Dokumen tersebut membahas mengenai perkembangan asosiasi pengusaha dan lembaga kerja tripartit di Indonesia serta fungsi dan peranannya dalam pemutusan hubungan kerja. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang struktur organisasi asosiasi pengusaha seperti APINDO dan KADIN beserta komite-komite yang ada, serta struktur organisasi dan tujuan pembentukan lembaga kerja tripartit.

1. ASOSIASI PENGUSAHA DAN
LEMBAGA TRIPARTIT DAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
DELIA FITRI C1B014006
EZHA FERICKO Y C1B014011
RIYANTO C1B014019
PITULA C HARIRY C1B014025
LAELLY FITRIYANI S C1B014045
ASIATHUL M C1B014052
TIKA ERRY R C1B014111

2. Hubungan industrial II
OVERVIEW
PERANAN DAN
FUNGSI LK TRIPARTIT
PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA ( PHK)
LEMBAGA KERJA TRIPARTIT KADIN dan Asosiasi
Pengusaha Lainnya
Asosiasi Pengusaha
Indonesia
PERKEMBANGAN
ASOSIASI
PENGUSAHA

3. PERKEMBANGAN ASOSIASI
PENGUSAHA
Perkembangan Sampai Tahun 1985
Sebelum kemerdekaan Indonesia telah terbentuk dua
organisasai pengusaha yaitu Industriele Bond
Melalui akte notaris tanggal 31 Januari 1952, CSWO
berganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Urusan
Sosial Pengusaha Seluruh Indonesia dan berbentuk
Yayasan
Dengan akte notaris tanggal 7 juli 1970, Yayasan diganti
menjadi Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi
Pengusaha Seluruh Indonesia yang untuk pertama klalinya
disingkat PUSPI

4. Asosiasi Pengusaha Indonesia
Sebagaimana dikemukakan diatas, Musyawarah Nasional PUSPI tanggal
31 Januari 1985 di Surabaya sepakat untuk mengganti nama PUSPI
menjadi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Musyawarah juga
sepakat untuk menetapkan tanggal 31 Januari sebagai hari lahirnya
organisasi atau asosiasi pengusaha indonesia
Tujuan APINDO adalah :
1. Mempersatukan dan membina seluruh
2. Menciptakan dan memelihara keseimbangan peningkatan
disiplin
3. Menciptakan kesatuan pendapat dan pandangan para
pengusaha

5. APINDO mempunyai peranan
penting dan fungsi berikut ini :
1. Mendorong para pengusaha menyusun peraturan perusahaan (PP)
2. Meningkatkan pemahaman dan menyatukan persepsi para pengusaha
3. Meningkatkan pemahaman para penguasaha mengenai peraturan
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan kemampuan para pengusaha dalam pembinaan dan
pendayugunaan sumber daya manusia.,
5. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan para pengusaha untuk secar
terus menerus menjaga harkat dan martabat seluruh pekerja

6. Struktur Organisasi APINDO
Struktur organisasi APINDO disusun dan terdiri atas Dewan Pengurus
Pusat (DPP), Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Pengurus Cabang
(DPC), dan Pengurus Sektor di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.
Kekuasaan dan kedaulatan organisasi berada di tangan anggota-
anggota yang diwujudkan melalui Musyawarah Nasional sebagai
kekuasaan tertinggi organisasi, Musyawarah Daerah dan Musyawarah
Cabang.

7. 14 Pengurus Pusat Sektor, masing-masing
dengan Ketua dan seorang Wakil Ketua atau
lebih
 Sektor Kimia, Energi Dan Pertambangan,
 Sektor Pertanian Dan Perkebunan,
 Sektior Perkayuan Dan Perhutanan,
 Sektor Logam, Elektronik, Dan Mesin,
 Sektor Farmasi Dan Kesehatan,
 Sektor Rokok, Tembakau, Makanan Dan Minuman,
 Sektor Tekstil, Sandang Dan Kulit,
 Sektor Pariwisata,
 Sektor Bangunan Dan Pekerjaan Umum,
 Sektor Niaga, Bank, Dan Asuransi,
 Sektor Tranportasi,
 Sektor Percetakan, Penerbitan, Dan Media Informasi,
 Sektor Kelautan, Dan
 Sektor Tenaga Kerja Di Luar Negeri.

