SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
Penguatan Trajectory Pembangunan melalui
Inovasi Hubungan Pemerintah-Masyarakat
Disampaikan pada Seminar dan Talkshow
Issu Aktual Inovasi Sektor Publik
JAKARTA, 19 NOVEMBER 2018
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN /
http://inovasi.lan.go.id
GenderGovernment Effectiveness Index
Global Innovation Index
CAPAIAN KINERJA SEKTOR PUBLIK SAAT INI
Capaian tertinggi Indonesia pada tahun 2016 dengan
pont 0,01 (rata-rata GEI Indonesia dari tahun 1960-
2016 -0,32.namun masih berada di bawah negara
tetangga
Indonesia naik 2 peringkat dari tahun lalu ke peringkat 85.
Namun masih tertinggal dari negara tetangga
• Filipina 73
• Brunei 67
• Vietnam 45
• Thailand 44
• Malaysia 35
• Singapura 5
(cornelluniversity,
INSEAD, WIPO. 2018)
• Brunei 1,07
• Vietnam 0,01
• India 0,10
• Thailand 0,34
• Malaysia 0,88
• Singapura 2,21
Worldwide Governance Indicators
Global Competitiveness Index
Naik 2 peringkat ke peringkat 45 dari 140 negara,
namun masih tertinggal dari negara tetangga (WECforum)
• Malaysia 25
• Thailand 38
• Singapura 1
Indeks KesetaraanGender,Negara-negara di ASEAN dan
Beberapa NegaraLain, 2014
VISI NASIONAL BIDANG
PEMBANGUNAN HUKUM
DAN PENYELENGGARAAN
NEGARA
Arah Pembangunan Jangka
Panjang Penyelenggaraan
Negara
Peningkatan kualitas penyelenggaraan
administrasi negara dicapai dengan cara:
ARAH KEBIJAKAN RPJP 2005-2025
Bappenas.go.id/files/1814/2057/0437/RPJP-2005-2025.pdf
a) Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar
dapat berfungsi secara lebih memadai, ramping, luwes dan
responsif;
b) Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan
prosedur pada semua tingkat dan antar tingkat pemerintahan;
c) Penataan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
agar sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat;
d) Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem
karier berdasarkan prestasi.
a) Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan
dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
b) Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mandiri,
berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi
jalannya pemerintahan.
Peningkatan keberdayaan masyarakat
dalam penyelenggaraan negara dicapai
dengan cara:
Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit
Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan
dapat memberikan kontribusi yang optimal
untuk mendukung keberhasilan pembangunan
dan peningkatan daya saing nasional. Dalam
kaitan ini tantangan utamanya adalah
meningkatkan integritas, akuntabilitas,
efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan publik.
Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi
Nasional (RBN)
Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif,
efisien, dan sinergis.
(BUKU I RPJMN 2015-2019,diunduh dari
https://www.bappenas.go.id/index.php?cID=5009?cID=5009)
Birokrasi Efektif dan
Efisien
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
(RPJMN 2015-2019)
Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam
Politik dan Pembangunan
Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di
berbagai bidang pembangunan
Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan
Gender (PUG)
Peningkatan kualitas Pelayanan Publik
Bagaimana 2020-2024?
VISI NASIONAL
BIDANG
PEMBANGUNAN
HUKUM DAN
PENYELENGGARAAN
NEGARA
Kualitas Penyelenggaraan
Administrasi Negara
SINERGI DALAM INOVASI PEMERINTAH-MASYARAKAT
Keberdayaan Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara
Inovasi Bidang
Kemasyarakatan
Inovasi Bidang
Kemasyarakatan
Pertama, positioning jabatan fungsional
ISU AKTUAL INOVASI SEKTOR PUBLIK
Kedua, sustainibilitas inovasi sektor publik
Ketiga, implementasi pendekatan whole of government
dalam pemberdayaan perempuan
Daya
Saing
Global
Pembangunan
Berbasis
Potensi dan
Keunggulan
Wilayah
Dynamic
Governance
Pelayanan
Publik
Berkelas
Dunia
EKOSISTEM
INOVASI
