PP No. 19/2010 mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi. Dokumen ini membahas implikasi PP tersebut terhadap pengembangan sekretariat gubernur, termasuk opsi penataan organisasi daerah untuk membentuk sekretariat gubernur yang efektif dan efisien.

1. Tri Widodo W Utomo KajianSekretariatGubernursbgImplikasi PP No. 19/2010 PusatKajianManajemenKebijakan LembagaAdministrasi Negara RI Biro OrganisasiSetprovBanten Cilegon, 28 Januari 2011

2. BAGIAN 1 POKOK-POKOK PENGATURAN PP NO. 19/2010 Pusat KMK LAN-RI

4. KOORDIN. UR-PEM DI DRH PROV. & KAB/KOTA

5. KOORD. BINWAS TUGAS PEMBANTUAN DI DRH. PROV. & KAB./KOTA

6. PENDANAAN APBN

8. Kedudukan, Tugas & Wewenang GubernurberkedudukansebagaiwakilPemerintah, bertanggungjawabkpdPresiden, dandilantikolehPresiden (Pasal 2). Gubernurmelaksanakanurusanpemerintahansbb (Pasal 3) : KOORDINASI penyelenggaraanpemerintahanantarapemdaprovinsidenganinstansivertikal; KOORDINASI penyelenggaraanpemerintahanantarapemdaprovinsidenganpemdakab./kota; KOORDINASI penyelenggaraanpemerintahanantarpemerintahandaerahkab./kotadiwilayahprovinsi; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN penyelenggaraanpemerintahandaerahkab./kota;

9. Kedudukan, Tugas & Wewenang – 2 Gubernurmelaksanakanurusanpemerintahansbb (Pasal 3) : Menjagakehidupanberbangsa/bernegarasertamemeliharakeutuhan NKRI; MenjagadanmengamalkanideologiPancasiladankehidupandemokrasi; Memeliharastabilitaspolitik; Menjagaetikadannormapenyelenggaraanpemerintahandidaerah; dan Koordinasipembinaan/pengawasantugaspembantuan. Pusat KMK LAN-RI

10. Koordinasi dg InstansiVertikaldan dg Kab/Kota (pasal 5, 7) Musrenbangprovinsi; Rakerpelaksanaan program/kegiatan, monev, sertapenyelesaianberbagaipermasalahan (min. 3X setahun). Pemerintahkabupaten/kota yang dengansengajatidakikut serta dalam pelaksanaan koordinasi, dikenakan sanksi sesuai denganketentuanperaturanperundang-undangan. Pusat KMK LAN-RI

11. KoordinasiantarKab/Kota (pasal 8) MelaluiRapatKerjaygmencakup: Penyelenggaraanurusanpemerintahan yang menjadikewenangankab/kota; Pelaksanaankerjasamaantarkab/kota; Penyelesaianperselisihanantarkab/ kotadalampenyelenggaraanurusanpemerintahan. FrekuensiRakerdisesuaikandengankebutuhan. Pusat KMK LAN-RI

12. Pembinaan & Pengawasan(pasal 9) Fungsipembinaanmelalui: Pemberianfasilitasi & konsultasipenyelenggaraanurusanpemerintahanygmenjadikewenangankab/kota; Pemberianfasilitasi & konsultasipengelolaankepegawaian; Penyelesaianperselisihanygtimbuldalampenyelenggaraanfungsipemerintahanantarkab/kota; Upayapenyetaraankualitaspelayananpublikantarkab/kotadiwilayahprovinsiybs. Fungsipengawasanmelalui: Pengawasanpelaksanaanurusanpemerintahanygdilaksanakanolehkab/kota; PengawasanPerda & Peraturankepaladaerahkab/kota; UsulpembatalanPerdakab/kotakepadaPemerintah; PengawasankinerjaPemdakab/kota.

