Penemuan Terbaru-Ikar dkk-Dalam Menelusuri Kunci Utama Tidur Dan Perasaan Bahagia

1. SABTU | 15 November 2014/22 Muharram 1436 H No. 13.032 Tahun XL Harga Eceran Rp3.000,-/Langganan Rp60.000,- (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)www.pelitaonline.com - pertama dan penting No. 13.032 Tahun XL Harga Eceran Rp3.500,-/Langganan Rp67.500,- (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)
Jakarta, Pelita
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf
Kalla mengakui kenaikan harga
bahan bakar minyak (BBM) ber-
subsidi harus segera diumum-
kan untuk menghilangkan ker-
agu-raguan masyarakat, serta
menciptakan situasi perekono-
mian dan sosial yang lebih kon-
dusif.
“Iya (harga BBM, Red) me-
mang harus segera diumum-
kan. Insya Allah begitu Pres-
iden Jokowi tiba di Indonesia
segera diumumkan, supaya bisa
menghilangkan keragu-raguan,”
kata Jusuf Kalla kepada pers di
Istana Wapres Jakarta, Jumat
(14/11).
Dikatakan, pemerintah me-
mang harus menghitung ulang
karena harga minyak dunia
yang turun menjadi 80 dolar AS
per barel, sehingga hitungannya
lain lagi saat harga minyak di
pasaran dunia tinggi.
Meski demikian, kata wapres,
rupiah pada saat yang sama
juga melemah sehingga perlu
dihitung ulang kombinasi har-
ga minyak dunia dan pelemah-
an rupiah.
“Jadi, berapa persen kenaikan
harga BBM dengan melemahnya
harga minyak dan melemahn-
ya rupiah musti diperhitungkan
lagi,” ujarnya.
Terkait dengan melonjaknya
harga kebutuhan pokok be-
lakangan ini, Wapres Jusuf Kal-
la mengatakan, kenaikan bisa
disebabkan berbagai alasan bu-
kan sepenuhnya terkait rencana
kenaikan harga BBM.
“Kenaikan harga sembako
bisa berbagai alasan. Pertama,
musim kering sehingga cabai sa-
yur tak bisa tumbuh, kemudian
karena barang impor dan rupi-
Tidur merupakan salah satu
fungsi penting dari otak, sehing-
ga jika fungsi Tidur terganggu
akan menyebabkan masalah
pada kesehatan dan kualitas
kehidupan secara menyeluruh.
Pemahaman tentang proses ti-
dur dan terbangun akan mem-
pengaruhi dalam identifikasi
dan klasifikasi berbagai macam
gangguan tidur. Beberapa pe-
nyakit akibat gangguan tidur
dapat menyebabkan gangguan
psikosomatik, gangguan gin-
jal, jantung dan pembuluh da-
rah, gangguan metabolism tu-
buh, serta gangguan kesada-
ran. Gangguan tidur ini men-
jangkiti rantusan juta jiwa pen-
duduk dunia.
Baru-baru ini, tim peneliti
otak dari university of Califor-
nia, yang dipimpin oleh penulis
sendiri Dr Taruna Ikrar, PhD,
(Peneliti Neurosains asal Indone-
sia, di University of California, Ir-
vine, Amerika Serikat). Dr Taru-
na Ikrar dan teamnya, menemu-
kan mekanisme penting dalam
hubungan tidur dan faktor his-
taminergik dan hormonal yang
sangat menentukan proses ti-
dur. Penemuan tersebut di pub-
likasikan di Journal Physiology
edisi 2014, dengan judul: “His-
tamine inhibits the melanin-con-
centrating hormone system: im-
plications for sleep and arousal”
Pada penemuan tersebut
dijelaskan bahwa: (Melanin-con-
centrating hormone: MCH) diket-
ahui mengatur berbagai fung-
Menurut dia, rapat paripur-
na istimewa tersebut merupak-
an tindak lanjut atas surat reko-
mendasi dari Mendagri yang
diterimanya beberapa waktu
lalu serta rapat pimpinan den-
gan seluruh fraksi yang dige-
lar pada Kamis (13/11) kema-
rin. “Setelah paripurna, surat
usulan tersebut langsung dis-
erahkan kepada Presiden me-
lalui Kemendagri. Kemungki-
nan, saya akan menyerahkan
surat itu pada hari ini juga, se-
hingga pelantikan bisa cepat di-
laksanakan,” ujar Prasetyo.