8. KADIN dan Asosiasi Pengusaha
Lainnya
Kamar Dagang dan Industrial (KADIN) Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-
undang No. 1 Tahun 1987. Tujuan pembentukan KADIN adalah:
1. Membina dan mengembangkan kemampuan pengusaha Indonesia baik di bidang
usaha milik negara dan usaha koperasi,, maupun di bidang usaha swasta dalam
rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha yang sehat dan tertib
berdasarkan pasal 33 UUD 1945;
2. Menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif untuk setiap anggota memulai dan
mengembangkan usahanya;
3. Menyediakan berbagai fasilitas, kemudahan dan dukungan bagi setiap pengusaha
antara lain menyediakan investasi, sumber dana, peluang informasi mengenai
kesempatan pasar, dan lain-lalin;
4. Menghimpun saran dan masukan dari seluruh atau sebanyak mungkin pengusaha
untuk disalurkan menjadi kebijakan pemerintah.

9. Ketua Umum dibantu oleh 27 Wakil
Ketua Umum
 Bidang Organisasi Dan Keanggotaan Mencakup 6 komite tetap
 Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Dan Potensi SDA Daerah
mencakup 6 komite tetap
 Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi mencakup 6
komite tetap
 Bidang Konstruksi dan Konsultasi mencapkup 5 komite tetap
 Bidang Hubungan Kerjasama Internasional dengan 7 komite tetap
 Bidang Energi dan Sumberdaya mineral dengan 6 komite tetap
 Bidang Investasi dan Perhubungan dnegan 6 komite tetap
 Bidang perindustrian, Riset dan Teknologi dengan 7 komite tetap
 Bidang Ekonomi Kreatif dan jasa lainnya dengan 6 komite tetap
 Bidang SDM Ketenagakerjaan dan Pendidikan dengan 6 komite tetap
yaitu:
 Hubungan Industrial

10. 1. Sertifikasi Kompetensi SDM
2. Pendidikan, Pelatihan dan Magang
3. Standarisasi Kompetensi
4. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
5. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
6. Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik mencakup 7 komite
tetap
7. Bidang Pengembangan Manajemen Korporasi dan Korporasi
Legal mencakup 5 komite tetap
8. Bidang Pariwisata mencakup 6 komite tetap
9. Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan mencakup 6 komite
tetap
10.Bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan mencakup 6 komite
tetap
11.Bidang Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Media mencakup
5 komite tetap

11.  Bidang Keuangan, Perbankan, dan Keuangan Syariah dengan 6 komite
tetap
 Bidang Lembaga Keuangan Non Bank dan Pasar Modal dengan 7
komite tetap
 Bidang Properti dan Kawasan Industri dengan 8 komite tetap
 Bidang Infrastruktur dan Perumahan Rakyar dengan 6 komite tetap
 Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik dnegan 6 komite tetap
 Bidang Lingkungan Hidup dan Jasa Kesehatan dengan 7 komte tetap
 Bidang Corporate Governance dan Etika Bisnis dengan 6 komite tetap
 Bidang Hubungan antar Lembaga dengan 6 komite tetap
 Bidang Koordinasi Wilayah Barat dengan 6 komite tetap
 Bidang Koordinasi Wilayah Tengah dengan 8 komite tetap, dan
 Bidang Koordinasi Wilayah Timur dengan 7 komite tetap

12. Lembaga Kerjasama
Tripartit
Serikat
kerja
Perwakilan
pemerintah
Asosiasi
pengusaha
LK Tripartit adalah forum bagi wakil-wakil ketiga unsur tripartite
(untuk saling tukar menukar informasi, berdialog, berkomunikasi,
berkonsultasi, berunding, dan mengambil kekepakatan bersama
LK tripartit dibentuk di tingkat internasional (ILO), tingkat
regional, tingakat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat
kabupaten/kota.
Sebagai forum konsultasi, LK Tripartit biasanya mencapai
kesepakatan berupa saran..
VIDI
O

13. Tujuan Lembaga Kerja
Tripartit
LK Tripartit membuka kesempatan bagi ketiga
unsur mempunyai pemehaman dan persepsi
yang sama untuk secara aktif membahas
masalah-masalah ketenagakerjaan
menjaga keseimbangan antara
kepentingan ekonomi , politik dan sosial,
serta keseimbangan antara kepentingan
masing-masing unsur dan kepentingan
nasional.
kepentingan dan kondisi khusus masing-
masing unsur dapat dipertimbangkan
dalam merumuskan kebijakan ekonomi
dan sosial.

