Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri memberikan peringatan dan perintah kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari ajaran Islam serta memerintahkan masyarakat untuk menjaga kerukunan umat beragama dan ketertiban.

1. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
TUGAS T2
ANALISIS KEPUTUSAN DAN PERATURAN SEBAGAI TINDAKAN HUKUM
PUBLIK YANG DILAKUKAN PEMERINTAH
Oleh :
Lisa Savitri Younan Putri
115010101111018
Kelas : F

2. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56/P TAHUN 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan pengunduran diri Dr. Sri Mulyani
Indrawati, sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II
Periode 2009-2014, sebagaimana disampaikan melalui surat tanggal
4 Mei 2010, dipandang perlu memberhentikan dengan hormat yang
bersangkutan dari jabatan tersebut, dan selanjutnya mengangkat
penggantinya;
b. bahwa Sdr. Agus D.W. Martowardojo, dipandang mampu dan
cakap serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan, untuk diangkat sebagai Menteri Keuangan
Kabinet Indonesia Bersatu II dalam sisa masa jabatan Periode 2009-
2014;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b,
dipandang perlu menetapkan pemberhentian dengan hormat Dr. Sri
Mulyani Indrawati, dari jabatan Menteri Keuangan Kabinet
Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014, dan menetapkan
pengangkatan Sdr. Agus D.W. Martowardojo sebagai penggantinya,
dengan Keputusan Presiden.
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERTAMA Memberhentikan dengan hormat:
Dr. Sri Mulyani Indrawati,
sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-
2014 karena mengundurkan diri, disertai ucapan terima kasih atas
pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
KEDUA : Terhitung mulai saat pelantikan, mengangkat:
Sdr. Agus D.W. Martowardojo

3. sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II dalam sisa masa
jabatan Periode 2009-2014.
KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINANKeputusan Presiden ini disampaikan kepada:
1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung:
6. Ketua Mahkamah Konstitusi;
7. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.
PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing
yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12
ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20
ayat (4), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25
ayat (3), Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28
ayat (6), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 41
ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 50
ayat (7), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54
ayat (3), Pasal 55 ayat (5), Pasal 56 ayat (4), Pasal 62
ayat (4), Pasal 65 ayat (5), dan Pasal 66 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN
DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

5. KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3 Tahun 2008
NOMOR : KEP-033/A/JA/6/2008
NOMOR : 199 Tahun 2008
TENTANG
PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU
ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI)
DAN WARGA MASYARAKAT
MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun, setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing
dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam
menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib menghormati hak asasi
orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang;
b. bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan,
menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran
tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan
keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu,
penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu;
c. bahwa Pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan
dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia
(JAI) agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan
mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, dan dalam
hal ini Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah menyampaikan 12 (dua belas)
butir Penjelasan pada tanggal 14 Januari 2008;

6. d. bahwa dari hasil pemantauan terhadap 12 (dua belas) butir Penjelasan Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Koordinasi
Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) menyimpulkan bahwa
meskipun terdapat beberapa butir yang telah dilaksanakan namun masih terdapat
beberapa butir yang belum dilaksanakan oleh penganut, anggota, dan/atau
anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sehingga dapat
mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat ;
e. bahwa warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan umat
beragama untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan
bermasyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional;
f. bahwa dengan maksud untuk menjaga dan memupuk ketenteraman beragama
dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, serta berdasarkan pertimbangan pada
hurufa, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan
Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau
Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
Mengingat :1. Pasal 28E, Pasal 281 ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan Pasal 156a;
3. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan/atau
Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan
Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan
Internasional Hak-hak Sipil dan Politik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-

7. Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
10. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yang
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I
Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri
kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
14. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP004/J.A/01/1994 tanggal
15Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran
Kepercayaan Masyarakat (PAKEM);
15. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-115/J.A/10/1999 tanggal
20Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
Memperhatikan :1. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 12 Mei 2005;
2. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 15 Januari 2008;
3. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 16 April 2008;

8. MEMUTUSKAN :
Menetapkan :KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA
AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH
KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA
PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DAN WARGA
MASYARAKAT
KESATU : Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat
untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan
dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang
dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang
menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang
dari pokok-pokok ajaran agama itu.
KEDUA : Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota,
dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI),
sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan
penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokokpokok
ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui
adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.
KETIGA : Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah
Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA
dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,
termasuk organisasi dan badan hukumnya.
KEEMPAT : Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat
untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta
ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak
melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap
penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah
Indonesia (JAI).
KELIMA : Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah

9. sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum
KEEMPAT dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
KEENAM : Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah
untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka
pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.
KETUJUH : Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2008

10. Analisis
Tiga macam produk hukum di atas merupakan hasil dari perbuatan hukum yang dilakukan
pemerintahan.
Pada surat yang pertama dan kedua merupakan tindakan hukum publik yang bersegi satu karena
dibuat oleh seorang pejabat saja. Namun dari kedua surat tersebut bentuknya berbeda.
Pada surat yang pertama bentuknya keputusan yang dikeluarkan oleh presiden, yaitu hanya
ditujukan pada pihak tertentu saja (dalam hal ini Dr. Sri Mulyani Indrawati dan Sdr. Agus D.W.
Martowardojo). Keputusan ini sifatnya hanya mengikat dan memaksa pihak yang bersangkutan
saja.
Pada surat yang kedua bentuknya peraturan yang dibuat oleh presiden bersama DPR yang
ditujukan untuk umum. Sifatnya mengikat dan memaksa semua orang.
Produk hukum yang ketiga yaitu SKB (Surat Keputusan Bersama) yang merupakan hasil dari
tindakan hukum publik yang bersegi lebih dari satu. Artinya produk hukum ini dibuat oleh lebih
dari satu pejabat pemerintah.
Pada SKB ini dikeluarkan oleh 3 pejabat yaitu menteri agama, jaksa agung, dan menteri dalam
negeri yang bentuknya berupa keputusan karena hanya ditujukan untuk Jemaat Ahmadiyah
Indonesia. Jadi mengikatnya keputusan ini hanya bagi para jemaat ahmadiyah Indonesia saja.