Kebun plasma pola kemitraan

23,963 views

Published on

Kebun plasma pola kemitraan

  1. 1. Oleh :Plasma Division
  2. 2. Pola Kemitraan Pola kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama pembangunan dan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma melalui lembaga koperasi dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, saling mengisi, utuh dan berkesinambungan.
  3. 3.  1. Pola HIBAH 2. Pola BAGI HASIL 3. Pola KREDIT
  4. 4.  1. SISTEM PIR 2. SISTEM KKPA 3. SISTEM REVITALISASI PERKEBUNAN 4. SISTEM HUBUNGAN ABADI
  5. 5. LANDASAN HUKUM PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN :•Peraturan Menteri Pertanian No.33/Permentan/OT.140/7/2006 tentangPengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan•Peraturan Menteri Keuangan no.117/PMK.06/2006 tentang KreditPengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan•Keputusan Menteri Pertanian No.490/Kpts/OT. 160/8/2006 tentangPembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan•Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No.135/Kpts/RC.110/10/10 tentangSatuan Biaya Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi PerkebunanTahun 2010/2011•Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Menteri Keuangan/DirjenPerbendaharaan dengan lima(5) Bank Pelaksana (P.T. Bank Rakyat Indonesia,P.T. Bank Mandiri,P.T. BUKOPIN, P.T. Bank Pembangunan Daerah SumateraUtara dan Pembangunan Daerah Sumatera Barat/Bank Nagari pada tanggal 20Desember 2006.
  6. 6.  KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN BERBENTUK : Kerjasama penyediaan sarana produksi Pengolahan dan pemasaran Produksi Transportasi
  7. 7. 1 . Para pihak menandatangani naskah perjanjian kerja sama kemitraan yang telah disepakati.2. Para pihak paham dan mengerti tentang isi serta maksud naskah yang ditandatangani.
  8. 8. KETENTUAN UMUMProgram Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatanpembangunan perkebunan rakyat melalui perluasan,peremajaandan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kreditinvestasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah denganatau tanpa melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunansebagai mitra dalam pembangunan kebun,pengolahan danpemasaran hasil.
  9. 9. 1. Pekebun/Petani : Penduduk setempat Tergabung dalam wadah koperasi Memiliki lahan usaha sehamparan dengan anggota lainnya untuk dimitrakan2. Perkebunan Besar Swasta (PBS) : Memiliki ijin usaha perkebunan Memiliki ijin lokasi Bersedia melakukan kerjasama kemitraan dengan pekebun Mematuhi ketentuan pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku3. Koperasi Primer Merupakan koperasi primer dan bukan koperasi karyawan. Sudah berbadan hukum lengkap dengan akte pendiriannya serta perubahannya.
  10. 10. 4. Lahan Plasma Luas adalah 2 Ha/KK dan paling luas 4 Ha/KK Lahan tidak bermasalah atau okupasi oleh pihak lain Lahan sudah memiliki perijinan-perijinan yang sah Lahan berasal dari tanah petani, tanah ulayat/adat, tanahnegara termasuk hutan konversi serta tanah lainnya yangdimungkinkan untuk pengembangan perkebunan sesuai denganperaturan perundangan-undangan Lahan merupakan tanah milik petani dan atau yang akan menjadimilik petani
  11. 11. Mitra Usaha Berkewajiban :a. Memiliki perkebunan dan atau fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil perkebunanb. Melaksanakan pengembangan perkebunan petani peserta, sesuai dengan petunjuk operasional dan standart teknis yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian Cq Direktur Jenderal Perkebunanc. Bertindak sebagai avalis untuk pembiayaan pengembangan perkebunand. Mengikut sertakan pekebun secara aktif dalam proses pengembangan perkebunan.
  12. 12. e. Membina secara teknis dan management para pekebun agarmampu mengusahakan kebunnya baik masa pengembanganmaupun selama tanaman menghasilkan serta memfasilitasiperemajaan tanaman.f. Membeli hasil kebun dengan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau kesepakatan bersama antara mitra usaha dan pekebung. Menyelenggarakan proses pelaksanaan dan pengembalian kredit pekebun.
