- Sistem - Lingkungan - Kebijakan - Prosedur - Teknologi - Sanksi - Reward Konsekuen: Perilaku integritas (jujur, disiplin, netral, dll) Sistem mendukung integritas individu dan organisasi Sistem menghambat integritas individu dan organisasi Sistem yang mendukung integritas Sistem yang menghambat integritas Hubungan antara Individu, Organ

1. PENGAWASAN NILAI DASAR,
KODE ETIK & KODE PRILAKU ASN,
SISITEM MERIT SERTA NETRALITAS ASN
Tasdik Kinanto, SH, M.Hum
Komisioner KASN Bidang Mediasi & Perlindungan
Semarang, 18 September 2019

2. NILAI DASAR KODE ETIK KODE PRILAKU
Sesuatu yang disadari atau diyakini
sebagai hal yang baik atau benar dan
bermanfaat bagi kehidupan manusia
atau masyarakat atau organisasi
Contoh: kejujuran, kebenaran,
keterbukaan, persatuan, gotong
royong, tanggung jawab, kerja
sama, dsb
Pengaturan tentang sikap yang
dianggap/dinilai baik atau tidak baik,
pantas atau tidak pantas dilakukan
oleh seseorang manusia atau
kelompok manusia atau organisasi
berdasarkan nilai kehidupan yang
dimiliki/diyakini. Pelanggaran kode
etik berupa sanksi yang bersifat
moral
Pengaturan tentang perbuatan yang
wajib dilakukan atau tidak boleh
dilakukan sesuai dengan
kesepakatan bersama dan apabila
dilanggar akan dikenakan sanksi
(administrasi/hukum)
Pengertian Umum

3. Negara
Global
Competitiveness
Index (GCI) 2017 -
2019
Ease of Doing
Buisness (EoDB)
2017 - 2018
Corruption
Perceptions
Index
(2017)
Government
Effectiveness
Index
(2019)
Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score
Singapore 1 5,71 2 85,24 6 84 1 100
Korea
Selatan
28 5,07 5 84,14 51 54 41 80,77
Malaysia 22 5,17 15 80,60 62 47 51 75,96
Thailand 25 4,72 27 78,45 96 37 71 66,35
Indonesia 32 4,68 73 67,96 96 38 95 54,71
Vietnam 55 4,36 69 68,36 107 35 99 52,88
Philippines 46 4,35 124 57,68 111 34 101 51,92
Sumber: World Bank, Global Governonce Index, Transparancy International
Global Competitiveness
48
42
43
32
Sejak dua tahun terakhir, 2017 – 2018 Government
Effectiveness Index (GEI) meningkat dari 121 menjadi
98. jika Indonesia dapat mempertahankan keadaan ini,
pada tahun 2022 Indonesia dapat tergabung dalam
BRIC.
Corruption Perception Index (CPI) Indonesia
masih berjalan lambat, selama 5 tahun
terakhir skor CPI Indonesia hanya naik 5
point, dari 32 menjadi 37 pada tahun 2017
Naik11point
tahun2019
Turun1point
tahun2018
Naik6point
tahun2017
2016
Profile Tata Kelola Sektor Publik
Dalam kurun waktu 2017-2018 Ease of Doing
Buisness (EoDB)/Indeks Kemudahan
Berusaha mengalami kenaikan 20 tingkat

4. ❑ Grafik di samping menunjukan adanya
pengaruh antara Efektifitas Pemerintah
terhadap Kesejahtraan Bangsa.
❑ Jika Indonesia ingin meningkatkan
pertumbuhan ekonomi maka perlu
meningkatkan IEP,
❑ Untuk dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi dalam 5 Tahun kedepan, maka
IEP Indonesia harus menunjukan
pertumbuhan yang signifikan.
ASNUnggul IndonesiaMaju
0
20
40
60
80
100
120
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
Kamboja
Vietnam
Malaysia
Brunei
Jepang Singapura
IEP
GNI Percapita
High Income CountryLow Middle Country
Thailand
KoreaSelatan
UpperMiddle Country
Indonesia
Filifpinia
Pentingnya Peran ASN
ASN sangat berperan dalam meningkatkan
Government Effectiveness Index
(GEI)/Indeks Efektifitas Pemerintah (IEP).

5. Tingkatkan GEI/IEP Indonesia
5 Faktor pendorong:
1. Tingkatkan Mutu Layanan
Publik,
2. Perbaiki Mutu SDM ASN,
3. Turunkan intervensi politik
dalam Manajemen SDM-ASN,
4. Tingkatkan kemampuan JPT
dalam perumusan dan imple-
mentasi kebijakan publik,
5. Tingkatkan kredibilitas dan
kepercyaan publik pada
Pemerintah dan pada ASN.2018 2019 2024
Government
Effectiveness
Index (GEI)
2020 2022
54,71 56,81
58,74
63,74
76

6. Mutu Manajemen
SDM ASN Masih
Kurang baik
Distribusi ASN
kurang merata
Intervensi Politik
Masih Tinggi
Masih Terjadi
Praktek Transaksi
Jabatan
Berkembangnya
Radikalisme dan
Anti Pancasila
Beberapa Permasalahan ASN
Eksisting Permasalahan yang
masih dihadapi dalam
Manajemen ASN saat ini
diantaranya:
1. Mutu SDM ASN Indonesia
Tertinggal dari negara – negara
maju ASEAN.
2. Distribusi Pegawai ASN ke seluruh
daerah masih belum lancar.
3. Intervensi politik dalam
manajemen ASN masih tinggi.
4. Berkembangnya ideologi radikal
anti NKRI dan anti Pancasila
dikalangan Pegawai ASN.
5. Praktek Jual beli jabatan dalam
manajemen ASN.

