Bagian
5 Kereta Api Logistik
6 Real Estate
Bentuk:Korporasi (Joint Venture)
Tugas : Operasi, maintenance, pengelolaan aset dan investasi, serta pengawasan

26. Perkembangan Rancangan Awal
RPJMN 2025-2029
4

27. PENEKANAN INTERVENSI WILAYAH JAWA
Transformasi
Sosial
1. Peningkatan kesesuaian kualitas pendidikan vokasi dan
pendidikan tinggi STEAM dengan kebutuhan DUDI
Transformasi
Ekonomi
1. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang cerdas dan
berkelanjutan
2. Penguatan ketahanan air, ketahanan pangan, serta
adaptasi iklim dan mitigasi bencana di pesisir utara
3. Transformasi ekonomi hijau dan biru serta optimalisasi
kawasan ekonomi existing
4. Pembangunan PLT Energi Terbarukan dan interkoneksi Jawa
– Sumatera dan Jawa – Kalimantan
5. Perluasan jangkauan jaringan serat optik, pengembangan
infrastruktur digital canggih dan peningkatan literasi digital
Agenda Transformasi Kegiatan Transformasi
JAWA Tema Pembangunan:
Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan
Target Pembangunan
Kontribusi 54,5% terhadap PDB
nasional dengan pertumbuhan
ekonomi pada kisaran 5,6 – 5,9%
pada periode 2025-2029

28. © Direktorat Regional I, 2023
Aglomerasi Megalopolis Banten-
Jakarta-Jawa Barat
Diperkirakan akan mencapai 100 juta
penduduk pada tahun 2045 dan menjadi
salah satu aglomerasi megalopolis terbesar
di dunia.
Tantangan besar: daya dukung
lingkungan dan ketangguhan
terhadap bencana

29. Studi Pra-FS, FS, dan DED
Multiinfrastructure
Backbone Sumatra-
Jawa via Selat Sunda
Penyelesaian Jalan Tol
Serang-Panimbang
Reaktivasi Jalur Rel KA
Rangkasbitung-Pandeglang
Pembangunan
Pelabuhan Cilegon dan
Penataan Tersus Cilegon
Penyelesaian
Pelabuhan Patimban
Peningkatan Kualitas Layanan
Pelabuhan Tanjungpriok
(Global Port)
Pembangunan dan Penyelesaian
Jalan Tol Interregion Jakarta Raya
Pembangunan Jalan Tol
Cibadak-Palabuhanratu
Pembangunan Jalan Tol
Cibadak-Sukabumi-
Cianjur-Ciranjang
Pembangunan Jalan Tol
Ciranjang-Padalarang
Pembangunan
Jalan Tol Interregion
Bandung Raya
Pembangunan Jalan Tol
Gedebage-Garut-
Tasikmalaya-Cilacap
Pembangunan Jalur KA Cepat
Jakarta-Bandung-
Kertajati-Semarang
Pembangunan Jalan Tol dan Jalur Rel KA
Akses Pelabuhan Patimban
Pembangunan dan Penyelesaian
MRT dan LRT Jakarta Raya
Peningkatan BRT Bandung Raya
Kebijakan Transformatif Pembangunan Wilayah
Banten-Jakarta-Jawa Barat 2025-2029:
Peningkatan konektivitas wilayah dan antarwilayah sebagai
kunci percepatan pembangunan wilayah: Multiinfrastructure
Backbone

30. Pengembangan Kawasan Perkotaan
Megapolitan Jakarta-Bandung dalam
rancangan RPJMN 2025-2029
JAKARTA RAYA
BANDUNG RAYA
Dengan semakin terwujudnya seamless connectivity antara Jakarta dan
Bandung, kedua metropolitan ini akan tumbuh bergerak menjadi salah satu
megapolitan terbesar di Asia. Untuk itu diperlukan beberapa dukungan
kebijakan makro kewilayahan yang perlu diambil:
1 Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan,
yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung
2 Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan
perkotaan berkelanjutan menuju kota global (global city)
3 Pengembangan hub pendidikan tinggi global, peningkatan
partisipasi pendidikan tinggi, serta penguatan kualitas pusat-pusat
pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia difokuskan di
Megapolitan Jakarta-Bandung
Pengembangan pariwisata bertema urban tourism, culture hub,
creative industry hub, dan MICE di kawasan perkotaan
4

31. ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH UTARA DAN SELATAN PULAU JAWA
3
Bagian Utara
Kawasan Budidaya
Topografi datar-landai
Tanah Aluvial
Pertanian
Industri
Bagian Selatan
Didominasi Kawasan Lindung
Berbukit & Terjal Didominasi karst
Agroindustri
Pariwisata
31
31

32. © Direktorat Regional I, 2023 32
Kementerian PPN/Bappenas
MADURA
BANTEN-
JABAR
SELATAN
PACITAN-
TRENGGALEK-BLITAR
Zooming in:
Kebijakan Kawasan
Afirmasi di Jawa
ALK
I
Multiinfrastructure
Backbone
Multiinfrastructure
Feeder
Maritime
Backbone
Pusat
Aglomerasi
Kawasan
Afirmasi
Metropolitan/Megapolitan
Kawasan afirmasi merupakan functional
region yang oleh karena kondisi
geografisnya cukup challenging,
memerlukan intervensi khusus (afirmasi)
karena market size pada agglomeration
center yang belum mencapai economic
size yang memadai dan/atau terdapat
challenge dalam ihwal kondisi geografis:
small islands archipelago (Natuna, Nias,
Mentawai, Enggano, dll.), atau berupa
small population in a remote area (Pesisir
Barat).
Terhadap kawasan afirmasi, dapat
dilakukan strategi-strategi berikut:
• Basic infrastructure
improvement
• Human resources development
• Unique/high-value economies
• Direct-and-express connection
• Government-induced activities

33. © Direktorat Regional I, 2023 33
Kementerian PPN/Bappenas
Industrial Policy untuk Mendukung
Transformasi Kewilayahan Jawa Barat
(Manufactur and Consumer Goods)
5

34. © Direktorat Regional I, 2023 34
Kementerian
PPN/Bappenas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Share Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor); dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Industri Pengolahan
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Kumulatif
Dalam 10 tahun terakhir, 66% ekonomi Jawa Barat didominasi oleh
Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor, dan Pertanian-Kehutanan-Perikanan
Share 3 sektor, rata-rata:
66,32%
Industri Pengolahan,
rata-rata: 42,4%
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor,
rata-rata: 15,09%
Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan, rata-
rata: 8,78%

35. © Direktorat Regional I, 2023 35
Kementerian PPN/Bappenas
Identifikasi Detail Komoditas dalam Share PDRB
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022: Sektor Industri Pengolahan
Hilirisasi industri alat angkutan menjadi
penggerak utama industri pengolahan di
Provinsi Jawa Barat
• Industri pengolahan berkontribusi
sekitar 42,4% terhadap share
keseluruhan PDRB Provinsi Jawa Barat
• Industri alat angkutan memiliki kontribusi
terbesar (21,25%) pada kelompok industri
pengolahan dan memiliki kontribusi
sebesar 8,38% terhadap share keseluruhan
PDRB Provinsi Jawa Barat
• Industri barang dari logam, komputer,
barang elektronik, optik, dan peralatan
listrik menyumbang 7,93% dan Industri
tekstil dan pakaian menyumbang
6,84% terhadap share keseluruhan PDRB
Provinsi Jawa Barat.

