BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020

101/Juli/VI/2020
BRAFOPMK
Sandi Octa
Semangat Milenial
Memberdayakan Petani
Pemerintah Utamakan
Keselamatan Jamaah Haji
Fakta Menarik
Pancasila
ADAPTASI
KEBIASAAN
BARU,
TANTANGAN
BARU
Edisi 01/Juli/VI/2020 Berita dan Informasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
www.kemenkopmk.go.id

2 01/Juli/VI/2020
Anak Terlindungi
Indonesia Maju
HARI ANAK
NASIONAL
2020
RUM H
GEMBIRAGEMBIRA
RUM H
FestivalFestival
DALAM RANGKA
BRAFOPMK Mengucapkan
Selamat Hari Anak Nasional
23 Juli 2020

Daftar Isi
Sandi Octa
Semangat Milenial
Memberdayakan
Petani
26
16
10
24
Fakta Menarik
Pancasila
Tantangan
Besar
Dokter Reisa
40
BLT Dana Desa
Diperpanjang
BLT Dana Desa per 28 Mei sudah
Rp3,24 triliun yang tersalur, dengan
penerima manfaat sebanyak
5.400.847 KPM diperpanjang sampai
September.
DPR Apresiasi
Program Strategis
Kemenko PMK
Keberhasilan program
pemulihan ekonomi nasional
(PEN) 2020 akan menjadi
landasan dalam penyusunan
RAPBN Tahun 2021
berdasarkan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2021
42
ADAPTASI
KEBIASAAN BARU,
TANTANGAN BARU
Pemerintah berupaya menghidupkan
roda perekonomian tetap berjalan dengan
mengedepankan langkah-langkah
pencegahan penularan Covid-19.
Edisi 01/Juli/VI/2020
Publik butuh
edukasi secara
perlahan-
lahan. Covid-19
merupakan
hal baru.
301/Juli/VI/2020

EDITORIAL
Edisi 01/Juli/VI/ 2020
Pembina:
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Pengarah:
Deputi dan Staf Ahli Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Penanggung Jawab:
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:
Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan
Redaktur Pelaksana:
Kepala Bagian Humas dan Perpustakaan
Tim Redaksi:
Ihti Oktarina, Achmad Soleh, Olivia C.M.P, Dwi
Prasetya, Puput Mutiara, Novrizaldi, Rendy
Febrianto, Mega Hartati
Ahli Tata Letak/Produksi:
Hafidh Yurits Addiar, M.Yusuf Abdullah, Kristian
Suryatna
Sekretariat Redaksi:
Bagian Humas dan Perpustakaan,
Lantai 9 Kementerian Koordinator Bidang
Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta 10110
Telp./ Faks. (021) 386 0565, (021) 385 2165
Email: brafopmk@kemenkopmk.go.id
Situs: www.kemenkopmk.go.id
Maret 2020, bangsa Indonesia diuji dengan kedatangan‘tamu’
bernama Covid-19 alias virus Corona. Virus yang pertama kali ditemukan
di Wuhan, Tiongkok, tersebut nyaris menyasar seluruh sektor kehidupan.
Kesehatan, ekonomi, sosial, hingga pendidikan.
Corona memaksa penduduk seantero bumi, termasuk di negeri kita,
mengubah banyak kebiasaan-kebiasaan. Kita‘dipaksa’untuk lebih
sering mencuci tangan, berganti pakaian, sampai berjaga jarak ketika
berkomunikasi atau mengakses fasilitas layanan publk.
Tiga bulan berlalu, seluruh elemen bangsa ini terus berjuang melewati
fase pandemi ini. Pemerintah pusat, daerah, bahu-membahu saling
bersinergi membuat kebijakan. Dimulai dari PSBB (pembatasan sosial
berskala besar) hingga sekarang dengan mulai diimplementasikannya
’Adaptasi Kebiasaan Baru’.
Sejak dimulainya adaptasi kebiasaan baru, pemerintah secara bertahap
mulai membuka akses layanan publik secara masif. Dengan catatan,
sebelum direalisasikan, wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai
standar yang sebelumnya ditetapkan.
Bandara, terminal, pasar, rumah ibadah, dan seluruh tempat-tempat
publik lainnya kini mulai memberlakukan adaptasi baru. Tujuannya tak
lain agar proteksi kesehatan tetap terjaga satu sama lain.
Apa yang dilakukan pemerintah sejatinya untuk menegakan kembali
sendi-sendi perekonomian yang notabene terdampak Covid-19.
Masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah amat merasakan
dampak dari virus ini.
Para pekerja, buruh, banyak yang dirumahkan. Pun mereka yang
sehari-sehari menggantungkan nasib dari UMKM, tak sedikit harus
menghadapi kebangkrutan.
Pemerintah pun tak tinggal diam terkait hal ini. Seluruh jajaran
pemerintah pusat, kementerian, serta pemerintah daerah memberikan
bantuan kepada masyarakat terdampak. Belum lagi beragam komunitas
masyarakat yang juga turun gunung membantu warga.
Kendati demikian, roda perekonomian teruslah harus berputar.
Masyarakat tak bisa bergantung selamanya dengan bantuan. Maka dari
itu, kebijakan adaptasi kebiasaan baru, di mana salah satunya adalah
membuka beragam akses layanan publik, menjadi asa bagi masyarakat.
Corona memang belum pergi dari Bumi Nusantara. Tapi, semangat
untuk terus bekerja, berkarya, harus terus hidup. Untuk itulah, di edisi
Juli 2020, BRAFOPMK mengangkat topik‘Adaptasi Kebiasaan Baru,
Tantangan Baru’sebagai ikhtiar untuk membangun narasi optimisme.(*)
Redaksi menerima artikel atau tulisan
juga foto. Redaksi berhak mengubah
tulisan sepanjang tidak mengubah isi
dan maknanya.
4 01/Juli/VI/2020
Petugas medis bersiap di ruang perawatan
Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19
Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin
(23/3/2020). Foto: ANTARA FOTO/Kompas/Heru
Sri Kumoro/Pool/aww.
ADAPTASI KEBIASAAN
BARU dan Optimisme
Masyarakat

Tantangan terbesar kita saat ini
adalah bagaimana menyiapkan
program pemulihan ekonomi yang
tepat, dieksekusi dengan cepat
“
Presiden Joko Widodo
Wapres KH Ma’ruf Amin
Kita mesti lebih siap menghadapi
adaptasi kebiasaan baru ini.
Masyarakat harus bisa menjaga
dirinya dengan tetap menaati
protokol kesehatan
Foto: BPMI Setpres/Handout
Foto: BPMI Setpres
“
Muhadjir Effendy
Menko PMK RI
Saat ini kita sedang
berupaya untuk mengatasi
hibernasi ekonomi agar
segera kembali pulih akibat
dampak Covid-19.
Foto: Humas Kemenko PMK/ Dwi Prasetya
501/Juli/VI/2020
Q U O T E S

JAKARTA - Pandemi Covid-19 berdampak
terhadap banyak sektor, terutama sisi
perkonomian. Pemerintah saat ini tengah
menggenjot sejumlah program pemulihan
ekonomi yang tepat dan cepat. Tujuannya tak
lain agar laju pertumbuhan ekonomi negara
makin membaik.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden
Joko Widodo ketika memimpin rapat terbatas
mengenai penetapan program pemulihan
ekonomi nasional dan perubahan postur APBN
tahun 2020 di Istana Merdeka, Jakarta, melalui
telekonferensi Rabu, 3 Juni 2020.
“Tantangan terbesar kita saat ini adalah
bagaimana menyiapkan program pemulihan
ekonomi yang tepat, dieksekusi dengan cepat,
dengan kecepatan, agar laju pertumbuhan
ekonomi negara kita tidak terkoreksi lebih
dalam lagi,”ujar Presiden sebagaimana dilansir
presidenri.go.id.
Berdasarkan data yang diperoleh, di tengah
tantangan yang dihadapi, perekonomian pada
kuartal pertama tahun ini masih tumbuh sebesar
2,97 persen.
Presiden berharap agar laju pertumbuhan
ekonomi pada kuartal kedua hingga keempat
mendatang, tetap dapat dijaga dan tidak
merosot bahkan mencapai angka minus.
“Karena itu saya minta agar semua skema
pemulihan ekonomi yang telah dirancang
seperti subsidi bunga untuk UMKM,
penempatan dana untuk bank-bank yang
terdampak restrukturisasi, penjaminan kredit
modal kerja, PMN untuk BUMN, dan investasi
pemerintah untuk modal kerja bisa direalisasikan
dengan cermat,”tuturnya.
Presiden menekankan bahwa program
pemulihan ekonomi nasional dimaksud harus
dapat memberikan manfaat nyata bagi para
pelaku usaha. Utamanya yang bergerak di
sektor industri padat karya. Sektor tersebut
perlu diberikan perhatian khusus agar mereka
tetap mampu beroperasi dan mencegah
terjadinya PHK secara masif, sekaligus mampu
mempertahankan daya beli para pekerja dan
karyawannya.
“Sektor ini menampung tenaga kerja yang
sangat banyak sehingga goncangan pada sektor
ini akan berdampak pada para pekerja dan tentu
saja ekonomi keluarganya,”kata Presiden.
Dalam menjalankan program-program tersebut,
nantinya pemerintah bersama dengan pihak-
pihak terkait harus berdampingan dan bersedia
memikul beban dan bergotong royong untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu. Yakni
agar kegiatan produktif para pelaku usaha dapat
tetap berjalan, mencegah terjadinya PHK masif,
menjaga stabilitas sektor keuangan dan roda
perekonomian.
“Saya minta konsep berbagi beban, sharing
the pain, harus menjadi acuan bersama. Antara
pemerintah, BI, OJK, perbankan, dan pelaku
usaha harus betul-betul bersedia memikul
beban, bergotong royong. Bersedia bersama-
sama menanggung risiko secara proporsional
dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian,”
ucapnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Presiden Ma’ruf
Amin. Wapres menyoroti ihwal kebijakan
pemulihan ekonomi dan keuangan syariah,
sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi
secara menyeluruh. Langkah tersebut
merupakan bagian dari recovery ekonomi
negara.
“Karena memang Pandemi Covid-19 berdampak
juga pada bank syariah, BMT (Baitul Maal wa
Tamwil) terdampak, BPRS (bank pembiayaan
rakyat syariah) juga terdampak,”katanya.
Wapres memaparkan bahwa pemerintah
berkomitmen meningkatkan kembali
perekonomian negara. Caranya dengan
memberikan stimulus untuk pemulihan
ekonomi dan keuangan syariah yang terdampak
pandemi COVID-19.
Fokus Pemulihan Ekonomi
yang Tepat
dan Cepat
6 01/Juli/VI/2020
I S TA N A

“KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan
Syariah) sedang menyiapkan rancangannya dalam
rangka melakukan upaya pemulihan ekonomi
maupun keuangan syariah yang juga terdampak
oleh Covid-19,”katanya.
Dalam kesempatan itu, Wapres juga meningatkan
masyarakat untuk tetap disiplin menjaga jarak sosial
dalam keramaian. Pasalnya, fase transisi kebiasaan
belajar, bekerja, beribadah dari rumah perlahan
sudah mulai kembali normal dengan norma yang
baru.
“Makanya harus berkomitmen tetap menjaga atau
menaati protokol kesehatan. Itu lebih diperlukannya
lebih lagi dari pada kemarin-kemarin,”pungkasnya.
Foto: BPMI Setpres/Handout
701/Juli/VI/2020

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 91
orang CPNS dilakukan secara online di lingkungan
Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (10/6/2020).
Dalam rangka mengecek kesiapan daerah menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru, Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy
melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, Sabtu (20/6/2020).
Foto: Humas Kemenko PMK
Kemenko PMK
Gelar Pelantikan
dan Pengambilan
Sumpah CPNS
Secara Online
Menko PMK Cek Kesiapan Jawa Barat Jalani Adaptasi Kebiasaan Baru
8 01/Juli/VI/2020
B I N G K A I

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK) Muhadjir
Effendy (kiri) didampingi
Direktur Institute of
Tropical Disease (ITD)
Universitas Airlangga Maria
Inge Lucida (kanan) saat
berkunjung ke Surabaya,
Jawa Timur, Selasa
(16/6/2020).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko
PMK) Muhadjir Effendy (kiri) didampingi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini
(kanan) meninjau penerapan protokol penanganan Covid-19 di Pasar
tradisional Genteng Baru dan Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo, Kota
Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/6/2020).
Pemerintah Dukung Penuh Pengembangan Obat Corona Universitas Airlangga
Menko PMK: Kepatuhan
Jadi Kunci Agar Kasus
Covid-19 di Surabaya
Terkendali
901/Juli/VI/2020

