SlideShare a Scribd company logo

Tabloid Publica Pos Edisi 8

•
•
Publica Pos
Publica Pos

Tiga artikel berita utama dalam dokumen tersebut membahas tentang indikasi terjadinya krisis ekonomi di Indonesia serupa krisis 1998, anjlomenya nilai tukar rupiah, dan rekomendasi investor global JP Morgan untuk keluar dari pasar Indonesia.

News & Politics
1 of 16
Download to read offline
PUBLICA POS Tabloid Dwi Mingguan Info Publik Terpercaya “Siapa pun yang terdeteksi melakukan kecurangan yang memalukan tidak akan pernah dipercaya meskipun mereka berbicara tentang kebenaran ( Phaedrus / Filsuf Romawi ) ” Hal. 5... Selembar ‘Kiswah’ Suryadharma Margaret Aliyatul Maimunah: Penerus Mbah Bisri, Memajukan Perempuan Indonesia Sosok Hal. 16... Minimal 60 Persen, Kepemilikan Saham Pemerintah di BUMN Ekonomi & Kesos Hal. 6-7... Hukum www.publicapos.com fanpage: publicapos.com @publicaposcom publicapos@gmail.com Terbit 16 Halaman Edisi IX/I/VIII, 1-15 September 2015 Ancaman Krisis 1998, Akan Terulang? Sejumlah pelajar Kota Jambi menaiki perahu tradisional menuju rumah mereka dari sekolah di Dermaga Pasar Jambi, Kamis (10/9). Pemkot Jambi menginstruksikan untuk meliburkan aktivitas belajar mengajar selama dua hari (10-11/9) menyusul makin pekatnya kabut asap yang melanda kota itu, dengan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) 324 atau berbahaya. ANTARA FOTO Beberapa indikator krisis mulai nampak, seperti nilai tukar rupiah yang terus melemah, meningkatnya suku bunga bank, menurunnya ekspor dan tingkat harga ekspor kita di pasar dunia, juga kegagalan panen di sentra produksi padi, sebenarnya sudah memberikan gambaran bahwa ekonomi Indonesia tengah menghadapi kesulitan.Kebijakan pemerintahan Jokowi menggambar- kan tidak ada ahli strategi ekonomi makro dalam pemerintahan. Koordinasi pun tidak ada karena kabinet terlalu gemuk organisasinya dan terus gaduh. Indonesia di bawah Rezim Jokowi terus mengalami kemerosotan. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2015 hanya 4,71 %, merosot dibandingkan pertumbuhan yang sama tahun yang sama sebesar 5,14 %. Pertumbuhan ekonomi 4,71 % merupakan pertumbuhan ekonomi terendah sejak tahun 2009. Di lain fihak, tercatat 20 Mei 2015. Akankah krisis 1998 kembali terulang? Warna Pastel pada Tren Hijab Kekinian Life Style & Tekno Hal. 14...
Edisi IX/I/VIII, 1-15 September 2015S O R O T2 P u b l i c a P o s Ilustrasi aktivitas pasar bursa saham Publicapos (Jakarta) - Indonesia di bawah Rezim Jokowi terus meng­ alami kemerosotan. Per­tumbuhan EkonomiIndonesiaTriwulanI-2015 hanya 4,71%, merosot di­ban­ding­ kan pertumbuhan yang sama tahun yang sama sebesar 5,14 %. Demikian dikatakan peng­amat politik Muchtar Effendi Harahap dalam keterangan kepada Publicapos.com, Kamis (13/8). Menurut Muchtar, pertumbuh­ an ekonomi 4,71% merupakan per­tumbuhan ekonomi terendah sejak tahun 2009. Di lain fihak, ter­catat 20 Mei 2015, Menteri Ke­ uangan Bambang Brodjonegoro mengakui, realisasi penerimaan men­capai Rp.502,7 triliun atau 28,5% dari total Anggaran Pen­ dapatan dan Belanja Negara Per­ ubahan (APBNP) 2015. Muchtar mengemukakan, per­ dagangan antarpulau ikut terkena dampak dari kemerosotan ekonomi nasional ini. "Menurut Kompas, 28 Mei 2015, pada Triwulan I-2015, komoditas perdagangan antarpulau seperti semen, pupuk, gula dan barang elektronik/kenderaandiPelabuhan Sunda Kelapa Jakarta menurun apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu," papar Muchtar. Publicapos (Jakarta) - Indonesia ter­indikasi mengalami krisis ekonomi seperti pada 1998. Indikasi tersebut di antaranya nilai rupiah yang semakin turun dan semua kebutuhan harga naik. Demikian dikatakan pengamat politik Zainal Abidin dalam ke­ terangan kepada Publicapos.com, Senin (24/8). Ancaman Krisis 98 Kembali TerulangMenurut Zainal, kondisi sekarang ini berat sekali. Tanda-tanda resesi sudah di depan mata. "Penyerapan beberapa kemen­te­rian bahkan lebih sampai50persen.Pemerintahdaerah juga sama. Padahal, di saat-saat seperti ini pemerintah harus capet. Kerja­nyaharusdigenjot,"jelas­nya. Zainal meminta Jokowi menu­ run­kan suku bunga untuk kredit rakyat sehingga sama dengan bunga untuk para pengusaha. Dengan begitu, usaha kecil bisa lebih bergeliat. "Dulu bunga KUR itu sampai 22 persen. Kemudian kami minta turun dan sekarang tinggal 12 persen. Tapi, itu masih kurang. Kami minta 9 persen," papar Zainal. (dwm/ahn) Publicapos (Jakarta) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie meng­usulkan agar pemerintah segera mem­bentuk badan pusat krisis yang ber­isikan para pakar untuk menangani persoalan ekonomi nasional. "Kita usulkan pemerintah segera membentuk pusat krisis untuk menanggani menghadapi per­soalan ekonomi yang sulit ini. Jangan biarkan satu menteri ber­gerak sendiri ke sana atau sini," kata Aburizal Bakrie dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Senin. Aburizal yang populer dipanggil Ical menjelaskan situasi ekonomi dunia sedang menurun dan hal ini tentu akan memukul ekonomi dalam negeri. Desakan Membentuk Pusat Krisis Ical menjelaskan badan pusat krisis yang diusulkannya ini di­ pimpin langsung oleh presiden yang berisikan para pakar yang ber­tugas membuat satu matrik bagi pembenahan ekonomi nasional yang harus dijalankan para menteri. Menurut Ical, situasi ekonomi dunia saat ini sedang menurun dan tentu saja akan memukul ekonomi Indonesia. Ical menegaskan menyadari berat­nya persoalan negara saat ini, maka Fraksi Partai Golkar harus terus mengawal dan mem­ beri­kan masukan dengan baik untuk kejayaan bangsa dan negara. Dalam kesempatan itu, Ical juga meng­harapkan pemerintah bisa bergerak cepat untuk pem­ benahan ekonomi. "Pembenahan ekonomi harus juga dilakukan dengan cepat, ber­ gerak cepat. Pemerintah harus mem­bantu dunia usaha agar dunia usaha bisa segera bergerak dan bukan justru memberikan pem­bebanan-pembebanan baru, misal­nya pajak," kata Ical. Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin menga­takan rapat pleno FPG kali ini dilakukan untuk merespons kritik rakyat yang menilai fungsi legislasi dewan dinilai kurang me­ muaskan. Ade menegaskan pada saat ini FPG menggunakan inisiatif untuk mengajukan Rancangan Undang- Undang (RUU) Penjaminan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (tgh/ant) Publicapos (Jakarta) - Menteri Ke­uang­anBambangBrodjonegoro menga­takan potensi terjadinya perang mata uang ("currency war") saat ini menjadi salah satu penyebab nilai tukar rupiah me­ lemah terhadap dolar AS. "Rupiah jadi susah untuk me­ nguat karena yang lain me­lemah," katanya saat ditemui se­usai rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (20/8). Menkeu mengatakan potensi perang mata uang itu ada, setelah adanya aksi devaluasi Yuan TiongkoksertaDongVietnam,dan tekan­an eksernal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kinerja rupiah. "Yang terjadi pada hari-hari ini bukan karena isu fundamental. Tapi isu bener-bener global. Karena keseimbangan terganggu gara-gara China devaluasi Yuan," tegasnya. Ia mengakui kondisi rupiah telah "undervalued", tetapi situasi­nya masih terjaga karena peme­rintah serta Bank Indonesia terus berupaya agar kurs tidak ter­lalu berfluktuasi terhadap dolar AS. Genderang Perang Mata Uang Ditabuh Nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan sebagai dampak terjadinya devaluasi nilai Yuan/ Antara Foto "Kita lihat kondisi funda­men­ talnya, tapi sekarang memang sangat `undervalued, dan itu harus diupayakan untuk diper­ kuat," tuturnya. Namun, menurut dia, dengan situasi tekanan global yang makin besar, nilai tukar rupiah justru tidak boleh terlalu kuat, karena akan kontradiktif dengan kondisi yang ada. "Kalau rupiah terlalu diperkuat, dan menguat terhadap seluruh mata uang, nanti daya saing malah terganggu," jelas Menkeu. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih bergerak pada kisaran Rp13.800, setelah se­ belum­nya berada pada angka Rp13.400-Rp13.500, ketika Tiongkok belum melakukan devaluasi Yuan hingga empat persen. Kurs rupiah masih men­dapat­ kan kesempatan untuk ber­ gerak menguat dalam beberapa hari terakhir, karena dolar AS mengalami sedikit depresiasi akibat pelaku pasar meng­antisi­ pasi kemungkinan The Fed menye­suaikan suku bunga pada September.(adh/ant) Hutang Indonesia Bertambah 250 Triliun KataMuchtar,kelesuanekonomi danperubahanhargabahanbakar minyak dianggap menjadi penye­ babnya. Di Pelabuh­an Sunda Kelapa Jakarta dari puluhan kapal layar motor (KLM) hanya dua sampai tiga kapal yang bersandar di dermaga pelabuh­an yang mengirim banrang ke wilayah Nusantara tersebut. Bahkan, se­ jumlah kapal telah bersandar lebih dari sebulan. Iapunmengatakan,penerimaan pajak sampai pada Maret 2015 di­bandingkan yang sama Maret 2014 merosot hingga Rp50 triliun. "Hutang Bertambah Di bawah Rezim Jokowi hutang Indonesia ber­tambah Rp250 triliun," papar­ nya. Muchtar mengatakan, di bawah Rezim Jokowi semua kebutuhan pokok naik akibat kenaikan BBM. "Daya beli rakyat menurun, biaya hidup menaik mengikuti ke­ naikan harga BBM. Jokowi sebagai Presiden RI tidak memiliki ke­ mampu­an untuk mengelola ekonomi nasional, menciptakan ke­man­dirian ekonomi dan me­ wujud­kan bangsa yang berdaya saing," pungkas Muchtar.(dwm/ ahn) Publicapos (Jakarta) - Peru­sa­ haan investasi global, JP Morgan, menya­rankan investor untuk keluar dari Indonesia dengan me­lepaskan rupiah dan obligasi Indonesia. Hal ini semakin meng­ ancam nilai tukar rupiah yang hari ini bahkan telah tembus Rp 14.000 per dollar AS. Sebelumnya, JP Morgan telah me­ mangkasprospekobligasiIndonesia dari "Overweight" men­jadi "Sell". Investor asing sejauh ini men­ cetak rekor dalam ke­pemilikan obligasi Indonesia, di samping pada saat yang sama menderita ke­rugian. Sebagaimana dikutip dari Barrons.com, Senin (24/8), obligasi rupiah dengan lindung nilai telah turun se­besar 5 persen dalam tahun ini, sedang­kan yang tanpa lindung nilai melemah JP Morgan Ikut Panik hingga 10 persen. Namun, yang menarik, porto­ folio investor asing pada obligasi Indonesia sebesar Rp 534 triliun atau mendekati rekor beberapa waktu lalu di posisi Rp 541 triliun. Hal ini lantaran Indonesia lebih baik dari negara emerging market lain, seperti Turki, Afrika Selatan, serta Brasil, pada tahun ini. "Namun, tiga hal berikut yang mem­buat kami mengubah rekomendasi(atasIndonesia),"tulis analis JP Morgan, Arthur Luk dan Bert Gochet. Pertama, langkah Tiongkok mela­ku­kan devaluasi atas yuan mem­perburuk outlook mata uang negara-negara di Asia. JP Morgan menyatakan, rupiah telah anjlok hingga menyentuh level te­ rendahnya dan pada hari ini, Senin, melemah hingga 1,2 persen dan diperdagangkandiposisiRp13.995 per dollar AS. Atas pertimbang­an itu, JP Morgan me­ramal nilai tukar rupiah akan turun lebih dalam hingga Rp14.300 per dollar AS pada kuartal IV. Kedua, investor asing juga mulai beramai-ramai melepas obligasi dari emerging market, dengan dana yang telah keluar mencapai 2 miliar dollar AS. Ketiga, kebijakan Pemerintah Indonesiajugatidakterlalubanyak membantu. Alih-alih melakukan reformasifiskal,justruPemerintah Indonesia men­jalan­kan kebijakan defisit anggar­­an. "Sebelumnya, kenaikan pinjaman sebesar 10 persen telah diumumkan dalam RAPBN tahun depan," tulis analis JP Morgan tersebut. (tgh/ant)
3P u b l i c a P o sEdisi IX/I/VIII, 1-15 September 2015 S O R O T Terbit sejak 15 Januari 2015, Publica Pos hadir sebagai tabloid dwi mingguan yang bertekad men­ jadi rujukan informasi publik ter­ percaya. Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi milik Publica Pos. Semua wartawan Publica Pos dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun me­ mintaimbalandarisiapapun.Semua Tabloid Dwi Mingguan Publica Pos isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. Dewan Redaksi: Ujianto Singgih Pr, Mohammad Mulyadi, Achmad M Fahham, Sahat Aditua Silalahi, Prianter J. Hairi, Ansel Alaman Pemimpin Umum: Achmad M Fahham Pemimpin Perusahaan: Abdul Mukhit KD, Pemimpin Redaksi: Ahmad DH Redaktur Pelaksana Tabloid: T. Kurniawan, Redaktur Pelaksana Online: Dawam Multazam Staf Redaksi: Helmi Yusuf, Fikry Rakatamala, Arik Dj, Abdul Kholik, Abu Roiz, Muhammad Ainuzzaki, Abas Firdaus Basuni Manajer Keuangan: Miftachul Chusnah Manajer Iklan dan Pemasaran: M. Arief Setiawan, Ahmad Amin Penerbit: PT Publica Media Utama Alamat Redaksi / Iklan : Ruko Taman Cinangka A-5, Cinangka, Sawangan, Depok, 16516 Telp. 021-49116822 Email Redaksi: publicapos@gmail.com Sejumlah petani sawit sedang menaikan muatan kedalam sebuah truk. Rendahnya harga jual sawit menjadi keluhan petani Sawit di sejumlah daerah di Indonesia/ Antara Foto Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo dalam suatu kesempatan/Antara Publicapos (Jakarta) - Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo mengatakan cara pele­mahan mata uang nasional atau devaluasi adalah bukan salah satu cara terbaik bagi Indonesia. "Tren pelemahan mata uang di negara lain, belum tentu ber­hasil di Indonesia, karena Indonesia juga masih tergantung pada ekspor dan impor primer," kata Agus D.W Martowardojo di Gedung Nusantara I, Komplek DPR, Jakarta, Senin (24/8). Ia menjelaskan jika kebijakan devaluasi bisa diterapkan pada negara-negara yang berbasis ekonomi pengolahan produksi atau negara penghasil sumber daya alam beserta pengolahan turunannya. Devaluasi Apakah Jadi Solusi?Sedangkan Indonesia saat ini dinilai masih memiliki rasio 50 berbanding 50 dalam hal produksi, bahkan untuk ke­butuh­ an primer masih ber­gantung pada sektor ekspor dan impor, karena sumber daya alam masih berupa mentahan yang diekspor. "Ketika sumber daya alam kita hanya masih menjual mentahan, serta masih banyak bergantung impor, kebijakan devaluasi kurang ber­pengaruh positif bagi negara," kata Agus. Sebelumnya, Bank sentral Tiongkok (PBoC) mendevaluasi mata uang yuan pada sebesar hampir dua persen terhadap dolar AS, karena pihak berwenang menga­ta­kan mereka berusaha untuk mendorong reformasi pasar. Langkah dramatis itu menge­ jut­kan pasar dan menye­babkan gelombang penjualan di bursa saham AS dan Eropa, serta di banyak bursa komoditas. Sementara itu, Bank sentral Vietnam juga telah memutus­kan mem­perlebar batas perdagang­an untuk transaksi antar bank mata uang Vietnam dong terhadap dolar AS dari dua persen menjadi tiga persen. State Bank of Vietnam (SBV), bank sentral negara itu, juga meng­umumkan menaikkan rata- rata nilai tukar antar bank se­ besar satu persen, dari 21.673 dong per dolar AS menjadi 21.890 dong per dolar.(hlm/ant) Publicapos (Jakarta) - Menteri Per­ta­nian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan harga komoditas tinggi bukan semata- mata karena pasokan kurang, me­ lainkan terutama karena penye­ bar­an komoditas yang kurang me­rata. "Tidak selamanya harga naik menjulang tinggi karena suplai kurang," katanya usai mengun­ jungi bazar produk pertanian, Ke­menterian Pertani­an, Jakarta, Senin (24/8). Ia mengatakan selama ini se­ jumlahhargakomoditasnaikseperti bawang merah dan cabai, dapat diatasi tanpa harus meng­impor. "Cabai, bawang, itu pasokannya ada, tapi tidak tersebar. Apa benar kita impor? Tidak. Harga beras naik di Februari 30 persen tapi kita tidak impor. Orang yang tidak paham begitu harga naik di kepala Harga Komoditas Beranjak Naik ialah pasokan kurang," ujarnya. Harga cabai yang berada di kisaran Rp60.000 per kilogram atau lebih yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia seperti Jawa Timur maupun harga bawang merah yang sempat naik di kisaran Rp30.000 pada Maret 2015, juga dapat distabilkan tanpa harus mengimpor. "Kita baru bekerja beberapa bulan, harga naik. Bawang merah, tapi berhasil tanpa impor," tutur­nya. Menurut dia, pengamat mau­ pun masyarakat diharapkan dapat me­­lihat persoalan kenaikan harga secaramenyeluruhbukanlangsung menyimpulkan ke­naik­an harga karena pasokan yang kurang. Untuk itu, ia mengatakan dalam mendorong penyebaran komoditas dan ketersediaan pasokan maka toko tani murah menjadi solusi ke depan. (tgh) Publicapos (Jakarta) - Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Spudnik Sujono mengatakan produk pertanian selama ini dikuasai pedagang sehingga margin harga kerap ditentukan pedagang. "Ini kan kejadiannya kan dari tahun ke tahun. Jadi, saya bilang saya langsung turun ke semua lokasi tempat usaha tani itu, produk hasil itu sudah dikuasai pedagang," ucapnya. Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah seharusnya sejak awal mendorong jangan sampai harga terus-menerus diatur oleh pedagang. Harga Produk Pertanian Masih Dikuasai Pedagang "Kalau beginikan kalau (harga diatur) pedagang kan mau-maunya pedagang. Petani mengeluh terus, pak saya jual cabai Rp17.000 per kilogram kok bapak (pedagang) di sana bisa Rp40.000 per kilogram, bisa Rp55.000 per kilogram, Rp56.000 per kilogram, saya (petani) jualnya hanya Rp20.000 per kilogram, artinya menikmati untung itu pedagang," ungkapnya. Ia mengatakan selama ini pedagang mengambil keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan petani. "Delta margin antara petani dengan delta margin pedagang itu lebih tinggi, lebih besar di pedagang. Ini yang harus kita benahi ke depan," tukasnya. Untuk itu, ia mengatakan toko tani murah dapat diwujudkan sebagaisolusiuntukmenstabilkan harga, yang mana menjadi media untuk mendorong transaksi normal dan rantai distribusi yang tidak terlalu panjang sehingga harga itu tidak berbeda jauh antara petani dan pedagang. "Toko tani murah diharapkan di semua provinsi, ada di daerah- daerah, pasar-pasar sentra menjadi perhatian," imbuhnya. (hlm/ant) Publicapos(Jakarta) -Pengamat Kebijakan Publik, Riant Nugroho menyatakan bahwa Pemerintah tidak melindungi petani sawit. Hal ini terkait dengan turunnya harga jual kelapa sawit hingga mencapai harga Rp 300 perkilogram. Sesuai rilis yang diterima oleh publicapos.com, Minggu (23/8), Riant menyayangkan ke­bijak­an Pemerintah yang tidak mene­ tapkan batas harga minimal kelapa sawit. "Harusnya Pemerintah mene­ tap­kan harga minimal kelapa sawit. Pemerintah harus mampu meng­intervensi rantai tata niaga kelapa sawit agar pedagang besar tidak menikmati keuntungan yang ber­lebihan dari harga sawit yang ter­lalu rendah dari petani," jelas Riant. Harga Sawit Rp300/Kg, Pemerintah Tidak Melindungi Petani "Dengan harga hanya 300 ribu per­kilogram maka pendapatan petani akan sangat tergerus. Dan siklus fluktuasi harga jual kelapa sawit ini tidak hanya terjadi saat ini. Dulu juga pernah harga kelapa sawit mencapai di bawah Rp1.000 perkilogram dan tampaknya Pemerintah tidak belajar dari ke­ jadian tersebut," lanjutnya. Sebagaimana diberitakan, saat ini sebagian besar petani yang ber­lokasi di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi mengeluhkan penu­runan harga kelapa sawit yang hingga mencapai Rp300 per­kilogram. Akibat penurunan harga tersebut maka banyak petani yang terpaksa mencari pekerjaan serabutan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. (andy)
Edisi IX/I/VIII, 1-15 September 2015P O L I T I K4 P u b l i c a P o s Direktur LDI Erwin Usman, bersama Direktur LIMA Ray Rangkuti, Pakar Tata Negara Refli Harun, Anggota DPR RI Maman Imanulhaq, Ketua FORMAPPI Sebastian Salang, serta Ketua AEPI Dani Setiawan dalam diskusi membahas kunjungan Pimpinan DPR ke AS, Jakarta, Jumat (11/9)/ ANTARA FOTO Publicapos (Jakarta) - Pakar hukum tata negara Andi IrmanputraSidinmengatakanjika Mahkamah Kehor­matan Dewan menyim­pul­kan telah terjadi pelanggaran ter­kait perte­muan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadlizon dengan Donald Trump maka bisa saja diberhentikan dari jabatannya. "Jikalau MKD menyimpulkan bahwa terjadi pelanggaran maka pimpin­an DPR bisa di­tegur bah­ kan diberhentikan lang­sung dari jabatan­nya oleh MKD sebagai pimpinan DPR namun jikalau tidak maka MKD merehabili­ tasi­nya," kata pakar hukum tata­­negara Irmanputra Sidin di Jakarta, Selasa. Sebelumnya Ketua DPR Setya Novanto dan wakil ketua DPR Fadlizon bertemu bakal calon capres Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump. Per­temuan yang berlangsung di kantor Donald Trump New York tersebut sontak menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Pengamat: Setnov Bisa Diberhentikan Atas kejadian tersebut enam anggota dewan mengajukan lapor­an kepada MKD atas tindak­ an Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadlizon. Lebih lanjut Irmanputra, tindak­an pelaporan Ketua DPR tersebut merupakan langkah konsti­tusional yang tepat, karena kasus seperti ini menjadi penting untuk kepastian hukum terhadap nasib lembaga daulat rakyat ber­ nama DPR. "Bagaimanapun kasus seperti ini memang sebaiknya harus ter­ verifikasi apakah keberadaan, ke­ jadian, tindakan, perilaku, sikap pimpinan DPR dalam jumpa pers Donald Trump tersebut baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, bukan semata soal benar atau salah," kata Irmanputra. Menurut Irmanputra, kons­ truksi konstitusionalnya DPR adalah juru bicara rakyat sesuai Pasal 86 ayat (1) UU No.17/2014 tentang MD3, oleh karenanya wajar kalau terdapat kelompok rakyat kemudian bereaksi atas keter­libatan pimpinan DPR dalam jumpa pers Donald Trump tersebut. Trump sendiri tambah Irmanputra memang sedang dalam situasi kompetisi politik dalam negerinya. Namun disisi lain, tambahnya argumentasi yang di­ajukan pimpinan DPR juga rasional dan tidak boleh dianggap remeh serta tak punya niat buruk. "Namun tentunya tetap menyim­pan ganjalan karena rasional dan niat baik tidak serta merta bisa menutupi bahwa kebe­ ra­daan, sikap, tindakan, kejadian tersebut adalah baik, layak, dan/ atau pantas," kata Irmanputra. Karena itu tambah Irmanputra, disinilah peran MKD sebagai lembaga yang bertugas menjaga serta mene­gakkan kehormatan dan keluhuran martabat rakyat (Pasal 119 UU MD3) untuk mem­ verifikasi semuanya dan pimpin­ an DPR pun tak boleh menginter­ vensinya.(tgh/ant) Publicapos (Jakarta) - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ahmadi Noor Supit memin­ta pemerintah melibatkan partisi­ pasi rakyat dalam me­realisasi­ kan penyerapan APBN hingga ke daerah melalui kebijakannya yang merangsang produktivitas individu. "Pemerintah tidak boleh meng- cover semuanya, hanya 20 persen, 80persennyaberasaldarigerakan rakyat, atau partisipasinya," kata Ahmadi Noor Supit dalam rapat kerja di ruang Banggar, Kompleks DPR, Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan dalam memu­ tus­kan APBN 2016 rujukan peme­rin­tah harus menuju ke arah gerak­an rakyat dalam me­mutar rodaperekonomian."Rakyatperlu dirangsang untuk lebih produktif, dan kebijakan pemerintah harus mampu memunculkan potensi ter­sebut," kata Ahmadi. Sementara itu, Menteri Peren­ canaan Pembangunan Nasional (PPN) Sofyan Djalil menanggapi positif pernyataan Banggar. Banggar Minta Rakyat Terlibat Partisipasi Penyerapan APBN "Program sosial yang berlebih­ an memang membuat lemah pada masyarakat. Ibaratnya tidak boleh terlalu banyak `tangan di bawah` karena `tangan di atas` lebih baik," katanya. Sofyan mengatakan masyarakat yang kuat dan mampu ber­partisi­ pasi dalam program pemerintah terkait penyerapan APBN akan menjadi masyarakat yang sukses. "Kuncinya adalah masyarakat harus tangguh agar sukses, tidak pernah menyerah, maka program pemerintah akan lebih berjalan mudah," kata Sofyan. Ia berharap program-program pemerintah tidak terlalu men­ dominasi, pemerintah juga harus memikirkan kebijakan bagaimana melibatkan masyarakat dalam memaksimalkan dana APBN. Karena dengan melibatkan masya­rakat akan mampu menam­ bah rasio hasil pertumbuhan ekonomi nasional, sebab bisa lebih produktif serta banyak lapang­­an kerja lebih mudah ter­­cipta dengan partisipasi masyarakat. (ar) Publicapos (Jakarta) - Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Daniel Johan mengusulkan adanya kocok ulang pimpinan DPR RI melalui mekanisme revisi Undang- Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. "Perlu (kocok ulang pimpinan DPR) namun dengan mengubah UUMD3,"katanyadiJakarta,Selasa. Dia menjelaskan kocok ulang itu bukan terkait dengan duga­ an pelanggaran kode etik dua pimpinan DPR RI yaitu Setya Novanto dan Fadli Zon namun karena mengikuti sistem propor­ sional hasil pemilu. Menurut dia, sistem propor­si­ onal bagi skema pimpinan DPR RI penting dilakukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan ke depan. "(Skema)PimpinanDPRRIyang lalu (periode 2009-2014) juga meng­gunakan sistem propor­ sional hasil pemilu," ujarnya. Dia menilai proporsionalitas dalam pembagian kursi pimpinan PKB Usul Kocok Ulang Pimpinan DPR Alat Kelengkapan Dewan DPR RI diperlukan karena anggota DPR merupakan representasi aspirasi rakyat. Sebelumnya, anggota Fraksi Partai NasDem di DPR RI, Taufiqulhadi menilai perombakan komposisi pimpinan DPR itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama menurut dia, adalah dengan merevisi UU MD3, dengan mengembalikan hak partai peme­ nang pemilu untuk menem­pati posisi Ketua DPR. "Cara kedua adalah dengan mem­bentuk paket pimpinan DPR se­suai dengan UU MD3 yang sekarang berlaku," katanya. Namun, menurut dia, langkah yang harus dilakukan itu tanpa meng­ganggu kerja legislasi adalah dengan merombaknya tanpa me­ rubah UU MD3. Hal itu ujar dia, dilakukan demi menghindari kegaduhan politik di parlemen di tengah minimnya prestasi DPR dalam menghasilkan undang-undang.(rr) Publicapos (Papua ) - Anggota DPR RI, Willem Wandik, S.Sos menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) berkaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini RDP tersebut mengundang beberapa kepala kampung dan tokoh agama yang ada di distrik Karubaga, kabupaten Tolikara. Kegiatan tersebut meru­pa­kan pengejawantahan dari tugas anggota DPR RI sesuai dengan Undang- Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dimana anggota DPR RI berkewajiban menyelenggarakan di masing- masingdaerahpemi­li­hannya. “Kegiatan ini akan terus mene­ rus kita lakukan karena meru­ pakan kewajiban bagi seluruh Willem Wandik Gelar RDP di Distrik Karubaga anggota DPR RI sesuai amanat undang-undang,” jelas Willem, Dalam kesempatan tersebut, Willem menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat dila­ kukan dengan melibatkan kepala kampung dan tokoh agama dengan alasan agar peserta yang hadir dapat berperan lebih aktif dalam diskusi sehingga input yang diharapkan dari RDP tersebut, yakni aspirasi menge­ nai pelaksanaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 berikut nilai-nilai Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dapat ter­capai. “Saya yakin bahwa masya­rakat yang hadir disini sudah memiliki pema­ haman dasar mengenai Pancasila, UUDNRI1945,NKRI,danBhinneka Tunggal Ika sehingga dapat ber­ pikir kritis dan mem­berikan masuk­an yang ber­manfaat terkait pelak­sa­naannya.” Ujar Willem. Dalam sesi tanya jawab, Yakobus salah seorang peserta menyampaikan bahwa keberadaanUUDNRI1945sebagai konstitusi belum tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. “Buktinya banyak peraturan yang sebagian atau seluruhnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK),” tegas Fajar. Menanggapi hal tersebut, Willem menyampaikan bahwa pentingnya diadakan RDP mengenai Pancasila, Undang- Undang Dasar NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, agar aspirasi masyarakat dapat ter­ serap untuk selanjutnya di­sam­ paikan kepada pimpinan MPR. (adv/ tgh) Anggota DPR RI, Willem Wandik, S.Sos menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) berkaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika Publicapos ( Palu) - Anggota DPR RI dari Komisi IX, Dapil Sulawesi tengah, dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang kembali melakukan ke­ giatan sosialisasi bertajuk "Ke­ber­­ samaan, Persatuan dan Ke­satuan atas toleransi dan pluralisme" ber­ tempat di Aula PEMDA, Kab. Poso, Sosialisasi MPR RI tersebut di­ikuti oleh beberapa lapisan masya­rakat yang terdiri dari tokoh masya­rakat, Muspida Kabupaten Poso, Maha­ siswa, organisasi ke­pemudaan dan sebagai­nya. Masya­rakatcukupantu­ sias meng­ikuti kegiatan tersebut, “Nilai-nilai luhur bagi masya­ rakat harus terus dibumikan, dan mem­butuhkan usaha tanpa henti kerja­sama seluruh komponen bangsa ini. Saya berusaha bahwa nilai kearifan lokal yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa men­jadi modal sosial untuk men­capai kesejateraan kita”, tambah Verna. Sementara dalam diskusi tersebut muncul berbagai tanggap­an, masukan dan per­ tanya­an dari peserta yang terlihat antusias mengikuti kegiatan itu. Di antaranya dari seorang warga yang meminta kepada DPR RI supaya memperjuangkan pedom­ anpenghayatanPancasilakembali di­masukkan dalam kurikulum sekolah. "Karena saat ini rasa cinta terhadap tanah air itu mulai menipis dikalangan remaja dan pemuda.MakanyaPancasilaharus kembali menjadi mata pelajaran wajib di sekolah," ujarnya.(tgh) DPR Gelar Sosialisasi Kebangsaan “Jikalau MKD menyimpulkan bahwa terjadi pelanggaran maka pimpin­an DPR bisa di­tegur bah­kan diberhentikan lang­sung dari jabatan­nya”