7. Penerapan Sistem Merit ASN sebagai Program Strategis
Kementerian/Lembaga 85%
Provinsi 85%
Kabupaten/Kota 75%
Target Bidang Aparatur Negara
2020- 2024
Target Program Prioritas
Reformasi Kelembagaan
Birokrasi
Instansi Pemerintah
dengan Indeks Sistem
Merit Kategori Baik Ke
Atas
Dalam berbagai kesempatan
Presiden menyampaikan
perhatian yang sangat besar
terhadap isu pembangunan
sumber daya manusia,
penguatan Reformasi
Birokrasi, serta Penerapan
Sistem Merit ASN

8. 01 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
02 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
03 PP No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
04 PermenPANRB No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit
dalam Manajemen ASN
05 PerKASN No 9 Thn 2019 tentang Tata Cara Penilaian Sistem Merit
dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintah
KE & KP ASN dalam Sistem Merit ASN
03
04
Penegakan disiplin, KE & KP ASN;
Pengelolaan data terkait pelanggaran
disiplin, KE & KP yang dilakukan
pegawai.
Belum menyusun
kode etik dan kode
perilaku ASN
untuk lingkungan
instansinya;
Sudah menyusun
kode etik dan kode
perilaku ASN
untuk lingkungan
instansinya namun
belum
disosialisasikan
secara luas;
Sudah menyusun
kode etik dan kode
perilaku ASN di
instansinya dan
sudah
disosialisasikan
namun belum
ditegakkan secara
konsisten kepada
pegawai;
Sudah menyusun
kode etik dan kode
perilaku yang berlaku
di lingkungan instansi,
sudah dibentuk tim
dan penegakan kode
etik dan kode perilaku
secara konsisten dan
tidak ada kasus
criminal yang
ditangani oleh aparat
penegak hukum;
Data terkait
penegakan
disiplin,
pelanggaran kode
etik dan kode
perilaku belum
dikelola;
Data terkait
penegakan
disiplin,
pelanggaran kode
etik dan kode
perilaku sudah
dikelola namun
masih secara
manual;
Sudah mempunyai
database terkait
penegakan disiplin,
pelanggaran kode
etik dan kode
perilaku namun
belum terintegrasi
dengan Sistem
Informasi
Kepegawaian;
Sudah mempunyai
database terkait
penegakan disiplin,
pelanggaran kode etik
dan kode perilaku dan
sudah terintegrasi
dengan Sistem
Informasi
Kepegawaian Nasional
(BKN);
Sub Aspek
06. Penggajian,
Penghargaan &
Disiplin
1 2 3 4
SKOR

9. Grand Corruption
Extortion
Embezzlement
Gratification
Bribery
Favouritism
Kode Etik
Kode Prilaku
ASN
Merit System, Impartiality/Neutrality
Keterkaitan KE & KP ASN dgn Pemberantasan Korupsi
Upaya Preventif
Pencegahan Korupsi
PIRAMIDA KORUPSI

10. Penguatan Kapasitas
Kelembagaan KASN
Pendampingan Rencana Aksi
Penegakan ND, KE dan KP
Asistensi penerapan system
merit manajemen ASN pada IP
Pemetaan dan Evaluasi maturitas
penerapan sistem merit pada IP
Peningkatan kepatuhan dan
kualitas tata kelola seleksi JPT
(SIJAPTI)
Pengawasan netralitas ASN
dalam Pileg dan Pilpres 2019
AREA PENAJAMAN TERHADAP
Rencana Aksi Penegakan ND, KE dan KP
❑ Perubahan PP No. 42 Tahun
2004 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik PNS;
❑ Pembentukan Majelis Kode Etik
diseluruh Instansi Pemerintah;
❑ Sosialisasi & Monev secara
intensif dan sustainable;
❑ Pemberian Reward and
Punishment secara tegas dan
adil.
Agenda Prioritas KASN terkait KE & KP ASN

11. Pelanggaran
Netralitas
➢ Selesai 397
➢ Proses 111
Pelanggaran ND, KE
& KP
➢ Selesai 57
➢ Proses 46
Pelanggaran Sistem
Merit
➢ Selesai 131
➢ Proses 83
Evaluasi ND, KE & KP
Penanganan Pengaduan 2018 &
Evaluasi Pelaksanaan ND, KE & KP
Dari 450 IP yang dilaksanakan evaluasi, hanya 71 IP yang telah
menyusun peraturan internal Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik
dan Kode Perilaku
Dari 71 IP tersebut, 62 IP (89%) yang menerbitkan peraturan
tersebut sejak berlakunya UU-ASN
Pelanggaran penerapan ND, KE dan KP lebih banyak berkaitan
dengan pelanggaran disiplin ASN
Sebagian besar IP melaksanakan internalisasi ND, KE dan KP
melalui sosialisasi yang sifatnya satu arah, yang
pelaksanaannya hanya melibatkan instansi tertentu (Setda,
Inspektorat, dan BKD)
Hanya 7% IP yang memiliki Majelis Kode Etik
Sebagian besar masalah pelanggaran ND, KE dan KP adalah
kasus netralitas, indisipliner, perceraian, perselingkuhan