LOCAL INNOVATION SYSTEM INNOVATIVE LEADERSHIP
PUBLIC SERVICE
INNOVATION
EVALUATION
SUSTAINABILITY-DRIVEN
INNOVATION COLLABORATIVE
CITIZEN/SOCIETY
PARTICIPATION
INNOVATIVE HUMAN
RESOURCES DAYA SAING NASIONAL
Masyarakat
Pengusaha
Pemerintah
Pemerintah
Pemerintah
Pemerintah
Masyarakat
Pengusaha
Perlu Ada Perubahan Yang Revolusioner
Terkait Peran Pemerintah
KELEMBAGAAN SDM APARATUR TATA LAKSANA POLA HUBUNGANPELAYANAN PUBLIK
GRAND DESIGN
JABATAN FUNGSIONAL
PENGUKURAN DAMPAK
INOVASI
MODEL INOVASI BERBASIS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
positioning
jabatan
fungsional
sustainibilitas inovasi
sektor publik
implementasi
pendekatan whole of
government
KELEMBAGAAN
SDM APARATUR
TATA LAKSANA PELAYANAN PUBLIK
POLA HUBUNGAN
ISU AKTUAL INOVASI SEKTOR PUBLIK
ORGANISASI
• Struktur
• Formasi
• Tata
Hubungan
• Seleksi
• Penempatan
• Penilaian Kinerja
• Pengembangan
kompetensi
• Pengembangan karier
• Revitalisasi pembinaan
JF
NILAI STRATEGIS GRAND DESIGN JABATAN FUNGSIONAL
GRAND DESIGN
JABATAN
FUNGSIONAL
MANAJEMEN DAN PEMBINAAN
PPPPerlu formulasi kebijakan penataan manajemenerlu formulasi kebijakan penataan manajemenerlu formulasi kebijakan penataan manajemenerlu formulasi kebijakan penataan manajemen JFJFJFJF
PerluPerluPerluPerlu formulasi kebijakanformulasi kebijakanformulasi kebijakanformulasi kebijakan rererere----desaindesaindesaindesain
organisasi dengan pendekatan fungsionalorganisasi dengan pendekatan fungsionalorganisasi dengan pendekatan fungsionalorganisasi dengan pendekatan fungsional
INSTRUMEN ADOPTION
Institusi Pemerintahan baik
pusat maupun daerah memilki
instrumen untuk melakukan
pengukuran dampak inovasi
sendiri
SELF ASSESMENT
Pemerintah daerah / istitusi
pemerintahan sudah dapat melakukan
pengukuran dampak inovasi di daerah /
institusinya masing-masing
SUISTAINABILTY
Secara berkelanjutan
pengukuran dampak inovasi
telah menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari
pelaksanaan inovasi di daerah
/ institusi
PENGUKURAN DAMPAK INOVASI
Pengukuran Dampak
Inovasi baik skala Mikro,
Meso dan Makro
KEMANDIRIAN DAERAH
DAN
BUDAYA INOVATIF
1
2
3
4
NILAI STRATEGIS PENGUKURAN DAMPAK INOVASI
NILAI STRATEGIS MODEL INOVASI BERBASIS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Penerapan WOG dalam Penguatan Model Perempuan
Wirausaha Sosial
Calon
Pewirausaha
Perempuan
Dinas
Perindustrian
Kepala
Daerah
Asosiasi
Pengusaha
Perempuan
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan
Dinas
KUKM
Dinas
Perizinan
Transformasi Organisasi menuju Desain Organisasi berbasis Fungsional: Mewujudkan organisasi birokrasi
yang ramping, efektif, dan dinamis (adaptif) dengan menempatkan JF sebagai sentral (open function)
Manajemen dan pembinaan JF yang inovatif: Mewujudkan birokrasi yang didukung oleh JF profesional
yang direkrut secara terbuka, selektif dan dikembangkan secara kompetitif melalui pendekatan inovatif
Pengukuran dampak inovasi secara berkelanjutan oleh setiap institusi/daerah guna melihat dan mengukur
dampak dari setiap inovasi yang telah dilaksanakannya.
Mayoritas daerah/institusi yang mandiri dan mampu melakukan penilaian terhadap sejumlah inovasi (self
assessment)
Mewujudkan ekosistem inovasi yang berbasis pada penyelenggaraan inovasi yang kompherensif, terukur
dan sustainable.
Reorientasi peran pemerintah dari memberikan pelayanan langsung menjadi faslitator.
Penguatan kolaborasi pemerintah dalam penyelesaian masalah lintas sektor.
Peningkatan jumlah pengusaha perempuan yang memberikan dampak sosial.
MEMPERKUAT TRAJECTORY (Target 2020-2024)
PEDULIPEDULIPEDULIPEDULIINOVATIFINOVATIFINOVATIFINOVATIFINTEGRITASINTEGRITASINTEGRITASINTEGRITAS PROFESIONALPROFESIONALPROFESIONALPROFESIONAL
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Wisber inovasi pengembangan kapasitas sdm
Wisber inovasi pengembangan kapasitas sdmWisber inovasi pengembangan kapasitas sdm
Wisber inovasi pengembangan kapasitas sdmResearcher Syndicate68
 
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifMembangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifTri Widodo W. UTOMO
 
Membangun Smart ASN Melaui Inovasi
Membangun Smart ASN Melaui InovasiMembangun Smart ASN Melaui Inovasi
Membangun Smart ASN Melaui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Issu-Issu Umum Dalam Pengembangan Inovasi Pemerintahan Daerah
Issu-Issu Umum Dalam Pengembangan Inovasi Pemerintahan DaerahIssu-Issu Umum Dalam Pengembangan Inovasi Pemerintahan Daerah
Issu-Issu Umum Dalam Pengembangan Inovasi Pemerintahan DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi dan Teknik Penerapan Inovasi
Strategi dan Teknik Penerapan InovasiStrategi dan Teknik Penerapan Inovasi
Strategi dan Teknik Penerapan InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government Tri Widodo W. UTOMO
 
Peran LAN Dalam Habituasi Inovasi Pemda
Peran LAN Dalam Habituasi Inovasi PemdaPeran LAN Dalam Habituasi Inovasi Pemda
Peran LAN Dalam Habituasi Inovasi PemdaTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelayanan di Era Disrupsi Teknologi
Inovasi Pelayanan di Era Disrupsi TeknologiInovasi Pelayanan di Era Disrupsi Teknologi
Inovasi Pelayanan di Era Disrupsi TeknologiTri Widodo W. UTOMO
 
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital Tri Widodo W. UTOMO
 
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19Tri Widodo W. UTOMO
 
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang Inovatif
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang InovatifLAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang Inovatif
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang InovatifTri Widodo W. UTOMO
 
RB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
RB, Pelayanan Publik, dan InovasiRB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
RB, Pelayanan Publik, dan InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCA
Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCAPeran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCA
Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCATri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahInovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era Disrupsi
Inovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era DisrupsiInovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era Disrupsi
Inovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
 
Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Inovasi Administrasi NegaraPeningkatan Kualitas Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Inovasi Administrasi NegaraTri Widodo W. UTOMO
 
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi Negara
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi NegaraPentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi Negara
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi NegaraTri Widodo W. UTOMO
 
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Ridho Fitrah Hyzkia
 

What's hot (20)

Wisber inovasi pengembangan kapasitas sdm
Wisber inovasi pengembangan kapasitas sdmWisber inovasi pengembangan kapasitas sdm
Wisber inovasi pengembangan kapasitas sdm
 
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifMembangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
 
Membangun Smart ASN Melaui Inovasi
Membangun Smart ASN Melaui InovasiMembangun Smart ASN Melaui Inovasi
Membangun Smart ASN Melaui Inovasi
 
Issu-Issu Umum Dalam Pengembangan Inovasi Pemerintahan Daerah
Issu-Issu Umum Dalam Pengembangan Inovasi Pemerintahan DaerahIssu-Issu Umum Dalam Pengembangan Inovasi Pemerintahan Daerah
Issu-Issu Umum Dalam Pengembangan Inovasi Pemerintahan Daerah
 
Strategi dan Teknik Penerapan Inovasi
Strategi dan Teknik Penerapan InovasiStrategi dan Teknik Penerapan Inovasi
Strategi dan Teknik Penerapan Inovasi
 
Inovasi Penyelenggaraan Diklat
Inovasi Penyelenggaraan DiklatInovasi Penyelenggaraan Diklat
Inovasi Penyelenggaraan Diklat
 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menuju World Class Government
 
Peran LAN Dalam Habituasi Inovasi Pemda
Peran LAN Dalam Habituasi Inovasi PemdaPeran LAN Dalam Habituasi Inovasi Pemda
Peran LAN Dalam Habituasi Inovasi Pemda
 
Inovasi Pelayanan di Era Disrupsi Teknologi
Inovasi Pelayanan di Era Disrupsi TeknologiInovasi Pelayanan di Era Disrupsi Teknologi
Inovasi Pelayanan di Era Disrupsi Teknologi
 
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital
 
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19
 
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang Inovatif
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang InovatifLAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang Inovatif
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang Inovatif
 
RB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
RB, Pelayanan Publik, dan InovasiRB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
RB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
 
Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCA
Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCAPeran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCA
Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCA
 
