2. Latar Belakang
• Dampak program kawalan Presiden SBY
• Menjawab kerisauan Presiden Kapolri-
jend.Sutarman
• Tata-kelola perpolisian tidak hanya menjadi
tanggung jawab polisi dan pemerintah saja;
• Kualitas tata-kelola perpolisian ditentukan oleh
4 arena: pemerintah, birokrasi, masyarakat
ekonomi dan masyarakat sipil;
www.kemitraan.or.id
3. Arti Tata-kelola Pemerintahan
“Sebagai suatu proses pembuatan serta pelaksanaan
kebijakan, regulasi dan prioritas pembangunan melalui
interaksi antar eksekutif, legislatif dan birokrasi dengan
masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi/bisnis”
www.kemitraan.or.id
4. Apa itu PGI?
inisiatif Kemitraan-Polri
alat untuk mengukur kinerja
tata kelola perpolisian
terdiri dari actionable
indicators dan menyediakan
alternatif kebijakan
Snapshot praktik tata kelola
perpolisian di level Polda
Sketsa setiap arena dalam
praktik tata kelola
perpolisian di level Polda
www.kemitraan.or.id
Bukan Studi Etnografi
Bukan Sekedar Survey
Bukan Polling
6. Definisi Arena
A. Pemerintah adalah arena pembuat kebijakan yang
eksistensinya lahir dari pilihan rakyat.
B. Birokrasi adalah pelaksana kebijakan yang memiliki peran
melayani maupun sebagai jembatan antara pemerintah
dengan masyarakat
C. Masyarakat Sipil terdiri dari organisasi, asosiasi, yayasan,
forum (formal dan informal), serikat buruh, asosiasi
profesional dan lembaga pendidikan maupun riset yang
bersifat non-pemerintah dan non-profit.
D. Masyarakat Ekonomi mencakup entitas bisnis dan asosiasi
yang bertujuan mencari keuntungan (profit).
www.kemitraan.or.id
7. Arena, Fungsi dan Prinsip
ARENA & FUNGSI
PRINSIP
Parti
sipasi
PEMERINTAH
•Kerangka Kebijakan
•Penganggaran
•Koordinasi Pembangunan
•Pengawasan pembangunan
BIROKRASI
•Pengumpul pendapatan daerah
•Pelayanan publik
•Pengatur kegiatan ekonomi
MASYARAKAT SIPIL
•Advokasi
•Pemberdayaan
MASYARAKAT EKONOMI
•Upaya perlindungan kepentingan
bisnis
•Mendorong pertumbuhan
ekonomi dan iklim usaha
www.kemitraan.or.id
Kea
dilan
Akunta
bilitas
Trans
paransi
Efisi
ensi
Efekti
fitas
8. Dari PRINSIP di masing FUNGSI ARENA
diturunkan menjadi 89 INDIKATOR
PENGUKURAN
Dibutuhkan sejumlah data untuk
menjawab/mengukur indikator-indikator
www.kemitraan.or.id
9. Indikator IGI
Not everything that counts can be counted, and not
everything that can be counted counts." (Sign hanging in
Einstein's office at Princeton) - Albert Einstein !
Pemilihan indikator dilakukan berdasarkan kriteria sebagai
berikut:
1.Indikator yang dapat mengukur kewenangan Polda
2.Signifikansi
3.Ketersediaan data,
4.Kekuatan pembeda
5.Dapat ditemukan di seluruh Polda
www.kemitraan.or.id
10. Pembobotan
• Setiap Arena, prinsip dan indikator memiliki bobot
yang ditentukan melalui survei terpisah dengan
menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy
Procedure).
• Survei AHP dilakukan dengan mewawancarai 30
narasumber ahli dari 4 Arena agar membanding
antar arena, prinsip dan indikator PGI (pair ways
comparison)
www.kemitraan.or.id
15. Responden IGI
Responden
Birokrat
(11 orang)
DPRD
(5 orang)
Kriteria Responden
1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Bappeda
3. Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan
4. Kadis Kesehatan
5. Kadis PU
6. Kadis Sosial
7. Kesbanglinmas
8. BKPMD
9. Dispenda
10. Kantor Pajak
11. Disnaker
1. Komisi A (Bidang Pemerintahan)
2. Komisi B (Bidang ekonomi dan keuangan)
3. Komisi C (Pembangunan)
4. Komisi D (Kesejahteraan Rakyat)
5. Sekretariat DPRD
6. Khusus untuk Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat
www.kemitraan.or.id
16. Responden IGI
Responden
Kriteria Responden
Aktivis LSM
1.
