2. BIROKRASI YANG BERSIH
BIROKRASI YANG KAPABEL
PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
1. Rasionalisasi, Penataan dan Pengembangan Organisasi
2. Standarisasi Pelayanan Publik Berbasis Pelibatan Masyarakat
3. Transformasi Digital dalam Pelayanan Perizinan
4. Penerapan Aplikasi Kantor Maya (E-Office)
5. Perekrutan dan Promosi Aparatur Secara Terbuka
6. Pengembangan Pengukuran Kinerja
7. Bebas Korupsi melalui Zona Integritas
MENGHASILKAN KARAKTER BIROKRASI YANG
BERKELAS DUNIA (WORLD CLASS BUREAUCRACY)
IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
3. 4
RPJMD
VISI: JAKARTA KOTA MAJU, LESTARI DAN BERBUDAYA YANG WARGANYA
TERLIBAT DALAM MEWUJUDKAN KEBERADABAN, KEADILAN DAN
KESEJAHTERAAN BAGI SEMUA
8 TUJUAN
38 INDIKATOR SASARAN
62 STRATEGI
132 PROGRAM PRIORITAS
15 TUJUAN
28 SASARAN
116 STRATEGI
284 PROGRAM PRIORITAS
9 INDIKATOR TUJUAN
26 SASARAN
38 INDIKATOR SASARAN
MISI 1
Menjadikan Jakarta kota yang
aman, sehat, cerdas, berbudaya,
dengan memperkuat nilai-nilai
keluarga dan memberikan ruang
kreativitas melalui kepemimpinan
yang melibatkan, menggerakkan
dan memanusiakan
MISI 2
Menjadikan Jakarta kota yang
memajukan kesejahteraan umum
melalui terciptanya lapangan kerja,
kestabilan dan keterjangkauan
kebutuhan pokok, meningkatnya
keadilan sosial, percepatan
pembangunan infrastruktur,
kemudahan investasi dan berbisnis,
serta perbaikan pengelolaan tata
ruang
MISI 3
Menjadikan Jakarta tempat wahana
aparatur negara yang berkarya,
mengabdi, melayani, serta
menyelesaikan berbagai
permasalahan kota dan warga,
secara efektif, meritokratis dan
berintegritas
MISI 4
Menjadikan Jakarta kota yang
lestari, dengan pembangunan
dan tata kehidupan yang
memperkuat daya dukung
lingkungan dan sosial
MISI 5
Menjadikan Jakarta ibukota
yang dinamis sebagai simpul
kemajuan Indonesia yang
bercirikan keadilan,
kebangsaan dan kebhinekaan
PERDA 1/2018 RPJMD 2017-
2022
RANHIR PERUBAHAN
RPJMD
5. PROSES BISNIS DINAS
KESEHATAN IMPLEMENTASI
BUDAYA KERJA
berintegritas;
kolaboratif;
akuntabel
inovatif.
berkeadilan.
Pembentukan AoC
Budaya Kerja
6. PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
DI DINAS KESEHATAN
SERTIFIKASI ISO &
AKREDITASI
REFORMASI
BIROKRASI
88
SKPD/UKPD
PELAYANAN
PRIMA
8. JAKI (jakarta kini) dengan sasaran
responden internal(pegawai/karyawan)
SISURTI (sistem informasi survei terpadu statistik)
dengan sasaran responden eksternal
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
• JAKI dan SISURTI dilaksanakan
setiap 3 bulan sekali (triwulan)
• Tahun 2019 Dinas kesehatan uji
coba sistem JAKI dan SISURTI (tw
3 dan tw 4) dan Tahun 2020 JAKI
dan SISURTI proses
penyempurnaan
• Tahun 2021 peralihan sistem SKM
menggunakan JAKI dan SISURTI
diharapkan sistem JAKI dan
SISURTI stabil
• Rencana tahun anggaran 2022
SKM UKPD ditiadakan JAKI dan
SISURTI sepenuhnya
9. Budaya Pelayanan Prima
Sistem informasi yang terintegrasi untuk membantu
proses pencatatan dan pelaporan kegiatan
penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi DKI Jakarta
HASIL KONVENSI MUTU
INTERNASIONAL
eJiwa, Hibiscus, GoSputum, JakAntar, inovasi Covid lainnya
PENCAPAIAN INOVASI TINGKAT INTERNASIONAL TAHUN 2019
10. 1. PROGRAM PENINGKATAN AKSES
10
2. PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PENGUATAN SISTEM RUJUKAN
SPDGT 119 DAN SISRUTE
PENINGKATAN RS SWASTA IKS DENGAN BPJS
PENINGKATAN FASILITAS DAN JUMLAH
CRITICAL CARE
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
PENINGKATAN KELAS RSUD KELAS D MENJADI KELAS C
2018 (3 RSUD) → 2022 (10 RSUD)
PEMENUHAN SEBARAN FASYANKES FKTP
DAN FKRTL
PENINGKATAN PELAYANAN UKM DI FKTP
PENINGKATAN FKTP & FKRTL BERMUTU &
UTAMAKAN KESELAMATAN PASIEN
PEMENUHAN SDMK SESUAI STANDAR &
BERKUALITAS
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN MUTU, KINERJA
FASYANKES, DAN PELAKSANAAN PROGRAM
PEMENUHAN SARPRAS & ALKES SESUAI STANDAR
FKTP & FKRTL TERAKREDITASI
