Dokumen ini membahas revitalisasi kelembagaan birokrasi pada lembaga negara untuk memperkuat interkonektivitas dan mengembalikan peran sentral eksekutif sesuai prinsip Nawacita, serta menyelaraskan kebutuhan lembaga dengan desain kelembagaan birokrasi dengan memperkuat dukungan sumber daya.

1. FGD Revitalisasi Kelembagaan
Birokrasi di Lembaga Negara
Yogi Suwarno
Jakarta, 2 November 2017

2. Pengantar
• Potret Birokrasi
• Tantangan
– Kondisi makro, indeks-indeks global
– SDM
– Politisasi birokrasi
– Check and Balances, pengawasan
• Mengapa revitalisasi

3. Dimensi-dimensi Revitalisasi
• Filosofis
– Liberalisasi, Demokrasi
– Transformasi nilai
• Paradigmatik
– OPA, NPM, NPS, WoG
– Good governance
• Kelembagaan
– Hierarkhi, desentralisasi
• Ketatalaksanaan
• SDM Aparatur
• Kesejahteraan

4. Interkonektivitas
Konektivitas/
Kesamaan
Eksekutif
Legislatif
YudikatifAuditif
Konstitutif

5. Perspektif Revitalisasi
• Perspektif fungsi
– Pemisahan kekuasaan
– Interdependensi
– Independensi
• Perspektif dukungan administratif dan teknis
operasional
– Kesamaan karakter lembaga birokrasi

6. Unit Organisasi Birokrasi pada Lembaga
Tinggi Negara di Luar Eksekutif
No Lembaga (Tinggi) Negara
Unit Organisasi
Keterangan
Es I Es II Es III
1 Majelis Permusyawaratan
Rakyat
2 7 Sekretariat Jenderal
2 Dewan Perwakilan Rakyat 5 18 55 Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian
3 Dewan Perwakilan Daerah 2 10 35 Sekretariat Jenderal
4 Mahkamah Agung 7 Sekretaris, Direktorat Jenderal,
Badan
5 Komisi Yudisial 1 6 Sekretariat Jenderal
6 Mahkamah Konstitusi 1 6 Sekretariat Jenderal
7 Badan Pemeriksa Keuangan 12 48 Sekretariat Jenderal, Inspektorat
Utama, Direktorat Utama,
Auditoriat Utama

7. Tugas Sekjen/Sesmen di K/L
• Kemenkeu
– Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian Keuangan.
• Kemenpan & RB
– Sekretariat Kementerian mempunyai tugas
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

8. Tugas Sekjen/Sekretaris di Lembaga
Negara
• MPR
– Sekretariat Jenderal MPR mempunyai tugas
menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif
kepada MPR dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur
dalam lingkungan Sekretariat Jenderal MPR
• MA
– Sekretariat Mahkamah Agung mempunyai tugas
membantu Ketua Mahkamah Agung dalam
menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan
teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada
seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan
Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

9. Kesamaan Karakteristik
• Rujukan peraturan perundangan,
• Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
pengawasan dan pemeriksaan
• Mekanisme penggunaan anggaran,
• Pembinaan kepegawaian atau manajemen
SDM aparatur,
• Manajemen aset, dll.

10. Reformasi Birokrasi
• PERPRES Nomor: 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
• PERMENPAN RB Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014
• Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda (PERMENPAN RB
No. 7/2011);
• Pedoman Penilaian Dokumen Usulan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB No.
8/2011);
• Pedoman Penyusunan Road Map Birokrasi K/L dan Pemda (PERMENPAN RB No. 9/2011);
• Pedoman Pelaksanaan Quick Wins (PERMENPAN RB No. 10/2011);
• Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan (PERMENPAN RB No. 11/2011);
• Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process) (PERMENPAN RB No. 12/2011);
• Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokras (PERMENPAN RB No. 13/2011)i;
• Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management)
(PERMENPAN RB No. 14/2011);
• Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi K/L
(PERMENPAN RB No. 15/2011).

11. Perbandingan SDM Aparatur dan
Anggaran
No Lembaga (Tinggi) Negara
SDM
Aparatur
Anggaran Keterangan
1 Majelis Permusyawaratan Rakyat
2 Dewan Perwakilan Rakyat
3 Dewan Perwakilan Daerah
4 Mahkamah Agung
5 Komisi Yudisial
6 Mahkamah Konstitusi
7 Badan Pemeriksa Keuangan

12. Nawacita (2)
• “Membuat pemerintah tidak absen dengan
membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,
dengan memberikan prioritas pada upaya
memulihkan kepercayaan publik pada
institusi-institusi demokrasi dengan
melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui
reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan
lembaga perwakilan”.

13. Peran (Sentral) Eksekutif
• Kemenpan dan RB berperan sebagai referensi
legal formal dalam penyelenggaraan lembaga
birokrasi
– Reformasi Birokrasi
– Akuntabilitas Aparatur
– Pengawasan
– Kelembagaan
– Ketatalaksanaan
– SDM Aparatur

14. Dukungan politik dan legitimasi
• Revitalisasi kelembagaan birokrasi pada
lembaga negara memerlukan dukungan legal
formal dan politik dari lembaga negaranya
masing-masing

15. Sumber Daya
• Ketersediaan sumber daya yang mencukupi
untuk menjalankan tugas dan fungsi

16. Penutup
• Memperkuat dan memperjelas interkonektivitas antar lembaga
dengan revisi pengaturannya dalam konstitusi setajam mungkin
sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing.
• Menterjemahkan prinsip nawacita dalam revitalisasi kelembagaan
birokrasi, juga mengembalikan peran sentral eksekutif dalam
penataan kelembagaan, termasuk dalam konteks pengambilan
keputusan.
• Menyelaraskan kehendak, kepentingan dan kebutuhan lembaga
negara dengan desain kelembagaan birokrasi.
• Memperkuat dukungan sumber-sumber daya, baik SDM aparatur,
keuangan maupun sumber daya organisasi lainnya agar tercipta
lembaga birokrasi yang mumpuni dan profesional.