JAKARTA - Duka mendalam dirasakan keluarga besar
TNI. Pertengahan Juni lalu, tepatnya 13 Juni 2020,
Jenderal TNI (Pur) Pramono Edhie Wibowo meninggal
dunia.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu
menghembuskan napas terakhirnya di RSUD Cimacan,
Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, selepas
terkena serangan jantung. Almarhum dimakamkan
Minggu (14/6) pagi di TMP Kalibata, Jakarta Selatan.
Presiden Joko Widodo menyampaikan dukacita
mendalam atas berpulangnya almarhum.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat, saya
mengucapkan turut berdukacita yang mendalam atas
berpulangnya Bapak Jenderal TNI, Pramono Edhie
Wibowo ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala,”ujar
Presiden dalam keterangannya di Istana Kepresidenan
Bogor, Jawa Barat, Minggu, 14 Juni 2020.
Kepala Negara mendoakan agar arwah beliau dan
segala amalannya diterima serta diberikan tempat
terbaik di sisi-Nya.“Beliau adalah mantan KSAD,
seorang prajurit TNI yang sangat baik,”tuturnya.
Pramono Edhie Wibowo merupakan putra dari Letjen
TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, tokoh militer yang
memiliki jasa besar bagi negara. Purnawirawan TNI
yang menutup karier dengan jabatan Jenderal TNI AD
ini lahir di Magelang, Jawa Tengah, 5 Mei 1955.
Selama hidupnya, adik dari almarhum Kristiani
Herawati (Ani) Yudhoyono tersebut pernah menjabat
sebagai Panglima Kostrad dan Pangdam III Siliwangi.
Keponakan almarhum yang juga Ketua Umum Partai
Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menyebut
sosok almarhum sebagai pribadi yang supel dan teguh
dalam prinsip.
“Beliau sangat dekat dengan keluarga. Kami sangat
kehilangan. Almarhum adalah salah satu orang yang
menginspirasi saya,”ujar pria yang akrab disapa AHY
itu.
JAKARTA - Pemerintah menunjuk Reisa Broto Asmoro sebagai Tim
Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Reisa, yang
dikenal sebagai dokter, cukup popouler di kalangan masyarakat setelah
mebawakan acara‘dr.Oz Indonesia’.
“Dokter Reisa resmi menjadi bagian tim komunikasi publik Gugus Tugas
Covid-19,”kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di Jakarta, Selasa
9 Juni 2020.
Menurut Fadjroel, penunjukan Reisa untuk membantu sekaligus
memperkuat Achmad Yurianto. Yurianto saat ini tecatat sebagai Juru
Bicara Pemerintah terkait kasus Covid-19.
“Keduanya bahu membahu memberikan informasi dan edukasi ke
publik. Ayo tetap disiplin memakai masker, menjaga jarak fisik, mencuci
tangan, dan tidak berkerumun,”ujar alumnus Institut Teknologi
Bandung tersebut.
Sementara itu, Dokter Reisa sendiri menyebut penunjukannya sebagai
tim komunikasi merupakan tantangan besar. Kata dia, bukan perkara
mudah berkomunikasi kepada publik secara tepat, akurat, dan
komprehensif.
“Publik butuh edukasi secara perlahan-lahan. Covid-19 merupakan hal
baru, bahkan pandemi ini baru ditetapkan WHO tiga bulan lalu,”kata
dokter lulusan Universitas Parahyangan itu.
“Tidak semua orang begitu diedukasi langsung mengerti. Langsung
menerapkan, butuh waktu, kesabaran dan ketekunan untuk kita harus
selalu mengingatkan kembali,”lanjut dia.
Terkait era normal baru saat ini, Reisa terus mengingatkan untuk sebisa
mungkin tetap berada di rumah.
“Dalam menjalankan adaptasi kebiasaan baru ini kita tetap harus
waspada, diusahakanlah untuk tetap berada di rumah. Tapi kalau
misalnya terpaksa harus di luar rumah, maka harus siap disiplin
menjalankan protokol kesehatan, jadi jangan lengah,”ujar Reisa.
Jika komunikasi publik dapat dilakukan dengan baik, dan masyarakat
disiplin menerapkan protokol kesehatan, Reisa optimistis Indonesia
mampu melewati kondisi pandemi ini dengan lebih cepat.
“Kalau semua orang ini bisa bekerja sama, sama-sama saling
mendukung untuk melakukan hal itu, maka saya yakin kita bisa
melewati ini,”pungkasnya.(*)
Mantan KSAD
Meninggal Dunia
Tantangan Besar Dokter Reisa
Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19,
Dokter Reisa Broto Asmoro. Foto: Humas BNPB/Dume Sinaga
Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Inspektur
upacara pada pemakaman jenazah Alm Jenderal TNI
(Purn) Pramono Edhie Wibowo. Foto: Dok Dispenad
10 01/Juli/VI/2020
N E W S F L A S H

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Tito Karnavian menilai tak ada
alasan yang kuat untuk menunda pilkada
pada 2021. Pihaknya hanya menggeser
pilkada dari sebelumnya disepakati pada
September menjadi Desember 2020.
Menurut Tito, tidak ada jaminan jika pada
2021 pandemi Covid-19 akan berakhir.
Selain itu, sejumlah negara pun tetap sukses
menggelar pilkada saat pandemi.
“Kalau (pilkada) ditunda tahun 2021, apakah
di tahun 2021 ada yang bisa menjamin
Covid ini akan selesai? Tidak, belum ada
yang bisa menjamin satu pun, bisa menjadi
up and down,” kata Tito melalui keterangan
tertulis, Kamis (28/5).
Menurut Tito, sejumlah negara tetap
melangsungkan pilkada di tengah pandemi
Covid-19. Misalnya Perancis dan Korea
Pilkada Serentak Tetap Digelar 2020
Negara perlu menjamin
tersalurkannya partisipasi
masyarakat termasuk dalam
keadaan pandemi, tanpa
mengabaikan aspek keselamatan
masyarakat dengan penerapan
protokol kesehatan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Foto: Kemendagri
Tito Karnavian
Selatan. Tito menyatakan, negara-negara
lain tetap mengadakan pilkada pada 2020,
tetapi menunda pelaksanaannya agar lebih
siap digelar di tengah pandemi.
“Digeser dari September ke Desember. Ada
juga yang ditunda, tapi tundanya tunda
bulan, kita menunda bulan juga, September
menjadi Desember. Kalau kita melakukan
Desember, kita adalah negara terakhir yang
menyelenggarakan pilkada,”tutur Tito.
Ia pun mengatakan, kualitas demokrasi
di Indonesia akan tecermin dari tingkat
partisipasi masyarakat dalam pemilu
maupun pilkada.
Oleh karena itu, ia menilai negara perlu
menjamin tersalurkannya partisipasi
masyarakat termasuk dalam keadaan
pandemi, tanpa mengabaikan aspek
keselamatan masyarakat dengan
penerapan protokol kesehatan.
Adapun terkait masa kampanye yang
dijadwalkan September-Oktober, Tito
menyebut sinergi semua pihak amat
dibutuhkan. Mulai dari pemerintah daerah
(pemda) serta masyarakat. Itu dilakukan
agar pelaksanaan Pilkada Serentak 9
Desember 2020 dapat berjalan aman dan
lancar.
“Protokol kesehatannya jangan lupa, dibuat
sedemikian rupa. Sehingga proses tahapan
pilkada bisa berjalan lancar, dengan tetap
menjalankan protokol kesehatan,” pungkas
Tito.(*)
1101/Juli/VI/2020

JAKARTA Sejumlah wilayah di Indonesia dilintasi
fenonema Gerhana Matahari Minggu (21/6).
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(Lapan) mencatat bahwa gerhana yang melintasi
Indonesia tak penuh atau sebagian.
Kepala Lapan, Thomas Djamaludin mengatakan
bahwa daerah yang terlintasi gerhana di antaranya
sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua.
“Itu pun magnitudo atau tingkat kegelapannya
kurang dari 50%. Yang tertinggi itu sekitar 50% itu
di Papua dan Maluku Utara. Di Sumatera bagian
selatan, Jawa bagian barat dan Jawa bagian tengah
itu tidak melihat gerhana,”kata dia.
“Kalimantan iya, itu sekitar 20%, ya Kalimantan-
Sulawesi itu sekitar antara 20-30%,”tambahnya.
Merujuk data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG), gerhana melewati sekitar 432
pusat kota dan kabupaten di 31 provinsi. Namun,
lantaran gerhana matahari sebagian, bentuk cincin
terlihat. Yang maksimal terlihat hanyalah setengah
matahari tertutup setengah bulan, itu pun tidak bisa
teramati di semua wilayah Indonesia.
Di Indonesia, gerhana mulai terlihat di Sabang
Aceh pukul 13.16 WIB siang, dan waktu kontak
akhir gerhana paling akhir adalah di Melonguane,
Sulawesi Utara, pukul 17.31 Wita.
Wilayah yang sama sekali tidak terlintasi gerhana
matahari di antaranya DKI Jakarta, semua kota di
Jawa Barat, kecuali Indramayu, Banten, Daerah
Istimewa Yogyakarta, 10 kota di Jawa Tengah, 7 kota
di Jawa Timur, 2 kota di Bengkulu, dan 7 kota di
Lampung.
Gerhana matahari adalah peristiwa terhalangnya
cahaya matahari oleh bulan sehingga tidak
semuanya sampai ke bumi. Gerhana matahari
cincin terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi
tepat segaris, dan pada saat itu piringan bulan yang
teramati dari bumi lebih kecil daripada piringan
matahari.(*)
Gerhana Matahari Cincin
Melintas di Indonesia
JAKARTA - Upaya pengembangan vaksin nasional terus digembleng
pemerintah. Kementerian Riset dan Teknologi (Menristek) saat ini
tengah membentuk tim khusus.
Menristek/Kepala Bada Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang PS
Brodjonegoro mengatakan, tim beranggotakan seluruh kementerian
dalam pengembangan vaksin.“Jadi bukan hanya Kemenristek saja,”ujar
Bambang melalui siaran persnya, Rabu (10/6).
Kementerian Kesehatan misalnya, peranannya amat penting karena
nantinya yang melakukan imunisasi. Selanjutnya Kementerian
Luar Negeri juga berkaitan dengan diplomasi vaksin. Pun dengan
Kementerian Perindustrian karena industri nanti yang akan
menghasilkan vaksin itu.
“Kita ingin mendapatkan vaksin dalam waktu relatif cepat agar tidak
tertinggal dibanding negara lain. Kemudian kita juga mengembangkan
vaksin dari Indonesia sendiri yang kita harapkan akan efektif, terutama
untuk virus yang beredar di Indonesia,”beber dia.
Dia menjelaskan alasan pentingnya pengembangan vaksin untuk strain
virus Covid-19 dalam negeri. Berdasar whole genome sequencing atau
pengurutan menyeluruh dari gen virus yang ada di Indonesia, strain
virus Covid-19 yang menyebar masuk dalam tiga belas strain virus.
Saat ini, papar Bambang, Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman
sudah mengumpulkan tujuh whole genome sequencing dari Covid-19
di Jabodetabek. Begitu pula dengan Universitas Airlangga (Unair)
Kemenristek
Bentuk Tim Khusus
Pengembangan Vaksin
Covid-19
Ilustrasi. Foto: BMKG
12 01/Juli/VI/2020
N E W S F L A S H

JAKARTA - Pemerintah berencana
kembali membuka Masjid Istiqlal setelah
sebelumnya ditutup lantaran pandemi
Virus Corona (Covid-19). Saat ini, tim tengah
menggodok sejumlah protokol kesehatan
yang nanti bakal diberlakukan kepada
jamaah.
Hal tersebut diungkapkan Imam Besar
Masjid Istiqlal, KH Nasaruddin Umar.
Menurutnya jika tak ada halangan, masjid
terbesar di Asia Tenggara tersebut sudah
bisa digunakan pada Juli mendatang.
“Kira-kira Idul Adha yang akan datang
launching penggunaan Masjid Istiqlal
secara terbuka,”kata Nasaruddin di Pasar
Baru, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/).
Nasaruddin menambahkan bahwa saat ini
masjid masih dalam tahap renovasi dan
belum diperkenankan untuk digunakan
bagi publik. Itu yang kemudian menjadi
salah satu alasan juga mengapa Istiqlal
masih belum dibuka untuk umum.
Dalam kesempatan itu, Nasaruddin juga
mengaku sudah melaporkan kondisi terkini
Istiqlal kepada Presiden Joko Widodo.
Sebagaimana arahan presiden, lanjut
Nasaruddin, masyarakat diminta untuk
menunggu hingga renovasi rampung.
“Demi kenyamanan dan keamanan
masyarakat,”pungkas dia.
Masjid Istiqlal
Kembali Dibuka
sudah mengumpulkan enam whole genome sequencing dari episentrum atau
pusat wabah Covid-19 di Surabaya dan sekitarnya.
“Dari total tiga belas whole genome sequencing ini, baru dua strain yang
diidentifikasi sebagai strain Covid-19 yang beredar di Eropa. Sebelas strain
sisanya masih dilabeli others atau masih belum masuk kategori yang dikenali
oleh GISAID, yaitu bank data influenza dan coronavirus dunia,”kata alumnus
Universitas Indonesia itu.
“Indonesia baru menyampaikan kira-kira tiga belas whole genome sequencing.
Itu karakter dari virus. Dari tiga belas yang sudah disubmit, tujuh oleh Eijkman
dan enam dari Unair. Itu berarti tujuh dari Jabodetabek. Enam dari Surabaya
yang sekarang menjadi salah satu episentrum dari jenis virus tersebut. Kita
semuanya submit kepada GISAID. Mereka sekarang sudah punya enam kategori
untuk virus Covid-19 di seluruh dunia,”beber dia.
Bambang menjelaskan, strategi utama pengembangan vaksin dilakukan dengan
mendukung dan mendanai LBM Eijkman dalam mengembangkan vaksin untuk
strain Covid-19 yang hanya menyebar di Indonesia.
“Pengembangan vaksin dilakukan secara paralel dalam pengertian kita tetap
mengembangkan vaksin yang dari awal dikembangkan di Indonesia dipimpin
oleh Eijkman menggunakan platform yang namanya protein rekombinan.
Saat ini sedang dalam tahap untuk mengidentifikasi protein yang nantinya
diujicobakan terhadap virusnya,”ungkap dia.
Adapun kelebihan dari metode ini adalah pengembangan vaksin dilakukan
berbasis virus yang beredar di Indonesia, baik di Litbangkes maupun di Eijkman.
“Kalau kita bisa menemukan vaksin dari pendekatan ini, hampir pasti ini akan
ampuh terhadap virus yang beredar di Indonesia,”ungkap Menteri Bambang.
Strategi kedua pengembangan vaksin adalah melalui bekerja sama dengan
negara lain, yaitu China dan Korea Selatan. Namun strategi ini memiliki
kelemahan Indonesia tidak bisa mendapatkan transfer teknologi terkait
penemuan vaksin Covid-19.
“Selain yang dikembangkan di Indonesia kita juga menempuh jalur paralel, yaitu
bekerja sama dengan pengembang luar. Kebetulan yang sudah diberitakan
juga Bio Farma sudah bekerja sama dengan Sinovac dari China yang sudah akan
masuk tahap uji klinis di Indonesia,”pungkasnya.(*)
Pengembangan vaksin
dilakukan berbasis
virus yang beredar di
Indonesia. Kalau kita bisa
menemukan vaksin dari
pendekatan ini, hampir
pasti ini akan ampuh
terhadap virus yang
beredar di Indonesia.
Menristek/Kepala Badan Riset dan Inovasi
Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro.
Foto: Dok. Kemenristek BRIN/JML
Suasana masjid istiqlal. Foto:
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
1301/Juli/VI/2020