12. BALI, NTB, NTB
SUMATERA
JAWA
KALIMANTAN
PAPUA
MALUKU
64 148 83
38 66 72
SULAWESI
9 41 29
9 47 30 25 125 200
7 34 15
3 36 2
Rekapitulasi Sebaran Pengaduan
ND, KE & KP
Sistem Merit
Netralitas

13. 0
100
200
300
400
500
600
2015 2016 2017 2018
37 35
64
10
112
153
230 211
29 54 55
508
ND, KE & KP Sistem Merit Netralitas
0
100
200
300
400
500
600
Juli 2019
79
123
329
Jumlah & Jenis Pengaduan (2015 – 2018)

14. TerimakasihP
Pokja Mediasi dan Perlindungan
Komisi Aparatur Sipil Negara

15. RAPAT KOORDINASI MONEV,
KEBIJAKAN PEMBINAAN
INTEGRITAS DAN PENEGAKAN
DISIPLIN SDM APARATUR
A S D EP P EMB I NA A N I NT EGR I TAS & P ENEGA KA N D I S I P LI N S D MA
D EP UTI B I D ANG S D M APAR ATUR
Knowledge Sharing – KemenPANRB, 8 Mar. 2019
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

16. RANCANGAN PEDOMAN UMUM
PEMBANGUNAN INTEGRITAS ASN
HUBUNGAN ANTARA INDIVIDU,
ORGANISASI DAN SISTEM

17. Integritas Level Organisasi

18. Pemahaman Integritas Organsiasi
 Corporate integrity is the alignment between a corporation’s
explicit intention to define its values and its role in society, and
its manifestation of this organizational intention in the
commitments and actions of corporate personnel (Donna-
Glans, 2005)
 Explicit intention merupakan nilai. Secara umum, nilai adalah
sebuah kepercayaan atau standar tertentu yang
mencdorong individu untuk bertindak atau untuk memilih
dalam satu cara khusus dari cara-cara lain.

19. Integritas Level Individu
 Integritas sebagai atribut psikologis adalah eksistensi individu
berlandaskan orientasi (values) pribadi dan sosial, dimana
individu mempunyai kemungkinan dan kesanggupan untuk
menentukan pilihan yang akan mewujudkan orientasi
tersebut menjadi sebuah tindakan dan perilaku integritas.
Dimensi-kapasitas
manusia
Sub-dimensi-dimensi
1. Keberanian moral -
kehendak
1. Rasa takut
2. Pilihan moral
3. Pengenalan situasi moral
4. Individualitas
2. Personal agency – kekuatan
intelektual (nalar)
1. Self examination
2. Forethought
3. Intensionalitas
4. Self regulator
3. Motivational trait –
orientasi
1. Idealism - sosial
2. Accepatance - pribadi
3. Independence - pribadi
4. Honor – pribadi/sosial
5. Order - pribadi
6. Curiosity - pribadi
7. Power – sosial

20. Hubungan antara Individu dan Organisasi
Integritas
Individu
Integritas
Organisasi
ValuesDimensi yang lain:
• Kemampuan Nalar,
• Keberanian moral
• Jujur; Disiplin
Dimensi yang lain:
• Kode Etik/Perilaku
• Netralitas
• Sistem Merit
• Benturan
Kepentingan
• Zona Integritas
Corporate culture:
Integritas sebagai Values dasar

21. Individu dan Sistem
Anteseden:
Sumber values:
pendidikan,
organisasi, sistem,
media, peer group,
dst (pendekatan
empiris)
Integritas
Kesanggupan individu
mengendalikan
kualitas pribadi atau
membentuk identitas
etisnya.
Konsekuensi:
Birokrasi dan
ASN Bersih
Perilaku integritas,
dampak positif
(pendekatan praktis
dan konseptual)
 Secara singkat, integritas dapat digambarkan posisinya sebagai sentral,
yaitu dibentuk dan membentuk. Ini berdasarkan kriteria individu berintegritas
(konsekuensi) dan dibentuk oleh berbagai konteks (anteseden).

22. INTEGRIGITAS PADA LEVEL INDIVIDU
Kapabilitas Individu untuk mewujudkan nilai dasar
menjadi tindakan dan perilaku
Individu berintegritas adalah :
Individu yang memahami
peran nya, misalnya
peran seorang ASN : guru,
dosen, peneliti, jaksa,
auditor, dll. Tidak dapat
dicampuradukkan
Individu berintegritas
mempunyai kemampuan
nalar yang baik untuk
melakukan self
examination, forethought,
intensionalitas, dan self
regulator.
Individu yang
berintegritas mempunyai
kemauan yang kuat
untuk menjadikan nilai-
nilai dasar integritas
setelah melalui proses
secara kognitif dan afektif
menjadi perilaku dan
tindakan tertentu.

23. Budaya Korupsi Vs Budaya Integritas

24. II. KOMPONEN SISTEM INTEGRITAS
 Kepemimpinan
 Organisasi dan Sistem : prosedur, sistem, institution dan
budaya
 Individu

25. Tahapan Pembangunan Budaya Integritas ASN
Membangun
Kesadaran
Menanamkan
pemahaman
Menumbuhkan
penerimaan
Memupuk Komitmen

26. INSTRUMEN PENILAIAN INTEGRITAS
ASN PADA K/L/D
 Indeks Integritas & Indeks Disiplin
 Instrumen yang perlu dibuat untuk mengukur integritas
pada level:
 Individu ASN
 Organisasi (budaya kerja & budaya integritas)
 Sistem
 Leadership (Role Model)
 Format alat ukur:
 tes untuk integritas individu dan leadership
 Survey untuk pencapaian Budaya Kerja & Budaya Integritas
 Rubrik untuk sistem

27. INDIKATOR
PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS
NO Aspek/Komponen
KEPEMIMPINAN/
ROLE MODEL
SISTEM/
ORGANISASI
INDIVIDU
1 KETELADANAN PIMPINAN/ROLE MODEL v
2 AGEN PERUBAHAN DAN SERTIFIKASI v v
3 IMPLEMENTASI NILAI DASAR v v
4 KODE ETIK DAN KODE PERILAKU v v
5 PELAPORAN HARTA KEKAYAAN v v v
6 BENTURAN KEPENTINGAN v v v
7 MERIT SISTEM & SELEKSI PIMPINAN v
8 ANALISIS RISIKO (MANAJEMEN RISIKO) v
9 PENGAWASAN INTERNAL v
10 PENGENDALIAN GRATIFIKASI v
11 WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) v
12 EVALUASI EKSTERNAL INTEGRITAS v
13 PENGUNGKAPAN ISU DAN UJI INTEGRITAS v
14 MANAJEMEN SDM (5 P) v
15 STANDAR PELAYANAN v
16 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK v
17 EVALUASI KINERJA v v v
18 EVALUASI EKSTERNAL INTEGRITAS v v v

28. JAWA TENGAH --- DATA TERKAIT IMPLEMENTASI
PEMBINAAN INTEGRITAS & DISIPLIN ASN
NO INSTANSI PEMTH. SIGAKDIS SIDINA
ATURAN
KODE ETIK
ATURAN
BUDAYA
KERJA
ATURAN
CONFLICT OF
INTEREST
KASUS
NETRALITAS OTT
1 PROV. JAWA TENGAH V V V
2 KAB. SEMARANG V V V
3 KAB. WONOGIRI V V
4 KAB. BANYUMAS V V
5 KAB. TEMANGGUNG V V V
6 KAB. MAGELANG V V
7 KAB. PURWOREJO V V V V V
8 KAB. KARANGANYAR V
9 KAB. SUKAOHARJO V V
10 KAB. CILACAP V V
11 KAB. BLORA V V
12 KAB. WONOSOBO V
13 KAB. BREBES V V
14 KAB. KUDUS V V
15 KAB. BANJARNEGARA V V
16 KAB. PATI V V
17 KAB. PEKALONGAN V V
18 KAB. PEMALANG V V
19 KAB. DEMAK V
20 KAB. JEPARA V V V

29. DATA TERKAIT IMPLEMENTASI PEMBINAAN
INTEGRITAS & DISIPLIN ASN
NO INSTANSI PEMTH. SIGAKDIS SIDINA
KODE
ETIK
BUDAYA
KERJA
ATURAN
CONFLICT OF
INTEREST
KASUS
NETRALITAS OTT
21 KAB. KEBUMEN V V
22 KAB, KENDAL V V
23 KAB. BOYOLALI V V V
24 KAB. BATANG V V V V
25 KAB. GROBOGAN V
26 KAB. TEGAL V V
27 KAB. PURBALINGGA v V V V
28 KAB. SRAGEN V V
29 KAB. REMBANG V
30 KAB. KLATEN V
31 KOTA MAGELANG V
32 KOTA SALATIGA V
33 KOTA PEKALONGAN V
34 KOTA SEMARANG V
35 KOTA TEGAL
36 KOTA SURAKARTA V V

30. DIY --- DATA TERKAIT IMPLEMENTASI PEMBINAAN
INTEGRITAS & DISIPLIN ASN
NO
INSTANSI
PEMERINTAH
SIGAKDIS SIDINA
KODE
ETIK
BUDAYA
KERJA
ATURAN
CONFLICT OF
INTEREST
KASUS
NETRALITAS OTT
21 PEMPROV. DIY v V V
22 KAB. KULON PROGO V V V
23 KAB. SLEMAN V V V
24 KAB. BANTUL V V V
25 KAB. GUNUNG KIDUL V V V
26 KOTA JOGYAKARTA V V V
CATATAN :
▪ SIGAKDIS : SISTEM INFORMASI PENEGAKAN DISIPLIN
▪ SIDINA : SISTEM INFORMASI KEHADIRAN ASN
▪ OTT : OPERASI TANGKAP TANGAN

31. Bentuk Pelanggaran Netralitas
8
58
2
0
7
4
Memasang alat peraga kampanye
Menghadiri deklarasi dukungan peserta
Pemilu
Posting dukungan di media sosial
Menjadi narasumber pada acara peserta
Pemilu
Memberikan fasilitas kampanye kepada
peserta Pemilu
Terlibat dalam kampanye
Mobilisasi dukungan

32. Visi Pembangunan 2005-2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
(UU 17 TAHUN 2007)
RPJMN 2020-2025
ADALAH RPJMN KE IV DALAM RPJPN 2005-2025
Reformasi
Birokrasi &
UU ASN
Good
Governance
SMART ASN
ASN
Human
Capital
18

34. MONEV KOLABORATIF
MONITORING DAN EVALUASI
GERMAS PADA INSTANSI
PEMERINTAH
https://bit.ly/monevgermasip
(Germas)

35. DASAR HUKUM
 INPRES NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN
MASYARAKAT HIDUP SEHAT
 SE. MENPAN NO. 51 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN
MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH
 SURAT NO. B/10/SM.00/2018 TENTANG PERMINTAAN
LAPORAN PELAKSANAAN GERMAS
 SURAT NOMOR B/177/SM.00.00/2019 Deputi Bidang SDM
Aparatur Kementerian PANRB perihal Permintaan Laporan
Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada
Instansi Pemerintah

36. INPRES NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG GERAKAN
MASYARAKAT HIDUP SEHAT
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi untuk :
a. mendorong K/L/D untuk menyediakan
sarana aktivitas fisik dan melaksanakan
olahraga serta deteksi dini penyakit secara
rutin; dan
b. mendorong K/L/D untuk menyediakan
sarana ruang menyusui, menerapkan KTR
(Kawasan Tanpa Rokok), dan konsumsi sayur
dan buah dalam pertemuan di dalam atau
luar kantor

39. GerMAS sesuai Inpres No.1 Tahun 2017

40. SURAT NOMOR B/177/SM.00.00/2019 Deputi Bidang SDM
Aparatur Kementerian PANRB perihal Permintaan Laporan
Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada
Instansi Pemerintah
No. Nama Kegiatan Pelaksanaan Keterangan
Sudah Belum
1. Senam bersama setiap Jumat
pagi setiap minggunya
2. Peregangan seluruh pegawai
setiap 5 menit ditandai dengan
bunyi baik musik, alarn maupun
hal lain yang diinstruksikan untuk
peregangan kesehatan kerja
3. Menyediakan sarana aktivitas fisik
bagi seluruh pegawai yang ingin
berolahraga baik sebelum
maupun sesudah jam kerja

41. No. Nama Kegiatan Pelaksanaan Keterangan
Sudah Belum
4. Memberikan pelayanan deteksi dini
penyakit secara rutin kepada seluruh
ASN dengan melakukan pemantauan
pemeriksaan kesehatan (medical
check up) secara berkala sekurang-
kurangnya 1 kali dalam setahun
5. Menyediakan sarana ruang
laktasi/menyusui dan
perlengkapannya
6. Menerapkan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) di seluruh gedung
instansi pemerintah
7. Menyajikan menu makanan
tradisional yang sehat seperti
sayur mayur lokal dan aneka
rebusan

42. Sistematika Laporan :
Ringkasan Eksekutif
(ringkasan (informasi utama) dari laporan
hasil pelaksanaan Germas)
Pendahuluan
 Gambaran umum
(gambaran umum wilayah, status
kesehatan penduduk, perilaku hidup
sehat masyarakat, dan upaya promotif
dan preventif)
 Implementasi Kebijakan Germas di IP
(informasi singkat mengenai kebijakan
Germas yang tengah disusun atau telah
ditetapkan dengan Perkada)
28
Rincian Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan
GERMAS
 Rincian/daftar kegiatan lintas sektor yang berkontribusi
pada Germas
(dirinci penanggung jawab, jenis kegiatan, target dan
alokasi anggaran)
 Evaluasi capaian dan perkembangan kegiatan
(dijelaskan sesuai 6 tujuan Germas dan disampaikan jika
terdapat terobosan dan kisah sukses pelaksanaan Germas)
 Tantangan pelaksanaan Germas
Langkah Tindak Lanjut Yang
Diperlukan
 Rekomendasi secara umum
 Langkah tindak lanjut yang diperlukan

43. TERIMA KASIH
29

44. PENEGAKKAN
HUKUM KEPEGAWAIAN
(Tinjauan Perspektif BINWAS PEMDA)

45. ROZI BENI
Kasubdit Wilayah II
Dit. Fasilitasi Kelembagaan & Kepegawaian Perangkat Daerah
DITJEN OTDA, KEMENDAGRI
T.T.L: Bintuhan/Bengkulu,
05 Mei 1981
(+62) 85222111581
rozibeni@gmail.com
S3- FISIP UNPAD; S2 FH UI;
S2 MAPD IPDN; D-IV STPDN

