5. KEBIJAKAN KESEHATAN
MASYARAKAT
• Segala konsep dan upaya untuk memelihara dan
meningkatkan status kesehatan penduduk dengan cara
mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, dan
memperpanjang masa hidup populasi secara menyeluruh.
DEFINISI (WHO, 2013)
• Menjadi pedoman bagaimana upaya –upaya yang
terorganisasi dilakukan melindungi dan meningkatkan
kesehatan
• Menjadi solusi dan menjawab permasalahan kesehatan
yang dihadapi
PENTING
8. Tujuan
Nasio
nal
Derkes
mas yg
setinggi
tingginya
RPJPK
& SKN
Paradigma Nasional
(Pancasila, UUD 45, Wasantara, Tannas)
UU 36/2009 Kesehatan, UU 17/2007 RPJPN
Alur Pikir
Rencana Pembangunan Kesehatan &
Sistem Kesehatan Nasional
Kondisi sat ini
Derkesmas rendah
Masalah mendasar
Bangkes
― Ketidakpastian
Hukum
― Perilaku
masyarakat buruk
― Lingkungan buruk
― Rawan pangan &
Rawan Gizi
― Akses pelayanan
publik buruk
― Sumberdata kes
terbatas
Lingkungan strategis
Ideologi, Politik,
EkSosBud, Hankam
Global, Regional,
Nasional, Lokal
Peluang, Kendala
Rakyat
Sehat
Produk
tif
12. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)
Adalah
Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan
oleh semua komponen bangsa Indonesia
secara terpadu dan saling mendukung guna
menjamin tercapainya derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya.
Definisi
13. Maksud & Kegunaan SKN
menyesuaikan SKN 2009 dengan berbagai perubahan dan tantangan eksternal
dan internal
mempertegas makna pembangunan kesehatan pemenuhan hak asasi
manusia,
memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan (RPJP-K),
memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif,
melaksanakan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu,
meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional.
merupakan dokumen kebijakan pengelolaan kesehatan
14. LANDASAN SKN
Landasan Idiil
• Pancasila
Landasan Konstitusional
• Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
• UUD Negara RI Tahun 1945; Pasal 28 dan Pasal 34
Landasan Operasional
• UU No. 36/ 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan
peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan
dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan
kesehatan
16. ASAS SKN
1. Dasar Pembangunan Kesehatan
• Perikemanusiaan
• Pemberdayaan & Kemandirian
• Adil & Merata
• Pengutamaan & Manfaat
2. Dasar SKN
17. DASAR SKN
a. perikemanusiaan;
b. keseimbangan;
c. manfaat;
d. perlindungan;
e. keadilan;
f. penghormatan hak asasi manusia;
g. sinergisme dan kemitraan yang dinamis;
h. komitmen dan tata pemerintahan yang baik (good governance);
i. legalitas;
j. antisipatif dan proaktif;
k. gender dan nondiskriminatif; dan
l. kearifan lokal.
19. terselenggaranya
pembangunan kesehatan oleh
semua komponen bangsa, baik
Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan/atau masyarakat
termasuk badan hukum, badan
usaha, dan lembaga swasta
secara sinergis, berhasil guna
dan berdaya guna,sehingga
terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-
tingginya.
20. Kedudukan SKN
1.
• Suprasistem SKN adalah Sistem Ketahanan
Nasional
2.
• Kedudukan SKN dalam Sistem Nasional Lainnya
keadaan sehat tanggung jawab semua sektor
3.
• Kedudukan SKN terhadap penyelenggaraan
pembangunan kesehatan di daerah
21. Pelaksanaan SKN
(Pasal 4 Perpres 72 /2012)
(1)
• SKN dilaksanakan oleh
Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan/atau masyarakat.
(2)
• SKN dilaksanakan secara
berkelanjutan, sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh,
dan tanggap terhadap
perubahan dengan menjaga
kemajuan, kesatuan, dan
ketahanan nasional.
23. SUB SISTEM SKN
• upaya kesehatan;1.
• penelitian dan pengembangan kesehatan;2.
• pembiayaan kesehatan;3.
• sumber daya manusia kesehatan;4.
• sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan;5.
• manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan;6.
• pemberdayaan masyarakat.7.
24.
25. Pengertian
bentuk dan cara penyelenggaraan upaya kesehatan yang paripurna,
terpadu, dan berkualitas, meliputi upaya peningkatan, pencegahan,
pengobatan, dan pemulihan, yang diselenggarakan guna menjamin
tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
Tujuan
terselenggaranya upaya kesehatan yang adil, merata, terjangkau,
dan bermutu untuk menjamin terselenggaranya pembangunan
kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya
Sub Sistem
Upaya Kesehatan (1)
26. Ruang
Lingkup
• Kesehatan Fisik, Mental, Intelegensia, dan Sosial
Tingkatan
Upaya
• Primer
• Sekunder
• Tersier
Unsur
• Upaya Kesehatan, Fasilitas Yankes, Sumber Daya Upaya
Kesehatan, Pembinaan & Pengawasan Upaya Kes.
