Rangkuman singkat dari dokumen tersebut adalah: Pertama, diskusi mengenai reformasi aparatur sipil negara dan pengaturan kembali kedudukan gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, diskusi mengenai perubahan sistem pemilihan kepala daerah dan pengaturan kedudukan wakil kepala daerah. Ketiga, diskusi mengenai perubahan hirarki peraturan perundang-undangan antara peraturan daerah provinsi dan kabupaten

1. Kuliah Umum (Studium Generale)
Fakultas Hukum Universitas
Widyagama Mahakam Samarinda
19 Maret 2012
Tri Widodo W. Utomo
APU Bidang Administrasi Negara;
Free Powerpoint Templates
Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan,Page 1
LAN-RI

2. Bell (1988, dalam Prasojo 2008): “Negara nasional terlalu kecil untuk
mengatur dan mengurus masalah-masalah yg sangat besar, tetapi terlalu
besar untuk mengatur dan mengurus masalah-masalah yg sangat kecil”.

3. 4. RUU tentang Aparatur Sipil Negara
13. RUU tentang Keistimewaan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
51. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
52. RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah
Free Powerpoint Templates
Page 3

4.  Untuk lebih menjamin profesionalisme PNS:
o PNS sebagai “Profesi”;
o Dituntut adanya Standar Kompetensi dan Uji Kompetensi
saat rekrutmen maupun penempatan dalam jabatan
(termasuk promosi);
 Untuk mengurangi intervensi politis dalam
manajemen PNS:
o Konsep baru tentang JES (Jabatan Eksekutif Senior)  RUU
draft 9/12/2011: “Aparatur Eksekutif Senior adalah
Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Eksekutif Senior
melalui seleksi secara nasional yang dilakukan oleh Komisi
Aparatur Sipil Negara dan diangkat oleh Presiden”.
o Membentuk & memberi wewenang besar kepada KASN.
Free Powerpoint Templates
Page 4

5.  Tentang JES:
o Dalam HAN, pengangkatan pegawai adalah Perbuatan
Hukum Bersegi Satu (Perbuatan Hukum Istimewa). Apakah
dengan sistem Open Bidding terjadi pergeseran kearah
Perbuatan Hukum Bersegi Dua?
o Jika ya, apakah dengan demikian juga terjadi pergeseran
kearah Perbuatan Hukum menurut Hukum Privat?
 Tentang wewenang KASN:
o Dalam HAN, pejabat bertanggungjawab kepada pimpinan
yg menerbitkan SK pengangkatan. Dengan seleksi oleh
KASN dan pengangkatan oleh Presiden, apakah JES
bertanggungjawab kpd KASN, langsung kpd Presiden atau
kpd pimpinan organisasi?
o Jika SK oleh Presiden, siapakah yg bertindak selaku lembaga
Banding Administratif dalam hal muncul sengketa
kepegawaian? Free Powerpoint Templates
Page 5

6.  Perbuatan Hukum menurut Hukum Privat;
 Perbuatan Hukum menurut Hukum Publik:
 Bersegi Satu (eenzijdige publiekrechtelijke handelingen)
 Perbuatan hukum menurut suatu wewenang istimewa.
 Sybenga: “tidak ada perbuatan hukum publik bersegi dua; tidak
ada perjanjian yang diatur oleh hukum publik”. Setiap
hubungan hukum merupakan kehendak satu pihak, yakni
pemerintah.
 Perbuatan Hukum Bersegi Dua (tweezijdige
publiekrechtelijke handelingen)
 Perbuatan yg dilakukan dalam mengadakan hubungan hukum
dengan subyek hukum lainnya.
 Van der Pot, Kranenburg, Donner: mengakui adanya perjanjian
menurut hukum publik. Contoh: kortverband contract
(perjanjian kerja jangka pendek).
Free Powerpoint Templates
Page 6

7.  Tentang Sistem Pemilihan Gubernur
o Antara opsi Penetapan dan Pemilihan. Jika opsi Pemilihan yg
dipilih, bgmn dengan jaminan konstitusi tentang keistimewaan?
 Pasal 18 Bab VI UUD 1945: "..... dengan memandang dan mengingati dasar
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul
dalam daerah-daerah yg bersifat istimewa“  hak autochtoon (otonomi
bawaan, bukan otonomi pemberian dari pusat atau desentralisasi).
 Penjelasan Pasal 18 bagian II: “Negara Republik Indonesia menghormati
kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara
yg mengenai daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah itu.”
 UU No. 3/1950, pasal 4 (4): “Urusan-urusan rumah tangga & kewajiban-
kewajiban lain dari pada yg tsb dalam ayat (1) diatas, yg dikerjakan oleh
DIY sebelum dibentuk menurut UU ini, dilanjutkan sehingga ada ketetapan
lain dengan UU”  Klausul ini tidak ada dlm UU Pembentukan Provinsi
lain !!
Free Powerpoint Templates
Page 7

