17. PENDAFTARANBiaya pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )/ Peserta <br />Mengingat terbatasnya tempat yang tersedia, yang berminat agar melakukan pembayaran sebagai booking fee sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah rupiah) / Peserta dibayar via transfer, melalui rekening Bank Mandiri Cabang------- , No. Rekening 00000000000000000 a.n. Ikatan Sarjana Hukum Indonesia. <br />Bukti transfer agar di fax ke panitia no. Fax. 021- 5226123<br />Sisa pembayaran dilakukan secara tunai pada saat pelaksanaan Diklat<br />Biaya tersebut termasuk Seminar kit, makalah, buku, Sertifikat, 2X Coffee Break, dan makan siang.<br />Bagi yang berminat menginap di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, silahkan menghubungi _____________, No. HP. _____________. Harga Spesial bagi peserta Diklat.<br />DIKLAT ini juga dapat dijadikan sebagai FORUM pencerahan perihal permasalahan Penyelidikan dan Penyidikan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.Pada Diklat ini akan diresmikan pembentukan Forum Konsultasi Bidang Hukum Pemerintah yang akan didukung oleh Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) <br />JADWAL ACARA<br />Registrasi : 07.00 – 09.00<br />Pembukaan 09.00 - 09.30 <br />Menteri Dalam Negeri RI , GAMAWAN FAUZI, SH., MH<br />Stadium Generale I 09.30 – 10.30<br />PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH<br />Coffee Break 10.30 – 11.00<br />Stadium Generale II 11.00 – 12.00<br />PROF. DR. MULADI, SH<br />Lunch Break 12.00 -13.00<br />Sesi I 13.00 – 14.00<br />Peran Bidang Hukum Pemerintah dalam Membangun Good Governance<br />PROF. DR. GARUDA WIKO, SH., MH<br />Sesi II 14.00 – 15.00<br />Permasalahan dan Prospektus HAM kedepan<br />PROF. DR. (IUR) ADNAN BUYUNG NASUTION, SH<br />Coffee Break 15.00 – 15.30<br />Sesi - III 15.30 – 16.30 <br />Dokumentasi Hukum <br />???<br />Sesi IV 09.00 – 10.00<br />Kontrak ….<br />PROF. HIKMAHANTO JUWANA, SH. LL.M., PH.D<br />Coffee Break 10.00 – 10.30<br />Sesi V 10.30-12.00<br />Sosialisasi Keppres 54 thn 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah<br />IR. AGUS RAHARDJO, MSM<br />Lunch Break 12.00 -13.00<br />Sesi VI Panel-1 13.00 – 14.30<br />Penyelidikan & Penyidikan Dalam Pelanggaran Pengadaan Barang Jasa <br />KOMJEN POL. DR. ITO SUMARDI, SH. MM<br />DR. RUDI SATRIO MUKANTADJO, SH. MH <br />M. ASSEGAFF, SH<br />Coffee Break 14.30 – 15.00<br />Sesi VI Panel-2 15.00 – 16.30<br />Penuntutan dalam Pelanggaran Pengadaan Barang Jasa<br /> DR. MARWAN EFFENDI, SH.MH<br />PROF. DR. O.C. KALIGIS, SH., MH<br />TEUKU NASULLAH, SH<br />
![IKATAN SARJANA HUKUM INDONESIA<br />(ISHI)<br />Menyelenggarakan<br />DIKLAT PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM <br />APARATUR PEMERINTAH ANGKATAN I<br />15-16 DESEMBER 2010<br />HOTEL SAHID JAYA, JAKARTA<br />INFORMASI PENDAFTARAN<br />SEKRETARIAT DPP ISHI<br />Ged. Ariobimo Sentral Lt. 5<br />Jl. H.R. Rasuna Said X-2 Kav 5 Kuningan Jakarta Selatan<br />Phone: 021 5226170 Fax : 021 5226123<br />www.ishipusat.org diklat@ishipusat.org<br />Ruth Maria : 0811 177 9037<br />Tjut Raidatuljannah : 0811 930 766<br />Sarah Arif: 0812 786 0948<br />LATAR BELAKANG<br />LATAR BELAKANG<br />Bidang Hukum Pemerintah merupakan salah satu unsur dari birokrasi pemerintah yang memiliki peran