Kajian struktur organisasi kecamatan dan pola hubungan kerja dengan desa serta kelurahan di beberapa kabupaten di Kalimantan Timur menemukan perkembangan struktur organisasi kecamatan dan pola hubungan yang bervariasi di setiap kabupaten akibat perbedaan peraturan daerah. Temuan umum menunjukkan kualitas SDM, dukungan sarana prasarana, serta koordinasi yang belum optimal mempengaruhi efektivitas kerja.

1. Kajian Struktur Organisasi Kecamatan dan Pola Hubungan Kerja Dengan Desa dan Kelurahan BALITBANGDA PROVINSI KALTIM & PKP2A III LAN SAMARINDA

2. Tim Peneliti PKP2A III LAN Tri Widodo W. Utomo AndiWahyudi RokipPurnomo FaniHeruWismono Rustan A. Maria AP Sari LanyErindaRamdani BethaMirantiAndalina Tri Noor Aziza

3. UUD 1945 Provinsi Kabupaten/ Kota Setda Setwan Dinas LTD Kecamatan Kelurahan PemerintahanDesa

4. Lokus dan Responden Kajian

5. TUGAS CAMAT Menangani sebagian urusan otonomi daerah(melaluiPelimpahanKewenangan)  luas / besarankewenanganygdilimpahkantergantungkpdkebijakanKepala Daerah, meliputi8 aspek: perizinan; rekomendasi; koordinasi; pembinaan; pengawasan; fasilitasi; penetapan; penyelenggaraan. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan 7 kategori: pemberdayaanmasy; ketenteraman & ketertiban umum; penegakan peraturan per-UU-an; pemeliharaanprasarana & fasilitaspelayananumum; penyelenggaraankegiatanpemerintahan; membinapenyelenggaraanpemerintahandesa / kelurahan; melaksanakanpelayananmasyygbelumdapatdilaksanakandesa / kelurahan. Mampukah ?

6. Perkembangan Struktur Organisasi Kecamatan PP No. 8 Tahun 2003 TentangOrganisasiPerangkat Daerah Kecamatanterdiridari 1 (satu) Sekretariat, sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi. PP No. 41 Tahun 2007 dan PP 19 Tahun 2008 TentangKecamatanStrukturkecamatanmenjadi1 (satu) sekretariat, palingbanyak 5 (lima) seksi, dan sekretariatmembawahkanpalingbanyak 3 (tiga) subbagian.

7. : Garis Hierarkis : Garis Koordinasi dan Fasilitasi PerkembanganhubungankerjaantaraKecamatandenganKelurahandanDesa PP No. 8 Tahun 2003 TentangOrganisasiPerangkat Daerah sertaKepmendagri No. 158 Tahun 2004 TentangPedomanOrganisasiKecamatan Acuan UU No. 22 Tahun 1999 CAMAT KELURAHAN DESA

8. PerkembanganPolaHubunganKerjaKecamatanDenganKelurahandanDesa Prof. SaduWasistiono (2006)

9. Prof. SaduWasistiono (2006) a. Hubungan Kerja Fasilitatif Camat menjadipenghubung kebijakan dariPemerintah Kabupaten; b. Hubungan Kerja Koordinatif Camat mengkoordinasikan kegiatan – baik rutin maupunpembangunan – yang ada di wilayahnya agarmemenuhi asas SINKRONISASI & INTEGRASI.Hasil koordinasi disampaikan kepada Bupati c. Hubungan Kerjasama Camat yg memimpin satuan unit pemerintahan bekerjasamadengan lurah/ kepaladesa yg memimpin satu unit pemerintahan dalamkedudukan setara untukmencapai tujuan bersama; d. Hubungan Pembinaan & Pengawasan Camat dapatmelaksanakan fungsi pembinaan & pengawasan (berupapemberianpemahaman, penyempurnaankerja, ataumeningkatkankemampuanaparatur) terhadapjalannya pemerintahan, termasuk mengatasikonflik intra & antar pemerintahdiwilayahnya.

10. 1 2 3 1 2 PerkembanganhubungankerjaantaraKecamatandenganKelurahandanDesa UU No. 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah, PP No. 41 Tahun 2007 TentangOrganisasiPerangkat Daerah, PP No. 73 Tahun 2005 TentangKelurahan, PP No. 72 Tahun 2005 TentangDesa, danPP No. 19 Tahun 2008 TentangKecamatan Bupati PenjelasanGambar : AlurPertanggungjawaban AlurPendelegasianWewenang Alurkoordinasi, fasilitasi, pembinaandanpengawasan, sertakerjasama Camat Lurah/ Desa

11. PolaHubunganKerjaKecamatanDenganKelurahandanDesa Sumber : PP No. 19 Tahun 2008 danKepmendagri 158 Tahun 2004

12. CAMAT Kelompok Jabatan Fungsional Sekretaris Camat Urusan Perencanaan Urusan Umum Seksi Pemerintahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Pelayanan Umum Seksi Pembangunan Masyarakat Desa Sub Seksi Pemerintahan Umum, Kelurahan dan Desa Sub Seksi Ketertiban Umum Sub Seksi Perekonomian, Produksi, dan Distribusi Sub Seksi Kekayaan dan Inventarisasi Desa/ Kelurahan Sub Seksi Kesejahteraan Sub Seksi Polisi Pamong Praja Sub Seksi Bina Mental dan Spiritual Sub Seksi Lingkungan Hidup Sub Seksi Kebersihan Sub Seksi Kependudukan KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA StrukturOrganisasiKecamatanKabupatenKutaiKartanegarasesuaidengan PERDA No. 39 Tahun 2000 (Struktur Lama)

13. CAMAT Kelompok Jabatan Fungsional Sekretaris Camat Sub Bagian Umum Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Kepegawaian Seksi Pemerintahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Seksi Kesejahteraan Sosial Seksi Pelayanan Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA StrukturOrganisasiKecamatanKabupatenKutaiKartanegarasesuaidengan PERDA No. 14 Tahun 2008 (StrukturBaru)

14. CAMAT SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL SEKSI PERTANAHAN DAN PENGELOLAAN SDA SEKSI KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKSI PEMERINTAHAN DESA KELURAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA StrukturOrganisasiKecamatanPenajamPaser Utara sesuaidengan PERDA No. 6 Tahun2005 (Struktur Lama)

15. CAMAT SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN SEKSI PERTANAHAN DAN PENGELOLAAN SDA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SEKSI TATA PEMERINTAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA StrukturOrganisasiKecamatanKabupatenPenajamPaser Utara sesuaidengan PERDA No. 12 Tahun 2008 (StrukturBaru)

16. CAMAT SEKRETARIS CAMAT Kaur Umum Kaur Perencanaan Kepala Seksi Pelayanan Umum Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial KABUPATEN KUTAI TIMUR StrukturOrganisasiKecamatanKabupatenKutaiTimursesuaidengan KeputusanBupatiNo. 301/ 02.188.45/ HK/ V/ 2004 (StrukturLama)

17. CAMAT Kelompok Jabatan Fungsional SEKRETARIAT Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Umum Sub Bagian Kepegawaian Seksi Pelayanan Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seksi Tata Pemerintahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial DESA KELURAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR StrukturOrganisasiKecamatanKabupatenKutaiTimursesuaidengan PERDA No. 4 Tahun 2009 (StrukturBaru)

18. PerbandinganUraianTugasPejabatStrukturalKecamatan Ket : ToleransiPenambahan ± 20 % *) HasilKajian PKP2A III LAN Samarinda, 2008

19. 1 2 3 Bupati PenjelasanGambar : AlurPertanggungjawaban AlurPendelegasianWewenang Alurkoordinasi, fasilitasi, pembinaandanpengawasan, sertakerjasama Camat Lurah KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DAN KABUPATEN PPU PolaHubunganKerjaAntaraKecamatandenganKelurahan (PERDA No. 14 Tahun2008 & PERDA 12 Tahun 2008)

20. 2 1 Bupati Garis Koordinasi Garis hierarkis Camat PenjelasanGambar : AlurPertanggungjawaban Alurkoordinasi, fasilitasi, pembinaandanpengawasan, sertakerjasama Desa KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PPU, DAN KUTIM PolaHubunganKerjaAntaraKecamatandenganDesa (Kondisi Existing)

21. KabupatenKutaiTimur & KutaiKartanegara PolaHubunganKerjaAntaraKecamatandenganKelurahan/ Desa Perda No. 5 Tahun 2007 PersepsiResponden Bupati Camat 1 Camat 2 Kelurahan/Desa Desa Keterangan : AlurPertanggungjawaban AlurPembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Koordinasi, danKerjasama *) Kelurahan/ DesaMasihMenganggapCamatSebagaiAtasannya

22. Rata-Rata EfektivitasPelaksanaanHubungankerjaKecamatandenganDesadanKelurahan

23. TemuanUmumdi Daerah Penelitian Tidakterdapatsignifikansihubunganantaraintensitas/ frekuensipelaksanaanfungsi-fungsikecamatandenganoptimalisasipelaksanaan yang dirasakan. Faktor internalyaitukualitasdankompetensi SDM aparaturbaikditingkatkecamatanmaupunkelurahandandesa yang masihkurang, minimnyasaranadanprasaranapenunjangpelaksanaantugas yang dimiliki, sertadanapembinaankekelurahandandesa yang tidaktersedia. Hal lain yang jugamenggangguataumenghambathubungankerjakecamatandengankelurahandandesaadalahpersoalanpenyerahankewenangan yang diberikanolehkabupatenkepadakecamatandilakukandengansetengahhati. Faktoreksternaladalahtuntutankerja yang semakinberatdarimasyarakat, faktorjarakdantopografi yang harusditempuhuntukmenjangkaukelurahandandesa, dankurangnyaperanaktifdarikecamatansertakelurahandandesauntuksalingberkoordinasidanbertukarinformasisecaralebihlancarlagidalammenunjangpelaksanaantugasmasing-masing. Saatinidikecamatanbelumsemuaposisijabatanterisi (khususnyaeselon IV)sehinggabebankerjanyadilimpahkan/ dirangkapkepadapejabat yang lain

24. TemuanPenelitianKabupatenKukar Adanyakecenderungankegiatandikelurahanataudesaberjalansendiri-sendiripadahalkecamatanbisaturutmemberikanpembinaandanarahandidalamnya. halinidapatdinilaibahwakelurahandandesatelahmampusecaramandirimenjalankantugasnyadanjikaadamasalah yang tidakdapatdiselesaikanditingkatkelurahanataudesabarulahmelibatkan/ berkoordinasidengankecamatan, bahkantidakjarang pula kelurahanataudesalangsungkekabupaten Dalammendukungpelaksanaankoordinasikecamatanmenerapkanhubunganmelaluialattelekomunikasi (handphone) yang bisadilakukansetiapsaatolehkelurahanataudesa, sehinggasetiappermasalahan yang dihadapiatauhendakdikoordinasikandapatdenganmudahdilakukan Koordinasimaupunkonsultasibaikolehkelurahanmaupundesamenurutseluruhrespondenmengatakanseringdilakukan, hanyasajasifatnyainsidentil(tidakdijadwalkan) sesuaikebutuhan

25. TemuanPenelitianKabupaten PPU Kabupaten PPU menerapkanpertemuanrutinsetiapbulannyauntukmemantaupelaksanaantugas-tugaspemerintahanolehdesadankelurahandisampingjugamengikutkanpelaksanaanfungsi-fungsikecamatanlainnyapadapertemuantersebut Peraturan yang merincitugaspokokdanfungsidanrinciantugaspadaKecamatandiKabupatenPenajamPaser Utara belumdisahkandanmasihdalambentukdrafPeraturanBupati