5P u b l i c a P o sEdisi IX/I/VIII, 1-15 September 2015 H U K U M Menteri Agama Suryadharma Ali bergandeng tangan dengan Sekretaris Jenderal Rabithah Alam Islami Syekh Abdullah bin Abdul Mukhsin Al Turki usai acara penutupan Konferensi Internasional tentang Fatwa di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (26/12)/ (foto: sugito) Publicapos (Jakarta) - Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) menilai bahwa selembar potong­an penutup Kabah (kiswah) yang tidak punya nilai ekonomis malah men­jeblos­ kannya ke penjara. "Kiswah itu juga tidak me­ miliki nilai ekonomis yang dapat mem­per­kaya diri saya. Kiswah tersebut hanya memiliki nilai agama spiritual. Tragis, dengan selembar potongan kiswah, KPK men­jebloskan saya ke penjara," kata Suryadharma saat mem­ baca­kan nota keberatan (eksepsi) di Penga­dilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (7/9) Dalam dakwaan disebutkan bahwa SDA mendapatkan kiswah dari kader PPP Mukhlisin dan pengusaha Cholid Abdul Latief sebagai imbalan karena telah mem­bantu meloloskan empat rumah pemondokan di Syare` MasyurdanThandabawi,Mekkah. Kiswah menurut SDA mengutip buku berjudul "Sejarah Ka`bah Kisah Rumah Suci yang Tak Lapuk Dimakan Zaman" karang­an Ali Husni al-Kharbuthli mengung­ kap­kanbahwakiswahdibuatpada masa dinasti khalifah Fathimiyah Mesir, al-Muiz li Dinillah pada 362 hijriah (972 masehi) yang terbuat dari sutra merah, dengan sisi dari 12 pita emas, dan pada masing- masing pita ada hiasan berbentuk buah utrujah dari emas, 50 permata seukuran burung dara, permata rubi, safir dan emerald serta di sisi kiswah diukur ayat- ayat berkenaan dengan haji. "Selembar potongan kiswah yang dijadikan barang bukti itu bisa jadi asli atau mungkin tiruan­ nya, tetapi yang pasti bukan­lah Selembar ‘Kiswah’ Suryadharma kiswah pada zaman Khalifah Dinasti Fathimyah Mesir, Al-Muiz li Dinilah pada 286 Hijriah atau 972 Masehi yang bertaburan emas dan permata rubi Safir dan Emerald," tegas SDA. Kiswah itu bahkan menurut SDA banyak dijual di toko-toko dan kaki lima di Mekkah dan Madinah. "Sayatidakpernahdikonfirmasi apakah kiswah itu dari seseorang untuk memuluskan maksudnya sebagai penyedia pemondokan dan atau katering. Selembar potong­an kiswah yang dijadikan alat bukti oleh KPK adalah hasil peng­geledahan rumah saya di Jalan Jaya Mandala VIII No 2 Jakarta Selatan pada 28 Mei 2015, tepat satu tahun 6 hari terhitung sejak saya ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Mei 2014, lagi- lagi yang disebut alat bukti itu ternyata tidak ada pada saat saya di­tetapkan sebagai tersangka," ungkap SDA. Menurut ketua jaksa penuntut umum KPK Supardi dalam perkara ini, jaksa memang tidak membuat penilaian harga kiswah. "Memang jaksa tidak men­ dapat­kan nilai kiswah itu berapa dari penyidik. Tidak ada juga emas atau permata tapi yang ada hanya guratan-guratan," kata Supardi seusai sidang. Kiswah tersebut nanti akan di­ hadirkan dalam sidang sebagai barang bukti. "Kiswahnya juga tidak besar hanya potongan saja, nanti kami akan hadirkan di persidangan," tambah Supardi. Suryadharma didakwa mem­ per­kaya diri sendiri se­jumlah Rp1,821 miliar dan 1 lembar potong­an kain Ka`bah (kiswah) serta merugikan keuangan negara sejumlah Rp27,283 miliar dan 17,967 juta riyal atau setidak-tidaknya sejumlah itu se­ bagaimana laporan per­hitung­ an kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pem­ bangunan. Menurut jaksa, Suryadharma melakukan sejumlah perbuatan yaitu menunjuk orang-orang ter­tentu yang tidak memenuhi per­syaratan menjadi Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan meng­ angkat Petugas Pendamping Amirul Haji tidak sesuai keten­ tu­an; meng­guna­kan Dana Operasi­onal Menteri (DOM) tidak sesuai dengan perun­ tukan; meng­arahkan Tim penye­ waan Perumahan Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi untuk menun­juk penyedia perumahan jamaah Indonesia tidak sesuai keten­tuan serta memanfaatkan sisa kuota haji nasional tidak ber­ dasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Suryadharma diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pem­berantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH-Pidana jo pasal 65 ayat 1 KUH-Pidana. Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewe­ nangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau keduduk­an sehingga dapat me­ rugi­kan ke­uang­an dan per­ekono­ miannegaradanmem­perkayadiri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancam­an pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. Atas dakwaan tersebut, Suryadharma akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) pada 7 September 2015.(amf/ant) Publicapos(Jakarta)-Pemerintah, dalam hal ini Kemen­te­rian Ling­ kunganHidupdanKehutanan(LHK) siap mencabut izin usaha pada per­ usa­haan ke­hutanan yang ke­dapatan sebagai pelaku kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di se­jumlah wilayah di Tanah Air. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Jakarta, Selasa menyatakan, sebagai upaya merespon arahan Presiden tentangpenangananke­­bakaranhutan dan lahan serta rakor tingkat menteri pihak­nya telah menge­luar­kan Surat Ke­putusan Nomor 367 Tahun 2015 tentang Satgas Pengen­dali­ an Nasional, Operasi Darurat Pena­ ngananKe­bakaranLahan/Hutan. Melalui SK ini, tambahnya, salah satu­nya nantinya akan di­bentuk tim kerja untuk mela­kukan klarifikasi pelanggaran-pelanggaran izin yang meng­aki­bat­kan kebakaran hutan dan lahan. "Kami telah menetapkan klasifi­ kasi sanksi terhadap (pelang­garan) perizinan ini dengan kategori ringan, sedang dan berat," katanya. Siti Nurbaya menyatakan, sanksi bagi pelanggaran yang masuk kate­ gori ringan yakni membuat per­ nyataan tertulis, melakukan reha­ bili­tasi dan restorasi lahan dan hutan yang mengalami kerusakan. Kemudian mengumumkan kepada publik melalui media massa serta memintamaafuntuktidakmelakukan tindakanyangserupakembali. Sanksiuntukpelanggarankategori Pemerintah Siap Cabut Izin Perusahaan Pelaku Karhutla sedang yakni dengan mem­beku­ kan izin, memberikan denda serta kewajiban melakukan melakukan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan yang mengalami kerusakan. Kemudianmengumumkankepada publik melalui media massa serta me­minta maaf untuk tidak mela­ kukantindakanyangserupakembali. Sedangkan untuk pelanggaran kategori berat, tambahnya, selain ke­­tentuan seperti di atas, juga di­ kenakan denda, dibawa ke penga­ dilan, "blacklist" atau masuk daftar hitam serta pencabutan izin usaha. "Selama ini meskipun (pelaku pelanggaran)diproses(secarahukum) namun tetap bisa men­jalan­kan produksi­nya,"katanya. Untuk itu, menurut Siti, selain sanksi hukum atau pidana juga perlu diberikan sanksi administratif berupa pembekuan hingga pen­ cabutan izin usaha. Menyinggung besaran denda yang akan diberikan kepada perusahaan pelaku pelanggaran izin sehingga menyebabkan karhutla, Menteri LHK menyatakan menurut undan-undang antaraRp100jutahinggaRp1,5miliar. "Namun demikian kami akan meng­ajak kalangan akademisi untuk melakukan penghitungan (denda yangpas),"katanya. Terkait upaya melibatkan peme­ rintah daerah dalam pemberian sanksi pencabutan izin perusahaan yang melanggar tersebut, menurut Siti hal itu bisa saja dilakukan, karena pemberian izin juga dila­ kukan bupati maupun gubernur. Menteri LHK menyatakan, pem­ berian sanksi tersebut tidak hanya berlaku bagi perusahaan kehutanan namun juga perusahaan yang ber­ gerak di sektor perkebunan. (tgh) Publicapos (Kuala Lumpur) - Sebanyak 39 warga negara Indonesia (WNI) yang tewas dalam peristiwa kapal tenggelam di Sabak Bernam, Selangor, Malaysia, tanggal 3 September sudah berhasil di­identifi­kasi secara langsung oleh keluarga­nya. Dari jumlah tersebut 18 jenazah telah dipulangkan ke Indonesia, dan rencananya 10 jenazah yang telah selesai peng­ urus­an dokumennya juga akan di­pulangkan ke Indonesia pada tanggal 9 September 2015, demi­ kian keterangan KBRI Kuala Lumpur yang diterima Antara, Selasa. Sedangkan pihak keluarga korban masih terus berdatangan ke rumah sakit untuk meng­iden­ tifikasi jenazah baik melalui iden­ tifi­kasi visual maupun personal effect. Selanjutnya, tim DVI PDRM juga telah mengambil sampel DNA keluarga sebagai sarana terakhir untuk identifikasi jenazah yang tidak dapat dikenali lagi. Dijelaskan bahwa operasi pen­ carian, Selasa tidak menemukan adanya korban tambahan. Operasi Tim SAR yang dijadwalkan ber­ langsung satu minggu akan ber­ akhir pada Rabu (9/9). Apabila operasi pencarian tidak diperpanjang, maka total 39 Jenazah Kapal Tenggelam Berhasil Diidentifikasi korban yang ditemukan adalah 62 korban meninggal dan 20 korban selamat. Dengan demikian total jumlah penumpang kapal adalah 82 orang, sebagaimana perkiraan awal yang telah disampaikan se­ be­­lumnya. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno mene­ gaskan KBRI akan terus mem­ fasili­tasi keluarga yang akan mela­kukan identifikasi dengan menem­patkan staf Kedutaan di setiap rumah sakit di mana jenazah korban disimpan. Dubes Herman juga mene­gas­ kan bahwa KBRI akan berupaya maksimal agar proses repatriasi jenazah dapat dilaksanakan se­ cepat mungkin bekerja sama dengan BNP2TKI dan pemda asal korban. Selanjutnya, satgas KBRI KL terus melakukan koordinasi dengan otoritas Malaysia dan instansi terkait di Indonesia untuk pena­nga­nan para korban, baik korban selamat maupun korban meninggal. Pemerintah Provinsi secara khusus juga telah mengirim tim untuk membantu Satgas KBRI KL dalam memfasilitasi pemulangan jenazah asal Aceh.(ar) Warga mencoba memadamkan sisa api yang membakar hutan di Pulau Bangka, Minahasa Utara, Sabtu (12/9). Kebakaran menghanguskan sedikitnya 2.000 hektar hutan dan lahan / ANTARA FOTO
Edisi IX/I/VIII, 1-15 September 2015E K O N O M I & K E S O S6 P u b l i c a P o s Publicapos (Jakarta) - Menteri Ke­uang­an Bambang Brodjonegoro akan melakukan pem­batas­an pen­cairan dana daerah pada APBN 2016, terkait penyerapan dana daerah yang belum maksimal hingga saat ini. "Jika serapan tahun ini tidak bagus, maka akan kami sampai­ kan pencairan dibatasi, atau di­ masukkan penukaran ke dalam surat berharga negara saja pada anggaran tahun depan," kata Bambang Brodjonegoro usai meng­hadiri rapat kerja di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Senin (31/8). Menurut data Kementerian Ke­ uangan sejak 2011 hingga Juni 2015 masih ada dana pemerintah daerah di perbankan, yang "mengang­gur" hingga Rp273,5 triliun dan jumlahnya berpotensi mening­kat, apabila tidak ada Menkeu Bambang Akan Lakukan Pembatasan Pencairan APBN 2016terobosan dalam hal pencairan anggaran. Kondisi ini bisa menghambat pen­danaan belanja daerah, ter­ utama belanja modal untuk pem­ bangun­an sarana infra­struktur yang dibutuhkan untuk meng­ gairah­kan kinerja per­ekonomi­an, agar tidak terus-terusan menga­ lami kelesuan. Sementara itu, sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan ketakutan akan ancaman pidana terhadap peng­ambilan kebijakan oleh para pejabat pemerintah daerah mem­ buat serapan anggaran di daerah masih rendah. "Ketakutan (pengambilan ke­ bijak­an) yang muncul sehingga serapananggaranmenjadirendah. Dipahami secara bersama-sama antara para pejabat sehingga ke­ polisian, kejaksaan dan KPK bisa mengoptimalkan terlebih dahulu pengawas internal," ujar Ganjar. Diharapkan pihak Kepolisian, Kejaksaan, KPK dapat meng­ optimal­kan terlebih dahulu peng­awas internal kepada setiap kebijakan yang diambil kepala daerah untuk pembangunan daerah­nya. "Karena semua takut. Kalo kami dikriminalkan begitu ya takut," ujar Ganjar. Kemudian, Ganjar menam­bah­ kan, kalau ada kesalahan dari pihak pemerintah yang sifatnya administratif itu urusannya administratif saja jangan pidana. "Itu sesuai dengan undang- undang admnistrasi peme­rin­ tah­an sehingga undang-undang ini­lah yang kita harapkan bisa dilak­sanakan," tambah Ganjar. (hlm/ant) Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (tengah) didampingi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (kanan), Menteri Perdagangan Thomas Lembong (kedua kanan), Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki (ketiga kanan), Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (kedua kiri) dan Menteri ESDM Sudirman Said (kiri) memberikanketerangankepadawartawanterkaitregulasiPeraturanPemerintahdiBandaraInternasionalHalimPerdanakusumah,Jakarta,Jumat(11/9)/ANTARA FOTO Publicapos (Jakarta)- Komisi VI DPR RI menilai bahwa Batam tidak mampu menyaingi Singapura. Salah satu penyebab adalah kualitas infra­struktur pela­buh­an yang masih di bawah standar. Hal ini terungkap pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dan Kepala BP Batam, Selasa (1/9), di Kompleks Parlemen, Senayan. "Kualitas pelabuhan di Batam saya nilai sangat jauh tertinggal di­bandingkan Singapura. Dari fasilitas dan waktu sandar di Batam contohnya masih tidak nyaman dan terlampau lama bila di­­bandingkan dengan Singapura," ungkap Khilmi, politisi dari Fraksi Partai Gerindra. Publicapos (Jakarta) - Menteri BUMN, Rini Soemarno, menyatakan bahwa per bulan Agustus kemarin baru dua BUMN yang mem­peroleh pencairan PMN untuk tahun 2015. Sedangkan sisa 34 BUMN masih menunggu proses penetapan Peraturan Pemerintah baik dari Sekretariat Negara atau­pun Kemenkunham. Rini menyatakan hal tersebut seusai Rapat Kerja dengan Komisi VIDPRRI,Kamis(3/9),bertempat di Kompleks Parlemen, Senayan. "Iya baru dua BUMN yang PMN nya cair sampai bulan Agustus kemarin. Sementara masih ada 34 lagi sisanya yang masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah. Saat ini ada yang masih di Kemenkunham atau Sekretariat Negara," ungkapnya. Menanggapi hal ini, Pimpinan Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana, menyampaikan keke­ cewaannya. "Kami kecewa dengan kinerja pencairan dana oleh Pemerintah. PMN ini kan sudah kita sepakati Batam Dinilai Tidak Mampu Saingi Singapura "Bahkan bila dibandingkan, kualitas pelabuhan Batam masih kalah dibandingkan Pelabuhan Teluk Lamong di Surabaya. Padahal ini skala nasional," lanjut­ nya. Sementara itu anggota Komisi VI yang lain, Refrizal, menjelaskan bahwa selain kualitas infra­ struktur, kualitas promosi di Batam juga harus ditingkatkan. "Kalau saya menilai kelemahan Batam itu ada pada promosi. Kita kalau punya peluang investasi harus dikomunikasikan dan di­ promosikan dengan baik. Jangan sampai investor bertanya tanya peluang investasi disini se­ benar­nya apa," demikian ungkap Refrizal.( andi) Publicapos (Jakarta) - Proses per­pan­jangan konsesi pengelolaan terminal kontainer di pelabuh­an terindikasi melanggar hukum. Selain tidak transparan, proses per­panjangan tersebut tidak me­lalui proses tender dan nelanggar UU Pelayaran. Hal ini terungkap pada Rapat Dengar Pendapat Umum antara Komisi VI DPR RI dan Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT), di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (1/9). "Proses perpanjangan konsesi pengelolaan terminak kontainer kepada PT Hutchinson proses­nya tidaktransparandantidakme­lalui proses tender. Pelindo II malah menempuh cara penunjukkan langsung," ungkap ketua Serikat Konsesi Pengelolaan Terminal Kontainer Terindikasi Langgar Hukum Pekerja, Nova Sofyan. "Padahal sesuai dengan undang-undang pelayaran yang ber­hak memberikan ijin konsesi adalah Menteri Perhubungan. Kami yang menentang proses ini malah dituduh sebagai musuh negara oleh dirut Pelindo II," lanjut Nova. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi VI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir, menyatakan akan men­ dukung Serikat Pekerja JICT. "Kami berada di belakang saudara-saudara semua. Bila benar terdapat pelanggaran hukum dalam proses ini tentunya Komisi VI tidak akan tinggal diam. Kita tidak mau aset kita malah dikuasai oleh asing," demikian tegas Hafisz. (andi) Baru Dua BUMN Memperoleh Pencairan Dana PMN 2015 sejak awal tahun 2015. Kenapa hingga sat ini masih banyak yang belum cair. Bagaimana target peng­gunaan PMN tersebut bisa di­kejar tahun ini?" demkian Azam mengungkapkan kekecewaannya. (andy) Pekerja menggiling kedelai untuk pembuatan tahu. Produsen tahu dan tempe kini beralih menggunakan kedelai lokal/ ANTARA FOTO Publicapos (Jakarta) - Rapat pem­bahas­an Kebijakan Umum Anggar­an Plafon Prioritas Anggar­an Semen­tara (KUA-PPAS) 2016 sudah di­rampungkan pada hari ini, Selasa (1/9). Dalam rapat itu ditentukan bahwa target pendapatan yang ber­asal dari 13 sumber pajak. Akhir­nya disepakati bahwa target pen­dapatan DKI tahun 2016 adalah sekitar Rp 32 triliun. "Untuk pendapatan kita tetap­ kan Rp32,010 triliun," ujar pimpin­­an Badan Anggaran DKI Mohamad Taufik di gedung DPRD DKI, Selasa (1/9/2015). Taufik memastikan bahwa tarif 12 komponen pajak tidak akan naik, misalnya pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, dan lainnya. Sementara itu tarif pajak bumi Target Pendapatan DKI di Tahun Anggaran 2016 Ditentukan bangunan disepakati untuk di­ turunkan. Selain target pendapatan yang berasal dari pajak, sumber pen­ dapatan DKI lainnya juga sudah di­tetapkan. Pemasukan dari dana per­imbangan ditentukan sebesar Rp10 triliun. Sementara itu, pen­ dapatan melalui retribusi di­tentu­ kan sebanyak Rp 800 miliar. "Untuk retribusi bila dalam pem­bahasan dengan SKPD terjadi perubahan maka bisa di­turun­ kan," ujar Taufik. Selain itu, pendapatan yang berasal dari deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga telah ditentukan. Untuk tahun 2016, besar deviden ditentukan sebesar Rp 790 miliar. Deviden dari BUMD merupakan hasil yang didapat Pemprov DKI setelah memberi penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada BUMD. "Ini juga dapat berubah setelah pembahasan dengan BUMD. Ke­mungkinan bisa naik yah," ujar Taufik. Pendapatan lain pun juga sudah ditargetkan akan didapat Pemprov DKI dalam tahun anggar­an 2016. Sebagai contoh, pen­dapatan dari pemerintah pusat untuk program-program ter­tentu seperti MRT. Pendapatan dari sumbangan pemerintah daerah ini mencapai Rp 5 triliun. Adapula sumber pendapatan yang berasal dari penjualan aset DKI. Pemprov DKI ditargetkan men­ dapat sebanyak Rp 5 triliun dalam penjualan aset tersebut. "Nanti tolong kita diberikan data yah mengenai aset mana saja yang akan dijual," ujar Taufik. (tgh/ant)
7P u b l i c a P o sEdisi IX/I/VIII, 1-15 September 2015 E K O N O M I & K E S O S Publicapos.com - Kepemilikan saham Pemerintah di BUMN di­ minta minimal sebesar 60 persen. Hal ini ditujukan untuk mem­ perkuat dominasi Peme­rintah di perusahaanmiliknegaratersebut. Demikian pernyataan dari Pimpin­an Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan,kepada publicapos.com, Sabtu (12/9). "Saat ini pengaturan yang ber­ laku dalam UU BUMN adalah ke­ pemilikan saham Pemerintah minimal 51 persen. Saya rasa nilai Minimal 60 Persen, Kepemilikan Saham Pemerintah di BUMN ini sangat riskan untuk menjaga dominasi dan kepentingan negara terhadap bidang tugas BUMN," jelas politisi Fraksi Gerindra tersebut. "Jadi kami sarankan minimal 60 persen kepemilikan sahamnya. Dengan demikian dominasi kita semakin kuat. Pemerintah dan DPR dapat bekerjasama untuk men­jaga kepentingan negara yang dila­kukan melalui mekanisme korporasi di BUMN," lanjutnya. Heri juga menyatakan bahwa implikasi ketentuan tersebut adalah Pemerintah harus melak­ sanakan buyback terhadap saham yang dimiliki publik. "Implikasi dari ketentuan minimal ke­pemilikan saham 60 persen berarti Pemerintah harus melaksanakan buyback saham. Saham BUMN yang di­miliki publik harus dibeli kembali dengan jumlah yang setara dengan porsi kepemilikan 60 persen," demikian pungkas Heri.(dwm/andy) Kepala Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan Suahasil Nazara (kiri) menyampaikan pandangannya disaksikan anggota Komisi XI DPR Misbakhun (tengah) dan Maruarar Sirait (kanan) dalam diskusi ekonomi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9). Diskusi itu mengangkat tema menguji efektivitas paket kebi- jakan ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi/ ANTARA FOTO Publicapos (Jakarta) - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai bukan jawaban yang tepat bagi upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM di tengah kondisi me­ lambatnya perekonomian global. Ketua Co-operative Research Institute (CRI) Irsyad Muchtar di Jakarta, Minggu, mengatakan selama ini para pelaku UMKM justru mengalami kesulitan meng­akses KUR karena belum bankable hingga mereka kesulitan meme­nuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan perbankan. "Mereka tidak pernah mem­ per­soalkan suku bunga, selama mudah diakses tidak masalah untuk UMKM. Sayangnya hal ini justru tidak menjadi perhatian oleh pemerintah," katanya. Pemerintah lebih menganggap penurunan bunga KUR sebagai solusi bagi persoalan modal UMKM. Kini bunga KUR telah di­ tetap­kan 12 persen pertahun dari sebelumnya 22-23 persen per­ tahun. Pemerintah bahkan menjadi­ kan KUR sebagai salah satu pen­ dorong kebijakan ekonomi makro dalam paket kebijakan September 1 untuk point penguatan peran koperasi dan UMKM. Namun penelitian CRI beberapa waktu lalu terutama di Jawa Timur menemukan sebagian besar nasabah KUR adalah para pelaku usaha yang telah bankable. "Pelaku usaha mikro seperti PKL atau pedagang kecil justru banyak yang tidak tahu apa itu KUR," katanya. KUR Dinilai Bukan Jawaban Bagi UMKM Petani menjemur tembakau jenis samporis di Desa Kembang, Bondowoso, Jawa Timur, Jumat (11/9). Harga jual tembakau rajangan lebih mahal daripada lembaran Rp20.000 per kilogram/ANTARA FOTO Menurut dia, subsidi bunga KUR yang nilai­nya triliun rupiah itu cenderung salah sasaran ketika di­beri­kan kepada perbankan penyalur KUR agar mau menekan suku bunga mereka. "Ini seperti memperlihatkan ke­ tidak­mampuan pemerintah untuk meminta bank BUMN berpihak pada usaha mikro kecil," katanya. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 pagu subsidi bunga kredit program secara ke­ seluruhan sebesar Rp2,5 triliun. Anggaran subsidi bunga KUR men­capai Rp400 miliar. Apabila anggaran subsidi bunga KUR tersebut kurang, maka peme­ rin­tah akan menggunakan pagu subsidi bunga kredit secara kese­ luruhan. Irsyad berpendapat idealnya dana subsidi itu disalurkan langsung kepada pelaku usaha mikro dalam bentuk bantuan sosial (bansos) atau start up bagi wira­usaha pemula. "Tapi tentu kita harus gunakan skema yang tepat agar tidak mengundang terjadinya moral hazard," katanya. Ia menegaskan masyarakat di Indonesia masih memerlukan dana bansos sebagai cara pem­ ber­dayaan langsung. Sedangkan pengucuran subsidi kepada perbankan secara langsung untuk menurunkan suku bunga dinilainya salah sasar­an dan justru menyakiti rasa ke­adilan bagi masyarakat. (ar) Publicapos (Jakarta)- Kebijakan Peme­rintah untuk melakukan pen­ jualan gas produksi Badak LNG secara on the spot menuai kritik­ an. Salah satunya datang dari pengamat perminyakan, Ucok WR Siagian, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut menunjuk­kan ketidakmampuanPemerintahdalam bernegosiasikontrakjangkapanjang. Ucok sebagaimana rilis yang diterima publicapos.com, Kamis (10/9), juga mengungkapkan bahwa walaupun volume pen­jual­ an bisa meningkat namun dampak jangka panjang bisa negatif bagi pen­dapatan negara. "Saya terkejut dengan kebijakan Pemerintah yang mengijinkan penjualan gas on the spot dari Badak LNG. Padahal penjualan gas secara internasional yang berlaku umum adalahmenggunakansistemkontrak jangkapanjang,"ungkapUcok. "Ini menunjukkan ketidak­ mampu­an Pemerintah untuk Bisa Dijual On The Spot, Kebijakan Gas Tuai Kritikan bargaining kontrak jangka panjang. Contoh­nya kita saja sudah menjual harga gas ke Tiongkok dengan harga sangat rendah, hanya 5 dolar saja. Mungkin Pemerintah tidak mampu mem­buka kontrak baru hingga dibuka penjualan on the spot seperti saat ini," lanjut Ucok. "Volume penjualan mungkin bisa meningkat. Namun harus di­per­ hitungkan juga ongkos operasional untuk melakukan penjualan on the spot ini. Selain itu sistem on the spot ini kan tidak bisa menjamin penerimaan negara dalam jangka panjang," lanjutnya. Sebagaimana diketahui Peme­ rintah telah mengeluarkan ke­ bijak­an penjualan gas on the spot bagi gas produksi Badak LNG. Dengan kebijakan ini maka per­usahaan dapat membeli gas dengan volume tertentu pada satu waktu tanpa kewajiban mela­ kukan pembelian dalam jangka panjang.(And) Publicapos (Jakarta) - Sebanyak lima perusahaan membeli garam rakyat di Pamekasan, Jawa Timur, pada musim produksi garam tahun ini, kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Bambang Edy Suprapto. "Ini sesuai hasil koordinasi Disperindag bersama pengusaha dan petani garam Pamekasan," kata Bambang di Pamekasan, Madura, Minggu. Kelima perusahaan garam yang membeli garam rakyat kali ini, masing-masing PT Garam (Persero), PT Budiono Bangun Persada, Garindo Sejahtera Abadi, PT Sumatraco dan PT Ellitstar. Kelima perusahaan ini, kata Bambang, membeli garam petani untuk garam konsumsi, karena hasil produksi garam rakyat Pamekasan sementara ini ke­ banyak­an merupakan garam konsumsi, sedangkan garam produksi masih sangat terbatas. Selain kelima perusahaan itu, ada juga koperasi garam di Lima Perusahaan Beli Garam Rakyat di Pamekasan Pamekasan yang juga membeli garam rakyat, dan pedagang pengepul per orangan. Akan tetapi, sambung dia, baik koperasi, maupun pedagang per­ orang­an, semuanya memasok garam kepada lima perusahaan garam tersebut. "Jadi sistem pembelian yang di­ terap­kan oleh kelima per­usahaan itu tidak membeli langsung ke petani, akan tetapi mela­lui koperasi dan pedagang per­orang­ an," katanya. Sehingga, alur distribusi pen­ jual­an garam dari petani ke koperasi atau pedagang pengepul perorangan, lalu pihak koperasi dan pedagang tersebut menjual ke perusahaan garam. Bambang menjelaskan, di Pamekasan luas lahan garam men­capai 917,22 hektare dengan jumlah produksi mencapai 89.282 ton, tersebar di tiga kecamatan. Masing-masing di Kecamatan Galis seluas 465,67 hektare dengan produksi garam men­ capai 43.017 ton, Kecamatan Pademawu seluas 441,05 hektare dengan produksi garam mencapai 44.422 ton dan di Kecamatan Tlanakan seluas 10,5 hektare dengan jumlah produksi men­ capai 1.843 ton. "Dari total luasan lahan 917,22 hektare ini, produktivitasnya men­capai 97,36 ton per hektare, sesuai pendataan yang telah kami laku­kan," kata Bambang Edy Suprapto. Bambangmenjelaskan,hargabeli garam rakyat di tingkat petani saat ini memang belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Per­dagang­an yakni Rp750 per kilogram. "Di lapangan, harga beli garam masih dalam kisaran antara Rp400 hingga Rp450 per kilogram," katanya. Hal ini terjadi, karena kualitas garam petani masih belum terlalu bagus, akibat pola produksi masih tradisional. "Memang ada garam yang sangat bagus, akan tetapi jumlah­nya terbatas," pungkasnya. (tgh/ant) Kepemilikan saham Pemerintah di BUMN di­minta minimal sebesar 60 persen. Hal ini ditujukan untuk mem­perkuat dominasi Peme­rintah di perusahaan milik negara tersebut.
Edisi IX/I/VIII, 1-15 September 2015MEGAPOLITAN8 P u b l i c a P o s Gambar saluran pengatur banjir di Mangga dua yang dijadikan landasan gedung. Problem banjir di Jakarta menjadi warisan setiap rezim Publicapos (Jakarta) - Banjir yang kerap melanda Ibu Kota saban musim hujan terus berulang. Sejarah men­catat, sejak masih berada di bawah ketiak penjajah dengan nama Batavia, banjir telah men­jadi masalah utama Ibu Kota. Tahun 1621, 1654, 1873, dan 1918 adalah tahun-tahun yang buruk dalam rekaman sejarah banjir besar di Batavia. Berlanjut pada dekade belakangan ini, banjir besar yang melanda Jakarta terjadi pada 1979, 1996, 1999, 2002, dan 2007. Kondisi itu di­susul dengan banjir-banjir yang setiap tahun nyaris melumpuhkan Ibu Kota hingga saat ini. Maklum jika Adhi Kusumaputra (2010) menga­ takan bahwa upaya penanga­nan banjir di Ibu Kota umur­nya nyaris setua dengan usia Jakarta sendiri. Sejak pemerintahan Belanda, banjir di Ibu Kota diurus secara serius. Pada 1850-an, pemerintah kolonial membentuk Burgelijke Openbare Werken sebagai badan khusus untuk mengurusi banjir di Jakarta. Setelah banjir besar pada 1918, upaya penanganan banjir Jakarta tampak mulai di­ rencanakan secara kompre­hensif. Kanal Banjir Barat (KBB) yang di­ bangun pada 1922 adalah artefak hidup hasil kerja Tim Penyusun Rencana Pencegahan Banjir yang dikepalai oleh Profesor Dr Herman van Breen. Namun KBB tak mampu meredam banjir dalam jangka waktu lama. Ketika alih fungsi lahan resapan menjadi per­ mukim­an kian meluas, KBB tak mampu menampung luapan air di Ibu Kota. Di titik itu juga, ketika banyak situ (danau) mati dan di­ tumbuhi permukiman anyar, ke­ kuasaan Kali Ciliwung pun pudar. Sejarah Banjir Jakarta Nasib Ciliwung tak seindah Sungai Nil di Mesir ataupun Sungai Tigris di Bagdad yang dibanggakan pen­ duduknya. Problem banjir di Jakarta lantas menjadi warisan setiap rezim. Tak hanya Gubernur DKI Jakarta, bahkan Presiden Republik Indonesia turut mengambil peran penting dalam penanggulangan banjir di Ibu Kota. Pada 1965, Sukarno membentuk Komando Proyek Pencegahan Banjir yang populer dengan sebutan Kopro Banjir. Waduk Pluit, Waduk Setiabudi, Waduk Tomang, dan Waduk Grogol, berikut sejumlah polder di Jakarta, adalah buah karya Kopro Banjir. Nahasnya, sebagian waduk dan polder ter­ sebut kini telah lenyap. Pada 1973, Soeharto men­ canang­kan proyek perluasan KBB, tapi batal direalisasi. Sebagai ganti­nya, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah membangun Sistem Drainase Cengkareng sebagai jaring­an pengendali banjir yang selesai dikerjakan satu dekade se­ sudahnya. Namun upaya-upaya tersebut se­olah tak berdaya mencegah banjir yang sudah langganan me­ landa Ibu Kota. Termasuk pem­ bangunan megaproyek Kanal Banjir Timur (KBT), yang di­danai secara berjangka pada masa peme­rintahan Susilo Bambang Yudhoyono, hanyalah mem­per­kecil risiko terjadinya banjir belaka. Jokowi sebagai presiden “ahli waris mutakhir” problem banjir di Ibu Kota tentu perlu belajar banyak dari sejarah pencegahan banjir sejak zaman Batavia itu. Proyek penanggulangan banjir di Jakarta bisa dikatakan sebagai masterplan panjang sejak zaman kolonial yang perlu dievaluasi dan di­perbarui secara berkelanjutan. Rasanya bukan hanya warga Jakarta yang ingin segera mem­ bukti­kan janji Jokowi sesaat se­ belum naik takhta menjadi RI-1, bahwa persoalan banjir akan lebih mudah diatasi jika dia men­ jadi presiden. (tgh/ batavia.press) Publicapos (Jakarta) - Institut Peme­rin­tahan Dalam Negeri menilai per­nyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atauAhokyangmengusulkanpem­ bubar­an IPDN kepada Presiden Joko Widodo dinilai sebagai se­ buah kritik yang membangun. "Secara spesifik tidak ada, namun kami apresiasi ungkapan pak Ahok tersebut. Kami nilai itu merupakan kritik membangun bagi IPDN agar ke depannya kami bisa lebih baik lagi," kata Kabag Humas dan Protokol IPDN Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Bisri, ketika dihubungi melalui telepon oleh Antara, Selasa. Ia menuturkan pasca­ber­gulir­ nya pernyataan dari orang nomor satu di Provinsi DKI Jakarta ter­ sebut kondisi di kampus IPDN Jatinangor berjalan seperti biasa atau normal. "IPDN sampai saat ini normal- normal saja, para mahasiswa IPDN: Pernyataan Ahok Kritik Membangun Publicapos (Jakarta)- Gubernur DKIJakartaBasukiTjahajaPurnama menyatakan Rumah susun seder­ hana sewa (Rusunawa) Jatinegara Barat di­bangun ber­dasarkan per­ mintaan warga Kampung Pulo. "Memangnya siapa yang minta dibuatkan rusun di lokasi ter­ sebut (Jatinegara Barat) itu?. Warga Kampung pulo sendiri yang meminta," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu. Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok sehari-hari itu, warga Kampung Pulo sendiri yang meminta agar dibuatkan huni­an yang lebih layak, namun lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya semula. "Warga Kampung Pulo sendiri yang minta agar dikasih tempat tinggal yang lebih baik, tapi lokasinya jangan terlalu jauh dari situ. Kita (Pemprov DKI) langsung cari-cari lahan di sekitar Kampung Pulo itu," ujar Ahok. Atas dasar permintaan ter­ sebut, dia menuturkan, akhirnya Ahok: Rusunawa Jatinegara Barat Adalah Permintaan Warga Pemprov DKI memutuskan untuk merobohkan bangunan kantor Suku Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jakarta Timur yang ada di Jatinegara Barat dan dibangun rusunawa. "Kita sudah mencari-cari lahan kosong yang ada di sekitar Kampung Pulo, tapi tidak ketemu juga. Tidak ada lahan kosong di sekitar situ. Makanya, kita putuskan untuk membongkar gedung Sudin PU, lalu kita jadikan rusunawa," tutur Ahok. Dengan demikian, dia meng­ ungkap­kan pembangunan Rusu­ nawa Jatinegara Barat merupa­ kan kesepakatan antara warga Kampung Pulo dengan Pemprov DKI agar warga bersedia di­ relokasi. "Lagi pula, fokus kita bukan hanya sekedar memindahkan warga dan memberikan hunian yang lebih layak kepada warga, tetapi juga sekaligus melakukan revitalisasi Kali Ciliwung," ungkap Ahok.(tgh/ant) atau praja di sini tidak terganggu dengan ungkapan pak Ahok. Kami menyikapi hal ini dengan santai saja. Mungkin maksud pak Ahok itu kan bagus (kritik membangun)," ujar dia. Ia menegaskan, IPDN tidak me­ lihat pernyataan yang di­lontarkan olehAhoksebagaisebuahpolemik namun lebih sebagai momentum perbaikan di institusi pendidikan tersebut. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang dibentuk oleh peme­ rintahdengantujuanmenghasilan para pamong praja berkarakter tangguh dan unggul, kata dia, IPDN tidak mau menanggapi lebih lanjut pernyataan Ahok tersebut. "Jadi kami justru akan meng­ ambil langkah agar pimpinan, praja-prajakedepannyadariIPDN menghasilkan yang berkualitas dan unggul. Dan hal ini hanya proses pembelajaran. Semua biasa-biasa saja sama sekali, tidak ada terganggu," katanya. (tgh) IPDN tidak me­lihat pernyataan yang di­lontarkan oleh Ahok sebagai sebuah polemik Jakarta (Publicapos) - Peme­ rin­tah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan penyerap­ an Anggar­an Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2015 baru mencapai 19,2 persen atau se­besar Rp12,22 triliun dari total Rp63,65 triliun. "Penyerapan anggaran kita se­ jauh ini masih rendah. Padahal, beberapa kita hanya punya waktu beberapa bulan lagi sebelum tutup tahun anggaran," kata Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat. Menurut dia, yang paling parah realisasipenyerapananggarannya Penyerapan APBD DKI 2015 Masih Rendah Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Plh Walikota Jakarta Selatan Irmansyah (kiri) melakukan ‘blusukan’ di kawasan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta, Jumat (10/9)/ ANTARA FOTO adalah belanja modal. Pos anggaran belanja daerah terbagi menjadi tiga, yaitu belanja operasional, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja modal merupakan anggaran untuk proyek atau kegiatan pem­ bangun­an di ibu kota. "Jumlah belanja modal yang di­alokasikan adalah sebesar Rp20,44 triliun. Dari jumlah ter­ sebut, baru terserap 2,43 persen atau sebanyak Rp497,65 miliar. Tentu saja ini sangat rendah," ujar Djarot. Dia menyebutkan belanja modal itu digunakan untuk belanja tanah yang baru terserap 1,16 persen atau sebesar Rp63,14 miliar dari total Rp5,43 triliun, belanja peralatan dan mesin yang baru terserap 1,6 persen atau Rp50,07 miliar dari total Rp3,13 triliun, serta belanja gedung dan bangunan yang baru terserap 2,86 persen atau Rp152,74 miliar dari total Rp5,33 triliun. Kemudian, sambung dia, belanja jalan, irigasi dan jaringan yang baru terserap 3,56 persen atau Rp228,90 miliar dari total anggaran Rp6,43 triliun serta belanja aset tetap lainnya yang baru terserap 2,62 persen atau Rp2,78 miliar dari total Rp106,63 miliar. "Sedangkan belanja operasi atau belanja tidak langsung lebih besar penyerapannya daripada belanja modal atau belanja langsung. Seharusnya, belanja langsung harus lebih besar dari belanja tidak langsung," tutur Djarot. Dia mengungkapkan belanja operasi­onal dalam APBD DKI Jakarta yang terserap hingga 21 Agustus 2015 mencapai 27,18 persen atau sebesar Rp11,72 triliun dari total anggaran Rp43,13 triliun. "Penyerapan yang rendah ini bukan hanya terjadi karena waktu pengesahan APBD yang ter­lambat, tetapi juga karena ada masa transisi terhadap kebijakan baru. Tahun depan, diharapkan penye­rapan akan berjalan lancar dan lebih maksimal," ungkap Djarot.(tgh) PekerjamenyelesaikanpembangunanperbaikanjembatandannormalisasisungaidiJalanKartini,Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9).Ditargetkan pengerjaannya selesai awal tahun 2016/ANTARA FOTO
