BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020

1
06/Desember/VI/2020
BRAFOPMK
Jalan Panjang
Pembangunan SDM
Indonesia
Perluas Akses Kerja
untuk Penyandang
Disabilitas
Vaksin Gratis dan
Pentingnya Persiapan
Vaksinasi
KOMITMEN
MENEKAN
STUNTING
Edisi 06/Desember/VI/2020 Berita dan Informasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
www.kemenkopmk.go.id

2 06/Desember/VI/2020
mengucapkan
HAKORDIA
2020
Membangun Kesadaran
Seluruh Elemen Bangsa
dalam Budaya Antikorupsi
Selamat Memperingati
Hari Antikorupsi Sedunia
9 Desember 2020

Daftar Isi
40
16
30
28
FAKTA SEJARAH
PENETAPAN HARI IBU
(22 DESEMBER)
Tumpas Stunting,
Bangun Pangan
dan Gizi
34
Menpora Ajak Semua
Elemen Bangkitkan
Sepak Bola Nasional
Kemenpora RI meluncurkan
program‘Main Bola Yuk’
melalui Youth Fun Juggling
Competition.
DPR Dukung Sikap
Pemerintah Soal
Israel
KOMITMEN MENEKAN
STUNTING
Presiden Jokowi menargetkan agar
angka stunting turun pada angka
14 persen pada 2024.
Edisi 06/Desember/VI/2020
Perluas Akses Kerja
untuk Penyandang
Disabilitas
44
Ahmad Nabil Bintang
Peduli Sesama,
Bagikan 54 Ribu
Paket Makan
Siap Santap
3
06/Desember/VI/2020
26

EDITORIAL
Edisi 06/Desember/VI/ 2020
Pembina:
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Pengarah:
Deputi dan Staf Ahli Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Penanggung Jawab:
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:
Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan
Redaktur Pelaksana:
Kepala Bagian Humas dan Perpustakaan
Tim Redaksi:
Ihti Oktarina, Achmad Soleh, Olivia C.M.P, Dwi
Prasetya, Puput Mutiara, Novrizaldi, Rendy
Febrianto, Mega Hartati
Ahli Tata Letak/Produksi:
Hafidh Yurits Addiar, M.Yusuf Abdullah, Kristian
Suryatna
Sekretariat Redaksi:
Bagian Humas dan Perpustakaan,
Lantai 9 Kementerian Koordinator Bidang
Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta 10110
Telp./ Faks. (021) 386 0565, (021) 385 2165
Email: brafopmk@kemenkopmk.go.id
Situs: www.kemenkopmk.go.id
Redaksi menerima artikel atau tulisan
juga foto. Redaksi berhak mengubah
tulisan sepanjang tidak mengubah isi
dan maknanya.
Sinergi Menekan
Angka Stunting
Upaya mencetak sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul
tak boleh padam. Pandemi bukanlah halangan bagi untuk terus
berikhtiar mewujudkan generasi SDM yang unggul dan inovatif.
Kondisi pandemi dengan segala dampak di setiap sendi kehidupan
ini justru menyadarkan semua pihak betapa penting SDM tangguh
yang mampu bergerak dengan cara-cara luar biasa dan beradaptasi
menghadapi kesulitan sehingga unggul dalam persaingan.
Salah satu tantangan terbesar adalah stunting alias gagal pertumbuhan
pada anak. Ya stunting menjadi momok dalam kaitannya dengan
akselerasi pembangunan SDM.
Berdasar data Survei Status Gizi Balita Indonesia Tahun 2019
Kementerian Kesehatan, diketahui bahwa 27,7% anak Balita Indonesia
mengalami stunting. Artinya ada sekitar 6,5 juta balita Indonesia yang
mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Hal ini
dapat menyebabkan stunting di masa mendatang.
Sementara untuk jumlah kasus stunting tertinggi berada di Kabupaten
Sumba Barat Daya, yakni 30,1%. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional
sekitar 27%.
Kondisi yang tentunya patut dicermati. Itu pula yang kemudian melatari
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir
Effendy melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Terutama
menyambangi daerah-daerah yang memang secara statistik memiliki
angka stunting cukup tinggi.
Presiden Jokowi menargetkan angka stunting turun hingga mencapai
14% pada tahun 2024. Artinya sejak dari sekarang ada waktu sekitar
empat tahun untuk mewujudkannya. Sulitkah? tentu tidak ketika semua
saling bahu-membahu menekan angka stunting.
Seperti yang disampaikan Menko PMK, persoalan stunting tidak bisa
ditangani oleh satu pihak melainkan lintas sektoral. Bukan hanya
pemerintah, namun juga para pemangku kepentingan terkait termasuk
para tokoh masyarakat dan kepala adat.
Pasalnya, hanya dengan sinergi lintas sektoral negara akan mampu
menangani persoalan stunting, terutama untuk mencapai target
pembangunan sumber daya manusia. Hal tersebut sebagaimana target
dan fokus pemerintah lima tahun ke depan sesuai RPJMN 2020-2024.
Sinergi menjadi kunci bagaimana menekan angka stunting. Tidak
mengandalkan pemerintah semata, tapi bagaimana mengkapitalisasi
semua potensi yang ada di luar eksekutif untuk mendorong
pembangunan manusia yang berkualitas.
Untuk itulah, di edisi penghujung akhir tahun 2020 ini, Brafo PMK
mengulas bagaimana perspektif persoalan stunting dari berbagai
sektor. Selamat membaca. (*)

5
06/Desember/VI/2020
Stunting tidak bisa ditangani oleh
satu pihak melainkan lintas sektoral.
Bukan hanya pemerintah, namun
juga para pemangku kepentingan
terkait termasuk para tokoh
masyarakat dan kepala adat.
Muhadjir Effendy
Menko PMK RI
Q U O T E S
Foto: BPMI Setpres
Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Generasi yang lemah ini bukan hanya
lemah dari sisi pemahaman agama,
kesalehan dan ketaqwaan, tetapi
juga dari sisi kesehatan, pendidikan
dan ekonomi. Oleh karena itu, saya
menekankan kembali bahwa stunting
ini harus kita cegah bersama-sama.
KH Ma’ruf Amin
Wakil Presiden RI
Gusti Ayu Bintang Darmawati
Menteri PPPA
Posyandu Keluarga akan menjadi
ujung tombak dalam pencegahan
stunting.
“ Foto: BRAFOPMK/Hermawan Susanto
“

I S TA N A
Presiden Joko Widodo mengajak seluruh
masyarakat untuk berpartisipasi dalam program
vaksinasi Covid-19 yang akan dilaksanakan dalam
beberapa waktu mendatang. Hal itu dikemukakan
Presiden saat menyerahkan bantuan modal kerja
bagi sejumlah pelaku usaha mikro dan kecil di
Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat,
18 Desember 2020.
Saat ini pemerintah tengah berupaya untuk
menyediakan akses yang luas terhadap vaksin
Covid-19 bagi seluruh masyarakat. Untuk diketahui,
vaksin tersebut nantinya akan disediakan kepada
masyarakat secara cuma-cuma atau gratis.
“Vaksinasi itu untuk semua rakyat tidak terkecuali
supaya kita bisa kembali hidup normal. Juga tidak
ada kaitannya dengan anggota BPJS. Kan ada isu
ini yang divaksin hanya yang memiliki kartu BPJS,
tidak. Semua warga bisa mengikuti vaksinasi,”kata
Presiden.
Pemerintah masih menunggu tahapan yang
sedang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM). Apabila, tahapan ilmiah itu
telah selesai dilakukan, maka pemerintah akan
bersegera menyelenggarakan vaksinasi massal
tersebut.
Presiden sangat berharap agar seluruh masyarakat
mau mengikuti program vaksinasi Covid-19.
Presiden bersama dengan sejumlah pihak lain
seperti Majelis Ulama Indonesia akan memastikan
keamanan serta kehalalan dari vaksin tersebut.
“Saya nanti yang akan divaksin pertama kali. Di
Indonesia ini saya yang pertama kali (divaksin)
untuk menunjukkan bahwa divaksin itu tidak apa-
apa,”tuturnya.
Namun, Kepala Negara mengingatkan masyarakat
untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol
kesehatan seperti mengenakan masker, menjaga
jarak, hingga rutin mencuci tangan untuk
mencegah penyebaran pandemi.
Dalam kesempatan itu, Presiden memutuskan
bahwa vaksin Covid-19 bagi masyarakat akan
tersedia secara gratis atau tanpa dikenakan biaya
sama sekali. Keputusan tersebut diambil setelah
mempertimbangkan masukan dari masyarakat
sekaligus melakukan perhitungan anggaran
keuangan negara.
“Jadi, setelah banyak menerima banyak masukan
dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi
ulang, perhitungan ulang, mengenai keuangan
negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin
Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis,”ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Joko
Widodo telah menginstruksikan seluruh jajaran
Kabinet Indonesia Maju, lembaga, dan pemerintah
daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi
massal pada tahun anggaran 2021.
Kepala Negara juga telah memerintahkan Menteri
Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi
dari anggaran lain terkait ketersediaan dan
vaksinasi secara gratis ini sehingga tidak ada alasan
bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin.
Persiapan Vaksinasi
Sementara Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf
Amin mengatakan bahwa simulasi vaksinasi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan
bagian penting yang tidak terpisahkan dari
persiapan vaksinasi Covid-19. Hal ini dilakukan
sebagai upaya agar proses vaksinasi Covid-19
kepada seluruh penduduk Indonesia dapat
berjalan dengan lancar.
“Jadi ada beberapa persiapan yang harus disiapkan,
supaya nanti vaksinasinya itu berjalan dengan baik.
Termasuk menyiapkan data-data, nama-nama yang
akan divaksin di seluruh Indonesia, kemudian juga
tahapan-tahapannya, kemudian juga bagaimana
nanti pendistribusian vaksinnya,”papar Wapres usai
melakukan peninjauan simulasi vaksinasi Covid-19
Vaksin Gratis dan
Pentingnya Persiapan
Vaksinasi

7
06/Desember/VI/2020
Presiden Joko Widodo. Foto: BPMI Setpres
di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa
Barat, belum lama ini.
Lebih jauh, Wapres menjelaskan bahwa selain simulasi
vaksinasi di berbagai daerah, pemerintah juga
menyediakan pelatihan-pelatihan untuk semua petugas
vaksin.
“Bahkan juga sudah direncanakan bagaimana limbah
vaksin yang banyak itu harus ditangani,”imbuhnya.
Terkait kebolehan penggunaan vaksin dari MUI,
menurut Wapres, itu bisa karena vaksin tersebut halal
atau karena berdasarkan kedaruratan.
“Yang terpenting, MUI sebagai lembaga otoritas akan
memberikan fatwanya tentang masalah itu,”tegas
Wapres. Untuk itu, Wapres menegaskan kembali bahwa
sertifikasi atau fatwa dari MUI akan keluar sebelum
vaksin diedarkan.
“Sekarang sebenarnya sudah ada pemeriksaan awal,
jadi tinggal nanti menunggu hasilnya. Vaksinnya sudah
ada dan sedang diperiksa. Yang ada di Beijing itu
sudah ada tim bersama dari BPOM juga dari MUI,
sekarang nanti menjelang vaksinasi itu harus
terlebih dahulu keluar,”ungkap Wapres.
Mengenai proses penyuntikan
vaksinasi kepada seluruh
penduduk Indonesia yang
berjumlah lebih dari 260 juta
jiwa, Wapres mengatakan
bahwa hal tersebut
akan dilakukan
secara bertahap
yang difasilitasi
oleh Kementerian Kesehatan.
“Untuk tahapan-tahapannya itu yang akan divaksin itu,
Pak Menteri Terawan yang akan menjelaskan secara
teknis berapa jumlah yang akan divaksin, berapa yang
menjadi tanggung jawab pemerintah yang dibagikan
secara gratis, dan berapa yang mandiri. Ini ada angka-
angkanya kira-kira berapa lama itu bisa terselesaikan
dan bagaimana vaksinnya itu disiapkan untuk jumlah
yang disiapkan itu,”kata Wapres.(*)

Sejumlah peserta dari kaum bapak memasak berbagai jenis masakan untuk
dihidangkan kepada istrinya pada peringatan Hari Ibu ke-92 di Banda Aceh, Aceh,
Selasa (22/12/2020). Peringatan Hari Ibu itu memaknai semangat perempuan
dalam mengambil peran mengisi pembangunan dengan melakukan aksi
solidaritas merespon pandemi COVID-19.
Membahagiakan
Istri Pada
Peringatan Hari Ibu
Foto: ANTARA FOTO/Ampelsa
Warga berkostum malaikat kematian berpose di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa
Tengah, Jumat (25/12/2020). Satgas COVID-19 mengeluarkan sejumlah imbauan saat
libur Natal dan Tahun Baru diantaranya yaitu agar masyarakat tetap menjalankan
protokol kesehatan secara ketat dan menghindari keramaian, ANTARA FOTO/Aji Styawa
Imbauan Protokol
Berlibur Di Tengah
Pandemi
B I N G K A I

Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Petugas medis (kanan) menyimulasikan pemberian vaksin COVID-19 di Puskesmas
Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/11/2020). Simulasi tersebut
digelar sebagai persiapan penyuntikan vaksinasi COVID-19 yang rencananya
digelar pada Januari 2021. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Simulasi Vaksinasi
Covid-19
Seorang anggota komunitas Badut Necis mengenakan kostum sinterklas membagikan makanan
kepada warga berkostum tokoh kartun di Cimahi, Jawa Barat, Jumat (25/12/2020). Seniman dari
Komunitas Badut Necis berinisiatif untuk membagikan makanan secara gratis kepada warga
yang membutuhkan dengan menggunakan kostum sinterklas pada program Jumat berkah
yang bertepatan dengan Hari Raya Natal 2020.
Apresiasi
Tenaga Medis
9
06/Desember/VI/2020

BRAFOPMK - PT Kereta Api
Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta
memastikan calon penumpang
atau pengguna layanan kereta
api jarak jauh dengan suhu tubuh
di atas 37,3 derajat Celsius tidak
diizinkan berangkat meskipun telah
mengantongi berkas tes cepat
antigen atau tes usap.
“Meskipun calon penumpang sudah
memiliki hasil tes cepat antigen atau
tes polymerase chain reaction (PCR),
PT KAI: Suhu 37,3 Derajat Celcius
Tak Diizinkan Naik
namun saat ingin berangkat suhu
tubuhnya 37,3 derajat Celsius tetap
tidak diperkenankan berangkat,”kata
Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta
Eva Chairunisa saat dihubungi
di Jakarta, seperti dikutip Antara
(21/12).
Meskipun demikian, PT KAI Daop
1 Jakarta memastikan seluruh
biaya tiket dikembalikan utuh
tanpa ada biaya potongan. Oleh
karena itu, lanjut Eva, masyarakat
harus betul-betul menjaga kondisi
tubuh menjelang berpergian ke
luar daerah. Tidak hanya pada saat
akan berangkat, PT KAI Daop 1 juga
melakukan pemeriksaan suhu tubuh
secara berkala atau setiap tiga jam
sekali pada penumpang selama di
perjalanan.
Bila ditemukan ada penumpang
dengan suhu tubuh 37,3 derajat
Celsius, kata dia, maka akan diisolasi
sementara di ruangan khusus
yang juga berada dalam gerbong
kereta. Selanjutnya, penumpang
yang diisolasi tadi akan diturunkan
di stasiun terdekat untuk diperiksa
lebih lanjut oleh petugas kesehatan.
“Jadi PT KAI selain menerapkan
protokol kesehatan yang telah
ditetapkan, kami juga melakukan
berbagai hal untuk menunjang
protokol kesehatan itu,”katanya.
Tidak hanya itu, PT KAI Daop 1
Jakarta juga membagikan pelindung
wajah secara gratis bagi penumpang
dan wajib dipakai selama perjalanan.
“Kita juga menambah fasilitas cuci
tangan misalnya di daerah peron,
ruang tunggu, hall dan sebagainya,”
demikian Eva Chairunisa.(*)
BRAFOPMK - Libur akhir tahun dan cuti bersama
Desember 2020 dipangkas sebanyak tiga hari.
Sebelumnya, libur dan cuti bersama Desember 2020
mencapai 11 hari, termasuk libur Natal dan tahun baru
2021.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang
PMK, Muhadjir Effendi seusai menggelar rapat dengan
sejumlah Menteri Teknis berkaitan dengan keputusan
pangkas libur panjang akhir tahun 2020 di Gedung
Kemenko PMK, Jakarta, Selasa 1 Desember 2020.
“Intinya kita sesuai arahan putuskan bahwa libur natal
dan tahun baru tetap ada. Kemudian ditambah satu
pengganti libur Idul Fitri,”kata Muhadjir Effendy.
Keputusan cuti bersama yang disepakati oleh
pemerintah akan ditandatangani oleh 3 Menteri yang
terlibat.“Secara teknis ada pengurangan libur dan
cuti bersama 3 hari, yaitu 28-29-30 Desember 2020,”
sambungnya. (*)
Berikut jadwal terbaru libur akhir tahun perayaan Natal
dan Tahun Baru 2020:
è
è 24 Desember 2020 (Kamis): Libur Cuti Bersama
Natal 25 Desember 2020 (Jumat): Libur Natal
è
è 28 - 30 Desember 2020 (Senin): Masuk
è
è 31 Desember 2020 (Kamis): Libur Pengganti Idul
Fitri 2020
è
è 1 Januari 2021 (Jumat): Libur Tahun Baru 2021
Pemerintah Pangkas Libur dan Cuti Bersama
Petugas medis melakukan rapid tes antigen COVID-19 kepada calon penumpang Kereta Api
(KA). Foto: PT. KAI
N E W S F L A S H

BRAFOPMK - Jumlah pasien sembuh dari Covid-19
per hari ini terus bertambah menjadi 526.979 orang,
atau persentasenya juga meningkat menjadi 81,9%.
Jumlah kesembuhan kumulatif ini sudah termasuk
penambahan pasien sembuh harian per 17 Desember
2020 sebanyak 4.995 orang.
Sebaran daerah secara urutan harian, DKI Jakarta
menambahkan jumlah tertinggi pasien sembuh
sebanyak 1.376 kasus dan kumulatifnya masih yang
tertinggi mencapai 142.647 kasus. Jawa Barat hari ini
menempati urutan kedua menambahkan 898 pasien
sembuh dan kumulatifnya menjadi 58.187 kasus.
Urutan ketiga harian berada diJawa Timur sebanyak
582 pasien sembuh, namun kumulatifnya masih kedua
tertinggi mencapai 62.859 kasus. Jawa Tengah urutan
keempat menambahkan pasien sembuh sebanyak 289
kasus dan kumulatifnya sebanyak 47.196 kasus. Urutan
kelima hari ini ada di Riau menambahkan sebanyak
200 kasus dan kumulatifnya mencapai 20.678 kasus.
Lalu, pada pasien terkonfirmasi positif hari ini
bertambah, sebanyak 7.354 kasus. Untuk jumlah
kumulatifnya, atau pasien terkonfirmasi positif yang
tercatat sejak kasus pertama hingga saat ini, berjumlah
643.508 kasus. Namun untuk jumlah kasus aktif,
yakni pasien Covid-19 yang masih menjalani masa
perawatan, per hari ini berjumlah 97.139 kasus atau
15,1% dari pasien terkonfirmasi.
Kesembuhan Kumulatif Pasien Covid-19
Terus Meningkat
Untuk rincian penambahan pasien terkonfirmasi
positif harian per provinsi, DKI Jakarta hari ini urutan
pertama, menambahkan sebanyak 1.690 kasus dan
kumulatifnya masih yang tertinggi sebanyak 158.033
kasus. Diikuti Jawa Barat urutan kedua dengan
menambahkan pasien terkonfirmasi positif sebanyak
1.277 kasus dan kumulatifnya urutan ketiga
mencapai 70.777 kasus.
Diikuti Jawa Timur urutan selanjutnya
menambahkan sebanyak 855 kasus dan
kumulatifnya masih urutan kedua sebanyak
72.979 kasus. Jawa Tengah urutan keempat harian
menambahkan 620 kasus dan kumulatifnya di
urutan keempat nasional dengan 69.301 kasus.
Dan Sulawesi Selatan hari ini urutan kelima
menambahkan 333 kasus dan kumulatifnya
mencapai 24.352 kasus.
Disamping itu, untuk kasus pasien meninggal
harian juga masih bertambah sebanyak 142 kasus
dan kumulatifnya menjadi 19.390 kasus atau 3,0%
dari pasien terkonfirmasi. Dari rincian per provinsi,
Urutan pertama harian berada di Jawa Timur dengan
menambahkan pasien meninggal sebanyak 39 kasus
kumulatifnya masih yang tertinggi menembus 5.055
kasus. Jawa Tengah urutan kedua menambahkan 30
kasus dan kumulatifnya mencapai 2.728 kasus.
DKI Jakarta urutan ketiga menambahkan 20 pasien
meninggal dan kumulatifnya juga masih urutan
kedua bertambah menjadi 3.014 kasus. Urutan
keempat di Jawa Barat dengan menambahkan
pasien meninggal sebanyak 11 kasus dan
kumulatifnya 1.092 kasus. Dan Kalimantan Timur
urutan kelima menambahkan 5 kasus dan
kumulatifnya 658 kasus.
Selain itu, laporan data hasil uji pada 510
laboratorium jejaring per 17 Desember 2020, jumlah
spesimen selesai diperiksa per hari sebanyak 60.629
spesimen dan kumulatifnya 6.607.005 spesimen.
Jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 43.461
orang dan kumulatifnya 4.427.446 orang.
Sementara jumlah negatif Covid-19 dari hasil periksa,
per hari ini sebanyak 36.107 orang dan kumulatifnya
3.783.398 orang. Selain itu per hari ini jumlah suspek
tercatat ada 62.250 kasus. Untuk sebaran wilayah
masih berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten/
kota.(*)
Petugas kesehatan menjemput pasien COVID-19 di Jakarta,
Minggu (13/12/2020). Foto: ANTARA FOTO/Fauzan
11
06/Desember/VI/2020

BRAFOPMK - Vaksinasi merupakan interfensi
Kesehatan masyarakat yang paling efektif dan efisien
untuk membentuk kekebalan kelompok (herd
immunity). Masyarakat perlu memahami beberapa fakta
terkait vaksinasi, agar pemahaman mereka menjadi
lebih baik dan siap menerima vaksin demi kebaikan dan
kesehatan.
Terkait prasyarat penerima vaksinasi, ternyata ada
beberapa kelompok masyarakat yang dianggap rentan
dan tidak perlu divaksinasi seperti misalnya ibu hamil
dan orang lanjut usia (Lansia). Ilmu kedokteran justru
menganjurkan bahwa dua kelompok masyarakat ini
perlu vaksinasi.
dr. Dirga Sakti Rambe, Vaksinolog dan Dokter Spesialis
Penyakit Dalam menjelaskan,“Ibu hamil boleh bahkan
sangat penting menerima vaksinasi. Kita tahu bahwa
banyak penyakit-penyakit infeksi yang bila terjadi
pada masa kehamilan, dapat mempengaruhi tumbuh
kembang janin dan dapat mempengaruhi kondisi
kehamilan secara langsung”, ujarnya dalam Tayangan
Informatif berjudul“Ibu Hamil dan Lansia, bolehkan
di Vaksin?”yang disiarkan Komite Penanganan
COVIS-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN),
sebagaimana dilansir web resmi Satgas Covid-19.
dr. Dirga menjelaskan lebih lanjut bahwa ibu hamil
yang terkena Influenza, dihubungkan dengan kelahiran
premature. Oleh karena itu, Organisasi Kesehatan
menyarankan agar ibu hamil mendapatkan vaksin
Influenza, juga ada beberapa vaksin lainnya yang
penting.
Ibu Hamil dan Lansia
Boleh Divaksin
BRAFOPMK - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori
mendorong perubahan paradigma baru dengan metode
pendekatan penyusunan tata ruang berbasis elektronik
atau dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Online
Single Submission (OSS) sehingga mempermudah dan
menyederhanakan integrasi pusat dan daerah. Untuk itu,
ia mengatakan tidak ingin menggunakan metode yang
konvensional lagi.
Hal itu disampaikan Sekjen Kemendagri pada saat
memberikan sambutan di Rakornas Ikatan Ahli
Perencana (IAP) Tahun 2020, dengan tema“Penataan
Ruang Pasca 2020 : Penguatan Peran Profesi Perencana”
secara Virtual belum lama ini.
“Namun, perlu diingat bahwa ibu hamil tidak boleh
mendapatkan vaksin hidup. Misalnya, vaksin MMR;
vaksin Campak; vaksin Cacar Air, itu harus ditunda
hingga kehamilannya selesai”, terangnya.
Selain ibu hamil, vaksinasi juga bisa diberikan pada
lansia. Pada orang lansia terjadi penurunan sistem
imunitas akibat proses penuaan. Oleh karena itu,
lansia termasuk kelompok yang sangat rentan untuk
mengalami penyakit infeksi sehingga ada beberapa
rekomendasi khusus vaksinasi pada lansia. Misalkan
vaksin Pneumonia untuk mencegah radang paru yang
dapat mematikan bagi lansia.
“Yang kedua, vaksin Influenza juga penting diberikan
untuk lansia karena pada lansia penyakit Influenza
dapat berkomplikasi menjadi radang paru yang berat;
yang ketiga, vaksin Herpes Zoster atau Cacar Ular, itu
juga direkomendasikan untuk lansia. Selain itu, masih
ada beberapa vaksin lain yang Anda dapat lihat pada
rekomendasi vaksinasi dewasa,”tutup dr. Dirga. (*)
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 saat simulasi
pelayanan vaksinasi di Puskesmas Kemaraya, Kendari, Sulawesi
Tenggara, Jumat (18/12/2020).Foto: ANTARA FOTO/Jojon
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Muhammad Hudori. Foto: Dok. Kemendagri
Kemendagri Perkuat
Integrasi Pusat-Daerah
Berbasis Digital
N E W S F L A S H

Lanjutnya, Ia juga benar-benar ingin agar di era
perkembangan teknologi sekarang ini perlu adanya
integrasi Spasial dan A-spasialnya, terutama setelah
menyelesaikan ajang besar Pilkada Serentak 2020.
Hudori ingin agar IAP dapat memberikan masukan
kepada pemerintah daerah dalam konteks penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dengan menggunakan aplikasi.
“Kedua planner juga tidak kalah penting dalam era yang
sekarang ini di samping tata ruang, yaitu adalah kita
kan baru saja menyelesaikan ajang besar, yaitu Pilkada
Serentak ada 270 daerah, ini juga perlu peran planner,
terutama bagaimna misalnya menyusun RPJMD di 270
daerah,”ujarnya.
Hudori juga memberikan pengarahan bagi anggota IAP
agar memberikan masukkan kepada pemerintah daerah
yang sejalan dengan program strategis pemerintah
pusat di tahun 2021, yaitu Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) yang berfokus pada kesehatan,
peningkatan ekonomi nasional, perlindungan sosial,
dan reformasi struktural.
“Pertama saya menyoroti ini diperlukan konsep
perencanaan kota tangguh bencana pandemi Covid-19,
ini metodelogi baru lagi, ini juga pekerjaan rumah
(PR) teman-teman IAP tentu saja ke depan harus
dikembangkan soal ini; Kedua, dalam mendorong
kemudahan investasi diperlukan percepatan dua
penyusunan RDTR dan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) berbasis elektronik,”bebernya.
Selanjutnya diperlukan dorongan IAP melalui
pendampingan dalam pelaksanaan Integrasi dukumen
perencanaan Spasial dan A-spasial, kemudian perlu
perencanaan ruang yang komprehensif dalam
pengembangan food estate untuk peningkatan
ketahanan pangan nasional yang terintegrasi, seperti di
Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Merauke.
“Kelima, diperlukan pengembangan smart city dalam
rangka implementasi transformasi digital, misalnya
melalui e-governance, e-commerce, e-health, dan
lain-lain; Terakhir, perlu ada skenario pengalihan fungsi
ruang sesuai kebutuhan mendesak dalam masa darurat,”
pungkasnya.(*)
BRAFOPMK - Pantun bagi masyarakat Melayu bukan
hanya sebagai alat komunikasi sosial namun juga kaya
akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral ditetapkan
sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh Organisasi
Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB -UNESCO). Wakil Delegasi Tetap RI
untuk UNESCO, Prof. Surya Rosa Putra kepada Antara
London, Kamis mengatakan Laporan dari London
UNESCO tetapkan pantun sebagai warisan budaya
dunia takbenda Kamis, 17 Desember lalu.
UNESCO tetapkan pantun sebagai warisan budaya
dunia takbenda. Penetapan itu ditetapkan pada sesi ke-
15 Intergovernmental Committee for the Safeguarding
of the Intangible Cultural Heritage di Kantor Pusat
UNESCO di Paris, Prancis, Kamis. Dikatakan Nominasi
Pantun diajukan secara bersama Indonesia dan Malaysia
ini menjadi tradisi budaya Indonesia ke-11 yang diakui
UNESCO. Sebelumnya Pencak Silat diinskripsi sebagai
Warisan Budaya Takbenda 12 Desember 2019.
Surya Rosa Putra mengatakan UNESCO menilai Pantun
memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu bukan
hanya sebagai alat komunikasi sosial namun juga
kaya akan nilai-nilai yang mejadi panduan moral.
Dikatakannya pesan disampaikan melalui Pantun
umumnya menekankan keseimbangan dan harmoni
hubungan antar manusia.
“Bagi Indonesia, keberhasilan penetapan Pantun
sebagai Warisan Budaya Takbenda tidak lepas dari
keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan,”
ujarnya. Dikatakannya keterlibatan baik pemerintah
pusat dan daerah, maupun berbagai komunitas terkait
Pantun seperti Asosiasi Tradisi Lisan (ATL), Lembaga
Adat Melayu, Komunitas Joget Dangdung Morro,
Komunitas Joget Dangdung Sungai Enam, Komunitas
Gazal Pulau Penyengat, Sanggar Teater Warisan Mak
Yong Kampung Kijang Keke, serta sejumlah individu
dan pemantun Indonesia.
Prof. Surya menyampaikan sebagai nominasi Indonesia
pertama diajukan bersama dengan negara lain, inskripsi
Pantun memiliki arti penting bagi Indonesia dan
Malaysia, yang mereeksikan kedekatan dua negara
serumpun yang berbagi identitas, budaya, dan tradisi
Melayu. Baca juga: Menapak jalan Benteng Keraton
Buton Baubau sebagai warisan dunia
Bagi komunitas Melayu, Pantun memiliki peran penting
sebagai instrumen komunikasi sosial dan bimbingan
moral yang menekankan keseimbangan, harmoni, dan
eksibilitas hubungan dan interaksi antarmanusia dalam
syairnya.
“Hari ini, tidak hanya sebagai identitas Melayu,
Pantun juga telah menjadi media pendukung dalam
pemberdayaan ekonomi kreatif,”ujarnya. Diharapkan
Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk terus
melakukan berbagai upaya untuk memastikan
pelindungan Pantun sebagai Warisan Budaya Takbenda
melalui pelibatan aktif komunitas lokal di kedua. (*)
Pantun Ditetapkan
Warisan Budaya Dunia
13
06/Desember/VI/2020

Desember
2020
Deli Serdang,
Sumatera
Utara
5
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
Muhadjir Effendy (kiri) saat mengunjungi Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional
(BNN) di Deli Serdang, Sabtu (5/12/2020). Foto: Humas Kemenko PMK
Menko PMK:
Rehabilitasi
Bukanlah Aib
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK) Muhadjir Effendy (kanan) saat meninjau langsung proses
simulasi vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI)
Sulianti Saroso, Jakarta, Rabu (16/12/2020). Foto: BRAFOPMK/Hermawan
Susanto
Cek Kegiatan Belajar Tatap
Muka di Tambolaka, NTT
Desember
2020
Jakarta
16
G I AT S E R E M O N I A L

(Menko PMK) Muhadjir Effendy (kanan) saat memperingati Hari
Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2020, di Manado, Sulawesi Utara,
Sabtu (19/12/2020). Foto: Humas Kemenko PMK
Covid-19 Jadi
Momentum
Kesetiakawanan Sosial
(Menko PMK) Muhadjir Effendy (kiri) saat melantik beberapa pejabat
fungsional di lingkungan Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (22/12/2020).
Foto: Humas Kemenko PMK
Menko PMK Lantik
Pejabat Fungsional
Desember
2020
Manado,
Sulawesi Utara
19
Desember
2020
Jakarta
22
15
06/Desember/VI/2020

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (kanan) saat mengecek penangganan
stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, Selasa (17/11/2020). Foto: Humas Kemenko PMK
Presiden Jokowi menargetkan
agar angka stunting turun pada
angka 14 persen pada 2024.
F O K U S U TA M A
BRAFOPMK -“Presiden Joko Widodo menargetkan
harus 14% pada 2024 ke depan. Waktu efektifnya
tiga tahun, kita harus kerja keras”. Pernyataan
tersebut diungkapkan Menteri Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko
PMK), Muhadjir Effendy belum lama ini.
Itu tak lepas dari angka prevalensi stunting di
Indonesia yang cukup tinggi. Merujuk data hasil
survei status gizi balita Indonesia, prevalensi
stunting sebesar 27,67 persen.“Artinya 1 dari 4 anak
Indonesia mengalami kekurangan gizi,”kata Menko
PMK.
Dijelaskan Menteri Muhadjir, stunting terjadi ketika
anak berusia 1.000 hari atau pada usia emas tapi
tidak memperoleh gizi yang cukup. Hal ini akhirnya
berdampak pada tumbuh-kembang anak.
Imbasnya, pertumbuhan organ tidak optimal,
khususnya perkembangan otaknya. Maka dari itu
usia 1.000 hari kehidupan ini akan punya dampak
jangka sangat panjang.“Yaitu ketika dia tumbuh
menjadi tenaga kerja atau angkatan kerja, produksi
akan tidak bisa tumbuh secara maksimal,”jelasnya.
Berdasarkan data Bank Dunia, 54 persen angkatan
Komitmen
Menekan Stunting

17
06/Desember/VI/2020
kerja Indonesia yang notabene berjumlah 137 juta,
saat ini pernah mengalami stunting pada 1.000 hari
awal kehidupan. Merujuk pada kondisi tersebut,
Muhadjir menekankan perlu penanganan strategis
untuk membangun sumber daya manusia yang
berkualitas.
“Tentu kondisi inilah yang akan kita jadikan
dasar untuk menganggap kenapa masalah
stunting di Indonesia ini menjadi persoalan
yang paling strategis dalam upaya kita untuk
membangun sumber daya manusia yang maju dan
berkeunggulan,”katanya.
Pemerintah, kata Muhadjir, berkomitmen
menurunkan angka stunting di Indonesia. Dia
menyebut Presiden Jokowi menargetkan agar
angka stunting turun pada angka 14 persen pada
2024.
Saat ini, lanjut dia, yang digunakan landasan untuk
penanganan stunting adalah Peraturan Presiden
Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Perbaikan Gizi. Hanya saja perpres
tersebut sudah tidak terlalu relevan untuk dijadikan
dasar berpijak, dasar regulasi untuk penanganan
stunting di Indonesia.
“Oleh sebab itu, saat ini dengan prakarsa dari
Bappenas, telah dilakukan proses perubahan atas
perpres tersebut dengan rancangan peraturan
yang baru, yaitu rancangan peraturan presiden
tentang percepatan penanganan stunting
untuk mencapai target atas stunting pada 2024,”
lanjutnya.
Peran Sentral BKKBN dan Pemerintah
Daerah
Instruksi Presiden Joko Widodo agar penanganan
stunting‘dikomandoi’Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan
langkah tepat. Pasalnya dengan begitu, domain
masalah stunting bergeser menjadi urusan
pembangunan keluarga.
Menurut Menko PMK, stunting sangat terkait
dengan pembangunan keluarga. Mulai dari urusan
keluarga berencana, perencanaan keluarga,
ekonomi keluarga, kesehatan keluarga, dan
kesehatan reproduksi sangat terkait dalam masalah
stunting. Karena itu, menurut dia, sangat tepat
bila ditangani BKKBN. Selain itu, aspek kesehatan
seperti masalah sanitasi dan gizi juga akan terus
menjadi perhatian.
“Presiden memberikan arahan supaya stunting ini
ditangani BKKBN. Artinya sebagai ujung tombaknya
backbonenya itu BKKBN. Sehingga domainnya
geser stunting ini bukan urusan kesehatan tapi
urusan pembangunan keluarga dengan landasan
UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,”jelas
Menteri Muhadjir.
Muhadjir mengatakan, apabila masalah stunting
menjadi urusan BKKBN, maka Kementerian
Kesehatan bisa lebih fokus pada pencegahan dan
penanggulangan penyakit-penyakit yang juga
berpengaruh pada upaya penyiapan SDM yang
prima secara fisik, mental, maupun intelektual.
“Sehingga betul-betul kita bisa mencapai target
dan cita-cita pembangunan nasional kita yaitu
menjadi negara maju di tahun emas 2045,”beber
mantan Mendikbud ini.
Senada, Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Subandi Sardjoko mengatakan bahwa diperlukan
kerjasama lintas sektor dengan dukungan berbagai
kementerian dan lembaga untuk mencapai target
penurunan stunting di angka 14 persen pada 2024.
Saat ini, kata Subandi, pemerintah menyiapkan
rancangan Peraturan Presiden (Perpres) untuk
menurunkan angka stunting yang mencakup
konvergensi penanganan di tingkat pusat,
provinsi, hingga desa. Perpres ini nantinya
mengkoordinasikan berbagai sumber daya
sehingga intervensi penurunan stunting benar-
benar sampai ke masyarakat.
“Tantangan yang kita hadapi saat ini tidaklah
mudah, terlebih dalam situasi pandemi Covid-19
seperti sekarang ini. Butuh kolaborasi lintas sektor,
mulai dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk
swasta dan NGO,”tandasnya.(*)
Apabila masalah stunting menjadi
urusan BKKBN, maka Kementerian
Kesehatan bisa lebih fokus pada
pencegahan dan penanggulangan
penyakit-penyakit yang juga
berpengaruh pada upaya
penyiapan SDM yang prima secara
fisik, mental, maupun intelektual.

F O K U S U TA M A
BRAFOPMK - Pangan dan gizi merupakan salah satu
aspek krusial dalam pembangunan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang unggul, berkualitas, dan berdaya
saing. Itu pula yang kemudian menjadi fokus utama
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf
Amin. Terlebih Presiden, memasuki periode keduanya
memimpin, pembangunan kualitas SDM bakal terus
digenjot.
Bebicara pangan dan gizi kaitannya erat dengan
produktivitas maupun kualitas SDM. Mereka yang
memiliki kecukupan pangan serta gizi, tentu punya
potensi yang besar dari sisi pengembangan kapasitas
SDM-nya.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono
mengungkapkan, tantangan yang dihadapi
Indonesia di bidang pangan dan gizi saat ini yakni
ketidakcukupan konsumsi pangan, pola konsumsi
masyarakat Indonesia yang masih kurang ideal, dan
yang paling serius adalah masalah kurang gizi atau
stunting pada anak balita.
“Permasalahan gizi yang masih serius untuk dihadapi
adalah stunting. Berdasarkan data Riskesdas, pada
tahun 2019, angka stunting di Indonesia sebesar 27,67
persen. Pemerintah menargetkan penurunan stunting
menjadi 14 persen di tahun 2024 sebagaimana yang
tertuang dalam RPJMN 2020-2024,”ujar Agus belum
lama ini.
Untuk mencapai target penurunan stunting hingga
14 persen, dikatakan Deputi Agus, perlu langkah yang
luar biasa atau extraordinary. Di antaranya yaitu melalui
intervensi sejak usia remaja, di masa pranikah, selama
kehamilan, dan masa interval kehamilan. Selain itu,
pembangunan pangan dan gizi juga dilaksanakan
melalui berbagai upaya untuk percepatan perbaikan gizi.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan, pemerintah juga
telah melaksanakan program-program pembangunan
pangan dan gizi yang dilaksanakan secara terkoordinasi
melalui Kementerian dan Lembaga yang membidangi
masalah pangan dan gizi, seperti Kementerian Pertanian
(Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian
Kesehatan (Kemenkes).
“Kementan mendukung penguatan ketahanan pangan
masyarakat melalui program Pekarangan Pangan Lestari
(P2L) untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga,
KKP memiliki program Gemarikan yang bertujuan untuk
Kegiatan Posyandu balita di Solo, Jawa Tengah. Foto: ANTARA
FOTO/Maulana Surya
Untuk mencapai target penurunan
stunting hingga 14 persen, perlu langkah
yang extraordinary. Di antaranya
melalui intervensi sejak usia remaja, di
masa pranikah, selama kehamilan, dan
masa interval kehamilan.
Dimensi Gizi dan Akselerasi
Pendampingan Desa