  13. 13. Biaya Pengembangan Perkebunan :Kredit program revitalisasi perkebunandiberikan dan dikelola perusahaanmitra dan atau koperasi perkebunansetelah disetujui oleh Bank.
  14. 14. Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan KPEN-RP adalah Kredit yang diberikan dalam rangkaDefinisi mendukung program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati dan Program Revitalisasi PertanianUsaha yang Perluasan, rehabilitasi, dan peremajaan tanaman kelapa sawit, karetDibiayai dan kakao.Jangka Waktu 2010, diusulkan diperpanjang s/d 2014.ProyekSumber Dana Bank Pelaksana 100%Plafon Kredit Ditetapkan oleh Direktur Jenderal PerkebunanSuku Bunga Kredit maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 5% 1. kelapa sawit dan kakao: 7% p.a.,Suku Bunga 2. karet 6% p.a.Petani/Peternak (ditinjau setiap 6 bln, atas dasar kesepakatan Pemerintah dan Bank Pelaksana)
  15. 15. 1. Kelapa sawit dan kakao 13 tahun,Jangka 2. Karet 15 tahunWaktu Kredit 1. Bupati/Walikota cq Kepala Dinas Perkebunan : menunjuk calon petani peserta, mengusulkan calon mitra usaha melalui GubernurPeran 2. Dirjen Perkebunan : penunjukan mitra usahaPemerintah 3. Kementerian Keuangan: penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga , menunjuk Bank PelaksanaTarget Komitmen pendanaan oleh Bank : Rp 38,60 triliunRealisasi Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel,Babel, Lampung, Jabar, Kalbar,Daerah Kalteng,Kalsel,Kaltim,Sulut, Sulteng, Sulbar,Sulsel, Sultra, Maluku, Papua,PapuaRealisasi Barat BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Agroniaga, BII, Bank CIMB Niaga, BankBank Artha Graha, Bank Mega, BPD Sumut, BPD Sumbar, BPD Sumsel, BPD Aceh, BPDPelaksana Kaltim, BPD Papua, BPD Riau
  16. 16. 1. Permasalahan yang terkait dengan lahan, antara lain mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah, kenaikan biaya sertifikasi lahan, lambatnya proses sertifikasi lahan, lahan sudah tumpang tindih dengan lahan masyarakat, lahan areal proyek dikuasai pihak lain. 2. Bank Pelaksana belum dapat menyalurkan KPEN-RP yang belum memenuhi kelengkapan administrasi : penetapan peserta oleh Bupati; Rekomendasi calon perusahaan mitra dari Bupati dan Gubernur; Perjanjian Kerjasama petani, koperasi, perusahaan Mitra; Perijinan,legalitas perusahaan, ijin lokasi lahan dan feasibility study.Permasalahan 3. Lambatnya proses penetapan daftar nominatif petani 4. Kurangnya koordinasi dinas terkait dengan Bank Pelaksana 5. Masih kurangnya tenaga pendamping untuk membina petani plasma dan koperasinya. 6. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum paham pola dan fungsi plasma sehingga mereka menolak kehadiran program plasma
  17. 17. Satuan Biaya Revitalisasi per HaPerluasan Tanaman Karet Tahun 2011Untuk Wilayah Provinsi Aceh adalah : Rp. 43.346.000,- (SK.DIRJENBUN no.135/Kpts/RC.110/10/11).
  18. 18. Tahun ke- Jenis Pekerjaan TotalP.O. Pembukaan Lahan, penanaman, sertifikasi dan Rp. 22.887.000,- manajemen fee 5%.P.1. Pemeliharaan Tahun Pertama Rp. 4.332.000,-P.2. Pemeliharaan Tahun ke Dua Rp. 3.514.000,-P.3. Pemeliharaan Tahun ke Tiga Rp. 3.852.000,-P.4. Pemeliharaan Tahun ke Empat Rp. 3.599.000.-P.5. Pemeliharaan Tahun ke Lima Rp. 5.162.000,- TOTAL INVESTASI Rp. 43.346.000,-
  19. 19. Description TotalBiaya Tanaman Rp. 39.678.000,-Management Fee 5% + Sertifikasi Rp. 3.667.300,-Bunga selama masa pembangunan = 6 % XRp.43.346.000 X 6 th (grace periode) Rp. 15.604.560,-Bunga selama masa cicilan :Rp.43.346.000 X 11.98% x 9 th Rp. 46.735.657,-Total Pinjaman Rp. 105.685.517,-Besarnya cicilan/bulan selama 15 tahun Rp. 587.142,-Produksi selama setahun/ha 1500 Kg Karet Kering (KK)Harga rata-rata KK/kg Rp. 20.000,-Pendapatan kotor/ha/bulan Rp. 2.500.000,-Pendapatan bersih/ha/bulan Rp. 1.912.858--
  20. 20. WASSALAM, TERIMA KASIH DAN SUKSES….!
  21. 21. Tumpangsari Karet dengan tanamanPalawija(Jagung dan Kacang tanah)

×