dimuat dalam Majalah HUDMagz Edisi 4 Tahun 2013. diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Permukiman dan Perkotaan (LP P3I)/HUD Institute

1. Profil
Edisi 4 - 2013
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP):
Memperkuat Koordinasi Menuju Kolaborasi
Nurul Wajah Mujahid dan Adi Perdana*
M
enurut Weberian Bureaucrachy, pemerintah terdiri
dari sebuah struktur organisasi yang terdiri dari sekumpulan karyawan dengan kualifikasi tertentu,
terdiri dariberbagai divisi dengan pembagian tugas dan hirarki
yang jelas serta menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan. Struktur tersebut menjamin keteraturan
dan keberlanjutan fungsi penyelenggaraan pemerintahan
namun seringkali gagal menanggapi secara cepat perubah­
an yang terjadi di masyarakat bahkan di dalam birokrasi itu
sendiri. Hal ini dapat dipahami mengingat seringkali birokrasi
pemerintahan bekerja berdasarkan prosedur yang ketat (red
tape). Dalam pelaksananaan tugasnya seringkali karakteristik
birokrasi tersebut menjadikan pemerintah berada dalam kesulitan manakala suatu keluaran (output) dan dampak (outcome)pembangunan di sektor tertentu merupakan hasil dari
gabung­ n berbagai program/kegiatan yang tersebar di berbaa
gai institusi pemerintah (fragmented system).
Kondisi tersebut tercermin dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dimana kewenangannya
terpisah secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah
serta terbagi secara horisontal antarkementerian/lembaga.
Lebih jauh lagi, rumah merupakan barang pribadi (private
good) yang permintaan dan pilihannya sepenuhnya berada di
tangan masyarakat dengan pilihan penyediaannya bisa dilakukan secara swadaya atau membeli dari pengembang (developer).Karakteristik tersebut menjadikan sistem penyediaan perumahan agak berbeda dengan sistem penyediaan infrastruktur
publik seperti jalan dan pelabuhan udara. Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan menengah ke atas
sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar namun pe-
merintah memberikan berbagai fasilitasi bagi masyarakat berpendapatan rendah yang tidak mampu mengakses penyediaan
rumah dari pasar perumahan.
Untuk mengelola kompleksitas di sektor perumahan dan
permukiman diperlukan kesamaan tujuan dan harmonisasi
program dan kegiatan dari berbagai pemangku kepentingan
yang terlibat, khususnya di jajaran pemerintahan (Tabel 1).
Ketidaksinkronan program dan kegiatan antarinstitusi baik di
tingkat pusat dan daerah berpotensi menyebabkan lambatnya pencapaian hasilpembangunan yang diharapkan. Dite­
ngaraipencapaian target 7(d) Millenium Development Goals
(MDGs)tidakakanterwujud.
Memperkuat Koordinasi melalui Pokja PKP
Tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permu­
kiman sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 adalah me­
ningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan
terjangkau serta didukung oleh prasarana dan sarana dasar
permukiman yang memadai. Tujuan tersebut seperti halnya
tujuan MDGs akan tercapai dengan baik apabila didukung
oleh berbagai rencana dan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait. Pencapaian tujuan
tersebut tidak dapat dicapai hanya melalui keberhasilan dari
suatu program/kegiatan tertentu karena tidak ada satu pun
kementerian/lembaga yang dapat menyelesaikan permasalah­
an pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara sendirian. Pada sisi lainnya, perbedaan persepsi terhadap
tujuan pembangunan berpotensi menyebabkan terjadinya
perbedaan indikator yang digunakan yang berimplikasi pada
ketidaksinkronan kegiatan dan output yang dihasilkannya de­
ngan dampak (outcome) yang ingin dicapai. Pada kasus tertentu perbedaan juga seringkali terjadi pada jenis pendekatan
yang digunakan serta besaran banTabel 1.
tuan yang diberikan. Tanpa keterpa­
Keterkaitan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman
duan perencanaan dan pelaksanaan
Peran
pembangunan, suatu program akan
Pemangku Kepentingan
berjalan tidak efektif, tidak efisien
Perencanaan & Pedoman dan Perizinan dan Data Penyediaan Perumahan,
(Stakeholders)
Standar
Administrasi
Prasarana, Sarana,
Penganggaran
bahkan cenderung tumpang tindih.
Bangunan
Pertanahan
dan utilitas
Untuk meningkatkan efektifitas
BAPPENAS
●
pembangunan perumahan dan kaKementerian Keuangan
●
wasan permukiman, Kementerian
Kementerian Perumahan Rakyat
●
●
●
●
Perencanaan Pembangunan Nasio­
Kementerian Pekerjaan Umum
●
●
●
●
nal/BAPPENAS bersama Kementerian
Badan Pertanahan Nasional
●
Perumahan Rakyat dan Kementerian
Badan Pusat Statistik
●
Pekerjaan Umum berinisiatif memPemerintah Daerah
●
●
●
●
bentuk Kelompok Kerja Perumahan
Kementerian Sosial
●
dan Kawasan Permukiman (Pokja
Kementerian Tenaga Kerja dan
●
●
Transmigrasi
PKP). Berdirinya kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman
Kementerian Kelautan dan Perikanan
●
●
diawali dengan pembentukan Tim
Kementerian Pembangunan Daerah
●
●
Tertinggal
Pengarah pada tanggal 16 Agustus
61

2. Profil
2011 melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan/
Kepala Bappenas Nomor 81/M.PPN/HK/08/2011.