PENGUATAN TIM PENDAMPING AKREDITASI FKTP
& FKTRL
PENINGKATAN KEPATUHAN PENYEDIA
FASYANKES, STANDAR MUTU KLINIS, SERTA
KESELAMATAN PASIEN DAN MASYARAKAT
11. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
S K M
UKPD
(1-2x setahun)
Dilaksanakan oleh UKPD masing-masing atau Pihak
Ketiga
o- Kuesioner sesuai dengan yang telah disusun
o- Format pelaporan sesuai dengan Biro ORB
o-Responden pengunjung/pasien
Laporan Hasil SKM dikirim ke
Dinkes
BIRO ORB
(4x setahun)
JakSurvey (Aplikasi) Responden Internal (Pegawai)
Survei melalui link kuesioner online
Responden Eksternal
(Pengunjung/Pasien)
14. CASCADING
5
MISI
8 TUJUAN RPJMD + 9
indikator
26 SASARAN RPJMD + 38
indikator
62 STRATEGI
RPJMD
52 TUJUAN RENSTRA + 53
indikator
85 SASARAN RENSTRA + 101
indikator
127 STRATEGI
RENSTRA
132 PROGRAM PRIORITAS dari total 343 PROGRAM PERANGKAT
DAERAH + indikator
645 KEGIATAN +
indikator
1.876 SUB-KEGIATAN +
indikator
RPJM
D
1 VISI
RENST
RA
Penjabaran Visi dan
Misi ke dalam
perubahan tujuan,
sasaran, dan strategi
RPJMD dilaksanakan
secara paralel dengan
perubahan tujuan,
sasaran, dan strategi
Renstra Perangkat
Daerah untuk
memastikan
keselarasan dan
kausalitas
14
Klasifikasi, kodefikasi,
dan nomenklatur
program, kegiatan, dan
subkegiatan sudah
menggunakan
Permendagri 90/2019
dan Kepmendagri 50-
3708/2020
PERENCANAANKINERJA
15. PERJANJIANKINERJATAHUN 2
0
2
1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tujuan dan sasaran pembangunan daerah
(Direct dan Indirect Cascading)
Tujuan dan Sasaran Perangkat
Daerah
Sasaran Program
Sasaran Kegiatan/Subkegiatan
Indirect Cascading Perkin
Atasan
(proses output)
0
3
0
2
0
1
0
6
0
5
0
4
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR
DEPUTI GUB,ASDEP
GUB
SEKDA DAN ASISTEN
SEKDA
KEPALA PERANGKAT
DAERAH
PEJABAT
ADMINISTRATOR
PELAKSA
NA
PEJABAT
PENGAWAS
15
16. VISI
Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan
keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua
MISI
Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan
ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan
Tujuan
Renstra
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
AHH
Terjaminnya akses masyarakat terhadap pembangunan kesehatan yang berkualitas pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan
Sasaran /
IKU
UHC Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Menjamin akses dan mutu pelayanan
kesehatan bagi semua
Peningkatan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan sumber daya kesehatan
Peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan
Anggaran serta pengelolaan Manajemen dan
Administrasi Pemerintahan
Strategi
Renstra
G
U
B
E
R
N
U
R
K
E
P
A
L
A
D
I
N
A
S
Persentase Penyediaan
Layanan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan
Persentase Layanan
Kesehatan yang
Memenuhi Standar
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG
KESEHATAN
Proporsi Upaya
Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM)
Aktif
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Persentase Sumber Daya
Manusia Kesehatan (SDMK)
yang Kompeten
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
KESEHATAN
DAN MAKANAN MINUMAN
Persentase Sarana
Kefarmasian yang
Memenuhi Standar
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
Persentase Produk Alat
Kesehatan dan PKRT yang
memenuhi persyaratan aman,
mutu, dan bermanfaat
Indeks Kepuasan
Pelayanan Kantor
Program
ES
EL
O
N
III
Kegiatan
Sub Kegiatan
ES
EL
O
N
IV
SKP
STAF
17 Indikator Kegiatan
109 Indikator Kegiatan
SKP Staf
19 KEGIATAN
69 SUB KEGIATAN
SKP STAF
POHON KINERJA
DINAS KESEHATAN
Sumber:
sakip.jakarta.go.id
17. CROSSCUTTING
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Manusia
Kesehatan
IKU
Program
Sediaan
Farmasi, Alat
Kesehatan Dan
Makanan
Minuman
KSD 12
Penyediaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat
yang berkualitas dan
Integratif.
Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Program Pemberdayaan
Masyarakat Bidang
Kesehatan
KSD 13
Perlindungan &
Pencegahan
Kekerasan Terhadap
Perempuan dan
Anak
Dinas PPAPP, Disdik, BKD, Dishub, Dinas Perumahan, Dinas
pariwisata, Dinsos, Satpol PP, BPBD, BiroTapem, Biro
Kesos, Diskominfotik, Disnakertrans, KPKP, Bina Marga,
Transjakarta, Dinas Pendidikan
BKD, Satpol PP Dinaker, Dinsos, Dinas
Kependudukan, DPPAPP, Dinas
Pemudah dan Olah Raga, Dishub,
Disdik, Diskominfotik, Biro Tapem,
Biro Dikmental, Biro Keseos, Biro
ORB, PT Transjakarta
Kolaborasi
dengan
Stakeholder
Hasil validasi dan
rekonsiliasi data
PBI APBD bersama
Dinsos,
Disnakertrans,
Disdukcapil,
Diskominfotik,
sehingga terjadi
penurunan
duplikasi peserta
dari 5 juta peserta
menjadi 4,7 juta
dengan
penghematan
anggaran hampir
100 M
19. IMPLEMENTASIPERFORMANCEBASEDSALARY(
1
)
PejabatPimpinan Tinggi
Dasar
Hukum :
1. Peraturan Gubernur
Nomor 18 Tahun
2020 tentang
Penilaian Kinerja
2. Peraturan Gubernur
Nomor 19 Tahun
2020 tentang
Tambahan
Penghasilan
Pegawai
TL
Pengaduan
Masyarakat
Capaia
n Sasaran
Khusus
TLHP
BPK
Capaian Sasaran TL
Rapimgub
Strategis
Capaian
Sasaran
Operasion
al
19
21. MANAJEMENKINERJAPNS
UU No. 5 T
ahun 2014tentang
Aparatur Sipil Negara
PP No. 1
1
T
ahun 2017tentang
Manajemen PNS
PP No. 30 T
ahun 2019tentang
Penilaian KinerjaPNS
Peraturan GubernurNomor
18T
ahun 2020tentang
Penilaian Kinerja
Peraturan GubernurNomor
1
9T
ahun 2020tentang TPP
Permenpan Nomor 8T
ahun
2021tentang Manajemen
Kinerja PNS
DASARHUKUM TUJUANMANAJEMENKINERJA PNS
1
21
5
3
TP
P
TPP dibayar berdasarkan
pencapaian kinerja
SANK
SI
Penilaian kinerja PNS yang tidak
mencapai target kinerja dapat
dikenakan sanksi administratif
hingga pemberhentian
PENGEMBANG
AN
KARIR PNS
Mutasi, Promosi dan
Pengembangan Kompetensi
berdasarkanKinerja
2
PENGHARGA
AN
Pemberianpenghargaan
diberikan berdasarkan
penilaian kinerja yang
objektif dan transparan
MANAJEM
EN
TALEN
TA
Kinerja pegawai harus
menjadi dasar penempatan
talent pool
4
22. MANAJEMENKINERJAPNS
PENILAIAN KINERJA
Menilaian capaian kinerja
Melakukan pemeringkatanKinerja
PERENCANAAN KINERJA
Menetapkan indikatorkinerja
Menyusunan matrix bagihasil
(penjejangan/cascading kinerja)
Menetapkan jenis dan bobotkinerja
Menetapkan metode pengukurankinerja
PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN
KINERJA
Mengukur kinerja
Melakukan feedback
Mengatasi kinerja buruk
Mengapresiasi kinerjabaik
TINDAKLANJUT
Memberikan penghargaan terhadap kinerja baik
Memberikan sanksi terhadap kinerjaburuk
01 02
03 04
Sistem
Informasi
Kinerja Pegawai
4Tahapan
Utama
0
4
0
3
0
2
0
1
22
23. POLAPENYUSUNAN,PELAPORANDANPENILAIAN