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan
kunjungan kerja di Kampung Tangguh Mandiri (KTM) RW 5,
Kelurahan Purwantoro, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (3/6/2020).
Foto: Humas Pemkot Malang.
Juni 2020
3
Malang,
Jawa Timur
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (kedua kiri) bersama
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri), Gubernur Jawa
Barat Ridwan Kamil (kiri) mengunjungi Rumah Sakit Hasan Sadikin
(RSHS) Bandung, Jawa Barat, Sabtu (20/6/2020). Foto: Humas
Kemenko PMK
Juni 2020
Bandung,
Jawa Barat
20
Menko PMK:
Kampung Tangguh
Contoh Revolusi Mental
Menko PMK mengunjungi
Rumah Sakit Hasan Sadikin
(RSHS) Bandung
14 01/Juli/VI/2020
G I AT S E R E M O N I A L

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko
PMK) Muhadjir Effendy (kanan) mendampingi Ketua DPR-RI Puan Maharani
(kedua kiri), Menteri Sosial Juliari P Batubara (kiri) meninjau penyaluran
bantuan sosial tunai (BST) sebagai salah satu program jaring pengaman
sosial pandemi Covid-19, di Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten
Tangerang, Banten, Selasa (23/6/2020). Foto: Humas Kemenko PMK
Juni 2020
23
Tangerang,
Banten
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK) Muhadjir Effendy (kedua kiri) bersama Menteri Kesehatan
Terawan Agus Putranto (kedua kanan) melakukan kunjungan kerja ke
PT. Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (20/6/2020). Foto: Humas
Kemenko PMK
Juni 2020
20
Bandung,
Jawa Barat
Menko PMK
Melakukan Kunjungan
ke PT. Bio Farma
Menko PMK Tinjau
Penyaluran BST di
Kabupaten Tangerang
1501/Juli/VI/2020

JAKARTA - Pembukaan kembali sejumlah sektor menuju
fase masyarakat yang produktif mulai dilakukan. Tiga
bulan berlalu, pemerintah mulai merancang sejumlah
kebijakan-kebijakan strategis dalam menghadapi
Adaptasi Kebiasaan Baru.
Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru merupakan upaya
Pemerintah menghidupkan roda perekonomian agar
tetap berjalan, dengan tetap mengedepankan langkah-
langkah pencegahan penualaran Covid-19 atau virus
corona.
Terkait hal ini, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah
instruksi penting dalam menghadapi adaptasi kebiasaan
baru. Tujuannya tak lain agar masyarakat tetap produktif
dan aman dari penularan Covid-19.
Pertama, Presiden mengingatkan pentingnya prakondisi
yang ketat. Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan
secara masif terutama mengenai sejumlah protokol
kesehatan. Mulai dari menggunakan masker, menjaga
jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau
keramaian, hingga menjaga imunitas tubuh.
“Saya kira ini terus disampaikan kepada masyarakat,
diikuti dengan simulasi-simulasi yang baik, sehingga
pada tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru, kedisiplinan
warga itu sudah betul-betul siap. Inilah prakondisi yang
kita siapkan,”ujar Presiden saat meninjau kantor Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan
Pemulihan Ekonomi dan
Penguatan Protokol Kesehatan
ADAPTASI
KEBIASAAN BARU,
TANTANGAN BARU
16 01/Juli/VI/2020
F O K U S U TA M A

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu
(10/6).
Presiden juga memaparkan ihwal urgensi perhitungan yang
cermat dalam mengambil kebijakan, dengan didasarkan data
dan fakta di lapangan. Terkait hal ini, Presiden meminta tiap
kepala daerah yang ingin memutuskan daerahnya masuk ke
fase adaptasi kebiasaan baru, memperkuat koordinasi dengan
Gugus Tugas.
“Datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, faktanya
seperti apa. Perhatikan tingkat kepatuhan dan masyarakat.
Pastikan manajemen di daerah siap atau tidak melaksanakan,”
jelasnya.
“Penting juga untuk menghitung kesiapan setiap daerah dalam
melakukan pengujian yang masif, pelacakan yang agresif,
kesiapan fasilitas kesehatan yang ada. Ini benar-benar semuanya
harus kita hitung dan pastikan,”tambahnya.
Dijelaskan, penentuan prioritas harus disiapkan secara matang
mengenai sektor dan aktivitas mana saja yang bisa dimulai serta
dibuka secara bertahap. Sebagai contoh, pembukaan tempat
ibadah secara bertahap dengan terlebih dahulu menyiapkan
dan menerapkan protokol kesehatan di sana.
Pun untuk sektor ekonomi, sektor dengan penularan corona
yang rendah tapi memiliki dampak ekonomi yang tinggi,
harus didahulukan. Di antaranya pertanian, peternakan,
perkebunan, perikanan, industri manufaktur, sektor konstruksi,
logistik, transportasi barang, sektor pertambangan, hingga
perminyakan.
“Saya kira ini sudah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas agar
hal ini menjadi catatan kita semua,”ujarnya.
Pemulihan Ekonomi dan Penguatan
Protokol Kesehatan
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menegaskan ihwal
komitmen pemerintah terkait pemulihan ekonomi. Menurut
eks Wali Kota Solo tersebut, pemulihan ekonomi dilakukan
secara hati-hati, transparan, akuntabel, dan mampu
mencegah terjadinya risiko moral hazard.
Pengawasan dan kontrol yang ketat menjadi kunci
keberhasilan pemulihan ekonomi. Termasuk bagaimana
melakukan pendampingan terhadap program-program
strategis nasional seperti padat karya.“Saya minta pada
Jaksa Agung, BPKP, LKPP, dari awal sudah melakukan
pendampingan. Jika diperlukan KPK juga bisa dilibatkan
untuk memperkuat sistem pencegahan. Ini penting,”
tegasnya.
Implementasi Adaptasi
Kebiasaan Barumerupakan upaya
Pemerintah menghidupakan roda
perekonomian tetap berjalan dengan
mengedepankan langkah-langkah
pencegahan penualaran COVID-19.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy
mengungkapkan bahwa Adaptasi Kebiasaan Baru tak lain dari
hidup normal seperti dahulu. Bedanya, di tengah Pandemi
Covid-19, masyarakat perlu mematuhi protokol kesehatan agar
terhindar dari penyebaran virus.
Tak hanya sekadar memakai masker dan cuci tangan,
masyarakat harus membiasakan jarak dan menghindari
kerumunan. Terutama di area-area publik, meningat aktivitas di
sejumlah sektor perlahan mulai normal.
“Sebetulnya yang dimaksud normal kembali itu ya menuju
normal. Tetapi memang masih belum bisa penuh karena masih
harus bersama-sama Covid-19. Maka normalnya itu harus
dengan syarat-syarat tertentu antara lain mematuhi protokol
kesehatan,”kata Menteri Muhadjir saat berkunjung ke Malang
belum lama ini.
Menurut Menko PMK, kunci dari menghadapi adaptasi
kebiasaan baru adalah kepatuhan masyarakat. Pemerintah,
dalam hal ini telah membuat sejumlah berbagai kebijakan dan
protokol kesehatan. Itu tak lain agar proses pemulihan ekonomi
bisa berlangsung, dengan tetap berpatokan pada aturan
perlindungan kesehatan.
Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto memaparkan
bahwa kementeriannya telah menerbitkan beleid Keputusan
Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020,
tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19
di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung
Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
Terbitnya Keputusan Menkes sebagai langkah penguatan
protokol kesehatan dalam menghadapi Adaptasi Kebiasaan
Baru. Sehingga proses pemulihan ekonomi di sejumlah sektor,
tetap dalam koridor protokol kesehatan.
“Tempat kerja perkantoran dan industri sebagai lokasi interaksi
dan berkumpulnya orang banyak, sehingga faktor resiko perlu
diantisipasi penularannya,”jelas Terawan.
Menurut dia, dunia usaha dan masyarakat pekerja memiliki
kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan
virus corona. Itu karena besarnya jumlah populasi pekerja
dan besarnya mobilitas, serta interaksi penduduk umumnya
disebabkan aktifitas bekerja.
Aturan yang teramaktub dalam Surat keputusan Menteri
Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 di era New
Normal ini sebagai penunjang dunia kerja.“Tidak mungkin
selamanya dilakukan pembatasan di dunia usaha dan kerja,
roda perekonomian harus tetap berjalan,”kata dia.
Sambung Terawan, pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi
pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan
upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin.
Sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup
pada situasi Covid-19 atau New Normal.
“Dalam surat keputusan tersebut ada beberapa panduan
pencegahan penularan Covid-19.Diharapkan dapat
meminimalisir risiko dan dampak pandemi Covid-19 pada
tempat kerja khususnya perkantoran dan industri,”pungkas
Terawan.(*)
1701/Juli/VI/2020

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang
(Kemenko PMK) menilai sektor pendidikan khusus
pesantren dan pendidikan keagamaan perlu
diperhatikan di masa adaptasi kebiasaan baru atau
tatanan normal baru.
Kemenko PMK telah melakukan diskusi secara
teknis bersama Kementerian Agama (Kemenag)
terkait afirmasi tersebut. Pun dengan Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) yang notabene menyetujui
total anggaran sebesar Rp 2,36 triliun.
Menko PMK, Muhadjir Effendi mengatakan,
pembagian alokasi anggaran itu
mempertimbangkan proporsionalitas dari tiap-tiap
pesantren. Sementara untuk bantuan operasional
pesantren, madrasah, ataupun lembaga
pendidikan keagamaan lainnya agar disertai
dengan petunjuk teknis yang dikoordinir Kemenag.
“Masalah proporsionalitas ini sangat penting,
berapa jumlah santrinya, jumlah pengajar,
pengasuh, dan lain-lainnya. Kalau bisa data itu
nanti bisa dijadikan dasar untuk afirmasi pesantren
ke depan,”kata dia pertengahan Juni lalu.
Ia tengah mengusulkan agar komponen listrik
masuk dalam skenario pemberian bansos kepada
pesantren. Di samping jenis bantuan sosial yang
berasal dari Kemensos dan Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Kemendes PDTT).
“Kemenag agar mempersiapkan peta 21 ribu
pesantren dan dipilih mana yang prioritas untuk
nanti dibantu oleh Kementerian PUPR. Bantuannya
berupa tempat wudhu, MCK, dan tempat cuci
tangan yang kemudian nanti tiga hal tersebut akan kita
jadikan standar baku,”sebut Menko PMK.
Sebagai informasi, Kemenag juga telah menyatakan
akan segera menyiapkan data lebih dari 1,2 juta ustad
by name-by address dengan disertai NIK. Tujuannya
agar dapat dipadankan kedalam DTKS sehingga tidak
terjadi duplikasi dalam pemberian bantuan.
“Pondok pesantren harus menjadi percontohan bagi
implementasi kenormalan baru dalam kehidupan
Ponpes Jadi Basis
Percontohan Adaptasi
Kebiasaan Baru
Siapkan
Rp 2,36 Triliun
Sejumlah santri beraktivitas di kawasan Pondok Pesantren Gratis Yatim
dan Dhuafa Nurul Huda, Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/6/2020). Foto:
ANTARA FOTO/Novrian Arbi
18 01/Juli/VI/2020
F O K U S U TA M A

dengan mengutamakan hidup bersih dan sehat,”
imbuhnya.
Terkait ini, pihaknya sudah meminta agar ponpes
berkoordinasi dengan puskesmas atau fasyankes
untuk memperkuat pelayanan kesehatan di
pesantren. Termasuk memantau perkembangan
Covid-19 yang digunakan untuk mengambil
langkah-langkah yang diperlukan dalam
pelaksanaan kegiatan pesantren.
“Untuk pembukaan ponpes diserahkan kepada
Gugus Tugas Covid masing-masing daerah.
Pengasuh ponpes perlu berkoordinasi dan
dihitung secara cermat agar tidak muncul kluster
baru dan tetap melaksanakan protokol kesehatan
secara disiplin,”pungkasnya.(*)
WFO : Work From Office
Patuhi Protokol Kesehatan KepMenkes :
Nomor HK.01.07/MENKES /328 tentang Panduan Pencegahan
Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam
Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
Pedoman di Tempat Kerja
1. Dalam kondisi sehat dan suhu <37, 3 derajat celcius.
2. Gunakan masker selama perjalanan ke dan dari tempat kerja
serta selama di tempat kerja.
3. Jaga kebersihan tangan, gunakan disifektan secara berkala,
menutup mulut saat batuk/bersin dengan siku/tisu.
4. Utamakan protokol kesehatan saat terima tamu.
5. Optimalkan pemanfaatan
teknologi informasi
dan komunikasi dalam
pelaksanaan tugas /rapat/ dll.
6. Perhartikan dan patuhi
physical distancing/
jaga jarak.
7. Tidak ada lembur.
Kebersihan & Sanitasi di Kantin
• Pengelola / karyawan kantin wajib masker, sarung tangan,
dan faceshield.
• Tidak melayani makan di tempat (dine-in), hanya melayani
layanan pemesan (takeaway/delivery).
• Wajib menyediakan alat makan sekali pakai dan wajib
mencuci dengan sabun jika menggunakan alat makan non
sekali pakai.
• Menyediakan tanda jaga jarak dan garis antrian.
• Disifektan berkala
Kebersihan & Sanitasi di Lingkungan Kerja
1. Petugas pengukur suhu wajib gunakan masker, sarung
tangan dan faceshield.
2. Pembatasan jumlah penumpang lift.
3. Penganturan tempat duduk di area kerja/ ruang pertemuan/
kantin/tempat ibadah minimal berjarak 1 meter.
4. Bagi umat muslim yang beribadah di masjid, wajib
membawa alat ibadah pribadi.
5. Pembatasan pengiriman surat dan barang.
6. Petugas kesehatan aktif melakukan
pemantauan kesehatan.
7. Self monitoring terhadap
kondisi kesehatan masing
-masing.
1901/Juli/VI/2020

