(1) Diklat perlu disusun berdasarkan standar kompetensi jabatan dan profil pegawai untuk mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan individu. (2) Analisis kebutuhan diklat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki dengan yang dibutuhkan sehingga diklat dapat dirancang secara tepat. (3) Diklat akan bermanfaat jika mampu mening

1. Peran Diklat untuk Meningkatkan
Kompetensi ASN
AGUSTINUS SULISTYO
PENELITI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, JAKARTA
MARET 2016

2. TUNTUTAN KEBIJAKAN

5. TRANSFORMASI BIROKRASI
Sumber : Prof. Sofian Efendi, 2014
Rule based
bureaucracy (2014)
Vision and performance
based bureaucracy (2019)
Dynamics bureaucracy
(2025)

6. POTRET PELAYANAN

8. POTRET BIROKRASI

9. JUMLAH PEGAWAI
Total jumlah pegawai ASN = 4.517.136 juta orang
Di tingkat Pusat = 925.275 orang
Di tingkat Daerah = 3.591.861 orang
Rasio pegawai ASN : penduduk (± 1,77%)
Jumlah penduduk ± 255 juta jiwa
BKN & BPS, 2015 dikutip dari Deputi SDM KemenPAN & RB

10. EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN
(WORLD BANK 2013)
7
25 21
38 38
54 56
64
79 81 83
94
4
12
22
44 44
58
47
61
75
80
89
100
0
20
40
60
80
100
2002 2012 RASIO THD PENDUDUK (%)
1,7 2,1 2,9 2,53,71,91,2
0,7
11,4
Deputi SDM, KemenPAN & RB, 2016

11. TANTANGAN PERMASALAHAN
o Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel (rendahnya
komitmen pimpinan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,
penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan
penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN, manajemen kinerja
masih belum diterapkan, manajemen pembangunan nasional belum
berjalan optimal),
PermenPAN No. 11 Tahun 2015 ttg Roadmap RB

12. LANJUTAN...
o Birokrasi belum efektif dan efisien (tata kelola pemerintahan yg baik
belum diterapkan, lemahnya penegakan hukum, pengadaan barang
dan jasa belum efektif dan efisien, kelembagaan birokrasi belum
efektif, penerapan e-gov belum efektif dan efisien, manajemen SDM
aparatur belum efektif, in-efisiensi dalam penggunaan anggaran,
diklat kepemimpinan belum mendorong kinerja organisasi),

13. LANJUTAN...
o Pelayanan publik belum mempunyai kualitas yang diharapkan
(pelayanan perijinan belum efektif dan efisien, praktik pungutan liar
masih ada, praktik manajemen pelayanan publik belum dijalankan
dengan baik).
Potret pegawai ASN belum baik

14. UU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN
• Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki
nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
(Pasal 1, butir 5);
• Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang
profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Pasal 12);
• Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal
usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan (Pasal 1, butir 22).
• Lembaga Administrasi Negara adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan
melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
(Pasal 1, butir 10).

15. Rpp manajemen pns
• Manajemen PNS adalah pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS yang
profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih
dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Pasal 1, butir 1);
• Dalam penyelenggaraan manajemen karier PNS perlu disusun : standar kompetensi
jabatan dan profil PNS (Pasal 165 (4)),
• Pengembangan kompetensi adalah hak pegawai, paling kurang 80 jam/th (6,5
jam/bl, 1,5 jam/mgg). (Pasal 203 (4) RPP Manajamen PNS).
RPP Manajemen PNS, versi 14 Jan 2016

16. MEWUJUDKAN PNS profesional
Harus MELALUI DIKLAT.....?
NO....

17. IDENTIFIKASI MASALAH
Sarana prasarana
Pengetahuan
Keterampilan
Perilaku
Anggaran
Lainnya...
KOMPETENSIdiklat

18. PERAN DIKLAT YANG TEPAT
• Perlu disusun standar kompetensi
jabatan yg memuat : nama jabatan, uraian
jabatan, kode jabatan, pangkat yg sesuai,
kompetensi (teknis, manajerial, sosial
kultural), ukuran kinerja jabatan,
• Perlu disusun profil PNS yg memuat : data
personal, kualifikasi, rekam jejak jabatan,
kompetensi, riwayat pengembangan
kompetensi, riwayat hasil penilaian kinerja,
informasi lainnya.
PROFIL PNS
STANDAR
KOMPETENSI
JABATAN

19. PENGEMBANGAN PEGAWAI
Deputi Inovasi LAN, 2015
Development
Skill Set Skill Need
Kompetensi Riil Pegawai Standar Kompetensi Jabatan
HOW....?

20. ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT (AKD)
• AKD merupakan bagian awal dari perencanaan program diklat yang diperlukan
untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan
dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas
jabatannya (Perka BKN No. 17 Tahun 2011),
• Sebagai dasar penyusunan program diklat/pelatihan.
• Program diklat/pelatihan yang disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi
dan kebutuhan pegawai.

21. Pola Pikir AKD
Gap Kompetensi
Kompetensi Riil
Standar Kompetensi Jabatan

22. Tahapan AKD
Standar Kompetensi
Jabatan
Profil Pegawai
Analisis GAP
Peta Pengembangan
Kompetensi

23. EPILOG
• Diklat adalah salah satu cara untuk membangun atau meningkatkan kompetensi
pegawai,
• Diklat yang baik adalah yang sesuai dengan kebutuhan pegawai dan kebutuhan
organisasi/unit kerja,
• Diklat yang berhasil adalah yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai dan
meningkatkan kontribusinya pada organisasi/unit kerja,
• Pengelola kepegawaian yang baik adalah yang mampu mengidentifikasi secara
tepat kebutuhan diklat pegawainya sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan
menggunakan instrumen yang sesuai.

24. Terima Kasih
Agustinus Sulistyo Tri Putranto
0812.84177053
agoes_tinoes@yahoo.com