Disampaikan pada Seminar dan Talkshow
Issu Aktual Inovasi Sektor Publik
JAKARTA, 19 NOVEMBER 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN /
http://inovasi.lan.go.id
Penguatan Trajectory Pembangunan melalui Inovasi Hubungan Pemerintah-Masyarakat
1. Penguatan Trajectory Pembangunan melalui
Inovasi Hubungan Pemerintah-Masyarakat
Disampaikan pada Seminar dan Talkshow
Issu Aktual Inovasi Sektor Publik
JAKARTA, 19 NOVEMBER 2018
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN /
http://inovasi.lan.go.id
2. GenderGovernment Effectiveness Index
Global Innovation Index
CAPAIAN KINERJA SEKTOR PUBLIK SAAT INI
Capaian tertinggi Indonesia pada tahun 2016 dengan
pont 0,01 (rata-rata GEI Indonesia dari tahun 1960-
2016 -0,32.namun masih berada di bawah negara
tetangga
Indonesia naik 2 peringkat dari tahun lalu ke peringkat 85.
Namun masih tertinggal dari negara tetangga
• Filipina 73
• Brunei 67
• Vietnam 45
• Thailand 44
• Malaysia 35
• Singapura 5
(cornelluniversity,
INSEAD, WIPO. 2018)
• Brunei 1,07
• Vietnam 0,01
• India 0,10
• Thailand 0,34
• Malaysia 0,88
• Singapura 2,21
Worldwide Governance Indicators
Global Competitiveness Index
Naik 2 peringkat ke peringkat 45 dari 140 negara,
namun masih tertinggal dari negara tetangga (WECforum)
• Malaysia 25
• Thailand 38
• Singapura 1
Indeks KesetaraanGender,Negara-negara di ASEAN dan
Beberapa NegaraLain, 2014
3. VISI NASIONAL BIDANG
PEMBANGUNAN HUKUM
DAN PENYELENGGARAAN
NEGARA
Arah Pembangunan Jangka
Panjang Penyelenggaraan
Negara
Peningkatan kualitas penyelenggaraan
administrasi negara dicapai dengan cara:
ARAH KEBIJAKAN RPJP 2005-2025
Bappenas.go.id/files/1814/2057/0437/RPJP-2005-2025.pdf
a) Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar
dapat berfungsi secara lebih memadai, ramping, luwes dan
responsif;
b) Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan
prosedur pada semua tingkat dan antar tingkat pemerintahan;
c) Penataan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
agar sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat;
d) Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem
karier berdasarkan prestasi.
a) Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan
dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
b) Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mandiri,
berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi
jalannya pemerintahan.
Peningkatan keberdayaan masyarakat
dalam penyelenggaraan negara dicapai
dengan cara:
4. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit
Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan
dapat memberikan kontribusi yang optimal
untuk mendukung keberhasilan pembangunan
dan peningkatan daya saing nasional. Dalam
kaitan ini tantangan utamanya adalah
meningkatkan integritas, akuntabilitas,
efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan publik.
Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi
Nasional (RBN)
Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif,
efisien, dan sinergis.
(BUKU I RPJMN 2015-2019,diunduh dari
https://www.bappenas.go.id/index.php?cID=5009?cID=5009)
Birokrasi Efektif dan
Efisien
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
(RPJMN 2015-2019)
Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam
Politik dan Pembangunan
Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di
berbagai bidang pembangunan
Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan
Gender (PUG)
Peningkatan kualitas Pelayanan Publik
Bagaimana 2020-2024?