JAKARTA - Pemberlakuan adaptasi kebiasaan
baru optimis mampu memulihkan perekonomian
nasional. Banyak kalangan menilai positif ihwal
implementasi era kenormalan baru. Geliat
ekonomi ini diharapkan dapat mendorong
penciptaan kesempatan kerja dan mengurangi
angka pengangguran.
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah
mengungkapkan, efek adaptasi kebiasaan baru
mulai terasa di sejumlah sektor. Perusahaan-
perusahaan mulai kembali melakukan aktivitas
produksi selepas beberapa bulan nyaris vakum.
“Alhamdulillah order di perusahaan-
perusahaan sudah mulai datang. Ini hal yang
menggembirakan, karena ada serapan tenaga
kerja, dan menambah perputaran ekonomi
masyarakat,”ujar Menaker Ida saat meninjau
penerapan protokol kesehatan di era adaptasi
kebiasaan baru di PT Homeware International
Indonesia (HII) di Sleman, DIY, Sabtu (20/6).
Menaker memaparkan bahwa kunci keberhasilan
penerapan protokol dengan baik adalah dialog
sosial. Tak hanya membantu perusahaan dalam
menghadapi berbagai tantangan di masa-masa
sulit, namun juga membantu perusahaan untuk
tumbuh di masa adaptasi kebiasaan baru.
“Yang jadi masalah kalau sebelumnya tidak punya
dialog sosial yang baik, maka pada saat pandemi
biasanya mereka tidak dapat membangun relasi
yang baik dengan pekerja,”jelas dia.
Tokoh Perempuan Nahdlatul Ulama itu juga
mengingatkan pentingnya tetap patuh pada
protokol kesehatan ketika aktivitas produksi
perusahaan mulai kembali normal. Begitupun
Ekonomi Menggeliat, Protokol K3 Kunci
Keberhasilan Adaptasi Kebiasaan Baru
K3 kunci penting
keberlangsungan usaha
dan perlindungan pekerja
dalam pencegahan dan
penanggulangan Covid-19.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto: Kemnaker
20 01/Juli/VI/2020
F O K U S U TA M A

dengan para pekerja, protokol kesehatan harus
ditaati demi menekan laju penyebaran Covid-19.
“Sekali lagi saya ingin memastikan perusahaan
mulai produktif, namun semua aman dari
Covid-19,”tegas dia.
Protokol K3 Kunci Keberhasilan
Adaptasi Kebiasaan Baru
Terkait protokol kesehatan, Manaker Ida
menyinggung ihwal urgensi protokol
Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) di tengah
Pandemi Covid-19. Protokol K3 menjadi kunci
keberhasilan adaptasi kebiasaan baru. Maka
dari itu seluruh ekosistem pelaku usaha harus
memahami betul dan menerapkannya.
“Ini agar aktivitas ekonomi berjalan aman, sehat,
dan produktif,”jelas dia.
Menaker Ida menjelaskan, pandemi menjadi
momentum bagi para pelaku usaha tentang
pentingnya pemberlakukan K3 secara efektif dan
efisien di tempat kerja. Dalam implementasinya,
butuh kolaborasi semua lini agar pencegahan
dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19
bisa diminimalisir.
“Perlu kolaborasi berbagai pemangku
kepentingan atau stakeholders K3 terkait,”ujarnya
Menurut dia, K3 merupakan kunci penting
keberlangsungan usaha dan perlindungan
pekerja atau buruh dalam rangka pencegahan
dan penanggulangan Covid-19. Apabila
syarat-syarat K3 dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan standar dan protokol pencegahan,
maka diharapkan tempat kerja akan terhindar dari
penyebaran Covid-19.
Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai
upaya seperti pencegahan Covid-19 di
perusahaan. Di antaranya melalui perencanaan
keberlangsungan usaha, perlindungan pekerja
dengan pemberian Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) pada kasus covid-19, peningkatan
pembinaan pengawasan pencegahan penularan
Covid-19 dan peningkatan kolaborasi dengan
stakeholder K3 seperti DK3N, Lembaga
K3, Universitas, ILO, BP Jamsostek, BPJS
Ketenagakerjaan, Apindo, SP/SB.
Adapun Kemenaker sudah menyusun protokol
tentang rencana keberlangsungan usaha
dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan
protokol pencegahan penularan Covid-19 di
perusahaan.“Kebijakan ini bertujuan untuk
memberikan perlindungan kepada tenaga kerja
dan keberlangsungan usaha pada era adaptasi
kebiasaan baru nanti,”katanya.
Lewat ragam kebijakan tersebut, Menaker
meminta perusahaan untuk menyusun tujuh
perencanaan keberlangsungan usaha dalam
menghadapi pandemi. Termasuk memastikan
pelaksanaan protokol kesehatan dalam kegiatan
usaha.
Ketujuh perencanaan tersebut meliputi
mengenali prioritas usaha, identifikasi
resiko pendemi, merencanakan mitigasi
risiko, identifikasi respon dampak pandemi,
merancang dan mengimplementasikan rencana
keberlangsungan usaha, mengomunikasikan
rencana keberlangsungan usaha, dan pengujian
rencana keberlangsungan usaha.
Menaker menambahkan, untuk menjamin
pelaksanaan pencegahan penyebaran
Covid-19 di tempat kerja dan perencanaan
keberlangsungan usaha, Pengawas
Ketenagakerjaan akan menjalankan fungsi
pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan
dan K3.
“Baik secara online atau kunjungan secara
langsung dengan mengedapankan protokol K3
bagi Pengawas Ketenagakerjaan. Pembinaan
dan pengawasan ketenagakerjaan dan K3 secara
daring dilakukan dengan tanpa mengurangi
fungsi kehadiran negara dalam melindungi
pekerja/buruh dan keberlangsungan usaha,”
pungkasnya.(*)
Ketujuh perencanaan meliputi
mengenali prioritas usaha, identifikasi
resiko pendemi, merencanakan
mitigasi risiko, identifikasi respon
dampak pandemi, merancang
dan mengimplementasikan
rencana keberlangsungan usaha,
mengomunikasikan rencana
keberlangsungan usaha dan pengujian
rencana keberlangsungan usaha.
2101/Juli/VI/2020

22 01/Juli/VI/2020
zz Kepala KUA berkoordinasi dengan Gugus Tugas
Kecamatan tentang penerapan tatanan Normal Baru
pelayanan nikah.
zz Kepala Kemenag Kabupaten/Kota mengendalikan
pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di
wilayah masing-masing.
zz Evaluasi akan dilakukan sesuai perkembangan
penyebaran wabah Covid-19
Layanan Nikah
Diolah dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam
Kementerian Agama RI tentang Pelayanan
Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman
Covid-19, 10 Juni 2020
Adaptasi Kebiasaan Baru
Layanan nikah di KUA dilaksanakan pada hari dan jam kerja.
Daftar nikah dapat dilakukan via online di simkah.kemenag.go.id,
telepon, email atau datang langsung ke KUA.
Pendaftaran, pemeriksaan dan pelaksanaan akad
nikah dilaksanakan denga protokol kesehatan.
Akad nikah bisa dilakukan di KUA
atau di luar KUA.
Peserta prosesi akad nikah di KUA
atau di rumah maksimal 10 orang.
Peserta prosesi akad nikah di masjid
atau gedung pertemuan maksimal
20% dari kapasitas ruangan, dan
tidak lebih dari 30 orang.
KUA mengatur waktu, tempat,
petugas, dan catin, agar protokol
kesehatan berjalan dengan baik.
Kepala KUA berkoordinasi dengan
pihak terkait dan/atau aparat
keamanan agar pelaksanaan akad
nikah di luar KUA berjalan sesuai
protokol kesehatan.
Penghulu wajib menolak
pelayanan nikah jika terdapat
pelanggaran protokol kesehatan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sudah Saaaaah!!!
I N F O P U B L I K
di Era

2301/Juli/VI/2020
Pedoman Ngantor Pegawai Kemenko PMK
Saat Tatanan Normal Baru
Sistem Kerja Work From Home (WFH)
Tujuan :
• Tugas dan fungsi Kemenko PMK berjalan efektif.
• Jam kerja sesuai dengan kondisi normal (Permenko
PMK 2/2018 tentang Pemberian TunKin Pegawai
Kemenko PMK).
• Absensi dilakukan secara manual (Permenko PMK
2/2018 tentang Pemberian TunKin Pegawai Kemenko
PMK, tabel 17).
• Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan unit
kerja.
• Pegawai dilarang meninggalkan rumah/tempat
tinggal saat hari dan jam kerja kecuali kondisi
mendesak, seperti ; memenuhi kebutuhan pangan,
kesehatan, dan keselamatan. Wajib melapor pada
atasan.
• Jika dibutuhkan untuk kelancaran tugas pegawai yang
WFH dapat diminta hadir ke kantor.
• Pegawai wajib responsif terhadap tugas yang
disampaikan secara online.
• Pegawai melaporkan kondisi kesehatan secara
berkala.
Penetapan WFH oleh pimpinan unit kerja
mempertimbangkan :
• Jenis pekerjaan;
• Disiplin pegawai;
• Riwayat perjalanan dalam /luar negeri dalam 14 hari
kalender;
• Riwayat interaksi pegawai dengan penderita positif
Covid-19 dalam 14 hari kalender;
• Hasil penilain kinerja pegawai;
• Kompetensi operasikan S&TI;
• Kondisi kesehatan
• Efektivitas pelaksanaan tugas;
WFO : Work From Office
Patuhi Protokol Kesehatan KepMenkes :
Nomor HK.01.07/MENKES /328 tentang Panduan
Pencegahan Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan
Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada
Situasi Pandemi.
1. Wajib bagi pejabat eselon I dan II yang hasil Rapid
Test/PCR Covid-19 Negatif.
2. Pimpinan unit kerja mengatur jadwal WFO bagi
seluruh pegawai di unitnya.
3. Absensi dilakukan secara manual (Permenko 2/2018
tentang Pemberian Tunkin Pegawai Kemenko PMK,
tabel 17).
4. Pegawai yang merasa tidak sehat (memiliki gejala
Covid-19 ) dan/atau memiliki keluarga inti yang
positif Covid-19 agar melapor ke pimpinan unit kerja.
5. Pegawai yang WFO diimbau tidak gunakan
transportasi umum.
6. Pegawai yang melanggar ketentuan dikenakan
hukuman disiplin sesuai PP 53 /2010 tentang Disiplin
PNS.
Patuhi Protokol Kesehatan :
• Pimpinan unit kerja membagi secara selektif tugas
pegawai dalam dua kelompok besar. 10 Hari WFO,
10 hari Work From Home (WFH).
• WFO minimal 30 % dan maksimal 50 % dari
jumlah pegawai di setiap unit kerja, sisanya WFH.
• Jam kerja dibagi 2 kelompok
• Mencegah, mengendalikan dan mengurangi risiko penularan
Covid-19.
Masuk pkl. 07.00 WIB -15.00 WIB
Istirahat pkl 12. 00 -12.30 WIB
Masuk 07.00 -15.30 WIB
Istirahat pkl 12.00-13.00 WIB.
Masuk pkl 09.00 -17.00 WIB
Istirahat pkl 13.00-13.30 WIB
Masuk pkl 09.00 -17.00 WIB
Istirahat pkl 12.00 -13.00 WIB
Senin -Kamis :
Jumat :
Senin -Kamis :
Jumat :
1
2

Pada 1 Juni 2016,
Presiden Joko Widodo
menandatangani
Keputusan Presiden
No 24 Tahun 2016.
Pemerintah menetapkan
1 Juni sebagai hari lahir
Pancasila. Tapi tahukah
kamu bahwa ada sejumlah
fakta menarik di balik
lahirnya Pancasila?
Berikut 10 fakta menarik
tentang Pancasila:
1. Pidato Bung Karno di hadapan anggota BPUPKI pada 1 Juni
1945, merupakan cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara
Indonesia.
2. Ide Pancasila lahir saat Bung Karno dalam pengasingan di Ende,
Nusa Tenggara Timur (NTT). Saat itu, beliau menemukan ide
Pancasila saat dibawah sebuah pohon sukun.
3. Selain Bung Karno, ada 2 tokoh lain yang juga mengusulkan
dasar negara pada sidang BPUPKI, yaitu M. Yamin dan
Soepomo. Namun usul “Panca Sila” Bung Karno yang pada
akhirnya diterima oleh BPUPKI.
4. Pancasila yang kita kenal sekarang juga merupakan andil dari
Panitia Sembilan yang membahas lebih jauh Pancasila yang
diusulkan Bung Karno. Kemudian lahirlah Piagam Jakarta pada
22 Juni 1945, yang menjadi asal-usul Pancasila
5. Dahulu bunyi sila pertama versi Panitia Sembilan itu“Ketuhanan
dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam....”. Tapi pada
akhirnya diganti menjadi“Ketuhanan yang Maha Esa”.
Fakta Menarik Pancasila
S E L I N G A N
Soekarno saat Pidato pada Rapat Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) di
Gedung Chaou Sangi In (sekarang Gedung Pancasila). Jakarta, 1 Juni 1945.
Foto: ANRI. NIGIS Wil Jakarta 1941-1946 No. 372
24 01/Juli/VI/2020

6. Lambang Pancasila adalah hasil karya Sultan Hamid II dan telah
mengalami 3 kali perubahan desain hingga menjadi lambang yang
sekarang kita kenal.
7. Burung Garuda dipilih menjadi lambang pancasila karena sering
muncul di berbagai dongeng zaman dulu sebagai lambang kebajikan,
pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin.
8. Sebelum lambang Garuda versi Sultan Hamid II, sempat ada kandidat
lambang lainnya berwujud matahari yang didesain oleh Moh. Yamin.
Namun lambang ini ditolak karena penggunaan matahari dianggap
bernuansa Jepang
9. Peringatan hari lahir Pancasila dimulai sejak 1964. Tapi sejak 1970
pemerintah Orde Baru berhenti merayakannya sebagai bagian dari De-
Soekarnoisasi, hingga akhirnya pada 1 Juni 2016 Presiden Joko Widodo
menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) No. 24 Tahun 2016
yang menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.
10. Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober tidak ada
hubungan dengan lahirnya Pancasila.
Demikianlah 10 fakta menarik tentang Pancasila. Setelah mengetahui fakta-
fakta menarik itu, tugas kita adalah memahami Pancasila dan kemudian
mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4 FAKTA
MENARIK
BUNG
KARNO
Soekarno dilahirkan di
Surabaya pada 6 Juni 1901
dengan dama Kusno.
Dia adalah orator ulung,
proklamator, penggali
Pancasila, pemimpin dan
Pahlawan Bangsa.
Soekarno menguasai 9 bahasa
Memiliki memori fotografis
Memiliki 26 gelar Honoris Causa
Tahun 1930 sudah meramalkan
Indonesia merdeka
2501/Juli/VI/2020

JAKARTA - Nama Sandi Octa belakangan menjadi buah
bibir di kalangan masyarakat. Terutama yang banyak
bersinggungan dengan dunia pertanian. Kiprah lelaki 26
tahun tersebut membuat banyak decak kagum banyak
orang.
Di usianya yang baru menginjak 26 tahun, alumnus
Institut Pertanian Bogor (IPB) itu telah berhasil
memberdayakan ratusan petani di Cianjur, Jawa Barat.
Belum lama, dirinya dinobatkan sebagai‘Duta Petani
Milenial’oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) pada
Kementerian Pertanian.
“Alhamdulillah, ini adalah nikmat syukur yang
tak terhingga. Memberdayakan petani
bagian dari visi hidup saya,”ujar Sandi
ketika ditemui belum lama ini di kawasan
Cianjur.
Sandi menceritakan pengalamannya
terjun ke sektor pertanian. Dia
menggeluti bisnis pertanian
sejak 2015 silam, persisnya sejak
semester 5 semasa berkuliah di
IPB.“Dulu jualan kecil-kecilan fast
food di sekitar kampus,”kenang
Sandi yang kini menjadi suplier sayuran
di 25 hotel.
Saat ini, Sandi membina 385 petani
dengan mengelola lahan seluas 120
hektare tersebar di sejumlah wilayah
Jawa Barat. Delapan hektar lahan
pribadi, 94 hekatre lahan milik PTPN
8 mengelola 94 hektare, sisanya
berasal dari kolega-kolega Sandi.
“Alhamdulillah omset sekitar Rp500
juta kalau lagi tinggi sampai Rp800 juta,”
ungkapnya.
Menurutnya, memberdayakan petani
adalah bagian upaya konkret memberikan
Sandi Octa
Semangat Milenial
Memberdayakan Petani
R E V O L U S I M E N TA L
Foto: Instagram @Sandioctas
26 01/Juli/VI/2020

kontribusi kepada bangsa. Ini sebagaimana yang sering digaungkan
pemerintah terkait implementasi revolusi mental. Khususnya Gerakan
Indonesia Mandiri yang mendorong perubahan perilaku untuk mewujudkan
kemandirian bangsa, terutama di sektor kewirausahaan dan UMKM.
“Kita harus saling gotong-royong. Saling memberikan support bagi
siapapun yang membutuhkan. Cara saya mengabdi kepada negara adalah
membantu para petani untuk tetap berdaya,”beber milenial yang mendapat
penghargaan‘Kick Andy Heroes’tersebut.
“Karena bicara petani adalah salah satu tulang punggung bangsa, sadar
atau tidak. Mereka punya peran amat penting dalam hal ketahanan dan
kedaulatan pangan sebuah negara,”lanjut Sandi.
Dia sendiri rutin memberikan sejumlah pelatihan kepada para petani. Mulai
dari penanaman, pemasaran, hingga packaging.“Termasuk soal transfer ilmu
yang berkaitan dengan teknologi. Ini semata-mata dilakukan agar komoditas
yang dihasilkan para petani kita, makin naik kelas dan berkualitas,”jelas Sandi.
Saat ini Sandi tengah bersiap diri untuk memenuhi permitaan komoditi
sayuran di antaranya jengkol dan daun singkong diekspor ke Dubai.
Rencananya, ekspor itu akan dimulainya akhir tahun ini.
Sandi saat ini membina
sekitar 373 petani
Total ada sekitar 120 hektare
lahan sayuran yang dikelola
Sandi merupakan alumni
Institut Pertanian Bogor.
Dia memulai usahanya sejak
duduk di semester 5
Saat ini, sayur–mayur di
bawah binaannya berhasil
memasok 25 hotel di Jawa
Barat dan retail di Jakarta.
Sandi juga membina Pusat
Pelatihan Pertanian dan
Pedesaan Swadaya (P4S)
yang terbuka bagi siapa saja.
“Kita sedang menggarap permintaan
Timur Tengah dari Dubai. Komoditas
yang susah di sana jengkol dan
daun singkong. Kita tahap uji coba
mempelajari costingnya karena kita
memberangkatkan lewat pesawat,
karena sayuran harus segar. Insya allah
akan dimulai tahun ini,”pungkas Sandi.
Sementara, Kepala Badan Penyuluhan
dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian (BPPSDMP)
Kementerian Pertanian (Kementan),
Dedi Nusyamsi mengajak kaum milenial
Indonesia tidak gengsi untuk terjun ke
dunia pertanian.
Menurut Dedi, pertanian adalah sektor prioritas dengan jumlah pintu pasar
paling banyak di dunia. Sehingga peluang pusaha untuk ekspor produk
pertanian sangat menjanjikan.
“Sandi Octa adalah contoh nyatanya. Jangan gengsi. Intinya duit. Kalau
misalnya di satu tempat sektor pertanian duitnya, banyak semut-semut akan
datang,”kata Dedi.
Kementan dalam hal ini juga terus menggejot para petani milenial yang ada
melalui berbagai bimbingan dan pemahaman teknologi pertanian. Dengan
begitu, mereka dapat menularkan hal postif dan mengajak kaum milenial lain
terjun ke sektor pertanian
“Jadi selain regulasi tapi inovasi juga harus didukung kita ada dari Badan
Litbang dan perguruan tinggi ke petani milenial. Kita punya Politeknik
Pertanian, alumni kita dorong, kita kasih modal berwirausaha dengan
harapan mengembangkannya,”ungkapnya.(*)
Kepiawaiannya
merangkul petani,
meyakinkan
perusahaan dan
membangun team
work adalah kunci
sukses Sandi.
“
2701/Juli/VI/2020

Pemerintah kembali mengizinkan
angkutan transportasi publik.
Baik udara, darat, laut, dan
udara. Namun ada sejumlah
syarat yang harus dipenuhi pada
penumpang.
Berikut adalah sejumlah syarat
yang diperlukan tersebut:
Perjalanan orang yang anggota keluarga
intinya meninggal dunia, syaratnya:
• Indentitas diri (SIM/KTP/tanda pengenal
yang sah)
• Surat keterangan kematian dari tempat
almarhum/almarhumah
• Hasil negatif Covid-19 berdasarkan tes PCR/
rapid test atau surat keterangan sehat dari
Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas,
atau Klinik
Repatriasi pekerja migran, WNI, dan pelajar
yang berada di luar negeri, serta pemulangan
orang dengan alasan khusus oleh pemerintah
sampai ke daerah, syaratnya:
• Indentitas diri (SIM/KTP/tanda pengenal yang sah)
• Hasil negatif Covid-19 berdasarkan tes PCR/rapid test
atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan,
Rumah Sakit, Puskesmas, atau Klinik
• Surat keterangan dari Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia atau dari perwakilan RI di luar
negeri (untuk pekerja migran/WNI di luar negeri)
• Surat keterangan dari Universitas/sekolah masing-
masing (pelajar/mahasiswa)
• Proses pemulangan harus dilaksanakan secara
teroganisir oleh lembaga pemerintah, pemerintah
daerah, swasta, dan universitas.
Perjalanan pasien yang butuh
pelayanan kesehatan darurat,
syaratnya:
• Indentitas diri (SIM/KTP/tanda
pengenal yang sah)
• Surat rujukan dari rumah sakit
• Hasil negatif Covid-19 berdasarkan
tes PCR/rapid test atau surat
keterangan sehat dari Dinas
Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas,
atau Klinik
Perjalanan Dinas Lembaga Pemerintah/
Swasta, syaratnya:
• Indentitas diri (SIM/KTP/tanda pengenal yang sah)
• Surat tugas yang ditandatangani pejabat setingkat
eselon II bagi ASN/TNI/Polri atau direksi bagi
pegawai perusahaan
• Surat pernyataan bermaterai dan diketahui Lurah/
Kepala Desa bagi non-pegawai pemerintah/swasta
• Hasil negatif Covid-19 berdasarkan tes PCR/
rapid test atau surat keterangan sehat dari Dinas
Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, atau Klinik
• Melaporkan rencana perjalanan dari keberangkatan
hingga kepulangan
1
2
3
4
28 01/Juli/VI/2020
I N F O P U B L I K

Arab Saudi Izinkan Pelaksanaan Haji dengan Terbatas
ARAB SAUDI - Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi
memutuskan untuk memperbolehkan pelaksanaan Ibadah
Haji 2020/1441 hijriah. Dilansir akun Twitter resmi kementerian
setempat, @HajiMinistry, keputusan tersebut diambil setelah
pihak otoritas setempat melakukan sejumlah koordinasi dan
konsultasi dengan lembaga terkait.
Hanya saja, pelaksanaan haji dilakukan secara terbatas. Artinya
tidak semua jamaah bisa menyambangi Masjidil Haram. Hanya
mereka yang sudah berdomisili di Arab Saudi saja.
“Sudah diputuskan haji tahun ini (1441 H/2020 M) dilakukan
dengan jumlah jamaah sangat terbatas dari berbagai negara
yang sudah berdomisili (reside) di Arab Saudi,”bunyi pernyataan
Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
“Keputusan ini diambil untuk menjamin haji dilaksanakan
dengan aman dari aspek kesehatan masyarakat sambil tetap
melakukan berbagai tindak pencegahan,”lanjut mereka.
Dalam pelaksanaannya nanti di lapangan, pihak otoritas Arab
Saudi bakal memberlakukan protokol kesehatan yang ketat.
“Termasuk jaga jarak untuk melindungi tiap orang dari risiko
yang berkaitan dengan pandemi dan sesuai ajaran Islam yang
mengutamakan keselamatan.”
Dilansir AFP, Pemerintah Arab Saudi berkomitmen penuh dalam
mengutamakan keamanan dan keselamatan tiap muslim yang
menunaikan ibadah haji 2020 dan umrah. Prioritas inilah yang
menyebabkan Saudi berhati-hati dalam mengambil keputusan
saat pandemi COVID-19 masih berlangsung.
Adapun pemerintah Indonesia sebelumnya sudah
membatalkan keberangkatan jamaah haji tahun ini, dengan
mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan para jamaah.
“Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan
jamaah haji. Keputusan ini tertuangmelalui Keputusan Menteri
Agama RI Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan
Keberangkatan Jemaat Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah
Haji pada 1441 Hijriah atau 2020 Masehi,”kata Menteri Agama
Fachrul Razi belum lama ini.
Fachrul menegaskan keputusan ini berlaku untuk seluruh Warga
Negara Indonesia (WNI) termasuk WNI yang hendak berhaji
dengan undangan atau visa khusus dari Kerajaan Arab Saudi.(*)
Suasana Kabah di Masjidil Haram yang kosong, sebagai tindakan
pencegahan penyebaran virus corona (COVID-19), pada bulan
Ramadan, di kota suci Makkah, Arab Saudi, Kamis (7/5/2020).
Foto: Saudi Press Agency
Berikut Panduan Protokol
Kesehatan di Masjidil Haram:
5. Pengunjung yang punya gejala
terinfeksi virus corona atau sempat
kontak dengan COVID-19 dalam jangka
waktu 14 hari jangan dulu mendatangi
Masjdil Haram
6. Hanya mengizinkan Masjidil Haram
terisi 40 persen dari kapasitas total
7. Wajib mengenakan masker sebelum
mendatangi Masjidil Haram
8. Karpet tidak disediakan dan jamaah
akan beribadah di lantai
9. Kontainer Zam-zam tidak disediakan
dan distribusi Zam-zam dalam
botol dihentikan untuk mencegah
penyebaran virus
10. Tidak menyediakan iftar atau makanan
untuk buka puasa dan larangan
membawa makanan ke Masjidil Haram
akan berlanjut
11. Stiker akan ditempatkan di lantai untuk
menandai lokasi jamaah saat sholat
sehingga bisa menerapkan jaga jarak,
kira-kira dua meter
12. Kelas belajar dan menghafal Al-Qur’an
masih dihentikan
13. Masjidil Haram masih akan ditutup usai
sholat isya dan dibuka kembali satu jam
sebelum sholat subuh
14. Terus berkoordinasi dengan
kementerian kesehatan utuk
menempatkan tim medis pada pintu
masuk utama Masjidil Haram.
1. Melakukan pre-registration dengan
mengirim data pribadi dan detail kontak
yang sebelum mengunjungi Masjidil
Haram
2. Pintu masuk dan keluar didesain
berbeda untuk mencegah kemacetan
di satu pintu
3. Mengoperasikan kamera yang bisa
mendeteksi suhu tubuh di pintu masuk.
Orang yang dideteksi memiliki suhu
tubuh tinggi akan dilarang memasuki
Masjidil Haram, serta harus melakukan
pemeriksaan lebih lanjut di lokasi yang
dirujuk kementerian kesehatan Saudi
4. Materi edukasi dan aturan terkait cuci
tangan, menggunakan hand sanitizer,
tidak boleh bersalaman, etika batuk,
bersin, serta jaga jarak akan disediakan
tiap saat di pintu masuk dan melalui
simbol-simbol
2901/Juli/VI/2020
I N T E R N A S I O N A L

MALANG - Adaptasi Kebiasaan Baru menjadi momentum
untuk semakin meningkatkan kesadaran terhadap revolusi
mental. Itu pula yang dilakukan warga Kampung Tangguh
Mandiri (KTM) RW5, Kelurahan Purwantoro, Kota Malang,
Jawa Timur.
Warga di sana bahu-membahu dan saling bergotong-
royong dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Caranya
dengan memberikan bantuan kepada warga kurang
mampu melalui‘mlijo’alias pasar gratis.
Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengapresiasi
warga Kampung Tangguh yang telah menjalankan revolusi
mental di tengah pandemi corona.
“Ini mencerminkan upaya dalam menjalankan gerakan
nasional revolusi mental. Saya lihat di sini ada ‘mlijo’ gratis
atau pasar gratis. Masyarakat siapa saja yang membutuhkan
bisa ambil beras di sini, yang mampu juga bisa ikut
menyumbang. Ini bisa kita jadikan contoh,” ujar Muhadjir
Effendy di KTM tersebut pasca pelonggaaran PSBB oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rabu (3/5).
Tidak hanya itu, Menko PMK mengapresiasi warga KTM
RW 5, Kelurahan Purwantoro, Kota Malang. Yakni dalam
menyiapkan rumah isolasi bagi ODP/PDP/pun masyarakat
yang disinyalir terinfeksi Covid-19. Di sana ada tim terlatih
untuk pemulasaraan jenazah Covid-19.
“Saya bangga. Ini harus dicontoh,”katanya.
Menko PMK mengingatkan kepada masyarakat agar
tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Tidak
cukup memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, atau
menghindari kerumunan tetapi lebih spesifik mematuhi
aturan selama berada di area publik.
“Sebetulnya yang dimaksud normal kembali itu ya menuju
normal. Tetapi memang masih belum bisa penuh karena
masih harus bersama-sama Covid-19 maka normalnya itu
harus dengan syarat-syarat tertentu antara lain mematuhi
protokol kesehatan,”tegasnya.
Dalam upaya pemulihan dampak ekonomi akibat Covid-19,
pemerintah akan memperpanjang periode pemberian
bantuan sosial. Salah satunya bantuan sosial tunai yang
awalnya hanya sampai Juni, akan diberikan hingga bulan
Desember mendatang.
Hanya bantuan yang diberikan dari semula Rp 600 ribu
berkurang menjadi Rp 300 ribu, pengurangan ini seiring
geliat ekonomi setelah pemberlakuan Kehidupan Normal
Baru.
“Pengurangan ini untuk seluruh indonesia. Sementara
hingga kini, Bantuan Sosial Tunai dari Kemensos ini sudah
(tersalurkan) mendekati 90% sedangkan sisanya 10%
itu masuk wilayah remote area yang sulit dijangkau dan
presiden sudah menyetujui untuk tidak diberi bertahap
persatu bulan tapi langsung tiga bulan sekaligus khusus
wilayah tersebut,”pungkas Menko PMK. (*)
Kampung Tangguh Malang, Contoh Ideal
Implementasi Revolusi Mental
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja di
Kampung Tangguh Mandiri (KTM) RW 5, Kelurahan Purwantoro, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (3/6/2020). Foto: Humas Pemkot Malang.
30 01/Juli/VI/2020
K A B A R P M K

JAKARTA - Penambahan pasien terkonfirmasi positif
Covid-19 di Indonesia terus bertambah sejak wabah
ini melanda negeri ini pada awal Maret.
Melihat kondisi tersebut, Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko
PMK) Muhadjir Effendy meminta masyarakat untuk
patuh terhadap protokol kesehatan..
“Tingkat kepatuhan terus kita dorong agar menjadi
salah satu solusi ketika kita menghadapi situasi yang
mungkin terjadi di luar kemampuan kita,”terang
Muhadjir, Sabtu malam (6/6).
Meski begitu, menurut Muhadjir tingkat kepatuhan
masyarakat saat ini sudah cukup baik dan pemerintah
juga terus memperkuat semua lini penanganan
Covid-19 di daerah.
“Kita akan terus perbaiki dari semua lini. Mulai dari
tracking, tracing, dan treatment-nya. Jadi kita akan
terus melakukan penjejakan. Setiap ada kasus akan
kita kejar mata rantainya,”papar pria berkacamata itu.
Pihaknya juga sudah mengeluarkan tata aturan
kenormalan baru. Tata aturan kenormalan baru kata
dia, akan diterapkan di wilayah zona hijau dengan
kasus penambahan rendah.
Meski penerapan itu diterapkan daerah zona hijau,
tegas dia, harus menjalani beberapa ketentuan sesuai
startegi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk
menjalani kenormalan baru.
“Pemerintah telah menerapkan berbagai macam
strategi menghadapi kenormalan baru, seperti
penguatan protokol kesehatan, SOP aman dari
Covid-19, serta upaya memperbanyak uji spesimen
dengan tes PCR. Penerapan kenormalan baru akan
sangat selektif dan penuh kehati-hatian. Maka dari
itu butuh peran semua pihak, termasuk pemerintah
daerah,”papar dia.
“Presiden sudah menyampaikan, jangan sampai
kita melakukan dengan sembrono yang nanti
menimbulkan kluster baru dan muncul gelombang
dua, tiga yang malah sulit dikendalikan. Kita sama-
sama waspada dan kerja sama pusat dan daerah
sangat dibutuhkan untuk ini,”katanya.
Pemberlakuan kenormalan baru dan pengurangan
pembatasan di zona hijau, diakui Muhadjir, sebagai
upaya pemerintah untuk mempertahankan kondisi
roda ekonomi bangsa yang terguncang akibat
pandemi.
Pemerintah berusaha untuk berimbang antara
pemulihan ekonomi dan pengendalian kesehatan.
“Memang kita akui bahwa keselamatan diutamakan.
Tapi kalau tidak makan tidak ada penghasilan tidak
selamat juga dong. Jadi kita berusaha berimbang,”
pungkasnya. (***)
Penanganan Covid-19 di Daerah Terus Diperkuat
Relawan yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) menyemprotkan disinfektan di halaman rumah karantina swadaya
masyarakat di Kampung Tangguh Banua Kelurahan Teluk Dalam Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (17/6/2020). Foto: ANTARA
FOTO/Bayu Pratama S
3101/Juli/VI/2020

JAKARTA – Pemerintah saat ini tengah menyiapkan
serangkaian kebijakan secara menyeluruh untuk
perbaikan ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) secara sistemik. Mulai dari rasionalisasi manfaat
program sesuai kebutuhan dasar kesehatan,
penerapan satu kelas rawat yang standar, dan
penyederhanaan tarif layanan.
Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
“Tujuannya tak lain untuk menciptakan
kesinambungan program. Maka dari itu perlu
perbaikan ekosistem secara sistemik dengan
mempertimbangkan beberapa hal,” kata Muhadjir
dalam diskusi bersama anggota dewan di Jakarta
belum lama ini.
Hal pertama kata dia, penguatan JKN sebagai skema
asuransi sosial bersifat wajib. Muhadjir memaparkan,
untuk mewujudkannya seluruh penduduk yang
menjadi peserta sudah seharusnya wajib membayar
iuran. Sedangkan untuk peserta yang miskin atau
tidak mampu, iurannya dibayarkan pemerintah.
“Perlu ada kebijakan yang mampu mewujudkan
kepesertaan yang bersifat wajib. Semoga ini bisa
laten dan menjadi formula andalan untuk membuat
kepesertaan yang mandatory (wajib ),”ungkap Menko
Muhadjir.
Kedua lanjut dia, mengenai manfaat yang dijamin
dalam program JKN yakni kebutuhan dasar dengan
kelas rawat inap standar sesuai UU 40/2004. Ketiga,
terkait review iuran, manfaat dan tarif layanan secara
konsisten dan reguler.
Menurut Muhadjir, peninjauan kembali harus
dilakukan dengan pendekatan aktuaria yang
konsisten dan akuntabel. Peninjauan aktuaria ini
pertimbangkan paling sedikit pemenuhan kebutuhan
dasar kesehatan, kemampuan bayar peserta, inflasi
kesehatan dan potensi perbaikan program yang ada.
“Iuran yang berlaku saat ini masih lebih kecil
dibandingkan dengan biaya manfaat,“ ucap dia.
Menurut Muhadjir, untuk menjaga keterjangkauan
pembayaran iuran oleh peserta mandiri, pemerintah
selalu mencari titik keseimbangan dan menalangi
Pemerintah Siapkan Perbaikan
JKN Secara Sistemik
Yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin.
32 01/Juli/VI/2020
K A B A R P M K

kekurangannya sebagai tanggung jawab dalam
menjaga kelangsungan JKN.
Namun, dalam jangka panjang, program JKN harus
didasari oleh prinsip gotong royong untuk menjamin
kesinambungan.
“Yang sehat membantu yang sakit, dan yang kaya
membantu yang miskin,“ ucap Muhadjir.
Muhadjir mengatakan, sesuai ketentuan yang berlaku
seharusnya besaran iuran perlu direviu secara berkala
setiap dua tahun sekali.
Dia mengungkapkan, iuran JKN terakhir diperbaharui
pada tahun 2016. Bahkan untuk iuran PBPU Kelas III
belum pernah disesuaikan sejak tahun 2014.
“Itu adalah isu-isu yang jadi skema dalam upaya kita
membangun ekosistem yang kondusif agar jaminan
terus berkesinambungan,”Muhadjir memungkasi.
Sebelumnya, pemerintah resmi mengumumkan
penyesuaian besaran iuran BPJS Kesehatan untuk peserta
mandiri (Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
atau PBPU dan BP).
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden
Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan.
Adapun penyesuaian iuran itu untuk peserta PBPU dan
BP mulai 1 Juli 2020, yaitu kelas I menjadi Rp150.000 dari
saat ini Rp80.000. Iuran peserta mandiri kelas II menjadi
Rp100.000 dari saat ini sebesar Rp51.000, serta kelas III
dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.
Khusus peserta PBPU dan BP kelas III, tahun 2020 peserta
hanya membayar Rp25.500 sisanya disubsidi pemerintah,
dan tahun 2021 peserta hanya membayar Rp35.000,
sisanya disubsidi pemerintah dan pemda (*)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir
Effendy mengatakan bahwa perempuan berperan
penting dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia.
Diketahui, tenaga kesehatan dan tenaga medis
memang dominan diisi oleh perempuan.
“Peran perempuan, sangat penting dan setara dengan
laki-laki dalam hal kekuatan dan semangatnya
menghadapi pagebluk Covid-19 ini,”kata Muhadjir
Peran Penting Perempuan
di Tengah Pandemi Corona
Effendy saat menjadi pembicara kunci dalam
Diskusi Serial Virtual Perempuan Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) se- Indonesia dengan tema‘The
New Normal: Kesiapan Pemerintah dan Masyarakat’
pada Kamis (11/6).
Selain itu, Menko Muhadjir mengatakan, pandemi
Covid-19 telah menjadi pandemi yang melanda 216
negara, termasuk di Indonesia.
Di tengah ketidakpastian kapan pandemi berakhir, guna
menyelamatkan masyarakat dan ekonomi Indonesia
dari resesi, pemerintah telah menetaplan tatanan
kehidupan kenormalan baru.
“Perlu kehati-hatian dan disiplinan yang tinggi guna
memutus penularannya. Dengan syaratnya adaptasi
kebiasaan baru tetap berpegang secara ketat pada
protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah,”
tuturnya.
Sementara, Ketua Umum PPB IDI Daeng M. Faqih
menekankan pentingnya kedisplinan masyarakat untuk
menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam
menjalankan adaptasi kebiasaan baru.
Faqih menyatakan bahwa kehidupan harus terus
berlanjut dan proses sosial ekonomi terus berjalan
seiring, sehingga diperlukan suatu perilaku yang
normal dalam menghadapi cara baru tersebut dengan
menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan
pemerintah. (**)
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat menjadi
pembicara kunci dalam Diskusi Serial Virtual Perempuan
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Indonesia, Jakarta,
Kamis (11/6/2020). Foto: Humas Kemenko PMK
3301/Juli/VI/2020

JAKARTA - Pemerintah membatalkan
keberangkatan jamaah haji pada
penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Hal tersebut sebagaimana termaktub
dalam Keputusan Menteri Agama
(KMA) Nomor 494 tahun 2020, tentang
Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji
pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun
1441H/2020 M.
Menteri Agama (Menag) Fachrul
Razi mengatakan bahwa kebijakan
Pemerintah Utamakan
Keselamatan Jamaah Haji
pembatalan diambil setelah melalui banyak
pertimbangan. Terutama bagaimana
melindungi kesehatan dan keselamatan
jamaah haji.
“Pemerintah harus mengutamakan
keselamatan jamaah di tengah pandemi
Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang
belum usai,“ kata dia dalam kesempatan
telekonferensi di Jakarta, Selasa (2/6).
Menurut dia, pembatalan keberangkatan
jemaah haji juga diperkuat dalam undang-
undang. Selain mampu secara ekonomi dan
fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanan,
jamaah haji harus dijamin dan diutamakan,
sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam
perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi.
“Pandemi Covid-19 yang melanda hampir
seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia
dan Arab Saudi, dapat mengancam
keselamatan jamaah,“ kata Menag.
Dijelaskan Menag, Islam mengajarkan agar
menjaga jiwa. Sebab itu menjaga jiwa raga
Menteri Agama Fachrul Razi (kanan) didampingi Wamenag Zainut Tauhid Saadi menyampaikan keterangan pers secara
daring tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441 H di Jakarta, Selasa (2/6/2020). Foto: Humas Kementerian Agama
Jamaah haji reguler
dan khusus yang telah
melunasi Biaya Perjalanan
Ibadah Haji (Bipih) tahun
ini akan menjadi jamaah
haji 1442H/2021M.
34 01/Juli/VI/2020
H U M A N I O R A