36. © Direktorat Regional I, 2023 36
Kementerian PPN/Bappenas
Koridor Industri Bekasi-Karawang-Subang dan Kawasan Rebana
• Industri Pengolahan merupakan generator utama kekuatan
regional Jawa Barat dengan kontribusi sebesar 42,24%
(2022)
• Potensi: Industri automotive, mesin dan elektronik, tekstil,
Koridor Industri Bekasi-Karawang-Subang
dan Kawasan Rebana
Kontributor ekspor terbesar di Jawa Barat adalah
industri alat angkutan sekitar 12,66%, industri barang
dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan
peralatan listrik sebesar 9,99% dan Industri tekstil dan
pakaian menyumbang 6,77% , dan produk FCMG
lainnya seperti karet dan olahan karet sebesar 4,37%
dan gelas kertas sekitar 3,64%

37. Kedeputian Bidang Pengembangan
Regional
37
Pengembangan Koridor Industri Hijau Berbasis EBT (REBID)
Kekuatan faktor produksi/industri:
• Koridor ini memiliki kekuatan populasi sebanyak 15 juta jiwa
(34% Penduduk Jawa Barat)
• Akses langsung masuk/keluar pasar nasional dan internasional
melalui Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati
• Koridor logistik industri yang sudah cukup mature
• Terdapat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
,Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik
Tenaga Mikrohidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS),Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan
Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)
Dukungan investasi yang diperlukan:
• Pengembangan jaringan SUTET 500 kV yang menghubungkan
koridor guna mendukung kebutuhan listrik industri skala
menengah dan besar
• Pengembangan jaringan jalan untuk menghubungkan Jawa Barat
bagian utara dan selatan
• Perguruan tinggi riset dan vokasi yang mendukung khususnya
STEM
Fokus pengembangan industri:
• Industri hilirisasi agrikultur
• Industri ipengolahan/kmia
• Industri berbasis circular economy
Koridor Industri Hijau:
Bekasi-Karawang-Subang dan Kawasan Rebana
Airport/Air-gateway
Seaport/Sea-gateway
Efficient Mobility/ Corridor Barang
Feeder

38. © Direktorat Regional I, 2023 38
Kementerian PPN/Bappenas
Kawasan Strategis Agrikultur untuk Mendukung
Ketahanan Pangan Jawa Barat
(Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy-
Serayu)
6

39. © Direktorat Regional I, 2023 39
Kementerian PPN/Bappenas
39
Kawasan Strategis Agrikultur untuk Mendukung
Ketahanan Pangan Jawa Barat (1/2)
(Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy-Serayu)

40. Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023
Indramayu 1,376,430.00 1,363,311.87 1,319,624.00 1,482,255.86 1,419,736.00
Karawang 1,117,814.00 1,087,873.90 1,234,134.00 1,226,880.08 1,096,657.00
Subang 942,932.00 970,759.74 959,456.40 1,038,780.58 1,016,077.00
Cianjur 641,804.30 622,992.32 611,773.00 617,941.03 639,006.00
Majalengka 572,005.80 566,334.48 534,250.20 566,087.34 556,782.00
Sukabumi 468,764.30 521,459.25 492,926.30 508,220.48 515,136.00
Bekasi 549,639.70 504,103.31 587,586.10 555,747.09 507,361.00
Cirebon 502,575.00 497,080.10 464,730.70 494,699.98 488,476.00
Garut 449,395.00 424,913.90 443,319.90 441,316.20 452,260.00
Tasikmalaya 441,241.70 444,358.24 445,909.20 430,961.73 407,494.00
Bandung 344,214.40 277,156.28 310,715.20 289,205.70 303,919.00
Ciamis 276,734.10 282,791.46 320,330.70 305,676.17 295,876.00
Sumedang 302,668.90 307,178.00 262,037.80 298,163.00 287,826.00
Produksi Padi Tertinggi di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota (Ton), 2019-2023
1. Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu penghasil utama komoditas pangan, khususnya padi dan
menjadi penyumbang 17,23% di tingkat nasional (BPS, 2022)
2. Pada sub-sektor hortikultura, komoditas yang diunggulkan dan berkontribusi besar pada total produksi
Nasional, yaitu Cabai Besar, Tomat, Kapulaga, Anggrek, Krisan, utamanya Kapulaga dan Anggrek
3. Jawa Barat memiliki keunggulan dari sisi logistik: Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Cirebon dan
Bandara Kertajati mampu menjadi gateway bagi komoditas agrikultur dan industri di Jawa Barat
menuju pasar Nasional dan Internasional
Kekuatan dan Gambaran Ekonomi Regional Jawa Barat Masa Depan
Kawasan Strategis Agrikultur untuk Mendukung Ketahanan Pangan Jawa Barat (2/2)