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahInovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 
Pelembagaan Inovasi
Pelembagaan InovasiPelembagaan Inovasi
Pelembagaan Inovasi
 
Inovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era Disrupsi
Inovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era DisrupsiInovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era Disrupsi
Inovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era Disrupsi
 
Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Inovasi Administrasi NegaraPeningkatan Kualitas Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
 
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi Negara
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi NegaraPentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi Negara
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi Negara
 
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
 

Similar to Penguatan Trajectory Pembangunan melalui Inovasi Hubungan Pemerintah-Masyarakat

Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityReformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityCoach RFIRMANS
 
Inovasi p basseng
Inovasi p bassengInovasi p basseng
Inovasi p bassenghoyin rizmu
 
Agenda 2 PKA Selayang Pandang.pdf
Agenda 2 PKA Selayang Pandang.pdfAgenda 2 PKA Selayang Pandang.pdf
Agenda 2 PKA Selayang Pandang.pdfRiniSetiawati17
 
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxPaparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxjhijria87
 
Manajemen mutu reformasi birokrasi
Manajemen mutu reformasi birokrasiManajemen mutu reformasi birokrasi
Manajemen mutu reformasi birokrasiFatihElluqmani
 
PERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptx
PERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptxPERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptx
PERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptxYulisaLin
 
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024Ridho Fitrah Hyzkia
 
Rpjm peld berbasis daya saing daerah 2015 2019
Rpjm peld berbasis daya saing daerah 2015 2019Rpjm peld berbasis daya saing daerah 2015 2019
Rpjm peld berbasis daya saing daerah 2015 2019Sugeng Budiharsono
 
Birokrasi di Indonesia
Birokrasi di IndonesiaBirokrasi di Indonesia
Birokrasi di IndonesiaIQChannel
 
PPT_GDHME2023 - Dharmawan Bincha Yomi.pdf
PPT_GDHME2023 - Dharmawan Bincha Yomi.pdfPPT_GDHME2023 - Dharmawan Bincha Yomi.pdf
PPT_GDHME2023 - Dharmawan Bincha Yomi.pdfDharmawanBincha
 
Materi Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN
Materi Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASNMateri Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN
Materi Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASNLuqmanSuyanto
 
Pendidikan kewirausahaan kreatif
Pendidikan kewirausahaan kreatifPendidikan kewirausahaan kreatif
Pendidikan kewirausahaan kreatifTogar Simatupang
 

Similar to Penguatan Trajectory Pembangunan melalui Inovasi Hubungan Pemerintah-Masyarakat (20)

Menuju goverment 4.0
Menuju goverment 4.0Menuju goverment 4.0
Menuju goverment 4.0
 
Komitmen Mutu
Komitmen MutuKomitmen Mutu
Komitmen Mutu
 
INKUBASI INOVASI DAERAH.pdf
INKUBASI INOVASI DAERAH.pdfINKUBASI INOVASI DAERAH.pdf
INKUBASI INOVASI DAERAH.pdf
 
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityReformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
 
12102021-DIKLAT ASN
12102021-DIKLAT ASN12102021-DIKLAT ASN
12102021-DIKLAT ASN
 
Inovasi p basseng
Inovasi p bassengInovasi p basseng
Inovasi p basseng
 
Agenda 2 PKA Selayang Pandang.pdf
Agenda 2 PKA Selayang Pandang.pdfAgenda 2 PKA Selayang Pandang.pdf
Agenda 2 PKA Selayang Pandang.pdf
 
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxPaparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
 
Membangung integritas melalui wawasan kebangsaan dalam mewujudkan infrastruks...
Membangung integritas melalui wawasan kebangsaan dalam mewujudkan infrastruks...Membangung integritas melalui wawasan kebangsaan dalam mewujudkan infrastruks...
Membangung integritas melalui wawasan kebangsaan dalam mewujudkan infrastruks...
 