13. KehidupanBerbangsa & MenjagaKeutuhan NKRI (pasal 11) Penetapankriteriaancaman, tantangan, hambatan, dan gangguansesuaisituasi/kondisidaerah; PEMANTAUAN situasi/kondisi daerah dengan kriteria ancaman, tantangan, hambatan & gangguan; EVALUASI situasi/kondisidaerahdengankriteriaancaman, tantangan, hambatan & gangguan; KOORDINASI dengan aparat keamanan yg terkait untuk mengatasiancaman, tantangan, hambatan & gangguan; PELAPORAN kepada Presiden melalui Mendagri mengenaisituasi & kondisidaerahdengankriteriaancaman, tantangan, hambatan & gangguan. Pusat KMK LAN-RI

14. MengamalkanIdeologiPancasila & MembangunDemokrasi(pasal 12) MemeliharadanmempertahankanideologiPancasila; Pengembangandemokrasi; Menjaga kerukunan antarumat beragama; dan Melestarikan nilai sosial budaya. Pusat KMK LAN-RI

15. MemeliharaStabilitasPolitik(pasal 13) Penetapankriteriastabilitaspolitiksesuaidengansituasi/kondisidaerah; PEMANTAUAN situasidankondisidaerahsesuaidengankriteriastabilitaspolitik; EVALUASI situasidankondisidaerahsesuaidengankriteriastabilitaspolitik; KOORDINASI dengan aparat keamanan yang terkait untuk memeliharastabilitaspolitik; dan PELAPORAN kepada Presiden melalui Mendagri mengenaisituasi/kondisidaerahsesuaikriteriastabilitaspolitik. Pusat KMK LAN-RI

17. Membangun etos kerja penyelenggaraan pemerintahan sesuaidenganetikadannorma.Pusat KMK LAN-RI

19. PembinaandanpengawasanpenyelenggaraanTugasPembantuan dari Pemerintah kepada pemda kab/kotaygada di wilayahnya; dan

20. PembinaandanpengawasanpenyelenggaraanTugasPembantuandaripemdaprovinsikepadapemda kab/kota yg ada di wilayahnya.Pusat KMK LAN-RI

21. BAGIAN 2 PENGEMBANGAN SEKRETARIAT GUBERNUR sbg IMPLIKASI PP NO. 19/2010 Pusat KMK LAN-RI

22. Pasal 17-18 PP No. 19/2010 Dalammelaksanakantugas & wewenangselakuWakilPemerintah, secaraoperasionalgubernurdibantuolehSekretarisGubernur. SekretarisGubernursecaraex officio dijabatolehSekretaris Daerah Provinsi. SekretarisGubernurdibantuolehSekretariatdanTenagaAhli. SekretariatsbgunsurpembantuSekretarisGubernurdipimpinolehKepalaSekretariat. Pusat KMK LAN-RI

23. OpsiPengembangan Set. Gub. DibentukolehPemerintah (Pusat) dengan SDM Pemerintah (Pusat) pula. DibentukolehPemerintahProvinsitanpamengganggustruktur OPD ygtelahada (serbaex-officio). Setda & SKPD lainnyaSELAIN melaksanakantugaspemerintahandaerah, JUGA melaksanakansebagiantugas & wewenangGub. SelakuWakilPemerintah. Setda & SKPD lainnyahanyamenerimatambahantugasdekonsentrasisesuaibidangnya (KonsepRancanganPermendagritentangPelaksanaan PP No. 19/2010). DibentukolehPemerintahProvinsidenganmelakukanpenataanulang OPD ygtelahada Recommended !! Pusat KMK LAN-RI

24. Penataan OPD dlmrangkaPengembangan Set. Gub. – 1 Biro alihfungsimenjadiSekretariat (perangkatwilayah). Bagiandalam Biro ygadaselamaini TETAP beradadibawahSekdaatauAsistenSekda(perangkatdaerah). Tidaksemua Biro akanalihfungsimenjadiperangkatwilayah, namunhanyaBiro ygterkaitdenganbidangurusandekonsentrasitertentu. Biro sbgunsurpembantuSekretarisGubernurakandibantuolehpejabatsetingkatEselon III-A (tidaksampaiEselon IV-A). SekretariatdipimpinolehKepalaSekretariatdengantingkatanEselon II-A (selevelAsistenSekda). KepalaSekretariatmengkoordinasikanKepala Biro, ygmemilikijenjangEselon II-B (tetap). Sekretariat (termasuk Biro) melakukankoordinasidengan SKPD yang menyelenggarakantugasDekonsentrasisesuailingkuptugasnya.

