Disampaikan pada Seminar Nasional “Utilisasi Diskresi Untuk Akselerasi Pembangunan dan Pelayanan Publik”, diselenggarakan oleh Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara, Kedeputian Kajian Kebijakan, LAN-RI Jalarta, 9 Juni 2016 Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Deputi Inovasi Administrasi Negara Plt. Deputi Kajian Kebijakan LAN-RI http://inovasi.lan.go.id

1. Diskresi & Inovasi:
Disampaikan pada Seminar Nasional “Utilisasi Diskresi Untuk Akselerasi Pembangunan
dan Pelayanan Publik”, diselenggarakan oleh Pusat Kajian Sistem dan Hukum
Administrasi Negara, Kedeputian Kajian Kebijakan, LAN-RI
Jalarta, 9 Juni 2016
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
Plt. Deputi Kajian Kebijakan LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id

2. Poin2 Diskusi
Arahan Presiden yg Relevan dg Tema1
Urgensi Diskresi & Inovasi2
Kompatibilitas Diskresi & Inovasi3
Perbedaan Diskresi & Inovasi4
Rekomendasi Penguatan Diskresi5

3. Arahan Presiden untuk Eselon 2 (07/06/2016)
“Perubahan dunia sekarang juga sangat cepat. Semuanya setiap hari
berubah, setiap menit berubah, bahkan setiap detik berubah.”
”Perubahan seperti itu harus diantisipasi dengan sebuah kecepatan
dan kelincahan dalam bekerja.”
“Jika para pejabat eselon II yang menggerakkan belum berubah, masih
dengan cara-cara yang lama, masih dengan tradisi-tradisi yang lama,
akan sulit mengubah negara ini.”
“Kita sudah terlalu lama orientasinya selalu prosedur. Buang itu.
Orientasinya hasil. Bahwa prosedur harus dilalui, iya sudah pasti dong
… Tapi orientasinya adalah hasil, prosedur mengikuti.”
“Hanya dengan perubahan, kita akan mensejahterakan rakyat.”
Sumber:
http://setkab.go.id/bertemu-1768-pejabat-eselon-ii-presiden-jokowi-kalau-usul-anggaran-ngga-usah-banyak-banyak/

4. Urgensi Diskresi & Inovasi
Akselerasi
Pembangunan &
Pelayanan Publik
Permasalahan Pembangunan
& Pelayanan Publik
DISKRESI
INOVASI
Akselerasi
Pembangunan &
Pelayanan Publik
o Perangkap aturan
o Kelambanan & disfungsi birokrasi
o Pelambatan kinerja bangsa, dll.

5. DISKRESI INOVASI
Diskresi ~ Inovasi
Diskresi mengilhami inovasi:
Inovasi lahir dari ruang2 diskresi
Inovasi mengilhami diskresi:
Diskresi dilakukan dengan spirit pembaharuan/ inovasi

6. Diskresi ≠ Inovasi
Inovasi
Diskresi
“Keputusan dan/atau
Tindakan yg ditetapkan
dan/atau dilakukan oleh
Pejabat Pemerintahan untuk
mengatasi persoalan konkret
yg dihadapi dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dalam hal
peraturan per-UU-an
memberikan pilihan, tidak
mengatur, tidak lengkap atau
tidak jelas, dan/atau adanya
stagnasi pemerintahan”
(UU No. 30/2014)
“Proses
memikirkan dan
mengimplemen-
tasikan suatu
gagasan yang
memiliki unsur
kebaruan dan
kemanfaatan”
(LAN, 2014)

7. Diskresi ≠ Inovasi
DISKRESI
Kewenangan
Limitatif Pejabat
Pemerintah
INOVASI
Tugas rutin
berdasar SOP
(business as
usual)

8. Diskresi & Inovasi
DISKRESI INOVASI
PERSAMAAN
Bukan bentuk pelanggaran aturan (dilakukan pada wilayah kebolehan);
Justru dimaksudkan untuk “melindungi” seorang pejabat agar dalam melaksanakan
tugasnya tidak terjebak pada dugaan pelanggaran hukum;
Dilandasi pada filosofi positif untuk kebaikan bersama (asas manfaat).
PERBEDAAN
Terminologi hukum
Instrumen kebijakan yang membawa
hubungan hukum baru dan/atau akibat
hukum tertentu
Merupakan kebebasan bertindak sesuatu
(freies ermessen) demi kepentingan
umum
Terminologi administrasi / manajemen
Instrumen manajerial untuk melakukan
perubahan mindset, business process,
atau lingkungan / budaya kerja
Merupakan kebebasan untuk berpikir
dan berkreasi untuk kemajuan
organisasi

9. Rekomendasi Penguatan Diskresi
UU
32/2014
tentang
PEMDA
UU
30/2014
tentang
AP
Dalam hal pelaksanaan inovasi yang
telah menjadi kebijakan Pemda dan
inovasi tersebut tidak mencapai sasaran
yang telah ditetapkan, ASN tidak dapat
dipidana (Pasal 389).
Mutatis mutandis untuk
DISKRESI?

10. Terima Kasih …
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL