Dokumen ini membahas tentang peran Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam melakukan pengkajian manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang administrasi negara. LAN bertugas melaksanakan pengkajian kebijakan nasional dan kinerja aparatur serta pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan. Dokumen ini juga menjelaskan masalah yang dihadapi dalam manajemen kebijakan dan pelayanan seperti kinerja kebijakan publik

1. KajianManajemenKebijakan & PelayananDalamSistemLitbangAdministrasi Negara NoorsyamsaDjumara DeputiBidangKajianManajemenKebijakandanPelayanan LembagaAdministrasi Negara RI DisampaikandalamRakorLitbangAdministrasi Negara Banda Aceh, 12 Mei 2011

3. FUNGSI:

4. Pengkajiandanpenyusunankebijakannasionaltertentudibidangadministrasinegara.

5. Pengkajiankinerjakelembagaandansumberdayaaparaturdalamrangkapembangunanadministrasinegaradanpeningkatankualitassumberdayaaparatur.

6. Pengkajiandanpengembangan MANAJEMEN KEBIJAKAN & PELAYANAN dibidangpembangunanadministrasinegara.

7. Penelitiandanpengembanganadministrasipembangunandanotomasiadministrasinegara.

8. Pembinaandanpenyelenggaraandiklataparaturnegara.

9. Koordinasikegiatanfungsionaldalampelaksanaantugas LAN.

11. RelasiManajemenKebijakan & ManajemenPelayanan ManajemenPelayanan Hilir ManajemenKebijakan Hulu Masyarakat

13. Indikasi lain lemahnyakebijakan:

14. BanyaknyaPerdadibatalkan (periode 2001-2008 sebanyak 1.121 Raperdadievaluasi, 67% diantaranyadibatalkan);

15. Banyaknyaujimateri UU ke MK (periode 2003-2010 terdapat 325 gugatan, 92 diantaranyadikabulkan);

17. Adanyabudayarisk aversion (tdkmenyukairesiko).

18. KurangnyakemampuanstafPemdauntukmelakukananalisadalampembuatan SP ygakurat.

19. Belummengakomodirkelompokmasyarakatdengankebutuhankhusus (cacat, jompo, wanitahamil).

20. Belumadanyasisteminsentif & disinsentifbagipetugaspelayananygmenunjukkankinerjatinggiatausebaliknya.

21. SP yang belumberbasis IT jugamasihmembukaterjadinyakontaklangsungantaramasyarakatsbgpenggunajasadenganaparatpemerintah. Inidapatmenimbulkaneksesygtidakdiinginkan, sptdiskriminasi, kolusi, nepotisme, dsb.

23. Good Implementation

24. Good monitoring & evaluation

25. Good policy impacts

26. Berkualitas;

27. Transparan;

28. Akuntabel;

29. Mudah;

30. Murah;

31. Cepat;

32. Patut;

33. Adil;

34. Partisipatif.

35. Berkurangnya praktek KKN;

36. Sistem pemerintahan yg efisien, efektif & berwibawa;

37. Aturan & praktek yg non diskriminatif;

38. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.UrgensiPOLICY RESEARCH

41. Policy Recommendation  hasilanalisisygtelahmempertimbangkanberbagaiaspek (positif & negatif) danmemberipilihan/ opsikebijakanbagipolicy makers sesuaiprioritasnya.

42. Policy Actions  agenda ygharusdijabarkanolehinstansi/aparatpemerintahlengkapdengankerangkakerjaimplementasinya.