9P u b l i c a P o sEdisi IX/I/VIII, 1-15 September 2015 O P I N I Surat dari Cinangka Ki Ageng Mangir, Gong Gumbeng dan Sungai di Balik Punggung Kita Aylan Kurdi: Di Tepi Pantai itu Kemanusiaan Terdampar Teguh K* Seorang balita berbaju merah, bersepatu biru tertelungkup di atas pasir. Sesekali tangan­nya tergerak digoyangkan ombak. Air laut disertai pasir membelai tubuh kaku­nya. AylanKurdinamabocahitu,seorangbalita penduduk Suriah. Aylan Kurdi bersama dengan kakak dan juga kedua orang tuanya berniat untuk mencari tempat perlindungan yang aman dari perang di Suriah yang tak kunjung selesai. Mereka mencoba ingin melepaskandiridaribunyibomyanghampir setiap hari mereka dengar. Namun, takdir berkata lain. Kapal yang mereka naiki tenggelam. Aylan Kurdi, kakak­ nya, Galip dan ibunya, Rihan tewas. Yang tersisa dari keluarganya hanya sang ayah, Abdullah. Abdullah tak henti menangisi ke­ pergianorang–orangter­kasih­nya.Foto-foto Aylan kemudian ramai menghiasi laman media sosial ter­sebar secara viral. Seperti hal cerita perang lainnya, tidak saja korban manusia, tetapi hancur­nya infra­struktur publik seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, taman bermain, pasar, perumahan, ladang pertanian peter­ nak­an, serta terputusnya sanitasi air bersih adalah konsekuensi mengerikan. Tetapi cerita itu juga diikuti dengan me­ledak­ nya jumlah pengungsi. Mereka adalah korban nyata yang merasakan ke­getiran dari perang berkepanjangan yang meng­ hancurkan kehidupan normal dan damai mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang menyebabkan perang, tetapi mereka sekelompok orang yang paling men­derita. Mereka tidak mengangkat senjata tetapi mereka merasakan sendiri hujaman peluru- peluru dari senjata yang di­muntahkan dari para pihak yang ber­perang. Ambisi politik dan kekuasaan me­renggut ambisi kebajikan dari masa depan anak-anak. Baru-baru ini mata kita di buat ter­belalak negara Timur tengah yang kaya Arab saudi, Oman, Qatar , kuwait, Turki, Uni Emirat Arab menyatakanmenolakmene­­rimakedatangan pengungsi. Diakui enam negara Teluk itu menyum­ bang sekitar 900 juta US Dollar untuk mem­ bantu pengungsi. Tapi jumlah donasi Arab Saudi, Qatar, Kuwait dan Uni Emirat Arab digabungkan kalah jika dibanding jumlah sumbangan Inggris, yang sudah men­capai 1,3 milyar US Dollar. Inggris juga mem­batasi penerimaan jumlah pengungsi. Belum lama ini Arab Saudi mendirikan pagar kawat berduri di sepanjang per­ batasan­­nya ke Irak yang juga dijaga pasuk­an bersenjata, dengan alasan mencegah penyu­ supan "jihadis" ISIS ke wilayahnya. Namun para pengamat menilai, pagar ini juga upaya mencegah masuknya pengungsi Suriah lewat Irak ke negara kayaraya itu. Antara 10 hingga 12 juta warga Suriah melarikan diri ke luar negeri, akibat perang saudara berdarah yang ber­kecamuk di negaranya. Sekitar 4 juta di antara­nya mengungsi ke negara tetangga Turki, Libanon dan Yordania. Ratusan tibu ber­usaha masuk ke Eropa. Sisanya menjadi pengungsi di negara sendiri. Menjadi pengungsi adalah pilihan rasional bagi mereka untuk melanjutkan ke­hidup­ an sambil berharap perdamaian akan datang setelahnya. Tetapi pengungsi itu sendiri adalah juga problematika besar yang terpaksa dihadapi banyak negara- negara tetangga. Mereka terpaksa mene­ rima banjiran pengungsi dari daerah-daerah konflik, baik Syria dan Irak. Dari data UNHCR untuk penanganan masalah pengungsi konflik Syria saja, tercatat lebih 4 juta orang menjadi pengungsi di negara-negara tetangga mereka. Turkey menjadi tempat bagi 1,9 juta pengungsi, Lebanon menampung 1,1 juta, Jordania 630 ribu, irak sendiri yang juga berkonflikdenganISISkebagian250ribu,dan Mesir meng­akomodasi sebanyak 132 ribu pengungsi. Sementara ancaman lebih banyak lagi korban juga masih menghantui. Penduduk sipil syria masih tersisa jauh lebih banyak di Syria. Populasi Syria kurang lebih 18 juta jiwa. Tersebar di banyak wilayah dan kota. Dari kota-kota dan wilayah yang di­kuasai ISIS di Utara seperti Kobane, Rakkah, Deir Al-Zour hingga battle ground antara milisia dengan tentara pemerintah yang terdapat di Allepo, Idlib, hingga ibu kota Damascus. Dan mereka inidenganter­­paksatetapbertahandiwilayah konflik ter­sebut dengan berbagai kondisi yang jauh lebih mencekam tentunya. Empat musim dingin sudah dilalui. Korban perang masih juga terus berhitung mati, terluka atau pergi dari wilayah konflik tersebut. Dan tidakadayangbisamemastikanke­selamat­an mereka yang masih tinggal di Syria, apakah mampu bertahan atau menjadi korban. Harapan pengungsi sekarang justru bersandar pada Eropa. Bukan pada Timur tengah yang secara Entitas keagamaan dan geograpis begitu dekat dengan para pengungsi. Walaupun besarnya problematika sosial terjadi di negara Eropa penerima pengungsi, harapan bantuan masih bisa di­ulur­kan buat mereka. Tentu saja skema bantuan yang diberikan mencakup ke­butuh­an dasar kemanusiaan yang tereng­gut dari kehidupan para pengungsi secara tiba-tiba seiring perang yang semakin ber­kepanjangan itu. Untuk menangani bantuan sebesar 4 juta orang itu, diperlukan dana sementara ini sekitar $4.5 milyard dollar selama Januari hingga Desember 2015. Sementara yang baru terpenuhi per Agustus 2015 ini baru sekitar $1.6 Milyard Dollar atau sekitar 37%. Dari sejumlah bantuan tersebut, tentu ada skala prioritas yang saat ini di­ tangani UNHCR, yang berada dalam naung­ an program Regional Refuge and Resilience Plan (3RP). Dalam kerangka UNHCR sendiri dana yang dibutuhkan sekitar $1.35 Milyard, namun yang baru ter­penuhi sekitar $550 juta. Angka ini masih jauh dari memadai. Dana tersebut nanti akan diperlukan bagi pengadaan shelter bagi tempat tinggal pengungsi, sarana kesehatan beserta pemeriksaan dan pengobatan ke­sehat­ an, penyediaan sarana air bersih, penye­ diaan sarana pendidikan buat anak-anak, penyediaan barang-barang ke­butuh­an pokok makanan dan termasuk di dalam­nya kebutuhan selama musim dingin, dan lain- lain. Dansekalilagikitapatutbertanya,Adaapa denganmu Arab Saudi? * Jurnalis asal Lampung Depresiasinilaitukarrupiahterhadapdollar AS harus dijadikan momentum ke­mandirian bangsa melalui eksploitasi badan-badan usaha milik negara (BUMN) berorientasi ekspor, pembentukan holding BUMN, dan sinergiantarBUMN. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, di Jakarta, hari ini. Menurut Neng Eem, depresiasi nilai tukar rupiah yang terus menerus terjadi sejak pertengahanApril2011darikisarandibawah Rp9.000hinggamenyentuhlevelRp13.650per dollar AS kemarin, sudah se­patutnya menjadi perhatian besar Tim Ekonomi Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dan bukan di­jadi­kan ajang saling menya­lahkan atau me­­lem­par tanggung jawab. Terlebih lagi dengan keberadaan Forum Stabilisasi Sistem Keuangan(FSSK)yangdibentuk30Desember 2015,makasangatlahjelas,pihak-pihakmana saja yang bertanggung jawab mengendalikan sistem keuangan Indonesia yang termasuk di dalamnya stabilisasi nilai tukar rupiah. Ada empat lembaga yang terlibat dalam FSSK yaitu Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga PenjaminSimpanan. Bagi BUMN pada umumnya, dan Kemen­ te­rian BUMN pada khususnya, depresiasi rupiah ini hendaknya dijadikan momentum untuk melancarkan berbagai strategi penguat­an fungsi BUMN sebagai agen per­ekono­mian nasional. BUMN sebagai lokomotif perekonomian Indonesia hendak­ nya berperan aktif menggenjot per­ekono­ mian nasional melalui ekspor besar-besaran Depriasi Rupiah dan Momentum Kemandirian Bangsa Yudi Prasmono Pemerhati Sosial Politik/Tinggal di Kabupaten Ponorogo denganmemanfaatkanmomentumpenurunan nilai tukar rupiah, seperti yang dila­kukan oleh Perum Perhutani melalui ekspor kayu atau Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) melaluieksporproduk-produkhortikultura. Harus diakui bahwa sebagian besar BUMN ini masih menggunakan komponen impor yang sangat tinggi dalam proses produksinya, seperti Krakatau Steel dimana sebesar 80% dari komponen energi dan bahan bakunya adalahimpor,atauBUMNFarmasisepertiKimia Farma, Indofarma, dan Biofarma yang 90% dari bahan bakunya adalah impor. Belum lagi, BUMN-BUMN raksasa seperti Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bukan hanya komponen impornya saja yang tinggi, tetapiutangluarnegerinyapunsangattinggi. Sekarang inilah waktu yang tepat bagi Kementerian BUMN untuk melakukan pembenahan perusahaan-perusahaan plat merah yang dikelolanya melalui strategi- strategi efisiensi dan efektivitas, termasuk di dalamnya pembentukan holding dan sinergi BUMN. Pembentukan holding BUMN yang pernah digembar-gemborkan Menteri BUMN Dahlan Iskan sudah sepatutnya dikaji ulang agar memberikan hasil guna yang nyata bagi pengelolaanBUMNdimasamendatang. Sementara itu, sinergi BUMN yang sekarang ini sudah dan sedang dilaksanakan Kementerian BUMN layak untuk dilanjutkan sebagai bentuk simbiosis mutualisme di antara BUMN-BUMN yang saling mem­butuh­ kan sehingga ketergantungan terhadap pasar global bisa bergeser menjadi pemenuhan ke­ butuh­an pasar domestik yang tidak kalah kompetitif. Pembentukan holding dan sinergi BUMN ini haruslah mampu menurunkan ke­ tergantungan bahan baku impor BUMN dan utang luar negerinya. Grand design holding dan sinergi BUMN di bawah Kemen­te­rian BUMNsangatditunggu-tungguolehKomisiVI DPRRI.Dan,inilahsaatyangpalingtepat. Pelemahan nilai tukar rupiah memang sangat dipengaruhi oleh keterlibatan Indonesia dalam globalisasi dan keterbukaan ekonomi, termasuk didalamnya terkena dampak dari adanya perang kurs (currency war). Masuknya Indonesia ke dalam Fragile Five -- yaitu sebutan bagi lima negara ber­ kem­bang yang paling rawan terhadap efek negatif "taper tantrum" (julukan bagi pasar yang sangat reaktif terhadap ucapan dan tindakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed)-- bersama Brasil, India, Afrika Selatan, dan Turki, merupakan ancaman tersendiri bagistabilitasnilaitukarrupiah. PemerintahIndonesiasudahtidakmungkin lagi menarik diri dari percaturan dan per­ gaulan ekonomi bebas dunia. Oleh karena itu, jalan yang paling baik untuk bertahan dan Berjaya dalam pergaulan ekonomi dunia adalah dengan mening­kat­kan kemandirian bangsa.MasyarakatIndonesiayangjumlahnya kinimencapai252jutajiwahendaknyadilihat sebagai pasar dan sumberdaya manusia yang potensial untuk diberdayakan, baik dari sisi produsen maupun konsumen. Untuk itu di­ perlukan kerjasama nyata di antara ber­bagai elemen bangsa demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik. Demikian cara kita me­ lan­jut­kan cita-cita kemerdekaan. Selamat HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke 70, dirgahayubangsaIndonesia. Dalam pertempuran mem­perebutkan tanah metaok di kaki bukit merapi, Panembahan Senopati, Ki Ageng Pemanahan dan patih Janurwendo mengalami kekalahan parah dari musuhnya Ki ageng mangir. Demi selembar nyawa dan harapan bertiga mereka melarikan diri. Dalam pelarian mereka beristirahat di bukit tak jauh dari sebuah telaga. Tiba-tiba sebuah suara berbisik bahwa jika Ki Ageng Mangir ingin terbunuh, maka Senopati harus mengorbankan putri sulungnya, Angkrong Sekar untuk menjadi tledek, dan Ki Ageng Pemanahan disuruh membuat Gong Gumbeng untuk pergi ke Merapi. Bahannya dari bambu wulung, angklungnya 12 serta kendang dan gong bonjor. Konon, seluruh kesaktian Ki Ageng Mangir hilang setelah menikahi tledek yang tak lain adalah Angkrong Sekar Pada akhirnya Ki Ageng mangir dibunuh oleh mertuanya, ketika mengantarkan istri dan anaknya ke Keraton Mataram. Nan jauh dari alas mentauk, akhirnya gong gumbeng mengembara hingga ke bumi Wengker di bawa oleh eyang Irobiri, seniman Mataram yang mengungsi desa Wringinanom, Sambit, Kabupaten Ponorogo. Bagi penduduk desa Wringinanom, Kesenian ini telah ada di daerah tersebut sejak ratusan tahun yang lalu, tepatnya tahun 1837 M. Kesenian Gong Gumbeng ini harus dimasukkan minimal satu tahun sekali dalam acara puncak bersih desa yang biasa dilaksanakan pada hari Jum’at terakhirbulanSelaatauDzulQo’dahdalam kalender hijriyah. Tradisi ini sudah turun temurun sejak kepemimpinan Demang Anggoduwo. Ritual penyembelihan kambing dan kenduri di dua tempat yang dianggap keramat yaitu di sumber tambang dan di Jatoroso. Masyarakat mempunyai cara unik menjaga mata air. Indonesia memiliki sedikitnya 5.590 sungai utama dan 65.017 anak sungai. Dengan panjang total sungai utama mencapai 94.573 km dan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) mencapai 1.512.466 km2. Sehingga 5.590 sungai utama dan 65.017 anak sungai di Indonesia tidak lagi mendatangkan bencana buat kita semua. Justru sebaliknya, sungai-sungai tersebut membawa manfaat dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sungai pernah menjadi berkah bumi sebagai sarana transportasi yang menggerakkan kendaraan. Meski saat ini sungai masih menjadi sarana transportasi juga di berbagai wilayah tanah air. Sungai menjadi saksi awal peradaban dimana ketersediaan air menjadi nadi utama kehidupan manusia. Masyarakat Mesir membangun pemukiman sepanjang sungai Nil, masyarakat India memuliakan dan membangun peradaban sepanjang sungai Gangga. Masyarakat China sangat bergantung pada sungai Kuning (Hwang Ho). Sepanjang sungai Euphrat dan Tigris bangsa-bangsa yang dilewatinya memanfaatkanoptimaluntukpemenuhan hajat kehidupan. Begitu halnya dengan Amazon di Amerik. Di Tanah-Air, kerajaan-kerajaan besar masa lalu juga membangun peradaban di sekitar muara sungai seperti Srwijaya di muara sungai Musi, Majapahit di antara bengawan Solo dan sungai Brantas, sebagai lokus awal membangun kota. Yah, bangsa kita nampaknya mulia menghadap ke laut. Namun sayang kita masih memunggungi Sungai? Kita patut belajar pada kesenian Gong Gumbeng asal Ponorogo, melestarikan mata air dengan gembira. Tak perlu retorika, cukup mencintai mata air dan merawatnya dengan penuh cinta. Semoga
Edisi IX/I/VIII, 1-15 September 2015R E L I G I & B U D A Y A10 P u b l i c a P o s Tatkala Si Bahlul Sadarkan Khalifah MIMBAR oleh: Mustofa Aktivis Muda NU Di Tengah Perang Dunia II, Maret 1942, Jepang masuk ke Pulau Jawa dan samasekali meng­henti­kan pem­bangunan Batavia. Walau­pun, dalam rangka propa­ganda, tantara Dai Nippon meng­ganti nama Batavia menjadi Djakarta Toko Betsu Shi, serta meng­hancurkan patung JP Coen di Waterlooplein. Untuk lebih mengukuhkan pro­pa­ganda­nya, Jepang juga menem­pat­kan seorang Wakil Walikota Djakarta Toko Betsu Shi, yakni Soewirjo. Sementara itu, Walikota­nya diambil dari orang Jepang. Penguasaan yang tidak lama ini ternyata menghadirkan sangat banyak kerusakan, hampir semua bangunanindahdanhoteldijadikan barak tentara yang sama sekali tidak terawat. Sampai kemudian, 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia di Jl. Pegangsaan Timur (Proklamasi) No. 56 memproklamirkan ke­ merdeka­an Indonesia. Satu bulan kemudian, tidak kurang dari 300.000 orang ber­ kumpuldiLapanganIkada(Taman Medan Merdeka), 19 September 1945. Hebatnya, massa sebanyak itu datang berkumpul berkat berita dari mulut ke mulut. Se­ benar­nya rapat direncanakan tanggal 17 September, tepat satu bulan setelah Proklamasi Ke­ merdeka­an. Namun karena ada ancam­an tentara Jepang dan Sekutu, rapat raksasa di Lapangan Ikada diundur menjadi 19 September. Setelah Rapat Raksasa di Lapangan Ikada itu, menurut sejarawan Uka Tjandrasasmita, rakyat Surabaya bergelora pada 10 November 1945, demikian juga perlawanan pada penjajah terus menyebar di seluruh negeri. Namun Belanda, yang mem­ bonceng tentara Sekutu (NICA) tidaklah pernah mengakui proklamasi tersebut hingga Desember 1949. Dan, karena itu pecah­lah Perang Kemerdekaan. Hanya saja, perang ini tidaklah ber­langsung di Batavia, walau­ pun Bandung, Surabaya, dan juga Yogyakarta, tempat dimana Soekarno, Hatta dan beberapa pejabat tinggi lainnya dan keluarga mereka bemukim dan men­jadikannya Ibukota Republik yang baru lahir itu sejak kepergian mereka dari Batavia pada 4 Januari 1946. Oleh sebab itu, pemerintah pen­ dudukan pun kembali menata dan merencanakan sebuah pemekaran Batavia. Rencana pemekaran kota ini ke wilayah sebelah selatan lapangan Merdeka, kira-kira 8 kilometer. Wilayah itu sendiri sebelumnya telah disurvey dengan maksud untuk membuat lapangan terbang internasional yang baru untuk menggantikan lapangan terbang Kemayoran (didirikan men­jelang Perang Dunia II) yang ternyata menjadi penghalang peme­karan kota ke arah timur. Wilayah yang dimaksud adalah Kebayoran seluas 730 Ha, yang dapat dihubungkan dengan jalan raya bagi kendaraan bermotor. Daerah yang diproyeksikan bagi perumahan itu bersinggungan tepi­nya dengan jalan Kereta Api TanahAbang-Serpong,yangdapat mem­permudah pengangkutan bahan-bahan bangunan. Rencana pertama pem­bangun­ an kota itu diserahkan pada M. Soesilo, seorang insinyur praktek pada Centeral Planologisch Mengintip Sejarah Jakarta Bureau (Biro Pusat Planologi). Dan sejak itu pula, dikenal istilah Kota Satelit Kebayoran. Pada Februari 1949 rencana kota Kebayoran selesai. Pembuatan jalan-jalan dan persiapan tanah- tanah perumahan mulai berjalan dengan sistematis. Pada 18 Maret 1949, dimulailah peletakan batu pertama. Dan, setahun kemudian terjadilah perubahan-perubahan sebagai berikut: 150 Ha tanah untuk perumahan telah dibuka; 1.000.000 M2 jalur jalan tanah telah disiapkan; 42 km luas jalan telah dikeraskan dengan aspal; 17 km saluran pipa-pipa air minum telah dipasang; 7 titik sumur bor telah dibuat; 2.050 unit peru­ mah­an telah selesai di­bangun dari rencana sebanyak 2.700 unit. Tanah seluas 730 Ha itu di­ bagi untuk keperluan perumah­ an rakyat (152 Ha); perumahan sedang (69,8 Ha); villa (55,1 Ha); bangunan-bangunan istimewa (75,2 Ha); Flat (6,6 Ha); toko dan kios (17 Ha); industri (20,9 Ha); taman-taman (118,4 Ha); jalan-jalan (181,5 Ha) dan sawah- sawah di pinggiran (33 Ha). Semua itu dimaksudkan untuk mem­beri tempat kediaman bagi 100.000 penduduk. Kemudian, Desember 1949, pemerintah republik Indonesia kembali ke Jakarta, dan Jakarta kembali dijadikan ibukota negara. Hal ini mengakibatkan makin meningkatntya kebutuhan kantor dan perumahan. Selain itu, jumlah pen­duduknya pun mengalami peme­karan luar biasa akibat Jakarta juga berkembang sebagai kota industri dan perdagangan. Konsekwensinya, pada awal 1952 tercatat adanya pembukaan tanah-tanah liar dengan gubuk- gubuknya di seantero Jakarta. Menurut taksiran kala itu, se­ kurang­­nya terdapat 30.000 gubuk liar yang dihuni para pen­ datang baru. Selain itu, juga ter­ dapat 46 macam bangsa asing yang berdiam di Jakarta, belum termasuk bangsa Indonesia sendiri. Menurut catatan, pada periode 1948-1951, terdapat surplus penduduk di Jakarta rata- rata 118.563 orang tiap tahunnya. Sementara itu, Rencana Induk DKI Jakarta 1965-1985 menghitung, rata-rata pertambahan penduduk Jakarta 124.000 orang per tahun. Oleh sebab itu, pada 1953 muncul suatu gagasan bahwa proyeksi Jakarta masa datang akan menjadi 16.200 Ha, dan akan di­batasi oleh suatu jalan lingkar luar, yang juga dimaksudkan sebagai perluasan kota tahap berikut­nya. Dari gagasan ini, kemudian muncul Jakarta By- Pass di sebelah timur. Sejak 1959, perkembangan ibukota menjadi bagian politik mercu suar yang bertujuan mem­ buat RI sebagai inti dari The New Emerging Force (Kekuatan Baru yang sedang Tumbuh) di dunia. Sukses-sukses sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung (1955) menjadikan Jakarta sebagai pusat penyelenggaraan Asian Games IV (Pesta Olahraga se Asia) pada tahun 1962, kemudian menyusul Games of The New Emerging Forces(GANEFO)padatahun1963. Semua itu disertai oleh pem­ bangunan jalan-jalan besar, hotel- hotel mewah, toko serba ada, jembatan Semanggi dan Komplek Asian Games di Senayan (Gelora Bung Karno), Gedung Conference of the New Emerging Forces (CONEFO) yang kini menjadi gedung DPR/MPR. Sementara itu, di sisi ujung Jl. MH Thamrin di­bangunlah gedung Bank Indonesia (1957); gedung kantor PT pem­bangunan Perumahan (1959); Hotel Indonesia (di­resmi­ kan 5 Agustus 1962); Monumen Nasional (17 Agustus 1961) dan seminggu kemudian dibangun Masjid Istiqlal. Tahun 1962, Presiden Soekarno merestui pem­ bangun­an gedung kantor pusat Bank Dagang Negara (BDN), menyu­sul kemudian gedung toko serba ada pertama di Indonesia, Sarinah (1963). Sampai kemudian, muncul­ lah tragedi 1965 yang menjadi noktah hitam dalam kesejarahan Indonesia. Kala itu ketimpangan dan kemiskinan penduduk Jakarta menjadi warna yang sangat dominan. Dalam memoar­ nya Ali Sadikin mencatat bahwa di awal tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta (1966- 1977) penduduk Jakarta telah men­capai 3,6 juta jiwa. Tercatat kurang lebih 60 persennya tinggal di perkampungan sangat padat dan kumuh. Di banyak daerah, kepadatannya berkisar antara 4.000 hingga 6.000 jiwa per kilometer persegi. Ke­macet­ an lalulintas terjadi pada jaring­an jalan-jalan yang sangat ter­batas. Telekomunikasi baru mampu me­ la­yani 26.000 pesawat. Listrik hanya mampu meme­nuhi 13 persen kebutuhan kota. Semen­ tara air minum, baru meme­nuhi 12,5 penduduk kota. Namun, berkah minyak (oil boom) pada dasawarsa 70-an, telah memicu sejumlah peru­ bah­an baru, walaupun tidak ter­ lampau mempedulikan kualitas lingkungan hidupnya. Ekspansi jalan kian mengembang ke arah Jl Soedirman yang juga telah me­ miliki sejumlah gedung per­kan­ toran. Misalnya Wisma Arthaloka (1976), demikian juga Wisma MetropolitanI.Sedangkangedung Granada (Veteran mulai tahun 1973) dan pada tahun-tahun berikut­nya menyusul gedung Panin, S.Widjoyo Center serta Ratu Plaza, ini di­kem­bangkan pada akhir dasawarsa 1970-an. Adapun jalur Kuningan, mulai di­kembangkan pada awal 70-an. Pem­bangunan Jaya merupakan kontraktor utama pembangun­ an jalan HR Rasuna Said, dengan panjang 3.885 meter dan lebar 40 meter. Di kawasan ini gedung yang pertama berdiri adalah Gelanggang Soemantri Brojonegoro (1974). Sedangkan jalur MT Haryono menuju pasar Minggu pada tahun 1974 pula di­ dirikan perkantoran Five Pillar Office Park. Menjelang berakhirnya dasa­ warsa 80-an, puluhan gedung baru bermunculan. Misalnya, Prince Centre (d/h Gedung Pangeran); Chase Plaza; Wisma Indocement; Wisma BCA; Summitmas Tower; Mid Plaza; Central Plaza; Wisma Bumiputera dan se­bagainya. Demikian pula dengan gedung Bank Pemerintah yang meng­ambil lokasi di Jl, Soedirman. Pada tahun 1995 menurut data PT Procon Indah/JWL Research ada 5 gedung baru yang rampung di­bangun di kawasan Segitiga Emas (MH Thamrin - Soedirman; Gatot Subroto; HR Rasuna Said), yakni Bappindo Plaza; Gedung Artha Graha; Gedung GKBI; Jakarta Stock Exchange Building; Summitmas II dan Plaza Exim. Satutahunberikutnya,dikawasan tersebut juga telah dirampung­ kan gedung-gedung baru: Wisma BNI II; BII Plaza 2 dan 3; Menara Imperium; Anggana Danamon I dan II dan sebagainya. Di Jakarta Selatan hadir dua super plaza: Blok M Mall dan Blok M Plaza, di samping Pondok Indah Mall, Plaza Bintaro dan Plaza Cinere. Di Jakarta Pusat di kawasan Pasar Baru juga di­ bangun plaza baru, selain Plaza Indonesia dan Plaza Senayan serta menyusul kemudian Komplek Cempaka Mas. Di Jakarta Utara ada Mal Kelapa Gading. Di Jakarta Timur, dengan Sentra Primer Baru Timurnya di sepanjang Kalimalang, Pulogebang, Klender dan Jatinegara. Di Jakarta Barat telah berkembang pesat Mangga Dua (1988). Apalagi didukung oleh proses renovasi areal Chinatown di Pasar Pagi dan Petak Sembilan. Kawasan Mangga Dua yang merupakan pusat grosir makin diramaikan dengan hadir­ nya Mangga Dua Mas dengan komplek Jakarta International Trade Centre (JITC). Sementara di Roxy, hadir komplek Roxy Mas, Tomang Plaza, Tomang Toll Shop; Mall Taman Anggrek; Citra Land; Puri Indah Mall; Mall Mega Pluit dan sebagainya. Perkembangan yang demikian gencar itu kemudian seolah di­ interupsi oleh kerusuhan Mei 1998. Puluhan dan bahkan ratus­ an gedung kantor, pertokoan, mall, dan pemukiman mewah di­bakar oleh amuk masa yang sulit di­bayangkan. Para sosiolog mau­pun psikholog menganggap bahwa kejadian itu tidak lain dari ledakan amarah akibat ke­ timpangan yang terlampau ber­ lebih­an. Karena itu mungkin, ada baiknya kita mengikuti apa yang difikirkan Peter Hall (Three Systems, Three Separate Paths, 1991), bahwa Jakarta sudah saat­ nya mengembangkan peren­cana­ an humanopilis, yaitu kota yang lembut dan manusiawi dengan menyembuhkan luka-luka yang di­akibatkan oleh perlakukan manusia yang sewenang-wenang terhadap alam dan mengolah hubungan antar manusia dan lingkung­an binaannya secara akrab. Tanpa kesediaan itu, maka ke­hancuran akan semakin cepat. Dan, Jakarta, setidaknya dapat belajar dari pengalaman ter­ dekat­nya, Oud Batavia. ** Sumber : - wordpress - wikipedia Indonesia - alifublogsot.com -berbagai sumber Istilah “bahlul” rasanya cukup akrab di telinga kita. Kata tersebut biasa digunakan untuk menyebut orang yang bodoh, tolol, atau sejenisnya. Se­betul­ nya, dari mana asal kata itu? Bagai­mana pula sejarahnya? Dalam kitab Uqalâul Majânîn (Orang-orang Gila yang Berakal) karya al-Hasan bin Muhammad bin Habib al-Naisaburi, di­kisah­ kan tentang seorang bernama Bahlul, yang dikenal sebagai orang gila di zaman Abbasiyah saat khalifah Harun al-Rasyid ber­takhta. Pada suatu hari lewat Harun al-Rasyid di hadapan Bahlul al- Majnun yang sedang duduk di dekat kuburan. Harun al-Rasyid berkata kepadanya: “Wahai Bahlul, kapan kamu berakal?” Sejurus kemudian, Bahlul beranjak dari tempatnya lalu naik ke atas pohon. Setelah itu, dia memanggil Harun al-Rasyid dengan sekuat suaranya. “Wahai Harun yang gila, kapan engkau sadar?” Harun al-Rasyid kemudian meng­hampiri pohon dengan menung­gangi kudanya seraya ber­kata: “Siapa yang gila, aku atau engkau yg selalu duduk di kuburan?” “Aku berakal dan engkau yang gila.” “Bagaimana bisa begitu?” “Karena aku tahu bahwa gedung­mu akan hancur dan kubur­an ini tetap kekal. Maka­ nya, aku memakmurkan kubur sebelum gedung. Sementara engkau me­makmur­kan gedung­ mu dan meng­han­cur­kan kubur­ mu, sampai-sampai engkau takut di­pindah­kan dari gedung­ mu ke kuburan. Padahal, engkau tahu bahwa engkau pasti masuk kubur.” “Sekarang katakan, wahai Harun, siapa yang gila di antara kita?” Bergetarlah hati Harun. Lalu, ia pun menangis bercucuran hingga air matanya membasahi jenggot. Kemudian ia berkata, “Demi Allah engkau yang benar. Tambahkan nasihatmu untukku, wahai Bahlul.” “Cukup bagimu al-Qur'an maka jadikanlah pedoman,” tegas Bahlul. “Apa engkau memiliki per­ minta­an, wahai Bahlul? Aku akan penuhi,” tanya sang khalifah. Bahlul berkata, “Iya, aku punya tiga permintaan. Jika engkau penuhi aku akan ber­ terima kasih padamu.” “Mintalah,” jawab Harun al- Rasyid. “Tambahkan umurku.” “Aku tak mampu.” “Jagalah aku dari malaikat maut.” “Aku tak mampu.” “Masukkan aku ke surga dan jauhkan aku dari api neraka.” “Aku tak mampu.” “Ketahuilah, wahai khalifah. Engkau itu dimiliki (seorang hamba), bukan pemilik (Tuhan). Aku tidak butuh kepadamu.” (Musthofa/nuo)
11P u b l i c a P o sEdisi IX/I/VIII, 1-15 September 2015 K I L A S Ilustrasi Ikan asin - manis ailolo Publicapos - Jauh sebelum koki- koki top dunia memo­puler­kan tren kuliner asin yang di­campur manis, Indonesia rupanya sudah punya cikal bakalnya. Itu bisa ditemukan pada makanan khas Sulawesi. Seperti yang diwartakan CNN Indonesia (7/9), Masyarakat Jailolo menyantap lauk ber­ cita­rasa gurih seperti pantallo pamarason bukan dengan nasi. Sebagai gantinya, mereka me­ rebus singkong, ubi, pisang, dan buah sirsak muda. Pantallo pamarason merupakan daging berbumbu yang di­masak denganrempahTorajadankeluak. Rasanya mirip rendang tapi lebih gurih. Tekstur dagingnya lebih lembut dan secara tampilan mirip masakan Jawa, krengsengan. Saat potongan pantallo pamarason dan ubi madu men­ darat di lidah, sensasi unik langsung terasa. Bumbu daging men­dominasi di kecapan awal. Namun belakangan, manis ubi pun menyatu dalam sebuah kombinasi yang bisa dinikmati. Paduan dengan sirsak muda terasa lebih netral. Sirsak muda tidak terlalu menguarkan rasa manis, sehingga saat disantap dengan pantallo pamarason lebih seperti makan lontong biasa. Selain dengan pantallo pamarason,sirsakmuda,ubi,pisang, dan singkong juga bisa di­­padu­kan dengan kakap woku blanga, ayam gagape, prawn tuturuga, dan tentu saja ayam rica-rica. Semuanya masakan berbumbu khasSulawesi.Kakapwokublanga merupakan ikan yang dimasak dengan bumbu kecokelatan. Ayam gagape terasa seperti ayam bumbu kuning dengan kunyit yang menonjol. Warga lokal sudah terbiasa menyantap menu-menu itu Sensasi Masakan Asin Manis Khas Jailolo Sulawesi tidak dengan nasi. Kalau lidah awam meng­anggapnya unik, bagi masyarakat Sulawesi kombinasi manis dan asin itu terasa nikmat. "Itulah keindahan makanan Indonesia. Sekarang jadi tren, seperti salted caramel atau chocolate salty. Ini sangat unik. Ada layer pedas, asam, gurih, dan manis­nya. Keragaman rasa ini cantik," ujar Petty Elliott, koki yang memasaknya di Hotel Kempinski Indonesia. Menu-menu itu hidup dari ingatan masa lalu Petty. Ia sendiri asli Manado. Sejak kecil, sang nenek mengajaknya membantu di dapur, memasak makanan- makanan khas daerahnya. Namun ada sebagian menu yang baru dipelajari Petty. "Mei saya ke Jailolo, belajar di sana. Saya tahu menu ini dari ibu- ibu suku di sana," tuturnya. Sayur kembang pepaya misalnya, ia masak dengan terasi. Rasanya jadi lebih sedap. "Kalau di Manado, enggak pakai terasi." Petty memang selalu belajar kuliner daerah langsung dari asalnya. Sejak kembali ke Indonesia dari Inggris pada 2002, sudah hampir semua masakan Indonesia ia kuasai. Tinggal Kalimantan yang belum benar- benar ia pelajari. Menurutnya, riset itu penting. "Bisa sih bikin dari resep, tapi saya ingin memberi info yang autentik. Bagaimana keadaan pulaun­ya, bagaimana kondisi masya­rakatnya," katanya. Setelah menguasai masakan tradisional sampai ke akarnya, Petty baru akan meng­eksplorasi­ nya dengan sentuhan-sentuhan kontemporer. Untuk mengem­ bangkan ide itu, Petty meng­andal­ kan pengalamannya 12 tahun me­ nulis kuliner. "Kadang saya juga mencari ide sendiri, misalnya ke pasar, ketemu orang, ke alam seperti hutan, laut, gunung. Saya juga senang warna," ujar Petty. Penulis buku Papaya Flower itu menegaskan, "Bagi saya yang penting itu warna, tekstur, rasa, dan tentu saja aroma." (adj/CNN) Publicapos - Sajian nasi goreng, mie goreng, telur balado dan rendang laris diserbu pengunjung ASEAN Festival 2015 yang berlangsung di Roundhouse Community Center Vancouver. Perwakilan negara-negara ASEAN di Vancouver Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam tergabung dalam ASEAN Consuls General Committee in Vancouver (ACGV) menyeleng­ ga­rakan joint promotion yang di­kemas dalam kegiatan ASEAN Festival 2015, demikian Konsul Pensosbud KJRI Vancouver, Yudhono Irawan kepada Antara London, Sabtu. Tidak kurang dari 1.000 pengun­jung memadati area festival yang menampilkan kuliner dan handycraft serta ke­senian dari masing-masing negara yang juga dihadiri para menteri, pejabat pemerintah, konsul jenderal dan staf Konsulat negara-negara sahabat, pelaku usaha, media dan masyarakat umum. Minister of Technology, Innovation and Citizens Service Provinsi British Columbia, Amrik Virk, dan Kepala Kepolisian Vancouver, Chief Constable Adam Menyantap Rendang di Vancouver, Kanada Ilustrasi Rendang Palmer menjadi Guest of Honor mengapresiasi inisiatif konsulat negara ASEAN dalam penye­leng­ garaan festival dan menyambut baik kegiatan-kegiatan seni serta budaya yang dapat memperkaya multi kulturalisme di Vancouver. Selain kuliner khas Indonesia, pengunjung juga memborong batik dan perhiasan dan asesoris yang ditampilkan di booth Indonesia. Penyelenggaraan ASEAN Festival 2015 digagas dan di­ koordinir KJRI Vancouver, guna mening­katkan pemahaman masya­rakat setempat mengenai ASEAN dan menyambut ber­laku­ nya ASEAN Economic Community 2015. Sebelumnya ACGV lebih banyak melakukan kegiatan yang ber­ sifat sosial kemasyarakatan, sedang­kan kegiatan yang ber­ sifat promosi dilakukan masing- masing negara. Dengan penye­ leng­garaan joint promotion tersebut diharapkan publik dapat me­lihat potensi kerja sama yang dapat digalang dengan ASEAN sebagai satu kesatuan, tanpa meng­hilang­kan potensi kerja sama dengan masing-masing negara secara bilateral. (adj/Ant) Publicapos - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Bangka Belitung, Sarjulianto menyatakan sebanyak 16 negara telah mendaftar untuk mengikuti Sail Karimata 2016 hingga saat ini dan jumlah tersebut bisa bertambah hingga menjelang hari pelaksanaan. Sarjulianto di Pangkalpinang, Selasa menjelaskan 16 negara yang sudah menyatakan ikut serta Sail Karimata 2016 di antaranya Australia, Jepang, Korea, Cina, Selandia Baru dan Malaysia. "Saat ini masih tahap proses penjaringan peserta, sehingga diperkirakan peserta akan terus bertambah," ujarnya. Ia mengatakan ratusan yacht (kapal layar wisata) dari berbagai mancanegara akan berlabuh di empat titik di Pulau Bangka dan Belitung. 16 Negara Mendaftar Sail Karimata 2016 Titik labuh yang akan disingahi yacht yaitu Pantai Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung, Pantai Serdang di Kabupaten Belitung Timur, Teluk Klabat Kabupaten Bangka Barat dan Pulau Ketawai Kabupaten Bangka Tengah. "Mudah-mudahan persiapan kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, sehingga dapat mempercepat pergelaran agenda berskala internasional ini," ujarnya. Menurut dia, Sail Karimata 2016 dapat mempromosikan dan meningkatkan investasi sektor sumber daya alam kelautan dan kemaritiman serta wisata bahari kepada masyarakat internasional. "Mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan menambah gaung Bangka Belitung di dunia internasional, seperti kegiatan Sail Wakatobi Belitong 2011 yang dapat meningkatkan investor asing bidang kemaritiman, wisata bahari dan potensi kelautan lainnya ke Pulau Belitung," ujarnya. (dwm/ant)Salah satu peserta festival layang-layang internasional 2015 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (12/9) Kegiatan diikuti 120 peserta dari dalam dan luar negeri/ ANTARA FOTO Publicapos - Peneliti dari "Burung Indonesia", sebuah LSM ber­gerak di ling­kung­an, Fajar Kaprawi, dan peneliti "Naturschutzbund Deutschland" Tom Kirschey mene­ mu­kan "Limnonectes larvaepartus", se­buah jenis katak yang mela­hirkan kecebong. Katak tersebut ditemukan ke­ dua peneliti saat sedang mela­ kukan survey jenis-jenis amfibi dan reptil di Sungai Molango I Desa Puncak Jaya, Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato pada awal Januari 2015 lalu. "Semula kami hanya meng­ ambil sampel katak tersebut untuk diteliti. Namun sehari kemu­dian kami menemukan banyak kecebong di sekitar katak tersebut," kata Fajar di Gorontalo, Rabu. Karena penasaran dengan muncul­nya kecebong tersebut, kedua­nya mulai mengamati peri­ laku katak dalam beberapa jam hingga berhasil mengabadikan proses katak sedang melahirkan Unik: Katak Melahirkan Ditemukan di Gorontalo dengan kamera. "Kami kemudian mencari lite­ ratur mengenai jenis katak ini dan ternyata baru dirilis lima hari sebelumnya oleh herpetolog Institut Teknologi Bandung Djoko Tjahjono Iskandar," ujarnya. Demi menjaga populasi katak langka tersebut, Fajar dan Tom akhirnya melepas kembali katak dan kecebong ke habitatnya. Limnonectes larvaepartus me­ miliki warna abu-abu pada bagian perut dan cokelat di bagian punggung, hidup di rawa, sungai dan lahan basah lainnya. Fajar menambahkan, pihaknya juga melakukan survei terhadap 29 jenis katak lainnya di habitat yang sama. Dalampublikasinya,Djokomenya­ ta­kan Limnonectes larvaepartus merupakansatu-satu­nyakatakyang me­lahirkan di dunia. Ia telah meneliti spesies ter­ sebut sejak tahun 1991 dan baru mempublikasikannya pada Desember 2014.(tgh/ant)
Tabloid Publica Pos Edisi 8
Tabloid Publica Pos Edisi 8
Tabloid Publica Pos Edisi 8
Tabloid Publica Pos Edisi 8
Tabloid Publica Pos Edisi 8