14. Tujuan Lembaga Kerja
Tripartit
dapat menghasilkan konsensus
pengambilan keputusan dalam cangkupan
yang lebih luas, sehingga meningkatkan
keabsahan proses dan kesediaan para
anggota masing-masing unsur untuk
menerima dan melaksanakannya.
Kelima, kerjasama tripartite mengurangi
konfilk dan membuka iklim yang kondusif
untuk membangun hubungan industrial
yang aman dan harmonis.
dengan melibatkan ketiga unsur dalam
merumusakan kebijakan baru, masing-
masing unsur sekaligus mempunyai
komitmen dan tanggung jawab moral
untuk melaksanakannya.
mendorong pertumbuahan
dan memperbaiki kondisi

15. PERANAN DAN FUNGSI LK
TRIPARTIT
Tukar
Informasi
• Membahas masalah atau kasus tertentu, dan pada
dasarnya merumuskan saran untuk ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang.
Konsultasi
Tripartit
• Membahas masalah atau kasus tertentu, dan pada
dasarnya merumuskan saran untuk ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang.
Negosiasi
• Dilakukan untuk membahas masalah-masalah ekonomi dan
sosial.
LK Tripartit dapat berperan dalam
tukar menukar informasi, konsultasi,
negosiasi dalam pengambilan
keputusan bersama

16. STRUKTUR ORGANISASI LK TRIPARTIT
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2008.
Caku
pan
Wilay
ah
Diang
kat
Oleh
Jumlah Perwakilan
Ketua
LK
Tripar
tit
Wakil
Ketua
LK
Tripar
tit
Masa
Jabat
an
Unsur
Pemeri
ntah
Perwak
ilan
Pengu
saha
Wakil
Serik
at
Peker
ja
Nasio
nal
Presid
en
3
tahu
n
12
orang
6
orang
6
orang
Mente
ri
6
orang
Provi
nsi
Guber
nur
3
tahu
n
8 orang 4
orang
4
orang
Guber
nur
3
orang
Kabu Bupati/ 3 4 orang 2 2 Bupati 3

17. LANJUTAN …
Anggota LK Tripartit Nasional paling banyak 45 orang terdiri dari maksimum 15 orang
mewakili unsur Pemerintah, 15 orang mewakili organisasi pengusaha, dan 15 orang
wakil Serikat Pekerja.
Anggota LK Tripartit Provinsi paling banyak 27 orang terdiri dari paling banyak 9 orang
dari masing-masing unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan Serikat Pekerja.
Anggota LK Tripartit Kabupaten/Kota paling banyak 21 orang terdiri dari 7 orang wakil
masing-masing unsur tripartir.
Anggota LK Tripartit Sektoral Nasional paling banyak 15 orang; 5 orang dari masing-
masing unsur tripartit.
Anggota LK Tripartit Sektoral Provinsi dan LK Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota
masing-masing paling banyak 12 orang. Setiap unsur tripartit diwakili oleh 4 orang.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2008,
susunan keanggotaan LK Tripartit dapat dirubah sebagai
berikut:

18. Kinerja LK Tripartit
LK Tripartit sendiri belum terbentuk secara meluas.
Hingga akhir bulan April 2009, LT Tripartit
Kabupaten/Kota yang terbentuk baru di 195 dari
lebih 500 dari Kabupaten/Kota di Indonesia.
Walaupun LK Tripartit Provinsi sudah terbentuk di
semua provinsi, namun kegiatan yang dilakukan
masih sangat minim.

19. Daftar Asosiasi Pengusaha di
Indonesia Tahun 2003
No. Nama Asosiasi
I. Bidang Kimia dan Hasil Hutan
1. Asosiasi Cat Indonesia (ACI)
2. Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (PERKOSMI)
3. Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI)
II. Bidang Aneka Industri
1. Asosiasi Pengusaha Jam Indonesia (APJI)
2. Gabungan Perusahaan Optik Indonesia (GAPOPIN)
3. Asosiasi Pengusaha Mainan Anak Indonesia (APMI)
III. Bidang Tekstil
1. Asosiasi Karung Goni
2. Asosiasi Apparel Manufactur Indonesia (AMI)
3. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
IV. Bidang Perdagangan Dalam Negeri
1. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO)
2. Indonesia Direct Selling Association (ISDA)
3. Asosiasi Persero Niaga (APN)
V. Bidang Perdagangan Luar Negeri
1. Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI)
2. Asosiasi Perusahaan Rekondisi Indonesia (APRI)
3. Asosiasi Importir Buah dan Sayuran Indonesia (ASIBSI)
VI. Pengusaha Kecil dan Menengah
1. Asosiasi Perlebahan Indonesia (API)
2. Asosiasi Pengerah Tenaga Kerja (APTK)
3. Asosiasi Pengolahan Sari Buah (ASPARI)

20. PHK(PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA)
Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah
pengahiran hubungan kerja karena suatu hal
tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak
dan kewajiban antara pekerja dan
perusahaan/majikan.

21. Resiko PHK bagi perusahaan :
1. Melepas karyawan yang sudah berpengalaman
dan setia
2. Terhentinya produksi sementara dengan adanya
3. pemutusan hubungan kerja
4. Harus mencari penggantinya dengan karyawan
baru
5. Untuk menggantinya perlu biaya yang besar
guna merekrut
6. Hasil pengganti belum tentu sebaik yang lama

22. Resiko PHK bagi karyawan :
1. Hilangnya penghasilan yang diterima untuk
membiayai keluarga
2. Timbulnya situasi yang tidak enak karena harus
menganggur
3. Berkurangnya rasa harga diri apalagi bila selama ini
memangku suatu jabatan
4. Terputusnya hubungan dengan teman sekerja
5. Harus bersusah payah mencari pekerjaan baru

23. Sumber timbulnya PHK :
1. Permintaan karyawan sendiri
2. Kebijakan organisasi atau perusahaan
3. Tidak ada pengembangan karier
4. Lingkungan kerja yang kurang nyaman
5. Masalah kerja
6. Masalah kesehatan yang tidak cocock
7. Merasa pekerjaan tidak cocok dengn minat dan bakat
8. Perlakuan yang dirasa kurang adil

24. Pasal 150 – 172 Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK), Undang Undang Ketenagakerjaan
No. 13 Tahun 2003

25. MACAM-MACAM PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA
Ada dua kategori, yaitu:
1. PHK bersifat sementara
2. PHK bersifat permanen

26. Macam-macam PHK secara keseluruhan :
1) PHK karena pekerja/buruh melakukan kesalahan
berat
2) PHK karena pekerja ditahan Pihak yang Berwajib
3) PHK karena Pengusaha mengalami Kerugian
4) PHK karena Pekerja/buruh Mangkir
5) PHK karna Pekerja Meninggal Dunia
6) PHK karena pelanggaran yang dilakukan oleh Para
Pekerja

27. KETENTUAN BERKAITAN DENGAN
PEMBERHENTIAN PEKERJA
Bagi pegawai yang diberhentikan secara tidak
hormat, secara otomatis pekerja tersebut tidak
akan mendapatkan pesangon.
Sebaliknya pegawai yang diberhentikan secara
hormat oleh perusahaan, maka perusahaan harus
memberikan uang pesangon yang aturannya
sesuai dengan yang diberlakukan dalam undang-
undang.

28. KETENTUAN PEMBERIAN UANG
PESANGON
 Masa kerja sampai 1 (satu) tahun, maka diberikan
pesangon sebesar satu bulan upah bruto.
 Masa kerja 1-2 tahun, diberikan pesangon sebesar dua
bulan upah bruto.
 Masa kerja 2-3 tahun kerja, diberikan pesangon sebesar
tiga bulan upah bruto.
 Masa kerja 4 tahun dan seterusnya, diberikan pesangon
sebesar 4 bulan upah bruto.
 Sedangkan besarnya uang jasa yang harus diberikan selain
uang pesangon adalah sebagai berikut:
 Masa kerja 5-10 tahun adalah sebesar 1 bulan upah bruto.
 Masa kerja 10-15 tahun adalah sebesar 2 bulan upah bruto.
 Masa kerja 15-20 tahun adalah sebesar 3 bulan upah bruto.
 Masa kerja 20-25 tahun adalah sebesar 4 bulan upah
bruto.
 Masa kerja 25 tahu ke atas adalah sebesar 5 bulan upah
bruto.

29. LARANGAN PHK
Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (Pasal 153
ayat 1) dengan tegas menyebutkan, bahwa Pengusaha dilarang
melakukan PHK dengan alasan buruh :
1. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut
keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas)
bulan secara terus-menerus;
2. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya, karena
memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
4. pekerja/buruh menikah;
5. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan,
gugur kandungan, atau menyusui bayinya

30. 7. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan
pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
8. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat
pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat
buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha,
atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
9. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai
perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
10.karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan,
jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
11.pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau
sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka
waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

31. PROSES PEMBERHENTIAN
PEKERJA
Proses pemberhentian karyawan harus menurut
prosedur sebagai berikut:
1. Musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan.
2. Musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan
perusahaan.
3. Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan
perusahaan.
4. Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan
perusahaan.
5. Pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri.