26. TemuanPenelitianKabupatenKutim MeskipunPerda No. 4 Tahun2009 tentangOrganisasidanTatakerjaKecamatandanKelurahanKabupatenKutaiTimurtelahdiberlakukan. Namun, Perbup yang mengaturmengenaitugaspokokdanfungsiperangkatkecamatanbaiksekretariatmaupunseksi-seksi yang adahinggasaatinibelumada. Hal initentuberpotensimenimbulkantumpangtindihantarseksidalammenjalankantugas Masihadaanggapanbahwadesamerupakanbawahankecamatan. Padahaldesamerupakankesatuanotonom yang secarastrukturaltidakberadadibawahkecamatan HubunganCamatdenganKelurahanapabiladilihatdaristrukturorganisasitersebutmenunjukkanbahwaKelurahanberadadibawahkecamatan. NamunkarenahinggasaatinibelumadaKelurahandiKabupatenKutimmakamenjaditidakbisadilihatsepertiapapraktekdanpolahubungankerja yang terjalinantaraKecamatandenganKelurahandiKabupatenKutim

27. KORELASI ANTARA STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DENGAN POLA HUBUNGAN KERJA KECAMATAN DENGAN DESA DAN KELURAHAN Apakah penguatan atau penambahan struktur kecamatan akan berpengaruh pada peningkatan pola hubungan kerja dengan desa dan kelurahan ? A. Ya, akan semakin mengoptimalkan tugas kecamatan B. Tidak, pengaruhnya sama saja C. Bisa ya atau bisa tidak

28. KORELASI ANTARA STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DENGAN POLA HUBUNGAN KERJA KECAMATAN DENGAN DESA DAN KELURAHAN Setiappenguranganataupenambahansusunanstrukturorganisasikecamatanakanmenimbulkanpengaruhterhadappolahubungankerjadengandesadankelurahan RendahatauTingginyabebankerjayang diembankecamatanpadastrukturorganisasi yang adaakanberpengaruhpadapolahubungankerjadengandesadankelurahan Tinggiataurendahnyakapasitasaparaturkecamatandalammenjalankanperandanfungsinyaakanberpengaruhpadapolahubungankerjadengandesadankelurahan Semakinkuatataulemahnyatatakerjakecamatandengandesadankelurahantentunyaakanberpengaruhpadapolahubungankerja yang tercipta Tinggiataurendahnyapemahamankelurahandandesaakankedudukankecamatansebagaikoordinatorwilayah yang tentunyaakanberpengaruhpadapolahubungankerja yang tercipta

29. Kesimpulan Secaraumum 3 (tiga) Kabupatentersebutmenerapkanstrukturorganisasikecamatandiwilayahnyasecarahomogen (sama), yang berartitidakadaperbedaanantarakecamatan yang satudengan yang lainnya. KabupatenKutaiTimurdanKabupatenKutaiKartanegaramenerapkanpolastrukturorganisasiKecamatan yang samadengan 5 (lima) SeksidanSekretarismembawahi 3 (tiga) Subbagian yang merupakanpolamaksimaldariketentuandalam PP No. 41 Tahun 2007 dan PP No. 19 Tahun 2008. SedangkanKabupatenPenajamPaser Utara menerapkanpolastrukturorganisasiKecamatandengan 4 (empat) SeksidanSekretarismembawahi 2 (dua) Subbagian

30. Kesimpulan 2. Secaraumumdapatdiketahuibahwaberdasarkanketentuanperundangan yang dikeluarkan (PerdaKabupaten), terlihatbahwatatakerjahubunganantarakecamatandengankelurahandandesaadalahsama, artinyaposisikelurahandandesatidakberbedadenganhanyalebihbersifatkoordinatifterhadapkecamatan. Meskipunmasihterdapatresponden yang belummemahamipolahubunganinidanmenganggapkecamatansebagaiatasanlangsungnya.

