Komitmen Politik Reformasi Birokrasi Indonesia
•
2 likes•243 views
Dokumen tersebut membahas tentang reformasi birokrasi di Indonesia. Beberapa poin utama yang disebutkan adalah: (1) Reformasi birokrasi telah menjadi agenda pemerintah untuk mempercepat pencapaian visi pembangunan nasional, (2) Ada delapan area perubahan reformasi birokrasi yaitu organisasi, penatalaksanaan, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset s
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Komitmen Politik Reformasi Birokrasi Indonesia
Similar to Komitmen Politik Reformasi Birokrasi Indonesia (20)
More from Tri Widodo W. UTOMO
More from Tri Widodo W. UTOMO (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Komitmen Politik Reformasi Birokrasi Indonesia
- 1. 1 Disampaikan pada Election Forum Center for Strategic and International Studies (CSIS) JAKARTA, 8 November 2018 PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI http://inovasi.lan.go.id
- 2. REFORMASI BIROKRASI telah menjadi agenda pemerintah dalam mengakselerasi ketercapaian visi pembangunan nasional RBReformasi Birokrasi VISI REFORMASI BIROKRASI Terwujudnya pemerintahan kelas dunia (Dynamics Governance) Tantangan Eksternal Tantangan Internal APARATUR SIPIL NEGARA HARUS Profesional Responsif Adaptif Mengubah paradigma sebagai pelayan publik dan agen perubahan PENDAHULUAN PERPRES NO. 81/2010 PERMENPAN NO. 11/2015
- 3. AREA PERUBAHAN RB ORGANISASI TATALAKSANA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SDM APARATUR PENGAWASAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK MINDSET & CULTURE SET 8 AREA PERUBAHAN RB
- 4. TATALAKSANA • Penghapusan 25 LNS dan penggabungan/penggantian 9 LNS • Penerapan PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah • Restrukturisasi Kelembagaan Pusat dan Daerah Penerapan PERPRES No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SDM APARATUR • Pembenahan Rekrutmen melalui Sistem CAT • Manajemen ASN didasarkan pada Merit System PROGRESS RB PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK • Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) • Pelaksanaan dan Penghargaan bagi Pelapor Kasus Korupsi berdasarkan PP No. 43 Tahun 2018 • Inovasi Pelayanan Publik dan Pengembangan SiNovik • Pembangunan Mal Pelayanan Publik di 8 daerah per tahun 2018 MENTAL APARATUR • Nilai Indeks Perilaku Korupsi Indonesia 2018 sebesar 3,66 dari target RPJMN 2019 sebesar 4,0 • Revolusi Mental: menjadi negara Asia Tenggara pertama sebagai negara tamu dalam Festival Europalia ORGANISASI Deregulasi 3.124 PERDA dan 51 PERMENDAGRI
- 5. Persentase instansi pemerintah dengan kategori akuntabilitas kinerja baik (Kategori “B” keatas) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori “B” keatas) Instansi 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) K/L 60,24 79,22 82,93 KAB/KOTA 2,4 8,6 14,53 PROVINSI 30,3 64,71 64,71 Instansi 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) K/L 47 86,84 92,68 KAB/KOTA NA 9,6 37,29 PROVINSI NA 8,82 38,24 Saat ini terdapat 109 unit keja WBK dan 18 unit kerja WBBK. Tahun 2018, fokus bergerak pada institusi penegak hukum. AKUNTABILITAS
- 6. ORGANISASI TATALAKSANA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SDM APARATUR PENGAWASAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK MINDSET & CULTURE SET KETERKAITAN VISI & MISI DENGAN AREA PERUBAHAN RB
- 7. ORGANISASI TATALAKSANA • Penataan K/L agar tidak tumpang tindih tugas dan fungsinya. • Pembentukaan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan, bukan dilatarbelakangi kepentingan politis. Penerapan proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip- prinsip good governance melalui SOP Pelayanan Publik PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Harmonisasi peraturan perundangan- undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Misalnya, Sinkronisasi Perda dengan peraturan di tingkat Pusat. PELAYANAN PUBLIK Hasil pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah untuk: 1. Penilaian kinerja perangkat daerah; 2. Pengembangan kapasitas daerah; 3. Penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah MIND-SET DAN CULTURE-SET peningkatan kepeloporan pemuda dan kebudayaan, dibidang budaya seperti pengembangan ideologi Pancasila dan restorasi toleransi kerukunan dan saosial. PROGRAM RB YANG DAPAT DIADOPSI OLEH KEDUA PASLON
- 8. PERPRES 81/2010 TENTANG GRAND DESIGN RB
- 9. PERMENPAN 20/2010 TENTANG ROADMAP RB 2010-2014
- 11. PERMENPAN 11/2015 TENTANG ROADMAP RB 2015-2019