Recommended

T
TT
Tmekon
 
Tugas Ekonomi Teknik
Tugas Ekonomi TeknikTugas Ekonomi Teknik
Tugas Ekonomi TeknikWahyu Saputra
 
Makalah krisis moneter
Makalah krisis moneterMakalah krisis moneter
Makalah krisis moneterOperator Warnet Vast Raha
 
Krisis ekonomi
Krisis ekonomiKrisis ekonomi
Krisis ekonomiErlinda Putri
 
Kelompok 3. makalah krisis ekonomi
Kelompok 3. makalah krisis ekonomiKelompok 3. makalah krisis ekonomi
Kelompok 3. makalah krisis ekonomiAnna S
 
Krisis ekonomi perekonomian Indonesia
Krisis ekonomi perekonomian IndonesiaKrisis ekonomi perekonomian Indonesia
Krisis ekonomi perekonomian IndonesiaMohammad Sugiharto
 
Sejarah Krisis Moneter di Indonesia
Sejarah Krisis Moneter di IndonesiaSejarah Krisis Moneter di Indonesia
Sejarah Krisis Moneter di IndonesiaAfrizna Kurnia Putri
 
Krisis moneter asia 1997
Krisis moneter asia 1997Krisis moneter asia 1997
Krisis moneter asia 1997Somewhere
 

Recommended

T
TT
Tmekon
 
Tugas Ekonomi Teknik
Tugas Ekonomi TeknikTugas Ekonomi Teknik
Tugas Ekonomi TeknikWahyu Saputra
 
Makalah krisis moneter
Makalah krisis moneterMakalah krisis moneter
Makalah krisis moneterOperator Warnet Vast Raha
 
Krisis ekonomi
Krisis ekonomiKrisis ekonomi
Krisis ekonomiErlinda Putri
 
Kelompok 3. makalah krisis ekonomi
Kelompok 3. makalah krisis ekonomiKelompok 3. makalah krisis ekonomi
Kelompok 3. makalah krisis ekonomiAnna S
 
Krisis ekonomi perekonomian Indonesia
Krisis ekonomi perekonomian IndonesiaKrisis ekonomi perekonomian Indonesia
Krisis ekonomi perekonomian IndonesiaMohammad Sugiharto
 
Sejarah Krisis Moneter di Indonesia
Sejarah Krisis Moneter di IndonesiaSejarah Krisis Moneter di Indonesia
Sejarah Krisis Moneter di IndonesiaAfrizna Kurnia Putri
 
Krisis moneter asia 1997
Krisis moneter asia 1997Krisis moneter asia 1997
Krisis moneter asia 1997Somewhere
 
Kosa kata dalam bahasa indonesia
Kosa kata dalam bahasa indonesiaKosa kata dalam bahasa indonesia
Kosa kata dalam bahasa indonesiaAnis Istianah
 
Tugas ppt ap kkomputer nova bahrudin(41615110021)
Tugas ppt ap kkomputer nova bahrudin(41615110021)Tugas ppt ap kkomputer nova bahrudin(41615110021)
Tugas ppt ap kkomputer nova bahrudin(41615110021)nova bahrudin
 
Ulasan Ekonomi Indonesia Tahun 2013
Ulasan Ekonomi Indonesia Tahun 2013Ulasan Ekonomi Indonesia Tahun 2013
Ulasan Ekonomi Indonesia Tahun 2013Eko Wahyu H
 
Ekonomika pembangunan dari krisis ke krisis
Ekonomika pembangunan dari krisis ke krisis Ekonomika pembangunan dari krisis ke krisis
Ekonomika pembangunan dari krisis ke krisisSigit Pramulia
 
Aplikom ppt febri aryanti
Aplikom ppt febri aryantiAplikom ppt febri aryanti
Aplikom ppt febri aryantiFebri Aryanti
 
Tugas ppt aplikom andri lt
Tugas ppt aplikom andri ltTugas ppt aplikom andri lt
Tugas ppt aplikom andri ltandriliancetahalele
 
Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesia
Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesiaAnalisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesia
Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesiaSuaditya Dika
 
Bank Payment Obligation sebagai alternatif pembayaran internasional
Bank Payment Obligation sebagai alternatif pembayaran internasionalBank Payment Obligation sebagai alternatif pembayaran internasional
Bank Payment Obligation sebagai alternatif pembayaran internasionalYudy Yunardy
 
Perekonomian indonesia dari masa ke masa
Perekonomian indonesia dari masa ke masaPerekonomian indonesia dari masa ke masa
Perekonomian indonesia dari masa ke masaSyndiGaby
 
Perekonomian indonesia
Perekonomian indonesiaPerekonomian indonesia
Perekonomian indonesiaVerawati Fajrin Sitorus
 
inflasi per desember 2010 sampai desember 2013 di indonesia
inflasi per desember 2010 sampai desember 2013 di indonesiainflasi per desember 2010 sampai desember 2013 di indonesia
inflasi per desember 2010 sampai desember 2013 di indonesiabisow enow
 
Ppt kwu
Ppt kwuPpt kwu
Ppt kwuRizka Lestari
 
Ekonomi 2003 catatan pinggir umi hanik
Ekonomi 2003 catatan pinggir umi hanikEkonomi 2003 catatan pinggir umi hanik
Ekonomi 2003 catatan pinggir umi hanikUmi Hanik
 
Makalah analisa perekonomian indonesia pasca krisis ekonomi eropa
Makalah analisa perekonomian indonesia pasca krisis ekonomi eropaMakalah analisa perekonomian indonesia pasca krisis ekonomi eropa
Makalah analisa perekonomian indonesia pasca krisis ekonomi eropaPT. Radio Muara Utama Jaya
 
Pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah mega puspita sari uin bandung
Pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah mega puspita sari uin bandungPengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah mega puspita sari uin bandung
Pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah mega puspita sari uin bandungAulia Paloh
 
Catatan kritis proses pembahasan ruu apbn 2009 umi hanik
Catatan kritis proses pembahasan ruu apbn 2009 umi hanikCatatan kritis proses pembahasan ruu apbn 2009 umi hanik
Catatan kritis proses pembahasan ruu apbn 2009 umi hanikUmi Hanik
 
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.fileProspek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.fileIndra Yu
 
"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung
"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung
"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul TanjungBudi Rachmat
 
Indonesia economic outlook 2018
Indonesia economic outlook 2018Indonesia economic outlook 2018
Indonesia economic outlook 2018Bambang Muliyadi
 
Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010
Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010
Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010Elly Willy
 
Aplikom ppt febri aryanti
Aplikom ppt febri aryantiAplikom ppt febri aryanti
Aplikom ppt febri aryantisutrisno27
 
2013 11 11 hal 01
2013 11 11 hal 012013 11 11 hal 01
2013 11 11 hal 01Taruna Ikrar
 

More Related Content

What's hot

Kosa kata dalam bahasa indonesia
Kosa kata dalam bahasa indonesiaKosa kata dalam bahasa indonesia
Kosa kata dalam bahasa indonesiaAnis Istianah
 
Tugas ppt ap kkomputer nova bahrudin(41615110021)
Tugas ppt ap kkomputer nova bahrudin(41615110021)Tugas ppt ap kkomputer nova bahrudin(41615110021)
Tugas ppt ap kkomputer nova bahrudin(41615110021)nova bahrudin
 
Ulasan Ekonomi Indonesia Tahun 2013
Ulasan Ekonomi Indonesia Tahun 2013Ulasan Ekonomi Indonesia Tahun 2013
Ulasan Ekonomi Indonesia Tahun 2013Eko Wahyu H
 
Ekonomika pembangunan dari krisis ke krisis
Ekonomika pembangunan dari krisis ke krisis Ekonomika pembangunan dari krisis ke krisis
Ekonomika pembangunan dari krisis ke krisisSigit Pramulia
 
Aplikom ppt febri aryanti
Aplikom ppt febri aryantiAplikom ppt febri aryanti
Aplikom ppt febri aryantiFebri Aryanti
 
Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesia
Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesiaAnalisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesia
Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesiaSuaditya Dika
 
Bank Payment Obligation sebagai alternatif pembayaran internasional
Bank Payment Obligation sebagai alternatif pembayaran internasionalBank Payment Obligation sebagai alternatif pembayaran internasional
Bank Payment Obligation sebagai alternatif pembayaran internasionalYudy Yunardy
 
Perekonomian indonesia dari masa ke masa
Perekonomian indonesia dari masa ke masaPerekonomian indonesia dari masa ke masa
Perekonomian indonesia dari masa ke masaSyndiGaby
 
inflasi per desember 2010 sampai desember 2013 di indonesia
inflasi per desember 2010 sampai desember 2013 di indonesiainflasi per desember 2010 sampai desember 2013 di indonesia
inflasi per desember 2010 sampai desember 2013 di indonesiabisow enow
 
Ekonomi 2003 catatan pinggir umi hanik
Ekonomi 2003 catatan pinggir umi hanikEkonomi 2003 catatan pinggir umi hanik
Ekonomi 2003 catatan pinggir umi hanikUmi Hanik
 
Makalah analisa perekonomian indonesia pasca krisis ekonomi eropa
Makalah analisa perekonomian indonesia pasca krisis ekonomi eropaMakalah analisa perekonomian indonesia pasca krisis ekonomi eropa
Makalah analisa perekonomian indonesia pasca krisis ekonomi eropaPT. Radio Muara Utama Jaya
 
Pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah mega puspita sari uin bandung
Pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah mega puspita sari uin bandungPengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah mega puspita sari uin bandung
Pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah mega puspita sari uin bandungAulia Paloh
 
Catatan kritis proses pembahasan ruu apbn 2009 umi hanik
Catatan kritis proses pembahasan ruu apbn 2009 umi hanikCatatan kritis proses pembahasan ruu apbn 2009 umi hanik
Catatan kritis proses pembahasan ruu apbn 2009 umi hanikUmi Hanik
 
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.fileProspek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.fileIndra Yu
 
"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung
"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung
"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul TanjungBudi Rachmat
 
Indonesia economic outlook 2018
Indonesia economic outlook 2018Indonesia economic outlook 2018
Indonesia economic outlook 2018Bambang Muliyadi
 

What's hot (19)

Kosa kata dalam bahasa indonesia
Kosa kata dalam bahasa indonesiaKosa kata dalam bahasa indonesia
Kosa kata dalam bahasa indonesia
 
Tugas ppt ap kkomputer nova bahrudin(41615110021)
Tugas ppt ap kkomputer nova bahrudin(41615110021)Tugas ppt ap kkomputer nova bahrudin(41615110021)
Tugas ppt ap kkomputer nova bahrudin(41615110021)
 
Ulasan Ekonomi Indonesia Tahun 2013
Ulasan Ekonomi Indonesia Tahun 2013Ulasan Ekonomi Indonesia Tahun 2013
Ulasan Ekonomi Indonesia Tahun 2013
 
Ekonomika pembangunan dari krisis ke krisis
Ekonomika pembangunan dari krisis ke krisis Ekonomika pembangunan dari krisis ke krisis
Ekonomika pembangunan dari krisis ke krisis
 
Aplikom ppt febri aryanti
Aplikom ppt febri aryantiAplikom ppt febri aryanti
Aplikom ppt febri aryanti
 
Tugas ppt aplikom andri lt
Tugas ppt aplikom andri ltTugas ppt aplikom andri lt
Tugas ppt aplikom andri lt
 
Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesia
Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesiaAnalisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesia
Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesia
 
Bank Payment Obligation sebagai alternatif pembayaran internasional
Bank Payment Obligation sebagai alternatif pembayaran internasionalBank Payment Obligation sebagai alternatif pembayaran internasional
Bank Payment Obligation sebagai alternatif pembayaran internasional
 
Perekonomian indonesia dari masa ke masa
Perekonomian indonesia dari masa ke masaPerekonomian indonesia dari masa ke masa
Perekonomian indonesia dari masa ke masa
 
Perekonomian indonesia
Perekonomian indonesiaPerekonomian indonesia
Perekonomian indonesia
 
inflasi per desember 2010 sampai desember 2013 di indonesia
inflasi per desember 2010 sampai desember 2013 di indonesiainflasi per desember 2010 sampai desember 2013 di indonesia
inflasi per desember 2010 sampai desember 2013 di indonesia
 
Ppt kwu
Ppt kwuPpt kwu
Ppt kwu
 
Ekonomi 2003 catatan pinggir umi hanik
Ekonomi 2003 catatan pinggir umi hanikEkonomi 2003 catatan pinggir umi hanik
Ekonomi 2003 catatan pinggir umi hanik
 
Makalah analisa perekonomian indonesia pasca krisis ekonomi eropa
Makalah analisa perekonomian indonesia pasca krisis ekonomi eropaMakalah analisa perekonomian indonesia pasca krisis ekonomi eropa
Makalah analisa perekonomian indonesia pasca krisis ekonomi eropa
 
Pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah mega puspita sari uin bandung
Pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah mega puspita sari uin bandungPengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah mega puspita sari uin bandung
Pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah mega puspita sari uin bandung
 
Catatan kritis proses pembahasan ruu apbn 2009 umi hanik
Catatan kritis proses pembahasan ruu apbn 2009 umi hanikCatatan kritis proses pembahasan ruu apbn 2009 umi hanik
Catatan kritis proses pembahasan ruu apbn 2009 umi hanik
 
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.fileProspek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
 
"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung
"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung
"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung
 
Indonesia economic outlook 2018
Indonesia economic outlook 2018Indonesia economic outlook 2018
Indonesia economic outlook 2018
 

Similar to Tabloid Publica Pos Edisi 8

Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010
Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010
Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010Elly Willy
 
Aplikom ppt febri aryanti
Aplikom ppt febri aryantiAplikom ppt febri aryanti
Aplikom ppt febri aryantisutrisno27
 
Bahan Menko Retreat Meeting (Raker III
Bahan Menko Retreat Meeting (Raker III Bahan Menko Retreat Meeting (Raker III
Bahan Menko Retreat Meeting (Raker III mekon
 
Prospek ukm dalam era perdagangan bebas
Prospek ukm dalam era perdagangan bebasProspek ukm dalam era perdagangan bebas
Prospek ukm dalam era perdagangan bebasNursyidah alit
 
Makalah krisis moneter
Makalah krisis moneterMakalah krisis moneter
Makalah krisis moneterWarnet Raha
 
Gambaran perekonomian indonesia
Gambaran perekonomian indonesiaGambaran perekonomian indonesia
Gambaran perekonomian indonesiaYusuf Abidin
 
Isu Isu Penanganan Bank Century 28 Des 18.00
Isu Isu Penanganan Bank Century 28 Des 18.00Isu Isu Penanganan Bank Century 28 Des 18.00
Isu Isu Penanganan Bank Century 28 Des 18.00guesta6e1a165
 
Teks eksposisi (Bahasa Indonesia) Citra Pramita
Teks eksposisi (Bahasa Indonesia) Citra PramitaTeks eksposisi (Bahasa Indonesia) Citra Pramita
Teks eksposisi (Bahasa Indonesia) Citra PramitaCItra Pramita
 
Komparasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Korea Selatan
Komparasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Korea SelatanKomparasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Korea Selatan
Komparasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Korea SelatanEkaputra Sananto
 
Indonesian Economic Review and Outlook No 3 Tahun II/September 2013
Indonesian Economic Review and Outlook No 3 Tahun II/September 2013Indonesian Economic Review and Outlook No 3 Tahun II/September 2013
Indonesian Economic Review and Outlook No 3 Tahun II/September 2013Rosa Kristiadi
 
Tugas problem solving
Tugas problem solvingTugas problem solving
Tugas problem solvingantony veru
 
Analisis kebijakan pembangunan jepang dalam krisis 2008_bernadette Aderi p
Analisis kebijakan pembangunan jepang dalam krisis 2008_bernadette Aderi pAnalisis kebijakan pembangunan jepang dalam krisis 2008_bernadette Aderi p
Analisis kebijakan pembangunan jepang dalam krisis 2008_bernadette Aderi pBernadette Aderi Puspaningrum
 
makalah Permasalahan utang luar negeri indonesia
makalah Permasalahan utang luar negeri indonesiamakalah Permasalahan utang luar negeri indonesia
makalah Permasalahan utang luar negeri indonesiaIrvan Berutu
 

Similar to Tabloid Publica Pos Edisi 8 (20)

Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010
Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010
Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010
 
Aplikom ppt febri aryanti
Aplikom ppt febri aryantiAplikom ppt febri aryanti
Aplikom ppt febri aryanti
 
2013 11 11 hal 01
2013 11 11 hal 012013 11 11 hal 01
2013 11 11 hal 01
 
Bahan Menko Retreat Meeting (Raker III
Bahan Menko Retreat Meeting (Raker III Bahan Menko Retreat Meeting (Raker III
Bahan Menko Retreat Meeting (Raker III
 
118571425 perekonomian-indonesia
118571425 perekonomian-indonesia118571425 perekonomian-indonesia
118571425 perekonomian-indonesia
 
Prospek ukm dalam era perdagangan bebas
Prospek ukm dalam era perdagangan bebasProspek ukm dalam era perdagangan bebas
Prospek ukm dalam era perdagangan bebas
 
Makalah krisis moneter
Makalah krisis moneterMakalah krisis moneter
Makalah krisis moneter
 
Makalah krisis moneter
Makalah krisis moneterMakalah krisis moneter
Makalah krisis moneter
 
Gambaran perekonomian indonesia
Gambaran perekonomian indonesiaGambaran perekonomian indonesia
Gambaran perekonomian indonesia
 
Imf
ImfImf
Imf
 
PPT TIM 4.pptx
PPT TIM 4.pptxPPT TIM 4.pptx
PPT TIM 4.pptx
 
Artikel Finansial Ardianto
Artikel Finansial ArdiantoArtikel Finansial Ardianto
Artikel Finansial Ardianto
 
Isu Isu Penanganan Bank Century 28 Des 18.00
Isu Isu Penanganan Bank Century 28 Des 18.00Isu Isu Penanganan Bank Century 28 Des 18.00
Isu Isu Penanganan Bank Century 28 Des 18.00
 
Teks eksposisi (Bahasa Indonesia) Citra Pramita
Teks eksposisi (Bahasa Indonesia) Citra PramitaTeks eksposisi (Bahasa Indonesia) Citra Pramita
Teks eksposisi (Bahasa Indonesia) Citra Pramita
 
Komparasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Korea Selatan
Komparasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Korea SelatanKomparasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Korea Selatan
Komparasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Korea Selatan
 
Sektoral Perekonomian Indonesia
Sektoral Perekonomian Indonesia Sektoral Perekonomian Indonesia
Sektoral Perekonomian Indonesia
 
Indonesian Economic Review and Outlook No 3 Tahun II/September 2013
Indonesian Economic Review and Outlook No 3 Tahun II/September 2013Indonesian Economic Review and Outlook No 3 Tahun II/September 2013
Indonesian Economic Review and Outlook No 3 Tahun II/September 2013
 
Tugas problem solving
Tugas problem solvingTugas problem solving
Tugas problem solving
 
Analisis kebijakan pembangunan jepang dalam krisis 2008_bernadette Aderi p
Analisis kebijakan pembangunan jepang dalam krisis 2008_bernadette Aderi pAnalisis kebijakan pembangunan jepang dalam krisis 2008_bernadette Aderi p
Analisis kebijakan pembangunan jepang dalam krisis 2008_bernadette Aderi p
 
makalah Permasalahan utang luar negeri indonesia
makalah Permasalahan utang luar negeri indonesiamakalah Permasalahan utang luar negeri indonesia
makalah Permasalahan utang luar negeri indonesia
 

Tabloid Publica Pos Edisi 8

  • 1. PUBLICA POS Tabloid Dwi Mingguan Info Publik Terpercaya “Siapa pun yang terdeteksi melakukan kecurangan yang memalukan tidak akan pernah dipercaya meskipun mereka berbicara tentang kebenaran ( Phaedrus / Filsuf Romawi ) ” Hal. 5... Selembar ‘Kiswah’ Suryadharma Margaret Aliyatul Maimunah: Penerus Mbah Bisri, Memajukan Perempuan Indonesia Sosok Hal. 16... Minimal 60 Persen, Kepemilikan Saham Pemerintah di BUMN Ekonomi & Kesos Hal. 6-7... Hukum www.publicapos.com fanpage: publicapos.com @publicaposcom publicapos@gmail.com Terbit 16 Halaman Edisi IX/I/VIII, 1-15 September 2015 Ancaman Krisis 1998, Akan Terulang? Sejumlah pelajar Kota Jambi menaiki perahu tradisional menuju rumah mereka dari sekolah di Dermaga Pasar Jambi, Kamis (10/9). Pemkot Jambi menginstruksikan untuk meliburkan aktivitas belajar mengajar selama dua hari (10-11/9) menyusul makin pekatnya kabut asap yang melanda kota itu, dengan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) 324 atau berbahaya. ANTARA FOTO Beberapa indikator krisis mulai nampak, seperti nilai tukar rupiah yang terus melemah, meningkatnya suku bunga bank, menurunnya ekspor dan tingkat harga ekspor kita di pasar dunia, juga kegagalan panen di sentra produksi padi, sebenarnya sudah memberikan gambaran bahwa ekonomi Indonesia tengah menghadapi kesulitan.Kebijakan pemerintahan Jokowi menggambar- kan tidak ada ahli strategi ekonomi makro dalam pemerintahan. Koordinasi pun tidak ada karena kabinet terlalu gemuk organisasinya dan terus gaduh. Indonesia di bawah Rezim Jokowi terus mengalami kemerosotan. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2015 hanya 4,71 %, merosot dibandingkan pertumbuhan yang sama tahun yang sama sebesar 5,14 %. Pertumbuhan ekonomi 4,71 % merupakan pertumbuhan ekonomi terendah sejak tahun 2009. Di lain fihak, tercatat 20 Mei 2015. Akankah krisis 1998 kembali terulang? Warna Pastel pada Tren Hijab Kekinian Life Style & Tekno Hal. 14...
  • 2. Edisi IX/I/VIII, 1-15 September 2015S O R O T2 P u b l i c a P o s Ilustrasi aktivitas pasar bursa saham Publicapos (Jakarta) - Indonesia di bawah Rezim Jokowi terus meng­ alami kemerosotan. Per­tumbuhan EkonomiIndonesiaTriwulanI-2015 hanya 4,71%, merosot di­ban­ding­ kan pertumbuhan yang sama tahun yang sama sebesar 5,14 %. Demikian dikatakan peng­amat politik Muchtar Effendi Harahap dalam keterangan kepada Publicapos.com, Kamis (13/8). Menurut Muchtar, pertumbuh­ an ekonomi 4,71% merupakan per­tumbuhan ekonomi terendah sejak tahun 2009. Di lain fihak, ter­catat 20 Mei 2015, Menteri Ke­ uangan Bambang Brodjonegoro mengakui, realisasi penerimaan men­capai Rp.502,7 triliun atau 28,5% dari total Anggaran Pen­ dapatan dan Belanja Negara Per­ ubahan (APBNP) 2015. Muchtar mengemukakan, per­ dagangan antarpulau ikut terkena dampak dari kemerosotan ekonomi nasional ini. "Menurut Kompas, 28 Mei 2015, pada Triwulan I-2015, komoditas perdagangan antarpulau seperti semen, pupuk, gula dan barang elektronik/kenderaandiPelabuhan Sunda Kelapa Jakarta menurun apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu," papar Muchtar. Publicapos (Jakarta) - Indonesia ter­indikasi mengalami krisis ekonomi seperti pada 1998. Indikasi tersebut di antaranya nilai rupiah yang semakin turun dan semua kebutuhan harga naik. Demikian dikatakan pengamat politik Zainal Abidin dalam ke­ terangan kepada Publicapos.com, Senin (24/8). Ancaman Krisis 98 Kembali TerulangMenurut Zainal, kondisi sekarang ini berat sekali. Tanda-tanda resesi sudah di depan mata. "Penyerapan beberapa kemen­te­rian bahkan lebih sampai50persen.Pemerintahdaerah juga sama. Padahal, di saat-saat seperti ini pemerintah harus capet. Kerja­nyaharusdigenjot,"jelas­nya. Zainal meminta Jokowi menu­ run­kan suku bunga untuk kredit rakyat sehingga sama dengan bunga untuk para pengusaha. Dengan begitu, usaha kecil bisa lebih bergeliat. "Dulu bunga KUR itu sampai 22 persen. Kemudian kami minta turun dan sekarang tinggal 12 persen. Tapi, itu masih kurang. Kami minta 9 persen," papar Zainal. (dwm/ahn) Publicapos (Jakarta) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie meng­usulkan agar pemerintah segera mem­bentuk badan pusat krisis yang ber­isikan para pakar untuk menangani persoalan ekonomi nasional. "Kita usulkan pemerintah segera membentuk pusat krisis untuk menanggani menghadapi per­soalan ekonomi yang sulit ini. Jangan biarkan satu menteri ber­gerak sendiri ke sana atau sini," kata Aburizal Bakrie dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Senin. Aburizal yang populer dipanggil Ical menjelaskan situasi ekonomi dunia sedang menurun dan hal ini tentu akan memukul ekonomi dalam negeri. Desakan Membentuk Pusat Krisis Ical menjelaskan badan pusat krisis yang diusulkannya ini di­ pimpin langsung oleh presiden yang berisikan para pakar yang ber­tugas membuat satu matrik bagi pembenahan ekonomi nasional yang harus dijalankan para menteri. Menurut Ical, situasi ekonomi dunia saat ini sedang menurun dan tentu saja akan memukul ekonomi Indonesia. Ical menegaskan menyadari berat­nya persoalan negara saat ini, maka Fraksi Partai Golkar harus terus mengawal dan mem­ beri­kan masukan dengan baik untuk kejayaan bangsa dan negara. Dalam kesempatan itu, Ical juga meng­harapkan pemerintah bisa bergerak cepat untuk pem­ benahan ekonomi. "Pembenahan ekonomi harus juga dilakukan dengan cepat, ber­ gerak cepat. Pemerintah harus mem­bantu dunia usaha agar dunia usaha bisa segera bergerak dan bukan justru memberikan pem­bebanan-pembebanan baru, misal­nya pajak," kata Ical. Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin menga­takan rapat pleno FPG kali ini dilakukan untuk merespons kritik rakyat yang menilai fungsi legislasi dewan dinilai kurang me­ muaskan. Ade menegaskan pada saat ini FPG menggunakan inisiatif untuk mengajukan Rancangan Undang- Undang (RUU) Penjaminan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (tgh/ant) Publicapos (Jakarta) - Menteri Ke­uang­anBambangBrodjonegoro menga­takan potensi terjadinya perang mata uang ("currency war") saat ini menjadi salah satu penyebab nilai tukar rupiah me­ lemah terhadap dolar AS. "Rupiah jadi susah untuk me­ nguat karena yang lain me­lemah," katanya saat ditemui se­usai rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (20/8). Menkeu mengatakan potensi perang mata uang itu ada, setelah adanya aksi devaluasi Yuan TiongkoksertaDongVietnam,dan tekan­an eksernal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kinerja rupiah. "Yang terjadi pada hari-hari ini bukan karena isu fundamental. Tapi isu bener-bener global. Karena keseimbangan terganggu gara-gara China devaluasi Yuan," tegasnya. Ia mengakui kondisi rupiah telah "undervalued", tetapi situasi­nya masih terjaga karena peme­rintah serta Bank Indonesia terus berupaya agar kurs tidak ter­lalu berfluktuasi terhadap dolar AS. Genderang Perang Mata Uang Ditabuh Nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan sebagai dampak terjadinya devaluasi nilai Yuan/ Antara Foto "Kita lihat kondisi funda­men­ talnya, tapi sekarang memang sangat `undervalued, dan itu harus diupayakan untuk diper­ kuat," tuturnya. Namun, menurut dia, dengan situasi tekanan global yang makin besar, nilai tukar rupiah justru tidak boleh terlalu kuat, karena akan kontradiktif dengan kondisi yang ada. "Kalau rupiah terlalu diperkuat, dan menguat terhadap seluruh mata uang, nanti daya saing malah terganggu," jelas Menkeu. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih bergerak pada kisaran Rp13.800, setelah se­ belum­nya berada pada angka Rp13.400-Rp13.500, ketika Tiongkok belum melakukan devaluasi Yuan hingga empat persen. Kurs rupiah masih men­dapat­ kan kesempatan untuk ber­ gerak menguat dalam beberapa hari terakhir, karena dolar AS mengalami sedikit depresiasi akibat pelaku pasar meng­antisi­ pasi kemungkinan The Fed menye­suaikan suku bunga pada September.(adh/ant) Hutang Indonesia Bertambah 250 Triliun KataMuchtar,kelesuanekonomi danperubahanhargabahanbakar minyak dianggap menjadi penye­ babnya. Di Pelabuh­an Sunda Kelapa Jakarta dari puluhan kapal layar motor (KLM) hanya dua sampai tiga kapal yang bersandar di dermaga pelabuh­an yang mengirim banrang ke wilayah Nusantara tersebut. Bahkan, se­ jumlah kapal telah bersandar lebih dari sebulan. Iapunmengatakan,penerimaan pajak sampai pada Maret 2015 di­bandingkan yang sama Maret 2014 merosot hingga Rp50 triliun. "Hutang Bertambah Di bawah Rezim Jokowi hutang Indonesia ber­tambah Rp250 triliun," papar­ nya. Muchtar mengatakan, di bawah Rezim Jokowi semua kebutuhan pokok naik akibat kenaikan BBM. "Daya beli rakyat menurun, biaya hidup menaik mengikuti ke­ naikan harga BBM. Jokowi sebagai Presiden RI tidak memiliki ke­ mampu­an untuk mengelola ekonomi nasional, menciptakan ke­man­dirian ekonomi dan me­ wujud­kan bangsa yang berdaya saing," pungkas Muchtar.(dwm/ ahn) Publicapos (Jakarta) - Peru­sa­ haan investasi global, JP Morgan, menya­rankan investor untuk keluar dari Indonesia dengan me­lepaskan rupiah dan obligasi Indonesia. Hal ini semakin meng­ ancam nilai tukar rupiah yang hari ini bahkan telah tembus Rp 14.000 per dollar AS. Sebelumnya, JP Morgan telah me­ mangkasprospekobligasiIndonesia dari "Overweight" men­jadi "Sell". Investor asing sejauh ini men­ cetak rekor dalam ke­pemilikan obligasi Indonesia, di samping pada saat yang sama menderita ke­rugian. Sebagaimana dikutip dari Barrons.com, Senin (24/8), obligasi rupiah dengan lindung nilai telah turun se­besar 5 persen dalam tahun ini, sedang­kan yang tanpa lindung nilai melemah JP Morgan Ikut Panik hingga 10 persen. Namun, yang menarik, porto­ folio investor asing pada obligasi Indonesia sebesar Rp 534 triliun atau mendekati rekor beberapa waktu lalu di posisi Rp 541 triliun. Hal ini lantaran Indonesia lebih baik dari negara emerging market lain, seperti Turki, Afrika Selatan, serta Brasil, pada tahun ini. "Namun, tiga hal berikut yang mem­buat kami mengubah rekomendasi(atasIndonesia),"tulis analis JP Morgan, Arthur Luk dan Bert Gochet. Pertama, langkah Tiongkok mela­ku­kan devaluasi atas yuan mem­perburuk outlook mata uang negara-negara di Asia. JP Morgan menyatakan, rupiah telah anjlok hingga menyentuh level te­ rendahnya dan pada hari ini, Senin, melemah hingga 1,2 persen dan diperdagangkandiposisiRp13.995 per dollar AS. Atas pertimbang­an itu, JP Morgan me­ramal nilai tukar rupiah akan turun lebih dalam hingga Rp14.300 per dollar AS pada kuartal IV. Kedua, investor asing juga mulai beramai-ramai melepas obligasi dari emerging market, dengan dana yang telah keluar mencapai 2 miliar dollar AS. Ketiga, kebijakan Pemerintah Indonesiajugatidakterlalubanyak membantu. Alih-alih melakukan reformasifiskal,justruPemerintah Indonesia men­jalan­kan kebijakan defisit anggar­­an. "Sebelumnya, kenaikan pinjaman sebesar 10 persen telah diumumkan dalam RAPBN tahun depan," tulis analis JP Morgan tersebut. (tgh/ant)
  • 3. 3P u b l i c a P o sEdisi IX/I/VIII, 1-15 September 2015 S O R O T Terbit sejak 15 Januari 2015, Publica Pos hadir sebagai tabloid dwi mingguan yang bertekad men­ jadi rujukan informasi publik ter­ percaya. Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi milik Publica Pos. Semua wartawan Publica Pos dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun me­ mintaimbalandarisiapapun.Semua Tabloid Dwi Mingguan Publica Pos isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. Dewan Redaksi: Ujianto Singgih Pr, Mohammad Mulyadi, Achmad M Fahham, Sahat Aditua Silalahi, Prianter J. Hairi, Ansel Alaman Pemimpin Umum: Achmad M Fahham Pemimpin Perusahaan: Abdul Mukhit KD, Pemimpin Redaksi: Ahmad DH Redaktur Pelaksana Tabloid: T. Kurniawan, Redaktur Pelaksana Online: Dawam Multazam Staf Redaksi: Helmi Yusuf, Fikry Rakatamala, Arik Dj, Abdul Kholik, Abu Roiz, Muhammad Ainuzzaki, Abas Firdaus Basuni Manajer Keuangan: Miftachul Chusnah Manajer Iklan dan Pemasaran: M. Arief Setiawan, Ahmad Amin Penerbit: PT Publica Media Utama Alamat Redaksi / Iklan : Ruko Taman Cinangka A-5, Cinangka, Sawangan, Depok, 16516 Telp. 021-49116822 Email Redaksi: publicapos@gmail.com Sejumlah petani sawit sedang menaikan muatan kedalam sebuah truk. Rendahnya harga jual sawit menjadi keluhan petani Sawit di sejumlah daerah di Indonesia/ Antara Foto Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo dalam suatu kesempatan/Antara Publicapos (Jakarta) - Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo mengatakan cara pele­mahan mata uang nasional atau devaluasi adalah bukan salah satu cara terbaik bagi Indonesia. "Tren pelemahan mata uang di negara lain, belum tentu ber­hasil di Indonesia, karena Indonesia juga masih tergantung pada ekspor dan impor primer," kata Agus D.W Martowardojo di Gedung Nusantara I, Komplek DPR, Jakarta, Senin (24/8). Ia menjelaskan jika kebijakan devaluasi bisa diterapkan pada negara-negara yang berbasis ekonomi pengolahan produksi atau negara penghasil sumber daya alam beserta pengolahan turunannya. Devaluasi Apakah Jadi Solusi?Sedangkan Indonesia saat ini dinilai masih memiliki rasio 50 berbanding 50 dalam hal produksi, bahkan untuk ke­butuh­ an primer masih ber­gantung pada sektor ekspor dan impor, karena sumber daya alam masih berupa mentahan yang diekspor. "Ketika sumber daya alam kita hanya masih menjual mentahan, serta masih banyak bergantung impor, kebijakan devaluasi kurang ber­pengaruh positif bagi negara," kata Agus. Sebelumnya, Bank sentral Tiongkok (PBoC) mendevaluasi mata uang yuan pada sebesar hampir dua persen terhadap dolar AS, karena pihak berwenang menga­ta­kan mereka berusaha untuk mendorong reformasi pasar. Langkah dramatis itu menge­ jut­kan pasar dan menye­babkan gelombang penjualan di bursa saham AS dan Eropa, serta di banyak bursa komoditas. Sementara itu, Bank sentral Vietnam juga telah memutus­kan mem­perlebar batas perdagang­an untuk transaksi antar bank mata uang Vietnam dong terhadap dolar AS dari dua persen menjadi tiga persen. State Bank of Vietnam (SBV), bank sentral negara itu, juga meng­umumkan menaikkan rata- rata nilai tukar antar bank se­ besar satu persen, dari 21.673 dong per dolar AS menjadi 21.890 dong per dolar.(hlm/ant) Publicapos (Jakarta) - Menteri Per­ta­nian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan harga komoditas tinggi bukan semata- mata karena pasokan kurang, me­ lainkan terutama karena penye­ bar­an komoditas yang kurang me­rata. "Tidak selamanya harga naik menjulang tinggi karena suplai kurang," katanya usai mengun­ jungi bazar produk pertanian, Ke­menterian Pertani­an, Jakarta, Senin (24/8). Ia mengatakan selama ini se­ jumlahhargakomoditasnaikseperti bawang merah dan cabai, dapat diatasi tanpa harus meng­impor. "Cabai, bawang, itu pasokannya ada, tapi tidak tersebar. Apa benar kita impor? Tidak. Harga beras naik di Februari 30 persen tapi kita tidak impor. Orang yang tidak paham begitu harga naik di kepala Harga Komoditas Beranjak Naik ialah pasokan kurang," ujarnya. Harga cabai yang berada di kisaran Rp60.000 per kilogram atau lebih yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia seperti Jawa Timur maupun harga bawang merah yang sempat naik di kisaran Rp30.000 pada Maret 2015, juga dapat distabilkan tanpa harus mengimpor. "Kita baru bekerja beberapa bulan, harga naik. Bawang merah, tapi berhasil tanpa impor," tutur­nya. Menurut dia, pengamat mau­ pun masyarakat diharapkan dapat me­­lihat persoalan kenaikan harga secaramenyeluruhbukanlangsung menyimpulkan ke­naik­an harga karena pasokan yang kurang. Untuk itu, ia mengatakan dalam mendorong penyebaran komoditas dan ketersediaan pasokan maka toko tani murah menjadi solusi ke depan. (tgh) Publicapos (Jakarta) - Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Spudnik Sujono mengatakan produk pertanian selama ini dikuasai pedagang sehingga margin harga kerap ditentukan pedagang. "Ini kan kejadiannya kan dari tahun ke tahun. Jadi, saya bilang saya langsung turun ke semua lokasi tempat usaha tani itu, produk hasil itu sudah dikuasai pedagang," ucapnya. Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah seharusnya sejak awal mendorong jangan sampai harga terus-menerus diatur oleh pedagang. Harga Produk Pertanian Masih Dikuasai Pedagang "Kalau beginikan kalau (harga diatur) pedagang kan mau-maunya pedagang. Petani mengeluh terus, pak saya jual cabai Rp17.000 per kilogram kok bapak (pedagang) di sana bisa Rp40.000 per kilogram, bisa Rp55.000 per kilogram, Rp56.000 per kilogram, saya (petani) jualnya hanya Rp20.000 per kilogram, artinya menikmati untung itu pedagang," ungkapnya. Ia mengatakan selama ini pedagang mengambil keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan petani. "Delta margin antara petani dengan delta margin pedagang itu lebih tinggi, lebih besar di pedagang. Ini yang harus kita benahi ke depan," tukasnya. Untuk itu, ia mengatakan toko tani murah dapat diwujudkan sebagaisolusiuntukmenstabilkan harga, yang mana menjadi media untuk mendorong transaksi normal dan rantai distribusi yang tidak terlalu panjang sehingga harga itu tidak berbeda jauh antara petani dan pedagang. "Toko tani murah diharapkan di semua provinsi, ada di daerah- daerah, pasar-pasar sentra menjadi perhatian," imbuhnya. (hlm/ant) Publicapos(Jakarta) -Pengamat Kebijakan Publik, Riant Nugroho menyatakan bahwa Pemerintah tidak melindungi petani sawit. Hal ini terkait dengan turunnya harga jual kelapa sawit hingga mencapai harga Rp 300 perkilogram. Sesuai rilis yang diterima oleh publicapos.com, Minggu (23/8), Riant menyayangkan ke­bijak­an Pemerintah yang tidak mene­ tapkan batas harga minimal kelapa sawit. "Harusnya Pemerintah mene­ tap­kan harga minimal kelapa sawit. Pemerintah harus mampu meng­intervensi rantai tata niaga kelapa sawit agar pedagang besar tidak menikmati keuntungan yang ber­lebihan dari harga sawit yang ter­lalu rendah dari petani," jelas Riant. Harga Sawit Rp300/Kg, Pemerintah Tidak Melindungi Petani "Dengan harga hanya 300 ribu per­kilogram maka pendapatan petani akan sangat tergerus. Dan siklus fluktuasi harga jual kelapa sawit ini tidak hanya terjadi saat ini. Dulu juga pernah harga kelapa sawit mencapai di bawah Rp1.000 perkilogram dan tampaknya Pemerintah tidak belajar dari ke­ jadian tersebut," lanjutnya. Sebagaimana diberitakan, saat ini sebagian besar petani yang ber­lokasi di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi mengeluhkan penu­runan harga kelapa sawit yang hingga mencapai Rp300 per­kilogram. Akibat penurunan harga tersebut maka banyak petani yang terpaksa mencari pekerjaan serabutan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. (andy)
  • 4. Edisi IX/I/VIII, 1-15 September 2015P O L I T I K4 P u b l i c a P o s Direktur LDI Erwin Usman, bersama Direktur LIMA Ray Rangkuti, Pakar Tata Negara Refli Harun, Anggota DPR RI Maman Imanulhaq, Ketua FORMAPPI Sebastian Salang, serta Ketua AEPI Dani Setiawan dalam diskusi membahas kunjungan Pimpinan DPR ke AS, Jakarta, Jumat (11/9)/ ANTARA FOTO Publicapos (Jakarta) - Pakar hukum tata negara Andi IrmanputraSidinmengatakanjika Mahkamah Kehor­matan Dewan menyim­pul­kan telah terjadi pelanggaran ter­kait perte­muan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadlizon dengan Donald Trump maka bisa saja diberhentikan dari jabatannya. "Jikalau MKD menyimpulkan bahwa terjadi pelanggaran maka pimpin­an DPR bisa di­tegur bah­ kan diberhentikan lang­sung dari jabatan­nya oleh MKD sebagai pimpinan DPR namun jikalau tidak maka MKD merehabili­ tasi­nya," kata pakar hukum tata­­negara Irmanputra Sidin di Jakarta, Selasa. Sebelumnya Ketua DPR Setya Novanto dan wakil ketua DPR Fadlizon bertemu bakal calon capres Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump. Per­temuan yang berlangsung di kantor Donald Trump New York tersebut sontak menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Pengamat: Setnov Bisa Diberhentikan Atas kejadian tersebut enam anggota dewan mengajukan lapor­an kepada MKD atas tindak­ an Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadlizon. Lebih lanjut Irmanputra, tindak­an pelaporan Ketua DPR tersebut merupakan langkah konsti­tusional yang tepat, karena kasus seperti ini menjadi penting untuk kepastian hukum terhadap nasib lembaga daulat rakyat ber­ nama DPR. "Bagaimanapun kasus seperti ini memang sebaiknya harus ter­ verifikasi apakah keberadaan, ke­ jadian, tindakan, perilaku, sikap pimpinan DPR dalam jumpa pers Donald Trump tersebut baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, bukan semata soal benar atau salah," kata Irmanputra. Menurut Irmanputra, kons­ truksi konstitusionalnya DPR adalah juru bicara rakyat sesuai Pasal 86 ayat (1) UU No.17/2014 tentang MD3, oleh karenanya wajar kalau terdapat kelompok rakyat kemudian bereaksi atas keter­libatan pimpinan DPR dalam jumpa pers Donald Trump tersebut. Trump sendiri tambah Irmanputra memang sedang dalam situasi kompetisi politik dalam negerinya. Namun disisi lain, tambahnya argumentasi yang di­ajukan pimpinan DPR juga rasional dan tidak boleh dianggap remeh serta tak punya niat buruk. "Namun tentunya tetap menyim­pan ganjalan karena rasional dan niat baik tidak serta merta bisa menutupi bahwa kebe­ ra­daan, sikap, tindakan, kejadian tersebut adalah baik, layak, dan/ atau pantas," kata Irmanputra. Karena itu tambah Irmanputra, disinilah peran MKD sebagai lembaga yang bertugas menjaga serta mene­gakkan kehormatan dan keluhuran martabat rakyat (Pasal 119 UU MD3) untuk mem­ verifikasi semuanya dan pimpin­ an DPR pun tak boleh menginter­ vensinya.(tgh/ant) Publicapos (Jakarta) - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ahmadi Noor Supit memin­ta pemerintah melibatkan partisi­ pasi rakyat dalam me­realisasi­ kan penyerapan APBN hingga ke daerah melalui kebijakannya yang merangsang produktivitas individu. "Pemerintah tidak boleh meng- cover semuanya, hanya 20 persen, 80persennyaberasaldarigerakan rakyat, atau partisipasinya," kata Ahmadi Noor Supit dalam rapat kerja di ruang Banggar, Kompleks DPR, Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan dalam memu­ tus­kan APBN 2016 rujukan peme­rin­tah harus menuju ke arah gerak­an rakyat dalam me­mutar rodaperekonomian."Rakyatperlu dirangsang untuk lebih produktif, dan kebijakan pemerintah harus mampu memunculkan potensi ter­sebut," kata Ahmadi. Sementara itu, Menteri Peren­ canaan Pembangunan Nasional (PPN) Sofyan Djalil menanggapi positif pernyataan Banggar. Banggar Minta Rakyat Terlibat Partisipasi Penyerapan APBN "Program sosial yang berlebih­ an memang membuat lemah pada masyarakat. Ibaratnya tidak boleh terlalu banyak `tangan di bawah` karena `tangan di atas` lebih baik," katanya. Sofyan mengatakan masyarakat yang kuat dan mampu ber­partisi­ pasi dalam program pemerintah terkait penyerapan APBN akan menjadi masyarakat yang sukses. "Kuncinya adalah masyarakat harus tangguh agar sukses, tidak pernah menyerah, maka program pemerintah akan lebih berjalan mudah," kata Sofyan. Ia berharap program-program pemerintah tidak terlalu men­ dominasi, pemerintah juga harus memikirkan kebijakan bagaimana melibatkan masyarakat dalam memaksimalkan dana APBN. Karena dengan melibatkan masya­rakat akan mampu menam­ bah rasio hasil pertumbuhan ekonomi nasional, sebab bisa lebih produktif serta banyak lapang­­an kerja lebih mudah ter­­cipta dengan partisipasi masyarakat. (ar) Publicapos (Jakarta) - Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Daniel Johan mengusulkan adanya kocok ulang pimpinan DPR RI melalui mekanisme revisi Undang- Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. "Perlu (kocok ulang pimpinan DPR) namun dengan mengubah UUMD3,"katanyadiJakarta,Selasa. Dia menjelaskan kocok ulang itu bukan terkait dengan duga­ an pelanggaran kode etik dua pimpinan DPR RI yaitu Setya Novanto dan Fadli Zon namun karena mengikuti sistem propor­ sional hasil pemilu. Menurut dia, sistem propor­si­ onal bagi skema pimpinan DPR RI penting dilakukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan ke depan. "(Skema)PimpinanDPRRIyang lalu (periode 2009-2014) juga meng­gunakan sistem propor­ sional hasil pemilu," ujarnya. Dia menilai proporsionalitas dalam pembagian kursi pimpinan PKB Usul Kocok Ulang Pimpinan DPR Alat Kelengkapan Dewan DPR RI diperlukan karena anggota DPR merupakan representasi aspirasi rakyat. Sebelumnya, anggota Fraksi Partai NasDem di DPR RI, Taufiqulhadi menilai perombakan komposisi pimpinan DPR itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama menurut dia, adalah dengan merevisi UU MD3, dengan mengembalikan hak partai peme­ nang pemilu untuk menem­pati posisi Ketua DPR. "Cara kedua adalah dengan mem­bentuk paket pimpinan DPR se­suai dengan UU MD3 yang sekarang berlaku," katanya. Namun, menurut dia, langkah yang harus dilakukan itu tanpa meng­ganggu kerja legislasi adalah dengan merombaknya tanpa me­ rubah UU MD3. Hal itu ujar dia, dilakukan demi menghindari kegaduhan politik di parlemen di tengah minimnya prestasi DPR dalam menghasilkan undang-undang.(rr) Publicapos (Papua ) - Anggota DPR RI, Willem Wandik, S.Sos menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) berkaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini RDP tersebut mengundang beberapa kepala kampung dan tokoh agama yang ada di distrik Karubaga, kabupaten Tolikara. Kegiatan tersebut meru­pa­kan pengejawantahan dari tugas anggota DPR RI sesuai dengan Undang- Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dimana anggota DPR RI berkewajiban menyelenggarakan di masing- masingdaerahpemi­li­hannya. “Kegiatan ini akan terus mene­ rus kita lakukan karena meru­ pakan kewajiban bagi seluruh Willem Wandik Gelar RDP di Distrik Karubaga anggota DPR RI sesuai amanat undang-undang,” jelas Willem, Dalam kesempatan tersebut, Willem menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat dila­ kukan dengan melibatkan kepala kampung dan tokoh agama dengan alasan agar peserta yang hadir dapat berperan lebih aktif dalam diskusi sehingga input yang diharapkan dari RDP tersebut, yakni aspirasi menge­ nai pelaksanaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 berikut nilai-nilai Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dapat ter­capai. “Saya yakin bahwa masya­rakat yang hadir disini sudah memiliki pema­ haman dasar mengenai Pancasila, UUDNRI1945,NKRI,danBhinneka Tunggal Ika sehingga dapat ber­ pikir kritis dan mem­berikan masuk­an yang ber­manfaat terkait pelak­sa­naannya.” Ujar Willem. Dalam sesi tanya jawab, Yakobus salah seorang peserta menyampaikan bahwa keberadaanUUDNRI1945sebagai konstitusi belum tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. “Buktinya banyak peraturan yang sebagian atau seluruhnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK),” tegas Fajar. Menanggapi hal tersebut, Willem menyampaikan bahwa pentingnya diadakan RDP mengenai Pancasila, Undang- Undang Dasar NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, agar aspirasi masyarakat dapat ter­ serap untuk selanjutnya di­sam­ paikan kepada pimpinan MPR. (adv/ tgh) Anggota DPR RI, Willem Wandik, S.Sos menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) berkaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika Publicapos ( Palu) - Anggota DPR RI dari Komisi IX, Dapil Sulawesi tengah, dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang kembali melakukan ke­ giatan sosialisasi bertajuk "Ke­ber­­ samaan, Persatuan dan Ke­satuan atas toleransi dan pluralisme" ber­ tempat di Aula PEMDA, Kab. Poso, Sosialisasi MPR RI tersebut di­ikuti oleh beberapa lapisan masya­rakat yang terdiri dari tokoh masya­rakat, Muspida Kabupaten Poso, Maha­ siswa, organisasi ke­pemudaan dan sebagai­nya. Masya­rakatcukupantu­ sias meng­ikuti kegiatan tersebut, “Nilai-nilai luhur bagi masya­ rakat harus terus dibumikan, dan mem­butuhkan usaha tanpa henti kerja­sama seluruh komponen bangsa ini. Saya berusaha bahwa nilai kearifan lokal yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa men­jadi modal sosial untuk men­capai kesejateraan kita”, tambah Verna. Sementara dalam diskusi tersebut muncul berbagai tanggap­an, masukan dan per­ tanya­an dari peserta yang terlihat antusias mengikuti kegiatan itu. Di antaranya dari seorang warga yang meminta kepada DPR RI supaya memperjuangkan pedom­ anpenghayatanPancasilakembali di­masukkan dalam kurikulum sekolah. "Karena saat ini rasa cinta terhadap tanah air itu mulai menipis dikalangan remaja dan pemuda.MakanyaPancasilaharus kembali menjadi mata pelajaran wajib di sekolah," ujarnya.(tgh) DPR Gelar Sosialisasi Kebangsaan “Jikalau MKD menyimpulkan bahwa terjadi pelanggaran maka pimpin­an DPR bisa di­tegur bah­kan diberhentikan lang­sung dari jabatan­nya”
  • 5. 5P u b l i c a P o sEdisi IX/I/VIII, 1-15 September 2015 H U K U M Menteri Agama Suryadharma Ali bergandeng tangan dengan Sekretaris Jenderal Rabithah Alam Islami Syekh Abdullah bin Abdul Mukhsin Al Turki usai acara penutupan Konferensi Internasional tentang Fatwa di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (26/12)/ (foto: sugito) Publicapos (Jakarta) - Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) menilai bahwa selembar potong­an penutup Kabah (kiswah) yang tidak punya nilai ekonomis malah men­jeblos­ kannya ke penjara. "Kiswah itu juga tidak me­ miliki nilai ekonomis yang dapat mem­per­kaya diri saya. Kiswah tersebut hanya memiliki nilai agama spiritual. Tragis, dengan selembar potongan kiswah, KPK men­jebloskan saya ke penjara," kata Suryadharma saat mem­ baca­kan nota keberatan (eksepsi) di Penga­dilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (7/9) Dalam dakwaan disebutkan bahwa SDA mendapatkan kiswah dari kader PPP Mukhlisin dan pengusaha Cholid Abdul Latief sebagai imbalan karena telah mem­bantu meloloskan empat rumah pemondokan di Syare` MasyurdanThandabawi,Mekkah. Kiswah menurut SDA mengutip buku berjudul "Sejarah Ka`bah Kisah Rumah Suci yang Tak Lapuk Dimakan Zaman" karang­an Ali Husni al-Kharbuthli mengung­ kap­kanbahwakiswahdibuatpada masa dinasti khalifah Fathimiyah Mesir, al-Muiz li Dinillah pada 362 hijriah (972 masehi) yang terbuat dari sutra merah, dengan sisi dari 12 pita emas, dan pada masing- masing pita ada hiasan berbentuk buah utrujah dari emas, 50 permata seukuran burung dara, permata rubi, safir dan emerald serta di sisi kiswah diukur ayat- ayat berkenaan dengan haji. "Selembar potongan kiswah yang dijadikan barang bukti itu bisa jadi asli atau mungkin tiruan­ nya, tetapi yang pasti bukan­lah Selembar ‘Kiswah’ Suryadharma kiswah pada zaman Khalifah Dinasti Fathimyah Mesir, Al-Muiz li Dinilah pada 286 Hijriah atau 972 Masehi yang bertaburan emas dan permata rubi Safir dan Emerald," tegas SDA. Kiswah itu bahkan menurut SDA banyak dijual di toko-toko dan kaki lima di Mekkah dan Madinah. "Sayatidakpernahdikonfirmasi apakah kiswah itu dari seseorang untuk memuluskan maksudnya sebagai penyedia pemondokan dan atau katering. Selembar potong­an kiswah yang dijadikan alat bukti oleh KPK adalah hasil peng­geledahan rumah saya di Jalan Jaya Mandala VIII No 2 Jakarta Selatan pada 28 Mei 2015, tepat satu tahun 6 hari terhitung sejak saya ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Mei 2014, lagi- lagi yang disebut alat bukti itu ternyata tidak ada pada saat saya di­tetapkan sebagai tersangka," ungkap SDA. Menurut ketua jaksa penuntut umum KPK Supardi dalam perkara ini, jaksa memang tidak membuat penilaian harga kiswah. "Memang jaksa tidak men­ dapat­kan nilai kiswah itu berapa dari penyidik. Tidak ada juga emas atau permata tapi yang ada hanya guratan-guratan," kata Supardi seusai sidang. Kiswah tersebut nanti akan di­ hadirkan dalam sidang sebagai barang bukti. "Kiswahnya juga tidak besar hanya potongan saja, nanti kami akan hadirkan di persidangan," tambah Supardi. Suryadharma didakwa mem­ per­kaya diri sendiri se­jumlah Rp1,821 miliar dan 1 lembar potong­an kain Ka`bah (kiswah) serta merugikan keuangan negara sejumlah Rp27,283 miliar dan 17,967 juta riyal atau setidak-tidaknya sejumlah itu se­ bagaimana laporan per­hitung­ an kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pem­ bangunan. Menurut jaksa, Suryadharma melakukan sejumlah perbuatan yaitu menunjuk orang-orang ter­tentu yang tidak memenuhi per­syaratan menjadi Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan meng­ angkat Petugas Pendamping Amirul Haji tidak sesuai keten­ tu­an; meng­guna­kan Dana Operasi­onal Menteri (DOM) tidak sesuai dengan perun­ tukan; meng­arahkan Tim penye­ waan Perumahan Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi untuk menun­juk penyedia perumahan jamaah Indonesia tidak sesuai keten­tuan serta memanfaatkan sisa kuota haji nasional tidak ber­ dasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Suryadharma diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pem­berantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH-Pidana jo pasal 65 ayat 1 KUH-Pidana. Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewe­ nangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau keduduk­an sehingga dapat me­ rugi­kan ke­uang­an dan per­ekono­ miannegaradanmem­perkayadiri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancam­an pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. Atas dakwaan tersebut, Suryadharma akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) pada 7 September 2015.(amf/ant) Publicapos(Jakarta)-Pemerintah, dalam hal ini Kemen­te­rian Ling­ kunganHidupdanKehutanan(LHK) siap mencabut izin usaha pada per­ usa­haan ke­hutanan yang ke­dapatan sebagai pelaku kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di se­jumlah wilayah di Tanah Air. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Jakarta, Selasa menyatakan, sebagai upaya merespon arahan Presiden tentangpenangananke­­bakaranhutan dan lahan serta rakor tingkat menteri pihak­nya telah menge­luar­kan Surat Ke­putusan Nomor 367 Tahun 2015 tentang Satgas Pengen­dali­ an Nasional, Operasi Darurat Pena­ ngananKe­bakaranLahan/Hutan. Melalui SK ini, tambahnya, salah satu­nya nantinya akan di­bentuk tim kerja untuk mela­kukan klarifikasi pelanggaran-pelanggaran izin yang meng­aki­bat­kan kebakaran hutan dan lahan. "Kami telah menetapkan klasifi­ kasi sanksi terhadap (pelang­garan) perizinan ini dengan kategori ringan, sedang dan berat," katanya. Siti Nurbaya menyatakan, sanksi bagi pelanggaran yang masuk kate­ gori ringan yakni membuat per­ nyataan tertulis, melakukan reha­ bili­tasi dan restorasi lahan dan hutan yang mengalami kerusakan. Kemudian mengumumkan kepada publik melalui media massa serta memintamaafuntuktidakmelakukan tindakanyangserupakembali. Sanksiuntukpelanggarankategori Pemerintah Siap Cabut Izin Perusahaan Pelaku Karhutla sedang yakni dengan mem­beku­ kan izin, memberikan denda serta kewajiban melakukan melakukan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan yang mengalami kerusakan. Kemudianmengumumkankepada publik melalui media massa serta me­minta maaf untuk tidak mela­ kukantindakanyangserupakembali. Sedangkan untuk pelanggaran kategori berat, tambahnya, selain ke­­tentuan seperti di atas, juga di­ kenakan denda, dibawa ke penga­ dilan, "blacklist" atau masuk daftar hitam serta pencabutan izin usaha. "Selama ini meskipun (pelaku pelanggaran)diproses(secarahukum) namun tetap bisa men­jalan­kan produksi­nya,"katanya. Untuk itu, menurut Siti, selain sanksi hukum atau pidana juga perlu diberikan sanksi administratif berupa pembekuan hingga pen­ cabutan izin usaha. Menyinggung besaran denda yang akan diberikan kepada perusahaan pelaku pelanggaran izin sehingga menyebabkan karhutla, Menteri LHK menyatakan menurut undan-undang antaraRp100jutahinggaRp1,5miliar. "Namun demikian kami akan meng­ajak kalangan akademisi untuk melakukan penghitungan (denda yangpas),"katanya. Terkait upaya melibatkan peme­ rintah daerah dalam pemberian sanksi pencabutan izin perusahaan yang melanggar tersebut, menurut Siti hal itu bisa saja dilakukan, karena pemberian izin juga dila­ kukan bupati maupun gubernur. Menteri LHK menyatakan, pem­ berian sanksi tersebut tidak hanya berlaku bagi perusahaan kehutanan namun juga perusahaan yang ber­ gerak di sektor perkebunan. (tgh) Publicapos (Kuala Lumpur) - Sebanyak 39 warga negara Indonesia (WNI) yang tewas dalam peristiwa kapal tenggelam di Sabak Bernam, Selangor, Malaysia, tanggal 3 September sudah berhasil di­identifi­kasi secara langsung oleh keluarga­nya. Dari jumlah tersebut 18 jenazah telah dipulangkan ke Indonesia, dan rencananya 10 jenazah yang telah selesai peng­ urus­an dokumennya juga akan di­pulangkan ke Indonesia pada tanggal 9 September 2015, demi­ kian keterangan KBRI Kuala Lumpur yang diterima Antara, Selasa. Sedangkan pihak keluarga korban masih terus berdatangan ke rumah sakit untuk meng­iden­ tifikasi jenazah baik melalui iden­ tifi­kasi visual maupun personal effect. Selanjutnya, tim DVI PDRM juga telah mengambil sampel DNA keluarga sebagai sarana terakhir untuk identifikasi jenazah yang tidak dapat dikenali lagi. Dijelaskan bahwa operasi pen­ carian, Selasa tidak menemukan adanya korban tambahan. Operasi Tim SAR yang dijadwalkan ber­ langsung satu minggu akan ber­ akhir pada Rabu (9/9). Apabila operasi pencarian tidak diperpanjang, maka total 39 Jenazah Kapal Tenggelam Berhasil Diidentifikasi korban yang ditemukan adalah 62 korban meninggal dan 20 korban selamat. Dengan demikian total jumlah penumpang kapal adalah 82 orang, sebagaimana perkiraan awal yang telah disampaikan se­ be­­lumnya. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno mene­ gaskan KBRI akan terus mem­ fasili­tasi keluarga yang akan mela­kukan identifikasi dengan menem­patkan staf Kedutaan di setiap rumah sakit di mana jenazah korban disimpan. Dubes Herman juga mene­gas­ kan bahwa KBRI akan berupaya maksimal agar proses repatriasi jenazah dapat dilaksanakan se­ cepat mungkin bekerja sama dengan BNP2TKI dan pemda asal korban. Selanjutnya, satgas KBRI KL terus melakukan koordinasi dengan otoritas Malaysia dan instansi terkait di Indonesia untuk pena­nga­nan para korban, baik korban selamat maupun korban meninggal. Pemerintah Provinsi secara khusus juga telah mengirim tim untuk membantu Satgas KBRI KL dalam memfasilitasi pemulangan jenazah asal Aceh.(ar) Warga mencoba memadamkan sisa api yang membakar hutan di Pulau Bangka, Minahasa Utara, Sabtu (12/9). Kebakaran menghanguskan sedikitnya 2.000 hektar hutan dan lahan / ANTARA FOTO
