Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Prologia 
Source : Prof. Dr. Sofian Effendi 
Posisi strategis 
Potensi PDB 
Indeks Efetivitas Pemerintahan
Kondisi Existing PNS (per Des 2013) 
Source : www.bkn.go.id BKPP Kota Tangerang
Tujuan UU ASN 
Meningkatkan : 
•Independensi dan netralitas 
•Kompetensi 
•Kinerja / produktivitas kerja 
•Integritas 
•Ke...
Prinsip UU ASN 
Pengembangan “sistem merit” dalam kebijakan dan manajemen 
ASN dengan ciri-ciri: 
•Seleksi dan promosi sec...
Jenis & Status Pegawai ASN 
PNS 
PPPK 
•Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pem...
Jabatan Pegawai ASN
Jabatan Pegawai ASN
Jabatan Pegawai ASN
Pejabat yang Berwenang 
Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ...
Pengembangan Karier 
Pola Karier 
Pengembangan kompetensi yg mencakup kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, inte...
1.Perencanaan, 
2.Rekrutmen, 
3.Seleksi, 
4.Penempatan, 
5.Promosi & Mutasi, 
6.Disiplin, 
7.Penilaian Kinerja, 
8.Diklat,...
UU No. 43/1999
Pengembangan Karier
UU No. 5/2014
Pola Dasar Karier
Tujuan : 
•memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS agar tercapai kesesuaian antara tujuan PNS dan kebutuhan i...
Manajemen Karier PNS
1. Manajemen Pengembangan Karier PNS
Prinsip Pola Karier PNS 
•kepastian, yaitu pola karier harus menggambarkan kepastian tentang arah alur karier yang dapat d...
Bentuk Pola Karier 
•Horizontal, yaitu perpindahan posisi PNS dari posisi yang satu ke posisi lain yang sejajar dalam kela...
•serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyelaraskan profil kompetensi PNS denga...
Epilogia
Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)
Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)
Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)
Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)
Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)
Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)

20,560 views

Published on

Ditetapkannya UU No 5 Th 2014 tentang ASN sbg pengganti UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian memberikan dampak besar dalam pengelolaan PNS. Salah satunya dalam hal pola karier PNS. Paparan singkat ini mencoba menganalisis pola karier PNS dilihat dari perspektif UU No 43 Th 1999 dengan UU No 5 Th 2014. Bahwa merit sistem dan profesionalisme menjadi prinsip utama dalam penyusunan pola karier PNS kedepan. Semoga bisa memberikan manfaat. Salam inovasi.

Published in: Government & Nonprofit

Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)

  1. 1. Prologia Source : Prof. Dr. Sofian Effendi Posisi strategis Potensi PDB Indeks Efetivitas Pemerintahan
  2. 2. Kondisi Existing PNS (per Des 2013) Source : www.bkn.go.id BKPP Kota Tangerang
  3. 3. Tujuan UU ASN Meningkatkan : •Independensi dan netralitas •Kompetensi •Kinerja / produktivitas kerja •Integritas •Kesejahteraan •Kualitas pelayanan publik •Pengawasan dan akuntabilitas
  4. 4. Prinsip UU ASN Pengembangan “sistem merit” dalam kebijakan dan manajemen ASN dengan ciri-ciri: •Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif, •Menerapkan prinsip fairness, •Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja, •Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik, •Manajemen SDM secara efektif dan efisien, •Melindungi pegawai dari intervensi politik & tindakan semena-mena. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan (Pasal 1, UU ASN).
  5. 5. Jenis & Status Pegawai ASN PNS PPPK •Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini. •Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
  6. 6. Jabatan Pegawai ASN
  7. 7. Jabatan Pegawai ASN
  8. 8. Jabatan Pegawai ASN
  9. 9. Pejabat yang Berwenang Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat LNS, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota). Pejabat Pembina Kepegawaian Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (menteri di kementerian, pimpinan lembaga di LPNK, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan LNS, gubernur di provinsi, dan bupati/walikota di kabupaten/kota) Pengelola ASN
  10. 10. Pengembangan Karier Pola Karier Pengembangan kompetensi yg mencakup kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, integritas dan moralitas. Keselarasan antara potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
  11. 11. 1.Perencanaan, 2.Rekrutmen, 3.Seleksi, 4.Penempatan, 5.Promosi & Mutasi, 6.Disiplin, 7.Penilaian Kinerja, 8.Diklat, 9.Pensiun. Pola Karier PNS
  12. 12. UU No. 43/1999
  13. 13. Pengembangan Karier
  14. 14. UU No. 5/2014
  15. 15. Pola Dasar Karier
  16. 16. Tujuan : •memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS agar tercapai kesesuaian antara tujuan PNS dan kebutuhan instansi, •meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS, •mendorong peningkatan karier PNS. Sasaran : •memberikan kejelasan pola karier nasional dan panduan penyusunan pola karier instansi, •meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
  17. 17. Manajemen Karier PNS
  18. 18. 1. Manajemen Pengembangan Karier PNS
  19. 19. Prinsip Pola Karier PNS •kepastian, yaitu pola karier harus menggambarkan kepastian tentang arah alur karier yang dapat ditempuh oleh setiap PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. •profesionalisme, yaitu pola karier harus dapat mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kerja PNS •transparan, yaitu pola karier harus diketahui oleh setiap PNS dan memberi kesempatan yang sama kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan. •keadilan, yaitu bahwa ketentuan dalam pola karier berlaku sama pada setiap PNS dan tidak bersifat diskriminatif.
  20. 20. Bentuk Pola Karier •Horizontal, yaitu perpindahan posisi PNS dari posisi yang satu ke posisi lain yang sejajar dalam kelas dan rumpun jabatan yang sama baik di dalam kelompok jabatan administrasi, ataupun di dalam kelompok jabatan fungsional. •Vertikal, yaitu perpindahan posisi PNS dari posisi yang satu ke posisi lain yang lebih tinggi di dalam kelompok jabatan administrasi ataupun didalam kelompok jabatan fungsional. •Diagonal, yaitu perpindahan posisi PNS dari posisi di jabatan administrasi ke posisi di jabatan fungsional ataupun sebaliknya.
  21. 21. •serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyelaraskan profil kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan. •Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling kurang 40 jam pelajaran dalam 1 tahun. 2. Manajemen Pengembangan Kompetensi PNS
  22. 22. Epilogia

×