Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•804 views
Dokumen tersebut merupakan road map reformasi birokrasi Kementerian PUPR untuk periode 2015-2019. Road map ini menetapkan tujuan jangka panjang untuk membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, dokumen ini menguraikan delapan area perubahan, delapan program mikro, sasaran, tantangan, dan langkah-langkah pel
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2
Similar to Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (15)
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2
- 1. Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR 2015-2019 TimRB PUPR
- 2. Kerangka Kebijakan 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 3. Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map RB 2010- 2014 4. Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map RB Pada Instansi Pemerintah 5. Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Evaluasi Pelaksanaan RB 6. Permen PANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map RB 2015- 2019
- 5. TUJUAN JANGKA PANJANG PELAKSANAAN RB
- 6. TANTANGAN PERMASALAHAN RB Birokrasi yang belum sepenuhnya bersih dan akuntabel Birokrasi belum efektif dan efisien Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan 1. Rendahnya komitmen pemberantasan korupsi 2. Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari KKN 3. Manajemen Kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan 4. Manajemen Pembangunan nasional belum berjalan optimal 1. Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan 2. Lemahnya penegakan hukum 3. Pengadaan B/J belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien 4. Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif 5. Penerapan e-government belum berjalan efektif dan efisien 6. Manajemen SDM aparatur belum berjalan efektif 7. Inefisiensi penggunaan anggaran 8. Diklat Kepemimpinan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi 1. Pelayanan perijinan masih belum berjalan efektif dan efisien 2. Praktek pungli dalam pelayanan perijinan masih terjadi, sehingga menghambat iklim usaha investasi 3. Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik 4. Manajemen Pembangunan nasional belum berjalan optimal
- 7. SASARAN RB
- 10. PERGESERAN TARGET RB NASIONAL
- 11. AREA PERUBAHAN
- 13. LANGKAH UMUM PENYUSUNAN ROAD MAP RB
- 14. PAPARAN DEPUTI BIDANG RB, AKUNTABILITAS APARATUR & PENGAWASAN KEMENPANRB
- 15. ARAH KEBIJAKAN + NAWACITA + RPJMN 2015-19 PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY 2019 BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYAAN PUBLIK BERKUALITAS 8 AREA PERUBAHAN 8 PROGRAM MIKRO DAN QUICK WIN PRIORITAS PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA PENGUATAN PENGAWASAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK QUICK WINS NASIONAL PUPR OPERASIONAL PELAYANAN UMUM (OPU) DITJEN BINA MARGA QUICK WINS INSTANSIONAL ..........? QUICK WINS INSTANSIONAL ........... ? RENCANA AKSI KEMENTERIAN PUPR MENERAPKAN MANAJEMEN KINERJA BERBASIS ELEKTRONIK PADA TAHUN 2019 DIDUKUNG PENERAPAN ZONA INTEGRITAS DAN DIFOKUSKAN PADA KEGIATAN PELAYANAN NAWACITA BUTIR KEDUA MEMBUAT PEMERINTAH SELALU HADIR DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA. DGN PENJELASAN: KAMI JUGA AKAN SECARA KONSISTEN MENJALANKAN AGENDA REFORMASI BIROKRASI SECARA BERKELAN- JUTAN DENGAN RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN, PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, MENINGKATKAN KOMPETENSI APARATUR, MEMPERKUAT MONITORING DAN SUPERVISI ATAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK, SERTA MEMBUKA RUANG PARTISIPASI PUBLIK MELALUI CITIZEN CHARTER DALAM UNDANG UNDANG KONTRAK LAYANAN PUBLIK KERANGKA KETERKAITAN ARAH KEBIJAKAN & ROAD MAP RB 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 1 GIVEN DIRUMUSKAN
- 16. 2015 201620142013 2017 2018 2019 30 April 2016 PMPRB 2015 Vacuum Sisa Periode Road Map April 2015 PMPRB 2014 Juni 2016 proses evaluasi penilaian
- 17. NO RINCIAN TARGET PENYELESAIAN 1 Finalisasi Rencana Aksi Kegiatan 21 Maret 2016 2 Finalisasi Quick Wins 21 Maret 2016 3 Finalisasi Dokumen Road Map 23 Maret 2016 4 Penetapan Road Map dalam Permen 1 April 2016 5 Persiapan PMPRB 1 – 30 April 2016 TARGET PELAKSANAAN RB
- 18. Program dan Kegiatan Rencana Aksi Quick Wins Zona Integritas 1 2 4 3
- 20. Rencana Aksi Kegiatan Kegiatan yang diamanatkan dalam Permenpan 11/2015 Kegiatan yang akan dinilai dalam Evaluasi RB (Permenpan 14/2014) Keberlanjutan kegiatan dalam Road Map 2010-2014
- 21. MANAJEMEN PERUBAHAN 2010 - 2014 2015 - 2019 Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Pengelolaan Manajemen Pelaksanaan RB PUPR a. Tim Pelaksana b. Manajemen Pelaksanaan c. Keterlibatan Pimpinan d. Media Komunikasi Penyusunan Strategi Perubahan dan Strategi Komunikasi Pengembangan Nilai untuk Menegakkan Integritas Sosialiasi dan internalisasi perubahan Pembentukan Agen Perubahan
- 22. PENGUATAN PER-UU-AN 2010 - 2014 2015 - 2019 Penataan berbagai peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian PU Evaluasi berkala Penyempurnaan/ Regulasi peraturan yang tumpeng tindih, tidak relevan, dan disharmoni Deregulasi peraturan perundangan yang menghambat pelayanan
- 23. PENGUATAN KELEMBAGAAN 2010 - 2014 2015 - 2019 Restrukturisasi/ penataan tugas dan fungsi Evaluasi Penguatan Unit Kerja yang menangani mslh pelayanan publik, organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat Penataan/ Restrukturisasi
- 24. PENGUATAN TATA LAKSANA 2010 - 2014 2015 - 2019 Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi Proses bisnis dan SOP Pembangunan e-government E-Government KIP Penataan Sistem Kearsipan
- 25. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN 2010 - 2014 2015 - 2019 Rekrutmen Perencanaan Kebutuhan Pegawai Analisis jabatan Sistem rekrutmen dan Seleksi Evaluasi jabatan Sistem Promosi Terbuka Penyusunan standar kompetensi Reward and Punishment berbasis Kinerja Asesmen individu berdasarkan kompetensi Pemanfaatan Asesmen Center Penilaian kinerja individu Penilaian Kinerja Pegawai Diklat berbasis kompetensi Pengendalian Kualitas Diklat Sistem informasi kepegawaian Pengembangan Sistem Informasi ASN Sistem Pengkaderan Pegawai ASN Pengembangan Profile Kompetensi Calon dan Pejabat Tinggi ASN Penetapan dan Pengelolaan Pola Karier Pengukuran Gap Kompetensi antara Pemangku Jabatan dengan Syarat Kompetensi Jabatan
- 26. PENGUATAN AKUNTABILITAS 2010 - 2014 2015 - 2019 Penguatan akuntabilitas kinerja Keterlibatan Pimpinan dalam Renstra (Penetapan IKU) dan Pencapaian Kinerja Pengembangan sistem Manajemen Kinerja Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Penyusunan IKU Pembangunan/ Pengembangan TI dalam Manajemen Kinerja
- 27. PENGUATAN PENGAWASAN 2010 - 2014 2015 - 2019 Penerapan SPIP Penerapan Zona Integritas Penguatan peran APIP Pengendalian Gratifikasi Pelaksanaan Whistle-Blowing System Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan Pembangunan SPIP Penanganan Pengaduan Masyarakat Penguatan Peran APIP
- 28. PENINGKATAN KUALIATAS PLYNN PUBLIK 2010 - 2014 2015 - 2019 Penerapan Standar pelayanan Pencanangan Maklumat Pelayanan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik Penerapan unit pelayanan terpadu (satu atap) Penetapan Standar Pelayanan Percepatan prosedur pelayanan Penggunaan TI dalam penyelenggaraan pelayanan Pengelolaan pengaduan layanan Penerapan reward and punishment penyelenggaraan pelayanan
- 31. Penyesuaian kembali kebijakan pelaksanaan Pengembangan sistem/ manajemen Implementasi Penguatan Implementasi Evaluasi menyeluruh N1 N2 N3 N4 N5
- 32. 2015-2016 2017 2018 2019 Pengelolaan Manajemen Pelaksanaan RB PUPR a. Tim Pelaksana b. Manajemen Pelaksanaan c. Keterlibatan Pimpinan d. Media Komunikasi Pengembangan Nilai untuk Menegakkan Integritas Pembentukan Agen Perubahan MANAJEMEN PERUBAHAN