adalah kewajiban yang harus diutamakan.
“Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam
menetapkan kebijakan. Kemenag telah melakukan
kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan
informasi tentang haji di saat pandemi di masa-masa
lalu,“ paparnya.
Didapatkan fakta bahwa penyelenggaraan ibadah
haji pada masa terjadinya wabah menular, telah
mengakibatkan tragedi kemanusiaan di mana puluhan
ribu jamaah haji menjadi korban.
Tahun 1814 misalnya, saat terjadi wabah Thaun, tahun
1837 dan 1858 terjadi wabah epidemi, 1892 wabah
kolera, 1987 wabah meningitis.
Pada 1947, Menag Fathurrahman Kafrawi
mengeluarkan Maklumat Kemenag No 4/1947 tentang
Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang.
Otomatis Jadi Jamaah Haji 1442 H
Saat ini Arab Saudi belum membuka akses layanan
Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M.
Pemerintah Indonesia hingga sekarang belum
mengetahui kejelasan kapan Arab Saudi membuka
akses layanan ibadah haji kepada jamaah secara
umum.
“Pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk
melakukan persiapan dalam pelaksanaan pembinaan,
pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah,“ kata
dia.
Seiring keluarnya kebijakan pembatalan keberangkatan
jamaah ini, mereka yang terdaftar pada haji reguler
dan khusus yang telah melunasi Biaya Perjalanan
Ibadah Haji (Bipih) tahun ini, akan menjadi jamaah haji
1442H/2021M.
Setoran pelunasan Bipih yang dibayarkan akan
disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan
Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Nilai manfaat dari setoran pelunasan itu juga akan
diberikan oleh BPKH kepada jamaah paling lambat
30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama
penyelenggaraan haji 1442H/2021M. Setoran
pelunasan Bipih juga dapat diminta kembali oleh
jamaah haji,”sambungnya.
Bersamaan dengan terbitnya KMA ini, lanjut Menag,
Petugas Haji Daerah (PHD) pada penyelenggaraan
ibadah haji tahun ini dinyatakan batal. Bipih yang telah
dibayarkan akan dikembalikan.
“Gubernur dapat mengusulkan kembali nama PHD
pada haji tahun depan,”urai Menag.
Hal sama berlaku bagi pembimbing dari unsur
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)
pada penyelenggaraan haji tahun ini.
Statusnya dinyatakan batal seiring terbitnya KMA
ini. Bipih yang dibayarkan akan dikembalikan. KBIHU
dapat mengusulkan nama pembimbing pada
penyelenggaraan haji mendatang.
“Semua paspor jamaah haji, petugas haji daerah, dan
pembimbing dari unsur KBIHU pada penyelenggaraan
ibadah haji 1441H/2020M akan dikembalikan kepada
pemilik masing-masing,”ucapnya.
Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jamaah
haji yang terdampak pandemi COVID-19 tahun ini.
Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain
Siskohat, Kemenag juga telah menyiapakan posko
komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center.
“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga
ujian Covid-19 ini segera usai,”pungkas Menag. (***)
Setoran pelunasan
biaya haji yang sudah
dibayarkan oleh calon
jamaah tahun ini akan
disimpan.
Uang jamaah bakal
dikelola secara terpisah
oleh Badan Pengelola
Keuangan Haji (BPKH).
Indonesia sendiri
tahun ini mendapat
kuota haji sebesar
221 ribu jemaah.
Kuota tersebut terdiri
dari 203.320 kuota haji
reguler dan 17.680
kuota haji khusus.
Setelah Penundaan Haji…
3501/Juli/VI/2020

JAKARTA - Memasuki Adaptasi Kebiasaan
Baru, sejumlah tempat ibadah ini telah
dibuka secara bertahap, dengan mengikuti
protokol kesehatan.
Untuk memastikan hal itu, Menteri
Agama RI Fachrul Razi telah menerbitkan
surat edaran. Isinya tentang Panduan
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan
Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19
di Masa Pandemi.
“Kami sudah buat surat edaran soal
panduan kegiatan keagaman di rumah
ibadah. Tentu surat itu menjadi respons
kami atas kerinduan umat beragama untuk
kembali melaksanakan ibadah di rumah
ibadah masing-masing dengan tetap
menaati protokol kesehatan,”kata Fachrul
Razi di Jakarta pertengahan Juni.
Panduan beribadah tersebut, kata Menag,
dalam rangka pencegahan persebaran
Covid-19 dan perlindungan masyarakat
dari risiko ancaman dampaknya di masa
Adaptasi Kebiasaan Baru.
Ia menilai bahwa di era Adaptasi Kebiasaan
Baru rumah ibadah harus menjadi contoh
dalam pencegahan penyebaran Covid-19.
“Rumah ibadah harus menjadi contoh
terbaik pencegahan persebaran Covid-19,”
terang Menag.
Menurutnya, surat edaran mengatur
kegiatan keagamaan inti dan kegiatan
keagamaan sosial di rumah ibadah,
berdasarkan situasi riil terhadap pandemi
Covid-19 di lingkungan rumah ibadah
tersebut. Artinya bukan hanya berdasarkan
status zona yang berlaku di daerah.
“Meskipun daerah berstatus Zona Kuning,
namun bila di lingkungan rumah ibadah
tersebut terdapat kasus penularan Covid-19,
maka rumah ibadah dimaksud tidak
dibenarkan menyelenggarakan ibadah
Rumah Ibadah Contoh Pencegahan
Persebaran COVID-19
Meskipun daerah berstatus Zona Kuning, namun bila di lingkungan rumah
ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, maka rumah ibadah
dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah/kolektif.
Menteri Agama Fachrul Razi. Foto: Humas Kementerian Agama
36 01/Juli/VI/2020
H U M A N I O R A

berjamaah/kolektif,”tegas Menag.
Menag menggarisbawahi, rumah ibadah yang
dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan
berjamaah atau kolektif, adalah yang berdasarkan
fakta lapangan serta angka R-Naught/RO dan angka
Effective Reproduction Number/RT, berada di
Kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19.
Hal itu ditunjukkan dengan Surat Keterangan
Rumah Ibadah Aman Covid dari Ketua Gugus
Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan
sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud, setelah
berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah setempat bersama Majelis-majelis Agama
dan instansi terkait di daerah masing-masing.
“Surat Keterangan akan dicabut bila dalam
perkembangannya timbul kasus penularan di
lingkungan rumah ibadah tersebut, atau ditemukan
ketidaktaatan terhadap protokol yang telah
ditetapkan,”jelasnya.
Sanksi pencabutan itu, tegasnya, dilakukan agar
pengurus rumah ibadah juga ikut proaktif dan
bertanggungjawab dalam menegakkan disiplin
penerapan protokol Covid-19.
Untuk mendapatkan surat keterangan bahwa kawasan
atau lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19.
Menag mengatakan, pengurus rumah ibadah dapat
mengajukan permohonan surat keterangan secara
berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan/Kabupaten/
Kota/Provinsi, sesuai tingkatan rumah ibadahnya.
Adapun rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung
besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar
kawasan/lingkungannya, pengurus dapat mengajukan
surat keterangan aman Covid-19 langsung kepada
pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah
tersebut.
“Panduan ini akan dievalusi sesuai dengan
perkembangan pandemi Covid-19,”tandasnya. (***)
Surat Edaran Penyelenggaraan
Kegiatan Keagamaan di Rumah
Ibadah Dalam Mewujudkan
Masyarakat Produktif dan Aman
COVID-19 di Masa Pandemi ada 11
yang wajib diatur di rumah ibadah
yaitu:
a. Menyiapkan petugas untuk melakukan
dan mengawasi penerapan protokol
kesehatan di area rumah ibadah.
b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi
secara berkala di area rumah ibadah.
c. Membatasi jumlah pintu/jalur
keluar masuk rumah ibadah guna
memudahkan penerapan dan
pengawasan protokol kesehatan.
d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/
sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan
pintu keluar rumah ibadah.
e. Menyediakan alat pengecekan suhu di
pintu masuk bagi seluruh pengguna
rumah ibadah. Jika ditemukan
pengguna rumah ibadah dengan suhu
> 37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan
jarak 5 menit), tidak diperkenankan
memasuki area rumah ibadah.
f. Menerapkan pembatasan jarak
dengan memberikan tanda khusus di
lantai/kursi, minimal jarak 1 meter.
g. Melakukan pengaturan jumlah
jemaah/pengguna rumah ibadah
yang berkumpul dalam waktu
bersamaan, untuk memudahkan
pembatasan jaga jarak.
h. Mempersingkat waktu pelaksanaan
ibadah tanpa mengurangi ketentuan
kesempurnaan beribadah.
i. Memasang imbauan
penerapan protokol kesehatan
di area rumah ibadah pada
tempat-tempat yang mudah
terlihat.
j. Membuat surat pernyataan
kesiapan menerapkan
protokol kesehatan yang telah
ditentukan.
k. Memberlakukan penerapan
protokol kesehatan secara
khusus bagi jemaah tamu yang
datang dari luar lingkungan
rumah ibadah.
3701/Juli/VI/2020

JAKARTA - Kementerian Agama mengeluarkan
kebijakan terbaru pelayanan nikah di tengah
pandemi Covid-19 di Indonesia.
Kebijakan baru itu dikeluarkan oleh Kementrian
Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam. Yakni berupa Surat Edaran
tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah
pada Masa Pandemi Covid-19 yang diterbitkan
10 Juni 2020 ini.
Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag,
Kamaruddin Amin menyebutkan bahwa
masyarakat diperkenankan untuk melaksanakan
akad nikah di luar KUA. Namun, ada syarat-syarat
yang harus dipenuhi calon pengantin bila ingin
melangsungkan akad nikah di luar KUA.
“Dengan terbitnya edaran ini, maka
calon pengantin diperkenankan untuk
melangsungkan akad nikah di KUA, rumah,
masjid, atau pun gedung pertemuan,”kata
Kamaruddin Amin, di Jakarta, Jumat (12/06).
Dalam pelaksanaan akad nikah di KUA dan
rumah, tegas dia, bisa dihadiri maksimal 10
orang. Sedangkan, untuk pelaksanaan akad
Alasan Kemenag Susun ‘Protokol’
Nikah di Tengah Pandemi
nikah di Masjid atau gedung pertemuan, dapat
dihadiri 30 orang.
Menurut Kamaruddin, Bimas Islam menerbitkan
edaran ini untuk memberikan rasa aman
sekaligus tetap mendukung pelaksanaan
pelayanan nikah dengan tatanan normal baru..
Dengan edaran ini, Kemenang berharap
pelayanan nikah dapat tetap dilaksanakan.
Namun, kata dia, risiko penyebaran wabah
Covid-19 dapat dicegah atau dikurangi.
Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi
panduan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan
nikah pada masa pandemi Covid-19, dengan
tetap berpedoman pada Peraturan Menteri
Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Pencatatan Pernikahan.
“Surat edaran ini untuk melindungi pegawai
KUA Kecamatan serta masyarakat pada saat
pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan
nikah. Dalam setiap pelayanan, penerapan
protokol kesehatan yang ketat menjadi sebuah
keharusan,”kata Kamaruddin menegaskan.(*)
Calon pengantin pria membantu pasangannya memasangkan masker sebelum mengikuti prosesi akad nikah di Kantor
Urusan Agama (KUA) Ciracas, Jakarta, Sabtu (6/6/2020). Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
38 01/Juli/VI/2020
H U M A N I O R A

Jakarta- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) mempercepat mengadopsi teknologi dalam
pembelajaran dari rumah bagi seluruh siswa.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen
GTK) Iwan Syahril mengatakan, langkah ini dilakukan karena
mengacu pada hasil survei yang
dilaksanakan Kemendikbud kepada orang tua dan siswa di
seluruh Indonesia.
“Hasil survei dilakukan Kemendikbud secara dalam jaringan
(daring) dengan responden 38.109 siswa dan 46.547 orang
tua pada seluruh jenjang pendidikan di seluruh provinsi di
Indonesia dalam rentang waktu 13-22 Mei 2020,”kata Iwan
Syahril dalam telekonferensi Rapat Kerja dengan Komisi X
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta,
Senin (22/6).
Dari hasil survei yang diselenggarakan pada 18 Mei-2 Juni 2020
tersebut, sebanyak 96,6 persen siswa belajar sepenuhnya dari
rumah, baik di wilayah 3T maupun non-3T.
Iwan menjelaskan, tantangan pertama adalah selama ini
kentalnya pembelajaran yang berpusat kepada guru (teacher-
centered learning).
“Ada sebuah harapan dari survei ini yang bisa kita cermati, yaitu
semakin banyaknya siswa yang mulai belajar dari sumber-
sumber belajar lain, seperti dari TVRI, atau dari buku, maupun
sumber-sumber belajar lain,”terang Iwan Syahril.
Iwan juga menyampaikan perlunya asesmen capaian belajar
peserta didik yang tidak harus berbentuk nilai atau skor
kuantitatif.
“Relaksasi nilai ini sudah juga termuat dalam Surat edaran
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020
dan diperjelas dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor
15 Tahun 2020, bahwa hasil belajar peserta didik selama
belajar dari rumah lebih mengutamakan umpan balik yang
sifatnya kualitatif. Tidak harus memberikan skor atau nilai yang
kuantitatif,”kata dia menyampaikan.
Penggunaan Teknologi Pembelajaran Terus Dipercepat
Program Belajar dari Rumah di TVRI Dinilai
Bermanfaat
Sementara itu, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud
Hendarman mengatakan, program belajar dari rumah
merupakan alternatif pembelajaran di tengah pandemi
Covid-19 yang bersifat tidak wajib.
Kemendikbud RI telah berkerjasama dengan
TVRI untuk menayangkan program- program peningkatkan
kemampuan literasi, numerasi, penumbuhan karakter, dan
wawasan kebudayaan.
Faktanya kata dia, hasil survei daring Kemendikbud bahwa
sebanyak 79 persen siswa mengatakan program Belajar dari
Rumah Kemendikbud yang ditayangkan di TVRI merupakan
tayangan yang paling sering ditonton selama masa pandemi,
baik di wilayah 3T maupun non-3T.
“Para guru menganggap bahwa program ini membantu dalam
melaksanakan pembelajaran dari rumah. Diiperkuat juga
dengan sejumlah kepala Dinas Pendidikan yang menganjurkan
guru menggunakan tayangan belajar dari rumah untuk
pembelajaran,”ungkapnya.
Menurut Hendarman, Kemendikbud telah merespon tantangan
dalam kegiatan belajar mengajar di masa pandemi dengan cara
memberikan layanan kepada pemangku kepentingan melalui
berbagai program, kemitraan, dan kanal.
Beberapa program yang telah terselenggara tersebut antara
lain adalah penyediaan sumber pembelajaran melalui aplikasi
Rumah Belajar, materi-materi cetak yang dapat diunduh
dari laman bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id, dan
penayangan program Belajar dari Rumah di TVRI.
“Kemendikbud juga telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan
yang mendukung kegiatan belajar mengajar di masa pandemi
salah satunya Keputusan Bersama Empat Kementerian
tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun
Ajaran dan Tahun Akademik Baru di masa Pandemi Covid-19,”
pungkasnya. (*)
Murid SD Bakti Nusantara
mengerjakan Ujian
Akhir Semester (UAS)
Genap secara daring di
kediamannya di Cinunuk,
Kabupaten. Bandung Jawa
Barat, Senin (8/6/2020).
Foto: ANTARA FOTO/
Raisan Al
3901/Juli/VI/2020