Penyelen
ggaraan
• Terpadu, Berkesinambungan, dan Paripurna
• Melalui Sistem Rujukan
Sub Sistem
Upaya Kesehatan (2)
27. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan
Pelayanan
Kesehatan
Pelayanan
kesehatan
tradisional,
alternatif dan
komplementer
Peningkatan
Kesehatan &
pencegahan
Penyakit
Penyembuhan
Penyakit &
Pemulihan
Kesehatan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
Pelayanan KB UKS
Upaya Kesehatan
Olahraga
Pelayanana
Kesehatan pada
Bencana
Pelayanan Darah
Pelayanana
Kesehatan Gilut
Penanggulangan
gangguan
penglihatan &
gangguan
pendengaran
Upaya
Kesehatana Matra
Pengamanan dan
penggunaan
sediaan farmasi
dan alkes
Pengamanan
Makanana &
Minuman
Pengamanan Zat
Adiktif
Pelayanan
Forensik Klinik &
Pelayanan Bedah
Mayat
Upaya kesehatan
ibu, bayi, anak,
remaja, lanjut
usia dan
penyandang cacat
Upaya perbaikan
gizi
Upaya kesehatan
jiwa
Upaya
pencegahan,
pengendalian,
dan
pemberantasan
penyakit menular
dan tidak menular
Upaya kesehatan
lingkungan
Upaya kesehatan
kerja
28. Sub Sistem Upaya
Kesehatan
Upaya Kes Masyarakat ( UKM )
Upaya Kes Perorangan ( UKP )
PRINSIP
1. Diselenggarakan oleh : masy , swasta dan pemerintah
2. Penyelenggaraan oleh swasta harus memperhatikan fungsi sosial
3. Bersifat menyeluruh , terpadu , berkelanjutan , terjangkau , berjenjang
profesional dan bermutu
4. Tidak bertentangan dgn kaidah ilmiah ( termasuk tradisional-alternatif )
5. Sesuai norma sosial budaya serta moral & etika profesi
Setiapkegiatan yangdilakukan oleh pemerintah danataumasy.serta
swasta,untuk memelihara, meningkatkan kesehatan sertamencegah
danmenyembuhkan sertamemulihkan kesehatan perorangan
Memelihara ,
Meningkatkan kesehatan
Mencegah penyakit
Menyembuhkan penyakit
Memulihkan kesehatan
PERORANGAN
31. Pengertian
Pengelolaan penelitian dan pengembangan, pemanfaatan dan penapisan teknologi dan
produk teknologi kesehatan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan guna memberikan
data kesehatan yang berbasis bukti untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya.
Tujuan
terselenggaranya kegiatan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dan
produk teknologi kesehatan, yang ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan,
teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi (TI) kesehatan untuk mendukung
pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya.
Sub Sistem
Penelitian & Pengembangan
Kesehatan
32.
33. Pengertian
pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana
kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Tujuan
tersedianya dana kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil,
merata, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, tersalurkan
sesuai peruntukannya untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan
guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Sub Sistem
Pembiayaan Kesehatan
36. Pengertian
pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia
kesehatan, yang meliputi: upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta
pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung
penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya.
Tujuan
tersedianya sumber daya manusia kesehatan sesuai kebutuhan yang kompeten dan
memiliki kewenangan yang terdistribusi secara adil dan merata serta didayagunakan
secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna
mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Sub Sistem
SDM Kesehatan
39. Pengertian
pengelolaan berbagai upaya yang menjamin keamanan, khasiat/
manfaat, mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.
Tujuan
tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang
terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, dan khusus
untuk obat dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya guna
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Sub Sistem
Sediaan Farmasi, Alkes, Makanan
42. Pengertian
pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi
kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan
yang mendukung subsistem lainnya dari SKN guna menjamin tercapainya derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Tujuan
terwujudnya kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, berbasis bukti dan
operasional, terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna,
berdaya guna, dan akuntabel, serta didukung oleh hukum kesehatan dan sistem
informasi kesehatan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Sub Sistem
Manajemen, Informasi dan
Regulasi Kesehatan
45. Pengertian
pengelolaan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan, baik
perorangan, kelompok, maupun masyarakat secara terencana, terpadu,
dan berkesinambungan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya.
Tujuan
meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat,
mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif
dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak
dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan.
Sub Sistem
Pemberdayaan Masyarakat
49. Tujuan Pembangunan Kesehatan bisa tercapai dengan
dukungan kerjasama dari semua pelaku pembangunan
Pelaku pembangunan kesehatan mengacu pada SKN
dengan disesuaikan dengan kearifan lokal.
SKN merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan
berbagai sistem nasional lainnya dan mampu menjawab
peluang, tantangan dan perubahan.
RINGKASAN
Editor's Notes
Dalam gambar ini dapat sekali lagi secara ringkas dikemukakan bahwa unsur dalam subsistem SDM kesehatan adalah: (1) perencanaan, (2) pendidikan dan pelatihan, dan (3) pendayagunaannya; dengan memperhatikan jenis, jumlah, dan kualifikasi SDM kesehatan sesuai kebutuhan upaya kesehatan (UKM & UKP) dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Dengan gambar ini daapt dikemukakan secara ringkas tentang unsur-unsur subsistem obat dan perbekalan kesehatan, yaitu:
Jaminan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang diarahkan untuk adanya jaminan jenis dan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang memenuhi kebutuhan upaya kesehatan (UKM & UKP).
Jaminan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan yang diarahkan untuk adanya pemerataan obat dan kesinambungan sesuai kebutuhan upaya kesehatan (UKM & UKP).
Jaminan mutu obat dan perbekalan kesehatan yang diarahkan agar adanya jaminan khasiat, keamanan, dan keabsahan obat dan perbekalan kesehatan, NAPZA, dan obat tradisional.
Dalam gambar ini dapat kembali dijelaskan secara ringkas bahwa:
Unsur-unsur subsistem manajemen kesehatan adalah administrasi kesehatan, iptek, dan hukum kesehatan.
Administrasi kesehatan yang didukung infokes, iptek, dan hukum kesehatan menunjang penyelenggaraan subsistem lainnya dari SKN (upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat).