PEMAHAMAN KRITIS DAN
IMPLIKASI HASIL
AMANDEMEN UUD 1945
Sejarah Berkonstitusi
UUD 45, oleh penyusunnya
dimaksudkan UUD sementara
 Sifat kesementaraan diikuti dg
pembuatan UUD RI...
Perubahan Paradigma








Desentralistik untuk mengubah
paradigma sentralistik
Demokratisasi untuk mengubah
paradigm...
Kelemahan Amandemen






Tidak mampu menggagas perubahan
yang partisipatif, shg elitis.
Menjadi pertarungan elit
pol...
Persepsi atas Amandemen
Perlu dilanjutkn dg membtk KKI utk
menymprnkn hasil amandemen
 UUD hasil amandemen sdh cukup
utk ...
Periode Amandemen I/1999
 Membatasi

kekuasaan Presiden dan
memperkuat lembaga DPR.
 Tidak ada pemikiran yang disepakati...
Periode Amandemen II/2000
 Otonomi

daerah, Lbg Neg, Pemilu,
HAM dan Hankam. Belum disepakati
substansi perubahan berikut...
Periode Amandemen III/2001






Substansi diluar amandemen I dan II
Kesepakatan menghapuskan Penjelasan,
ketentuan ya...
Periode Amandemen IV/2002




Ditujukan kepada materi yang
tertampung dalam TAP No. IX/MPR/2001.
Sampai akhir masa persi...
Kegalauan hasil amandemen
Lokakarya Kagama (8-10 Juli 2002),
dihadiri Presiden, merekomendasikan:
a. Perlu sinkronisasi ha...
Pembentukan KK
Desakan pembentukan KK tak
terelakkan
 TAP I/MPR/2002, menjadi landasan
 KK bertugas melakukan kajian
kom...
Berbagai tanggapan hasil
amandemen
Tajuk Rencana Suara Pembaharuan:
membentuk KK merupakan tindakan
“setengah hati” MPR, k...
Berbagai tanggapan hasil
amandemen
Affan Gafar Alm:
Hasil yang dicapai MPR masih belum
bisa diharapkan mampu
menyelesaikan...
Berbagai tanggapan hasil
amandemen




Jajak pendapat Kompas: 51,2 %
responden tidak yakin bahwa hasil
amandemen membawa...
Berbagai tanggapan hasil
amandemen




Salahudin Wahid: seluruh elemen
rakyat hendaknya bersedia mengawasi
seluruh prose...
IMPLIKASI HASIL
AMANDEMEN UUD 1945
TERHADAP
KETATANEGARAAN
Kedaulatan: di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD (ps 1 ay 2)
 Kedaulatan

dg membuka ruang partisipatif
rakyat l...
Pemilihan Presiden Secara
Langsung (Ps 6A)
 Kedudukan

Presiden kuat,
karena dipilih langsung
 Presiden dan Wapres dipil...
Review Substansi: Sistem
Pemerintahan
Masih Ambigu karena MPR masih memiliki
kewenangan:
a. Memilih Wapres (bila terjadi k...
MPR terdiri atas anggota DPR & DPD
yang dipilih melalui Pemilu (Ps 2 ay1)
Tidak

ada lagi pengangkatan anggota

DPR
Tida...
Tidak ada C & B pada dua kamar
lembaga perwakilan
DPR sebagai representation politik
 DPD sebagai representation regional...
Otonomi Daerah






Otonomi seluas-luasnya (residu teori),
berwujud keinginan mempertahankan NK
dengan semangat federa...
Kekuasaan Kehakiman: MA




Secara tegas menyebutkan 4 lingkungan
peradilan, meliputi Peradilan Umum,
Peradilan Agama, P...
Kekuasaan Kehakiman: MK
Ide dasar: menjamin kemurnian Konstitusi
Kopetensi:
 Menguji UU terhadap UUD
 Sengketa antar Lem...
HAM






Sebagai fundamental right, tidak bisa
diambil alih negara dalam kondisi apapun
Tdk konsistem merujuk prinsip...
Kekuasaan legislative








kekuasaan legislative dialihkan dari
Presiden ke lembaga DPR
Presiden memiliki hak inis...
Hubungan eksekutif-legislatif
Kontrol kewenangan prerogratif Presiden:
Menyatakan perang, membuat
perdamaian, perjanjian ...
Pertahanan dan Keamanan