19
06/Desember/VI/2020
meningkatkan budaya konsumsi ikan di masyarakat.
Program sembako/BPNT yang dilakukan oleh Kemensos
pada tahun 2020 untuk pemenuhan pangan yang bergizi,
dan Kemenkes memiliki program kampanye Isi Piringku
sebagai media promosi konsumsi pangan sesuai dengan
anjuran Gizi Seimbang,”jelas dia.
Deputi Agus Sartono meminta kepada para ilmuwan gizi
dan pangan untuk fokus mengembangkan potensi pangan
melalui penelitian dan pengembangan, serta melakukan
edukasi kepada masyarakat pentingnya pangan yang
berkecukupan gizi. Hal itu sangat perlu dilakukan untuk
mewujudkan SDM Unggul yang berdaya saing.
“Para ilmuwan dan akademisi diharapkan dapat
mengembangkan potensi pangan di setiap daerah yang
bernilai gizi tinggi untuk meningkatkan gizi masyarakat,
serta mendukung dalam memberikan edukasi dan
sosialisasi tentang pentingnya konsumsi pangan yang
bergizi dan beranekaragam terutama pada masa pandemi
agar tetap sehat dan bugar,”tandasnya.
Pendampingan Desa
Hal senada diungkapkan Staf Khusus Wakil Presiden
Bambang Widianto selaku Sekretaris Eksekutif (Ad Interim)
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K). Menurut Bambang, upaya menurunkan
prevelensi stunting menghadapi tantangan besar
lantaran di tengah Pandemi Covid-19.
“Pandemi Covid-19 berdampak pada turunnya jumlah
kunjungan ke Posyandu. Padahal, pencegahan
stunting tidak bisa berhenti,”tegasnya.
Bambang menuturkan bahwa pemerintah pusat
terus menggalakkan berbagai program percepatan
pencegahan stunting dengan melibatkan pemerintah
daerah.
Hingga saat ini, menurutnya, terdapat 260 Kabupaten/
Kota yang menjadi wilayah prioritas penanganan
stunting, di mana dari 258 Kepala Daerah dari wilayah
prioritas tersebut telah menandatangani komitmen
untuk melakukan percepatan pencegahan stunting di
wilayahnya.
“Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah,
pencegahan stunting dapat dijadikan sebagai prioritas
pembangunan di daerah dan semua sumber daya
yang diperlukan dapat dimobilisasi untuk pencegahan
stunting,”ungkapnya.
Di samping itu, menurut Bambang, pendampingan
pelaksanaan Program Percepatan Pencegahan
Stunting kepada Pemerintah Daerah juga sudah
dilakukan. Pendampingan ini fokus pada upaya untuk
mendorong konvergensi di tingkat kabupaten/kota
dan desa/kelurahan. Adapun prosesnya dimulai
dengan melakukan analisis situasi, pemetaan program
dan kegiatan, penyusunan rencana kerja hingga
monitoring dan evaluasinya.
Sedangkan di tingkat desa, kata Bambang,
konvergensi percepatan pencegahan stunting juga
terus didorong. Menurutnya, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Kemendesa) telah menempatkan kegiatan terkait
percepatan pencegahan stunting sebagai salah satu
prioritas penggunaan Dana Desa.
“Kemendesa telah merekrut Kader Pembangunan
Manusia (KPM), sebgai kader yang membantu
Pemerintah Desa melakukan konvergensi percepatan
pencegahan stunting di desa. Saat ini sudah lebih
dari 95% desa yang mempunyai Kader Pembangunan
Manusia (KPM),”tuturnya.
Hasilnya, papar Bambang, berdasarkan perhitungan
Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) oleh BPS
dengan menggunakan 6 dimensi dan 12 Indikator
yang terkait erat dengan stunting, menunjukkan
bahwa ada kenaikan IKPS sebesar 2,1 dari tahun 2018
sebesar 64,5 menjadi 66,6 pada tahun 2019.
“Perbaikan yang cukup siginifikan adalah pada dimensi
gizi dan perumahan yang meliputi cakupan sanitasi
dan air minum,”pungaksnya. (*

F O K U S U TA M A
BRAFOPMK - Persoalan stunting atau kondisi gagal
tumbuh pada anak balita masih menjadi tantangan
besar yang dihadapi bangsa ini. Merujuk Global
Nutrition Report pada 2018, Prevalensi Stunting
Indonesia dari 132 negara berada pada peringkat ke-
108, sedangkan di kawasan Asia Tenggara prevalensi
stunting Indonesia tertinggi ke dua setelah Kamboja.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) Bintang
Puspayoga mengatakan, angka tersebut cukup
mengkawatirkan. Pasalnya sumber daya paling
berharga bagi suatu negara adalah sumber daya
manusia (SDM) yang berkualitas.
“Masa depan bangsa kita berada di tangan 79,55
juta anak Indonesia (BPS, 2019). Maka, dapat kita
bayangkan pentingnya pemenuhan hak anak kita
saat ini demi kualitas sumber daya di masa depan,”
jelas Menteri Bintang.
Adapun beberapa faktor penyebab stunting yaitu
akibat praktek pengasuhan yang kurang baik, masih
terbatasnya layanan kesehatan, masih kurangnya
akses keluarga terhadap makanan bergizi, kurangnya
akses pada air bersih dan sanitasi.“Untuk itu, seluruh
pihak harus mengoptimalkan perbaikan gizi demi
memastikan pemenuhan gizi seimbang bagi anak,”
ujar Menteri Bintang sebagaimana dikutip web resmi
Kementerian PPPA.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo
menginstruksikan bahwa pembangunan SDM,
termasuk anak merupakan fokus pembangunan
pada 2024. Oleh karena itu, menjadi kewajiban
seluruh pihak untuk memperhatikan tumbuh
Masifkan Program Berbasis Keluarga
Kegiatan Posyandu di Desa Sukajadi, Rantau, Aceh Tamiang, Aceh. Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Beberapa faktor penyebab stunting
yaitu akibat praktek pengasuhan
yang kurang baik, masih terbatasnya
layanan kesehatan, masih kurangnya
akses keluarga terhadap makanan
bergizi, kurangnya akses pada air
bersih dan sanitasi.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Kementerian PPPA) Bintang Puspayoga. Foto: Dok. pri
21
06/Desember/VI/2020
kembang anak, mulai sejak dalam kandungan, bayi,
sampai mereka memasuki masa emas.
Menteri Bintang menegaskan perlunya
membangkitkan kesadaran semua pihak akan
pentingnya pencegahan stunting, apalagi dengan
adanya bencana non alam pandemi Covid-19.“Hal
ini menjadi momentum tepat untuk mewujudkan
tujuan pembangunan berkelanjutan atau
Sustainable Development Goals (SDGs), sejalan
dengan upaya mewujudkan pemulihan kesehatan
dan pemerataan yang berkelanjutan,”ujar Menteri
Bintang.
Terkait strategi percepatan penurunan stunting
di masa pandemi Covid-19, Kemen PPPA telah
melakukan berbagai upaya dalam mempercepat
pencegahan stunting. Di antaranya memberlakukan
mekanisme fleksibilitas bekerja dari rumah (work
from home), termasuk bagi perempuan yang
menyusui dan/atau mempunyai anak usia dibawah
3 tahun, agar dapat memperhatikan kebutuhan gizi
seimbang bagi tumbuh kembang anak.
Pihaknya juga menghadirkan Layanan Kesehatan
Jiwa Nasional (SEJIWA) yang dapat diakes melalui
nomor telepon 119 ext. 8 untuk memenuhi hak-hak
perempuan dan anak yang terdampak Covid-19,
termasuk bagi ibu hamil dan menyusui.
“Kami juga menginisiasi gerakan bersama jaga
keluarga kita (#BERJARAK) yang menghasilkan
berbagai KIE terkait perlindungan perempuan dan
anak di masa pandemi, termasuk Panduan Menyusui
dalam Situasi Pandemi COVID-19 yang dapat
diunduh pada portal https://berjarak.kemenpppa.
go.id,”beber Menteri Bintang.
Dalam kesempatan itu, Menteri Bintang juga
memaparkan kalau kementeriannya tengah
melakukan pilot project dalam bentuk program
Kampung Anak Sejahtera (KAS) di 8 (delapan) desa
dengan angka stunting tinggi.
Program tersebubt berfokus pada pemberian
makanan tambahan bagi balita; edukasi gizi
seimbang dan sanitasi layak anak bagi keluarga
dan ibu hamil; pelatihan pengasuhan berbasis hak
anak; edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja; dan
keterampilan pengolahan bahan pangan lokal untuk
makanan pendamping ASI dan makanan sehat.
“Pasca 4 bulan dilaksanakannya kegiatan tersebut,
dilakukan evaluasi dan 16% anak dari delapan desa
tersebut diketahui mengalami peningkatan status
gizi. Kami akan terus masifkan program ini,”tambah
Menteri Bintang.
Sementara, Ketua Pergizi Pangan dan Ketua
Asosiasi Nutrisi, Hardiansyah, menekankan
pentingnya melakukan strategi penurunan
angka stunting melalui edukasi dan pemenuhan
kebutuhan gizi serta sanitasi perubahan perilaku
khususnya pada Ibu hamil. Termasuk memastikan
pertumbuhan bayi tetap baik mulai dari dalam
kandungan sampai setelah lahir.
Hardiansyah juga menyampaikan bahwa target
penurunan stunting menjadi 14% sangat berat
untuk dicapai dalam kondisi normal, apa lagi di
tengah pandemi. Untuk itu, diperlukan komitmen
di tingkat tinggi melalui berbagai kebijakan/
regulasi, mengembangkan inovasi, SDM, dan
kelembagaan demi memperluas cakupan program.
“Pentingnya memperkuat kualitas program yang
ada dengan kreativitas dan inovasi berbasis
budaya sesuai potensi masing-masing daerah.
Hal ini akan mendorong terjadinya percepatan
target penurunan stunting di Indonesia,”ungkap
Hardiansyah.(*)
Kemenpppa menginisiasi gerakan
bersama jaga keluarga kita
(#BERJARAK) yang menghasilkan
berbagai KIE terkait perlindungan
perempuan dan anak di masa
pandemi, termasuk Panduan Menyusui
dalam Situasi Pandemi COVID-19 yang
dapat diunduh pada portal https://
berjarak.kemenpppa.go.id

I N F O P U B L I K
L
ayanan pre order tes COVID-19 di
Bandara Soekarno-Hatta (Soetta)
sudah dibuka mulai Senin (21/12).
Layanan yang disediakan yakni PCR
test, rapid test antigen dan rapid test
antibodi.
Layanan pre order test COVID-19 ini
dapat diakses melalui travelation.
angkasapura2.co.id.
Cara pre order tes COVID-19: Registrasi
di aplikasi travelation, Pilih fitur Airport
Health Center, ikuti langkah selanjutnya
Fasilitas tes COVID-19 bagi calon
penumpang pesawat yang telah
melakukan pre order berlokasi di
area lounge umroh Terminal 3, atau
berbeda dengan lokasi walk in service
di SMMILE Center Terminal 3 Bandara
Internasional Soekarno Hatta.
Tentang Layanan Pre-Order Tes Covid-19
di Bandara Soekarno-Hatta
Per 21 Desember, Bandara Soetta juga menambah
fasilitas tes COVID-19 menjadi 6 lokasi, yaitu di:
z
z Airport Health Center di T2 2.
z
z Airport Health Center di T3 (SMILLE
Center) 
z
z Airport Health Center di T3 (area
lounge umroh) 
z
z Drive Thru tes di lapangan parkir T3 5.
z
z Drive Thru tes di lapangan parkir T2 6.
Drive
z
z Thru tes di lapangan parkir T1

23
06/Desember/VI/2020
I N F O G R A F I S
Mulai 22 Desember 2020, penumpang
wajib menyertakan hasil rapid test
antigen. Tak terkecuali untuk angkutan
Kereta Api. Di Stasiun Gambir sudah
dibuka layanan rapid test antigen, dengan
biaya hanya Rp 105.000 khusus untuk
calon penumpang KA.
Rapid Test Antigen
Untuk Penumpang
Kereta Api
Tempat pelayanan rapid test antigen di Stasiun Gambir ada di
area parkir utara. Jika sudah sampai di lokasi tersebut, calon
penumpang bisa mendaftarkan diri dengan menunjukkan
kode booking tiket yang sudah dipesan untuk verifikasi.
Kemudian, calon penumpang akan diberikan nomor antrean.
Jadwal rapid test antigen di Stasiun
Gambir:
z
z Layanan pagi dibuka pada pukul 07.00-
11.30 WIB.
z
z Layanan siang dibuka pada pukul
12.30-18.00 WIB.
z
z Layanan malam dibuka pada pukul
18.15-19.00 WIB.
Bagi penumpang yang
hendak pergi menggunakan
KA jarak jauh disarankan
untuk melakukan test rapid
jenis antigen pada H-1
keberangkatan.
Setelah mendapat nomor antrean, calon penumpang akan dipanggil untuk
melakukan rapid test antigen. Kemudian, calon penumpang harus menunggu
sekitar 20 menit untuk mendapatkan hasil tes diagnosa virus Corona
(COVID-19).  Setelah itu, calon penumpang akan diberikan hasil tes dalam bentuk
kertas. Jika hasilnya negatif, maka penumpang bisa melanjutkan perjalanan
menggunakan KA. Masa berlaku rapid test antigen ini hanyalah 3 hari. Maka, tes
dapat dilakukan maksimal 3 hari sebelum tanggal keberangkatan (H-3).

O P I N I
B
isakah mental seseorang itu diubah? Andaikan
bisa, dengan cara apa mengubahnya? Mengapa
harus diubah?
Mental itu sesuatu yang abstrak yang ada dalam diri
seseorang. Sulit diamati. Bila sinonim kata mental kita
searching di internet, setidaknya akan muncul 96 kata
padanan. Banyak ragamnya. Tapi pada dasarnya, mental
itu adalah konsep dan cara berpikir seseorang untuk
dapat belajar dan merespon sesuatu.
Sederhananya, dengan melihat respon yang kasat
mata kita bisa mengetahui proses mental yang terjadi
pada diri seseorang. Mungkin di antara kita ada yang
pernah mendengar ungkapan:“Si A berubah pikiran
setelah melihat setumpuk uang. Ternyata dia (si A)
itu bermental tempe. Si B tidak bergeming. Dia (si
B) bermental baja. Sementara yang satunya lagi (si
C) seperti tidak mengetahui apa-apa, mungkin dia
menderita gangguan mental.”
Pada ungakapan di atas terdapat dua hal yang bisa
ditelusuri. Pertama, proses mental yang terjadi pada
A dan B, ditinjau dari sisi teori kognitif Peaget, diawali
dengan adanya asimilasi, berupa proses penyerapan
informasi dan sekaligus mengasimilasikan dengan
informasi yang sudah tersedia di dalam kognisinya,
sehingga terjadi disequilbirum. Selanjutnya dilakukanlah
proses adaptasi antar informasi yang berasal dari
dua arah itu untuk mencapai new equilibrium, dan
kemudian memberikan respon sesuai keseimbangan
baru tersebut. Dalam teori belajar, informasi yang sudah
tersimpan di dalam kognisi sebelum terjadi proses
asimilasi disebut prior knowledge.
Bila pada proses adaptasi mengalami disequilibrium
terus-menerus dan tidak bisa segera menghasilkan
keseimbangan baru, maka akan terjadi apa yang
disebut dengan frustasi. Dan bila frustasi berlangsung
dalam jangka waktu yang panjang bisa mengakibatkan
depresi. Frustasi dan depresi merupakan gangguan
mental (untuk kasus C mungkin nanti ada penjelasan
dari pakar Mental).
Kedua, pada ungkapan di atas terdapat empat proses
mental dari empat orang, yaitu dari A, B, C, dan orang
yang memberikan ungkapan (yang mengamati).
Bagi yang mengamati, respon dari A, B, dan C adalah
informasi baru yang diasimilasi dan diadaptasi, lalu
terjadi keseimbangan baru sehingga muncul respon
dalam bentuk ungkapan seperti itu.
Si A Ketika melihat respon si B juga akan melakukan
asimilasi dan adaptasi kedua, begitu juga sebaliknya
dengan si B. Satu sama lain saling mempengaruhi
dan berlangsung terus menerus. Hal itu menambah
kompleksitas dari proses mental pada masing-masing
individu dalam sebuah kelompok. Di sini muncul peran
dari sistem sosial.
Secara lahiriyah Cassey Brown, pada Ted Talks, 2020,
menyatakan bahwa“No one will ever pay you what you
are worth. They will only ever pay you what they think
you are worth”. Itu artinya seseorang tidak bisa lepas dari
sistem sosial yang ada. Lalu dia menyarankan: clearly
defining and communicating untuk mempermudah
orang lain melakukan proses asimilasi dan adaptasi.
Apakah semudah itu kita mengamati mental?
Tidak. Kita tidak bisa menjastifikasi seseorang itu
mentalnya begini atau begitu hanya dengan satu
pengamatan. Kita harus melihat respon yang sama
terhadap hal yang sama secara berulang dalam
berbagai kondisi, apakah konsisten atau tidak.
TIGA PERTANYAAN PENTING
DALAM REVOLUSI MENTAL
Oleh Maman Wijaya, Kemenko PMK
Perubahan melalui pembiasaan yang diusung
dengan lima gerakan revolusi mental sudah
dilaksanakan bertahun-tahun: Gerakan
Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih,
Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia
Bersatu, dan Gerakan Indonesia Mandiri.
Itu sudah bagus. Dan, kita masih membuka
ruang dialog sebagai bagian dari inovasi.

25
06/Desember/VI/2020
Konsistensi respon dari seseorang itulah yang
menggambarkan mental orang tersebut yang
kemudian berwujud sebagai karakter. Karakter yang
sama yang membentuk sistem sosial dalam kelompok
masyarakat disebut budaya.
Bisakah mental diubah?
Dari kedua telaahan tersebut intinya bisa kita simpulkan
bahwa mental seseorang bisa berubah. Perubahannya
bergantung pada prior knowledge, kemampuan
asimilasi dan adaptasi, informasi yang diterima, dan
sistem sosial. Pandangan seperti ini sudah banyak
diterapkan dalam mengubah opini seseorang maupun
kelompok agar mentalnya berubah.
Saat ini dengan kemajuan teknologi informasi, untuk
mengubah opini dan mental, masyarakat dihujani
dengan informasi tertentu secara gencar dan massif.
Bahkan diantaranya bisa menggunakan Influencer
untuk menambah daya jangkau dan mempermudah
asimilasi-adaptasi. Sebab proses asimilasi-adaptasi
banyak dipengaruhi oleh trust (kepercayaan) dari figur
atau tokoh yang menjadi panutan.
Lalu apa implikasinya untuk Revolusi mental? Revolusi
mental terkait dengan perubahan mental dalam waktu
yang cepat. Area perubahan yang dikehendakinya
sudah jelas, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong
royong. Arsitektur mentalnya sudah kita ketahui. Bisnis
proses perubahan mentalnya sudah kita pahami:
prior knowledge, asimilasi-adaptasi, dan sistem soaial.
Tinggallah teknis pelaksanaanya yang kita ramu
menjadi sajian yang mudah dan efisien.
Bagaimana cara mengubah mental?
Dalam teori perubahan, perubahan itu bisa dilalui
dengan dua cara yaitu melalui pendidikan dan power
(kekuatan). Tujuan pembelajaran pada setiap mata
pelajaran di sekolah sebagian besar ditujukan untuk
merubah mental dan karakter.
Sebagai contoh, dalam kurikulum 2013 yang saat ini
berlaku, tujuan pembelajaran fisika di sekolah itu ada
tujuh tujuan. Dari ketujuh tujuan pembelajaran tersebut
enam diantaranya ditujukan untuk mengubah mental
dan karakter. Hanya satu tujuan, yaitu“tujuan ketujuh”
yang menyangkut substansi fisika.
Hal itu menunjukkan bahwa perubahan yang
diharapkan lebih ditekankan pada mental dan karakter,
bukan pada konten fisika. Mental dan karakter yang
dibangun melalui pembelajaran fisika itu diantaranya
keimanan dan ketaqwaan, integritas, jujur, skeptis,
prinsip kerja, penyelesaian masalah, dan kerjasama.
Semuanya terkait substansi revolusi mental. Pelajaran
lain juga tidak jauh berbeda.
Walaupun prosesnya mapan dan hasilnya relatif
pasti, perubahan yang terjadi dari hasil pendidikan
itu memerlukan waktu yang lama. Untuk sebuah
revolusi perlu power. Artinya harus ada cara lain seperti
penegakan hukum dengan aturan yang diberlakukan
untuk menciptakan suasana kebatinan dan struktur
sosial yang bisa mempercepat proses perubahan.
Perubahan melalui pembiasaan yang diusung dengan
lima gerakan revolusi mental sudah dilaksanakan
bertahun-tahun: Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan
Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan
Indonesia Bersatu, dan Gerakan Indonesia Mandiri. Itu
sudah bagus. Dan, kita masih membuka ruang dialog
sebagai bagian dari inovasi.
Selain dengan lebih mengoptimalkan gerakan tersebut,
ada tawaran versi lain terkait upaya perubahan yang
bisa dilakukan. Konsepnya datang dari Spencer Johnson
dengan fenomena Cheese yang ditulis dalam bukunya
yg berjudul Who Moved My Cheese, yang oleh amazon.
com disebutkan sebagai satu-satunya buku terlaris
dalam sejarah.
Spencep Johnson menciptakan empat tokoh imajiner:
Sniff yang mampu mengendus dengan cepat adanya
perubahan, Scurry yang selalu bergegas mengambil
tindakan, Hem yang menolak perubahan karena
takut terjadi hal buruk, dan Haw yang baru akan
mencoba melakukan perubahan bila perubahan itu
ternyata membawa kebaikan. Dia menggarap strategi
perubahan tersebut dengan baik. Tentu hal yang baik
dan telah terbukti baik tidak ada salahnya juga kita coba
adopsi.
Mengapa mental kita harus diubah?
Pertanyaan yang ini paling penting dari yang lainnya
karena akan menentukan seberapa kuat keinginan kita
untuk melakukan perubahan. Kita harus mengawalinya
dengan kejujuran kondisi.
Sebagaimana kita ketahui, revolusi mental pertama
kali digaungkan oleh Bung Karno pada awal-awal
kemerdekaan. Kita lama sekali hidup di bawah
penjajahan. Ketika mendeka, alamnya tentu berbeda.
Bung Karno menyatakan bahwa sebagai bangsa yang
merdeka perlu memiliki tiga hal, yang kemudian dikenal
dengan Trisakti: berdaulat secara politik, berdikari di
bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang
kebudayaan. Menurut Bung Karno, untuk mewujudkan
Trisakti diperlukan revolusi mental terlebih dahulu.
Sekarang kita sudah 75 tahun merdeka. Belum
selesaikah revolusi mental tersebut? Kalau melihat
Inpres No. 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional
Revolusi Mental, tampaknya belum selesai. Bahkan
revolusi mental tersebut perlu diperkuat lagi dengan
revolusi nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong.
Kita mengakui dengan penuh kesadaran bahwa mental
kita yang ada selama ini masih sangat perlu untuk
ditingkatkan lagi. Jadi, mental kita masih harus kita
ubah. (www.mamanwijaya.com).***

R E V O L U S I M E N TA L
BRAFOPMK – Pandemi Covid-19 memukul
sosial ekonomi hampir di semua lini masyarakat.
Banyak yang harus menelan pil pahit, mulai dari
kehilangan pekerjaan hingga usaha yang terpaksa
gulung tikar karena tak kuasa menahan beban
ongkos produksi sementara pendapatan dari
penjualan menurun drastis. Kendati demikian,
Pandemi-19 juga menumbuhkan rasa gotong
royong dan kepedulian sosial antar sesama
tumbuh di tengah-tengah masyarakat
yang sedang kesulitan.
Berangkat dari hal tersebut, seorang
mahasiswa Universitas UIN Jakarta,
Nabil Bintang menggagas‘Dapur
Rakyat’yang tujuannya untuk ikut
serta meringankan beban masyarakat
di tengah badai Pandemi Covid-19. Meski
hanya berupa nasi kotak untuk makan,
sejak didirikan pada April lalu, hingga kini
‘Dapur Rakyat’sudah menyalurkan 54.000
nasi kotak yang diberikan kepada masyarakat
yang dianggap membutuhkan.
“Berdirinya‘Dapur Rakyat’ini atas dasar keresahan jiwa.
Keresahan karena tidak siap untuk tidak melakukan apa
– apa. Yang kedua resah karena melihat kondisi negara
ini di saat Pandemi Covid-19 hadir, permasalahan sosial
dimana-mana, banyaknya gelombang PHK, penghasilan
pedagang kecil yang merosot sementara mereka hanya
mengandalkan pendapatan harian. Ini saatnya kami
merasa untuk ambil peran dan memberikan kontribusi
Ahmad Nabil Bintang
Penggagas Dapur Rakyat
Peduli Sesama,
Bagikan 54 Ribu
Paket Makan
Siap Santap

kepada masyarakat,”terang Nabil kepada BrafoPMK.
Gerakan Dapur Rakyat ini, lanjut Nabil, murni gerakan
sosial dan tidak memberikan dalam bentuk uang. Sesuai
nama, Dapur Rakyat, yang diberikan kepada masyarakat
yang membutuhkan dalam bentuk makanan siap
santap. Tak hanya itu, bantuan yang diterima Dapur
Rakyat dari para donatur juga berbentuk bahan dasar
pangan, untuk kemudian dimasak dan diberikan kepada
masyarakat. “Tujuannya untuk menjaga niat agar tetap
on the track,”jelasnya lagi.
Banyak kesan yang dilalui selama menjalankan Dapur
Rakyat, Nabil mengaku kaya akan pengalaman yang
bisa diambil. Salah satunya, bisa mendengarkan keluh
kesah masyarakat serta sederet persoalan sosial yang
terjadi di masyarakat khususnya selama pandemi.“Yang
paling terasa adalah, kepuasan batin karena bisa saling
berbagi dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun,”
imbuhnya. Disinggung mengenai makna revolusi
mental, bagi Nabil, revolusi mental yang digaungkan
pemerintah tidak melulu membicarahan hal yang besar.
Bahkan, menurut dia, memaknai revolusi mental dari hal
– hal yang paling kecil namun bisa berdampak sangat
luas bagi kemaslahatan masyarakat.
“Revolusi mental bukan hanya membicarakan dan
menggerakan hal – hal besar. Revolusi mental bisa
dimulai dari hal – hal yang kecil, menjaga antar sesama,
peduli kepada sesama, menjaga kebersihan, terbiasa
untuk mengantre, ini merupakan revolusi mental yang
bisa diterapkan pada diri sendiri di kehidupan sehari-
hari. Jika ini terterap pada masing – masing individu
masyarakat Indonesia, maka akan berdampak cukup
baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,”
tegasya.
Terakhir, Nabil mengaku sudah membuka 14 cabang
Dapur Rakyat yang meliputi wilayah DKI Jakarta, Depok
hingga Sukabumi. Dirinya berpesan kepada masyarakat,
khususnya kaum milenial untuk tidak cuek dan tetap
peduli kepada permasalahan sosial yang timbul di
lingkungan sekitar. Apalagi, pemuda hari ini merupakan
pemimpin masa depan.“Saya berharap teman-teman
tidak cuek dan peka terhadap permasalahan sosial,”
tutup dia. (*)
Pembagian paket makanan. Foto-foto: Dok. Pribadi/Ahmad Nabil
Bintang
“Berdirinya ‘Dapur Rakyat’
ini atas dasar keresahan
jiwa. Keresahan karena
tidak siap untuk tidak
melakukan apa – apa.
PROFIL
Nama : Ahmad Nabil Bintang
Ttl : Jakarta, 16 Juli 1996
Riwayat pendidikan :
1. SDN Cikuya II
2. SMP Latansa
3. SMA Latansa
4. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Pengalaman Organisasi :
• HMI Cab. Ciputat
• Ketua HMJ KPI 2016
• Ketua DEMA FIDKOM 2017
• Ketua DEMA UIN Jakarta 2018
• Founder Kawula Muda Nusantara
• Penggagas Dapur Rakyat
27
06/Desember/VI/2020

S E L I N G A N
22
Desember diperingat sebagai Hari
Ibu di Indonesia. Tapi tahukah anda
bagaimana sejarahnya? Dilansir kompas.
com sebagaimana dipaparkan Dosen Departemen
Sejarah Universitas Gadjah Mada, Dr. Mutiah Amini,
M. Hum, sejarah peringatan Hari Ibu bermula dari
penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia III
pada 22-27 Juli 1938 di Bandung. Berikut fakta-fakta
menariknya:
Salah satu hasil dari Kongres Perempuan Indoensia III
adalah peringatan Hari Ibu pada setiap 22 Desember.
Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan
diselenggarakannya Kongres Perempuan I pada 22
Desember 1928.
Kongres Perempuan yang dilaksanakan pada 22
Desember 1928 ini dilatarbelakangi oleh kesamaan
pandangan untuk mengubah nasib perempuan di
Fakta Sejarah Penetapan
Hari Ibu (22 Desember)

Indonesia. Kala itu, organisasi perempuan dari Sumatera
dan Jawa berkumpul untuk berdiskusi, bertukar pikiran,
dan menyatukan gagasannya di Dalem Jayadipuran,
Yogyakarta.
Mengutip Susan Blackburn dalam buku Kongres
Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang, tokoh-tokoh penting
di balik Kongres Perempuan I adalah Soejatin, Nyi Hadjar
Dewantoro, dan R.A. Soekonto. Mereka ingin membangun
kesadaran bagi kaum perempuan di Indonesia untuk
memperjuangkan hak-haknya.
Isu yang didiskusikan selama Kongres Perempuan pertama
pada 22-25 Desember 1928 tersebut adalah pendidikan
bagi anak perempuan, perkawinan anak, kawin paksa,
Berawal dari kongres
yang dihadiri oleh 600
orang dari 30 organisasi
inilah kemudian
persatuan di antara
perempuan semakin kuat
dan tergabung dalam
organisasi yang lebih
besar, yakni Perikatan
Perkoempolan Istri
Indonesia (PPII)
permaduan dan perceraian secara sewenang-
wenang, serta peran wanita yang seringkali hanya
menjadi“kanca wingking”.
Para perempuan mulai berorganisasi
memperjuangkan perempuan karena pada saat
itu dominasi laki-laki terhadap perempuan sangat
kuat. Sebagian besar masyarakat Indonesia saat itu
sangat membatasi ruang gerak kaum perempuan.
Berawal dari kongres yang dihadiri oleh 600 orang
dari 30 organisasi inilah kemudian persatuan di
antara perempuan semakin kuat dan tergabung
dalam organisasi yang lebih besar, yakni Perikatan
Perkoempolan Istri Indonesia (PPII).
Alasan dipilih tanggal 22 Desember Pada Kongres
Perempuan III, perkumpulan perempuan-
perempuan ini menyuarakan pentingnya peran
perempuan dan menetapkan tanggal pertama
dimulainya Kongres Perempuan I pada 22
Desember sebagai Hari Ibu.
Hari pertama dari Kongres Perempuan I dipilih
karena bertujuan mengekalkan sejarah kesatuan
pergerakan perempuan Indonesia dan dilakukan
untuk menghayati peristiwa bersejarah tersebut.
Presiden Soekarno memberikan dukungan atas
Kongres Perempuan III melalui Keputusan Presiden
Nomor 316 tahun 1959. (*)
Comita Congres Perempoean Indonesia 1928.
Foto: Dok. Arsip Nasional
29
06/Desember/VI/2020

BRAFOPMK - Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
unggul, berkualitas, dan berdaya saing merupakan agenda prioritas
pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam lima tahun mendatang.
Untuk mewujudkan SDM unggul, salah satu aspek yang harus dibangun
adalah aspek pangan dan gizi, yang mana sangat berpengaruh pada
produktivitas dan kualitas SDM. Namun, pembangunan pangan dan gizi
masih menghadapi tantangan besar.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi
Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono mengungkapkan, tantangan
yang dihadapi Indonesia di bidang pangan dan gizi saat ini yakni
ketidakcukupan konsumsi pangan, pola konsumsi masyarakat Indonesia
yang masih kurang ideal, dan yang paling serius adalah masalah kurang
gizi atau stunting pada anak balita.
Hal itu dikatakan Agus Sartono saat menyampaikan pidato kunci
mewakili Menko PMK Muhadjir Effendy dalam Webinar Pembangunan
Pangan Dan Gizi Dalam Kebijakan Pembangunan Manusia Dan
Kebudayaan, yang diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Pangan dan Gizi-
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPG-AIPI), pada Sabtu (5/12)
Tumpas Stunting, Bangun
Pangan dan Gizi
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (kanan) di sela kunjungan kerjanya di
Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu, (18/11/2020). Foto: Humas Kemenko PMK
Tantangan yang dihadapi
Indonesia di bidang
pangan dan gizi saat ini
yakni ketidakcukupan
konsumsi pangan, pola
konsumsi masyarakat
Indonesia yang masih
kurang ideal, dan yang
paling serius adalah
masalah kurang gizi atau
stunting pada anak balita.
K A B A R P M K

“Permasalahan gizi yang masih serius untuk dihadapi
adalah stunting. Berdasarkan data Riskesdas, pada
tahun 2019, angka stunting di Indonesia sebesar
27,67 persen. Pemerintah menargetkan penurunan
stunting menjadi 14 persen di tahun 2024
sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2020-
2024,”kata dia.
Untuk mencapai target penurunan stunting
hingga 14 persen, perlu langkah yang luar biasa. Di
antaranya yaitu melalui intervensi sejak usia remaja,
di masa pranikah, selama kehamilan, dan masa
interval kehamilan. Selain itu, pembangunan pangan
dan gizi juga dilaksanakan melalui berbagai upaya
untuk percepatan perbaikan gizi.
Agus menjelaskan, pemerintah juga telah
melaksanakan program-program pembangunan
pangan dan gizi yang dilaksanakan secara
terkoordinasi melalui Kementerian dan Lembaga
yang membidangi masalah pangan dan gizi, seperti
Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian
Sosial (Kemensos), dan Kementerian Kesehatan
(Kemenkes).
“Kementan mendukung penguatan ketahanan
pangan masyarakat melalui program Pekarangan
Pangan Lestari (P2L) untuk mewujudkan ketahanan
pangan keluarga, KKP memiliki program Gemarikan
yang bertujuan untuk meningkatkan budaya
konsumsi ikan di masyarakat. Program sembako/
BPNT yang dilakukan oleh Kemensos pada tahun
2020 untuk pemenuhan pangan yang bergizi, dan
Kemenkes memiliki program kampanye Isi Piringku
sebagai media promosi konsumsi pangan sesuai
dengan anjuran Gizi Seimbang,”jelas dia.
Deputi Agus Sartono meminta kepada para ilmuwan
gizi dan pangan untuk fokus mengembangkan
potensi pangan melalui penelitian dan
pengembangan, serta melakukan edukasi kepada
masyarakat pentingnya pangan yang berkecukupan
gizi. Hal itu sangat perlu dilakukan untuk
mewujudkan SDM Unggul yang berdaya saing.
“Para ilmuwan dan akademisi diharapkan dapat
mengembangkan potensi pangan di setiap daerah
yang bernilai gizi tinggi untuk meningkatkan gizi
masyarakat, serta mendukung dalam memberikan
edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya konsumsi
pangan yang bergizi dan beranekaragam terutama
pada masa pandemi agar tetap sehat dan bugar,”
tandasnya. (*)
31
06/Desember/VI/2020
z
z Pembangunan Sumber
Daya Manusia (SDM)
unggul, berkualitas,
dan berdaya saing
menjadi agenda prioritas
Presiden Joko Widodo.
z
z Permasalahan gizi
yang masih serius
untuk dihadapi adalah
stunting.
z
z Berdasarkan data
Riskesdas, pada tahun
2019, angka stunting
di Indonesia sebesar
27,67 persen.
z
z Pemerintah menargetkan
penurunan stunting
menjadi 14 persen di
tahun 2024 sebagaimana
yang tertuang dalam RPJMN
2020-2024.

BRAFOPMK – Pemangkasan libur dan cuti bersama akhir
tahun 2020 karena kekhawatiran akan naiknya kasus
Covid-19 seperti kasus hari libur sebelumnya. Hal tersebut
diungkapkan langsung Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
Muhadjir Effendy.
“Alasannya bahwa telah terbukti tiap selesai libur agak
panjang itu kemudian diikuti dengan naiknya kasus
Covid-19. Baik pada bulan Agustus atau Oktober ,”ungkap
Menko PMK saat menjadi narasumber dalam sebuah acara
di salah satu stasiun televisi, pada Kamis (3/12).
Masih kata Muhadjir, kasus Covid-19 di Indonesia masih
butuh pengendalian yang serius. Dia mengatakan,
meskipun tingkat kesembuhan sudah meningkat di atas
rata-rata dunia, tetapi tingkat fatalitas juga masih di atas
rata-rata dunia.
“Karena itu dengan adanya pengurangan kita harapkan
libur panjang akhir tahun nanti masih bisa dikendalikan.
Syukur-syukur kalau angka kasusnya bisa semakin turun
tajam,”ucapnya.
Dengan adanya libur akhir tahun, petugas medis bisa lebih
longgar bekerja dan tidak terbebani akan kasus-kasus baru,
serta ketersediaan fasilitas termasuk tempat tidur untuk
penanganan masih bisa tersedia dalam batas toleransi.
“Dan yang lebih penting lagi tentu saja adalah nadi
ekonomi tetap bergerak karena masih ada libur yang
cukup panjang juga,”harapnya.
Dirinya berpesan kepada masyarakat agar dapat bijak
menghadapi libur akhir tahun. Dia mengharapkan
masyarakat agar tidak lalai dalam mematuhi protokol
kesehatan meski vaksin Covid-19 telah ditemukan.
“Tetap patuhi protokol kesehatan, pilihlah tujuan
aman. Ingat bahwa keselamatan dan keamanan harus
diutamakan daripada bersenang-senang tapi nanti
akhirnya memanen duka,”tandas Menko PMK.
Sebagai informasi, pemerintah telah merevisi cuti bersama
dan libur akhir tahun sebagai pengganti libur Hari Raya Idul
Fitri tahun 2020. Ketetapan tersebut didasari atas arahan
Presiden Jokowi pada rapat terbatas di Istana Merdeka,
Jakarta, Senin (23/11).
Terdapat perubahan dari Surat Keputusan Cuti Bersama
dan Libur Akhir Tahun sebelumnya. Semula cuti bersama
tanggal 24, 28, 29, 30 dan 31 Desember menjadi 24
Desember sebagai cuti bersama Hari Raya Natal dan 31
Desember sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Dengan
demikian, secara teknis pengurangan libur tersebut ada
tiga hari yaitu 28, 29, 30 Desember yang merupakan hari
masuk kerja biasa. (*)
Menko PMK Beberkan Alasan
Pemangkasan Libur Akhir Tahun
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Foto: Humas Kemenko PMK
K A B A R P M K

BRAFOPMK - Vaksin Covid-19 produksi
perusahaan farmasi asal China Sinovac
Biotech telah tiba di Indonesia pada
Minggu malam (6/12). Untuk gelombang
pertama kedatangan ini tiba sebanyak 1,2
juta dosis vaksin virus corona siap suntik.
Sementara, akan ada 1,8 juta dosis vaksin
siap suntik lain yang tiba pada Januari
2021.
Menteri Koordinator Bidang
(Menko PMK) Muhadjir Effendy
menjelaskan bahwa tujuan dari vaksinasi
adalah untuk mengurangi resiko
kesehatan sampai resiko sosial ekonomi
yang diakibatkan pandemi Covid-19.
“Tujuan vaksinasi adalah untuk
menurunkan kesakitan dan kematian
akibat Covid-19, mencapai kekebalan
kelompok (herd immunity), melindungi
dan memperkuat sistem kesehatan
secara keseluruhan, serta untuk
mendorong produktifitas ekonomi dan
meminimalisir dari akibat menurunnya
hibernasi ekonomi di Indonesia,”ujar
Muhadjir dalam konferensi pers secara
daring terkait tindak lanjut kedatangan
vaksin Covid-19, pada Senin (7/12).
Vaksin akan diprioritaskan pemberiannya
kepada beberapa kelompok. Pertama,
mereka yang bekerja di garda depan
seperti petugas medis dan petugas
lapangan; kedua, kelompok risiko tinggi
seperti mereka yang memiliki riwayat
penyakit penyerta dan usia lanjut; dan
Petugas Medis Jadi Prioritas Penerima Vaksin
Seorang tenaga medis yang mengenakan baju hazmat bersiap melapor kepada petugas saat
mengantar pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet di Jakarta, Rabu
(25/11/2020). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
ketiga, kelompok risiko dari contact
tracing dan keluarga dari kontak kasus.
Selain mempertimbangkan kelompok
prioritas, Muhadjir menegaskan,
berdasarkan amanah Presiden RI Joko
Widodo dalam rapat kabinet, vaksinasi
juga harus memerhatikan latar geospasial
dan lokasi di mana kemungkinan terjadi
penumpukan partikel virus. Menurut
dia, Presiden meminta agar hal tersebut
betul-betul diperhatikan dalam proses
vaksinasi.
“Sehingga penggunaan vaksin nanti
betul-betul efisien, tidak asal hantam
merata. Tetapi betul-betul terseleksi
berdasarkan siapa yang paling berada di
garda depan, yang sangat rentan sebagai
orang yang akan terinfeksi, maupun
sebagai penyebar,”tegasnya.
Menurut Menko PMK, hal itu juga
dilakukan dengan mempertimbangkan
bahwa tingkat keterpaparan Covid-19 di
wilayah-wilayah Indonesia tidak merata
dengan intensitas yang sama. Sehingga,
pemetaan pemilihan lokasi untuk vaksin
perlu diperhatikan dengan seksama.
“Juga dipertimbangkan tentang tingkat
mobilitas penduduk orang dari satu
tempat ke tempat lain,”tukasnya.
Terkait prasyarat kehalalan vaksin
Covid-19 Sinovac, Menko Muhadjir
menuturkan, Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan dan Kosmetika Majelis Ulama
Indonesia (LPPOM MUI) selaku Lembaga
Pemeriksa Halal (LPH) terus berkoordinasi
dengan Sinovac, Bio Farma, untuk
melanjutkan kajian aspek kehalalan
penggunaan vaksin. (*)
Vaksinasi memerhatikan
latar geospasial
dan lokasi di mana
kemungkinan terjadi
penumpukan partikel virus.
Untuk gelombang
pertama kedatangan
tiba sebanyak 1,2 juta
dosis vaksin virus corona
siap suntik.
1,8 juta dosis vaksin
siap suntik tiba pada
Januari 2021.
Kelompok Prioritas :
A. Mereka yang bekerja di
garda depan seperti petugas
medis dan petugas lapangan.
B. kelompok risiko tinggi
seperti mereka yang memiliki
riwayat penyakit penyerta dan
usia lanjut.
C. Kelompok risiko dari
contact tracing dan keluarga
dari kontak kasus.
33
06/Desember/VI/2020

BRAFOPMK - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik
Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali mendorong
sinergitas percepatan pembangunan persepakbolaan
nasional dikerjakan secara bersama-sama, mulai dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, hingga
ke stakeholder terkait lainnya.
Hal itu disampaikan Zainudin ketika membuka
kegiatan sosialisasi peta jalan percepatan
pembangunan persepakbolaan nasional secara virtual,
Minggu (29/11). Menurut dia, Instruksi Presiden Nomor
3 Tahun 2019 ini bisa dikerjakan secara bersama dengan
sesuai tugas masing-masing.
“Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 ini harus
bergerak dengan cepat. Sekarang ini, di Kemenpora
ada program reguler yang terus dijalankan. Kita harus
sepakat, masing-masing tugas mengerjakannya. Jadi
ini bukan hanya tugas Kemenpora saja, tapi tugas
bersama-sama, seluruh stakeholder terkait,”kata
Menpora RI.
Menpora RI menjelaskan, upaya untuk menjalankan
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tengah
dilakukan. Baru-baru ini, Kemenpora RI meluncurkan
program‘Main Bola Yuk’melalui Youth Fun Juggling
Competition. Melalui kegiatan tersebut, diharap bisa
mencari bakat anak muda Indonesia pada cabang
olahraga sepak bola.
“Kemarin di Bandung, dalam rangka mendorong
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 ini jalan,
diadakan kegiatan‘Main Bola Yuk’. Kegiatan ini juga
dilakukan di kota dan kabupaten lainnya. Berkaitan
dengan kegiatan sosialisasi, saya minta federasi
dilibatkan. Jadi, mereka juga tahu apa yang mau
dikerjakannya. Ini lah gunanya sosialisasi, masing-
masing punya tugas untuk mengerjakan,”ujar Menpora
RI.
Menpora RI optimis, Instruksi Presiden ini bisa terwujud
jika masing-masing pihak bekolaborasi dengan serius.
Dengan itu, impian melihat prestasi sepak bola nasional
dari kelompok umur hingga senior dimasa mendatang
bisa dicapai.
“Kita optimis Instruksi Presiden ini bisa kita wujudkan
dan prestasi sepak bola nasional dari kelompok umur
hingga ke senior bisa terwujud. Ini harapan kita semua.
Sepak bola adalah satu cabang olahraga yang digemari
dan diminati masyarakat Indonesia,”jelas Menpora RI.
Lebih lanjut, Menpora RI berbicara tentang Timnas
Indonesia U-19 yang performanya semakin meningkat.
Menpora RI Ajak Semua Elemen
Bangkitkan Sepakbola Nasional
H U M A N I O R A
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali (kanan). Foto: Humas Kemenpora

Ketika melakukan pemusatan latihan, penggawa
Garuda Muda mampu menunjukkan kemampuannya
berhadapan dengan negara lain.“Timnas U-19 kita
performanya sangat baik. Itu kita persiapkan untuk
kejuaraan dunia. Kita serius untuk itu, pelatihnya
memiliki kualitas yaitu Shin Tae-yong,”tambah Menpora
RI.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Djohar
Arifin Husin yang hadir secara langsung di ICE BSD
City, Tangerang Selatan, Banten menyambut baik
sosialisasi ini. Dia menyebut, Instruksi Presiden tersebut
BRAFOPMK - Kementerian Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia (Kemenpora RI) optimis dan
mengapresiasi dengan progres renovasi stadion-stadion
utama dan stadion pendukung di beberapa kota di
Indonesia. Hal ini disampaikan Sesmenpora Gatot S
Dewa Broto saat meninjau Stadion Manahan dan Stadion
Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/12) sore.
“Kami sangat puas dan mengapresiasi, dengan pihak
Kementerian PUPR bersama dengan kontraktor yang
mendapatkan kepercayaan untuk melakukan renovasi
di beberapa stadion utama dan stadion pendukung di
beberapa kota. Di Kota Solo ini Stadion Manahan dan
Stadion Sriwedari,”ujar Sesmenpora didampingi Kadispora
Surakarta Joni Hari dan Askab PSSI Solo Paulus Haryoto.
Ia menilai pada umumnya tingkat percepatan renovasi
di beberapa kota lainnya memiliki kesamaan. Baru per-15
September 2020 Inpres dan Keppresnya telah terbit dan
di tandatangani Presiden.“Dalam Kepres Piala Dunia
penanggung jawab masalah infrastruktur adalah Menteri
PUPR. Infrastruktur akan selesai di bulan April 2021.
Sejauh ini kami optimis untuk itu,”tambah Gatot.
Sebelumnya, Menpora RI juga telah melakukan
peninjauan beberapa stadion di beberapa kota
di Indonesia.“Pak Menpora RI juga sudah keliling
meninjau awalnya ke Surabaya, ke Solo juga, Bali,
Bandung dan sejauh ini kita cukup optimis,”jelas
Gatot mengatakan.
Kesiapan lapangan atau stadion akan selesai di
bulan April mendatang. Pertandingannya pun
akan dilaksanakan sekitar minggu kedua bulan
Mei 2021.“Pengalaman di Asian Games lalu dan di
SUGBK biasanya saat penyelesaian sudah dihitung
untuk trial atau percobaannya. Jadi ngitungnya
gini, misalnya April selesai, itu kemudian di bulan April itu
sudah digunakan atau dicoba entah klub dari sini, entah
Persis atau yang lainnya, karena tidak bisa dinyatakan
selesai tanpa adanya percobaan terlebih dahulu,”urai Gatot
menjelaskan.
“Jadi seumpama sudah ada yang pakai dan masih ada
kekurangan itu masih dalam masa pemiliharaan. Sama
dengan infrastruktur PON di Papua. Venuenya disana sudah
selesai dan dinyatakan hingga 6 bulan kedepan sebagai
masa percobaannya,”tuturnya.
Sementara, Kadispora Surakarta Joni Hari menyampaikan
renovasi di Stadion Sriwedari akan tetap mengedepankan
fungsi dan kegunaannya.”Ruangan-ruangan pendukung
ini yang penting fungsinya bukan bentuk fisiknya. Misalnya
toiletnya ngga layak ya harus diganti jadi, BJB itu tetap
mengedepankan kelestarian, keselamatan, dan fungsinya,”
katanya.
“Stadion Manahan ini masih kita yang mengolah
konsepnya BLUT karena akan lebih flesksibel pengelolaan
keuangannya untuk menunjang operasional dan usaha-
usaha produktif dan masyarakat tetap bisa akses sesuai
standar yang ditetapkan,”tambahnya. (*)
merupakan berkah untuk sepak bola Indonesia.
“Ini tugas ekstra. Untuk itu, acara ini sangat penting.
Saya merasakam suka duka dalam sepak bola sebagai
pelatih, pemain, pengurus, hingga Ketua Umum PSSI.
Instruksi Presiden ini luar biasa, berkah. Anak-anak di
usia sekitar 8 tahun keatas suka sepak bola, tapi mereka
tidak mendapatkan ilmunya. Untuk itu, kita perlu
mendorong tiap kecamatan kalau bisa ada pelatih yang
benar-benar bagus. Ini bertujuan agar anak-anak bisa
mendapat ilmu sepak bola. Semoga sepak bola kita bisa
sejajar dengan negara lainnya,”kata Djohar. (*)
Progres Renovasi Stadion Manahan dan
Sriwedari Solo Mengesankan
Sesmenpora Gatot S Dewa Broto (kiri) saat meninjau Stadion
Manahan dan Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, Kamis
(3/12/2020). Foto: Humas Kemenpora
35
06/Desember/VI/2020

BRAFOPMK – Peringatan Hari Ibu (PHI) yang
jatuh pada 22 Desember seringkali dimaknai oleh
masyarakat khususnya generasi milenial sebagai
mother’s day. Pergeseran makna PHI ini tidak
boleh dibiarkan begitu saja, mengingat Hari Ibu
merupakan momentum pemantik semangat tidak
hanya bagi para perempuan, tapi juga masyarakat
khususnya generasi muda untuk bergerak bersama
secara nyata meningkatkan kualitas hidup
perempuan serta menjadi solusi dalam menghadapi
berbagai persoalan terkait perempuan khususnya
dalam menghadapi masa sulit pada situasi pandemi
Covid-19 saat ini.
Perjuangan perempuan Indonesia hari ini tidak akan
mudah tanpa peran pejuang perempuan di masa
lalu. Nokky Katidjah Magnar, salah satu pejuang
perempuan pelaku sejarah Bandung Lautan Api
mengisahkan pengalamannya Tahun 1945 saat
masih usia remaja. Ia bersama teman-temanya harus
rela putus sekolah dan menjadi pejuang perempuan
serta terlibat dalam merebut kemerdekaan melawan
penjajah.
Nokky merupakan satu dari 9 pelaku sejarah di
Bandung yang mendapatkan bantuan kursi roda dan
kebutuhan spesifik dari Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)
dan KOWANI sebagai rangkaian kegiatan Peringatan
Hari Ibu (PHI) Ke-92. Dalam kegiatan tersebut Nokky
berpesan agar anak-anak muda baik perempuan
maupun laki-laki dapat mewarisi semangat juang di
masa lampau.
“Anak-anak muda harus mewarisi semangat juang
45, karena saat itu semua perempuan dan laki-laki
tidak pandang bulu, yang pelajar, yang ibu rumah
tangga ikut semua berjuang gotong-royong,”pesan
perempuan yang pernah menjadi Dosen Bahasa
Inggris ini.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA
Agustina Erni menjelaskan, kegiatan penyerahan
bantuan kepada pelaku sejarah merupakan bentuk
menghargai jasa para pejuang perempuan dan
menggali nilai-nilai kehidupan dari mereka yang
sering kali pudar di masa sekarang.
“Perjuangan mereka yang membuat kita sekarang
bisa menikmati udara kemerdekaan sehingga
Hari ibu bukan Mother’s Day
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan KOWANI sebagai rangkaian kegiatan Peringatan Hari
Ibu (PHI) Ke-92. Foto: Humas Kemen PPPA
H U M A N I O R A

perempuan-perempuan bisa berkarya, berinisiatif
dan berinovasi. Bisa dibayangkan pada masa itu,
di usia sekolah mereka harus menghadapi masa
remaja di tengah peperangan. Selain itu juga mereka
saling membantu. Nilai-nilai kegotong-royongan
ini yang sebetulnya harus tetap ada di masa ini, dan
kita anak-anak muda dan perempuan-perempuan
bisa mengambil nilai-nilai itu untuk diterapkan di
kehidupan sehari-hari,”ujar Erni.
Makna Hari Ibu dijelaskan Erni merupakan
momentum tonggak sejarah perjuangan
perempuan. Oleh karena itu, Kemen PPPA
mendorong masyarakat merefleksikan Peringatan
Hari Ibu dengan memaknai dan melihat kembali
nilai-nilai perjuangan perempuan.
“Hari ibu bukan Mother’s Day, seperti yang selalu
BRAFOPMK - Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terjadi di
mana saja dan kapan saja, terutama dalam situasi pandemi
yang menghabiskan banyak waktu di rumah. Selain itu,
berbagai stigma, ketakutan, dan sulitnya akses terhadap
layanan membuat korban enggan atau sulit melaporkan
kekerasan yang menimpa dirinya. Oleh karenanya,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (Kemen PPPA) bersama dengan UNFPA Indonesia,
dan UN Women meluncurkan Panduan Perlindungan
Hak Perempuan dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis
Gender (KBG) Dalam Situasi Pandemi.
“Kami menyadari, bahwa isu kekerasan terhadap
perempuan dan anak merupakan isu yang kompleks dan
multisektoral, sehingga pencegahan dan penanganannya
pun harus melibatkan seluruh sektor pembangunan
melalui panduan yang jelas, apalagi dalam situasi pandemi
yang serba tidak menentu ini. Rumah seharusnya
menjadi tempat teraman,”ungkap Menteri PPPA, Bintang
Puspayoga.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan
Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), selama masa
pandemi Covid-19 per 29 Februari hingga 27 November
2020, kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa
sebanyak 4.477 kasus dengan 4.520 korban. Mayoritas
korban kekerasan terhadap perempuan dewasa adalah
korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu
sebesar 59,82 persen.
“KBG perlu dilawan, bukan hanya untuk kepentingan
perempuan saja, melainkan demi kemanusiaan. Dengan
melakukan upaya pencegahan dan penanganan KBG,
disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga
bahwa nilai-nilai perjuangan perempuan ini yang
harus kita gali. Iya betul ibu juga pejuang yang
berjuang membesarkan anak-anaknya,namun kita
mau mengangkat makna perjuangan perempuan
yang lebih luas lagi serta mengingatkan masyarakat
bahwa masih banyak pejuang-pejuang perempuan
yang lain,”jelas Erni.
Penyerahan bantuan secara simbolis diserahkan
kepada 3 pelaku sejarah di Bandung secara langsung
oleh Agustina Erni didampingi perwakilan KOWANI
Pusat. Kegiatan serupa sebelumnya juga telah
digelar pada 4 Desember lalu, di Jakarta dengan
memberikan apresiasi dan dukungan bagi 9 pelaku
sejarah yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. (*)
kita telah menyelamatkan jiwa, nyawa, dan harapan para
penyintas. Setiap orang, memiliki hak untuk menyongsong
masa depan yang lebih baik. Perempuan berdaya, anak
terlindungi, Indonesia maju,” tegas Menteri Bintang.
Senada dengan Menteri Bintang, Co-Director Hollaback!
Jakarta, Anindya Restuviani mengatakan bahwa salah satu
hal dari berbagai dampak Covid-19 terhadap perempuan
yang paling dikhawatirkan adalah KDRT.
“Ketika pertama kali tersadar bahwa kita menghadapi
pandemi Covid-19 dan mengharuskan beraktivitas di
dalam rumah, hal yang pertama terbesit dalam pikiran
adalah“Aduh, bagaimana nasib teman-teman yang harus
tinggal dengan pelaku kekerasan?”. Kita berpikir bagaimana
nasib teman-teman yang menjadi korban KDRT,”cerita
Anindya.
Panduan Perlindungan Hak Perempuan dari Diskriminasi
dan KBG dalam Situasi Pandemi menjadi panduan lintas
kementerian/lembaga, organisasi pemerintah daerah,
serta penyelenggara program dan layanan terkait dengan
perempuan agar bisa memastikan hal-hal berikut:
Pencegahan dan penanganan perempuan dari stigma,
diskriminasi, dan KBG akibat pandemi; Pemenuhan hak
kebenaran, keadilan, keamanan dan pemulihan, baik
medis maupun psikososial, serta pemberdayaan ekonomi,
penyintas KBG dalam situasi pandemi, antara lain,
pencegahan atau mengurangi keterpisahan perempuan
dengan anak atau pengasuhnya di situasi pandemi dan
pendokumentasian, rujukan, dan pemantauan kasus-kasus
terkait diskriminasi dan kekerasan pada perempuan. (*)
Melawan Kekerasan Berbasis Gender
Selama Pandemi
37
06/Desember/VI/2020

1,2 Juta Vaksin Covid untuk
Tenaga Kesehatan
Petugas menyemprotkan cairan desinfektan kontainer berisi vaksin COVID-19 setibanya, di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung, Jawa Barat,
Senin (7/12/2020). Foto: BPMI Setpres
BRAFOPMK - Vaksin COVID-19 jenis Sinovac tiba di
Indonesia pada 6 Desember 2020 untuk tahap awal
pengiriman sebanyak 1,2 juta dosis. Vaksin tersebut akan
diberikan kepada tenaga kesehatan sebagai prioritas.
Rencana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap awal
adalah 3 juta dosis. Berdasarkan tahapan ketersediaan telah
tiba di Indonesia sebanyak1,2 juta dosis.
Sesuai rekomendasi ITAGI dan SAGE apabila ketersediaan
vaksin terbatas di tahap awal maka target sasaran adalah
kelompok berisiko, dalam hal ini tenaga kesehatan beserta
tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan
kesehatan.
‘’Untuk itu, tahap pertama vaksinasi dilakukan terhadap
tenaga kesehatan di Jawa dan Bali. Tahap selanjutnya untuk
tenaga kesehatan di luar Jawa dan Bali,’’kata Menkes dr.
Terawan Agus Putranto pada Rapat Kerja bersama Komisi IX
DPR RI, Kamis (10/12).
Kemasan vaksin dalam bentuk single dose vial dan
pemberian sebanyak 2 dosis per orang dengan interval
pemberian 14 hari (jarak pemberian dosis pertama ke
dosis kedua), maka vaksin 1,2 juta dosis tersebut diberikan
kepada 600 ribu orang. Sasaran penerima vaksin adalah
kelompok tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan
baik rumah sakit, Puskesmas, fasilitas layanan kesehatan TNI
dan Polri di Jawa dan Bali.
Usulan Jawa dan Bali mempertimbangkan adanya kasus
konfirmasi COVID-19 yang tinggi dan besarnya populasi
penduduk Indonesia di Pulau Jawa dan Bali. Kemudian
1,8 juta dosis vaksin tahap selanjutnya diberikan kepada
seluruh kelompok tenaga kesehatan di provinsi lainnya.
Pemerintah Indonesia menjadikan vaksinasi sebagai
bagian dari strategi penanggulangan pandemi COVID-19.
Pemerintah hanya akan menyediakan vaksin yang terbukti
aman dan lolos uji klinis sesuai rekomendasi.
Pada tanggal 3 Desember 2020 telah ditandatangani
Keputusan Menteri Kesehatan nomor 9860 tahun 2020
tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan
Vaksinasi COVID-19, yaitu vaksin yang diproduksi oleh PT.
Biofarma (Persero), Astra Zeneca, China Pharmaceutical
H U M A N I O R A

Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and
BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd.
Kementerian Kesehatan telah menerbitkan peraturan
pelaksanaan dan melaksanakan pengadaan 3 juta dosis
vaksin Sinovac. Kontrak pengadaan telah ditandatangani
dan sudah dilakukan proses pembayaran di muka sebesar
80% pada PT. Biofarma.
Sejumlah 1,2 juta dosis sudah tiba di Indonesia dan
sisanya sebanyak 1,8 juta dosis akan dikirimkan pada
tahap berikutnya. Selanjutnya vaksin akan didistribusikan
ke daerah setelah mendapatkan sertifikat pengujian dari
Badan POM, dan baru dapat digunakan setelah mendapat
izin darurat atau Emergency Use Autorization (EUA) dari
Badan POM. (*)
BRAFOPMK - Ketua Tim taskforce
Kementerian Kesehatan untuk Provinsi
Papua, dr Iwan Trihapsoro meminta
pemerintah provinsi papua mewaspadai
kemunculan tiga klaster baru COVID-19,
yaitu Pilkada, Libur Natal dan tahun Baru
2021, serta Pekan Olahraga Nasional XX
yang akan dihelat tahun 2021. Untuk itu
Iwan menghimbau agar sosialisasi dan
penerapan protokol Kesehatan 3 M terus
dimasifkan. Hal ini sangat penting dalam
rangka memutus mata rantai penularan
COVID-19.
‘’Ada tiga agenda ke depan yang harus
diantisipasi karena berpotensi memicu
klaster baru Covid-19. Pertama Pilkada
Serentak esok tanggal 9 Desember di 11
kabupaten. Kedua, liburan panjang Natal
dan Tahun Baru. Ketiga, pelaksanaan PON
XX tahun 2021 dimana Papua menjadi
Tuan Rumah,’’tutur Iwan
Himbauan ini disampaikan Iwan pada
pertemuan evaluasi penanganan
COVID-19 di Dinas Kesehatan provinsi
Papua, Selasa (8/12) di hadapan
Jajaran Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas
KesehatanKabupaten/Kota Provinsi Papua
dan Direktur Rumah Sakit se Provinsi
Papua yang dilaksanakan secara daring
dan luring di Kantor Dinas Kesehatan.
hadir juga pada pertemuan tersebut
secara luring Kepada Dinas Kesehatan
provinsi Papua Robby kayame beserta
Jajaran, dan Kepala Kantor Kesehatan
Pelabuhan (KKP) Jayapura Harold M. Pical
beserta jajaran.
Iwan mengapresiasi upaya Pemerintah
Provinsi papua dalam memasifkan
tracing dan testing COVID-19, namun
hal yang harus diantisipasi juga lonjakan
kasus, jangan sampai terjadi kekurangan
Tempat Tidur Isolasi di fasilitas pelayanan
Kesehatan serta kelelahan para tenaga
Kesehatan sebagai garda terdepan
penanganan COVID-19. Untuk itu
diperlukan Langkah-langkah antisipasi
salah satunya dengan menyiapkan
fasilitas isolasi mandiri.
‘’Di Jakarta saja kita siapkan 20 ribu
kamar hotel untuk perawatan (isolasi
mandiri), sekaligus menghidupkan bisnis
perhotelan,’’tambahnya.
Dalam lawatannya, Tim taskforce
Kemenkes Untuk Penanganan COVID-19
diketuai oleh Tenaga Ahli Menkes Bidang
Krisis Kesehatan dr Iwan Trihapsoro,
turut Mendampingi adalah Perwakilan
dari Direktorat Promosi Kesehatan dan
Direktorat Surveilans dan Karantina
Kesehatan.
Kadinkes Provinsi Papua Robby kayame
mengapresiasi kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota Provinsi Papua dalam
penanganan COVID-19 sampai saat
ini. Baik dinas Kesehatan maupun
stakeholders terkait semua memiliki
tanggung jawab besat untuk menjaga
masyarakat papua yang sehat untuk tetap
sehat, dan yang sakit dapat cepat sembuh
‘’kita harus tetap gandeng tangan
memukul mundur COVID-19 dari bumi
cendrawasih,’’tegasnya
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
(KKP) Jayapura Harold M. Pical meminta
Dinas Kesehatan baik di provinsi maupun
kabupaten/kota untuk menindaklanjuti
laporan data pelaku perjalanan yang
dikirim KKP melalui kartu kewaspadaan
atau Health Alert Card (HAC). Hal ini
bertujuan untuk memudahkan petugas
dalam melakukan contact tracing kepada
para pelaku perjalanan.
Menutup pertemuan, secara simbolis juga
dilakukan serah terima bantuan masker
dari Kementerian Kesehatan kepada
Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kabupaten
Jayapura. Total Bantuan Masker yang
sudah diserahkan dari kementerian
Kesehatan untuk Provinsi Papua sendiri
sebanyak 362.194 masker. (*)
Awas! Tiga Klaster Baru
Ilustrasi. Foto: Shutterstock
39
06/Desember/VI/2020

BRAFOPMK - Di tengah pandemi, Kementerian Sosial
(Kemensos) RI memastikan program pengembangan
kemampuan vokasi terhadap penyandang disabilitas,
terus berlanjut. Melalui Balai Besar Rehabilitasi Vokasional
Penyandang Disabilitas (BBRVBD) Cibinong, Kabupaten
Bogor, Kemensos melakukan penjangkauan dan
menyalurkan bantuan kepada penyandang disabilitas di
seluruh Indonesia.
Kepala BBRVBD Cibinong Manggana Lubis menyatakan,
masa pandemi tidak menyurutkan komitmen Kemensos
untuk terus mendukung kemandirian ekonomi para
penyandang disabilitas. Melalui program penjangkauan,
Kemensos mengasah kemampuan vokasi para
penyandang disabilitas sekaligus memperkuat akses
terhadap dunia kerja.
“Karena pandeni, kami memang meliburkan aktifitas di
balai. Namun kami melakukan penjangkauan dengan
berbagai pihak untuk mengembangkan kemampuan
vokasional mereka. Kami juga menyalurkan bantuan
untuk penyandang disabilitas di seluruh Indonesia,”kata
Manggana di Cibinong, Senin (14/12/2020).
Hari ini pula, digelar kegiatan peluncuran program
pemberdayaan kelompok disabilitas“This Ability” kerja
sama antara PT Pertamina Hulu Energi Offshore North
West Java (PHE ONWJ), Yayasan Kumala dan BBRVBD
Cibinong. Kemitraan dengan dunia usaha dan Lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS) semacam ini merupakan salah
satu bentuk program penjangkauan yang dilakukan
BBRVBD) Cibinong.
Menurut Manggana, selain dengan dunia usaha dan LKS,
program penjangkauan dilakukan bekerja sama denga
pemerintah daerah (pemda), balai latihan kerja (BLK), dan
juga dengan kalangan perbankan. Manggana menyatakan,
dengan pemda, BBRVBD Cibinong bekerja sama dengan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Pemkab Kuningan,
Pemkab Cianjur, Pemkab Sukabumi, dan Pemkab
Semarang.
“Secara umum, para PM diasah untuk mengembangkan
kemampuan dalam mengolah bahan daur ulang kertas,
kerajinan tangan (handycraft), menjahit, dan juga
membatik,”katanya. Di Kabupaten Bogor, BBRVBD Cibinong
bekerja sama dengan balai latihan kerja milik Dinas Tenaga
Perluas Akses Kerja untuk
Penyandang Disabilitas
Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas (BBRVBD) Cibinong, Kabupaten Bogor. Foto: Humas Kemensos
H U M A N I O R A

BRAFOPMK - Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin
(Dirjen PFM), Asep Sasa Purnama lakukan koordinasi
program PFM dengan pihak PT Pos Indonesia. Dalam
diskusinya, Dirjen PFM berharap Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) dapat berdaya dan menjadi mandiri.
“Kita ingin menangani kemiskinan itu bukan hanya
memberikan bantuan berupa uang atau bantuan pangan,
tapi ada yang paling strategis lagi, bagaimana keluarga
yang masih belum sejahtera atau fakir miskin ini bisa
berdaya kemudian bisa mandiri,”ujar Dirjen PFM.
Lebih lanjut, Dirjen PFM mengatakan bahwa Program
Sembako (sebelumnya BPNT) dan Kelompok Usaha
Bersama (Kube) dapat menjadi pemberdayaan bagi KPM.
“BPNT (Program Sembako) secara bertahap bisa dikelola
oleh mereka (KPM) nah di PFM ini ada satu program yg
bernama Kube,”kata Dirjen PFM
Kepala Kantor Pos Subang, Dadang Hermawan
mengatakan, Kantor Pos akan menyiapakan tempat untuk
e-warong Kube salah satunya di Kantor Pos Pasir Bungur.
“Di sini (Kantor Pos Pasir Bungur, red) ada satu tempat yg
nantinya mungkin bisa dikoordinasikan oleh Kemensos
untuk dimanfaatkan untuk kerjasama,”ucap Kepala Kantor
Pos Subang.
Di akhir diskusi, Dirjen PFM berharap agar program yang
rencananya akan dimulai dari Subang ini dapat menjadi
contoh bagi daerah lainnya.“Mohon dukungan dan
doanya, pencanangan kita akan mulai dari titik ini (Subang)
dan supaya bisa berkembang ke daerah daerah lain,
insyaallah dengan bersama dan gotong royong kita bisa
melakukan nya,”pungkas dia.
Kegiatan diskusi dilakukan di Kantor Pos Pasir Bungur,
Jl. Purwadadi No. 24, Pasir Bungur, Subang. Hadir pada
kesempatan tersebut Kepala Kantor Pos Subang, Dadang
Harmawan, Kepala Kantor Pos Pasir Bungur, Dedi Suryadi,
serta aktivis sosial, Ganjar Waluya Putra. (*)
Genjot Program Kube, Dirjen PFM
Ingin KPM Mandiri
Kerja dalam kegiatan menjahit sebanyak 16 orang. Dengan
Pemkab Cianjur sebanyak 75 PM mengikuti penjangkauan
dalam bidang mengolah bahan daur ulang kertas, dan
handycraft.
Kemudian di Kabupaten Semarang, BBRVBD Cibinong bekerja
sama dengan Balai Berkat menyelenggarakan program
penjangkauan terhadap 32 PM dalam pengolahan daur
ulang kertas dan batik tulis.“Lalu dengan Balai Latihan Kerja
di Kabupaten Sukabumi ada 16 PM yang mendapatkan
pelatihan. Kemudian ada lagi 75 orang yang kita kerjasamakan
dengan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dimana masing-
masing 25 orang pelatihan daur ulang kertas, tata boga, dan
handycraft,” katanya.
Untuk di Kabupaten Tangerang, sebanyak 22 orang mengikuti
program mengelola kedai kopi Kito Rato Cofffe Shop. Tidak
kalah menggembirakan, PM dari BBRVBD Cibinong juga
sukses mengasah kemampuan untuk kelas call center.“PM
untuk kelas call center, diminati oleh dunia perbankan.
Sebanyak 90% PM yang kami bina bekerja di bank, baik bank
negara maupun bank swasta terkenal. Karena tingginya
peminat, tahun 2021 rencana akan kami kembangkan dari
satu kelas menjadi dua kelas,”katanya.
Kemensos juga menyalurkan bantuan sosial kepada 23.700
penyandang disabilitas di seluruh Indonesia melalui program
Bansos Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD).
“Nilainya Rp2 juta/PM/tahun. Bantuan ini kebanyakan
digunakan untuk mendukung biaya kebutuhan dasar mereka,”
tandasnya. (*)
Kemensos RI menggalakkan
program pengembangan
kemampuan vokasi terhadap
penyandang disabilitas.
Mengembangkan kemampuan
mengolah bahan daur ulang
kertas, kerajinan tangan (handy
craft), menjahit dan membatik.
Di Kabupaten Tangerang, sebanyak
22 orang mengikuti program
mengelola kedai kopi Kito Rato
Cofffe Shop.
Kemensos juga menyalurkan
bantuan sosial kepada 23.700
penyandang disabilitas di seluruh
Indonesia melalui program Bansos
Asistensi Sosial Penyandang
Disabilitas (ASPD).
41
06/Desember/VI/2020

BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020

BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (16)

Similar to BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020

Similar to BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020