Jakarta- Di masa pandemi corona banyak warga
terdampak terutama sektor ekonomi. Melihat
kondisi itu Pemerintah bergerak cepat dan hadir
membantu meringankan beban masyarakat.
Melalui Kementrian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi, pemerintah tengah
menyalurkan dana melalui program Bantuan
Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar
menyebutkan ada tiga karakteristik warga yang
menerima BLT Dana Desa.
“Ketiga karakteristik itu antara lain, yang pertama
karena exclusion error artinya keluarga miskin
yang sebelumnya tidak terdata. Karakteristik
kedua adalah kehilangan mata pencaharian, dan
ketiga adalah keluarga yang anggota keluarganya
memiliki penyakit kronis menahun,”kata Abdul
Halim Iskandar pada konferensi pers virtual di
Jakarta, belum lama ini.
Pria yang akrab disapa Gus Menteri itu
menyebutkan, total penerima BLT tersebut
sebanyak 1.151.977 Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) . Di mana ada 50.939 dari 74.953 desa telah
disalurkan bantuan BLT Dana Desa.
“BLT Dana Desa ini telah menyasar sebanyak
5.400.847 Keluarga Penerima Manfaat (KPM),”jelas
Mendes.
“BLT Dana Desa per 28 Mei sudah Rp3,24 triliun
yang tersalur, dengan penerima manfaat
sebanyak 5.400.847 KPM. Insya Allah diperpanjang
sampai September nanti,”lanjut dia.
Mendes mengapresiasi 122 kabupaten yang
telah 100 persen menyalurkan BLT Dana Desa.
Meski demikian, masih terdapat 26 kabupaten
yang masih nol persen atau sama sekali belum
melakukan penyaluran BLT Dana Desa.
“Yang nol persen ini basisnya cukup banyak di
Papua. Apakah 26 Kabupaten ini betul-betul
nol persen, karena kondisi komunikasi dan
transportasi. Ini ada penanganan khusus pada 26
kabupaten/kota yang masih nol persen,”ujar Gus
Menteri.
Secara tegas Gus Menteri mengatakan bakal
berikan sanksi kepada desa-desa yang sudah
mendapatkan penyaluran dana desa, namun tidak
melakukan penyaluran BLT kepada KPM.
Menurutnya, sanksi dapat berupa penundaan
penyaluran dana desa tahap berikutnya hingga
pengurangan dana desa.
“Kecuali sudah dianggarkan di dalam APBDes,
tapi ternyata fakta riil di lapangan tidak ada warga
yang layak mendapatkan BLT Dana Desa. Kalau
seperti itu bukan sanksi, justru apresiasi. Berarti
desanya sudah bagus. Meskipun kasus seperti ini
sangat kecil, tapi memang ada,”pungkasnya.(***)
BLT Dana Desa Diperpanjang
Warga menunjukkan uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa di Balai desa Janti, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (14/5/2020).
Foto: ANTARA FOTO/Umarul Faruq
40 01/Juli/VI/2020
H U M A N I O R A

4101/Juli/VI/2020
Sasaran Penerima
BLT-DANA DESA
1. Oleh Relawan Desa lawan COVID-19
2. Basis pendataan di RT dan RW
3. Musdes Khusus untuk validasi, finalisasi,
dan penetapan penerima BLT-Dana Desa
yang ditandatangani Kepala Desa
4. Pengesahan oleh Bupati/Walikota atau
Camat selambatnya 5 (lima) hari kerja.
Dasar Hukum
Peraturan Menteri Desa PDTT No.6 Tahun 2020 tentang Perubahanatas
Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Besaran BLT-Dana Desa Rp 600.000 per bulan per keluarga
yang awalnya diberikan selama tiga bulan sejak April 2020,
akan diperpanjang hingga September 2020.
Jangka Waktu dan
Besaran BLT-Dana Desa
Keluarga miskin non PKH atau
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
yang kehilangan mata pencaharian,
belum terdata (exclusion error( dan
mempunyai anggota keluarga yang
rentan sakit menahun/kronis.
MEkanisme
Pendataan
Metode Penghitungan
1. Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000, BLT-Dana
Desa maksimal 25% dari jumlah Dana Desa
2. Dana Desa Rp 800.000.000 - 1.200.000.000, BLT-
Dana Desa maksimal 30% dari jumlah Dana Desa
3. Dana Desa lebih dari 1.200.000.000, BLT-Dana
Desa maksimal 35% dari jumlah Dana Desa
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
BLT-DANA DESA
Diolah dari berbagai sumber

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi
kinerja dan program- program yang dilaksanakan di tiap
Kementerian Koordinasi (Kemenko), tak terkecuali Kemenko
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). DPR yakin
bahwa program- program strategis Kemenko PMK bisa
menyukseskan pembangunan Indonesia pada 2021.
Hal tersebut terungkap dalam paparan Rapat Kerja
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Nusantara
II, Senayan, Jakarta, Senin (22/6). Hadir Menkopolhukam
Mahfud MD, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto,
Menkomarives Luhut Binsar Pandjaitan dan Sekretaris
Kemenko PMK Y.B. Satya Sananugraha.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa
pihaknya dapat menyetujui Pagu Indikatif Tahun 2021. Dia
menjelaskan, keberhasilan program pemulihan ekonomi
nasional (PEN) 2020 akan menjadi landasan dalam
penyusunan RAPBN Tahun 2021 berdasarkan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2021.
“Program dan kebijakan yang disampaikan 4 Kementerian
Koordinator sangat strategis untuk menyukseskan
DPR Apresiasi Program Strategis
Kemenko PMK
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. Foto: DPR RI
Badan Anggaran
memberikan apresiasi
atas program-program
di semua Kementerian
Koordinator dan dapat
menyetujui Pagu Indikatif
Tahun 2021 beserta
usulan tambahan dari
Kementerian-Kementerian
Koordinator.
42 01/Juli/VI/2020
S E N AYA N

pembangunan Indonesia tahun 2021.
Untuk itu, Badan Anggaran (Banggar) DPR
RI memberikan apresiasi atas program-
program di semua Kemenko,”ujar dia melalui
siaran persnya di Jakarta.
Said memaparkan, program dan kebijakan
Kemenko tersebut akan dapat menjadi
stimulus yang lebih produktif efektif dan
efisien. Utamanya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan tetap
menjaga kesehatan fiskal tahun 2021.
“Badan Anggaran memberikan apresiasi atas
program-program di semua Kementerian
Koordinator dan dapat menyetujui Pagu
Indikatif Tahun 2021 beserta usulan
tambahan dari Kementerian-Kementerian
Koordinator,”tambah Said.
Lebih lanjut, politisi Fraksi PDI-Perjuangan
tersebut menyatakan Banggar DPR RI
meminta program dan kebijakan masing-
masing Kemenko dalam menjaga stabilitas
politik dan keamanan dalam negeri,
meningkatkan iklim investasi nasional,
memperkuat perekonomian nasional.
“Tujuannya, agar mampu tumbuh lebih
tinggi serta meningkatkan kualitas sumber
daya manusia melalui program ketahanan
pangan dan energi, peningkatan kualitas
pendidikan dan kesehatan,”tutur Said.
Terakhir, legislator dapil Jawa Timur XI ini
menyampaikan bahwa Banggar DPR RI
menetapkan agar Pemerintah menarik
sebagian dana yang disimpan di Bank
Nasional dan/atau Bank Pembangunan
Daerah.
“Tujuannya untuk menggerakkan sektor riil
dengan suku bunga yang sama dengan Bank
Indonesia, dan Bank Penerima tidak boleh
menggunakan untuk membeli Surat Berharga
Negara (SBN),”pungkasnya.
Sementara, Menko PMK Muhadjir Effendy
berkomitmen akan terus mengawal tiga
prioritas pembangunan yang terkait dengan
bidang PMK. Sebut saja, reformasi sistem
kesehatan nasional, reformasi sistem jaring
pengaman sosial, dan reformasi sistem
ketahanan bencana.
Menteri Muhadjir mengungkapkan bahwa
pemerintah telah melakukan berbagai
langkah dan upaya untuk mengatasi
penyebaran serta dampak akibat Covid-19.
Program dan kebijakan Kemenko
akan dapat menjadi stimulus yang
lebih produktif efektif dan efisien.
Hal tersebut diungkapkannya saat Rapat
Banggar dengan DPR membahas Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga
(RKA KL) dalam RAPBN 2021 dan Rencana
Kerja KL Tahun 2021.
“Saat ini kita sedang berupaya untuk
mengatasi hibernasi ekonomi, agar segera
kembali pulih akibat dampak Covid-19.
Dukungan dana dari pemerintah tentu sangat
dibutuhkan, utamanya berkaitan dengan
masalah bantuan sosial untuk masyarakat
yang terdampak,”jelas Muhadjir.(*)
“
Menko PMK Muhadjir Effendy di Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/6)
Foto: Humas Kemenko PMK.
4301/Juli/VI/2020

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong Perum
Bulog agar kembali menjadi penyedia dan pendistribusi utama
beras dalam program bantuan sosial. Upaya itu dilakukan agar
penyaluran bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
lebih terkontrol dan efisien.
Ketua Komisi IV DPR, Sudin meminta pemerintah melakukan
koordinasi dan sinkronisasi untuk memberikan kewenangan
yang seimbang kepada Perum Bulog. Terutama dalam
melaksanakan penugasan pengadaan dan penyaluran
komoditas pangan.
“Bulog juga harus menjadi penyalur natura untuk ASN), TNI
dan Polri, serta BUMN sesuai perundangan-undangan. Hal itu
demi membantu bisnis Bulog dalam perberasan,” ujar dia saat
membacakan kesimpulan rapat di DPR, Kamis (25/6).
Sudin juga mendorong agar pemerintah mengalokasikan
anggaran khusus untuk penyerapan gabah dan penyaluran
komoditas pangan strategis. Salah satunya untuk melindungi
petani pada saat mengalami kelebihan pasokan. “Termasuk
memperbaiki kebijakan pengelolaan cadangan pangan
DPR Dorong Peran
Bulog Diperkuat
Bulog juga harus
menjadi penyalur
natura untuk ASN, TNI
dan Polri, serta BUMN
sesuai perundangan-
undangan. Hal itu demi
membantu bisnis Bulog
dalam perberasan
Ilustrasi warga penerima bansos dari pemerintah. Foto: Kemsos
44 01/Juli/VI/2020
S E N AYA N

nasional sesuai undang-undang,”katanya.
Adapun Perum Bulog mengusulkan anggaran dalam APBN 2021
sebesar 19,051 triliun untuk kebutuhan pengadaan cadangan beras
pemerintah (CBP) pada tahun depan.
Direktur Utama Bulog, BudiWaseso, mengatakan, hal
itu agar ada kepastian bagi Bulog dalam melakukan
penugasan pemerintah.
Modal sebanyak Rp 19,051 triliun itu diajukan Bulog
kepada pemerintah untuk penganggaran dalam
APBN 2021. Sebanyak Rp 15 triliun diperlukan
sebagai dana talangan pengadaan CBP sebanyak
1,5 juta ton.
“Sedangkan sisanya, Rp 4,051 triliun untuk
penggantian selisih atas harga beli dan harga jual
Foto: Kemsos
oleh Bulog,”kata Buwas-sapaannya-.
Harga pembelian beras (HPB) Bulog ditetapkan
sebesar Rp 10.801 per kilogram, sedangkan harga
jualnya harus lebih rendah, yakni Rp 8.100 per kg.
Selisih dari harga tersebut, jika dikalkulasikan sebanyak
1,5 juta ton maka mencapai Rp 4,051 triliun.
Ketua DPRYakin Penyaluran Bansos Lebih
Baik
Ketua DPR Puan Maharani optimis bahwa penyaluran
bansos kepada masyarakat bisa lebih baik. Hal itu seiring
dengan komitmen Kementerian Sosial (Kemensos)
untuk terus memberbaiki data penerima bantuan.
Dengan akurasi data yang semakin presisi, Puan yakin
pengelolaan dana maupun bansos bisa lebih optimal.
Pernyataannya tersebut disampaikan disela-sela acara
penyaluran Bansos Langsung Tunai (BLT) di Tangerang,
Selasa (23/6).
“Karena memang adalah anggaran untuk mengatasi
pemulihan di dalam proses (penanganan) pandemi
Covid-19 sampai nanti September. Tiga bulan sudah
berjalan, selanjutnya nanti akan kami evaluasi juga terkait program-
program bansos pemerintah ini,”kata Puan.
Salah satu fokus pengawasan adalah terkait perbaikan data. “Saya
berharap semakin lama, terkait data itu kemudian bisa diperbaiki,”
katanya.
Puan menyatakan bisa memahami (masalah data), karena memang
pandemi Covid-19 ini kan bukan hanya melanda Indonesia.“Banyak hal
yang harus dilakukan secara cepat, untuk tetap bisa menjaga kesehatan
dan tentu saja memulihkan ekonomi,”ujarnya.
Puan juga meminta masyarakat mematuhi anjuran pemerintah untuk
mematuhi protokol kesehatan dan juga soal informasi soal jadwal
penyaluran Bansos.(*)
Dengan akurasi data yang
semakin presisi, Puan
yakin pengelolaan dana
maupun bansos bisa
lebih optimal.
4501/Juli/VI/2020

BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (16)

Similar to BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020

Similar to BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020