41. Hatur Nuhun
Direktorat Regional I
Kedeputian Bidang Pengembangan Regional
Kementerian PPN/Bappenas
©musement.com

42. Kementerian PPN/
Bappenas
Lampiran

43. TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH
Tema Sumatra
Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman
Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Target Pembangunan
Kontribusi 22,2% terhadap PDB nasional dengan
pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,0 – 5,4% pada
periode 2025-2029
Tema Jawa
Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif,
Terintegrasi, dan Berkelanjutan
Target Pembangunan
Kontribusi 54,5% terhadap PDB nasional
dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran
5,6 – 5,9% pada periode 2025-2029
Tema Kalimantan
Superhub Ekonomi Nusantara
Target Pembangunan
Kontribusi 9,6% terhadap PDB nasional
dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran
5,6 – 6,3% pada periode 2025-2029
Nusantara dan Industri Berbasis SDA
Target Pembangunan
Kontribusi 7,6% terhadap PDB nasional
dengan pertumbuhan ekonomi pada
kisaran 7,6 – 8,4% pada periode 2025-
2029
Tema Maluku
Hub Kemaritiman Wilayah Timur
Indonesia
Target Pembangunan
Kontribusi 1,0% terhadap PDB nasional
dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran
11,6 – 12,4% pada periode 2025-2029
Tema Bali-Nusra
Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nusantara Bertaraf Internasional
Target Pembangunan
Kontribusi 3,0% terhadap PDB nasional
dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran
6,8 – 7,0% pada periode 2025-2029
TEMA Papua
Percepatan Pembangunan Wilayah Papua
menuju Papua Sehat, Cerdas dan Produktif
Target Pembangunan
Kontribusi 2,1% terhadap PDB nasional dengan
pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,8 – 7,2%
pada periode 2025-2029
Pembangunan wilayah dilaksanakan sesuai dengan tematik wilayah agar pembangunan lebih merata.
Peranan Kawasan Timur Indonesia meningkat dari 21,5% PDB (2022) menjadi 23,3% PDB (2029)
Tema Sulawesi
Penunjang Superhub Ekonomi
43

44. Sistem Functional Region
Banten-Jakarta-Jawa Barat 2045:
Menyongsong “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif,
Terintegrasi, dan Berkelanjutan – 2045”
KAWASAN AFIRMASI
BANTEN SELATAN
DAN
JABAR SELATAN
MEGAPOLITAN
JAKARTA-BANDUNG
KAWASAN
STR.
AGRIKULTUR
CITANDUY
KAWASAN
STR.
AGRIKULTUR
CITARUM-CIMANUK-
CISANGGARUNG
KAWASAN STR.
INDUSTRI BEKASI-
KARAWANG- SUBANG
PERKOTAA
N
CIREBON
KAWASAN STR.
INDUSTRI CILEGON-
SERANG- TANGERANG
KAWASAN
STR. INDUSTRI
KERTAJATI-
JATIWANGI-
CIREBON
Backbone koneksi langsung:
Sumatera-Jawa
(Selat Sunda)