6. Pertama, positioning jabatan fungsional
ISU AKTUAL INOVASI SEKTOR PUBLIK
Kedua, sustainibilitas inovasi sektor publik
Ketiga, implementasi pendekatan whole of government
dalam pemberdayaan perempuan
Daya
Saing
Global
Pembangunan
Berbasis
Potensi dan
Keunggulan
Wilayah
Dynamic
Governance
Pelayanan
Publik
Berkelas
Dunia
EKOSISTEM
INOVASI
LOCAL INNOVATION SYSTEM INNOVATIVE LEADERSHIP
PUBLIC SERVICE
INNOVATION
EVALUATION
SUSTAINABILITY-DRIVEN
INNOVATION COLLABORATIVE
CITIZEN/SOCIETY
PARTICIPATION
INNOVATIVE HUMAN
RESOURCES DAYA SAING NASIONAL
Masyarakat
Pengusaha
Pemerintah
Pemerintah
Pemerintah
Pemerintah
Masyarakat
Pengusaha
7. Perlu Ada Perubahan Yang Revolusioner
Terkait Peran Pemerintah
KELEMBAGAAN SDM APARATUR TATA LAKSANA POLA HUBUNGANPELAYANAN PUBLIK
8. GRAND DESIGN
JABATAN FUNGSIONAL
PENGUKURAN DAMPAK
INOVASI
MODEL INOVASI BERBASIS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
positioning
jabatan
fungsional
sustainibilitas inovasi
sektor publik
implementasi
pendekatan whole of
government
KELEMBAGAAN
SDM APARATUR
TATA LAKSANA PELAYANAN PUBLIK
POLA HUBUNGAN
ISU AKTUAL INOVASI SEKTOR PUBLIK
9. ORGANISASI
• Struktur
• Formasi
• Tata
Hubungan
• Seleksi
• Penempatan
• Penilaian Kinerja
• Pengembangan
kompetensi
• Pengembangan karier
• Revitalisasi pembinaan
JF
NILAI STRATEGIS GRAND DESIGN JABATAN FUNGSIONAL
GRAND DESIGN
JABATAN
FUNGSIONAL
MANAJEMEN DAN PEMBINAAN
PPPPerlu formulasi kebijakan penataan manajemenerlu formulasi kebijakan penataan manajemenerlu formulasi kebijakan penataan manajemenerlu formulasi kebijakan penataan manajemen JFJFJFJF
PerluPerluPerluPerlu formulasi kebijakanformulasi kebijakanformulasi kebijakanformulasi kebijakan rererere----desaindesaindesaindesain
organisasi dengan pendekatan fungsionalorganisasi dengan pendekatan fungsionalorganisasi dengan pendekatan fungsionalorganisasi dengan pendekatan fungsional
10. INSTRUMEN ADOPTION
Institusi Pemerintahan baik
pusat maupun daerah memilki
instrumen untuk melakukan
pengukuran dampak inovasi
sendiri
SELF ASSESMENT
Pemerintah daerah / istitusi
pemerintahan sudah dapat melakukan
pengukuran dampak inovasi di daerah /
institusinya masing-masing
SUISTAINABILTY
Secara berkelanjutan
pengukuran dampak inovasi
telah menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari
pelaksanaan inovasi di daerah
/ institusi
PENGUKURAN DAMPAK INOVASI
Pengukuran Dampak
Inovasi baik skala Mikro,
Meso dan Makro
KEMANDIRIAN DAERAH
DAN
BUDAYA INOVATIF
1
2
3
4
NILAI STRATEGIS PENGUKURAN DAMPAK INOVASI
11. NILAI STRATEGIS MODEL INOVASI BERBASIS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Penerapan WOG dalam Penguatan Model Perempuan
Wirausaha Sosial
Calon
Pewirausaha
Perempuan
Dinas
Perindustrian
Kepala
Daerah
Asosiasi
Pengusaha
Perempuan
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan
Dinas
KUKM
Dinas
Perizinan
12. Transformasi Organisasi menuju Desain Organisasi berbasis Fungsional: Mewujudkan organisasi birokrasi
yang ramping, efektif, dan dinamis (adaptif) dengan menempatkan JF sebagai sentral (open function)
Manajemen dan pembinaan JF yang inovatif: Mewujudkan birokrasi yang didukung oleh JF profesional
yang direkrut secara terbuka, selektif dan dikembangkan secara kompetitif melalui pendekatan inovatif
Pengukuran dampak inovasi secara berkelanjutan oleh setiap institusi/daerah guna melihat dan mengukur
dampak dari setiap inovasi yang telah dilaksanakannya.
Mayoritas daerah/institusi yang mandiri dan mampu melakukan penilaian terhadap sejumlah inovasi (self
assessment)
Mewujudkan ekosistem inovasi yang berbasis pada penyelenggaraan inovasi yang kompherensif, terukur
dan sustainable.
Reorientasi peran pemerintah dari memberikan pelayanan langsung menjadi faslitator.
Penguatan kolaborasi pemerintah dalam penyelesaian masalah lintas sektor.
Peningkatan jumlah pengusaha perempuan yang memberikan dampak sosial.
MEMPERKUAT TRAJECTORY (Target 2020-2024)