Adapun tugas Pokja PKP sebagai berikut:
a. menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, strategi,
dan pro­ ram pembangunan perumahan dan kawasan
g
permukim­ n;
a
b. menyiapkan langkah-langkah koordinasi, pengendalian,
dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahan
dan kawasan permukiman;
c. menyiapkan bahan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Millenium Deve­
lopment Goals bidang perumahan tujuan 7 target 7D: “Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehi­ upan pend
duduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020”;
d. menyiapkan rumusan bahan-bahan bagi pengembangan
dan pengarahan pelaksanaan pembangunan perumahan
dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;
e. melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksana­
an tugas dan pencapaian hasil kepada Tim Pengarah;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim
Pengarah.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan, Ke­
lompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dilengkapi dengan bidang-bidang. Setiap bidang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon 2 dan beranggotakan pejabat eselon 3
dari berbagai kementerian/lembaga sebagaimana ter­ aftar di
d
struktur tim pengarah.
Agenda Kerja
Keberadaan Pokja PKP tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran dan tugas kementerian/lembaga namun lebih
diarahkan untuk menjadi wadah pendukung pengambilan kebijakan agar lebih efektif dan konsisten dengan agenda pembangunan nasional. Terdapat 5 (lima) agenda besar kelompok
kerja perumahan dan kawasan permukiman, yaitu:
a. Pembenahandata dan indikator pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
b. Perbaikan penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman (housing delivery system)
c. Penanganan kawasan permukiman kumuh
d. Penyelenggaraan pertanahan dan perizinan untuk perumahan
e. Penataan kelembagaan perumahan dan kawaan permukiman
Selain akan menitikberatkan pada penyelesaian kelima
agenda besar di atas, Pokja PKP juga diharapkan bisa mendukung koordinasi penyelesaian isu-isu aktual yang lintas kementerian/lembaga. Selain mengelola koordinasi kebijakan,
Pokja PKP dirancang agar menjadi sarana untuk sinkronisasi
kegiatan dalam mendukung sasaran dan tujuan pembangunan
perumahan dan kawasan permu­ iman termasuk penangguk
langan kemiskinan. Pada sisi lainnya, untuk mendukung si­
nergi de­ gan pemerintah daerah, Pokja PKP tingkat nasional
n
diharapkan dapat mengadvokasi pemerintah daerah untuk
menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman yang lebih efektif di daerah.
62
Dari Koordinasi Menuju Kolaborasi
Selain perlunya memperkuat koordinasi antarkementerian/lembaga, Pokja PKP juga diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah termasuk
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat,perguruan tinggi,
dan kalangan dunia usaha. Kolaborasi diperlukan sei­ ing
r
dengan semakin meningkatnya kompleksitas kebutuhan
masyarakat dan adanya perubahan baik di internal maupun
eksternal pemerintahan seperti menguatnya otonomi daerah,
demokrasi, dan peran masyarakat. Tantangan pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman yang ada seringkali
tidak sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga
pemerintah baik pembiayaan, pengetahuan, maupun kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah
seharusnya mendorong lembaga pemerintah untuk menyatukan sumber daya yang dimilikinya baik antarlembaga di tingkat
pusat maupun dengan pemerintah daerah. Kolaborasi dilakukan selain untuk mendapatkan manfaat yang paling optimal
juga dapat menghemat overhead cost, meningkatkan sumber
daya, dan berbagi keahlian yang pada akhirnya dapat mening­
katkan kinerja pelayanan dan meningkatkan reputasi instansi
yang terlibat. Proses kolaborasi secara kongkrit biasanya diawali dengan menyusun perencanaan yang multi-sektor, pembuatan pilot project program/kegiatan baru, serta membangun
budaya kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan.
Proses kolaborasi seringkali tidak berjalan dengan mudah
dikarenakan budaya birokrat itu sendiri yang enggan untuk
berubah secara radikal (incremental culture) dan bisa juga
diakibatkan oleh konflik kepentingan di antara pemangku kepentingan. Sistem birokrasi yang kaku dan berorientasi melihat
ke dalam (inward-looking culture) tidak akan peka terhadap
dinamika kebutuhan masyarakat yang seringkali melampaui
batas-batas organisasi (Goldsmith and Eggers, 2004). Proses
awal kolaborasi biasanya membutuhkan waktu dan energi
yang besar karena diwarnai oleh perbedaan budaya organisasi,
masalah kepemimpinan dan ego sektoral, kehilangan otonomi,
keengganan berbagi sumber daya yang dibutuhkan serta persaingan untuk memperoleh reputasi yang paling menonjol dari
berbagai pihak yang terlibat.
Terlepas dari sisi positif dan negatif kolaborasi, peran pemerintah di bidang pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman sudah saatnya bergeser dari semangat “provider”
menuju “enabler” untuk menggerakkan seluruh sumber daya
yang ada dan tersebar di berbagai pemangku kepen­ ngan.
ti
Pokja PKP menjadi sebuah harapan menuju pemba­ gunan
n
perumahan dan kawasan permukiman yang lebih efektif dan
efisien. Untuk itu, pada tahap awal kegiat­ nnya Pokja PKP
a
perlu melakukan advokasi untuk penguatan kapasitas anggotanya, membangun kesepahaman (consensus building)
mengenai indikator yang akan digunakan serta merumuskan
masalah dan arah kebijakan pembangunan ke depan, khususnya menyongsong penyusunan RPJMN 2015-2019 yang merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangun­ n Jangka Pana
jang (2005-2025).
*) Perencana di Direktorat Permukiman dan
Perumahan, Kementerian PPN/BAPPENAS