45. © Direktorat Regional I, 2023 45
Kementerian
PPN/Bappenas
Tren Megapolitan Jakarta-Bandung
Jakarta
Bekasi
Purwakarta
Bandung
Built-up growth: 1995-
2005: 11 %
2005-2015: 8 %
Forestarea growth: 1995-
2005: - 15 %
2005-2015: - 10 %
Green and brown field: 1995:
746 ha : 466 ha
2005: 680 ha : 528 ha
2015: 550 ha: 558 ha
130 km
40 km
Sumber : Paparan Prof. Delik Hudalah, 27 Juni 2023

46. © Direktorat Regional I, 2023 46
Kementerian
PPN/Bappenas
Arah Kebijakan yang terkait Metropolitan
Dalam Rancangan RPJPN 2025-2045(1/2)
• Pengembangan Hub Pendidikan Tinggi Global (Global Higher Education Hub); dan Peningkatan
akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi wilayah
• Pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar
Transformasi
Sosial
• Pengembangan Industri berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi, Pengembangan Industri Jasa
Bernilai Tambah Tinggi, dan Pengembangan Industri Hijau Ramah Lingkungan didukung dengan
Pengembangan EBT
• Pengembangan Pariwisata dengan Konsep Hub Kebudayaan dan Industri Kreatif (Cultural Hub
and Creative (CCI)) melalui penyelenggaraan Meeting, Incentives, Conference, dan Events (MICE)
• Penguatan infrastruktur perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global
(global city); dan Pengembangan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan, antara lain
melalui: penyediaan akses layanan publik yang inklusif, pengembangan urban farming,
pengembangan IoT, pengembangan TOD dan transportasi hijau, penerapan smart city dan
peningkatan creative financing
• Pembentukan Kerjasama Pengelolaan lintas wilayah (transboundary management) dan lintas
pemerintahan untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan
Transformasi
Ekonomi

47. © Direktorat Regional I, 2023 47
Kementerian
PPN/Bappenas
Arah Kebijakan yang terkait Metropolitan
dalam Rancangan RPJPN 2025-2045 (2/2)
 Penguatan kerjasama wilayah metropolitan Jakarta dan sekitarnya untuk mendukung fungsi Jakarta sebagai
pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis
nasional dan global pasca pemindahan ibukota negara
 Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan
 Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended financing
• Diversifikasi produk pangan melalui pengembangan pertanian organik, pengembangan perikanan ya
ng berkelanjutan, dan pengolahan makanan olahan yang sehat dan berkualitas untuk
mencapai kemandirian pangan
• Pengelolaan resiko bencana, antara lain dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan sistem
peringatan dini; dan Penguatan ketangguhan area pesisir terhadap ancaman perubahan iklim
seperti rob dan abrasi
• Peningkatan kerjasama internasional untuk mengembangkan teknologi clean energy (green dan
blue energy) dan memperluas akses ke pasar global; dan Peningkatan pemantauan kualitas
lingkungan hidup terutama pada kualitas udara dan kualitas air
Ketahanan
Sosial
Budaya
dan
Ekologi
Kerangka Implementasi Transformasi

48. LATAR BELAKANG
PUSAT PERTUMBUHAN DI JAWA BARAT BAGIAN SELATAN
Zona
Pusat Utama/ Gerbang
Ekonomi
Pusat Pendukung
Barat PKL Cicurug PKL Cibadak
PKL Jampang Kulon
PKL Sagaranten
PKL sukanagara
Selatan • Bagian Barat: PKW
Pelabuhanratu
• Bagian Tengah: PKW
Cidaun
• Bagian Timur: PKW
Pangandaran
PKL Sindangbarang
PKL Rancabuaya
PKL Pameungpeuk
PKL Parigi
Timur PKL Banjar PKL Cisaga
PKL Rancah
PKL Ciamis
PKL Kawali
PKL Panjalu
PKL Ciawi
PKL Singaparna
PKL Garut
PKL Cikajang
PKL Karang Nunggal
PKL Cikatomas
PKL Banjarsari
Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2043
PKL
Rancabuaya
PKW
Pelabuhanratu
PKW Cidaun
PKW
Pangandaran
48