46. TINJAUAN
FILOSOFIS/
KONSTITUSIONAL
01
BINWAS
PENYELENGGARAAN
PEMDA
02
PENEGAKKAN
HUKUM
KEPEGAWAIAN
(PERSPEKTIF BINWAS PEMDA)
03
OUTLINE

47. KONSTITUSIONALITAS PENGATURAN HAK & KEWAJIBAN
q Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.(Pasal 28J ayat (2)
UUD NRI 1945)

48. HUKUM KEPEGAWAIAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
Kesatuan/
Sistem Hukum
Nasional
Hubungan
Fungsional
PUUan
Pembinaan
Produk Hukum
• Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut UUD. (vide Pasal 4 ayat (1) UUD NRI
1945)
• Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN
(Pasal 25 ayat (1), Pasal 33 ayat (3) huruf a, Pasal 40 ayat (2) UU 5/2014
• Presiden memegang tanggung jawab akhir atas
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. (vide
Pasal 7 ayat (2) UU 23/2014)

49. TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM KEPEGAWAIAN
“ Keinginan tak terbatas dalam kapasitas terbatas ”

50. P E M B I N A A N D A N P E N G A W A S A N P E N Y E L E N G G A R A A N
P E M E R I N T A H A N D A E R A H
PEMERINTAH
Mendagri
Pembinaan Pengawasan
Binwas Umum Binwas Teknis
K/L
Provinsi
GWPP. Binwas umum &
teknis (Pasal 378 ayat (1)
UU 23/2014)
PD Provinsi
PASAL 8 ayat (3)
BINWAS Secara Nas.
dikoordinasikan Mendagri
Gubernur sbg Kepala
Daerah (Pasal 379 ayat
(1) UU 23/2014)
Kab/Kota
PASAL 379 ayat (2)
BINWAS dibantu
Inspektorat Provinsi

51. Bab II Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8
Lingkup
Pembinaan
Pelaku
Pembinaan
Jenis Keterangan
Provinsi Mendagri Pembinaan
Umum
Mendagri sebagai
Koordinator Binwas
Provinsi Menteri
Teknis/Kepala
LPNK
Pembinaan
Teknis
Kab/Kota Gubernur
Sebagai Wakil
Pemerintah
Pusat (GWPP)
Pembinaan
Umum dan
Teknis
Dibantu oleh
Perangkat Gubernur
sebagai Wakil
Pemerintah Pusat
Pasal 3 PP 12/2017

52. Pembinaan Umum dan Teknis
9
Lingkup Pembinaan Umum:
1. Pembagian urusan pemerintahan;
2. Kelembagaan daerah;
3. Kepegawaian pada perangkat daerah;
4. Keuangan daerah;
5. Pembangunan daerah;
6. Pelayanan publik di daerah;
7. Kerja sama daerah;
8. Kebijakan daerah;
9. Kepala daerah dan DPRD; dan
10.Bentuk pembinaan lain
Lingkup Pembinaan
Teknis
Teknis
penyelenggaraan
urusan pemerintahan
yang diserahkan
ke daerah provinsi
dan daerah
kab/kota
Bentuk: Fasilitasi, Konsultasi,
Diklat, Litbang

53. WAS
PEMDA
MEN
DAGRI
MENTRI
K/L
KDH
DPRD
GWPP
MASYA
RAKAT
- Pengawasan Umum dan teknis ttt
- Penjatuhan sanksi administrasi
- Pengawasan Teknis
- Pengendalian Pemda
- Pengawasan Perangkat
Daerah
- Pelaksanaan Perda/Perkada
- Peraturan perundang-undangan
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
LKPD oleh BPK
Pengawasan Umum &
teknis Kab/ Kota serta
sanksi
- Sbg bentuk partisipasi
dalam pemerintahan
- Pengawasan pelayanan
publik
Secara nasional
dikoordinasikan Mendagri
Bab III Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

54. FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD
UU PEMDA, Pasal 2-26 PP 12/2018
1) FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA;
2) FUNGSI ANGGARAN;
3) FUNGSI PENGAWASAN;
FUNGSI MELAYANI RAKYAT/KONSTITUEN
(serving the constituens)
a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh KDh
berdasarkan RKPD;
b. membahas Ranperda APBD;
c. membahas Ranperda P-APBD; dan
d. membahas Ranperda pertanggungiawaban pelaksanaan
APBD.
a. menyusun Propemperda bersama KDh;
b. membahas bersama KDh & menyetujui/tidak menyetujui
Ranperda; dan
c. mengajukan usul Ranperda.
FUNGSI DPRD
a. pelaksanaan Perda dan Perkada;
b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain
yang terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan daerah; dan
c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan
keuangan oleh BPK.
(Ps.21 PP 12/2018)

55. Bab III Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12
Pelaku Pengawasan Jenis Pengawasan Keterangan
Mendagri Pengawasan Umum
Prov
Selain pengawasan tsb kolom 2,
Mendagri dan Menteri
Teknis/Kepala LPNK juga
melakukan pengawasan atas
pelaksanaan pengawasan yang
menjadi tugas gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat
Menteri Teknis/Kepala
LPNK
Pengawasan Teknis
Prov
Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat
(GWPP)
Pengawasan Umum
dan Teknis Kab/
Kota
Dibantu oleh Perangkat
Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat
Bentuk pengawasan umum dan teknis:
Reviu, Monitoring, Evaluasi, Pemeriksaan, dan Bentuk Pengawasan Lainnya

56. PENGAWASAN GWPP
PENGAWASAN UMUM
pembagian Urusan
Pemerintahan
kelembagaan Daerah
kepegawaian pada
Perangkat Daerah
keuangan Daerah
pembangunan Daerah
pelayanan publik di
Daerah
kerja sama Daerah
kebijakan Daerah
kepala daerah dan DPRD
bentuk pengawasan lain
PENGAWASAN TEKNIS
Pengawasan terhadap
teknis pelaksanaan
substansi urusan
pemerintahan yang
diserahkan kepada
daerah otonom
Pengawasan atas
penerapan SPM/NSKP di
daerah sesuai dengan
bidang urusan
pemerintahan masing-
masing K/L
PENJATUHAN SANKSI
ADM
Penjatuhan sanksi
kepada Bupati/Walikota
dan Wakil
Bupati/Walikota serta
DPRD Kabupaten/Kota
atas :
- 19 jenis tindakan
kecuali tindakan
meninggalkan tugas dan
wilayah kerja 7hari
- Seluruh sanksi kecuali
pemberhentian sementara
dan pemberhentian
DILAKSANAKAN OLEH APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

57. Pengawasan Umum dan Teknis
14
Lingkup Pengawasan Umum:
1. Pembagian urusan pemerintahan;
2. Kelembagaan daerah;
3. Kepegawaian pada perangkat daerah;
4. Keuangan daerah;
5. Pembangunan daerah;
6. Pelayanan publik di daerah;
7. Kerja sama daerah;
8. Kebijakan daerah;
9. Kepala daerah dan DPRD; dan
10.Bentuk pengawasan lain
Esensi
Pengawasan Teknis
Teknis pelaksanaan
substansi urusan
pemerintahan yang
diserahkan ke
daerah provinsi dan
daerah
kabupaten/kota.
Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

58. ROZIBENI@GMAIL.COM
PENEGAKKAN HUKUM KEPEGAWAIAN
(Perspektif Binwas Pemda)

59. PERAN KEPALA DAERAH (+PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMDA & PEMBINAAN ASN
• KDh selaku PPK yang mangangkat/memberhentikan ASN. (Pasal 7 UU ASN)
• ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat PPK. (Pasal 11 huruf a UU ASN)
• Kepala daerah mempunyai tugas KDh bertugas memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (Pasal 65 ayat (1) huruf a UU 23/2014)
ü Kepala daerah wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan;
(Pasal 67 huruf b UU 23/2014)
ü Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang, antara lain: (Pasal 76 UU 23/2014)
• membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi,
keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan
dengan ketentuan PUU-an;
• melakukan KKN serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain
yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;

60. 01 Meninggal Dunia
Pemberhentian Pejabat
02 Mengundurkan Diri
03 Diberhentikan

61. 03 Pejabat Diberhentikan:
Pelanggaran
Sumpah/Janji dan/atau
Kode Etik
Berhadapan dengan
Hukum
Tidak (lagi) memiliki
Kecakapan/kompetensi)
Hukum
(a.l: Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan)
Tidak melaksanakan
kewajiban, melanggar
larangan (Hukuman Disiplin
Berat)

62. Pemberhentian PNS
• PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana
(misal OTT Korupsi & penyalahgunaan Narkotika). (vide Pasal 88 ayat (1) huruf c UU ASN jo. Pasal 276 huruf c PP
11/2017 tentang Manajemen PNS)
• PNS diberhentikan dengan hormat karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani (misal
akibat Penyalahgunaan Narkotika) sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan
kewajiban. (vide Pasal 87 ayat (1) huruf e UU ASN jo. Pasal 242 PP 11/2017).
• Pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. (vide Pasal 253 PP 11/2017)

63. HUKUMAN DISIPLIN PNS
• PNS yang tidak mentaati kewajiban (Pasal 3) dan/atau Larangan (Pasal
4) dijatuhi hukuman disiplin.(vide Pasal 5 PP 53/2010)
• Hukuman Disiplin Berat a.l: Diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri (vide Pasal 7 ayat (4) huruf d & e, dan Pasal 10 PP 53/2010, UU ASN, dan PUU)
• Hukum Materiil Disiplin Berat: UU ASN, PP Pasal 10 dan Pasal 13 PP 53 Tahun 2010, PUUan