Laporan akhir kegiatan intan 2018 (a4)
Laporan akhir kegiatan intan 2018 (a4)Laporan akhir kegiatan intan 2018 (a4)
Laporan akhir kegiatan intan 2018 (a4)
 
Manajemen mutu reformasi birokrasi
Manajemen mutu reformasi birokrasiManajemen mutu reformasi birokrasi
Manajemen mutu reformasi birokrasi
 
PERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptx
PERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptxPERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptx
PERAN PROFESI AKUNTAN BERKUALITAS, KOMPETITIF DAN INTERGRITAS (Akademisi).pptx
 
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
 
Rpjm peld berbasis daya saing daerah 2015 2019
Rpjm peld berbasis daya saing daerah 2015 2019Rpjm peld berbasis daya saing daerah 2015 2019
Rpjm peld berbasis daya saing daerah 2015 2019
 
Birokrasi di Indonesia
Birokrasi di IndonesiaBirokrasi di Indonesia
Birokrasi di Indonesia
 
Pedoman penyelenggaraan laboratorium inovasi
Pedoman penyelenggaraan laboratorium inovasi Pedoman penyelenggaraan laboratorium inovasi
Pedoman penyelenggaraan laboratorium inovasi
 
PPT_GDHME2023 - Dharmawan Bincha Yomi.pdf
PPT_GDHME2023 - Dharmawan Bincha Yomi.pdfPPT_GDHME2023 - Dharmawan Bincha Yomi.pdf
PPT_GDHME2023 - Dharmawan Bincha Yomi.pdf
 
Materi Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN
Materi Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASNMateri Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN
Materi Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN
 
Urusintegriti
UrusintegritiUrusintegriti
Urusintegriti
 
Pendidikan kewirausahaan kreatif
Pendidikan kewirausahaan kreatifPendidikan kewirausahaan kreatif
Pendidikan kewirausahaan kreatif
 

More from Tri Widodo W. UTOMO

Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluTri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarTri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightTri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
 