KINERJA PEGAWAI
Penetapan SKP
Pelaksanaan Pelaporan,Pengukuran
dan Penilaian Kinerj
Penilaian PrestasiKinerja
Pengembangan
Karir
Penghar
gaan Sanksi
Pengembang
an Karir
Sanksi
Penghargaan
Awal tahun Bulanan/triwulan tahunan
Pelaporan
Bulanan
Pelaporan
Rencana
Kinerja
Triwulan
TPP
23
25. IMPLEMENTASIEVALUASIKINERJATAHUN
2020
ProsesEvaluasi Kinerja Tahun2020
Evaluasi
Perangk
at
Daerah Evalua
si
dan
Meliputi
Kegiata
n
Progra
m
Evalua
si
Provin
si
evaluasi
progra
m
sasara
n
dan
Meliputi
strategis
,
kegiatan
Self
Evaluati
on eselon
,
evaluatio
n
kinerjany
a
Para pejabat
melakukan self
terhadap capaian
pada system
SAKIP
Evalua
si
Kinerja
Strateg
is
0
4
0
3
0
2
0
Pemanfaatan Evaluasi Kinerja :
1. Hasil evaluasi menjadi basis untuk
menentukan pagu indikatif
2. Perbaikan kinerja pada tahun
berikutnya
25
26. PELAKSANAANEVALUASIINTERNAL SAKIP
Dari hasil evaluasi antara 2019dan 2020,
terjadi peningkatan kualitas implementasi
SAKIP PD, terutama dalam penyempurnaan
indikator kinerja, seluruh PD sudah
menyusun pohon kinerja dan melakukan
cascading yang difasilitasi e-SAKIP
Sebanyak 34 PD meraih
predikat A dan 7 PD
meraih predikat BB
2019
2020 Sebanyak 6 PD meraih
predikat AA dan 35 PD
meraih predikat A
26
27. UPAYAPENINGKATANEVALUASIKINERJA
TAHUN2
0
2
1
1. Implementasi Monev Kinerja Berjenjang tahun 2021
Rapat Monev
Internal
PD/UKPD
Forum
Koordina
si
Kinerja
Foru
m
Asiste
n
Rapim
Kinerja
Level
Pimpinan
Tinggi
Level I
27
Level II Level III Level IV
Tools Pendukung :
1. Pengembangan Dashboard
Kinerja Sasaran strategis,
sasaran khususdan
operasional level pimpinan
tinggi
2. Pengembangan Dashboard
Kinerja pada SAKIPuntuk
pemantauan Kinerja pada
level Perangkat
Daerah/UKPD
1. Pelaksanaan bimbingan teknis untuk Perangkat Daerah untuk
meningkatkan tingkat ketajaman analisis evaluasi kinerja yang
dilakukan Perangkat Daerah
2. Penyusunan petunjuk teknis evaluasi kinerja pembangunan daerah
29. CAPAIANKINERJATAHUN2020
CAPAIAN
KINERJA
SASARA
N
CAPAIAN
KINERJA
PROGRAM
93,81%
91,51% 89,72%
201
8
201
9
202
0
96,50% 97,54%
84,81%
201
8
201
9
202
0
Data kinerja yang tidak tercapai pada level
sasaran merupakan data kinerja yang masuk
dalam kategori sulit tercapai karena pandemi
Covid-19, antara lain :
1. Tingkat Kemiskinan
2. Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Cakupan Pelayanan Air Bersih
4. Cakupan Pelayanan Air Limbah
5. Persentase Perjalanan Penduduk
Menggunakan Sarana Kendaraan (Public
Transportation Modal Share)
6. Jumlah Backlog Hunian
7. Penambahan Rasio RTH
8. Jumlah Wisatawan
Sumber :
sakip.Jakarta.go.
id
31
30. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 DIBANDINGKAN TAHUN 2019
No.