Terlibat dalam advokasi dan/atau pemberdayaan masyarakat
(5 orang)
2.
Pengambil keputusan dalam CSO (direktur/manajer program)
3.
Lembaga aktif di atas 3 tahun (diutamakan memiliki laporan tahunan)
4.
Berbasis dan bekerja di tingkat provinsi bersangkutan
1.
KADINDA Prov. (Pengurus Inti: Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang)
2.
Gapensi Prov. (Pengurus Inti: Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang)
3.
HIPMI Prov. (Pengurus Inti: Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang)
Masyarakat
Ekonomi
(4 orang)
Akademisi
(5 orang)
4.
Asosiasi Bisnis Lain-lain setempat (Pengurus Inti: Ketua, Sekretaris, Kepala
Bidang)
1.
Berasal dari universitas ternama di provinsi bersangkutan, atau bila tidak ada
di provinsi terdekat.
2.
Pengajar Senior di bidang yang terkait dengan governance (misal: Ilmu
Hukum, Politik dan Sosial, Ekonomi, Studi Pembangunan)
www.kemitraan.or.id
19. Rata-rata Kinerja
Tata Kelola Provinsi
5,67
Sangat Buruk
1
Buruk
2.29
www.kemitraan.or.id
Cenderung Buruk
3.57
4.86
Cenderung
baik
Cukup
6.14
7.43
Baik
Sangat Baik
8.71
10
27. Temuan di Provinsi NTT
• Profil Kinerja Tata Kelola Provinsi NTT:
– Kinerja Keseluruhan vs. Nasional
– Kinerja Semua Arena vs. Nasional
– Kinerja Prinsip-Prinsip antar Arena
– Kinerja Prinsip-Prinsip masing Arena
• Analisa Indikator Tata Kelola Provinsi NTT
• Kesimpulan dan Rekomendasi
www.kemitraan.or.id
37. Masyarakat Ekonomi NTT :
“Transparan, tetapi Belum Efisien dan Belum Efektif”
www.kemitraan.or.id
38. Masyarakat Sipil NTT :
“Belum cukup efektif dan partisipatif”
www.kemitraan.or.id
39. Simpulan…..
• Arena Masyarakat Sipil (6,40) masuk dalam kategori Cenderung Baik,
Arena Masyarakat Ekonomi (5,43) di kategori Sedang, sementara Arena
Birokrasi (4,29) dan Pemerintah (3,97) termasuk dalam kategori
Cenderung Buruk.
• Kendati secara berturut-turut, Prinsip Efektivitas (6,81) di Arena Birokrasi,
Transparansi (6,40) di Arena Masyarakat Ekonomi dan ke enam Prinsip
(6,40) yang ada di Arena Masyarakat Sipil termasuk dalam kategori
Cenderung Baik, namun belum mampu meningkatkan posisi NTT diantara
Provinsi lain.
• Faktor penyebabnya adalah adanya nilai-nilai yang secara signifikan
menarik turun peringkat NTT, diantaranya adalah Prinsip Keadilan (1,81)
di Arena Pemerintah, Prinsip Partisipasi (1,89) dan Keadilan (2,01) di
Arena Birokrasi, yang kesemuanya masuk kategori Sangat Buruk.