32. PEMBERHENTIAN SUMBER DAYA
MANUSIA
A. Peraturan perundang-undangan yang mengatur
pemberhentian pegawai atau karyawan di indonesia, antara
lain :
1. UU NO. 11 TH 1969. PENSIUN.PEGAWAI. JANDA/DUDA
2. UU NO. 8 TH 1974. POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
3. PP NO. 4 TH 1966. PEMBERHENTIAN. SEMENTARA
PEGAWAI
4. PP NO. 4 TH 1966. PEMBERHENTIAN. SEMENTARA
PEGAWAI
5. PP NO. 32 TH 1979. PEMBERHENTIAN PEGAWAI
6. UU NO. 21 TH 2014. ASN

33. PEMBERHENTIAN ATAS
PERMINTAAN SENDIRI DARI
PEKERJA
Dalam menghadapi bentuk pemberhentian ini perlu
diperhatikan beberapa hal berikut:
 Paling lambat 3 bulan sebelum waktu pemberhentian, pekerja
yang bersangkutan harus sudah mengajukan permohonan
berhenti secara tertulis dengan mengemukakan alasan yang jelas.
 Karena alasan-alasan tertentu, pihak perusahaan dapat menolak
permintaan berhenti tersebut dan menunda pemberhentian paling
lama 1 (satu) tahun.
 Apabila permohonan tersebut disetujui, pihak perusahaan perlu
mengeluarkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat
atas nama pekerja yang bersangkutan.
 Kepada pekerja yang bersangkutan dapat diberikan pesangon,
uang jasa, dan ganti rugi yang besarnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

34. B. Bentuk pemberhentian dengan hormat:
a) Telah mencapai usia pensiun
b) Permintaan sendiri
c) Adanya penyederhanaan organisasi perusahaan
d) Tidak cakap jasmani dan rohani
e) Meninggal atau hilang
f) Tidak melapor sehabis cuti

35. Penjelasan pemberhentian - pemberhentian atas
permintaan sendiri :
A. Ditunda paling lambat 1 (satu) tahun apabila
kepentingan dinas yang mendesak.
B. Ditolak apabila karyawan yang bersangkutan masih
terikat dalam kewajiban bekerja pada pemerintah.

36. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG MENGATUR PHK YAITU BILA
KARYAWAN TERSEBUT:
1.Meninggal dunia
2.Telah mencapai usia
3.Melanggar peraturan yang berlaku
4.Berakhirnya kontrak dengan perushaan
5.Terlibat dengan kegiatan yang melanggar hukum

37. KEBIJAKAN PHK UNTUK
SEBAGIAN KARYAWAN TERPAKSA
DIAMBIL KARENA :
1.karyawan tidak disiplin
2.Karyawan kurang cakap dan produktif
3.Karyawan terlibat asusila
4.Karyawan tidak bisa bekerja sama
5.Penyederhanaa organisasi

38. PHK YANG BANYAK MEMBUAT
PERUSAHAAN TERLIHAT RUGI
PADA:
1. Produktivitas kerja akan merosot
2. Perushaannya akan kehilangan tenaga potensial
yang susah dicari penggantinya
3. Perusahan harus mengeluarkan biaya,waku dan
tenaga untuk merekrut tenaga baru
4. Kurang berfungsinya pengelolaan perusahaan
dengan baik

39. PHK ATAS KEHENDAK PERUSHAAN DAPAT
MENIMBULKAN AKIBAT BAGI PERUSHAAN
ANTARA LAIN:
1.Perusahan harus memberi uang pesangon
2.Perusahan dapat digugat ke pengadilan tata
usaha negara

40. UNTUK MENCEGAH PHK DAPAT
DILAKUKAN
1. Memperbaiki tingkat kompensasi sehingga lebih
memadai
2. Menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan
menyenangkan
3. Meninjau kembali pola penempatan karyawan
4. Menyempurnakan sistem dan prosedur yang berlaku
dalam perushaan agar lebih efektif
5. Meningkatkan penyediaan fasilitas kerja
6. Memperketat pelaksaan seleksi sehingga yang masuk
betul- betul karyawan yg terbaik dan sehat

41. END OF SLIDE……

42. SESI TANYA JAWAB…
BE Brave…
009 pengusaha yang seperti apa yang dapat bergabung dalam lk
tripartit
Dalam proses phk,
mengapa perlu adanya musyawarah antara pimpinan serikat buruh dan
pimpinan perusahaan?
099 apakah pertemuan antara pihak lk tripartit dilakukan pada saat ada
isu ekonomi/permasalahan ekonomi saja?
094 kapan kondisi yang mengharuskan perusahaan untuk membayar
karyawannya di bawah upah minimum?