Meskipun begitu, dia belum
dapat memastikan waktu pel-
antikan Ahok karena kewenan-
gan tersebut berada di tan-
gan Presiden RI Joko Widodo
(Jokowi). “Apalagi, sampai den-
gan saat ini Pak Jokowi masih
melaksanakan tugas kenegara-
an di luar negeri. Jadi, kita tung-
gu keputusan dari Presiden un-
tuk memberikan instruksi kepa-
da Kemendagri,” tutur Prasetyo.
Rapat paripurna istimewa itu
hanya dihadiri oleh 42 anggota
dari total keseluruhan anggota
yang mencapai 102 orang. Rapat
pun berlangsung singkat, yakni
hanya sekitar 10 menit.
Dalam rapat tersebut, Pra-
setyo juga tidak didampingi oleh
keempat wakilnya, yaitu M Tau-
ASSALAMUALAIKUM
editorial
1974 - 2014
KTT G-20
Presiden Akan Sampaikan
Reformasi Ekonomi
Jakarta, Pelita
Indonesia disarankan agar tidak hengkang dari forum Kon-
ferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20, meski memang keanggota-
annya bersifat forum, yang keputusannya tidak mengikat. Se-
bab, G-20 sangat bermanfaat bagi Indonesia dalam menca-
ri mitra dagang.
“G-20 tetap penting sebagai sosialisasi dan mencari pertem-
anan. Beberapa isu bisa dilead di forum itu dan tindak lanjut-
nya bisa di organisasi yang bersifat mengikat tergantung isu-
nya apa,” kata pakar ekonomi Universitas Atmajaya, Prasety-
antoko, dikutip BBC-indonesia.
Pernyataan Prasentyoko menyikapi usulan agar Indonesia ke-
luar dari G-20. Salah satu yang mengusulkan itu adalah Men-
teri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurut Susi,
menilai sektor kelautan tidak perlu ikut serta G-20 karena ti-
dak bermanfaat bagi kelautan Indonesia.
Namun Prasentyoko tidak sepaham karena forum itu penting
untuk menjaring peluang dan kesempatan kerja sama. “Jangan
menarik diri dari G-20 kalau
kita menarik diri, kita tidak
punya akses membangun ke-
sempatan lebih lanjut,” kata
Prasetyantoko.
Dalam pertemuan itu, ia
menyarankan Jokowi agar
mendudukkan kepentingan
Indonesia sebagai emerging
country. “Yang penting itu
adalah likuiditas global yang
salah satu sumbernya adalah
kebijakan normalisasi mone-
ter di negara maju yang implikasinya ke negara berkembang.
Perlu ada koordinasi antara emerging countries dengan negara
maju terkait normalisasi kebijakan moneter di Amerika Seri-
kat dan negara maju lainnya,” katanya.
Selain perekonomian global, KTT dua hari itu juga diperki-
rakan tidak akan lepas dari ketegangan internasional yang dip-
icu konflik Rusia-Ukraina serta isu perubahan iklim.
Presiden Jokowi sendiri telah tiba Brisbane, Australia, Ju-
mat (14/11) sekitar pukul 14.26 waktu setempat, setelah ter-
bang sekitar 12 jam dari Nay Pyi Taw, Myanmar. Kedatangan
Presiden Jokowi disambut oleh Dubes RI di Australia Nadjib
Rifhat Kesoema dan Nino Nadjib Riphat serta Duta Besar Aus-
tralia untuk Indonesia Gregory Moriarty, Jaksa Agung Federal
George Brandis, dan PM Queensland Campbell Newman beser-
ta istrinya, Lisa. Selain itu, sejumlah wartawan setempat juga
ikut langsung ‘menyerbu’ kedatangan Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi sudah ditunggu sejumlah agenda padat se-
lama kunjungannya di Brisbane. Jumat (14/11) malam, Pres-
iden Jokowi akan mengadakan pertemuan bilateral dengan PM
Australia Tony Abbot. Selain itu, Presiden Jokowi juga dijadwal-
kan akan mengunjungi the Queensland University of Technol-
ogy untuk bertemu dengan mahasiswa Indonesia di Australia.
Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Ke-
menterian Luar Negeri Toferry Soetikno mengatakan, Presiden
Jokowi akan menyampaikan reformasi ekonomi dan birokra-
si dalam KTT G-20 di Brisbane.
“Presiden Jokowi secara khu- Halaman 19
Di Tengah Kontroversi
DPRD DKI Sahkan Ahok
sebagai Gubernur
HIKMAH
JADWAL SALAT
Sabtu, 15 November 2014
Dzuhur 11.40
Ashar 15.00
Maghrib 17.51
Isya 19.05
Minggu, 16 November 2014
Subuh 04.05
Jadwal berlaku untuk wilayah
DKI Jakarta dan sekitarnya
Pemimpin yang adil dari
kalangan non-Muslim
“Hai orang-orang yang beriman,
hendaklah kamu jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (ke-
benaran) karena Allah, menjadi
saksi dengan adil. Dan janganlah
sekali-kali kebencianmu terhadap
sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. Berlaku
adillah, karena adil itu lebih dekat
kepada takwa. Dan bertakwalah
kepada Allah, sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.
(QS Al-Ma’idah: 8)
PARIPURNA DPD RI - Pimpinan sementara DPD Aidil Fitrisyah (kiri) dan Riri Damayanti (kanan) memimpin Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen
Senayan, Jakarta, Kamis (2/10). Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengagendakan pengesahan tata tertib pembentukan kelengkapan lembaga serta pemilihan Ketua
DPD serta wakilnya berdasarkan pembagian tiga wilayah Indonesia. nant/yudhi mahatma/ss/pd/14
Halaman 19
Ekonomi
Standar Keselamatan
Penerbangan Akan Ditingkatkan
HALAMAN 2
Politik
Eksodus WNI ke Malaysia
Ancam Kedaulatan
HALAMAN 3
Kesra
KIS Harus Diintegrasikan
dengan BPJS
HALAMAN 5
Antar Daerah
Pemprov Intensifkan Penanganan
Sampah Hadapi Banjir
HALAMAN 6
Jakarta, Pelita
Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Ja-
karta secara resmi mengumumkan pengangka-
tan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI
Jakarta. “Saya selaku ketua DPRD DKI dengan
ini secara resmi mengumumkan sekaligus me­
ngusulkan kepada Presiden RI melalui Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) untuk pengangkatan
Plt Gubernur DKI menjadi Gubernur DKI,” kata
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dalam
rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD DKI,
Jakarta Pusat, Jumat (14/11).
Penemuan Terbaru
Dalam Menelusuri Kunci Utama Tidur Dan Perasaan Bahagia
Neuron Pada Hippothalamus yang menyandi MCh sebagai faktor
penentu kualitas tidur. n ist
Halaman 19
Halaman 19
Surat Dari Amerika
Oleh Dr Taruna Ikrar PhD
University of California, Irvine, USA
Wapres: Kenaikan Harga BBM Harus Cepat Diumumkan
MENJELANG KENAIKAN BBM – Petugas mengisi Bahan Bakar Minyak
(BBM) jenis premium di SPBU Dedi Jaya, Brebes, Jateng, Selasa (11/11).
Untuk mengantisipasi aksi borong pembelian BBM bersubsidi menjelang
kenaikan BBM, sejumlah SPBU yang berada di jalur pantura Brebes
membatasi pembelian BBM terutama yang menggunakan jeriken dan
harus menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait. n ant/oky lukmansyah
Perlu segera
ada kepastian
atas rencana
kenaikan
harga BBM
bersubsidi
sehingga ada
kejelasan
kebijakan
pemerintah.
‘‘
Indonesia akan
membawa isu
pembangunan
sektor maritim
dalam
kontribusinya
pada penguatan
pertumbuhan
ekonomi global.
‘‘
Rapat paripurna istimewa tersebut
merupakan tindak lanjut atas surat
rekomendasi dari Mendagri‘‘
Wacana
Membubarkan FPI
P
erselisihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakar-
ta Basuki Thahaja Purnama (Ahok) dengan Front Pembe-
la Islam (FPI) pimpinan Habib Rizieq sepertinya belum
akan berakhir. Walau begitu, kedua belah pihak seharus-
nyadapatsegeramenyelesaikandengancaradudukbers-
ama melahirkan kesepakatan-kesepakatan guna menghindarkan pre-
seden buruk di masa datang.
Dalam negara hukum dan demokrasi sejak reformasi membubar-
kan sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) adalah tidak mudah.
Ada payung hukum yang mengatur keberadaannya dan juga ada pra-
syarat yang mengikat dalam UU Keormasan No 17 tahun 2013 itu.
Selain itu ada juga undang-undang berserikat yang ditetapkan
dalam pasal 28 UUD 1945 (pra reformasi); “Kemerdekaan berserikat
dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Namun pasal ini
dinilai belum memberikan jaminan konstitusional secara tegas, han-
ya menyatakan akan ditetapkan dengan undang-undang.
Maka setelah reformasi, melalui perubahan kedua UUD 1945 tahun
2000, jaminan konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam Pasal
28E ayat (3) UUD 1945 yakni, memberikan jaminan kebebasan untuk
berserikat atau berorganisasi bagi setiap warga negara Indonesia dan
termasuk bagi orang asing yang berada di Indonesia.
Terkait itu, sikap Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dan Kepala
Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie
serta Menkum dan HAM Yasonna Laoly, sudah sangat bijak menan-
gapi usul pembubaran FPI oleh Ahok, bahwa setiap usulan dari dae-
rah tetap dipelajari dan ditelaah secara mendalam.
Artinya pemerintah tidak serta merta memenuhi usulan itu. Ada
tahapan-tahapan yang harus dilalui dan tahu permasalahannya se-
cara jelas. Setelah itu, menjadi kewajiban bagi Kemendagri melaku-
kan pembinaan dan memberikan sanksi bila masih melakukan tinda-
kan anarkis, berupa teguran satu dua dan tiga. Kalau masih bandel,
Mendagri bisa menghentikan aktivitasnya dan Menkum dan HAM
bisa mengajukan ke pengadilan apakah harus dibubarkan atau tidak.
Karenaitu,dalamkasusinipemerintahharusmengedepankanpen-
egakan hukum daripada aksi pembubaran yang bisa melahirkan pre-
seden, bahwa pemerintah semena-mena bisa membubarkan ormas.
Itu juga berpotensi, pemerintah melanggar kebebasan orang untuk
berserikat dan berkumpul, dan pemerintah bisa dianggap melang-
gar undang-undang.
Dan, yang terpenting, pemerintah dan masyarakat dapat melihat
sisi objektif FPI dalam menegakkan prinsip amar ma’ruf nahi munkar
dan fastabikhulkairat.Tidak elok bila publik hanya melihat sisi negatif-
nya saja, yang sesungguhnya belum tentu dilakukan anggota FPI. Se-
cara kasat mata dalam aksi demo apapun provokator selalu ada. Ini
yang harus diantisipasi aparat keamanan. Hal ini perlu menjadi per-
hatian FPI dalam demonya agar tidak terjadi aksi anarkis.
Ke depan kita berharap FPI dapat memperbaiki cara-cara aksi dan
juga mengendalikan anggotanya agar tidak terjadi lagi aksi anarkis.
Dengan begitu, FPI dapat melaksanakan dakwahnya dengan bil hik-
mah wal mauizhah hasanah dan menjadi rahmat bagi umat dan
bangsa.
Dr Taruna Ikrar PhD