  • 6. Edisi IX/I/VIII, 1-15 September 2015E K O N O M I & K E S O S6 P u b l i c a P o s Publicapos (Jakarta) - Menteri Ke­uang­an Bambang Brodjonegoro akan melakukan pem­batas­an pen­cairan dana daerah pada APBN 2016, terkait penyerapan dana daerah yang belum maksimal hingga saat ini. "Jika serapan tahun ini tidak bagus, maka akan kami sampai­ kan pencairan dibatasi, atau di­ masukkan penukaran ke dalam surat berharga negara saja pada anggaran tahun depan," kata Bambang Brodjonegoro usai meng­hadiri rapat kerja di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Senin (31/8). Menurut data Kementerian Ke­ uangan sejak 2011 hingga Juni 2015 masih ada dana pemerintah daerah di perbankan, yang "mengang­gur" hingga Rp273,5 triliun dan jumlahnya berpotensi mening­kat, apabila tidak ada Menkeu Bambang Akan Lakukan Pembatasan Pencairan APBN 2016terobosan dalam hal pencairan anggaran. Kondisi ini bisa menghambat pen­danaan belanja daerah, ter­ utama belanja modal untuk pem­ bangun­an sarana infra­struktur yang dibutuhkan untuk meng­ gairah­kan kinerja per­ekonomi­an, agar tidak terus-terusan menga­ lami kelesuan. Sementara itu, sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan ketakutan akan ancaman pidana terhadap peng­ambilan kebijakan oleh para pejabat pemerintah daerah mem­ buat serapan anggaran di daerah masih rendah. "Ketakutan (pengambilan ke­ bijak­an) yang muncul sehingga serapananggaranmenjadirendah. Dipahami secara bersama-sama antara para pejabat sehingga ke­ polisian, kejaksaan dan KPK bisa mengoptimalkan terlebih dahulu pengawas internal," ujar Ganjar. Diharapkan pihak Kepolisian, Kejaksaan, KPK dapat meng­ optimal­kan terlebih dahulu peng­awas internal kepada setiap kebijakan yang diambil kepala daerah untuk pembangunan daerah­nya. "Karena semua takut. Kalo kami dikriminalkan begitu ya takut," ujar Ganjar. Kemudian, Ganjar menam­bah­ kan, kalau ada kesalahan dari pihak pemerintah yang sifatnya administratif itu urusannya administratif saja jangan pidana. "Itu sesuai dengan undang- undang admnistrasi peme­rin­ tah­an sehingga undang-undang ini­lah yang kita harapkan bisa dilak­sanakan," tambah Ganjar. (hlm/ant) Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (tengah) didampingi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (kanan), Menteri Perdagangan Thomas Lembong (kedua kanan), Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki (ketiga kanan), Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (kedua kiri) dan Menteri ESDM Sudirman Said (kiri) memberikanketerangankepadawartawanterkaitregulasiPeraturanPemerintahdiBandaraInternasionalHalimPerdanakusumah,Jakarta,Jumat(11/9)/ANTARA FOTO Publicapos (Jakarta)- Komisi VI DPR RI menilai bahwa Batam tidak mampu menyaingi Singapura. Salah satu penyebab adalah kualitas infra­struktur pela­buh­an yang masih di bawah standar. Hal ini terungkap pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dan Kepala BP Batam, Selasa (1/9), di Kompleks Parlemen, Senayan. "Kualitas pelabuhan di Batam saya nilai sangat jauh tertinggal di­bandingkan Singapura. Dari fasilitas dan waktu sandar di Batam contohnya masih tidak nyaman dan terlampau lama bila di­­bandingkan dengan Singapura," ungkap Khilmi, politisi dari Fraksi Partai Gerindra. Publicapos (Jakarta) - Menteri BUMN, Rini Soemarno, menyatakan bahwa per bulan Agustus kemarin baru dua BUMN yang mem­peroleh pencairan PMN untuk tahun 2015. Sedangkan sisa 34 BUMN masih menunggu proses penetapan Peraturan Pemerintah baik dari Sekretariat Negara atau­pun Kemenkunham. Rini menyatakan hal tersebut seusai Rapat Kerja dengan Komisi VIDPRRI,Kamis(3/9),bertempat di Kompleks Parlemen, Senayan. "Iya baru dua BUMN yang PMN nya cair sampai bulan Agustus kemarin. Sementara masih ada 34 lagi sisanya yang masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah. Saat ini ada yang masih di Kemenkunham atau Sekretariat Negara," ungkapnya. Menanggapi hal ini, Pimpinan Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana, menyampaikan keke­ cewaannya. "Kami kecewa dengan kinerja pencairan dana oleh Pemerintah. PMN ini kan sudah kita sepakati Batam Dinilai Tidak Mampu Saingi Singapura "Bahkan bila dibandingkan, kualitas pelabuhan Batam masih kalah dibandingkan Pelabuhan Teluk Lamong di Surabaya. Padahal ini skala nasional," lanjut­ nya. Sementara itu anggota Komisi VI yang lain, Refrizal, menjelaskan bahwa selain kualitas infra­ struktur, kualitas promosi di Batam juga harus ditingkatkan. "Kalau saya menilai kelemahan Batam itu ada pada promosi. Kita kalau punya peluang investasi harus dikomunikasikan dan di­ promosikan dengan baik. Jangan sampai investor bertanya tanya peluang investasi disini se­ benar­nya apa," demikian ungkap Refrizal.( andi) Publicapos (Jakarta) - Proses per­pan­jangan konsesi pengelolaan terminal kontainer di pelabuh­an terindikasi melanggar hukum. Selain tidak transparan, proses per­panjangan tersebut tidak me­lalui proses tender dan nelanggar UU Pelayaran. Hal ini terungkap pada Rapat Dengar Pendapat Umum antara Komisi VI DPR RI dan Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT), di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (1/9). "Proses perpanjangan konsesi pengelolaan terminak kontainer kepada PT Hutchinson proses­nya tidaktransparandantidakme­lalui proses tender. Pelindo II malah menempuh cara penunjukkan langsung," ungkap ketua Serikat Konsesi Pengelolaan Terminal Kontainer Terindikasi Langgar Hukum Pekerja, Nova Sofyan. "Padahal sesuai dengan undang-undang pelayaran yang ber­hak memberikan ijin konsesi adalah Menteri Perhubungan. Kami yang menentang proses ini malah dituduh sebagai musuh negara oleh dirut Pelindo II," lanjut Nova. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi VI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir, menyatakan akan men­ dukung Serikat Pekerja JICT. "Kami berada di belakang saudara-saudara semua. Bila benar terdapat pelanggaran hukum dalam proses ini tentunya Komisi VI tidak akan tinggal diam. Kita tidak mau aset kita malah dikuasai oleh asing," demikian tegas Hafisz. (andi) Baru Dua BUMN Memperoleh Pencairan Dana PMN 2015 sejak awal tahun 2015. Kenapa hingga sat ini masih banyak yang belum cair. Bagaimana target peng­gunaan PMN tersebut bisa di­kejar tahun ini?" demkian Azam mengungkapkan kekecewaannya. (andy) Pekerja menggiling kedelai untuk pembuatan tahu. Produsen tahu dan tempe kini beralih menggunakan kedelai lokal/ ANTARA FOTO Publicapos (Jakarta) - Rapat pem­bahas­an Kebijakan Umum Anggar­an Plafon Prioritas Anggar­an Semen­tara (KUA-PPAS) 2016 sudah di­rampungkan pada hari ini, Selasa (1/9). Dalam rapat itu ditentukan bahwa target pendapatan yang ber­asal dari 13 sumber pajak. Akhir­nya disepakati bahwa target pen­dapatan DKI tahun 2016 adalah sekitar Rp 32 triliun. "Untuk pendapatan kita tetap­ kan Rp32,010 triliun," ujar pimpin­­an Badan Anggaran DKI Mohamad Taufik di gedung DPRD DKI, Selasa (1/9/2015). Taufik memastikan bahwa tarif 12 komponen pajak tidak akan naik, misalnya pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, dan lainnya. Sementara itu tarif pajak bumi Target Pendapatan DKI di Tahun Anggaran 2016 Ditentukan bangunan disepakati untuk di­ turunkan. Selain target pendapatan yang berasal dari pajak, sumber pen­ dapatan DKI lainnya juga sudah di­tetapkan. Pemasukan dari dana per­imbangan ditentukan sebesar Rp10 triliun. Sementara itu, pen­ dapatan melalui retribusi di­tentu­ kan sebanyak Rp 800 miliar. "Untuk retribusi bila dalam pem­bahasan dengan SKPD terjadi perubahan maka bisa di­turun­ kan," ujar Taufik. Selain itu, pendapatan yang berasal dari deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga telah ditentukan. Untuk tahun 2016, besar deviden ditentukan sebesar Rp 790 miliar. Deviden dari BUMD merupakan hasil yang didapat Pemprov DKI setelah memberi penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada BUMD. "Ini juga dapat berubah setelah pembahasan dengan BUMD. Ke­mungkinan bisa naik yah," ujar Taufik. Pendapatan lain pun juga sudah ditargetkan akan didapat Pemprov DKI dalam tahun anggar­an 2016. Sebagai contoh, pen­dapatan dari pemerintah pusat untuk program-program ter­tentu seperti MRT. Pendapatan dari sumbangan pemerintah daerah ini mencapai Rp 5 triliun. Adapula sumber pendapatan yang berasal dari penjualan aset DKI. Pemprov DKI ditargetkan men­ dapat sebanyak Rp 5 triliun dalam penjualan aset tersebut. "Nanti tolong kita diberikan data yah mengenai aset mana saja yang akan dijual," ujar Taufik. (tgh/ant)
  • 7. 7P u b l i c a P o sEdisi IX/I/VIII, 1-15 September 2015 E K O N O M I & K E S O S Publicapos.com - Kepemilikan saham Pemerintah di BUMN di­ minta minimal sebesar 60 persen. Hal ini ditujukan untuk mem­ perkuat dominasi Peme­rintah di perusahaanmiliknegaratersebut. Demikian pernyataan dari Pimpin­an Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan,kepada publicapos.com, Sabtu (12/9). "Saat ini pengaturan yang ber­ laku dalam UU BUMN adalah ke­ pemilikan saham Pemerintah minimal 51 persen. Saya rasa nilai Minimal 60 Persen, Kepemilikan Saham Pemerintah di BUMN ini sangat riskan untuk menjaga dominasi dan kepentingan negara terhadap bidang tugas BUMN," jelas politisi Fraksi Gerindra tersebut. "Jadi kami sarankan minimal 60 persen kepemilikan sahamnya. Dengan demikian dominasi kita semakin kuat. Pemerintah dan DPR dapat bekerjasama untuk men­jaga kepentingan negara yang dila­kukan melalui mekanisme korporasi di BUMN," lanjutnya. Heri juga menyatakan bahwa implikasi ketentuan tersebut adalah Pemerintah harus melak­ sanakan buyback terhadap saham yang dimiliki publik. "Implikasi dari ketentuan minimal ke­pemilikan saham 60 persen berarti Pemerintah harus melaksanakan buyback saham. Saham BUMN yang di­miliki publik harus dibeli kembali dengan jumlah yang setara dengan porsi kepemilikan 60 persen," demikian pungkas Heri.(dwm/andy) Kepala Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan Suahasil Nazara (kiri) menyampaikan pandangannya disaksikan anggota Komisi XI DPR Misbakhun (tengah) dan Maruarar Sirait (kanan) dalam diskusi ekonomi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9). Diskusi itu mengangkat tema menguji efektivitas paket kebi- jakan ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi/ ANTARA FOTO Publicapos (Jakarta) - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai bukan jawaban yang tepat bagi upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM di tengah kondisi me­ lambatnya perekonomian global. Ketua Co-operative Research Institute (CRI) Irsyad Muchtar di Jakarta, Minggu, mengatakan selama ini para pelaku UMKM justru mengalami kesulitan meng­akses KUR karena belum bankable hingga mereka kesulitan meme­nuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan perbankan. "Mereka tidak pernah mem­ per­soalkan suku bunga, selama mudah diakses tidak masalah untuk UMKM. Sayangnya hal ini justru tidak menjadi perhatian oleh pemerintah," katanya. Pemerintah lebih menganggap penurunan bunga KUR sebagai solusi bagi persoalan modal UMKM. Kini bunga KUR telah di­ tetap­kan 12 persen pertahun dari sebelumnya 22-23 persen per­ tahun. Pemerintah bahkan menjadi­ kan KUR sebagai salah satu pen­ dorong kebijakan ekonomi makro dalam paket kebijakan September 1 untuk point penguatan peran koperasi dan UMKM. Namun penelitian CRI beberapa waktu lalu terutama di Jawa Timur menemukan sebagian besar nasabah KUR adalah para pelaku usaha yang telah bankable. "Pelaku usaha mikro seperti PKL atau pedagang kecil justru banyak yang tidak tahu apa itu KUR," katanya. KUR Dinilai Bukan Jawaban Bagi UMKM Petani menjemur tembakau jenis samporis di Desa Kembang, Bondowoso, Jawa Timur, Jumat (11/9). Harga jual tembakau rajangan lebih mahal daripada lembaran Rp20.000 per kilogram/ANTARA FOTO Menurut dia, subsidi bunga KUR yang nilai­nya triliun rupiah itu cenderung salah sasaran ketika di­beri­kan kepada perbankan penyalur KUR agar mau menekan suku bunga mereka. "Ini seperti memperlihatkan ke­ tidak­mampuan pemerintah untuk meminta bank BUMN berpihak pada usaha mikro kecil," katanya. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 pagu subsidi bunga kredit program secara ke­ seluruhan sebesar Rp2,5 triliun. Anggaran subsidi bunga KUR men­capai Rp400 miliar. Apabila anggaran subsidi bunga KUR tersebut kurang, maka peme­ rin­tah akan menggunakan pagu subsidi bunga kredit secara kese­ luruhan. Irsyad berpendapat idealnya dana subsidi itu disalurkan langsung kepada pelaku usaha mikro dalam bentuk bantuan sosial (bansos) atau start up bagi wira­usaha pemula. "Tapi tentu kita harus gunakan skema yang tepat agar tidak mengundang terjadinya moral hazard," katanya. Ia menegaskan masyarakat di Indonesia masih memerlukan dana bansos sebagai cara pem­ ber­dayaan langsung. Sedangkan pengucuran subsidi kepada perbankan secara langsung untuk menurunkan suku bunga dinilainya salah sasar­an dan justru menyakiti rasa ke­adilan bagi masyarakat. (ar) Publicapos (Jakarta)- Kebijakan Peme­rintah untuk melakukan pen­ jualan gas produksi Badak LNG secara on the spot menuai kritik­ an. Salah satunya datang dari pengamat perminyakan, Ucok WR Siagian, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut menunjuk­kan ketidakmampuanPemerintahdalam bernegosiasikontrakjangkapanjang. Ucok sebagaimana rilis yang diterima publicapos.com, Kamis (10/9), juga mengungkapkan bahwa walaupun volume pen­jual­ an bisa meningkat namun dampak jangka panjang bisa negatif bagi pen­dapatan negara. "Saya terkejut dengan kebijakan Pemerintah yang mengijinkan penjualan gas on the spot dari Badak LNG. Padahal penjualan gas secara internasional yang berlaku umum adalahmenggunakansistemkontrak jangkapanjang,"ungkapUcok. "Ini menunjukkan ketidak­ mampu­an Pemerintah untuk Bisa Dijual On The Spot, Kebijakan Gas Tuai Kritikan bargaining kontrak jangka panjang. Contoh­nya kita saja sudah menjual harga gas ke Tiongkok dengan harga sangat rendah, hanya 5 dolar saja. Mungkin Pemerintah tidak mampu mem­buka kontrak baru hingga dibuka penjualan on the spot seperti saat ini," lanjut Ucok. "Volume penjualan mungkin bisa meningkat. Namun harus di­per­ hitungkan juga ongkos operasional untuk melakukan penjualan on the spot ini. Selain itu sistem on the spot ini kan tidak bisa menjamin penerimaan negara dalam jangka panjang," lanjutnya. Sebagaimana diketahui Peme­ rintah telah mengeluarkan ke­ bijak­an penjualan gas on the spot bagi gas produksi Badak LNG. Dengan kebijakan ini maka per­usahaan dapat membeli gas dengan volume tertentu pada satu waktu tanpa kewajiban mela­ kukan pembelian dalam jangka panjang.(And) Publicapos (Jakarta) - Sebanyak lima perusahaan membeli garam rakyat di Pamekasan, Jawa Timur, pada musim produksi garam tahun ini, kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Bambang Edy Suprapto. "Ini sesuai hasil koordinasi Disperindag bersama pengusaha dan petani garam Pamekasan," kata Bambang di Pamekasan, Madura, Minggu. Kelima perusahaan garam yang membeli garam rakyat kali ini, masing-masing PT Garam (Persero), PT Budiono Bangun Persada, Garindo Sejahtera Abadi, PT Sumatraco dan PT Ellitstar. Kelima perusahaan ini, kata Bambang, membeli garam petani untuk garam konsumsi, karena hasil produksi garam rakyat Pamekasan sementara ini ke­ banyak­an merupakan garam konsumsi, sedangkan garam produksi masih sangat terbatas. Selain kelima perusahaan itu, ada juga koperasi garam di Lima Perusahaan Beli Garam Rakyat di Pamekasan Pamekasan yang juga membeli garam rakyat, dan pedagang pengepul per orangan. Akan tetapi, sambung dia, baik koperasi, maupun pedagang per­ orang­an, semuanya memasok garam kepada lima perusahaan garam tersebut. "Jadi sistem pembelian yang di­ terap­kan oleh kelima per­usahaan itu tidak membeli langsung ke petani, akan tetapi mela­lui koperasi dan pedagang per­orang­ an," katanya. Sehingga, alur distribusi pen­ jual­an garam dari petani ke koperasi atau pedagang pengepul perorangan, lalu pihak koperasi dan pedagang tersebut menjual ke perusahaan garam. Bambang menjelaskan, di Pamekasan luas lahan garam men­capai 917,22 hektare dengan jumlah produksi mencapai 89.282 ton, tersebar di tiga kecamatan. Masing-masing di Kecamatan Galis seluas 465,67 hektare dengan produksi garam men­ capai 43.017 ton, Kecamatan Pademawu seluas 441,05 hektare dengan produksi garam mencapai 44.422 ton dan di Kecamatan Tlanakan seluas 10,5 hektare dengan jumlah produksi men­ capai 1.843 ton. "Dari total luasan lahan 917,22 hektare ini, produktivitasnya men­capai 97,36 ton per hektare, sesuai pendataan yang telah kami laku­kan," kata Bambang Edy Suprapto. Bambangmenjelaskan,hargabeli garam rakyat di tingkat petani saat ini memang belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Per­dagang­an yakni Rp750 per kilogram. "Di lapangan, harga beli garam masih dalam kisaran antara Rp400 hingga Rp450 per kilogram," katanya. Hal ini terjadi, karena kualitas garam petani masih belum terlalu bagus, akibat pola produksi masih tradisional. "Memang ada garam yang sangat bagus, akan tetapi jumlah­nya terbatas," pungkasnya. (tgh/ant) Kepemilikan saham Pemerintah di BUMN di­minta minimal sebesar 60 persen. Hal ini ditujukan untuk mem­perkuat dominasi Peme­rintah di perusahaan milik negara tersebut.
  • 8. Edisi IX/I/VIII, 1-15 September 2015MEGAPOLITAN8 P u b l i c a P o s Gambar saluran pengatur banjir di Mangga dua yang dijadikan landasan gedung. Problem banjir di Jakarta menjadi warisan setiap rezim Publicapos (Jakarta) - Banjir yang kerap melanda Ibu Kota saban musim hujan terus berulang. Sejarah men­catat, sejak masih berada di bawah ketiak penjajah dengan nama Batavia, banjir telah men­jadi masalah utama Ibu Kota. Tahun 1621, 1654, 1873, dan 1918 adalah tahun-tahun yang buruk dalam rekaman sejarah banjir besar di Batavia. Berlanjut pada dekade belakangan ini, banjir besar yang melanda Jakarta terjadi pada 1979, 1996, 1999, 2002, dan 2007. Kondisi itu di­susul dengan banjir-banjir yang setiap tahun nyaris melumpuhkan Ibu Kota hingga saat ini. Maklum jika Adhi Kusumaputra (2010) menga­ takan bahwa upaya penanga­nan banjir di Ibu Kota umur­nya nyaris setua dengan usia Jakarta sendiri. Sejak pemerintahan Belanda, banjir di Ibu Kota diurus secara serius. Pada 1850-an, pemerintah kolonial membentuk Burgelijke Openbare Werken sebagai badan khusus untuk mengurusi banjir di Jakarta. Setelah banjir besar pada 1918, upaya penanganan banjir Jakarta tampak mulai di­ rencanakan secara kompre­hensif. Kanal Banjir Barat (KBB) yang di­ bangun pada 1922 adalah artefak hidup hasil kerja Tim Penyusun Rencana Pencegahan Banjir yang dikepalai oleh Profesor Dr Herman van Breen. Namun KBB tak mampu meredam banjir dalam jangka waktu lama. Ketika alih fungsi lahan resapan menjadi per­ mukim­an kian meluas, KBB tak mampu menampung luapan air di Ibu Kota. Di titik itu juga, ketika banyak situ (danau) mati dan di­ tumbuhi permukiman anyar, ke­ kuasaan Kali Ciliwung pun pudar. Sejarah Banjir Jakarta Nasib Ciliwung tak seindah Sungai Nil di Mesir ataupun Sungai Tigris di Bagdad yang dibanggakan pen­ duduknya. Problem banjir di Jakarta lantas menjadi warisan setiap rezim. Tak hanya Gubernur DKI Jakarta, bahkan Presiden Republik Indonesia turut mengambil peran penting dalam penanggulangan banjir di Ibu Kota. Pada 1965, Sukarno membentuk Komando Proyek Pencegahan Banjir yang populer dengan sebutan Kopro Banjir. Waduk Pluit, Waduk Setiabudi, Waduk Tomang, dan Waduk Grogol, berikut sejumlah polder di Jakarta, adalah buah karya Kopro Banjir. Nahasnya, sebagian waduk dan polder ter­ sebut kini telah lenyap. Pada 1973, Soeharto men­ canang­kan proyek perluasan KBB, tapi batal direalisasi. Sebagai ganti­nya, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah membangun Sistem Drainase Cengkareng sebagai jaring­an pengendali banjir yang selesai dikerjakan satu dekade se­ sudahnya. Namun upaya-upaya tersebut se­olah tak berdaya mencegah banjir yang sudah langganan me­ landa Ibu Kota. Termasuk pem­ bangunan megaproyek Kanal Banjir Timur (KBT), yang di­danai secara berjangka pada masa peme­rintahan Susilo Bambang Yudhoyono, hanyalah mem­per­kecil risiko terjadinya banjir belaka. Jokowi sebagai presiden “ahli waris mutakhir” problem banjir di Ibu Kota tentu perlu belajar banyak dari sejarah pencegahan banjir sejak zaman Batavia itu. Proyek penanggulangan banjir di Jakarta bisa dikatakan sebagai masterplan panjang sejak zaman kolonial yang perlu dievaluasi dan di­perbarui secara berkelanjutan. Rasanya bukan hanya warga Jakarta yang ingin segera mem­ bukti­kan janji Jokowi sesaat se­ belum naik takhta menjadi RI-1, bahwa persoalan banjir akan lebih mudah diatasi jika dia men­ jadi presiden. (tgh/ batavia.press) Publicapos (Jakarta) - Institut Peme­rin­tahan Dalam Negeri menilai per­nyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atauAhokyangmengusulkanpem­ bubar­an IPDN kepada Presiden Joko Widodo dinilai sebagai se­ buah kritik yang membangun. "Secara spesifik tidak ada, namun kami apresiasi ungkapan pak Ahok tersebut. Kami nilai itu merupakan kritik membangun bagi IPDN agar ke depannya kami bisa lebih baik lagi," kata Kabag Humas dan Protokol IPDN Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Bisri, ketika dihubungi melalui telepon oleh Antara, Selasa. Ia menuturkan pasca­ber­gulir­ nya pernyataan dari orang nomor satu di Provinsi DKI Jakarta ter­ sebut kondisi di kampus IPDN Jatinangor berjalan seperti biasa atau normal. "IPDN sampai saat ini normal- normal saja, para mahasiswa IPDN: Pernyataan Ahok Kritik Membangun Publicapos (Jakarta)- Gubernur DKIJakartaBasukiTjahajaPurnama menyatakan Rumah susun seder­ hana sewa (Rusunawa) Jatinegara Barat di­bangun ber­dasarkan per­ mintaan warga Kampung Pulo. "Memangnya siapa yang minta dibuatkan rusun di lokasi ter­ sebut (Jatinegara Barat) itu?. Warga Kampung pulo sendiri yang meminta," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu. Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok sehari-hari itu, warga Kampung Pulo sendiri yang meminta agar dibuatkan huni­an yang lebih layak, namun lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya semula. "Warga Kampung Pulo sendiri yang minta agar dikasih tempat tinggal yang lebih baik, tapi lokasinya jangan terlalu jauh dari situ. Kita (Pemprov DKI) langsung cari-cari lahan di sekitar Kampung Pulo itu," ujar Ahok. Atas dasar permintaan ter­ sebut, dia menuturkan, akhirnya Ahok: Rusunawa Jatinegara Barat Adalah Permintaan Warga Pemprov DKI memutuskan untuk merobohkan bangunan kantor Suku Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jakarta Timur yang ada di Jatinegara Barat dan dibangun rusunawa. "Kita sudah mencari-cari lahan kosong yang ada di sekitar Kampung Pulo, tapi tidak ketemu juga. Tidak ada lahan kosong di sekitar situ. Makanya, kita putuskan untuk membongkar gedung Sudin PU, lalu kita jadikan rusunawa," tutur Ahok. Dengan demikian, dia meng­ ungkap­kan pembangunan Rusu­ nawa Jatinegara Barat merupa­ kan kesepakatan antara warga Kampung Pulo dengan Pemprov DKI agar warga bersedia di­ relokasi. "Lagi pula, fokus kita bukan hanya sekedar memindahkan warga dan memberikan hunian yang lebih layak kepada warga, tetapi juga sekaligus melakukan revitalisasi Kali Ciliwung," ungkap Ahok.(tgh/ant) atau praja di sini tidak terganggu dengan ungkapan pak Ahok. Kami menyikapi hal ini dengan santai saja. Mungkin maksud pak Ahok itu kan bagus (kritik membangun)," ujar dia. Ia menegaskan, IPDN tidak me­ lihat pernyataan yang di­lontarkan olehAhoksebagaisebuahpolemik namun lebih sebagai momentum perbaikan di institusi pendidikan tersebut. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang dibentuk oleh peme­ rintahdengantujuanmenghasilan para pamong praja berkarakter tangguh dan unggul, kata dia, IPDN tidak mau menanggapi lebih lanjut pernyataan Ahok tersebut. "Jadi kami justru akan meng­ ambil langkah agar pimpinan, praja-prajakedepannyadariIPDN menghasilkan yang berkualitas dan unggul. Dan hal ini hanya proses pembelajaran. Semua biasa-biasa saja sama sekali, tidak ada terganggu," katanya. (tgh) IPDN tidak me­lihat pernyataan yang di­lontarkan oleh Ahok sebagai sebuah polemik Jakarta (Publicapos) - Peme­ rin­tah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan penyerap­ an Anggar­an Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2015 baru mencapai 19,2 persen atau se­besar Rp12,22 triliun dari total Rp63,65 triliun. "Penyerapan anggaran kita se­ jauh ini masih rendah. Padahal, beberapa kita hanya punya waktu beberapa bulan lagi sebelum tutup tahun anggaran," kata Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat. Menurut dia, yang paling parah realisasipenyerapananggarannya Penyerapan APBD DKI 2015 Masih Rendah Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Plh Walikota Jakarta Selatan Irmansyah (kiri) melakukan ‘blusukan’ di kawasan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta, Jumat (10/9)/ ANTARA FOTO adalah belanja modal. Pos anggaran belanja daerah terbagi menjadi tiga, yaitu belanja operasional, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja modal merupakan anggaran untuk proyek atau kegiatan pem­ bangun­an di ibu kota. "Jumlah belanja modal yang di­alokasikan adalah sebesar Rp20,44 triliun. Dari jumlah ter­ sebut, baru terserap 2,43 persen atau sebanyak Rp497,65 miliar. Tentu saja ini sangat rendah," ujar Djarot. Dia menyebutkan belanja modal itu digunakan untuk belanja tanah yang baru terserap 1,16 persen atau sebesar Rp63,14 miliar dari total Rp5,43 triliun, belanja peralatan dan mesin yang baru terserap 1,6 persen atau Rp50,07 miliar dari total Rp3,13 triliun, serta belanja gedung dan bangunan yang baru terserap 2,86 persen atau Rp152,74 miliar dari total Rp5,33 triliun. Kemudian, sambung dia, belanja jalan, irigasi dan jaringan yang baru terserap 3,56 persen atau Rp228,90 miliar dari total anggaran Rp6,43 triliun serta belanja aset tetap lainnya yang baru terserap 2,62 persen atau Rp2,78 miliar dari total Rp106,63 miliar. "Sedangkan belanja operasi atau belanja tidak langsung lebih besar penyerapannya daripada belanja modal atau belanja langsung. Seharusnya, belanja langsung harus lebih besar dari belanja tidak langsung," tutur Djarot. Dia mengungkapkan belanja operasi­onal dalam APBD DKI Jakarta yang terserap hingga 21 Agustus 2015 mencapai 27,18 persen atau sebesar Rp11,72 triliun dari total anggaran Rp43,13 triliun. "Penyerapan yang rendah ini bukan hanya terjadi karena waktu pengesahan APBD yang ter­lambat, tetapi juga karena ada masa transisi terhadap kebijakan baru. Tahun depan, diharapkan penye­rapan akan berjalan lancar dan lebih maksimal," ungkap Djarot.(tgh) PekerjamenyelesaikanpembangunanperbaikanjembatandannormalisasisungaidiJalanKartini,Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9).Ditargetkan pengerjaannya selesai awal tahun 2016/ANTARA FOTO