Kedudukan TNI seharusnya
ditegaskan sebagai instrumen
negara dibidang pertahanan yang
tunduk pa...
Perubahan kelembagaan negara








Lembaga baru: KPU, Mahkamah
Konstitusi, Komisi Yudisial, DPD
Lembaga yg sudah ad...
Pendidikan








Hak WN atas pendidikan
WN wajib mengikuti dikdas
Pemrth wajib membiayai
Sistem pengajaran Nas: me...
Perekonomian
Dlm pembhsn terjd DdLck antr
pilihan ek kekeluargn & ek terbuka,
 Akhirnya disepakati utk tdk dirubah
 Tamb...
Kesejahteraan Sosial
Fkr mskn & anak terlntr dipelihr neg
(hrsny tanggung jwb & diatur neg)
 Neg mengembngkn Sistem Jamin...
Pemilu diselengarakan KPU
 Pemilu

diselenggarakan lembaga
negara tersendiri, disebut KPU
 KPU bersifat nasional, tetap ...
Perubahan Konstitusi
Usul perubahan dpt diagendakan
bila diajukan min 1/3 jml anggota
MPR
 Khusus bentuk NK tidak dapat
d...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

9 historis amandemen

753 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
753
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

9 historis amandemen

  1. 1. PEMAHAMAN KRITIS DAN IMPLIKASI HASIL AMANDEMEN UUD 1945
  2. 2. Sejarah Berkonstitusi UUD 45, oleh penyusunnya dimaksudkan UUD sementara  Sifat kesementaraan diikuti dg pembuatan UUD RIS, UUDS, dan pembentukan Badan Konstituante  Orde Lama (mel dekrit), Orba mel TAP MPR dan UU tetap mempertahankan UUD 45 
  3. 3. Perubahan Paradigma     Desentralistik untuk mengubah paradigma sentralistik Demokratisasi untuk mengubah paradigma otoritarian Pluralistik untuk mengubah paradigma unifomitas yang integralistik Paritisipatif untuk mengubah paradigma state oriented.
  4. 4. Kelemahan Amandemen      Tidak mampu menggagas perubahan yang partisipatif, shg elitis. Menjadi pertarungan elit politik/kelompok. Tidak dilakukan oleh para ahli, tetapi dominasi kelompok Tidak memiliki content draf yang utuh sosok bernegara yang akan dibangun UUD menjadi parsial, tdk konsisten
  5. 5. Persepsi atas Amandemen Perlu dilanjutkn dg membtk KKI utk menymprnkn hasil amandemen  UUD hasil amandemen sdh cukup utk bertatanegara  Amandemen kebablasan  Kembali pd UUD 1945 
  6. 6. Periode Amandemen I/1999  Membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat lembaga DPR.  Tidak ada pemikiran yang disepakati ketentuan mana yang akan dirubah selanjutnya dan sampai berapa tahap perubahan dilakukan
  7. 7. Periode Amandemen II/2000  Otonomi daerah, Lbg Neg, Pemilu, HAM dan Hankam. Belum disepakati substansi perubahan berikutnya dan sampai berapa tahap dilakukan.  Disepakati 4 hal yang tidak akan dirubah, yaitu: bentuk NKRI, Sistem Presidensiil, Pemerintahan Republik dan Pembukaan UUD 1945.
  8. 8. Periode Amandemen III/2001     Substansi diluar amandemen I dan II Kesepakatan menghapuskan Penjelasan, ketentuan yang relevan ditarik kedlm pasal Mtr yg tdk selesai ditampung dalam TAP IX/MPR/2001utk bahan amandemen ke IV Kesepakatan Amandemen IV, sebagai tahap terakhir
  9. 9. Periode Amandemen IV/2002   Ditujukan kepada materi yang tertampung dalam TAP No. IX/MPR/2001. Sampai akhir masa persidangan terdapat substansi yang alot diperdebatkan, al: pasal 29 (akhirnya disepakati untuk tidak diubah), keberadaan MPR untuk dipertahankan atau dihapuskan, psl 33 yg akhirnya ditmbh 2 ayat
  10. 10. Kegalauan hasil amandemen Lokakarya Kagama (8-10 Juli 2002), dihadiri Presiden, merekomendasikan: a. Perlu sinkronisasi hasil amandemen, dan menempatkan hasil amandemen sbg Konstitusi transisi. b. Amandemen pasal 37 dg pembentukan KK yg ditugaskan merumuskan kembali hasil amandemen c. KK memegang teguh: Pembukaan, NKRI, dan sistem Presidensiil
  11. 11. Pembentukan KK Desakan pembentukan KK tak terelakkan  TAP I/MPR/2002, menjadi landasan  KK bertugas melakukan kajian komprehensif tentang perubahan UUD 1945 
  12. 12. Berbagai tanggapan hasil amandemen Tajuk Rencana Suara Pembaharuan: membentuk KK merupakan tindakan “setengah hati” MPR, karena KK hanya berfungsi melakukan kajian, padahal yang dibutuhkan adalah Komisi Konstitusi Independen (KKI) yang bertugas melakukan penyempurnaan hasil amandemen I, II, III dan IV UUD 1945.
  13. 13. Berbagai tanggapan hasil amandemen Affan Gafar Alm: Hasil yang dicapai MPR masih belum bisa diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah secara mendasar, karena solusi yang dihasilkan sangat kental dengan muatan kepentingan
  14. 14. Berbagai tanggapan hasil amandemen   Jajak pendapat Kompas: 51,2 % responden tidak yakin bahwa hasil amandemen membawa perbaikan Adnan Buyung: hasil perubahan sangat potensial menimbulkan konflik kelembagaan akibat tidak jelasnya perumusan pasal-pasal yang berkaitan dengan fungsi dan hubungan antara masing-masing lembaga negara
  15. 15. Berbagai tanggapan hasil amandemen   Salahudin Wahid: seluruh elemen rakyat hendaknya bersedia mengawasi seluruh proses penjabaran amandemen konstitusi Sri Sumantri: KK harusnya mempunyai wewenang menyempurnakan konstitusi. Anggota KK harus diambilkan dari orangorang independen dan para cendekiawan
  16. 16. IMPLIKASI HASIL AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP KETATANEGARAAN
  17. 17. Kedaulatan: di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (ps 1 ay 2)  Kedaulatan dg membuka ruang partisipatif rakyat lebih luas  MPR tdk lagi pelaku Kedaulatan Rakyat sepenuhnya  MPR tdk lagi memilih Presiden, menetapkan GBHN dan meminta pertanggung jawaban Presiden  Anggt DPR, DPD dan Presiden dipilih secara langsung
  18. 18. Pemilihan Presiden Secara Langsung (Ps 6A)  Kedudukan Presiden kuat, karena dipilih langsung  Presiden dan Wapres dipilih dalam satu paket  Presiden tidak dapat dijatuhkan, kecuali melakukan tindak pidana sebagaimana diatur UUD
  19. 19. Review Substansi: Sistem Pemerintahan Masih Ambigu karena MPR masih memiliki kewenangan: a. Memilih Wapres (bila terjadi kekosongan) b. Memilih Presiden dan Wapres (jika mrk berhalangan tetap) c. Memberhentikan atau menolak usulan pemberhentian Presiden meskipun telah ada keputusan Mahkamah Konstitusi
  20. 20. MPR terdiri atas anggota DPR & DPD yang dipilih melalui Pemilu (Ps 2 ay1) Tidak ada lagi pengangkatan anggota DPR Tidak ada lagi golongan fungsionil Representasi lokal diwujudkan melalui DPD
  21. 21. Tidak ada C & B pada dua kamar lembaga perwakilan DPR sebagai representation politik  DPD sebagai representation regional  DPD tidak memiliki kek legislatif  Peran DPD: hak inisiatif RUU tertentu, ikut membahas RUU tertentu, memberi pertimbangan RAPBN, pengawasan pelks UU tertentu 
  22. 22. Otonomi Daerah    Otonomi seluas-luasnya (residu teori), berwujud keinginan mempertahankan NK dengan semangat federalistik Harus ada representasi daerah yang kuat (DPD) melakukan kontrol kepada pusat pada saat pusat membuat kebijakan untuk kepentingan daerah Msh bersifat multi tafsir dan tarik ulur dibidang kewenangan, SDN/A, Penghrgn thd Pluralistik, dan Penghrgn Kelembg Lokal