www.kemitraan.or.id
40. Indikator yang Berkinerja “Sangat dan Baik”
NO
INDIKATOR
Arena
Prinsip INDEKS
Rasio Belanja Hibah/Subsidi dan Bantuan
1 Sosial terhadap Belanja Barang/Jasa dan
Pemerintah Akuntabilitas
Modal
Kualitas Air dalam Indeks Kualitas
2 Lingkungan Hidup 2010 dan 2011
Birokrasi Efektivitas
Kualitas Udara dalam Indeks Kualitas
3 Lingkungan Hidup 2010 dan 2011
Birokrasi Efektivitas
4 Kualitas Tutupan Hutan 2010 dan 2011 Birokrasi Efektivitas
5 Jumlah Proyek Investasi
Birokrasi Efektivitas
Persentase anggaran tahunan DPKD
6 Provinsi terhadap realisasi PAD
Birokrasi Efektivitas
(Pendapatan Asli Daerah)
www.kemitraan.or.id
9.08
Nilai
Sangat
Baik
10.0
Sangat Baik
8.94 Sangat Baik
7.69
Baik
41. Indikator yang Berkinerja “Buruk”
NO
INDIKATOR
Arena
Prinsip
INDE
KS
Rasio APBD Perubahan terhadap APBD
Penetapan Tanpa Adanya Perubahan
1
Asumsi Dasar
Nilai
Buruk
Pemerintah Akuntabilitas 3.07
Kemudahan akses terhadap dokumen
2 PERDA dan Peraturan Gubernur Non-APBD
Pemerintah Transparansi 3.25
Buruk
Persentase kelahiran yang dibantu medis
(dokter dan bidan) terhadap total angka
3 kelahiran
Birokrasi
4 Skor Human Development Index
Kualitas Kelompok Kerja Pengarusutama-an
5 Gender di Provinsi
www.kemitraan.or.id
Keadilan
2.83
Buruk
Birokrasi
Efektivitas
2.71
Buruk
Birokrasi
Keadilan
3.25
Buruk
42. Indikator yang Berkinerja “Sangat
Buruk”
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
INDIKATOR
Anggaran APBD untuk kesehatan (non belanja
pegawai) perkapita (disesuaikan dengan Indeks
Kemahalan Konstruksi).
Anggaran APBD untuk penanganan kemiskinan
perkapita (disesuaikan dengan indeks kemahalan
konstruksi)
Anggaran APBD bidang pendidikan dibagi jumlah siswa
sampai jenjang pendidikan 9 tahun (disesuaikan
dengan indeks kemahalan konstruksi)
Rasio Realisasi pengesahan perda dibandingkan
dengan jumlah rencana legislasi daerah (dalam %)
Kemudahan Akses Pertanggungjawaban APBD provinsi
Arena
Prinsip
Pemerintah Keadilan
Pemerintah Keadilan
Pemerintah Keadilan
Pemerintah Akuntabilitas
Pemerintah Transparansi
Kemudahan Akses Penggunaan Dana Aspirasi Anggota
Pemerintah Transparansi
DPRD Provinsi
Kemudahan akses kegiatan pengawasan DPRD Laporan
Singkat, Risalah Rapat,Kunjungan Kerja Pembangunan
Pemerintah Transparansi
Anggota DPRD
Rasio Anggaran Belanja Pegawai (Langsung+Tidak
Pemerintah Efisiensi
Langsung) terhadap Total APBD
www.kemitraan.or.id
INDEKS
1.53
1.00
1.20
1.00
1.00
1.00
1.00
2.11
Nilai
Sangat buruk
Sangat buruk
Sangat buruk
Sangat buruk
Sangat buruk
Sangat buruk
Sangat buruk
Sangat buruk
43. Indikator yang Berkinerja “Sangat
Buruk”
9
Jumlah Perda Inisiatif
10 Prosentase perempuan di parlemen
Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat di bidang
11 kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.
Pemerintah Efektivitas
1.00
Sangat buruk
Pemerintah Efektivitas
1.70
Sangat buruk
Birokrasi
1.00 Sangat buruk
Birokrasi
Partisipasi
1.00 Sangat buruk
Birokrasi
Keberadaan dewan kesehatan, dewan pendidikan, dan
12 dewan pengentasan kemiskinan.
Partisipasi
Partisipasi
1.00 Sangat buruk
Keadilan
1.00 Sangat buruk
Transparansi
1.00 Sangat buruk
Efisiensi
1.00 Sangat buruk
Ada tidaknya forum reguler antara pemerintah provinsi
dan masyarakat untuk memperkuat iklim investasi,
13 penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan
ekonomi rakyat
14 Prosentase pejabat perempuan di eselon 2
Birokrasi
Kemudahan akses terhadap regulasi tentang investasi
15 di provinsi
Birokrasi
16 Pelayanan Untuk Pengurusan Investasi
Birokrasi
17 Pertumbuhan investasi (investment growth)
Birokrasi
www.kemitraan.or.id
Efektivitas
2.00
Sangat buruk
44. Kesimpulan dan Rekomendasi
PEMERINTAH. Transparansi, efektifitas, keadilan dan efisiensi adalah yang harus
segera diperbaiki oleh pemerintah (Gubernur dan Legislatif).