25. Penataan OPD dlmrangkaPengembangan Set. Gub. – 2 OlehkarenahanyaBiro ygterkaitdenganbidangurusandekonsentrasitertentuygalihfungsimenjadiperangkatwilayah, makajumlahkeseluruhan Biro akanmengecil. Jumlah Biro diSetdaBantensaatiniada 9, dandisarankandibentuk 3 Biro dibawahSekretariatGubernur, yakni: Biro Pemerintahan, menanganiurusandekonsentrasidibidangkesbangpol, otonomi, perimbangankeuangan, kepegawaian & diklat, kearsipan, litbang & statistik, kominfo. Biro Perekonomian, menanganiurusandekonsentrasidibidangpekerjaanumum, perdagangan /industri & koperasi, penanaman modal, pertanian/ kehutanan/perkebunan, perikanan/kelautan, perhubungan, lingkunganhidup, pariwisata, sumberdaya mineral. Biro Kesejahteraan Rakyat, menanganiurusandekonsentrasidibidangpendidikan, kesehatan, perumahan, kependudukan, sosial & keluarga, tenagakerja & transmigrasi, pemuda & olahraga.

26. Penataan OPD dlmrangkaPengembangan Set. Gub. – 3 Biro Hukum, Organisasi, Adm. Pembangunan, Umum & Perlengkapan, Humas & Protokolhapus, cukupdijalankanolehBagianygadadibawahnya. MeskipunperlupenambahanpejabatsetingkatEselon III-A dibawah Biro, prinsipefisiensistruktur & anggarantetapharusdiperhatikan. Konsepinimerupakanjalantengahantaraprinsip “Ex-Officio” ygmengedepankanefisiensi, denganprinsip “Pembentukanbaru” yglebihmendorongefektivitas. Dkl, model inibisadisebutsbg “Model Efektivitas – Efisiensi” atau Win-Win Model. Pusat KMK LAN-RI

27. RekomendasiOpsi 3, Mengapa? Opsi 1 hampirtidakmungkinmengingatketerbatasanPemerintah (Pusat) danbanyaknyakebutuhanpembentukanSekretariatGubernur (33 unit). Opsi 2 cukupmemungkinkan, namunkurangdapatmenyelesaikanpermasalahanygselamainiterjadi (lemahnyapenyelenggaraan program desen-dekon, overlap anggaran, dll) dancenderungmenambahbebankerja SKPD, shgtidakfokuspadapenyelenggaraanurusandesentralisasi. Pusat KMK LAN-RI

28. RekomendasiOpsi 3, Mengapa? Tidakperlumembentukstrukturygsepenuhnyabaru (hanyamenambah 1 jenjangdibawah Biro). MeningkatkankonsistensidalampenataanorganisasiditingkatPusat, Provinsi, danKab/Kota, yg @ terdiridari 4 jenjanghierarki (lihat slide berikut). Menghindaripenumpukan/penghimpitan 2 tugas (desentralisasi + dekonsentrasi) padaperangkatygsama. PengembanganSekretariatGubernurdilakukansimultandenganPenataan OPD. Pusat KMK LAN-RI

29. JenjangHierarkiJabatan Catatan: EselonisasidiKab/Kotaadasedikitperubahansejak PP No. 41/2007, dimanaKabid/KabadpadaDinas/BadanmenjadiEselon III-B. Pusat KMK LAN-RI

30. TenagaAhli Status Kepegawaian: Kariratau Non-Karir?; Ex-officio denganStafAhliatautidak? Merupakanjabatanygberbasispadaprofesionalisme & keahlianbidangtertentu. Rekrutmen: Fit n Proper + UjiKompetensi harusadastandarkompetensi. Harusmemiliki target kinerjaygjelas & terukur, ygdituangkandalamKontrakKinerja. JumlahharuslebihkecildibandingSekretariat/Biro.

31. StrukturSekretariatGubernur(Alternatif 1) Gubernur Sekr. Gubernur (Sekr. Wilayah) KepalaSekretariat TenagaAhli Biro Perekonomian Biro Kesjhtraan Rakyat Biro Pemerintahan Bagian2 Bagian2 Bagian2 Pusat KMK LAN-RI

32. StrukturSekretariatGubernur(Alternatif 2) Gubernur Sekr. Gubernur (Sekr. Wilayah) KepalaSekretariat TenagaAhli Biro Perekonomian Biro Kesjhtraan Rakyat Biro Pemerintahan Bagian2 Bagian2 Bagian2 Pusat KMK LAN-RI

33. SEKIAN & TERIMA KASIH SemogaBermanfaat … Pusat KMK LAN-RI