Indikator Kinerja
Utama (IKU)
Tahun 2020 Capaian
Tahun
2019 (%)
%
Perbandinga
n Capaian
Target Realisasi
Capaian
(%)
1 Angka Harapan
Hidup (AHH)
73,02
tahun
72,91
tahun
99,60% 99,73% 99,86%
2 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
86% 86,80% 100,93% 100% 100%
PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DENGAN CAPAIAN KINERJA IKU TAHUN 2020
No IKU
%
Capaian
Kinerja
Realisasi Anggaran
Jumlah Efisiensi
Target Realisasi %
1 Angka Harapan
Hidup (AHH)
99,60% 7.411.998.039.784 6.358.195.160.938 93,59 474.848.389.137
2 Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
100,93% 181.180.000 91.640.000 50,58 86.540.000
31. Peningkatan
capaian skrining
kesehatan dan
pelayanan
kesehatan
Peningkatan
Pengelolaan SDMK
Peningkatan
kualitas
pelayanan
kesehatan
1. Peningkatan Standar Kompetensi Pegawai
2. BLUD UPT Puslatkesda
3. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
4. Kolaborasi dengan stakeholder
5. Transfer knowledge
6. Penulisan jurnal yang dipublikasi
1. Reformasi Pelayanan Kesehatan
di Fasilitas Kesehatan Pem.Prov
2. Sinergi Pusat dan daerah melalui
penilaian standarisasi pelayanan
kesehatan di FKTP dan FKRTL
3. Penguatan jejaring dan kolaborasi
pentahelix
RENCANA PERBAIKAN KINERJA
TH.2021 DINAS KESEHATAN
1. Pergub Penanggulangan PTM No. 25 Tahun 2021
2. Kolaborasi BPJS
3. MCU untuk tokoh agama, Jak Lingko dan masyarakat rentan
4. Peningkatan Kolaborasi lintas sektor dalam pencapaian
standar pelayanan minimal
5. Pengembangan SI pencatatan dan pelaporan standar
pelayanan minimal terintegrasi
6. Pengembangan layanan dan Promosi Kesehatan melalui
media online
7. Aplikasi JAKSEHAT yang merupakan super App Kesehatan
33. SISTEMINFORMASIKINERJA
SIPJMD
Strategi
Urusan
Program
Kegiatan Renstra
SPB
Urusan
Program
Indikator Program
Kegiatan
Anggaran
Komponen
Kegiatan Renstra
eMusrenban
g
Masalah
Usulan Kegiatan
Perkiraan Harga
SIPD
Urusan
Program
Kegiatan
Anggaran
Target
Realisasi Keuangan
E-TPP
Capaian Kinerja Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya,
Pratama, Administrator dan
Pengawas
TLHP BPK
TL Arahan Gubernur
Sasaran Khusus
Scorecard
Monev
KSD
Rencana Aksi
Target
Realisasi
Triwulan
Absens
i
Rekap Data Kehadiran
Pegawai
CRM
TL AduanMasyarakat
Jaksurvey
Nilai SK & Survey
Kepuasan Layanan
Masyarakat
Target Perkin Pejabat
Pimpinan Tinggi
Madya, Pratama,
Administrator dan
Pengawas
KodePD
NIP
NRK
Nama
Kode Lokasi
Kode Jabatan
NamaJabatan
Jenis Eselon
E-Monev
Urusan
Program
Kegiatan
Anggaran
Target
Realisasi
Kegiatan Renstra
SIMPE
G
Dataupdate
pegawai
Data SKP
Data Referensi
E-
Sakip
Perjanjian Kinerja
Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya,
Pratama,
Administrator dan
Pengawas
(Perencanaan,
Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja)
Realisasi
Perkin
pertriwulan
Realisasi
Kinerja
Visi MisiDKI
Tujuan,Sasaran RPJMD
Tujuan,Sasaran Renstra
33
34. E-TPP
E-TPP adalah sistem penilaian kinerja pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakata dan merupakan dasar
pemberian insentif kepada seluruh pegawai Pemda DKI Jakarta.
Fitur yang Mendukung Manajemen Kinerja :
Aktifitas
Pegawai
Rencana
Kinerja
Realisasi
Kinerja
Pegawai
34
35. SISTEMINFORMASIPEGAWAI(SIMPEG)
Sistem Informasi yang memberikan Layanan
Kepegawaian Berbasis Elektronik hanya memberikan
layanan informasi terkait kepegawaian.
Dalam SIMPEG pegawai dapat melihat histor menysusun
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), memasukkan list
pengukuran, serta memasukkan realisasi SKP.
35
37. Pengendalian dan Pengawasan
Apel Saber Pungli
Pelaporan LHKPN
Bagi Pejabat dan
Bendahara
Pelaporan
LHKASN Bagi
Jabatan Pelaksana.
Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah
Aduan Masyarakat
Melalui CRM Dan Kanal-
KanalAduan
Lainnya
Penanganan
Benturan
Kepentingan.
38. KLINIK KONSULTASI INSPEKTORAT
SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI
SETIAP SKPD
SPI (SATUAN PENGAWAS INTERNAL) DI UNIT BLUD
PAKTA INTEGRITAS
AUDIT INTERNAL / EKSTERNAL DAN SUPERVISI/ BINWASDAL
POSKO TANGGAP COVID Hotline center (UKPD)
HOTLINE CENTER UPT JAMINAN KESEHATAN JAKARTA
Pengendalian Internal
40. SPJ TIDAK
LENGKAP
HARGA TIDAK
WAJAR
ASET TIDAK
TERCATAT
PERSEDAAN
TIDAK
Potensi
Masalah
MEMASTIKAN
KELENGKAPA
N SPJ
MEMASTIKAN
KEWAJARAN
HARGA
REKON
KEUANGAN
DAN ASET
Action Plan
SKPD
PENGGUNA
BTT
INSPEKTOR
AT
BPKD
BPAD
Penanggung
Jawab
MASALAH SIGNIFIKAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BTT UNTUK PENANGANAN
COVID-19
42. UPAYAPENINGKATANPENGUKURANKINERJATAHUN
2
0
2
1
• Perbaikan kualitas indikator kinerja yang telah dilakukan sejak
tahun 2020 dan dilanjutkan hingga tahun 2021 (continuous
improvement)
• Sinkronisasi secara bertahap Peraturan Gubernur Nomor 121
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah ke Sistem Informasi Kinerja (e-SAKIP
, e-
SKP
, e-TPP)
• Pembuatan Dashboard Kinerja pada Sistem SAKIP untuk
memudahkan Perangkat daerah melakukan pengendalian
terhadap pencapaian kinerja tahun berjalan
42
43. UPAYAPENINGKATANKOMPONENPELAPORAN
KINERJATAHUN2020DAN2
0
2
1
Terhitung sejak tahun 2020,Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Provinsi DKIJakarta T
ahun 2019dan 2020sudah dibantu dengan
melibatkan Tenaga Ahli.
Meningkatkan kualitas analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran
dalam informasi capaian akuntabilitas kinerja pada Bab II LPPD sebagaimana
rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP T
ahun2019.
24
44. UPAYAPENINGKATANPENGUKURANKINERJATAHUN
2
0
2
1
• Perbaikan kualitas indikator kinerja yang telah dilakukan sejak
tahun 2020 dan dilanjutkan hingga tahun 2021 (continuous
improvement)
• Sinkronisasi secara bertahap Peraturan Gubernur Nomor 121
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah ke Sistem Informasi Kinerja (e-SAKIP
, e-
SKP
, e-TPP)
• Pembuatan Dashboard Kinerja pada Sistem SAKIP untuk
memudahkan Perangkat daerah melakukan pengendalian
terhadap pencapaian kinerja tahun berjalan
44
45. UPAYAPENINGKATANKOMPONENPELAPORAN
KINERJATAHUN2020DAN2
0
2
1
Terhitung sejak tahun 2020,Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Provinsi DKIJakarta T
ahun 2019dan 2020sudah dibantu dengan
melibatkan Tenaga Ahli.
Meningkatkan kualitas analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran
dalam informasi capaian akuntabilitas kinerja pada Bab II LPPD sebagaimana
rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP T
ahun2019.
24
46. PELAPORANKINERJA
SKP
Perubahan SKP dapat dilakukan pada tahun berjalan apabila terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan
perencanaan kinerja memerlukan penyesuaian.
KONDISITERTENTU
Perubahan pemangku jabatan;
Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi
pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan
program, kegiatan dan alokasi anggaran);
Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat
secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan
dan sasaran;
Perubahan dikarenakan penugasan kedinasan
Alasan lain dari pimpinan unit kerja yang
dapat melaksanakan
menyebabkan PNS tidak
tugas dan fungsinya
Kondisi tertentu lainnya
Perubahan SKP
Bulanan Triwulan Semester T
ahunan
46