64. 2.859 PNS
telah Inkracht Tipikor tidak dijatuhi
sanksi administratif
IMPLIKASI
- Kerugian Negara
- Pemerintahan tidak
bersih
PERINTAH
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Diatur dalam:
- Pasal 23 ayat (4) huruf a UU 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- Pasal 23 ayat (5) huruf c UU 43/1999 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8
Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- Pasal 13 PP 53/2010 tentang Disiplin PNS;
- Pasal 9 huruf a PP 32/1979 Jo. PP 19 /2013 tentang Pemberhentian PNS;
- Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 tentang ASN;
- Pasal 250 huruf b PP 11/2017 tentang Manajemen PNS;
- Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018;
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara
atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
CATATAN PASAL 139 – UU 5/2014
Pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum
diganti berdasarkan UU ini.
PNS KASUS TIPIKOR

65. 98
INSTANSI PUSAT
2.259
INSTANSI DAERAH
2.357
DATA PNS
TIPIKOR
= PTDH (70.83%)
= BELUM PTDH (29.17 %)
68
28
TDK DIPROSES = 23
PDH APS = 3
PENSIUN = 2
DATA
PENYESUAIAN
96
DATA
PENYESUAIAN
2.088
DATA
PENYESUAIAN
171
1.869
219
= PTDH (89. 320%)
= BELUM PTDH (10.680%)
PENSIUN = 10
PDH APS = 37
Meninggal Dunia = 8
TDK DIPROSES = 164
PINDAH INSTANSI LAIN/MUTASI = 29
DOUBLE KEPUTUSAN = 83
TIDAK TERBUKTI = 29
BLM INKCRACHT = 30
Status Jumlah PNS yang Telah PTDH TIPIKOR
(Tindak Lanjut Kesepakatan Kemendagri, Kemenpan RB dan BKN)
Pertanggal 17 September 2019
Keterangan :
APS (Atas Permintaan Sendiri)

66. TINDAKAN HUKUM TERHADAP ASN DI INSTANSI DAERAH
(1)Penyidik memberitahukan kepada kepala daerah sebelum melakukan penyidikan
terhadap ASN di instansi Daerah yang disangka melakukan pelanggaran hukum
dalam pelaksanaan tugas.
(2)Ketentuan ayat (1) tsb di atas tidak berlaku apabila:
a. Tertangkap Tangan melakukan tindak pidana;
b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau
c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara
(3)Penyidikan pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala daerah dalam jangka waktu
paling lama 2 x 24 jam.
Pasal 384 UU 23/2014

67. 1
2
3
4
5
ANCAMAN PIDANA
(Kategori Paling Singkat 5 Tahun dalam “UU Narkotika”)
Pengguna/pemberi trhdp org lain;
plg singkat 5 th. (Ps.116, 121, 126)
Menanam, memiliki, menguasai
Narkotika; Paling Singkat 5 Th (Pasal 111 ayat
(2), 112 ayat (2), 117 ayat (2), 122 ayat (2))
penjual, pembeli, penyalu
narkotika; plg singkat 5 th (Ps.
114, 119, 124)
Produsen/Penyalur Narkotika;
Paling Singkat 5 th, Seumur hidup,
atau pidana mati (Pasal 113, 118, 123)
Pembawa atau pengirim; Plg singkat 5
th.(Ps. 115,120)

68. TINDAKAN HUKUM TERHADAP ASN DI INSTANSI DAERAH … (2)
(1)Masyarakat dapat sampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan ASN di
instansi Daerah kepada APIP dan/atau APH.
(2)APIP wajib perikas atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat.
(3)APH melakukan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat, setelah terlebih dahulu
berkoodinasi dengan APIP atau lembaga pemerintah non kementerian yang
membidangi pengawasan.
(4)Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan
bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP. ( a.l: UU 30/2014 jo. PP.
48/2016)
(5)Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang
bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada APH sesuai ketentuan PUU-
an.
Pasal 385 UU 23/2014

69. SIMPULAN & SARAN
1) Penegakkan Hukum Kepegawaian yang Adaptif & Responsif.
2) Penegakkan Hukum Kepegawaian setidak-setidaknya harus memenuhi
tolok ukur aspek: Kewenangan, Substansi, dan Prosedur. Pemenuhan 3
aspek tersebut membutuhkan sinergitas para pihak/pejabat
berwenang.
3) Diperlukan monitoring & evaluasi secara berkesinambungan untuk
menghimpun data & informasi faktual guna memastikan pemenuhan 3
aspek pada angka 1 (satu) dalam penegakkan hukum kepegawaian.
4) Penegakan Hukum Kepegawaian adakalanya bersifat kasuistis
(casuistich), sehingga dibutuhkan kemampuan dan pendekatan yang
bersifat khusus.

70. SUBSTANSI
KEWENANGAN
PROSEDUR
TOLOK UKUR PENEGAKKAN HUKUM KEPEGAWAIAN
TOLOK UKUR
SIFAT KEPUTUSAN
CONDEMNATOIR
DEKLARATOIR
KONSTITUOIR
Naturlijk Person
Recht Person
ROZIBENI@GMAIL.COM
Pemenuhan Asas:
Audi Alteram Partem
dalam Penegakkan Hukum Kepegawaian

71. Matur Suwun

72. HUKUMAN DISIPLIN PNS
• Netralitas ASN dalam Pilkada: “Jika Netral, maka jabatanpun terancam netral”
• TEMBOK CHINA ditembus musuh karena gratifikasi (invidual).