• Transparansi berupa kemudahan publik mengakses penggunaan dana aspirasi,
akses
informasi
terhadap
dokumen
kelengkapan
APBD
dan
pertanggungjawabannya, terhadap dokumen-dokumen hukum, risalah
rapat/kunjungan/kegiatan DPRD harus dibenahi secara online dan ter-update.
Semua ini penting dilakukan untuk meningkatkan kontrol dan kepercayaan
publik terhadap Gubernur dan DPRD.
• Efektifitas berupa peningkatan produktifitas jumlah PERDA yang harus
dihasilkan untuk mengatur jalannya pembangunan, termasuk membuat
berbagai regulasi lingkungan hidup, serta meningkatkan prosentase
perempuan di parlemen.
• Keadilan, perlu peningkatan alokasi APBD untuk kesehatan, Penanganan
kemiskinan dan pendidikan.
• Efisiensi, perlu peningkatan Rasio Anggaran Belanja Pegawai (Langsung+Tidak
Langsung) terhadap Total APBD
www.kemitraan.or.id
45. BIROKRASI. Pada arena ini hal yang paling perlu diperbaiki oleh Birokrasi NTT.
• Partisipasi berupa perubahan paradigma kerja dari hal-hal administratif (officecentered) ke persoalan publik (people-centered). Lebih membuka ruang keterlibatan
masyarakat dalam pembangunan dengan aktifasi unit-unit pengaduan di bidang
kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan keuangan. Juga diperlukan
interaksi dengan kampus dan elemen sipil lainnya untuk peningkatan kualitas
pembangunan.
• Efektifitas pembangunan harus diupayakan melalui pertumbuhan investasi dan
bisnis lokal melalui peningkatan PAD. Implementasi proyek pembangunanpun harus
mempertimbangkan kelestarian alam, yang cenderung semakin rusak.
• Keadilan adalah dengan memperbaiki kualitas kelompok kerja pengarus utamaan
gender di tingkat provinsi guna mencapai kualitas pembangunan yang tidak timpang
terhadap kelompok-kelompok rentan. Terlebih dengan semakin meningkatnya
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Serta peningkatan prosentase pejabat
perempuan di eselon 2
• Transparansi, Kemudahan akses terhadap regulasi tentang investasi di provinsi
• Efisiensi, meningkatkan kemudahan akses dan Pelayanan Pengurusan Investasi
www.kemitraan.or.id
46. • MASYARAKAT SIPIL. Partisipasi OMS yang terlihat cenderung
ramai pada level evaluasi pembangunan, harus lebih
diramaikan lagi sejak tahap perencanaan. Keterlibatan
masyarakat sipil sejak awal sangat krusial bagi kualitas proses
dan hasil pembangunan. Diperlukan upaya untuk merubah
paradigma pokok hubungan dengan pemerintah, harus
menjadi partner strategis, bersinergi dan berbagi sumber
daya untuk membangun NTT.
• MASYARAKAT EKONOMI. Asosiasi usaha dan kelompok
buruh harus melakukan perbaikan mulai dari kesolidan
asosiasi dalam memperjuangkan kebijakan pembangunan
yang pro-pertumbuhan ekonomi rakyat dan mendukung hakhak pekerja, sampai kepada tanggungjawab untuk
menumbuhkan usaha dan penyerapan tenaga kerja tanpa
ketergantungan kepada realisasi APBD.
www.kemitraan.or.id
47. • Sudah waktunya untuk duduk bersama, sudah saatnya untuk
buka ruang dalam banyak kesempatan perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang melibatkan
empat arena secara strategis dan sinergis.
• Mari buka hati, bergandeng tangan dan menatap masa
depan bersama untuk membangun NTT tercinta yang
semakin demokratis dan sejahtera……
www.kemitraan.or.id
