1. 1
KEDUDUKAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Oleh Brozzie
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara serikat atau
federal. Negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal. Suatu bentuk
negara yang didalamnya tidak terdapat suatu daerah yang bersifat negara.1
indonesia terdiri dari dari tiga puluh empat provinsi, lima diantara nya
berstatus khusus. Ketiga puluh empat tersebut dipimpin dengan satu wujud
pemerintah administrasi yaitu pemerintah pusat.
Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat bisa saja
mengelola seluruh provinsi sebagai wujud dari asas sentralisasi. Tapi apakah
itu bisa mewujudkan hasil yang maksimal? Dilihat banyak nya kebutuhan
daerah yang kompleks, serta banyak nya tuntutan pada masa reformasi yang
bertujuan untuk mewujudkan Indonesia baru, indonesia yang lebih
demokratis, lebih adil dan lebih sejahtera maka dibentuklah undang-undang
nomor 22 taun 19992
pada masa itu, yang melahirkan paham desentralisasi,
yang kemudian undang-undang ini diperbaiki dengan lahirnya undang-
undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatua Republik Indonesia.3
1
Winarno, 2008, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, Bumi Aksara,
hlm. 82.
2
Rozali Abdullah, 2005, pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah
secara langsung, rajawali pers, jakarta, hlm 1.
3
Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. 2
Pengaturan ini menjadi angin segar untuk mendorong peningkatan dan
pemerataan kesejahteraan masyarakat daerah.
Dalam hal ini, pemerintah pusat bukan tidak memiliki kewenangan sama
sekali terhadap pemerintahan daerah, akan tetapi sebagian kewenangan
pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Wewenang yang
tetap dimiliki oleh pemerintah pusat adalah weenang mengenai politik luar
negeri, pertahanan, dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta
agama.4
Selain dari kewenangan tersebut, dalam mengelola dan mengurus
suatu daerah, merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pengelolaan,
pengurusan suatu daerah merupakan kebutuhan dalam mengelola negara
kesatuan.
Adanya kebutuhan dalam mengelola negara kesatuan tersebut
merupakan tujuan dari keberadaan pemerintah daerah.5
Disisi lain juga
merupakan bentuk implementasi dari asas otonomi daerah, dimana daerah-
daerah memiliki kewenangan untuk megurus wilayahnya sendiri, yang
bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerah.
Pemerintah daerah atau lembaga eksekutif daerah merupakan
penyelenggara pemerintahan di daerah bersama DPRD serta yang memegang
kewenangan administrasi pemerintahan daerah tertinggi.6
Pemerintah daerah
menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah.7
Asas desentralisasi merupakan
landasan dalam pelaksanaan penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah otonom sedangkan tugas pembantuan
menurut pasal 1 ayat (9) undang-undang nomor 32 tahun 2004 adalah
penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah
provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
4
ibid.
5
Kuliah hukum pemerintah daerah bersama Suharizal pada tanggal 18 September 2013
6
Jimly Asshiddiqie, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Pers,
hlm. 323.
7
Rozali, Op. cit, hlm. 27.
3. 3
Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah,
sebagai pemegang pemerintahan tertinggi di daerah dan sebagai bagian dari
penyelenggara negara, pemerintah daerah diatur dalam pasal 18 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya
disebut UUD 1945. Akan tetapi dalam pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa
Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan
daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Dalam pasal
tersebut tidak ada disebut tentang wakil kepala daerah, seperti wakil
gubernur, wakil bupati atau wakil walikota. Tidak disebutkanya kedudukan
wakil kepala daerah secara eksplisit dalam UUD 1945 membuat jabatan wakil
kepala daerah inkonstitusional.
Lain hal nya dengan jabatan wakil presiden, yang diatur dalam UUD
1945 pada BAB III. Selain tidak diaturnya kedudukan wakil kepala daerah
dalam konstitusi, yang menjadi perdebatan adalah tugas, kewenangan dan
keefektivitasan serta tanggungjawab wakil kepala daerah. Seperti tugas wakil
kepala daerah sebagai pembantu tugas kepala daerah, tugas wakil kepala
daerah yang sudah di pikul oleh pejabat daerah lainnya seperti sekretaris
daerah dan bahkan dalam pasal 26 dan pasal 27 Undang-undang nomor 32
Tahun 2004 hanya mengatur tentang tugas dan kewajiban wakil kepala
daerah. tidak ada dijelaskan wewenang wakil kepala daerah.
UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pertama
kali memberikan landasan hukum bagi kekuasaan pemerintah daerah yang
memberi ruang bagi kehadiran jabatan wakil kepala daerah. Pasal-pasal yang
mengatur kedudukan dan tugas wakil kepala daerah didalam UU ini
sebetulnya bukanlah kedudukan dan tugas yang khas. Substansi kedudukan
dan tugas-tugas ini tidak berbeda jauh dengan kedudukan dan tugas Sekretaris
Daerah, yakni “membantu dan bertanggungjawab” kepada Kepala Daerah.8
Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang kemudian menjadi dasar
pengaturan berikutnya mengisyaratkan hal ini. Ia, mengikuti posisi politik
8
Politik.kompasiana.com tentang Pemda tanpa wakil kepala daerah, tanggal akses 24
september 2013.
4. 4
Kepala Daerah, tidak lagi dipilih dalam satu paket dengan Kepala Daerah
oleh DPRD. Melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Posisinya politiknya
menjadi sama penting dengan kepala daerah. Dan ini terutama diindikasikan
oleh rangkaian prosesi pencalonan, pengambilan sumpah dan
pemberhentian/pengunduran diri wakil kepala daerah dalam masa jabatanya.9
Tetapi dari sisi manajemen kepemerintahan, kedudukan dan tugas wakil
kepala daerah tidak mengalami banyak perubahan substantif, kecuali
penambahan beberapa tugas operasional. Intinya tetap sama, yakni
“membantu tugas-tugas” dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
Demikian pula halnya dengan kedudukan dan tugas Sekretaris Daerah.10
Sebagai contoh, dalam banyak hal substantif, kedudukan dan tugas-tugas
kepemerintahan wakil kepala daerah dan Sekretaris Daerah sebetulnya bisa
saling dipertukarkan. Yang membedakan keduanya hanya terletak pada
konsepsi posisional yang mendikotomikan antara aspek politik dan
pemerintah. wakil kepala daerah menduduki jabatan/posisi politik; sedangkan
Sekretaris Daerah menduduki jabatan/posisi birokrasi (pemerintah). Hakikat
kedudukan dan tugas kepemerintahan keduanya, sekali lagi, tidak berbeda
jauh, jika tidak dapat dikatakan sama dan sebangun. 11
Dengan kondisi seperti ini, banyak yang beranggapan bahwa tanpa wakil
kepala daerah pun, penyelenggaraan pemerintahan daerah sebetulnya tetap
dapat diselenggarakan dengan baik, sepanjang terdapat masih ada jabatan
Sekretaris Daerah. dan banyak juga yang berpendapat bahwa jabatan wakil
kepala daerah adalah jabatan yang mubazir12
dikarenakan wakil kepala daerah
juga diberi fasilitas seperti rumah dinas, mobil dinas dan fasilitas lain.
Disamping itu, banyak nya wakil kepala daerah yang mengundurkan diri
pada setengah jabatan penyelenggaraan pemerintah, bukan lagi rahasia umum
bahwa antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sering terlibat konflik.
9
Ibid.
10
Ibid
11
Ibid
12
Artikel dari Rusianto tentang Eksitensi Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem
Penyelenggaraan Pemerintah daerah, tanggal akses 23 september 2013.
5. 5
Penyebab yang rawan dari konflik ini diantara yaitu kewenangan, tidak
adanya pengaturan secara tegas mengenai mekanisme kerja kepala daerah dan
wakil kepala daerah. bahkan wakil kepala daerah bertindak sesuai perintah
kepala daerah, bukan perintah undang-undang.
Tidak diaturnya kedudukan wakil kepala daerah dan tidak adanya
peraturan yang tegas mengenai pembagian tugas antara kepala daerah dengan
wakil kepala daerah menjadi permasalahan tersendiri dalam penyelenggaraan
pemerintahan di daerah.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, masalah utama yang akan
dijawab dalam penulisan ini adalah “kedudukan wakil kepala daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Dengan mengacu pada
masalah utama tersebut, dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah,
yaitu:
1. Bagaimana pengaturan kedudukan wakil kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah?
2. Bagaimana pelaksanaan kedudukan wakil kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah?
C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulisan
ini bertujuan untuk:
1. Untuk menemukan pengaturan tentang kedudukan wakil kepala
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kedudukan wakil kepala daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
D. Metode Penulisan
1. Pendekatan dan Sifat Peneitian13
Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini
adalah normative legal research yaitu penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, seperti buku, tesis,
13
Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum oleh Kurnia Warman
6. 6
jurnal, artikel, dll.14
Penulisan ini bersifat deskriptif yaitu dengan
menggambarkan secara sistematis masalah penelitian.
2. Jenis dan Sumber data
Dalam penulisan ini sumber daya yang digunakan adalah data
sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur, dan dokumen hukum
yang terkait dengan kedudukan wakil kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data tersebut antara lain:
a. Bahan Hukum
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomro 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagai bahan hukum primer. Artikel, jurnal,
skripsi dan tesis sebagai bahan hukum sekunder dan kamus hukum,
KBBI dan ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier.
b. Bahan Non Hukum.
Bahan non hukum berupa dokumen dokumen lain terkait
obyek penelitian yang tidak berkaitan dengan norma hukumnya.15
E. Manfaat Penulisan
1. Manfaat teoritis
Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi
perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang kedudukan wakil
kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Manfaat praktis
Diharakan dengan adanya tulisan ini bisa menjadi referensi bagi
pembaca baik itu kalangan masyarakat, mahasiswa, akademisi,
maupun pemerintah. Sehingga dapat bermanfaat untuk perbaikan
sistem hukum dan pemerintahan.
F. Sistematika Penulisan
14
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis
dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.
15
Makalah Hukum sebagai Sarana Pembaharuan Sosial dalam Implementasi Naskah
Akademik terhadap Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Padang oleh Denisya Susanti, tahun
2013.
7. 7
Penulisan ini dibagi kedalam tiga bab sebagaimana diuraikan dibawah
ini:
Bab kesatu, sebagai pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai
latar belakang keberadaan wakil kepala daerah, Perumusan Masalah,
Tujuan Penulisan, Metode Penulisan, Manfaat Penulisan dan Sistematika
Penulisan.
Bab kedua, menjelaskan pengaturan mengenai kedudukan wakil kepala
daerah dan mendeskripsikan pelaksaan kedudukan wakil kepala daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memuat analisis
kedudukan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
Bab ketiga, merupakan bagian Penutup dari hasil penulisan yang berisis
kesimpulan dan saran.
8. 8
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengaturan Kedudukan Wakil Kepala Daerah.
Keberadaan wakil kepala daerah, tidak hanya diakui di Indonesia.
Akan tetapi seperti di Spanyol, Amerika Serikat, Australia dan Canada.
Wakil kepala daerah disebut dengan lieutenant governor yang kurang
lebih artinya sama dengan vice governor. Di australia lieutenant
governor berfungsi sebagai administrator atau acting governor.
Dibeberapa negara bagian, wakil kepala daerah atau dalam sebutannya
pada negara bagian yaitu wakil gubernur atau lieutenant governors
berfungsi sebagai calon yang akan dipilih pada putaran pemilu
selanjutnya, yang siap untuk menduduki jabatan gubernur (stand ready to
take up the governor’s role).16
Pemilihan lieutenant governor berbeda dari satu negara dengan
negara lain. Ada dinegara bagian itu yang memilih gubenur dan wakilnya
ini dalam satu paket pasangan calon ada juga yang memilih secara
terpisah atau sendiri-sendiri dan bahkan ada pula yag memilih keduanya
dalam waktu yang tidak bersamaan (in different election cycles).17
Berbeda di Indonesia yang kepala daerah dan wakil kepala daerah
dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang
bersangkutan.18
Bahkan, dalam pasal 18 UUD 1945 tidak menyebutkan
harus memiliki wakil kepala daerah. Akan tetapi dalam prakteknya
16
Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 246.
17
Ibid., hlm. 247.
18
Ibid, hlm. 251.
9. 9
pemilihan kepala daerah selalu diringi dengan wakil kepala daerah, yang
pemilihannya dalam satu paket atau dalam satu pasangan calon. Wakil
kepala daerah seperti sebuah kebutuhan bagi kepala daerah atau seakan
memperingan tanggungjawab kepala daerah. Karena dalam
melaksanakan tugasnya, wakil kepala daerah bertanggungjawab kepada
kepala daerah. Bukan kepada undang-undang, masyarakat, presiden
ataupun menteri dalam negeri.19
Untuk mengetahui pengaturan yang mengatur kedudukan wakil
kepala daerah, sebelumnya dalam implementasi sistem desentralisasi
(otonomi daerah) yang merujuk pada format yang diatur dalam UU
Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32
Tahun 2004. Perubahan kedua UUD 1945 tentang pemerintahan daerah
dalam pasal 18 dinyatakan sebagai berikut:20
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang
tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan
tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya diplih melalui pemilu.
4. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur
dalam undang- undang.
Dalam pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan
Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi,
19
Dalam melaksanakan tugasnya Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden,
sedangkan Bupati/walikota bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri.
20
Pasal 18 UUD 1945
10. 10
kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Dalam pasal tersebut tidak
ada disebut tentang wakil kepala daerah, seperti wakil gubernur, wakil
bupati atau wakil walikota. Tidak disebutkanya kedudukan wakil kepala
daerah secara eksplisit dalam UUD 1945 membuat jabatan wakil kepala
daerah inkonstitusional.
Dalam pasal 24 dan 26 Undang-undang nomor 32 Tahun 2004
mengatur tentang wakil kepala daerah, yang sebelumnya tidak diatur
dalam UUD 1945. Sebagai pelaksana dari UUD, apakah undang-undang
nomor 32 dapat dikatakan tidak sejalan dengan peraturan di atas nya
yakni UUD 1945?
Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok
pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang
pemerintahan daerah. Pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974,
pasal 24 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1974, Wakil Kepala Daerah
diangkat oleh pejabat yang berwenang dari PNS yang memenuhi syarat,
dan pada ayat 5 nya Pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dilakukan
menurut kebutuhan. Kedudukan wakil kepala daerah pada masa undang-
undang ini, tidak merupakan suatu keharusan. Sifatnya tentative. Apabila
dibutuhkan banyak tergantung dari kondisi daerah, wakil kepala daerah
bisa lebih dari satu, dan apabila tidak dibutuhkan sama sekali. Suatu
daerah yang tidak memiliki wakil kepala daerah tidak apa-apa. Seperti
daerah kecil. Dan dalam pasal 24 ayat 6 nya menyatakan bahwa, wakil
kepala daerah adalah pejabat negara.21
Dalam pasal 30 Undang-undang nomor 22 tahun 1999
dikemukakan bahwa :
“ setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai kepala
eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah” dalam undang-
undang ini, wakil kepala daerah sudah dibatasi menjadi satu wakil dan
dipilih dalam satu pasang yang pengisiannya dilakukan oleh DPRD.
21
Bahan Kuliah oleh Sadu Wasistiono tentang Kontroversi Kedudukan, Tugas.
Wewenang Dan Tanggung Jawab Wakil Kepala Daerah
11. 11
Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, tugas wakil kepala daerah yaitu:22
a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah, mengkoordinasikan kegiatan instansi
vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan
hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan
pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan
pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan
hidup.
b. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan
kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi dan
Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala
daerah kabupaten/kota.
c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah
dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.
d. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang
diberikan oleh kepala daerah.
e. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila
kepala daerah berhalangan.
Dalam pasal 26 ayat (1), wakil kepala daerah hanya diberikan
tugas, tidak dengan wewenng seperti kepala daerah, termasuk
kewenangan untuk menjalankan tugas tersebut.
Menjadi polemik nya masalah ini, membuat banyak kalangan dan
ahli hukum memberi pilihan solusi, Yusdianto memaparkan ada dua
pilihan arah kebijakan perbaikan untuk menyelesaikan persoalan ini,
pertama, memperkuat kedudukan wakil kepala daerah dalam
melaksanakan tugas dan kewenangan serta hubungan antara kepala
daerah. kedua, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya
22
Lihat Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
12. 12
dilakukan untuk memilih seorang kepala daerah dan tidak memilih wakil
kepala daerah dengan asumsi bahwa wakil kepala daerah tidak
disebutkan dalam pasal 18 UUD 1945. Namun, apabila kedudukan wakil
kepala daerah dianggap penting denga kriteria yang ada, wakil kepala
daerah cukup diangkat dan ditetapkan pemerintah sesuai dengan
tingkatan pemerintahan. Jadi, sifatnya wakil bukan politisi malainkan
dari birokrat yang tugasnya membantu dan menyukseskan
penyelenggaraan pemerintah daerah.23
B. Pelaksanaan Kedudakan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-
tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah24
,
yang penyelenggaraanya dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD25
.
Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan
asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pemerintah
daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas
desentralisasi dan tugas pembantuan.26
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah
berpedoman pada “asas umum penyelenggaraan negara” yang diatur
dalam pasal 20 Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yang lebih dikenal
dengan good governance antara lain:27
1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggaraan negara
3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas proposionalitas
23
Artikel tentang Politik Hukum Kedudukan Wakil Kepala Daerah oleh Yusidanto,
diakses pada tanggal 23 September 2013.
24
Lihat Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
25
Rozali Abdullah, Op. cit hlm. 27.
26
Ibid.
27
Lihat pasal 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, lihat
juga Rozali Abdullah hlm. 28.
13. 13
6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntanbilitas
8. Asas efisiensi
9. Asas efektivitas.
Pelaksanaan kedudukan wakil kepala daerah dapat dilihat dari
tugas dan kewajiban wakil kepala daerah, serta efektivitas keberadaan
wakil kepala daerah.
Pada dasarnya, pembagian tugas, wewenan dan kewajiban antara
kepala daerah dengan wakil kepala daerah adalah wilayah yang rawan
konflik, apabila tidak diatur secara tegas dan rinci dalam ketentuan
peratuan perundang-undangan. Ditambah lagi, wakil kepala daerah hanya
memiliki tugas dan kewajiban28
, bukan kewenangan.
a. Tugas wakil kepala daerah.
1. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah, mengkoordinasikan kegiatan instansi
vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau
temuan hasil pengawasan aparat pengawasan,
melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta
mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial
budaya dan lingkungan hidup.
2. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah
provinsi dan Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau
desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota.
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah
dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.
4. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya
yang diberikan oleh kepala daerah.
28
Lihat pasal 26 dan pasal 27 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
14. 14
5. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila
kepala daerah berhalangan.
Tugas wakil kepala daerah ini, tidak mutlak dilaksanakan oleh
wakil kepala daerah, seperti pelaksanaan pemberdayaan perempuan
dilakukan oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan
anak. Dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda dilakukan oleh dinas
pemuda dan olahraga provinsi.
b. Kewajiban wakil kepala daerah
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-
undangan;
6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan
baik;
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan
keuangan daerah;
menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di
daerah dan semua perangkat daerah; menyampaikan rencana
strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan
Rapat Paripurna DPRD.
Hubungan kerja antara kepala daerah, wakil kepala daerah dan
DPRD.29
a. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Daerah dan DPRD
adalah mitra yang berkedudukan sejajar. Perbedaan diantara
keduanya terletak pada fungsinya. Kepala daerah lebih banyak
menjalankan fungsi “mengurus” yang berkonotasi teknis,
29
Materi kuliah, Op. cit.