Recently uploaded

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 

Penguatan Trajectory Pembangunan melalui Inovasi Hubungan Pemerintah-Masyarakat

  • 1. Penguatan Trajectory Pembangunan melalui Inovasi Hubungan Pemerintah-Masyarakat Disampaikan pada Seminar dan Talkshow Issu Aktual Inovasi Sektor Publik JAKARTA, 19 NOVEMBER 2018 PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN / http://inovasi.lan.go.id
  • 2. GenderGovernment Effectiveness Index Global Innovation Index CAPAIAN KINERJA SEKTOR PUBLIK SAAT INI Capaian tertinggi Indonesia pada tahun 2016 dengan pont 0,01 (rata-rata GEI Indonesia dari tahun 1960- 2016 -0,32.namun masih berada di bawah negara tetangga Indonesia naik 2 peringkat dari tahun lalu ke peringkat 85. Namun masih tertinggal dari negara tetangga • Filipina 73 • Brunei 67 • Vietnam 45 • Thailand 44 • Malaysia 35 • Singapura 5 (cornelluniversity, INSEAD, WIPO. 2018) • Brunei 1,07 • Vietnam 0,01 • India 0,10 • Thailand 0,34 • Malaysia 0,88 • Singapura 2,21 Worldwide Governance Indicators Global Competitiveness Index Naik 2 peringkat ke peringkat 45 dari 140 negara, namun masih tertinggal dari negara tetangga (WECforum) • Malaysia 25 • Thailand 38 • Singapura 1 Indeks KesetaraanGender,Negara-negara di ASEAN dan Beberapa NegaraLain, 2014
  • 3. VISI NASIONAL BIDANG PEMBANGUNAN HUKUM DAN PENYELENGGARAAN NEGARA Arah Pembangunan Jangka Panjang Penyelenggaraan Negara Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi negara dicapai dengan cara: ARAH KEBIJAKAN RPJP 2005-2025 Bappenas.go.id/files/1814/2057/0437/RPJP-2005-2025.pdf a) Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, ramping, luwes dan responsif; b) Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan antar tingkat pemerintahan; c) Penataan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur agar sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; d) Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi. a) Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; b) Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mandiri, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan negara dicapai dengan cara:
  • 4. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis. (BUKU I RPJMN 2015-2019,diunduh dari https://www.bappenas.go.id/index.php?cID=5009?cID=5009) Birokrasi Efektif dan Efisien PERMASALAHAN DAN TANTANGAN (RPJMN 2015-2019) Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Bagaimana 2020-2024?
  • 5. VISI NASIONAL BIDANG PEMBANGUNAN HUKUM DAN PENYELENGGARAAN NEGARA Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Negara SINERGI DALAM INOVASI PEMERINTAH-MASYARAKAT Keberdayaan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara Inovasi Bidang Kemasyarakatan Inovasi Bidang Kemasyarakatan
  • 6. Pertama, positioning jabatan fungsional ISU AKTUAL INOVASI SEKTOR PUBLIK Kedua, sustainibilitas inovasi sektor publik Ketiga, implementasi pendekatan whole of government dalam pemberdayaan perempuan Daya Saing Global Pembangunan Berbasis Potensi dan Keunggulan Wilayah Dynamic Governance Pelayanan Publik Berkelas Dunia EKOSISTEM INOVASI LOCAL INNOVATION SYSTEM INNOVATIVE LEADERSHIP PUBLIC SERVICE INNOVATION EVALUATION SUSTAINABILITY-DRIVEN INNOVATION COLLABORATIVE CITIZEN/SOCIETY PARTICIPATION INNOVATIVE HUMAN RESOURCES DAYA SAING NASIONAL Masyarakat Pengusaha Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Masyarakat Pengusaha
  • 7. Perlu Ada Perubahan Yang Revolusioner Terkait Peran Pemerintah KELEMBAGAAN SDM APARATUR TATA LAKSANA POLA HUBUNGANPELAYANAN PUBLIK
  • 8. GRAND DESIGN JABATAN FUNGSIONAL PENGUKURAN DAMPAK INOVASI MODEL INOVASI BERBASIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN positioning jabatan fungsional sustainibilitas inovasi sektor publik implementasi pendekatan whole of government KELEMBAGAAN SDM APARATUR TATA LAKSANA PELAYANAN PUBLIK POLA HUBUNGAN ISU AKTUAL INOVASI SEKTOR PUBLIK
  • 9. ORGANISASI • Struktur • Formasi • Tata Hubungan • Seleksi • Penempatan • Penilaian Kinerja • Pengembangan kompetensi • Pengembangan karier • Revitalisasi pembinaan JF NILAI STRATEGIS GRAND DESIGN JABATAN FUNGSIONAL GRAND DESIGN JABATAN FUNGSIONAL MANAJEMEN DAN PEMBINAAN PPPPerlu formulasi kebijakan penataan manajemenerlu formulasi kebijakan penataan manajemenerlu formulasi kebijakan penataan manajemenerlu formulasi kebijakan penataan manajemen JFJFJFJF PerluPerluPerluPerlu formulasi kebijakanformulasi kebijakanformulasi kebijakanformulasi kebijakan rererere----desaindesaindesaindesain organisasi dengan pendekatan fungsionalorganisasi dengan pendekatan fungsionalorganisasi dengan pendekatan fungsionalorganisasi dengan pendekatan fungsional
  • 10. INSTRUMEN ADOPTION Institusi Pemerintahan baik pusat maupun daerah memilki instrumen untuk melakukan pengukuran dampak inovasi sendiri SELF ASSESMENT Pemerintah daerah / istitusi pemerintahan sudah dapat melakukan pengukuran dampak inovasi di daerah / institusinya masing-masing SUISTAINABILTY Secara berkelanjutan pengukuran dampak inovasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan inovasi di daerah / institusi PENGUKURAN DAMPAK INOVASI Pengukuran Dampak Inovasi baik skala Mikro, Meso dan Makro KEMANDIRIAN DAERAH DAN BUDAYA INOVATIF 1 2 3 4 NILAI STRATEGIS PENGUKURAN DAMPAK INOVASI
  • 11. NILAI STRATEGIS MODEL INOVASI BERBASIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Penerapan WOG dalam Penguatan Model Perempuan Wirausaha Sosial Calon Pewirausaha Perempuan Dinas Perindustrian Kepala Daerah Asosiasi Pengusaha Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dinas KUKM Dinas Perizinan
  • 12. Transformasi Organisasi menuju Desain Organisasi berbasis Fungsional: Mewujudkan organisasi birokrasi yang ramping, efektif, dan dinamis (adaptif) dengan menempatkan JF sebagai sentral (open function) Manajemen dan pembinaan JF yang inovatif: Mewujudkan birokrasi yang didukung oleh JF profesional yang direkrut secara terbuka, selektif dan dikembangkan secara kompetitif melalui pendekatan inovatif Pengukuran dampak inovasi secara berkelanjutan oleh setiap institusi/daerah guna melihat dan mengukur dampak dari setiap inovasi yang telah dilaksanakannya. Mayoritas daerah/institusi yang mandiri dan mampu melakukan penilaian terhadap sejumlah inovasi (self assessment) Mewujudkan ekosistem inovasi yang berbasis pada penyelenggaraan inovasi yang kompherensif, terukur dan sustainable. Reorientasi peran pemerintah dari memberikan pelayanan langsung menjadi faslitator. Penguatan kolaborasi pemerintah dalam penyelesaian masalah lintas sektor. Peningkatan jumlah pengusaha perempuan yang memberikan dampak sosial. MEMPERKUAT TRAJECTORY (Target 2020-2024)