  • 9. 9P u b l i c a P o sEdisi IX/I/VIII, 1-15 September 2015 O P I N I Surat dari Cinangka Ki Ageng Mangir, Gong Gumbeng dan Sungai di Balik Punggung Kita Aylan Kurdi: Di Tepi Pantai itu Kemanusiaan Terdampar Teguh K* Seorang balita berbaju merah, bersepatu biru tertelungkup di atas pasir. Sesekali tangan­nya tergerak digoyangkan ombak. Air laut disertai pasir membelai tubuh kaku­nya. AylanKurdinamabocahitu,seorangbalita penduduk Suriah. Aylan Kurdi bersama dengan kakak dan juga kedua orang tuanya berniat untuk mencari tempat perlindungan yang aman dari perang di Suriah yang tak kunjung selesai. Mereka mencoba ingin melepaskandiridaribunyibomyanghampir setiap hari mereka dengar. Namun, takdir berkata lain. Kapal yang mereka naiki tenggelam. Aylan Kurdi, kakak­ nya, Galip dan ibunya, Rihan tewas. Yang tersisa dari keluarganya hanya sang ayah, Abdullah. Abdullah tak henti menangisi ke­ pergianorang–orangter­kasih­nya.Foto-foto Aylan kemudian ramai menghiasi laman media sosial ter­sebar secara viral. Seperti hal cerita perang lainnya, tidak saja korban manusia, tetapi hancur­nya infra­struktur publik seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, taman bermain, pasar, perumahan, ladang pertanian peter­ nak­an, serta terputusnya sanitasi air bersih adalah konsekuensi mengerikan. Tetapi cerita itu juga diikuti dengan me­ledak­ nya jumlah pengungsi. Mereka adalah korban nyata yang merasakan ke­getiran dari perang berkepanjangan yang meng­ hancurkan kehidupan normal dan damai mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang menyebabkan perang, tetapi mereka sekelompok orang yang paling men­derita. Mereka tidak mengangkat senjata tetapi mereka merasakan sendiri hujaman peluru- peluru dari senjata yang di­muntahkan dari para pihak yang ber­perang. Ambisi politik dan kekuasaan me­renggut ambisi kebajikan dari masa depan anak-anak. Baru-baru ini mata kita di buat ter­belalak negara Timur tengah yang kaya Arab saudi, Oman, Qatar , kuwait, Turki, Uni Emirat Arab menyatakanmenolakmene­­rimakedatangan pengungsi. Diakui enam negara Teluk itu menyum­ bang sekitar 900 juta US Dollar untuk mem­ bantu pengungsi. Tapi jumlah donasi Arab Saudi, Qatar, Kuwait dan Uni Emirat Arab digabungkan kalah jika dibanding jumlah sumbangan Inggris, yang sudah men­capai 1,3 milyar US Dollar. Inggris juga mem­batasi penerimaan jumlah pengungsi. Belum lama ini Arab Saudi mendirikan pagar kawat berduri di sepanjang per­ batasan­­nya ke Irak yang juga dijaga pasuk­an bersenjata, dengan alasan mencegah penyu­ supan "jihadis" ISIS ke wilayahnya. Namun para pengamat menilai, pagar ini juga upaya mencegah masuknya pengungsi Suriah lewat Irak ke negara kayaraya itu. Antara 10 hingga 12 juta warga Suriah melarikan diri ke luar negeri, akibat perang saudara berdarah yang ber­kecamuk di negaranya. Sekitar 4 juta di antara­nya mengungsi ke negara tetangga Turki, Libanon dan Yordania. Ratusan tibu ber­usaha masuk ke Eropa. Sisanya menjadi pengungsi di negara sendiri. Menjadi pengungsi adalah pilihan rasional bagi mereka untuk melanjutkan ke­hidup­ an sambil berharap perdamaian akan datang setelahnya. Tetapi pengungsi itu sendiri adalah juga problematika besar yang terpaksa dihadapi banyak negara- negara tetangga. Mereka terpaksa mene­ rima banjiran pengungsi dari daerah-daerah konflik, baik Syria dan Irak. Dari data UNHCR untuk penanganan masalah pengungsi konflik Syria saja, tercatat lebih 4 juta orang menjadi pengungsi di negara-negara tetangga mereka. Turkey menjadi tempat bagi 1,9 juta pengungsi, Lebanon menampung 1,1 juta, Jordania 630 ribu, irak sendiri yang juga berkonflikdenganISISkebagian250ribu,dan Mesir meng­akomodasi sebanyak 132 ribu pengungsi. Sementara ancaman lebih banyak lagi korban juga masih menghantui. Penduduk sipil syria masih tersisa jauh lebih banyak di Syria. Populasi Syria kurang lebih 18 juta jiwa. Tersebar di banyak wilayah dan kota. Dari kota-kota dan wilayah yang di­kuasai ISIS di Utara seperti Kobane, Rakkah, Deir Al-Zour hingga battle ground antara milisia dengan tentara pemerintah yang terdapat di Allepo, Idlib, hingga ibu kota Damascus. Dan mereka inidenganter­­paksatetapbertahandiwilayah konflik ter­sebut dengan berbagai kondisi yang jauh lebih mencekam tentunya. Empat musim dingin sudah dilalui. Korban perang masih juga terus berhitung mati, terluka atau pergi dari wilayah konflik tersebut. Dan tidakadayangbisamemastikanke­selamat­an mereka yang masih tinggal di Syria, apakah mampu bertahan atau menjadi korban. Harapan pengungsi sekarang justru bersandar pada Eropa. Bukan pada Timur tengah yang secara Entitas keagamaan dan geograpis begitu dekat dengan para pengungsi. Walaupun besarnya problematika sosial terjadi di negara Eropa penerima pengungsi, harapan bantuan masih bisa di­ulur­kan buat mereka. Tentu saja skema bantuan yang diberikan mencakup ke­butuh­an dasar kemanusiaan yang tereng­gut dari kehidupan para pengungsi secara tiba-tiba seiring perang yang semakin ber­kepanjangan itu. Untuk menangani bantuan sebesar 4 juta orang itu, diperlukan dana sementara ini sekitar $4.5 milyard dollar selama Januari hingga Desember 2015. Sementara yang baru terpenuhi per Agustus 2015 ini baru sekitar $1.6 Milyard Dollar atau sekitar 37%. Dari sejumlah bantuan tersebut, tentu ada skala prioritas yang saat ini di­ tangani UNHCR, yang berada dalam naung­ an program Regional Refuge and Resilience Plan (3RP). Dalam kerangka UNHCR sendiri dana yang dibutuhkan sekitar $1.35 Milyard, namun yang baru ter­penuhi sekitar $550 juta. Angka ini masih jauh dari memadai. Dana tersebut nanti akan diperlukan bagi pengadaan shelter bagi tempat tinggal pengungsi, sarana kesehatan beserta pemeriksaan dan pengobatan ke­sehat­ an, penyediaan sarana air bersih, penye­ diaan sarana pendidikan buat anak-anak, penyediaan barang-barang ke­butuh­an pokok makanan dan termasuk di dalam­nya kebutuhan selama musim dingin, dan lain- lain. Dansekalilagikitapatutbertanya,Adaapa denganmu Arab Saudi? * Jurnalis asal Lampung Depresiasinilaitukarrupiahterhadapdollar AS harus dijadikan momentum ke­mandirian bangsa melalui eksploitasi badan-badan usaha milik negara (BUMN) berorientasi ekspor, pembentukan holding BUMN, dan sinergiantarBUMN. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, di Jakarta, hari ini. Menurut Neng Eem, depresiasi nilai tukar rupiah yang terus menerus terjadi sejak pertengahanApril2011darikisarandibawah Rp9.000hinggamenyentuhlevelRp13.650per dollar AS kemarin, sudah se­patutnya menjadi perhatian besar Tim Ekonomi Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dan bukan di­jadi­kan ajang saling menya­lahkan atau me­­lem­par tanggung jawab. Terlebih lagi dengan keberadaan Forum Stabilisasi Sistem Keuangan(FSSK)yangdibentuk30Desember 2015,makasangatlahjelas,pihak-pihakmana saja yang bertanggung jawab mengendalikan sistem keuangan Indonesia yang termasuk di dalamnya stabilisasi nilai tukar rupiah. Ada empat lembaga yang terlibat dalam FSSK yaitu Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga PenjaminSimpanan. Bagi BUMN pada umumnya, dan Kemen­ te­rian BUMN pada khususnya, depresiasi rupiah ini hendaknya dijadikan momentum untuk melancarkan berbagai strategi penguat­an fungsi BUMN sebagai agen per­ekono­mian nasional. BUMN sebagai lokomotif perekonomian Indonesia hendak­ nya berperan aktif menggenjot per­ekono­ mian nasional melalui ekspor besar-besaran Depriasi Rupiah dan Momentum Kemandirian Bangsa Yudi Prasmono Pemerhati Sosial Politik/Tinggal di Kabupaten Ponorogo denganmemanfaatkanmomentumpenurunan nilai tukar rupiah, seperti yang dila­kukan oleh Perum Perhutani melalui ekspor kayu atau Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) melaluieksporproduk-produkhortikultura. Harus diakui bahwa sebagian besar BUMN ini masih menggunakan komponen impor yang sangat tinggi dalam proses produksinya, seperti Krakatau Steel dimana sebesar 80% dari komponen energi dan bahan bakunya adalahimpor,atauBUMNFarmasisepertiKimia Farma, Indofarma, dan Biofarma yang 90% dari bahan bakunya adalah impor. Belum lagi, BUMN-BUMN raksasa seperti Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bukan hanya komponen impornya saja yang tinggi, tetapiutangluarnegerinyapunsangattinggi. Sekarang inilah waktu yang tepat bagi Kementerian BUMN untuk melakukan pembenahan perusahaan-perusahaan plat merah yang dikelolanya melalui strategi- strategi efisiensi dan efektivitas, termasuk di dalamnya pembentukan holding dan sinergi BUMN. Pembentukan holding BUMN yang pernah digembar-gemborkan Menteri BUMN Dahlan Iskan sudah sepatutnya dikaji ulang agar memberikan hasil guna yang nyata bagi pengelolaanBUMNdimasamendatang. Sementara itu, sinergi BUMN yang sekarang ini sudah dan sedang dilaksanakan Kementerian BUMN layak untuk dilanjutkan sebagai bentuk simbiosis mutualisme di antara BUMN-BUMN yang saling mem­butuh­ kan sehingga ketergantungan terhadap pasar global bisa bergeser menjadi pemenuhan ke­ butuh­an pasar domestik yang tidak kalah kompetitif. Pembentukan holding dan sinergi BUMN ini haruslah mampu menurunkan ke­ tergantungan bahan baku impor BUMN dan utang luar negerinya. Grand design holding dan sinergi BUMN di bawah Kemen­te­rian BUMNsangatditunggu-tungguolehKomisiVI DPRRI.Dan,inilahsaatyangpalingtepat. Pelemahan nilai tukar rupiah memang sangat dipengaruhi oleh keterlibatan Indonesia dalam globalisasi dan keterbukaan ekonomi, termasuk didalamnya terkena dampak dari adanya perang kurs (currency war). Masuknya Indonesia ke dalam Fragile Five -- yaitu sebutan bagi lima negara ber­ kem­bang yang paling rawan terhadap efek negatif "taper tantrum" (julukan bagi pasar yang sangat reaktif terhadap ucapan dan tindakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed)-- bersama Brasil, India, Afrika Selatan, dan Turki, merupakan ancaman tersendiri bagistabilitasnilaitukarrupiah. PemerintahIndonesiasudahtidakmungkin lagi menarik diri dari percaturan dan per­ gaulan ekonomi bebas dunia. Oleh karena itu, jalan yang paling baik untuk bertahan dan Berjaya dalam pergaulan ekonomi dunia adalah dengan mening­kat­kan kemandirian bangsa.MasyarakatIndonesiayangjumlahnya kinimencapai252jutajiwahendaknyadilihat sebagai pasar dan sumberdaya manusia yang potensial untuk diberdayakan, baik dari sisi produsen maupun konsumen. Untuk itu di­ perlukan kerjasama nyata di antara ber­bagai elemen bangsa demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik. Demikian cara kita me­ lan­jut­kan cita-cita kemerdekaan. Selamat HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke 70, dirgahayubangsaIndonesia. Dalam pertempuran mem­perebutkan tanah metaok di kaki bukit merapi, Panembahan Senopati, Ki Ageng Pemanahan dan patih Janurwendo mengalami kekalahan parah dari musuhnya Ki ageng mangir. Demi selembar nyawa dan harapan bertiga mereka melarikan diri. Dalam pelarian mereka beristirahat di bukit tak jauh dari sebuah telaga. Tiba-tiba sebuah suara berbisik bahwa jika Ki Ageng Mangir ingin terbunuh, maka Senopati harus mengorbankan putri sulungnya, Angkrong Sekar untuk menjadi tledek, dan Ki Ageng Pemanahan disuruh membuat Gong Gumbeng untuk pergi ke Merapi. Bahannya dari bambu wulung, angklungnya 12 serta kendang dan gong bonjor. Konon, seluruh kesaktian Ki Ageng Mangir hilang setelah menikahi tledek yang tak lain adalah Angkrong Sekar Pada akhirnya Ki Ageng mangir dibunuh oleh mertuanya, ketika mengantarkan istri dan anaknya ke Keraton Mataram. Nan jauh dari alas mentauk, akhirnya gong gumbeng mengembara hingga ke bumi Wengker di bawa oleh eyang Irobiri, seniman Mataram yang mengungsi desa Wringinanom, Sambit, Kabupaten Ponorogo. Bagi penduduk desa Wringinanom, Kesenian ini telah ada di daerah tersebut sejak ratusan tahun yang lalu, tepatnya tahun 1837 M. Kesenian Gong Gumbeng ini harus dimasukkan minimal satu tahun sekali dalam acara puncak bersih desa yang biasa dilaksanakan pada hari Jum’at terakhirbulanSelaatauDzulQo’dahdalam kalender hijriyah. Tradisi ini sudah turun temurun sejak kepemimpinan Demang Anggoduwo. Ritual penyembelihan kambing dan kenduri di dua tempat yang dianggap keramat yaitu di sumber tambang dan di Jatoroso. Masyarakat mempunyai cara unik menjaga mata air. Indonesia memiliki sedikitnya 5.590 sungai utama dan 65.017 anak sungai. Dengan panjang total sungai utama mencapai 94.573 km dan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) mencapai 1.512.466 km2. Sehingga 5.590 sungai utama dan 65.017 anak sungai di Indonesia tidak lagi mendatangkan bencana buat kita semua. Justru sebaliknya, sungai-sungai tersebut membawa manfaat dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sungai pernah menjadi berkah bumi sebagai sarana transportasi yang menggerakkan kendaraan. Meski saat ini sungai masih menjadi sarana transportasi juga di berbagai wilayah tanah air. Sungai menjadi saksi awal peradaban dimana ketersediaan air menjadi nadi utama kehidupan manusia. Masyarakat Mesir membangun pemukiman sepanjang sungai Nil, masyarakat India memuliakan dan membangun peradaban sepanjang sungai Gangga. Masyarakat China sangat bergantung pada sungai Kuning (Hwang Ho). Sepanjang sungai Euphrat dan Tigris bangsa-bangsa yang dilewatinya memanfaatkanoptimaluntukpemenuhan hajat kehidupan. Begitu halnya dengan Amazon di Amerik. Di Tanah-Air, kerajaan-kerajaan besar masa lalu juga membangun peradaban di sekitar muara sungai seperti Srwijaya di muara sungai Musi, Majapahit di antara bengawan Solo dan sungai Brantas, sebagai lokus awal membangun kota. Yah, bangsa kita nampaknya mulia menghadap ke laut. Namun sayang kita masih memunggungi Sungai? Kita patut belajar pada kesenian Gong Gumbeng asal Ponorogo, melestarikan mata air dengan gembira. Tak perlu retorika, cukup mencintai mata air dan merawatnya dengan penuh cinta. Semoga
  • 10. Edisi IX/I/VIII, 1-15 September 2015R E L I G I & B U D A Y A10 P u b l i c a P o s Tatkala Si Bahlul Sadarkan Khalifah MIMBAR oleh: Mustofa Aktivis Muda NU Di Tengah Perang Dunia II, Maret 1942, Jepang masuk ke Pulau Jawa dan samasekali meng­henti­kan pem­bangunan Batavia. Walau­pun, dalam rangka propa­ganda, tantara Dai Nippon meng­ganti nama Batavia menjadi Djakarta Toko Betsu Shi, serta meng­hancurkan patung JP Coen di Waterlooplein. Untuk lebih mengukuhkan pro­pa­ganda­nya, Jepang juga menem­pat­kan seorang Wakil Walikota Djakarta Toko Betsu Shi, yakni Soewirjo. Sementara itu, Walikota­nya diambil dari orang Jepang. Penguasaan yang tidak lama ini ternyata menghadirkan sangat banyak kerusakan, hampir semua bangunanindahdanhoteldijadikan barak tentara yang sama sekali tidak terawat. Sampai kemudian, 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia di Jl. Pegangsaan Timur (Proklamasi) No. 56 memproklamirkan ke­ merdeka­an Indonesia. Satu bulan kemudian, tidak kurang dari 300.000 orang ber­ kumpuldiLapanganIkada(Taman Medan Merdeka), 19 September 1945. Hebatnya, massa sebanyak itu datang berkumpul berkat berita dari mulut ke mulut. Se­ benar­nya rapat direncanakan tanggal 17 September, tepat satu bulan setelah Proklamasi Ke­ merdeka­an. Namun karena ada ancam­an tentara Jepang dan Sekutu, rapat raksasa di Lapangan Ikada diundur menjadi 19 September. Setelah Rapat Raksasa di Lapangan Ikada itu, menurut sejarawan Uka Tjandrasasmita, rakyat Surabaya bergelora pada 10 November 1945, demikian juga perlawanan pada penjajah terus menyebar di seluruh negeri. Namun Belanda, yang mem­ bonceng tentara Sekutu (NICA) tidaklah pernah mengakui proklamasi tersebut hingga Desember 1949. Dan, karena itu pecah­lah Perang Kemerdekaan. Hanya saja, perang ini tidaklah ber­langsung di Batavia, walau­ pun Bandung, Surabaya, dan juga Yogyakarta, tempat dimana Soekarno, Hatta dan beberapa pejabat tinggi lainnya dan keluarga mereka bemukim dan men­jadikannya Ibukota Republik yang baru lahir itu sejak kepergian mereka dari Batavia pada 4 Januari 1946. Oleh sebab itu, pemerintah pen­ dudukan pun kembali menata dan merencanakan sebuah pemekaran Batavia. Rencana pemekaran kota ini ke wilayah sebelah selatan lapangan Merdeka, kira-kira 8 kilometer. Wilayah itu sendiri sebelumnya telah disurvey dengan maksud untuk membuat lapangan terbang internasional yang baru untuk menggantikan lapangan terbang Kemayoran (didirikan men­jelang Perang Dunia II) yang ternyata menjadi penghalang peme­karan kota ke arah timur. Wilayah yang dimaksud adalah Kebayoran seluas 730 Ha, yang dapat dihubungkan dengan jalan raya bagi kendaraan bermotor. Daerah yang diproyeksikan bagi perumahan itu bersinggungan tepi­nya dengan jalan Kereta Api TanahAbang-Serpong,yangdapat mem­permudah pengangkutan bahan-bahan bangunan. Rencana pertama pem­bangun­ an kota itu diserahkan pada M. Soesilo, seorang insinyur praktek pada Centeral Planologisch Mengintip Sejarah Jakarta Bureau (Biro Pusat Planologi). Dan sejak itu pula, dikenal istilah Kota Satelit Kebayoran. Pada Februari 1949 rencana kota Kebayoran selesai. Pembuatan jalan-jalan dan persiapan tanah- tanah perumahan mulai berjalan dengan sistematis. Pada 18 Maret 1949, dimulailah peletakan batu pertama. Dan, setahun kemudian terjadilah perubahan-perubahan sebagai berikut: 150 Ha tanah untuk perumahan telah dibuka; 1.000.000 M2 jalur jalan tanah telah disiapkan; 42 km luas jalan telah dikeraskan dengan aspal; 17 km saluran pipa-pipa air minum telah dipasang; 7 titik sumur bor telah dibuat; 2.050 unit peru­ mah­an telah selesai di­bangun dari rencana sebanyak 2.700 unit. Tanah seluas 730 Ha itu di­ bagi untuk keperluan perumah­ an rakyat (152 Ha); perumahan sedang (69,8 Ha); villa (55,1 Ha); bangunan-bangunan istimewa (75,2 Ha); Flat (6,6 Ha); toko dan kios (17 Ha); industri (20,9 Ha); taman-taman (118,4 Ha); jalan-jalan (181,5 Ha) dan sawah- sawah di pinggiran (33 Ha). Semua itu dimaksudkan untuk mem­beri tempat kediaman bagi 100.000 penduduk. Kemudian, Desember 1949, pemerintah republik Indonesia kembali ke Jakarta, dan Jakarta kembali dijadikan ibukota negara. Hal ini mengakibatkan makin meningkatntya kebutuhan kantor dan perumahan. Selain itu, jumlah pen­duduknya pun mengalami peme­karan luar biasa akibat Jakarta juga berkembang sebagai kota industri dan perdagangan. Konsekwensinya, pada awal 1952 tercatat adanya pembukaan tanah-tanah liar dengan gubuk- gubuknya di seantero Jakarta. Menurut taksiran kala itu, se­ kurang­­nya terdapat 30.000 gubuk liar yang dihuni para pen­ datang baru. Selain itu, juga ter­ dapat 46 macam bangsa asing yang berdiam di Jakarta, belum termasuk bangsa Indonesia sendiri. Menurut catatan, pada periode 1948-1951, terdapat surplus penduduk di Jakarta rata- rata 118.563 orang tiap tahunnya. Sementara itu, Rencana Induk DKI Jakarta 1965-1985 menghitung, rata-rata pertambahan penduduk Jakarta 124.000 orang per tahun. Oleh sebab itu, pada 1953 muncul suatu gagasan bahwa proyeksi Jakarta masa datang akan menjadi 16.200 Ha, dan akan di­batasi oleh suatu jalan lingkar luar, yang juga dimaksudkan sebagai perluasan kota tahap berikut­nya. Dari gagasan ini, kemudian muncul Jakarta By- Pass di sebelah timur. Sejak 1959, perkembangan ibukota menjadi bagian politik mercu suar yang bertujuan mem­ buat RI sebagai inti dari The New Emerging Force (Kekuatan Baru yang sedang Tumbuh) di dunia. Sukses-sukses sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung (1955) menjadikan Jakarta sebagai pusat penyelenggaraan Asian Games IV (Pesta Olahraga se Asia) pada tahun 1962, kemudian menyusul Games of The New Emerging Forces(GANEFO)padatahun1963. Semua itu disertai oleh pem­ bangunan jalan-jalan besar, hotel- hotel mewah, toko serba ada, jembatan Semanggi dan Komplek Asian Games di Senayan (Gelora Bung Karno), Gedung Conference of the New Emerging Forces (CONEFO) yang kini menjadi gedung DPR/MPR. Sementara itu, di sisi ujung Jl. MH Thamrin di­bangunlah gedung Bank Indonesia (1957); gedung kantor PT pem­bangunan Perumahan (1959); Hotel Indonesia (di­resmi­ kan 5 Agustus 1962); Monumen Nasional (17 Agustus 1961) dan seminggu kemudian dibangun Masjid Istiqlal. Tahun 1962, Presiden Soekarno merestui pem­ bangun­an gedung kantor pusat Bank Dagang Negara (BDN), menyu­sul kemudian gedung toko serba ada pertama di Indonesia, Sarinah (1963). Sampai kemudian, muncul­ lah tragedi 1965 yang menjadi noktah hitam dalam kesejarahan Indonesia. Kala itu ketimpangan dan kemiskinan penduduk Jakarta menjadi warna yang sangat dominan. Dalam memoar­ nya Ali Sadikin mencatat bahwa di awal tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta (1966- 1977) penduduk Jakarta telah men­capai 3,6 juta jiwa. Tercatat kurang lebih 60 persennya tinggal di perkampungan sangat padat dan kumuh. Di banyak daerah, kepadatannya berkisar antara 4.000 hingga 6.000 jiwa per kilometer persegi. Ke­macet­ an lalulintas terjadi pada jaring­an jalan-jalan yang sangat ter­batas. Telekomunikasi baru mampu me­ la­yani 26.000 pesawat. Listrik hanya mampu meme­nuhi 13 persen kebutuhan kota. Semen­ tara air minum, baru meme­nuhi 12,5 penduduk kota. Namun, berkah minyak (oil boom) pada dasawarsa 70-an, telah memicu sejumlah peru­ bah­an baru, walaupun tidak ter­ lampau mempedulikan kualitas lingkungan hidupnya. Ekspansi jalan kian mengembang ke arah Jl Soedirman yang juga telah me­ miliki sejumlah gedung per­kan­ toran. Misalnya Wisma Arthaloka (1976), demikian juga Wisma MetropolitanI.Sedangkangedung Granada (Veteran mulai tahun 1973) dan pada tahun-tahun berikut­nya menyusul gedung Panin, S.Widjoyo Center serta Ratu Plaza, ini di­kem­bangkan pada akhir dasawarsa 1970-an. Adapun jalur Kuningan, mulai di­kembangkan pada awal 70-an. Pem­bangunan Jaya merupakan kontraktor utama pembangun­ an jalan HR Rasuna Said, dengan panjang 3.885 meter dan lebar 40 meter. Di kawasan ini gedung yang pertama berdiri adalah Gelanggang Soemantri Brojonegoro (1974). Sedangkan jalur MT Haryono menuju pasar Minggu pada tahun 1974 pula di­ dirikan perkantoran Five Pillar Office Park. Menjelang berakhirnya dasa­ warsa 80-an, puluhan gedung baru bermunculan. Misalnya, Prince Centre (d/h Gedung Pangeran); Chase Plaza; Wisma Indocement; Wisma BCA; Summitmas Tower; Mid Plaza; Central Plaza; Wisma Bumiputera dan se­bagainya. Demikian pula dengan gedung Bank Pemerintah yang meng­ambil lokasi di Jl, Soedirman. Pada tahun 1995 menurut data PT Procon Indah/JWL Research ada 5 gedung baru yang rampung di­bangun di kawasan Segitiga Emas (MH Thamrin - Soedirman; Gatot Subroto; HR Rasuna Said), yakni Bappindo Plaza; Gedung Artha Graha; Gedung GKBI; Jakarta Stock Exchange Building; Summitmas II dan Plaza Exim. Satutahunberikutnya,dikawasan tersebut juga telah dirampung­ kan gedung-gedung baru: Wisma BNI II; BII Plaza 2 dan 3; Menara Imperium; Anggana Danamon I dan II dan sebagainya. Di Jakarta Selatan hadir dua super plaza: Blok M Mall dan Blok M Plaza, di samping Pondok Indah Mall, Plaza Bintaro dan Plaza Cinere. Di Jakarta Pusat di kawasan Pasar Baru juga di­ bangun plaza baru, selain Plaza Indonesia dan Plaza Senayan serta menyusul kemudian Komplek Cempaka Mas. Di Jakarta Utara ada Mal Kelapa Gading. Di Jakarta Timur, dengan Sentra Primer Baru Timurnya di sepanjang Kalimalang, Pulogebang, Klender dan Jatinegara. Di Jakarta Barat telah berkembang pesat Mangga Dua (1988). Apalagi didukung oleh proses renovasi areal Chinatown di Pasar Pagi dan Petak Sembilan. Kawasan Mangga Dua yang merupakan pusat grosir makin diramaikan dengan hadir­ nya Mangga Dua Mas dengan komplek Jakarta International Trade Centre (JITC). Sementara di Roxy, hadir komplek Roxy Mas, Tomang Plaza, Tomang Toll Shop; Mall Taman Anggrek; Citra Land; Puri Indah Mall; Mall Mega Pluit dan sebagainya. Perkembangan yang demikian gencar itu kemudian seolah di­ interupsi oleh kerusuhan Mei 1998. Puluhan dan bahkan ratus­ an gedung kantor, pertokoan, mall, dan pemukiman mewah di­bakar oleh amuk masa yang sulit di­bayangkan. Para sosiolog mau­pun psikholog menganggap bahwa kejadian itu tidak lain dari ledakan amarah akibat ke­ timpangan yang terlampau ber­ lebih­an. Karena itu mungkin, ada baiknya kita mengikuti apa yang difikirkan Peter Hall (Three Systems, Three Separate Paths, 1991), bahwa Jakarta sudah saat­ nya mengembangkan peren­cana­ an humanopilis, yaitu kota yang lembut dan manusiawi dengan menyembuhkan luka-luka yang di­akibatkan oleh perlakukan manusia yang sewenang-wenang terhadap alam dan mengolah hubungan antar manusia dan lingkung­an binaannya secara akrab. Tanpa kesediaan itu, maka ke­hancuran akan semakin cepat. Dan, Jakarta, setidaknya dapat belajar dari pengalaman ter­ dekat­nya, Oud Batavia. ** Sumber : - wordpress - wikipedia Indonesia - alifublogsot.com -berbagai sumber Istilah “bahlul” rasanya cukup akrab di telinga kita. Kata tersebut biasa digunakan untuk menyebut orang yang bodoh, tolol, atau sejenisnya. Se­betul­ nya, dari mana asal kata itu? Bagai­mana pula sejarahnya? Dalam kitab Uqalâul Majânîn (Orang-orang Gila yang Berakal) karya al-Hasan bin Muhammad bin Habib al-Naisaburi, di­kisah­ kan tentang seorang bernama Bahlul, yang dikenal sebagai orang gila di zaman Abbasiyah saat khalifah Harun al-Rasyid ber­takhta. Pada suatu hari lewat Harun al-Rasyid di hadapan Bahlul al- Majnun yang sedang duduk di dekat kuburan. Harun al-Rasyid berkata kepadanya: “Wahai Bahlul, kapan kamu berakal?” Sejurus kemudian, Bahlul beranjak dari tempatnya lalu naik ke atas pohon. Setelah itu, dia memanggil Harun al-Rasyid dengan sekuat suaranya. “Wahai Harun yang gila, kapan engkau sadar?” Harun al-Rasyid kemudian meng­hampiri pohon dengan menung­gangi kudanya seraya ber­kata: “Siapa yang gila, aku atau engkau yg selalu duduk di kuburan?” “Aku berakal dan engkau yang gila.” “Bagaimana bisa begitu?” “Karena aku tahu bahwa gedung­mu akan hancur dan kubur­an ini tetap kekal. Maka­ nya, aku memakmurkan kubur sebelum gedung. Sementara engkau me­makmur­kan gedung­ mu dan meng­han­cur­kan kubur­ mu, sampai-sampai engkau takut di­pindah­kan dari gedung­ mu ke kuburan. Padahal, engkau tahu bahwa engkau pasti masuk kubur.” “Sekarang katakan, wahai Harun, siapa yang gila di antara kita?” Bergetarlah hati Harun. Lalu, ia pun menangis bercucuran hingga air matanya membasahi jenggot. Kemudian ia berkata, “Demi Allah engkau yang benar. Tambahkan nasihatmu untukku, wahai Bahlul.” “Cukup bagimu al-Qur'an maka jadikanlah pedoman,” tegas Bahlul. “Apa engkau memiliki per­ minta­an, wahai Bahlul? Aku akan penuhi,” tanya sang khalifah. Bahlul berkata, “Iya, aku punya tiga permintaan. Jika engkau penuhi aku akan ber­ terima kasih padamu.” “Mintalah,” jawab Harun al- Rasyid. “Tambahkan umurku.” “Aku tak mampu.” “Jagalah aku dari malaikat maut.” “Aku tak mampu.” “Masukkan aku ke surga dan jauhkan aku dari api neraka.” “Aku tak mampu.” “Ketahuilah, wahai khalifah. Engkau itu dimiliki (seorang hamba), bukan pemilik (Tuhan). Aku tidak butuh kepadamu.” (Musthofa/nuo)
  • 11. 11P u b l i c a P o sEdisi IX/I/VIII, 1-15 September 2015 K I L A S Ilustrasi Ikan asin - manis ailolo Publicapos - Jauh sebelum koki- koki top dunia memo­puler­kan tren kuliner asin yang di­campur manis, Indonesia rupanya sudah punya cikal bakalnya. Itu bisa ditemukan pada makanan khas Sulawesi. Seperti yang diwartakan CNN Indonesia (7/9), Masyarakat Jailolo menyantap lauk ber­ cita­rasa gurih seperti pantallo pamarason bukan dengan nasi. Sebagai gantinya, mereka me­ rebus singkong, ubi, pisang, dan buah sirsak muda. Pantallo pamarason merupakan daging berbumbu yang di­masak denganrempahTorajadankeluak. Rasanya mirip rendang tapi lebih gurih. Tekstur dagingnya lebih lembut dan secara tampilan mirip masakan Jawa, krengsengan. Saat potongan pantallo pamarason dan ubi madu men­ darat di lidah, sensasi unik langsung terasa. Bumbu daging men­dominasi di kecapan awal. Namun belakangan, manis ubi pun menyatu dalam sebuah kombinasi yang bisa dinikmati. Paduan dengan sirsak muda terasa lebih netral. Sirsak muda tidak terlalu menguarkan rasa manis, sehingga saat disantap dengan pantallo pamarason lebih seperti makan lontong biasa. Selain dengan pantallo pamarason,sirsakmuda,ubi,pisang, dan singkong juga bisa di­­padu­kan dengan kakap woku blanga, ayam gagape, prawn tuturuga, dan tentu saja ayam rica-rica. Semuanya masakan berbumbu khasSulawesi.Kakapwokublanga merupakan ikan yang dimasak dengan bumbu kecokelatan. Ayam gagape terasa seperti ayam bumbu kuning dengan kunyit yang menonjol. Warga lokal sudah terbiasa menyantap menu-menu itu Sensasi Masakan Asin Manis Khas Jailolo Sulawesi tidak dengan nasi. Kalau lidah awam meng­anggapnya unik, bagi masyarakat Sulawesi kombinasi manis dan asin itu terasa nikmat. "Itulah keindahan makanan Indonesia. Sekarang jadi tren, seperti salted caramel atau chocolate salty. Ini sangat unik. Ada layer pedas, asam, gurih, dan manis­nya. Keragaman rasa ini cantik," ujar Petty Elliott, koki yang memasaknya di Hotel Kempinski Indonesia. Menu-menu itu hidup dari ingatan masa lalu Petty. Ia sendiri asli Manado. Sejak kecil, sang nenek mengajaknya membantu di dapur, memasak makanan- makanan khas daerahnya. Namun ada sebagian menu yang baru dipelajari Petty. "Mei saya ke Jailolo, belajar di sana. Saya tahu menu ini dari ibu- ibu suku di sana," tuturnya. Sayur kembang pepaya misalnya, ia masak dengan terasi. Rasanya jadi lebih sedap. "Kalau di Manado, enggak pakai terasi." Petty memang selalu belajar kuliner daerah langsung dari asalnya. Sejak kembali ke Indonesia dari Inggris pada 2002, sudah hampir semua masakan Indonesia ia kuasai. Tinggal Kalimantan yang belum benar- benar ia pelajari. Menurutnya, riset itu penting. "Bisa sih bikin dari resep, tapi saya ingin memberi info yang autentik. Bagaimana keadaan pulaun­ya, bagaimana kondisi masya­rakatnya," katanya. Setelah menguasai masakan tradisional sampai ke akarnya, Petty baru akan meng­eksplorasi­ nya dengan sentuhan-sentuhan kontemporer. Untuk mengem­ bangkan ide itu, Petty meng­andal­ kan pengalamannya 12 tahun me­ nulis kuliner. "Kadang saya juga mencari ide sendiri, misalnya ke pasar, ketemu orang, ke alam seperti hutan, laut, gunung. Saya juga senang warna," ujar Petty. Penulis buku Papaya Flower itu menegaskan, "Bagi saya yang penting itu warna, tekstur, rasa, dan tentu saja aroma." (adj/CNN) Publicapos - Sajian nasi goreng, mie goreng, telur balado dan rendang laris diserbu pengunjung ASEAN Festival 2015 yang berlangsung di Roundhouse Community Center Vancouver. Perwakilan negara-negara ASEAN di Vancouver Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam tergabung dalam ASEAN Consuls General Committee in Vancouver (ACGV) menyeleng­ ga­rakan joint promotion yang di­kemas dalam kegiatan ASEAN Festival 2015, demikian Konsul Pensosbud KJRI Vancouver, Yudhono Irawan kepada Antara London, Sabtu. Tidak kurang dari 1.000 pengun­jung memadati area festival yang menampilkan kuliner dan handycraft serta ke­senian dari masing-masing negara yang juga dihadiri para menteri, pejabat pemerintah, konsul jenderal dan staf Konsulat negara-negara sahabat, pelaku usaha, media dan masyarakat umum. Minister of Technology, Innovation and Citizens Service Provinsi British Columbia, Amrik Virk, dan Kepala Kepolisian Vancouver, Chief Constable Adam Menyantap Rendang di Vancouver, Kanada Ilustrasi Rendang Palmer menjadi Guest of Honor mengapresiasi inisiatif konsulat negara ASEAN dalam penye­leng­ garaan festival dan menyambut baik kegiatan-kegiatan seni serta budaya yang dapat memperkaya multi kulturalisme di Vancouver. Selain kuliner khas Indonesia, pengunjung juga memborong batik dan perhiasan dan asesoris yang ditampilkan di booth Indonesia. Penyelenggaraan ASEAN Festival 2015 digagas dan di­ koordinir KJRI Vancouver, guna mening­katkan pemahaman masya­rakat setempat mengenai ASEAN dan menyambut ber­laku­ nya ASEAN Economic Community 2015. Sebelumnya ACGV lebih banyak melakukan kegiatan yang ber­ sifat sosial kemasyarakatan, sedang­kan kegiatan yang ber­ sifat promosi dilakukan masing- masing negara. Dengan penye­ leng­garaan joint promotion tersebut diharapkan publik dapat me­lihat potensi kerja sama yang dapat digalang dengan ASEAN sebagai satu kesatuan, tanpa meng­hilang­kan potensi kerja sama dengan masing-masing negara secara bilateral. (adj/Ant) Publicapos - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Bangka Belitung, Sarjulianto menyatakan sebanyak 16 negara telah mendaftar untuk mengikuti Sail Karimata 2016 hingga saat ini dan jumlah tersebut bisa bertambah hingga menjelang hari pelaksanaan. Sarjulianto di Pangkalpinang, Selasa menjelaskan 16 negara yang sudah menyatakan ikut serta Sail Karimata 2016 di antaranya Australia, Jepang, Korea, Cina, Selandia Baru dan Malaysia. "Saat ini masih tahap proses penjaringan peserta, sehingga diperkirakan peserta akan terus bertambah," ujarnya. Ia mengatakan ratusan yacht (kapal layar wisata) dari berbagai mancanegara akan berlabuh di empat titik di Pulau Bangka dan Belitung. 16 Negara Mendaftar Sail Karimata 2016 Titik labuh yang akan disingahi yacht yaitu Pantai Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung, Pantai Serdang di Kabupaten Belitung Timur, Teluk Klabat Kabupaten Bangka Barat dan Pulau Ketawai Kabupaten Bangka Tengah. "Mudah-mudahan persiapan kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, sehingga dapat mempercepat pergelaran agenda berskala internasional ini," ujarnya. Menurut dia, Sail Karimata 2016 dapat mempromosikan dan meningkatkan investasi sektor sumber daya alam kelautan dan kemaritiman serta wisata bahari kepada masyarakat internasional. "Mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan menambah gaung Bangka Belitung di dunia internasional, seperti kegiatan Sail Wakatobi Belitong 2011 yang dapat meningkatkan investor asing bidang kemaritiman, wisata bahari dan potensi kelautan lainnya ke Pulau Belitung," ujarnya. (dwm/ant)Salah satu peserta festival layang-layang internasional 2015 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (12/9) Kegiatan diikuti 120 peserta dari dalam dan luar negeri/ ANTARA FOTO Publicapos - Peneliti dari "Burung Indonesia", sebuah LSM ber­gerak di ling­kung­an, Fajar Kaprawi, dan peneliti "Naturschutzbund Deutschland" Tom Kirschey mene­ mu­kan "Limnonectes larvaepartus", se­buah jenis katak yang mela­hirkan kecebong. Katak tersebut ditemukan ke­ dua peneliti saat sedang mela­ kukan survey jenis-jenis amfibi dan reptil di Sungai Molango I Desa Puncak Jaya, Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato pada awal Januari 2015 lalu. "Semula kami hanya meng­ ambil sampel katak tersebut untuk diteliti. Namun sehari kemu­dian kami menemukan banyak kecebong di sekitar katak tersebut," kata Fajar di Gorontalo, Rabu. Karena penasaran dengan muncul­nya kecebong tersebut, kedua­nya mulai mengamati peri­ laku katak dalam beberapa jam hingga berhasil mengabadikan proses katak sedang melahirkan Unik: Katak Melahirkan Ditemukan di Gorontalo dengan kamera. "Kami kemudian mencari lite­ ratur mengenai jenis katak ini dan ternyata baru dirilis lima hari sebelumnya oleh herpetolog Institut Teknologi Bandung Djoko Tjahjono Iskandar," ujarnya. Demi menjaga populasi katak langka tersebut, Fajar dan Tom akhirnya melepas kembali katak dan kecebong ke habitatnya. Limnonectes larvaepartus me­ miliki warna abu-abu pada bagian perut dan cokelat di bagian punggung, hidup di rawa, sungai dan lahan basah lainnya. Fajar menambahkan, pihaknya juga melakukan survei terhadap 29 jenis katak lainnya di habitat yang sama. Dalampublikasinya,Djokomenya­ ta­kan Limnonectes larvaepartus merupakansatu-satu­nyakatakyang me­lahirkan di dunia. Ia telah meneliti spesies ter­ sebut sejak tahun 1991 dan baru mempublikasikannya pada Desember 2014.(tgh/ant)