Dokumen tersebut membahas tentang permasalahan birokrasi di Indonesia, meliputi kualitas SDM, budaya KKN, dan politisasi birokrasi. Beberapa solusi yang disarankan adalah reformasi birokrasi, penerapan agile governance, serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur negara.

1. KELOMPOK 2
BIROKRASI DI INDONESIA
DOSEN PENGAMPU : RETNO SUNU ASTUTI
1. Neti Fitriani (14020120120041)
2. Raina Nurvita Mashpufah (14020120120012)
3. Hilmi Iqbal (14020120130124)
4. Habil Muhammad Yafis (14020120130123)

2. Konsep birokrasi
● Bidang publik dimaknai sebagai proses dan
sistem secara rasional untuk menjamin
mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti
dan mudah dikenalkan (Said, 2007).
● Secara luas disebut sebagai badan/sektor
pemerintah, atau dalam konsepsi bahasa inggris
disebut public sector, atau public service atau
public administration (Setiyono, 2004).
● Secara bahasa, birokrasi diperkenalkan oleh
filosof Perancis Baron de Grimm dan Vincent de
Gournay dari asal kata “bureau” yang artinya
kantor atau meja tulis dan kata Yunani, “kratein”
yang berarti mengatur.

3. Birokrasi menurut para
ahli

4. BIROKRASI DI INDONESIA
Struktur organisasi yang terlalu besar, rekrutmen yang tidak objektif,
maraknya praktik KKN, integritas aparatur yang masih bermasalah, pelayanan
publik yang tidak berkualitas dan transparan, kurang inovatif serta sistem dan
budaya kerja yang belum terbangun menjadi potret masalah birokrasi di
Indonesia.
Sejak era reformasi, berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk
mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam birokrasi di Indonesia,
diantaranya:
● Menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan
pelayanan publik,
● Mengeluarkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.

5. Namun, saat ini kondisi birokrasi di Indonesia memang masih belum bisa
dikatakan berada pada posisi yang baik, mengingat mentalitas birokrat masih
belum menunjukkan kepedulian terhadap perubahan dan tuntutan
masyarakat akan pelayanan. Hal tersebut dapat dilihat dari:
1. Laporan Institute for Management Development (IMD) World
Competitive Yearbook 2022 menyebut, daya saing Indonesia pada
tahun 2022 berada di posisi ke-44 dari posisi 37 di tahun 2021.
2. Dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021 yang dirilis oleh
Transparency International, posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari
180 negara.
3. Sepanjang tahun 2021 jumlah laporan masyarakat yang masuk ke
Ombudsman RI sebanyak 7.186 laporan.

6. Permasalahan/Isu dalam
Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Evaluasi
Kritik Terhadap
Birokrasi di
INdonesia

7. perrmasalahan dalam birokrasi dan contoh
kasusnya
● Kualitas SDM (prokrastinasi mal administrasi)
● Budaya KKN (suap-menyuap jabatan/posisi)
● Politisasi Birokrasi (penunjukan kepala daerah oleh
presiden dan kementerian dalam negeri)

8. Kualitas sdm
birokrat
Menurut data pengaduan Ombudsman dugaan maladministrasi
tahun 2016-2020, terdapat tiga kasus utama yaitu maladministrasi
penundaan berlarut (31%), penyimpangan prosedur (20%), dan
tidak memberikan pelayanan (15%).
Penundaan pekerjaan ini dapat berdampak pada:
1. Output pekerjaan tidak sesuai hasil, biaya, dan waktu
2. Hilangnya kepercayaan masyarakat
3. Penurunan citra instansi di mata publik

9. Kasus kkn di indonesia
Kasus Korupsi Bupati Pemalang
Mukti Agung Wibowo terkait
dengan jual beli jabatan. Total
uang yang diterima MAW
sebesar Rp 6,1 miliar menurut
dugaan KPK.

10. Kasus Korupsi Rektor Universitas
Lampung (Unila) Profesor
Karomani terkait dengan suap
penerimaan mahasiswa baru
melalui jalur mandiri. Rektor telah
memperoleh Rp 5 miliar
berdasarkan dugaan KPK
Kasus kkn di indonesia

11. Politisasi birokrasi
Pemilihan Kepala Daerah 2024
(27 November 2024)
Penunjukan Penjabat (PJ)
Kepala Daerah
Total terdapat 272 kepala daerah yang diisi oleh PJ
(24 gubernur, 191 bupati, dan 57 walikota)
Gubernur ditunjuk dari birokrat
setingkat eselon I
(sekjen, irjen, dirjen kepala
bidang, dan staf ahli
kementerian)
Bupati/Walikota ditunjuk dari
birokrat setingkat eselon II
(asisten sekda, kepala dinas, kepala
badan, dan staf ahli gubernur).

12. Politisasi Birokrasi
Ancaman Politisasi bagi Birokrat:
1. Formulasi kebijakan untuk
menguntungkan/merugikan pihak
tertentu
2. Potensi tindak pidana KKN
3. Pemilihan PJ yang sesuai dengan
arah politik

13. rekomendasi
Untuk meningkatkan kualitas birokrasi Indonesia
Reformasi Birokrasi
Agile Governance
Perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN
sebagai upaya untuk melakukan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintah
Paradigma baru dalam organisasi, dimana
birokrasi sebagai sebuah organisasi publik harus
memiliki kemampuan untuk merespon secara
cepat setiap perubahan zaman sehingga dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal
Kelembagaan
(organisasi)
Ketatalaksanaan
Sumber daya
aparatur