31. Kesimpulan 3. Secaraumumjugadapatdiketahuibahwakelembagaankecamatankurangefektif. Hal inidikarenakanstrukturnya yang begitu ramping (tidakmengakomodirkebutuhandaerah), keberadaan SDM (baikkualitasdankuantitas) yang masihterbatas, sertaanggarankecamatan yang minim. Padahalbebankerja yang dipikulkecamatancukupberat, dimanajugaharusmelaksanakan 4 fungsi (PembinaandanPengawasan, Koordinasi, Fasilitasi, danKerjasama) diseluruhkelurahan/ desa yang adadiwilayahnyasecararegulersepanjangtahunataudapatdituliskansebagaiberikut : BebanKerjaKecamatan = 4 Fungsi x JumlahKelurahan/ Desa x Frekuensi Dalam 1 Tahun + TugasDelegatif + TugasLainnya

32. Rekomendasi PosisiKecamatansaatini yang hanyaberperansebagaikoordinatorwilayahdimanakewenangan yang diberikansangatterbatasdanbisadikatakansangatlemahdalammelakukankontrolterhadapKelurahandanDesadiwilayahnyamenjadikanposisikecamatantidaklagimemilikiotoritas yang kuat. DikhawatirkankemandirianKelurahanmaupunDesamenjadikankecamatantidakberfungsisamasekalidalammengkoordinirwilayahnya. Olehkarenanya, sangatdiperlukansosialisasisertapenguatanpemahamanditingkatKelurahandanDesatentangurgensiKecamatansebagaikoordinatorwilayah yang berperanpentingdalammelakukanpembinaan, pengawasan, fasilitasi, koordinasi, sertakerjasama.

33. Rekomendasi 2. Dalamjangkapanjang, jikalauinfrastrukturkecamatantelahcukupbaikmakadiperlukanpenguatankelembagaankhususnyapembentukanstrukturorganisasikecamatan. Sesuaidengansemangatotonomidaerahmakasebaiknyadaerahdiberikankeleluasaandalammenentukanbesaranstrukturorganisasikecamatan yang notabeneadalahperangkatdaerah. Olehkarenanya, perludilakukanpenyusunanstrukturorganisasi yang berdasarkanpadasyarat-syarattertentu yang mencerminkankebutuhankecamatan (strukturmengikutikebutuhan). Melaluipolastrukturkelembagaansepertiinimakadiharapkanselainpelaksanaantugaskecamatanakanlebih optimal jugakuantitasdankualitasaparaturkecamatandapatdenganmudahdiatur, diawasi, dandikendalikan.

36. Rekomendasi Besardanluasnyabebantugas yang diembankecamatanmemerlukanperhatiandariPemerintah Daerah agar dapatmendorongoptimalisasikinerjakecamatan. Kecamatan yang selainmelaksanakantugas-tugasumumpemerintahandanjugamenerimapelimpahankewenangandariKepala Daerah bertanggungjawabpenuhterhadapperkembangandanpermasalahan yang timbuldiwilayahnya. Olehkarenanya, agar pelaksanaantugasdapatberjalandenganbaikpemerintahdaerahperlumemberikaninsentifkhususkepadaaparatkecamatan (Benchmark diKabupatenMalinau)

37. Rekomendasi 5. Kualitasmaupunkuantitaspegawaikecamatanakanberpengaruhterhadappelaksanaantugaskecamatan. Kualitasdankuantitasaparatyang memadaiakanmemungkinkancamatmendelegasikanwewenangnyaterutamauntukhal-hal yang bersifattekniskepadabawahannya. Selainitu, pelaksanaantugasakanmenjadilebih optimal terkhususpadapelayanankepadaKelurahandanDesa. PeranKecamatansebagaikoordinatorwilayah yang meliputifungsipembinaan, pengawasan, fasilitasi, koordinasi, dankerjasamakepadaKelurahan/ Desa yang adadiwilayahnyamemerlukantidakhanyajumlahaparatur yang mencukupitetapijugadisertaidengankualifikasisertakompetensi yang sesuaidalammelaksanakanurusan yang menjaditanggungjawabkecamatan

38. Rekomendasi 6. Dari segiteritorial, wilayahkerjaCamatpadadasarnyaterbagihabisolehDesadanKelurahan. TanggungjawabdarisetiapbagianteritorialtersebutberadaditangankepalaDesaatauLurah. ApabilaKepalaDesaatauLurahtidakmampumengeloladanmengendalikanteritorial yang beradadibawahkewenangannya, makapermasalahannyaakandiselesaikan/ difasilitasiolehCamatselakukoordinatorwilayah. Olehkarenanya, aparaturdesadankelurahanjugasebaiknyamemilikikapasitas yang mencukupidalammelaksanakantugas-tugaspemerintahandiwilayahnyadisampingmemudahkankecamatandalammelakukanpembinaan, pengawasan, fasilitasi, koordinasi, dankerjasama

39. Rekomendasi 7. Luasnyawilayahkecamatansertakarakteristikwilayahkecamatan yang beranekaragammenuntuttersedianyasaranadanprasaranapenunjangpelaksanaantugas yang memadai, disampingpeningkatananggarankecamatan agar mampumelayaniseluruhwilayah yang menjaditanggungjawabkecamatan. Salahsatupenyebabkurangberjalannyadenganbaikhubungankerjakecamatandengandesadankelurahanjugadisebabkanolehminimnyasaranadanprasarana yang dimilikiolehkecamatan, sertatidaktersedianyaanggaranpembinaandanpengawasankedesadankelurahan yang diberikankepadakecamatan.

40. Rekomendasi 8. Terhadapjabatan-jabatan yang masihkosongakibatpemberlakuanstruktur yang baru, makadiperlukanpengisianjabatan-jabatankosongtersebutuntukmengoptimalkankinerjapelayanankecamatan. Di sisi yang lain jugaakansemakinmemperkuatpelaksanaanhubungankerjadengandesadankelurahan yang diwilayahnya

41. Rekomendasi 9. Terkaitdenganfrekuensipelaksanaanperankecamatanterhadapkelurahandandesa, sebaiknyakecamatandapatmenyusundanmelaksanakanjadwal yang secarajelasdanregulermencerminkanterselenggaranyaperan-perankecamatantersebutdenganrutin, sehinggakelurahandandesadapatmerasakanurgensikeberadaankecamatansertadapatmeningkatkankinerjakelurahandandesa. Jugasetiapkelurahan/ desa yang beradadalamlingkupwilayahnyadapatdilayanidenganbaikdanmerata

42. Rekomendasi 10. Kecamatanjugadapatsecaraaktifmelaksanakan forum-forum bersamadenganseluruhkelurahandandesa yang dilaksanakansetiapbulansecararegulersebagaiajangtukarinformasiterkaitperkembanganpelaksanaanurusan-urusanpemerintahan yang diselenggarakandiwilayahkecamatantersebut. denganaktifnyapertemuansepertiini, kelurahandandesadapatmelaporkansetiappermasalahan yang dihadapinyasertamemberikan input mengenaiperkembangan yang terjadidiwilayahnya, disisi lain jugadapatsemakinmemperkuatkomunikasidankoordinasiantarakecamatandengandesadankelurahan

43. Rekomendasi 11. Pemerintah Kabupaten/ Kota perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas organisasiyang diterapkan di seluruh kecamatan, selain juga mengintensifkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hubungan kerja kecamatan dengan desa dan kelurahan di wilayahnya sehingga upaya mendapatkan hasil kinerja yang diharapkan dan pelayanan kepada masyarakat bisa dijalankan dengan optimal. 12. Pemerintah Kabupaten/ Kota perlu memikirkan Pelimpahan Urusan/ Kewenangan kepada Kelurahan (sebagai Perangkat Daerah) guna menghindari terjadinya duplikasi/ overlapping tugas dengan Kecamatan, yang disertai dengan 3 P (Pembiayaan, Perlengkapan, dan Personil)

44. BALITBANGDA Prov. Kalimantan Timur PKP2A III LAN Samarinda TerimaKasih… SemogaBermanfaat