8.  PAHAM KONSTITUSIONALISME: Konstitusi RI menjamin dan
menghormati hak asal-usul, otonomi
bawaan, keragaman, keistimewaan daerah, dan belief system
masyarakat tradisional  hal-hal tsb tidak dapat dicabut sekalipun
oleh Konstitusi.
 Pada tahun 1945, Ngayogyakarta hanya menyerahkan kedaulatan
kepada NKRI, bukan kekuasaan lainnya yg masih dipegang 
Catatan: kedaulatan (soevereiniteit) adalah kekuasaan
(power, vermogen) yg tertinggi.
 Kekuasaan tertentu lainnya masih terus melekat di Kasultanan, dan
akan berlaku hukum nasional apabila Kasultanan menyerahkan nya
kepada NKRI.
 RUUK (RUU Keistimewaan DIY) dapat ditafsirkan “menarik”
keistimewaan DIY dlm hal Kedudukan Pimpinan krn kekuasaan tsb
belum diserahkan!
Free Powerpoint Templates
Page 8

9.  Tentang Kedudukan Gubernur
o Sultan HB X menjabat Gubernur DIY sejak 3-10-1998.
o Masa bakti Gubernur periode 2003-2008 berdasar UU No.
22/1999, berakhir 9-10- 2008.
o Sejak 2008, belum pernah lagi diadakan Pilgub secara langsung
berdasar UU No. 32/2004 sbg mekanisme resmi pengisian
jabatan Gubernur, shg kedudukan HB X selaku Gubernur adalah
berdasarkan SK Presiden tentang Perpanjangan Masa Jabatan.
o Pertama, perpanjangan selama 3 tahun mulai 2008 s/d 2011.
Terakhir, lahir Keppres No. 55/2011 yg memperpanjang jabatan
Gubernur selama 1 tahun terhitung sejak 9-10-2011.
o Setelah RUUK-DIY selesai, masih akan ada 2 tahun masa
persiapan. Artinya, jabatan Sultan HB X akan kembali
diperpanjang.
 Apa dasar wewenang Presiden mengangkat Gubernur &
mengabaikan mekanisme UU No. 32/2004?
Free Powerpoint Templates
Page 9

10. Pembatalan Perda
Bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Presiden Mendagri
Mendagri Gubernur
Provinsi Kab/Kota
Keputusan Mendagri &
Gubernur bersifat Final
Free Powerpoint Templates
Page 10

11.  Tentang Susunan Daerah & Hirarkhi Per-UU-an:
o Dalam HAN berlaku prinsip Lex Superiori Derogat Lex Inferiori.
Sementara dalam UU No. 12/2011, terdapat pengaturan baru
tentang Tata Urut Per-UU-an, dimana Perda Provinsi satu tingkat
diatas Perda Kab/Kota.
o Namun menurut UU No. 32/2004, format otonomi daerah tidak
bertingkat, dan Gubernur bukan superior (atasan) dari
Bupati/Walikota.  Logiskah otonomi tidak bertingkat namun
Perda-nya bertingkat?
 Potensi Masalah:
o Wilayah hukum (Perda) menjadi arena pertarungan politik, dalam
hal Gubernur dan seorang Bupati/Walikota berasal dari Parpol yg
berbeda dan memiliki orientasi yg bertolak belakang.
o Muncul gugatan JR ke MK terkait Pasal 24A (1) UUD 1945  “MA
berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Per-UU-an di
bawah UU terhadap UU ...”
o UU No. 12/2011,Free Powerpoint Templates
apakah merupakan lex specialis thd UU No.
32/2004? Page 11

12. Parpol/Perseorangan
Pendaftaran calon ke KPUD
DPRD Pemilihan
PEMENANG
PRESIDEN
Free Powerpoint Templates
Page 12

13. Kepala
KDH menentukan Wakil KDH
Daerah
Pegawai Negeri Sipil
(+) Wa. KDH dari PNS: (-) Wa. KDH dari PNS:
- Menjaga aspek politik - Tidak otomatis jadi
dan adm. KDH bila KDH
- Paham pemerintahan berhalangan tetap
Masa jabatan Wa. KDH mengikuti KDH
Free Powerpoint Templates
Page 13

14.  Tentang Kedudukan Wakil KDH
o Perubahan posisi Wakil KDH dari political elected menjadi
political appointed (seperti Menteri dan Wamen).
o Dilema 1: apakah akan dipilih dari PNS dengan pangkat/jabatan
tertinggi atau PNS yg dapat bekerjasama dengan KDH. Jika
konsekuen bahwa Wakil KDH adalah jabatan karir, maka boleh
appointed namun tetap harus memenuhi syarat administratif
(pangkat, kompetensi, dll).
o Dilema 2: Eselonisasi, Selama ini, Sekda adalah pejabat dengan
Eselon tertinggi di daerah. Bagaimana dengan Wakil KDH?
o Masa jabatan = KDH  1) pola karir setelah menjabat seperti
apa?; 2) jika ditengah2 masa jabatan terjadi ketidakharmonisan
dengan KDH, bagaimana solusi & mekanismenya?
Free Powerpoint Templates
Page 14

15. T E R I M A
K A S I H ...
Free Powerpoint Templates
Page 15