14. ReformaSi birokrasi
Unsur Upaya Yang Dilakukan
Kelembagaan ● Melakukan restrukturisasi organisasi untuk mengurangi tingkatan-tingkatan
(hierarki) yang ada dalam birokrasi
● Mewujudkan kelembagaan yang sederhana, responsive, adaptif dan kolaboratif
Sumber Daya
Aparatur
● Meningkatkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) dan Sistem MERIT baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah
● Mendukung terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan memiliki etos
kerja tinggi
● Mendorong para ASN untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan baik secara
formal maupun informal
● Meningkatkan kompetensi para ASN melalui berbagai diklat, seminar, atau
workshop
Ketatalaksanaan ● Melakukan penyederhanaan birokrasi dengan memangkas pejabat eselon IV
dan V
● Menyediakan Mal Pelayanan Publik di seluruh daerah Indonesia
● Memperluas dan mengembangkan inovasi pelayanan publik

15. Agile governance
● Paradigma Agile sudah mulai diimplementasikan oleh birokrasi di luar negeri
sejak dua dekade terakhir.
● Birokrasi Indonesia harus mereposisi diri terhadap adanya perkembangan
teknologi agar dapat menjawab tuntutan publik yang semakin demanding.
● Agile Governance mendorong adanya integrasi ICT di sektor pemerintahan
Indonesia agar dapat menciptakan efisiensi, produktivitas, dan daya saing
dalam menghadapi tuntutan global
● Birokrasi di Indonesia perlu bertransformasi kearah yang lebih baik sehingga
dapat meningkatkan struktur, proses, perilaku, dan budaya birokrasi publik
(Cooke, 2012)
● Keberhasilan birokrasi Indonesia menuju agile governance terletak pada
kemampuan birokrat untuk mau berubah dan bergerak. Sehingga perlu adanya
perubahan dalam cara kerja birokrasi gaya lama ke cara kerja yang baru dengan
lebih terbuka, adaptif, dan responsive (Dhir & Sushil, 2018)

17. Fatkhuri, F. (2018). Korupsi dalam birokrasi dan strategi pencegahannya. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan
Kebijakan Sosial, 1(2).
Ferdinand, Agus. (2021). Tinjauan Singkat Perilaku Prokrastinasi Dalam Maladministrasi. Internet Article taken
from https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tinjauan-singkat-perilaku-prokrastinasi-dalam-
maladministrasi at 22.40 WIB on September 12th 2022
Gedeona, T. H. (2013). Birokrasi Dalam Praktiknya Di Indonesia: Netralitas Atau Partisan? Jurnal Ilmu
Administrasi, 10(2), 232–245.
Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik.
Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik, 4(1), 25–37.
Hayati, M. (2021). MALADMINISTRASI DALAM TINDAKAN PEMERINTAH. WASAKA HUKUM, 9(1), 113-150.
Kompas.com. (2022). Korupsi Rektor Unila, Forum Rektor: Cederai Pendidikan dan Keadilan. News Article
taken from https://www.kompas.com/edu/read/2022/08/22/113558371/korupsi-rektor-unila-forum-
rektor-cederai-pendidikan-dan-keadilan?page=all at 21.29 WIB on September 13th 2022.
REFERENSI

18. Kompas.com. (2022). Peringkat Daya Saing Indonesia Merosot ke Posisi 44, Ini Penyebabnya. News Article taken from
https://money.kompas.com/read/2022/06/21/150500426/peringkat-daya-saing-indonesia-merosot-ke-posisi-
44-ini-penyebabnya at 20.00 WIB on September 14th 2022.
Merdeka.com. (2022). Data ICW: Kasus dan Pelaku Korupsi Meningkat, Usia Termuda 24 Tahun. News Article taken
from https://www.merdeka.com/peristiwa/data-icw-kasus-dan-pelaku-korupsi-meningkat-usia-termuda-24-
tahun.html at 20.00 WIB on September 14th 2022.
Ombudsman RI. (2022). Ombudsman RI Luncurkan Laporan Tahunan 2021, Layanan Pemda Paling Banyak Dilaporkan
Masyarakat. News Article taken from https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-luncurkan-laporan-tahunan-2021--
layanan-pemda-paling-banyak-dilaporkan-
masyarakat#:~:text=Ketua%20Ombudsman%20RI%2C%20Mokhammad%20Najih,Prakarsa%20Sendiri%2C%22%20tera
ng%20Najih. at 21.00 WIB on September 14th 2022.

19. Risan, Pudjo Rahayu. (2021). 272 kepala daerah diisi penjabat rawan politisasi birokrasi?. News Article taken from
https://www.antaranews.com/berita/2064622/272-kepala-daerah-diisi-penjabat-rawan-politisasi-birokrasi at 23.32 WIB
on September 14th 2022.
Said, M. Mas’ud. 2007. Birokrasi di Negara Birokratis. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
Setiyono, Budi. 2004. Birokrasi dalam Perspektif Politik & Administrasi. Semarang: Puskodak Undip.
Sudirman, Rusdianto. (2022). OPINI: Polemik Penunjukan Pj Kepala Daerah. News Article taken from
https://www.iainpare.ac.id/opini-polemik-penunjukan-pj-kepala-daerah/ at 21.34 WIB on September 14th 2022.
Tempo.co. (2022). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara. News Article taken from
https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-
negara at 20.30 WIB on September 14th 2022.
Tempo.com. (2022). Ini Kronologi OTT Bupati Pemalang: Ditangkap Setelah Bertemu Orang di DPR. News Article taken from
https://nasional.tempo.co/read/1622301/ini-kronologi-ott-bupati-pemalang-ditangkap-setelah-bertemu-orang-di-dpr at
20.40 WIB on September 13th 2022.
Yusriadi, Y. (2018). Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang dan Hambatan. Jurnal Administrasi Publik : Public
Administration Journal, 8(2), 178. https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824