15. 15
sedangkan DPRD lebih banyak menjalankan fungsi “mengatur”
yang berkonotasi pembuatan kebijakan.
b. Ketegangan hubungan antara kepala daerah, wakil kepala daerah
dengan DPRD terjadi manakala dalam rapat-rapat tertentu kdh
tidak dapat hadir tetapi menugaskan wakil kepala daerah. Ada
beberapa kalangan DPRD yang menolak kehadiran wakil kepala
daerah.
c. Prinsip dasar yang digunakan dalam hubungan antara kepala
daerah dengan DPRD adalah pada saat rapat dengan DPRD
untuk mengambil keputusan.
d. termasuk dalam menetapkan sebuah perda, maka kepala daerah
harus hadir secara pribadi. Apabila kepala daerah berhalangan
hadir dan menugaskan wakil kepala daerah, maka Wakil kepala
daerah harus diberi mandat untuk mengambil keputusan.
Keputusan wakil kepala daerah yang telah diberi mandat penuh
oleh kepala daerah hendaknya tidak dimentahkan kembali oleh
kepala daerah, karena akan membuat wibawa kedinasan Wakil
kepala daerah menjadi merosot.
e. Penugasan wakil kepala daerah dalam rapat-rapat DPRD, apabila
materinya bersifat pemberian informasi atau meminta keterangan
dan lain sebagainya (dalam arti tidak mengambil keputusan)
dapat dilaksanakan tanpa harus ada penolakan dari DPRD.
f. Kehadiran Wakil kepala daerah yang berkedudukan sebagai
“Pelaksana Tugas kepala daerah” dalam rapat-rapat DPRD yang
bersifat mengambil keputusan masih bersifat kontroversial. Hal
tersebut dapat terjadi apabila kepala daerah dalam posisi :
diberhentikan sementara karena didakwa terlibat korupsi, makar
atau berhalangan tidak tetap tetapi dalam jangka waktu yang
relatif lama (misalnya berobat ke luar negeri dsb).
16. 16
Pelaksanaan kedudukan wakil kepala daerah, pada RUU pemerintahan
daerah, memberikan variabel sesui jumlah penduduk. Gamawan Fauzi
menyatakan bahwa Provinsi berpenduduk sampai tiga juta jiwa, misalnya,
dianggap tidak perlu memiliki wakil gubernur. Namun, satu orang wakil
gubernur dinilai perlu untuk provinsi berpenduduk 3-10 juta jiwa. Sementara
provinsi dengan penduduk di atas 10 juta jiwa, bisa memiliki dua wakil
gubernur. Namun kabupaten/kota dinilai perlu memiliki satu wakil
bupati/wali kota, bila berpenduduk lebih dari 100 ribu jiwa. Kurang dari itu,
dirasa tidak diperlukan wakil bupati/wali kota. 30
Bila terdapat dua wakil
kepala daerah, lanjut Gamawan, kepala daerah bisa membagi tugas sesuai
bidang wakilnya. Kendati tidak wajib, pedoman keberadaan wakil kepala
daerah diatur. Saat ini, pemerintah mengusulkan variabel yang menentukan
ada tidaknya wakil kepala daerah dari jumlah penduduk dan kondisi geografis
wilayah.31
C. Analisis Mengenai Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah.
Walaupun keberadaan wakil kepala daerah tidak ada dalam UUD 1945,
namun Undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengatur akan hal itu. Wakil
kepala daerah memiliki kedudukan hukum, akan tetapi tidak kedudukan
konstitusional. Banyak nya yang berangggapan bahwa kedudukan wakil
kepala daerah tidak perlu atau hanya menghabiskan anggaran. Wakil kepala
daerah adalah jabatan yang penting. Mengingat nanti terjadi keadaan darurat
seperti kepala daerah meninggal, atau sakit dalam waktu yang lama. Untuk
menghindari kekosongan kekuasaan, urgensi wakil kepala daerah ini sangat
penting.
Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dapat dikatakan bertentangan
dengan UUD 1945, akan tetapi sejauh ini tidak ada yang menggugat ke
30
http://nasional.kompas.com diakses pada tanggal 24 september 2013
31
Ibid.