  23. 23. Kekuasaan Kehakiman: MA   Secara tegas menyebutkan 4 lingkungan peradilan, meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara Tidak menyebutkan peradilan yang secara faktual ada dan kehadirannya dibutuhkan, misalnya Peradilan Niaga, Ad Hoc HAM, Pajak, KPPU, Syariyah (Aceh), Adat (Papua).
  24. 24. Kekuasaan Kehakiman: MK Ide dasar: menjamin kemurnian Konstitusi Kopetensi:  Menguji UU terhadap UUD  Sengketa antar Lembaga Negara  Memeriksa Presiden & Wapres atas kehendak DPR  Pembubaran Partai  Sengketa hasil Pemilu
  25. 25. HAM     Sebagai fundamental right, tidak bisa diambil alih negara dalam kondisi apapun Tdk konsistem merujuk prinsip universalitas hak asasi Terkesan mengambil alih dari TAP MPR No. XVII/MPR/1998 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Tidak mengatur problem kongkrit mengenai bagaimana negara melindungi, memajukan, menegakkan HAM dalam masa transisional
  26. 26. Kekuasaan legislative      kekuasaan legislative dialihkan dari Presiden ke lembaga DPR Presiden memiliki hak inisiatif RUU dibahas bersama antara Presiden dan DPR untuk mendapat persetujuan bersama Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama dlm tenggang wkt 30 hari Jd apa makna kek leg dialihkan ke DPR
  27. 27. Hubungan eksekutif-legislatif Kontrol kewenangan prerogratif Presiden: Menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain harus mendapat persetujuan DPR Mengangkat duta dan menerima duta negara asing, pemberian abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan dominasi DPR dengan membatasi atau mencampuri hak prerogratif Presiden.
  28. 28. Pertahanan dan Keamanan  Kedudukan TNI seharusnya ditegaskan sebagai instrumen negara dibidang pertahanan yang tunduk pada otoritas pemerintahan sipil
  29. 29. Perubahan kelembagaan negara      Lembaga baru: KPU, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, DPD Lembaga yg sudah ada dan skr masuk konstitusi: Pemerintah Daerah, Bank Sentral, DPRD Dihapuskan: DPA Lembaga independen aktual tdk masuk konstitusi: KPPU, KHN, Komnas HAM, Ombudsman, KPK Bagaimana sinergi hubungan antar lembaga
  30. 30. Pendidikan       Hak WN atas pendidikan WN wajib mengikuti dikdas Pemrth wajib membiayai Sistem pengajaran Nas: meningktkn keimanan, ketqwn dlm rngk mencrdskn bngs Alokasi 20% APBN/D utk pendidikan Landsn pemb IPTEK Nil agm, perstn bngs, perdbn, dan kesejhtrn umat
  31. 31. Perekonomian Dlm pembhsn terjd DdLck antr pilihan ek kekeluargn & ek terbuka,  Akhirnya disepakati utk tdk dirubah  Tambhn ayat ttg Perek Nas berdsr: dmkrs dg prnsp kebersmn, effs, keadiln, beklnjtn, berws ling, kemandr, menjg keseimbngn kemjn & kestn ek nas. 
  32. 32. Kesejahteraan Sosial Fkr mskn & anak terlntr dipelihr neg (hrsny tanggung jwb & diatur neg)  Neg mengembngkn Sistem Jaminan sos & memberdykn masy lemah (perlu affirmative action)  Neg menydkn fas pelyn kes & fas umum (penegsn welfare state) 
  33. 33. Pemilu diselengarakan KPU  Pemilu diselenggarakan lembaga negara tersendiri, disebut KPU  KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri  Asas Pemilu Luber dan Jurdil  Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden
  34. 34. Perubahan Konstitusi Usul perubahan dpt diagendakan bila diajukan min 1/3 jml anggota MPR  Khusus bentuk NK tidak dapat dilakukan perubahan (permanent rule). Hrsnya tetap terbuka perubahan meskipun diberikan syarat yang berat. 

×