cukup strategis dalam melakukan upaya reformasi hukum, mengingat tugas dan fungsinya dalam birokrasi pemerintah. Peningkatan pengetahuan Biro Hukum Pemerintah khususnya dalam pengetahuan hukum sangat diperlukan, hal ini penting untuk mastikan akselerasi dan akurasi dalam menjalan tugas yang semakin komplek, tidak terkecuali masalah yang mempunyai aspek hukum namun juga berkaitan dengan dinamika permasalahan kemasyarakatan yang timbul akibat adanya peraturan ditingkat nasional maupun lokal.<br />Salah satu tugas dan bidang hukum adalah merancang dokumen-dokumen hukum seperti perjanjian atau kontrak tertentu. Rancangan dokumen-dokumen hukum tersebut harus menghasilkan draft yang jelas dan lugas, agar tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat memunculkan perselisihan di kemudian hari. Baik dokumen hukum itu berupa keputusan, peraturan, surat perjanjian, dokumen kontrak dan lain-lain harus mencakup seluruh hal yang perlu diketahui dan difahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan.<br />Bidang hukum Pemerintah juga berperan dalam menyusun strategi peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Hukum melalui penyebarluasan dokumentasi hukum, sehingga diharapkan pemahaman masyarakat terhadap hukum semakin baik.<br />Ketakutan pimpinan proyek di instansi pemerintah dalam mencairkan anggaran ditengarai sebagai salah satu penyebab rendahnya realisasi belanja Negara. Padahal, setiap Instansi pemerintah memiliki kuasa pengguna anggaran. Begitu juga yang terjadi di daerah, Dinas-dinas di daerah ragu dalam menjalankan programnya karena gerakan hukum yang gencar dalam mengusut para koruptor. Akhirnya pun realisasi APBD jadi ikutan rendah. Terlambatnya pengesahan APBD juga menjadi alasan lain kenapa Pimpro enggan segera mengeksekusi Proyek atau belanja modalnya. Saat pengesahan APBD masih molor program daerah pun terkena imbasnya. <br />Peningkatan pengetahuan hukum bagi kalangan aparat pemerintah dan BUMN dan BUMD terhadap permasalahan ini dirasa penting untuk dilakukan, oleh karenanya kegiatan Diklat ini dipandang tepat untuk memperkuat pemahaman dan peningkatan kemampuan hukum dari aparatur pemerintah.<br />MATERI PELATIHAN<br />Tata Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance )<br />Pengetahuan HAM <br />Pemantapan Teknik Perancangan Peraturan<br />Pemantapan Teknik Perancangan Perjanjian<br />Strategi Perancangan Legal Opinion<br />Dokumentasi Hukum<br />Strategi Bantuan Hukum/Advokasi<br />Penanganan Tindak Pidana<br />Sosialisasi Keppres 54 thn 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah<br />METODE DIKLAT<br />Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk Ceramah, Diskusi, dan Studi Kasus.<br />TEMPAT & JADWAL<br />Ballroom Hotel Sahid Jaya, Jakarta<br />15-16 Desember 2010<br />STADIUM GENERALE<br />Gamawan Fauzi, SH., MH , Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, <br />Prof. Dr. Muladi, SH , Gubernur Lemhanas <br />Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH , Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi <br />FASILITATOR<br />FASILITATOR<br />,[object Object]](https://image.slidesharecdn.com/penguatanbirohukumdalammelindungiaparatpemerintah-101020040130-phpapp02/85/Penguatan-biro-hukum-dalam-melindungi-aparat-pemerintah-1-320.jpg)