17. 17
Mahkamah Konstitusi, jadi belum ada pihak-pihak yang merasa dirugikan
oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004.
Kedudukan wakil kepala daerah tidak sekuat kepala daerah, bahkan jika
dilihat dari pelaksanaanya, tugas wakil kepala daerah banyak membantu
tugas kepala daerah, melakasanakan tugas dan kewajiban yang diberikan
kepala daerah bahkan tugas wakil kepala daerah juga sudah diemban oleh
pejabat lain. Maka dari itu, perlunya ada peraturan yang tegas mengenai tugas
masing-masing. Maksud dari tugas ini yaitu bukan tugas yang dapat
dijalankan oleh pejabat lain, akan tetapi tugas yang benar-benar dilakukan
oleh wakil kepala daerah.
Setidaknya, itu bisa sebagai jaminan integritas wakil kepala daerah untuk
maju ke pemilihan putaran selanjutnya untuk menjadi kepala daerah, jadi
kesannya wakil kepala daerah tidak hanya stand ready to take up the
governor’s role alias ban serep.
18. 18
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Wakil kepala daerah merupakan pejabat dalam struktur
pemerintahan daerah, namun keberadaannya sampai saat ini
masih menjadi perdebatan dengan asumsi bahwa jabatan wakil
kepala daerah merupakan jabatan inkonstitusional. Kedudukan
wakil kepala daerah tidak, walaupun tidak diatur dalam UUD
1945, kedudukan wakil kepala daerah diatur dalam undang-
undang nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana yang diatur dalam
pasal 24 (3) bahwa “ kepala daerah dibantu oleh seorang wakil
kepala daerah” dan juga pasal 24, 26 dan 27 pada undang-undang
yang sama.
b. Pelaksanaan kedudukan wakil kepala daerah tidak pernah terlepas
dari tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada wakil
kepala daerah. mengenai tugas wakil kepala daerah diatur dalam
pasal 26 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 serta dalam pasal
yang sama, dijelaskan bahwa tanggung jawab wakil kepala daerah
adalah kepada kepala daerah.
B. Saran
Dari uraian pembahasan yang telah dibahas di atas, penulis dapat
memberikan saran:
19. 19
1. Kedudukan wakil kepala daerah adalah perlu. Selain untuk mengisi
kekosongan kekuasaan apabila terjadi keadaan darurat seperti kepala
daerah meninggal atau sakit dalam waktu yang lama. Kedua, perlu
nya ada aturan yang tegas yang memberikan kewenangan secara pasti
kepada wakil kepala daerah sehingga pertanggungjawaban wakil
kepala daerah bukan kepada kepala daerah lagi, tapi bertanggung
jawab kepada rakyat yang memilih dan undang-undang. sehingga
nanti peran nya juga tidak hanya pengisi kekosongan kekuasaan.
2. Diharapkan kebijakan pemerintah selanjutnya tetap menjaga
eksistensi wakil kepala daerah. Dengan pertimbangan dari kebutuhan,
masalah dan banyak nya jumlah penduduk dari daerah. jadi eksistensi
wakil kepala daerah ini hanya untuk daerah yang membutuhkan wakil
kepala daerah.
20. 20
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Jimly Asshiddiqie, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta,
Rajawali Pers.
___________, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara
Pasca Reformasi, Jakarta, Sinar Grafika.
Rozali Abdullah, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan
Kepala Daerah secara Langsung, Jakarta, Rajawali Pers.
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbini, 2013, Penerapan Teori Hukum
Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta, Rajawali Pers.
Winarno, 2008, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta,
Bumi Aksara.
B. Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
C. Artikel, Jurnal, Bahan Kuliah dan website
Politik Hukum Kedudukan Wakil Kepala Daerah oleh Yusidanto
Eksistensi Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah oleh Rusidanto.
Bahan Kuliah tentang Hukum Pemerintah Daerah oleh Suharizal
Bahan Kuliah via website tentang Kontroversi Kedudukan, Tugas,
Wewenang dan Tanggungjawab Wakil Kepala Daerah.
